KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember 2016 Kepala Pusat Data dan Informasi. Helmiati, SH, M.Si

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Pedoman tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”, yang telah dilaksanakan pada Kamis-Sabtu, 0810 Desember 2016, bertempat di Hotel Seruni III Bogor Jawa Barat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan menyampaikan informasi, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, penjabaran dan harapan terbangunnya persamaan persepsi dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga paham akan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya mengucapkan terimakasih dan penyampaian apresiasi kepada Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta,

Desember 2016 Kepala Pusat

Data dan Informasi

Helmiati, SH, M.Si

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………........................................................................... i DAFTAR ISI ………………….......................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN…………………........................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG …………………................................................................ 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN …………………......................................................... 4 C. MATERI KEGIATAN …………………............................................................... 5 D. RUANG LINGKUP KEGIATAN …………………............................................. 6 BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. TAHAP PERSIAPAN …………………................................................................ 7 2. TAHAP PELAKSANAAN …………………......................................................... 7 a. Waktu & Tempat Pelaksanaan ………………….............................................. 7 b. Pelaksanaan Kegiatan …………………............................................................ 8 BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN ………………….......................................................................... 19 B. SARAN …………………...................................................................................... 20 DAFTAR PUSTAKA …………………............................................................................ 21 LAMPIRAN …………………........................................................................................... 22

ii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

23

Lampiran 2

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

24

Lampiran 3

Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) Pada Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

25

Lampiran 4

Laporan Penyelenggaraan Pada Acara Pembukaan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

26

Lampiran 5

Dokumentasi Kegiatan

27

iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Dalam sebuah perencanaan pembangunan institusi/lembaga/organisasi, data merupakan salah satu elemen penting, perencanaan bisa berjalan dengan baik apabila didukung dengan data yang valid. Oleh Karena itu penyusunan data baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah harus seakurat mungkin, khususnya database pada tingkat desa/kelurahan, harus selalu dioptimalkan. Urgensi pembuatan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 10 tahun 2016 didasarkan pada adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa PDT No.10 tahun 2016 merupakan revisi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian yang dapat dijadikan payung hukum dalam melakukan pengelolaan data dan informasi. Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjelaskan bahwa data merupakan sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, sementara pengelolaan data dan informasi adalah proses

1

mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data menjadi informasi yang siap disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 dapat digunakan sebagai landasan hukum/acuan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi, tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan “Good Governance”. Data dan Informasi yang akurat dan valid merupakan kewajiban yang harus tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dalam proses perencanaan pembangunan masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini. Hal tersebut dapat menyebabkan proses perencannaan

pembangunan

itu

sendiri

terkadang

dilakukan

dengan

menggunakan data yang tidak up to date. Misalnya, perbedaan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, perubahan kawasan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mempunyai basis data (data base) yang terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui (up to date). Akses informasi yang disajikan dalam bentuk pelayanan publik, misalnya, akan lebih banyak disoroti oleh masyarakat dalam era digital. Tentu saja, dengan memanfaatkan teknologi pula, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap pengelolaan atas teknologi informasi, sehingga didapatkan informasi data yang

2

akurat dan kredibel. Penyajian data dengan mempergunakan perangkat komputer merupakan sebuah sistem informasi yang akan mempermudah pengguna data dalam mengakses dan melakukan analisis. Kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur perangkat komputer, dan struktur organisasi, harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem pengolahan dan penyajian informasi yang akan dilakukan. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi merupakan salah satu kendala lain dalam proses perencanaan pembangunan. Perlunya kesamaan pradigma seluruh unit teknis terkait dalam pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data tentang pentingnya data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh, baik di pusat maupun di daerah. Masing-masing pembangunan

yang

level

pemerintahan

dibutuhkan

dalam

tentunya

telah

penyusunan

memiliki

rencana

data

kegiatan

pembangunan daerah untuk jangka panjang, menengah dan pendek. Setiap kegiatan dan prioritas yang disusun setiap tahun tentunya merupakan hasil pemikiran dan analisis terhadap serangkaian atau sekumpulan data dan informasi terkait. Data dan Informasi tersebut umumnya didapatkan secara langsung dari masing-masing Kabupaten/Kota. Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan baik yang berhubungan dengan teknis institusinya maupun dengan pembangunan daerah bisa terukur dan diketahui target

3

pencapaiannya. Dengan ini, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan efektif dan efisien. Untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka seyogyanyalah dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga setiap unit teknis dan unit pendukung di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memahami tugas dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan data dan informasi.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdiri dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah untuk memberikan pemahaman mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa,

4

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada seluruh unit teknis di seluruh lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Maksud dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman mengenai landasan hukum tentang Pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang nantinya digunakan oleh seluruh unit teknis dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi yang optimal, sehingga mempermudah dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data dan informasi serta mempermudah proses mengakses data dan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta sebagai instrument untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dinas terkait dan masyarakat.

C.

MATERI KEGIATAN Materi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 tahun 2016 tentang E-Goverment di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5

D.

RUANG LINGKUP KEGIATAN Kegiatan ini secara umum dilaksanakan agar terwujudnya pemahaman mengenai landasan hukum tentang Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang nantinya digunakan oleh seluruh unit teknis dalam rangka melakukan pengelolaan data dan informasi. Langkah-langkah yang diupayakan sebagai pendukung tercapainya kegiatan tersebut, maka perlu dilaksanakan beberapa kegiatan secara khusus, antara lain: a. Menerjemahkan Kerangka Acuan Kerja dengan Perumusan langkah-langkah rencana kerja dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dalam Kegiatan Sosialisai Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. b. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. c. Menyusun laporan kegiatan sesuai dengan schedule yang telah disusun bersama.

6

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari : 1.

Tahap Persiapan a. Mempersiapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016yang sudah di sahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. b. Menelaah kembali Peraturam Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016. c. Melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak/unit teknis dan unit pendukung di lingkungan

Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi melalui pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.

Tahap Pelaksanaan a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

7

dilakukan di (Op-Room) Operational Room lantai 1, Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilaksanakan di Hotel Seruni Jl. Raya Pirus, Kampung Baru Tegal, Cibeureum, Cisarua, Bogor, Jawa Barat selama 3 (tiga) hari, mulai hari Kamis - Sabtu tanggal 8 - 10 Desember 2016.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembukaan dihadiri oleh Pejabat Eselon 1 (Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Lokal), beberapa pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pejabat dan staf di lingkungan Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi dan panitia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) dalam arahannya yang disampaikan pada pembukaan menyatakan bahwa Proses Pengelolaan

Data

dan

Informasi

di

lingkungan

Kementerian

Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi akan efektif dan efisien apabila memahami bisnis proses, baik pada tingkat Kementerian maupun pada tingkat unit eselon 1.

8

Bisnis proses disusun atas permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pegawai di lingkungan

Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi diharapkan mampu untuk memahami dan melaksanakan bisnis proses dengan baik agar kinerja berjalan dengan baik. Aplikasi yang dibuat oleh pusdatin berdasarkan peraturan yang telah disetujui oleh seluruh eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam pembuatan aplikasi seharusnya ada kerjasama antara unit kerja teknis dan pusdatin sehingga seluruh Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat memanfaatkan aplikasi yang dibangun. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) seharusnya dapat dikelola lebih baik dan lebih dimaksimalkan. Kemampuan SDM memahami teknologi informasi menjadi penting dalam mengelola data yang meliputi 74.754 desa. Perencanaan based on data selalu menjadi yang pertama dilakukan dimana data yang digunakan harus update dan akurat. Oleh karena itu dibuat Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan data dan bisnis proses. Peraturan/Perundangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi, semula berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah

9

seharusnya diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman yang mengatur tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai peranan penting dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, guna mencapain sasaran-sasaran strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Wilayah kerja pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berada di desa, kedudukan fungsi pembangunan daerah tertinggal dan fungsi pengembangan daerah tertentu merupakan penajaman lokus prioritas desa-desa yang dibangun, sedangka fungsi pembangunan kawasan perdesaan dan fungsi ketransmigrasian merupakan instrumen untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

yang

memuat

ketentuan

tentang

pengelolaan,

prosedur

pengelolaan, prosedur pelaporan, pendanaan pengelolaan dan pembinaan serta pengendalian pengelolaan data dan informasi dapat digunakan sebagai landasan hukum/acuan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi, tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan “Good Govermance”.

10

Kepala Pusat Data dan Informasi menyampaikan paparannya mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan payung hukum dalam pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimana adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wilayah kerja pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara umum berada di desa, kedudukan fungsi pembangunan daerah tertinggal, pengembangan daerah tertentu merupakan lokus prioritas desa yang dibangun, sedangkan fungsi pembangunan kawasan perdesaan

dan

fungsi

ketransmigrasian

merupakan

instrument

untuk

pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Penanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi pada tingkat pusat merupakan Kepala Balilatfo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang di serahkan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi, Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Masing-masing Biro), Inspektur Jenderal (Kepala Bagian Tata Usaha), dan Balilatfo (Kepala Bagian Tata Usaha).

11

Penanggung jawab daerah pada tingkat provinsi dikelola oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penanggung jawab tingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penanggung jawab Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, Balai Besar Latihan Masyarakat dan Balai Latihan Masyarakat berada dibawah struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO), Sub Bagian Data dan Informasi. Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yang dilaksanakan melalui advokasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta pemantauan dan evaluasi. Maksud dan tujuan pembinaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dan mengembangkan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, e-government adalah penyelenggaraan Pemerintah berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

12

E-government Kementerian adalah aplikasi informasi berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh Pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari Pemerintah ke Masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Data dan informasi internal dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, sedangkan data dan informasi eksternal dipergunakan untuk masyarakat. Data dan informasi dalam penyelenggaraan

e-government wajib

disediakan oleh masing-masing unit Organisasi Kementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Data dan informasi tersebut dikelola dan dikumpulkan oleh unit organisasi dan Pusdatin, dan disimpan pada data centre Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selanjutnya dilaksanakan di Hotel Seruni Bogor pada tanggal 8 Desember – 10 Desember 2016 membahas mengenai urgensi pembuatan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 10 tahun 2016 didasarkan pada adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa PDT No.10 tahun 2016 dapat dijadikan payung hukum dalam melakukan pengelolaan data dan informasi.

13

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dipaparkan oleh Ibu Elly Sarikit

selaku

Kepala

Bidang

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi. Dalam paparannya menjelaskan bahwa Pengelolan data merupakan suatu proses yang berkelanjutan melalui pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian/ pelaporan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jenis data pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 terdapat 9 jenis data, antara lain Data dan Informasi (Datin) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Datin Pembangunan Kawasan Perdesaan, Datin Daerah Tertentu, Datin Daerah Tertinggal, Datin Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Datin Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Datin Sekretariat Jenderal, Datin Inspektorat Jenderal, dan Datin Balilatfo. Hasil penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membedakan jenis data berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dan Bisnis Proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0.

14

Berdasarkan unit kerja yang ada di PDTT terdapat 9 jenis data memiliki format isian yang harus dilengkapi dengan mekanisme tata cara pengisian. Oleh karena itu terdapat turunan dari pedoman berupa Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi yang akan disahkan oleh Kepala BALILATFO. Setiap unit eselon 1 dan dirjen memliki kasubbag datin yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan datin. Untuk menunjang kegiatan tersebut membutuhkan panduan yang tepat yang nantinya akan disahkan oleh Kepala BALILATFO. Subbagian Datin masing-masing Direktorat Jenderal akan menjadi wali data, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi wali data terdapat pada subbagian Tata Usaha. Lebih lanjut akan disusun organisasi pengelolaan data dan informasi yang akan disahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi. Teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai peranan penting dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan informasi pada Balilatfo yang berada dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.

15

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dipaparkan oleh Bapak Aditya Hendra Krisna selaku Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika. Dalam paparannya menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government dapat mengatur publikasi data. E-government adalah penyelenggara pemerintahan berbasis system elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menigkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi merupakan suatu hal yang saling mendukung dalam keberhasilan. Wali data dalam masing-masing unit kerja 1 menjadi partner kerja dalam pengembangan sistem yang diberikan tanggung jawab sebagai wali data. Pusat Data dan Infomasi memfasilitasi instrumen yang dibutuhkan untuk sistem informasi UKE 1, dan aplikasi yang sudah dibuat belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh Ditjen teknis. Pada tahun 2016 difokuskan pada pelaksanaan desa online yang dilakukan pada lima region, dimana aplikasi desa online tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh PPMD. Server dan data center sudah dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berpusat di Kalibata dan Abdul Muis. Aplikasi e-government harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen desain aplikasi, struktur program, kode program, prosedur standar manual, kebutuhan

16

sumber daya informatika, hak login dan dokumentasi. Nama domain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah “kemendesa.go.id” atau yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

dan

penggunaan

nama

sub

domain

dikoordinasikan oleh Pusdatin. Berdasarkan hasil tanya jawab dan diskusi disimpulkan bahwa Pusat Data dan Informasi merupakan unit kerja yang menfasilitasi penyusunan pedoman pengelolaan

data

dan

informasi

di

Lingkungan

Kementerian

Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya dijadikan acuan dalam pengelolaan data dan informasi. Setiap unit kerja, baik di Pusat maupun Daerah seyogyanya memahami peran dan fungsinya masing-masing. Keberhasilan tujuan pengelolaan data dan informasi sangat tergantung pada kerjasama antara seluruh unit teknis yang diimplementasikan melalui penunjukkan wali data yang dapat berperan aktif secara berkelanjutan dalam pengelolaan data dan informasi. Kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan secara terus menerus agar setiap unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan data dan informasi dapat memahami peran, fungsi dan tugasnya masing-masing. Pusat data dan informasi adalah Bank data yang bertugas melakukan pengumpulan data dasar, sedangkan data teknis dikumpulkan oleh unit teknis yang bersangkutan. Sejauh ini selain data dasar Pusat Data dan Informasi telah

17

melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi yang dapat diakses melalui website Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu kemendesa.go.id. Pusat data dan informasi telah membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh unit kerja dalam melakukan pengelolaan data dan informasi, yang terdiri dari aplikasi E-Perdin, E-Meeting, E-Monev, E-Budgeting, Sistem Informasi Persuratan, Sistem Informasi Pembangunan Desa, Sistem Informasi Monitoring Desa, Kemendesa Webmail, Sistem Informasi Kepegawaian, E-Budgeting, Pemberdayaan Desa, Portal Desa Online, JDIH, Potensi Desa, LPSE, Bumdes, Layanan Desa, STKD, Jelajah Desa, Kawasan Transmigrasi dan SIDTT. Peran aktif peserta yang mewakili unitnya masing-masing terhadap pembahasan mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan antusiasme serta keseriusan para peserta menjadikan diskusi dan pembahasan berjalan dengan baik.

18

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A.

KESIMPULAN Selama proses pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government di Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi

diperoleh

beberapa

kesimpulan, antara lain: 1. Pentingnya landasan hukum tentang proses pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai tolak ukur pencapaian program dan kinerja serta menjadi bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang egovernment adalah payung hukum yang dapatt digunakan sebagai pedoman/acuan dalam melakukan proses pengelolaan data dan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

19

3. Setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seyogyakan mampu berperan aktif dan memahami tugas dan fungsinya, khususnya dalam proses pengelolaan data dan informasi. 4. Para peserta berharap akan kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan sehingga semua unit kerja dapat memahami dan melaksanakan proses pengelolaan data dan informasi secara maksimal.

B.

SARAN 1. Melakukan sosialisasi baik Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara periodik dan berkelanjutan, baik ditingkat Pusat maupun Daerah. 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan unit teknis dalam upaya memahami Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang egovernment agar proses pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan secara maksimal.

20

DAFTAR PUSTAKA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dr. Ir. HM. Nurdin, MT, 2016, Sambutan dan Arahan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

21

LAMPIRAN

22

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

23

SALINAN

-1-

Ranc. 070116 0948

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa

kemajuan

teknologi,

informasi

dan

komunikasi yang sangat pesat memberi peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dalam

melaksanakan

Kementerian

Desa,

tugas

dan

Pembangunan

fungsi Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b.

bahwa

e-government

Pembangunan Transmigrasi

di

Kementerian

Desa,

Daerah

Tertinggal,

dan

perlu

kesamaan

pemahaman,

keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan

yang

baik

dalam

meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;

-2-

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pembangunan Transmigrasi Kementerian

Peraturan

Menteri

Daerah

Tertinggal,

tentang Desa,

Desa, dan

E-government

Pembangunan

di

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 5598);

7.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

-3-

Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 8.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

9.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH

MENTERI

DESA,

PEMBANGUNAN

DAN

TRANSMIGRASI

TERTINGGAL,

TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH

TERTINGGAL,

DAN

TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

E-government

adalah

penyelenggaraan

pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan komunikasi

teknologi

untuk

informasi

meningkatkan

dan

eifisiensi,

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2.

E-government

Kementerian

adalah

aplikasi

informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai,

-4-

badan

usaha,

dan

lembaga-lembaga

lainnya

secara online. 3.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan

prosedur

elektronik

yang

berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan,

menampilkan,

mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 4.

Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, sustitansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.

5.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, memproses,

menyiapkan,

menyimpan,

mengumumkan,

menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi. 6.

Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar,

tanda-tanda,

tulisan

yang

mempresentasikan keadaan yang sebenanrnya. 7.

Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk

menempatkan

sistem

komputer

dan

komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan sistem repositori. 8.

Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Ketransmigrasian

adalah

gabungan,

rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang

diolah,

mempunyai

naskah

arti,

nilai,

dan

dokumen

dan

makna

yang

tertentu

mengenai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ketransmigrasian. 9.

Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas

-5-

pendukung

lainnya,

untuk

mendukung

penyelenggaraan e-government. 10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang di gunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan egovernment. 11. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dan publik. 12. Aplikasi Khusus adalah aplikasi e-government yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 13. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-government. 14. Portal Web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses. 15. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar infomasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan. 16. Nama

domain

penyelenggara

adalah

negara,

alamat

orang,

internet

badan

usaha

dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam

berkomunikasi

melalui

internet

yang

berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 17. Akses

adalah

kegiatan

melakukan

interaksi

dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 18. Badan Usaha adalah perusahaan perorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 19. Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam

-6-

sistem informasi menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi. 20. Pola

terpusat

informasi

adalah

yang

pengintegrasian

dilaksanakan

oleh

sistem Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dengan unit kerja eselon I untuk mendapatkan dan memberikan data agregat (data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja) untuk kepentingan internal dan eksternal. 21. Pola

tersebar

adalah

sistem

informasi

yang

dilaksanakan oleh unit kerja eselon I untuk kepentingan unit kerja eselon I yang bersangkutan dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain melalui pola terpusat yang di bangun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi. 22. Data agregat adalah data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja. 23. Government Chief Information Officer selanjutnya disingkat dengan GCIO adalah Jabatan umum yang diberikan kepada orang di suatu instansi penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk teknologi informasi dan sistem komputer yang mendukung tujuan e-government. 24. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang selanjutnya disebut Balilatfo adalah unit kerja di Kementerian Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi yang mempunyai tugas dan fungi di bidang

perumusan,

pengelolaan

pengembangan

sistem

informasi

pembangunan

daerah

tertinggal,

dan desa, dan

transmigrasi. 25. Pusat Data dan

Informasi yang selanjutnya

disebut Pusdatin adalah unit kerja di kementerian

-7-

yang

mempunyai

tugas

pembinaan,

pengembangan,

penyediaan

data,

melaksanakan pengelolaan

infrastruktur

bidang

dan desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta

penyelenggaraan

sumber

daya

sistem

informasi

informatika

dalam

dan

rangka

mendukung manajemen Kementerian. 26. Kementerian

adalah

Pembangunan

Kementerian

Daerah

Desa,

Tertinggal,

dan

Transmigrasi. 27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat

desa,

percepatan

pembangunan

daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Ruang

lingkup

Peraturan

Menteri

ini

meliputi

pembangunan dan pengembangan sistem informasi desa,

pembangunan

daerah

tertinggal,

dan

transmigrasi, yang terdiri dari: a. sumber daya manusia; b. data dan informasi; c. ifrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; d. aplikasi; e. nama domain Kementerian; f. portal web Kementerian; dan g. surat elektronik (e-mail) Kementerian.

-8-

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan e-government di kementerian.

Pasal 4

Peraturan menteri ini bertujuan untuk: a. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan e-government dalam lingkungan Kementerian; b. menciptakan

sinergi

antar

unit

kerja

dalam

lingkungan Kementerian; c. mengoptimalkan dalam

penyelenggaraan

pelayanan

publik

e-government

dalam

lingkungan

Kementerian; dan d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang

baik

dan

bersih

dengan

memanfaatkan

teknologi informasi.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

(1) Sumber

daya

menyelenggarakan

manusia e-government

yang

dapat

harus

sesuai

dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

sesuai

dengan

perundang-undangan.

ketentuan

peraturan

-9-

BAB IV DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

Data dan informasi dalam penyelenggaraan

e-

government berupa: a. data dan informasi internal; dan b. data dan informasi eksternal.

Pasal 7

(1) Data

dan

informasi

internal

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. (2) Data

dan

informasi

eksternal

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

(1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan

e-

government wajib disediakan oleh masing-masing unit

organisasi

Kementerian

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikumpulkan oleh unit organisasi dan Pusdatin. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2)

harus

Kementerian

disimpan

pada

data

center

- 10 -

Pasal 9

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kaidah struktur data,

interoperabilitas,

kebaruan,

keakuratan,

kerahasiaan, dan keamanan informasi.

BAB V INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 10

Infrastruktur yang diperlukan dalam e-government harus sesuai dengan standar manual peralatan, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11

(1) Kementerian menyediakan fasilitas berupa pusat jaringan informasi untuk pengelolaan

e-

government. (2) Pusat jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Standar

fasilitas

pusat

jaringan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peruntukan dan luas ruangan; b. kondisi ruangan seperti suhu, kelembaban, kebisingan; c. keamanan fisik dan logik; d. pemeliharan; dan e. back up dan restore.

- 11 -

BAB VI APLIKASI Pasal 12 (1) Aplikasi e-government terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. (2) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen: a. desain aplikasi; b. struktur program; c. kode program; d. prosedur standar manual; e. kebutuhan sumber daya informatika; f. Hak log-in; dan g. Dokumentasi.

Pasal 13

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

standar

interoperabilitas,

keamanan

sistem

informasi,

dan

standar mudah

digunakan.

Pasal 14

Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (source code) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik negara.

- 12 -

BAB VII NAMA DOMAIN KEMENTERIAN Pasal 15

(1)

Nama

domain

resmi

kemendesa.go.id

atau

kementerian yang

di

adalah tetapkan

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)

Penggunaan nama sub domain dikoordinasikan oleh Pusdatin.

BAB VIII PORTAL WEB KEMENTERIAN

Pasal 16

(1)

Nama domain portal web resmi kementerian adalah www.kemendesa.go.id.

(2)

Portal

web

resmi

kementerian

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusdatin.

Pasal 17

(1)

Nama domain situs web unit organisasi di kementerian yang menggunakan nama domain portal web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diletakkan di depan nama domain kementerian menjadi nama sub domain.

(2)

Situs web unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit organisasi masingmasing.

- 13 -

BAB IX SURAT ELEKTRONIK Pasal 18 (1)

Alamat

surat

elektronik

menggunakan

resmi

kementerian

nama

domain

mail.kemendesa.go.id. (2)

Akun

surat

elektronik

resmi

kementerian

menggunakan alamat @kemendesa.go.id. (3)

Surat elektronik kementerian diperuntukkan bagi Aparatur

Sipil

Negara

kementerian

dengan

mengajukan permohonan secara resmi kepada Pusdatin. (4)

Surat

elektronik

kementerian

dikelola

oleh

Pusdatin.

Pasal 19

(1) Portal web resmi kementerian dikelola oleh Balilatfo. (2) Portal web kementerian, antara lain meliputi: a. data dan informasi; b. peraturan perundang-undangan; c. berita; d. struktur organisasi Kementerian; e. forum diskusi publik; f. layanan online; g. internet; h. intranet; dan i. surat elektronik.

Pasal 20

(1) Portal web kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh:

- 14 -

a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama untuk

berita

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Ketransmigrasian. b. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana untuk

informasi

peraturan

perundang-

undangan, konsultasi hukum dan FAQ. (2) Dalam

melaksanakan

pengelolaan

portal

web

kementerian, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dan Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana bekerja sama dengan Balilatfo. (3) Penyajian data dan informasi pada portal web kementerian disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional.

BAB X TATA KELOLA

Pasal 21

(1) E-government di Kementerian menggunakan pola terpusat dan pola tersebar. (2) Pola terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi kebutuhan kerja sama sistem informasi

antar

lembaga/instansi

terkait

dilaksanakan oleh Balilatfo. (3) Pola tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 22 (1) E-government yang diselenggarakan oleh unit kerja Eselon I dikoordinasikan oleh Balilatfo. (2) Dalam penyelenggaraan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balilatfo mempunyai tugas: a. sebagai Government Chief Information Officer (GCIO) kementerian;

- 15 -

b. menetapkan

master

plan,

standar

sistem

informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan ketransmigrasian; c. memfalitasi pembangunan

pusat

dan

dan

daerah

dalam

pengembangan

sistem

informasi desa, pembangunan daerah tertinggal dan ketransmigrasian; d. menyediakan

data

dan

informasi

untuk

keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi umum berdasarkan masukan proses kerja; f. menyediakan infrastruktur teknologi informasi unit eselon I di Kementerian; g. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit eselon I; h. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain pemerintah untuk situs web resmi unit eselon I; i. menyediakan menu unit eselon I pada situs web Kementerian

sebagai

sarana

pendukung

penyelenggaraan e-government; dan j. melakukan evaluasi sistem informasi secara berkala.

Pasal 23

(1) Kepala Balilatfo diberikan tugas dan kewenangan sebagai GCIO. (2) GCIO

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

berwenang: a. menyetujui atau menolak usulan anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dan unit kerja yang berkaitan dengan e-government atau Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

- 16 -

b. mengintegrasikan seluruh sistem informasi di lingkungan Kementerian. (3) Satuan kerja wajib memberikan wewenang kepada GCIO dan perangkat kerja serta personilnya untuk mengelola seluruh sistem informasi yang ada pada satuan kerja untuk kepentingan integrasi egovernment di Kementerian. Pasal 24 (1) Penyelenggara Kementerian

e-government dilaksanakan

unit

Eselon

oleh

Direktorat Jenderal, Sekretariat Perencanaan

untuk

Sekretariat

I

di

Sekretariat Badan, Biro

Jenderal

dan

Sekretariat Inspektorat Jenderal. (2) Sesuai kewenangannya penyelenggara

e-

government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. melaporkan

dan

mengkoordinasikan

penyelenggara e-government; b. menyusun rencana e-government unit kerja sesuai master plan sistem informasi desa, pembangunan

daerah

tertinggal,

dan

ketransmigrasian; c. menyediakan

sumber

daya

manusia

yang

kompeten; d. menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi; e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain; f. menyediakan aplikasi khusus; dan g. mengelola situs web. (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara egovernment unit eselon I sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Balilatfo.

- 17 -

Pasal 25

Penyelenggara e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah

Pusat,

Daerah,

masyarakat

sesuai

dengan

Badan

Usaha

ketentuan

dan

peraturan

perundang-undangan. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 26 Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini

dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XII EVALUASI

Pasal 27

(1) Evaluasi

e-government

di

Kementerian

dilakukansecara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Balilatfo. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sumber daya manusia; b. data dan informasi; c. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; d. aplikasi; e. portal web unit eselon I; dan f. portal web kementerian. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

- 18 -

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya

Peraturan dalam

Menteri

Berita

ini

Negara

dengan Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2016

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan MARWAN JAFARTransmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Eko Bambang Riadi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 93

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

24

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu pengelolaan data

dan

informasi

desa,

daerah

tertinggal,

dan

transmigrasi; b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun

Informasi dan Transaksi Elektronik

2008 tentang

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2.

Undang-Undang Keterbukaan Republik

Nomor

Informasi Indonesia

14

Tahun

Publik Tahun

2008

tentang

(Lembaran

Negara

2008

Nomor

61,

-2-

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4846); 3.

Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

2009

tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang

Republik

Ketransmigrasian

Indonesia

Tambahan

Tahun

Lembaran

(Lembaran

2009

Negara

Negara

Nomor

Republik

131,

Indonesia

Nomor 5050); 4.

Undang-Undang

Nomor

18

Tahun

2012

tentang

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor

227,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5360); 5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5495); 6.

Undang-Undang

Nomor

Pemerintahan Daerah Indonesia

Tahun

23

Tahun

(Lembaran

2014

Nomor

2014

Negara 224,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor

Pemerintahan Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4828); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang

Nomor

29

tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

Tahun

2009

-3-

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5658);

11.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

12.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 13.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan

Daerah

Tertinggal

Tahun

2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259); 14.

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 15.

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1933); 16.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun

2015

Pengelolaan

tentang Rencana Perbatasan

Induk Negara

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015

Nomor

589);

-4-

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Pengelolaan data dan informasi adalah proses mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data

menjadi informasi yang siap

disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik. 2.

Data adalah sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol,

gambar,

tanda-tanda,

tulisan

yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. 3.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

4.

Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri

dari

lembaga,

sumber

daya

manusia,

perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.

-5-

5.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, memproses,

menyiapkan,

menyimpan,

mengumumkan,

menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi. 6.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain,

selanjutnya

disebut

Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang

untuk

mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat,

hak

asal

usul,

prakarsa dan/atau

tradisional yang diakui dan dihormati

hak dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8.

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

adalah

upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

ketrampilan,

kesadaran

serta

perilaku,

memanfaatkan

kemampuan, sumber

daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. 9.

Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena ekonomi,

masalah dan

bencana

konflik

alam,

sosial

goncangan

sehingga

tidak

berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi,

dan

ekologi,

serta

mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 10.

Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Desa,

-6-

kualitas

hidup

manusia

serta

mengalami

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 11.

Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang

memiliki

potensi

sumber

daya

sosial,

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 12.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah

Desa

yang

memiliki

potensi

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan

mengelolanya

untuk

peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 13.

Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada

adalah

Desa

Maju

kemampuan melaksanakan

yang

memiliki

pembangunan

Desa

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 14.

Kawasan

Perdesaan

adalah

kawasan

yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan

perdesaan,

sebagai

pelayanan

tempat jasa

permukiman pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 15.

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

adalah

pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 16.

Badan

Usaha

Milik

Desa

yang

selanjutnya

disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

-7-

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 17.

Badan

Usaha

Milik

Desa

Bersama,

yang

selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa. 18.

Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

19.

Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

20.

Daerah

Tertentu

memiliki

adalah

karakteristik

rawan

pangan,

adalah

tertentu

rawan

daerah seperti

bencana,

yang daerah

perbatasan,

terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21.

Pengembangan Daerah Tertentu adalah upayaupaya

meningkatkan

tertentu agar

keluar

mengembangkan dari

karakteristik

daerah daerah

tertentu. 22.

Daerah

Rawan

Pangan

adalah

Kondisi

suatu

daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan

pangan

sebagian

masyarakat

dan

rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan kesehatan. 23.

Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal

-8-

Batas

Wilayah

Negara

di

darat,

Kawasan

Perbatasan berada di kecamatan. 24.

Daerah

Rawan

mempunyai

Bencana

adalah

karakteristik

daerah

geologis,

yang

biologis,

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah,

kesiapan, dan

meredam,

mengurangi

mencapai

kemampuan

untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 25.

Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun perbedaan pandangan.

26.

Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilomenter persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

27.

Ketransmigrasian

adalah

segala

sesuatu

yang

berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. 28.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap

di

kawasan

transmigrasi

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah. 29.

Transmigran Indonesia

adalah

yang

warga

berpindah

negara

secara

Republik

sukarela

ke

kawasan transmigrasi. 30.

Wilayah

Pengembangan

Transmigrasi

yang

selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang

ditetapkan

permukiman

transmigrasi

beberapa satuan salah

satu

sebagai

kawasan

diantaranya

mewujudkan pusat

yang

pengembangan terdiri

atas

pengembangan

yang

direncanakan

pertumbuhan

wilayah

untuk baru

-9-

sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 31.

Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat

LPT

ditetapkan

adalah

sebagai

lokasi

potensial

permukiman

yang

transmigrasi

untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 32.

Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di

antaranya

merupakan

permukiman

yang

disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. 33.

Kawasan

Perkotaan

disingkat

KPB

transmigrasi pertumbuhan

Baru

adalah

yang dan

yang

bagian

selanjutnya

dari

kawasan

ditetapkan

menjadi

pusat

berfungsi

sebagai

pusat

pelayanan kawasan transmigrasi. 34.

Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang

diperuntukkan

bagi

tempat

tinggal

dan

tempat usaha transmigran. 35.

Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

36.

Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.

37.

Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa

- 10 -

permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga. 38.

Satuan

Permukiman

selanjutnya

Penduduk

disebut

Setempat

SP-Tempatan

yang adalah

permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP. 39.

Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan

oleh

pemerintah

dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. 40.

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi

yang

dan/atau

pemerintah

mengikutsertakan

dirancang

oleh

pemerintah

daerah

badan

usaha

dengan

sebagai

mitra

usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. 41.

Transmigrasi

Swakarsa

transmigrasi transmigran layanan,

yang yang

dan

Mandiri

merupakan

bersangkutan

bantuan

pemerintah daerah

adalah

bagi

prakarsa

atas

pemerintah penduduk

jenis

arahan, dan/atau

yang

telah

memiliki kemampuan. 42.

Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang umum,

mempunyai serta

prasarana,

mempunyai

sarana,

utilitas

penunjang

kegiatan

fungsi lain di KPB. 43.

Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha

masyarakat

pengembangan

berupa

dalam

wilayah

satu

sistem

pengembangan

transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. 44.

Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan

kawasan

- 11 -

transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

rencana

perwujudan

kawasan

transmigrasi. 45.

Pusat

Pelayanan

Kawasan

selanjutnya disingkat

PPKT

Transmigrasi

yang

adalah

yang

KPB

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan transmigrasi. 46.

UPTP Balai Besar/Balai Latihan Masyarakat adalah unit teknis penunjang yang bertanggung jawab kepada

Badan

Pendidikan

Penelitian

dan

Kementerian

dan

Pelatihan,

Desa,

Pengembangan, dan

Informasi,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dan mempunyai tugas pelaksanaan pelatihan masyarakat dan salah satu fungsinya sebagai pengumpul data dasar desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. 47.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah

daerah

yang

terhadap

pelaksanaan

bertanggung

jawab

dekonsentrasi/tugas

pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 48.

Kementerian Pembangunan

adalah

Kementerian

Daerah

Tertinggal,

Desa, dan

Transmigrasi. 49.

Menteri

adalah

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 50.

Beberapa

pengertian

diambil

dari

output yang

datanya akan diambil dari Bisnis Proses. 51.

Survey adalah metode pengumpulan data dan informasi.

Pasal 2 Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam

- 12 -

pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 3 (1) Data dan informasi desa terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa; dan b. Pembangunan Kawasan Perdesaan. (2) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa; b. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Sosial Dasar Desa; d. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Desa; e. Data

dan

Informasi-Kader

Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dan f. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). (3) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; b. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perdesaan; c. Data

dan

Informasi-Badan

Bersama (BUM Desa Bersama);

Usaha

Milik

Desa

- 13 -

d. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten di Kawasan Perdesaan; dan e. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan.

Pasal 4 (1) Data dan Informasi Daerah Tertinggal terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Pengembangan Daerah Tertentu; dan b. Pembangunan Daerah Tertinggal. (2) Data dan informasi Daerah Tertinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah Perbatasan; b. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil dan Terluar; c. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana; d. Data dan Informasi-Daerah Rawan Pangan; e. Data dan Informasi-Daerah Pasca Konflik; f. Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan Utama Penanganan Daerah Tertentu; g. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu; h. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Daerah Tertentu; i. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana; j. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan; k. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik; l. Data

dan

Informasi-Wilayah

Perbatasan

yang

Berdaya Saing; dan m. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang Berdaya Saing. (3) Data dan Informasi Daerah Tertinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal;

- 14 -

b. Data

dan

Informasi-Profil

Kabupaten

Daerah

Tertinggal; c. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal; d. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang dialokasikan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; e. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang Dialokasikan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; dan f. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang Sebelumnya

Merupakan

Kabupaten

Daerah

Tertinggal.

Pasal 5 (1) Data dan Informasi Transmigrasi terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Penyiapan

Kawasan

dan

Pembangunan

Permukiman Transmigrasi; dan b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi. (2) Data

dan

Informasi

Transmigrasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Data dan Informasi-Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan; b. Data

dan

Informasi-Kerjasama

Antar-Daerah

Pelaksanaan Transmigrasi; c. Data

dan

Informasi-Rencana

Detail

Kawasan

Perkotaan Baru; d. Data

dan

Informasi-Rencana

Rinci

Satuan

Teknis

Satuan

Kawasan Pengembangan; e. Data

dan

Informasi-Rencana

Permukiman; f. Data

dan

Informasi-Rencana

Teknis

Detail

Prasarana dan Sarana; g. Data

dan

Masyarakat;

Informasi-Rencana

Pengembangan

- 15 -

h. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan; i. Data

dan

Informasi-Bidang

Tanah

Hasil

Konsolidasi; j. Data

dan

Informasi-Permukiman

Layak

Huni,

Layak Usaha, dan Layak Berkembang; dan k. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang Tertata. (3) Data

dan

Informasi

Transmigrasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Penyesuaian; b. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Pemantapan; c. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Kemandirian; d. Data

dan

Informasi-Pusat

Satuan

Kawasan

Pengembangan/Desa Utama; e. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru; f. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik; g. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai; h. Data

dan

Informasi-Kemitraan

dengan

Badan

Informasi-Koordinasi

dengan

Lintas

Usaha; dan i. Data

dan

Sektor Terkait.

Pasal 6 Data dan Informasi Sekretariat Jenderal terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Data

dan

Informasi-Rencana,

Program,

dan

Anggaran; b. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN); c. Data

dan

Informasi-Ketentuan

Perundang-undangan; d. Data dan Informasi-Kepegawaian; e. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan; f. Data dan Informasi-Kelembagaan;

Peraturan

- 16 -

g. Data dan Informasi-Aparatur Sipil Negara yang Profesional; dan h. Data dan Informasi-Pelayanan Publik.

Pasal 7 Data dan Informasi Inspektorat Jenderal terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Data dan Informasi-Objek Pengawasan; b. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan; c. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan; d. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan; e. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan; dan f. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 8 Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri atas data dan informasi mengenai: a. Data dan Informasi-yang Tersajikan; b. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis Pengetahuan; c. Data dan Informasi-Desa; d. Data

dan

Informasi-Rancangan

Kawasan

Perdesaan; e. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten; dan f. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional.

Pasal 9 (1) Format

isian

Data

dan

Informasi

Desa,

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan dimaksud Keputusan

mengenai pada

ayat

Kepala

format (1)

isian

akan

Badan

sebagaimana

diatur Penelitian

dengan dan

- 17 -

Pengembangan,

Pendidikan

dan

Pelatihan,

dan

Informasi.

BAB III PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 10 Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, meliputi: a) Pengumpulan,

pengolahan,

penganalisisan,

dan

penyajian serta pelaporan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11 (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menggunakan sarana

dan

prasarana

pengelolaan

data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut

di

atas

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan instrumen survey. (3) Penyajian

data

dan

informasi

Desa,

Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

dapat

dan/atau

dilakukan

secara

menggunakan

informasi/memanfaatkan jaringan

manual teknologi

informasi

yang

tersedia yang disediakan oleh Kementerian, Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

(SKPD)

di

tingkat

- 18 -

Pasal 12 (1) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi desa,

daerah

tertinggal,

dan

transmigrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dilakukan oleh Pusat dan Daerah. (2) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tingkat Pusat adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Informasi

Pendidikan

(BALILATFO)

dan

yang

Pelatihan,

dalam

dan

pelaksanaan

sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi. (3) Unit Teknis dalam hal ini Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang terkait pelaksanaan kegiatan teknis secara detail di bidang masing-masing. (4) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi pada masing-masing unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal. (5) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing Biro, Inspektur, dan Pusat serta masing-masing Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Balilatfo. (6) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tingkat

daerah,

dilaksanakan

oleh;

- 19 -

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau transmigrasi di tingkat Provinsi; b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau transmigrasi di tingkat Kabupaten/Kota; c. Kepala

Balai

Masyarakat,

Besar Kepala

Pengembangan

Latihan

Balai

Latihan

Besar

Masyarakat dan Kepala Balai Latihan Masyarakat yang berada di bawah struktur organisasi Badan Penelitian dan

Pengembangan,

Pendidikan

dan

Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO).

BAB IV PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 13 (1) Prosedur pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan ketentuan sistem pengelolaan data dan informasi

Desa,

Transmigrasi

Daerah

dilaksanakan

Tertinggal, secara

dan

berjenjang

sesuai dengan lingkup tanggung jawab masingmasing SKPD di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat; (2) Sistem

pengelolaan

data

dan

informasi

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi

Desa, secara

berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat meliputi: a. pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangannya;

- 20 -

b. pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana; dan c. operasionalisasi dan/atau pemeliharaan sistem informasi

Desa,

Daerah

Tertinggal,

dan

informasi

Desa,

Transmigrasi. (3) Sistem

pengelolaan

data

dan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan pola

terpusat

dilaksanakan

dan oleh

kebutuhan kerja

tersebar. Balilatfo

sama

lembaga/instansi

Pola

dalam

sistem

terkait.

terpusat memenuhi

informasi antar Pola

tersebar

dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 14 (1) Prosedur pelaporan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut: a. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di tingkat

Kabupaten/Kota,

disampaikan

kepada

Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi; b. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di tingkat Provinsi dan data dan informasi yang diterima dari SKPD Kabupaten/Kota, disampaikan kepada

Gubernur

dengan

tembusan

Menteri

melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat Data dan Informasi; c. Data dan Informasi yang disusun oleh Unit Teknis Eselon

1

di

Pembangunan Transmigrasi,

lingkungan

Kementerian

Daerah

Tertinggal,

dan

Bagian

dan

melalui

Sub

Data

Desa,

- 21 -

Informasi,

Bagian

Perencanaan,

Sekretariat

Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat Data dan Informasi; dan d. Penyampaian data dan informasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI PENDANAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. (2) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola oleh

Kementerian

bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola oleh

Daerah

Pendapatan

dapat

bersumber

dan

Belanja

dari

Anggaran

Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16 (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan

- 22 -

transmigrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. meningkatkan informasi

mutu

desa,

pengelolaan

daerah

data

tertinggal,

dan dan

transmigrasi; dan b. mengembangkan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 Peraturan

Menteri

diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

- 23 -

Agar

setiap

orang

pengundangan

mengetahuinya,

Peraturan

Menteri

memerintahkan ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 875 Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

- 24 LAMPIRAN PERATURAN

MENTERI

PEMBANGUNAN TERTINGGAL,

DESA, DAERAH

DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

DESA,

DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI FORMAT ISIAN I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa A. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa B. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa C. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Sosial Dasar Desa D. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Desa E. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa F. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

: Data dan Informasi-PPMD 01 : Data dan Informasi-PPMD 02

: Data dan Informasi-PPMD 03 : Data dan Informasi-PPMD 04 : Data dan Informasi-PPMD 05 : Data dan Informasi-PPMD 06

II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan A. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan B. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perdesaan C. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) D. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten di Kawasan Perdesaan E. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan

: Data dan Informasi-PKP 01 : Data dan Informasi-PKP 02 : Data dan Informasi-PKP 03 : Data dan Informasi-PKP 04

: Data dan Informasi-PKP 05

- 25 -

III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu A. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah Perbatasan B. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil dan Terluar C. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana D. Data dan Informasi- Daerah Rawan Pangan E. Data dan Informasi-Daerah Rawan Konflik F Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan Utama Penanganan Daerah Tertentu G. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu H. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa PDTT yang Dialokasikan di Daerah Tertentu I. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana J. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan K. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik L. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing M. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang Berdaya Saing

: Data dan Informasi-PDTu 01 : Data dan Informasi-PDTu 02 : Data dan Informasi-PDTu 03 : Data dan Informasi-PDTu 04 : Data dan Informasi-PDTu 05 : Data dan Informasi-PDTu 06

: Data dan Informasi-PDTu 07

: Data dan Informasi-PDTu 08

: Data dan Informasi-PDTu 09 : Data dan Informasi-PDTu 10 : Data dan Informasi-PDTu 11 : Data dan Informasi-PDTu 12 : Data dan Informasi-PDTu 13

IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal A. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal B. Data dan Informasi-Profil Kabupaten Daerah Tertinggal C. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal D. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal E. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa PDTT yang Dialokasikan Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal

: Data dan Informasi-PDT 01 : Data dan Informasi-PDT 02 : Data dan Informasi-PDT 03 : Data dan Informasi-PDT 04

: Data dan Informasi-PDT 05

- 26 -

F. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang Sebelumnya Merupakan Kabupaten Daerah Tertinggal

: Data dan Informasi-PDT 06

V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Tranmigrasi A. Data dan Informasi- Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan B. Data dan Informasi-Kerjasama AntarDaerah Pelaksanaan Transmigrasi C. Data dan Informasi-Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru D. Data dan Informasi-Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan E. Data dan Informasi-Rencana Teknis Satuan Permukiman F. Data dan Informasi-Rencana Teknis Detail Prasarana dan Sarana G. Data dan Informasi-Rencana Pengembangan Masyarakat H. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan I. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil

: Data dan Informasi-PKP2Trans 01

J. Data dan Informasi-Permukiman Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang K. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang Tertata

: Data dan Informasi-PKP2Trans 10

: Data dan Informasi-PKP2Trans 02 : Data dan Informasi-PKP2Trans 03 : Data dan Informasi-PKP2Trans 04 : Data dan Informasi-PKP2Trans 05 : Data dan Informasi-PKP2Trans 06 : Data dan Informasi-PKP2Trans 07 : Data dan Informasi-PKP2Trans 08 : Data dan Informasi-PKP2Trans 09

: Data dan Informasi-PKP2Trans 11

VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi A. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Penyesuaian B. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Pemantapan C. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Kemandirian D. Data dan Informasi-Pusat Satuan Kawasan Pengembangan/Desa Utama E. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru F. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik

: Data dan Informasi-PKTrans 01

G. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai

: Data dan Informasi-PKTrans 07

: Data dan Informasi-PKTrans 02 : Data dan Informasi-PKTrans 03 : Data dan Informasi-PKTrans 04 : Data dan Informasi-PKTrans 05 : Data dan Informasi-PKTrans 06

- 27 -

H. Data dan Informasi-Kemitraan dengan Badan Usaha I. Data dan Informasi-Koordinasi dengan Lintas Sektor Terkait

: Data dan Informasi-PKTrans 08 : Data dan Informasi-PKTrans 09

VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal A. Data dan Informasi-Rencana, Program, dan Anggaran B. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) C. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan D. Data dan Informasi-Kepegawaian

: Data dan Informasi-Setjen 01

E. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan

: Data dan Informasi-Setjen 05

F. Data dan Informasi-Kelembagaan

: Data dan Informasi-Setjen 06

: Data dan Informasi-Setjen 02 : Data dan Informasi-Setjen 03 : Data dan Informasi-Setjen 04

VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal A. Data dan Informasi-Objek Pengawasan

: Data dan Informasi-Itjen 01

B. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan C. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan D. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan E. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan F. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

: Data dan Informasi-Itjen 02 : Data dan Informasi-Itjen 03 : Data dan Informasi-Itjen 04 : Data dan Informasi-Itjen 05 : Data dan Informasi-Itjen 06

IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi A. Data dan Informasi-Yang Tersajikan

: Data dan Informasi-Balilatfo 01

B. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis Pengetahuan C. Data dan Informasi-Desa

: Data dan Informasi-Balilatfo 02 : Data dan Informasi-Balilatfo 03

- 28 -

D. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan : Data dan Informasi-Balilatfo 04 Perdesaan : Data dan Informasi-Balilatfo 05 E. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten : Data dan Informasi-Balilatfo 06 F. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN 3 SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI (BALILATFO)

25

diubah

menjadi

Peraturan

Menteri

Desa, PDT dan

strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mewujudkan cita-cita Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa –

pembukaan kegiatan finalisasi penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

perlu

dilakukan

nomenklatur

Kementerian menjadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah

perubahan

transmigrasi.

adanya

Informasi

dengan

data dan informasi dibidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan

Ketransmigrasian,

dan menajamkan fungsi – fungsi tersebut melalui penyiapan dan penyediaan

pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Disinilah peran teknologi

kawasan perdesaan dan fungsi ketransmigrasian merupakan instrumen untuk

lokus prioritas desa-desa yang dibangun, sedangkan fungsi pembangunan

data dan informasi, semula berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

peraturan-peraturan yang

informasi dan sistem informasi yang diemban oleh Pusdatin guna merekatkan

dalam

tertinggal dan fungsi pengembangan daerah tertentu merupakan penajaman

Transmigrasi berada di desa, kedudukan fungsi pembangunan daerah

Secara umum, wilayah kerja pembangunan Kementerian desa, PDT dan

Peraturan/Perundangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan

dikeluarkan oleh kementerian.

perubahan yang

beberapa perubahan. Mulai dari anggaran, ritme kerja hingga pada beberapa

sejumlah kementerian Kabinet Kerja saat ini membawa dampak pada

Perlu kami sampaikan kembali bahwa perubahan nomenklatur di

desa dalam kerangka negara kesatuan.

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, guna mencapai sasaran-sasaran

berkah dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama kembali dalam acara

Bapak Ibu yang kami Hormati,

dalam setiap elemen kehidupan, termasuk pengelolaan data dan informasi

Teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai peranan penting

Hadirin yang Berbahagia,

dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Transmigrasi sebagai pedoman yang mengatur tentang Pengelolaan Data

seharusnya

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Assalamu’alaikum Wr Wb

Bismillahirrohmanirrohim.

SAMBUTAN KEPALA BALILATFO

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, secara resmi dibuka.

kegiatan finalisasi penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi

Dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrohim” saya nyatakan

Transmigrasi.

Pedoman

finalisasi penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang

semua pihak yang telah hadir dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan

Akhir kata, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada

mewujudkan “Good Govermance”.

tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk

Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi,

landasan hukum / acuan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi

serta pengendalian pengelolaan data dan informasi dapat digunakan sebagai

pengelolaan, prosedur pelaporan, pendanaan pengelolaan dan pembinaan

Transmigrasi yang memuat ketentuan tentang pengelolaan, prosedur

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan

Hadirin yang berbahagia,

April 2016

Dr.Ir. M.Nurdin, MT NIP. 19640510 199010 1 003

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi

Bogor,

LAMPIRAN 4 LAPORAN PENYELENGGARAAN PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

26

LAPORAN PENYELENGGARAAN PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN DATIN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Ruang Oproom. Gd Utama Lt 1 Kementerian Desa PDTT , Kamis, Tanggal 8 Desember 2016 Yth. - Kepala Badan Penelitian,Pengembangan,Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Bapak Dr. Ir. H. M. Nurdin, MT Yth. - Para pejabat Eselon 1, 2, 3 dan 4 di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Yth. - Para peserta kegiatan finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2016. Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi Marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga masih diberikan kesehatan dan dapat menghadiri acara Pembukaan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas keringanan langkah dan kehadiran bapak/ibu sekalian dalam acara pagi ini. Bapak Kepala Balilatfo, yang kami hormati Ijinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: 1. Kegiatan Sosialisasi ini merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan informasi mengenai: a. Permendesapdtt Nomor 1 tahun 2016 tentang E-Government; b. Permendesapdtt Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2. Tujuan kegiatan sosialisasi tersebut diatas adalah: a. Agar semua unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengetahui, mengenal dan memahami tugas, fungsi dan peran dalam proses pembangunan / pengembangan sistem informasi dan proses pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

b. Terciptanya sinergitas dalam pembangunan/pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. 3.

Kegiatan Sosialisasi ini di laksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai hari kamis, 8 Desember s/d Sabtu 10 Desember 2016, yang meliputi : a. Acara pembukaan, dengan undangan para Pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilaksanakan pagi ini; b. Acara selanjutnya dengan undangan para Pejabat eselon IV sebagai pejabat yang berperan secara teknis dilaksanakan di hotel Seruni, puncak, Bogor akan dilaksanakan mulai malam hari nanti.

4.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah: a. “Prosedur Penyusunan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.” Yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata laksana; b. “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2016 tentang E-Government dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”. Yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

5.

Pada kesempatan ini kami laporkan, bahwa undangan yang telah hadir pada acara pembukaan ini adalah; a. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT; b. Inspektur Jenderal Kemendesa PDTT; c. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. d. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal. e. Para Pejabat Eselon II dari Setjen, Itjen, Balilatfo dan Ditjen Teknis di Lingkungan Kementerian Desa PDTT.

f. Narasumber (Bapak Ir. Harry Heriawan Saleh, M.Sc, Bapak Ir. Oon Kurniaputra, dan Bapak Drs. Mirwanto Manuwiyoto, MM) 6.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah di distribusikan kepada para Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Nota Dinas nomor 960/Balilatfo.1/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 hal Penyampaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Hadirin yang berbahagia Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir pada acara pembukaan ini dan mengirim perwakilannya untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan ini, Kami berharap semoga upaya dan kerja keras kita bersama mendapat ridho dari Allah SWT dan membawa manfaat yang sebesar besarnya bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Selanjutnya Kepada Bapak Kepala Badan, kami mohon, berkenan untuk memberikan arahan, sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sekian dan terimakasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum Wr.Wb. Panitia Penyelenggara

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI KEGIATAN

27

DOKUMENTASI SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI