Kata Pengantar. Jakarta, September 2014 Kepala Badan Pusat Statistik. Dr. Suryamin

Kata Pengantar Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua. Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015–2019 disusun untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga dalam periode 2015–2019. Selanjutnya, Rancangan Teknokratik Renstra BPS Tahun 2015–2019 ini akan disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih periode 2015–2019 untuk menjadi Renstra BPS Tahun 2015–2019 yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Rancangan Teknokratik Renstra BPS Tahun 2015–2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya Rancangan Teknokratik Renstra BPS Tahun 2015–20192015 – 2019. Semoga dokumen perencanaan ini bemanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, September 2014 Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin

Ringkasan Eksekutif Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah periode ke-3 tahun 2015–2019, BPS menyusun Rencana Strategis Teknokratik yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah mencanangkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 11 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target outcome dan output. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis itu selanjutnya diwadahi ke dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

(PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA); dan (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA). Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam konteks Renstra Teknokratik BPS 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

vi

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 – 2019

Daftar Isi Kata Pengantar . ................................................................................................. iii Ringkasan Eksekutif . .......................................................................................... v Daftar Isi . ........................................................................................................... vii Daftar Gambar ................................................................................................... ix Daftar Tabel ...................................................................................................... xi Daftar Singkatan ................................................................................................ xii BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum ............................................................................. 1.2 Potensi dan Permasalahan .............................................................

1 5

BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Visi Badan Pusat Statistik ............................................................. Misi Badan Pusat Statistik ............................................................ Tujuan Badan Pusat Statistik ........................................................ Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik . ...................................... Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik . ......................................

11 12 16 17 18

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 3.2 3.3 3.4

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ......................................... Arah Kebijakan dan Strategis BPS ............................................... Kerangka Regulasi . ...................................................................... Kerangka Kelembagaan ...............................................................

23 26 46 49

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja ............................................................................... 55 4.2 Kerangka Pendanaan ................................................................... 59

BAB 5 PENUTUP

5.1 Penutup . ...................................................................................... 67

LAMPIRAN Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik................... 71 Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi............................................................. 91

Daftar Gambar Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005 -2025........................................................... 23 Gambar 3-2 Keadaan demografi umur penduduk Indonesia.............................. 25 Gambar 3-3 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL, PSPA,dan PPAA)................................................. 33

Daftar Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019 ........................................ 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan . ...................................................... 2-3 Tujuan dan Sasaran Strategis . .......................................................... 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi ...................................................................................... 3-2 Program dan Kegiatan BPS . ............................................................. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis ................................................... 4-2 Matriks Pendanaan ...........................................................................

12 16 17 29 34 56 60

Daftar Singkatan BMN : BPK : BPS : BPS-QAF : Cerdas : DJKN : IKSS : IKP : IKK : JFU : JFT : K/L : KemenPAN dan RB : LAKIP : Program DMPTTL : Program PPAA Program PPIS Program PSPA RPJMN RPJPN SDG’s SDM SE SIMPEG SNA SSN Statcap UNSTAT WTP

: : : : : : : : : : : : : :

Barang Milik Negara Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik-Quality Assurance Framework Change and Reform for the Development of Statistics Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan Jabatan Fungsional Umum Jabatan Fungsional Tertentu Kementerian/Lembaga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Sustainable Development Goals Sumber Daya Manusia Sensus Ekonomi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian System National Account Sistem Statistik Nasional Statistical Capacity Building United Nations Statistics Division Wajar Tanpa Pengecualian

BAB 1BAB 1 Pendahuluan 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan

Bab 1 | Pendahuluan

1

Bab 1 │ Pendahuluan

1-0

1-0

1.1. Kondisi Umum Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur, yang di dalamnya terdapat berbagai ukuran kinerja dalam bentuk output dan outcome, merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Pada bagian lain, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Visi dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, yang salah satunya ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sebagai akhir masa pembangunan lima tahun kedua dalam tahapan RPJPN 20052025, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,8 % pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,6 %. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 9.084,0 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.499,9. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16,7 % di tahun 2009, menjadi 11,96 % pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,1 % di tahun 2009, menjadi 5,62 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan. Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya. Pembangunan Indonesia dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasiskan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Upaya pengembangan yang telah dilakukan BPS dalam kurun waktu 2010 - 2014 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, diantaranya:

Bab 1 | Pendahuluan

3

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosialsosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan. 2. Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan. 3. Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen. Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan pengguna data BPS menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain: 1. Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik) Hingga September 2014, Pusat Layanan Statistik BPS telah melayani 6.913 layanan permintaan data dari pengguna data 2. Sistem perpustakaan online (Digilib) Jumlah kunjungan perpustakan online terus mengalami peningkatan, hingga September 2014 tercatat 6.876 pengunjung ke portal sistem perpustakaan online. 3. Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa) Pemanfaatan SiRusa sebagai repository kegiatan statistik di Indonesia juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2013 kunjungan ke SiRusa tercatat sebanyak 97.768 pengunjung

4. Sistem katalog mikrodata Sistem katalog mikrodata merupakan kumpulan mikrodata di BPS dan informasinya (metadata) yang dikelompokan ke dalam koleksi Statistik Sosial dan Ekonomi untuk pengembangan diseminasi data statistik BPS 5. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan Website 6. Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS telah menghasilkan capaian, diantaranya:

4


1. Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP selama 3 tahun berturutturut. 2. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B. 3. Penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan, yaitu: a. Trophy Bandha Tadya Abiwada Utama. b. Peringkat II Utilisasi BMN. c. Peringkat III Kepatuhan Pelaporan, BPS sebagai bagian dari Kelompok Terbaik dalam rangka Pelayanan Publik

1.2. Potensi dan Permasalahan BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar, untuk pemerintah dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional.

1.2.1 Potensi Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas pada periode renstra 2015 – 2019. Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi Bab 1 | Pendahuluan

5

dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, baik pada tingkat nasional maupun regional. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sensus dan survei hingga ke daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistics Office/NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap data BPS masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna data (khususnya K/L) yang menggunakan data BPS sebagai acuan. BPS diharapkan mampu memanfaatkan potensi ini untuk dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pengguna data. Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya NSO di negara lain, BPS selalu berpedoman kepada Fundamental Principles of Official Statistics, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (international cooperations) baik bilateral maupun multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan system official statistics di semua negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik sosial dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas oleh kantor statistik negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya. Kedua unit tersebut merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM. Di samping itu, BPS juga merupakan instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional pranata komputer. Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk 6


meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Dengan penggunaan mobile application ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi cloud computing juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu data warehouse. Sustainable Development Goals (SDG’s) menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat penting didalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG’s. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG’s, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG’s tersebut. Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, BPS dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas statistik yang diperlukan secara konsisten dan berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN).

1.2.2 Permasalahan BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat. Ketidakmampuan responden dalam memberikan informasi yang akurat menyebabkan kualitas data yang dihasilkan BPS belum optimal. Di samping itu, target sampel yang tidak terpenuhi terutama disebabkan keengganan masyarakat menjadi responden, menyebabkan response rate yang rendah, khususnya terjadi pada pelaku ekonomi. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian, lembaga, parlemen (DPR), dan dunia usaha berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan adhoc yang diselenggarakan. Meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral Bab 1 | Pendahuluan

7

dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc, yang seringkali berlangsung pada saat yang sama, tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas enumerator khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan menyebabkan belum dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan. Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang kerap terkendala adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi cakupan. Koordinasi yang relatif masih lemah, karena komunikasi antara unit kerja baik di BPS Pusat maupun antara BPS Pusat dengan BPS Daerah belum terintegrasi secara baik, juga menjadi penyebab ketepatan waktu rilis yang belum optimal. BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara standalone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data BPS. Kelemahan pada aspek SDM BPS terutama disebabkan karena belum optimalnya perencanaan kebutuhan SDM yang didasarkan pada pemetaan kompetensi, serta sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam rangka menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen SDM. Permasalahan lain dalam pengelolaan SDM adalah belum terciptanya sinergi antara unit kerja yang bertanggungjawab terhadap proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia. Di dalam pelaksanaan pengelolaan SDM, masih terdapat tumpang tindih antara kegiatan yang dilakukan satuan kerja Pusdiklat, STIS, dan Biro Kepegawaian.

8


BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik Ϯ͘ϭsŝƐŝĂĚĂŶWƵƐĂƚ^ƚĂƚŝƐƚŝŬ Ϯ͘ϮDŝƐŝĂĚĂŶWƵƐĂƚ^ƚĂƚŝƐƚŝŬ Ϯ͘ϯdƵũƵĂŶĂĚĂŶWƵƐĂƚ^ƚĂƚŝƐƚŝŬ Ϯ͘ϰ^ĂƐĂƌĂŶ^ƚƌĂƚĞŐŝƐĂĚĂŶWƵƐĂƚ^ƚĂƚŝƐƚŝŬ Ϯ͘ϱEŝůĂŝͲEŝůĂŝ/ŶƚŝW^

Bab 1 | Pendahuluan

Bab 2 亖 Visi, Misi, danTujuan BPS

9

2-0

2.1 Visi BPS Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi BPS 2015-2019 dibangun dengan memperhatikan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010 – 2014 melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 2015-2019 disepakati tetap sama dengan Visi BPS 2010 – 2014, yaitu sebagai berikut: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) BPS mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. BPS menyebarluaskan data dan informasi statistik melalui berbagai saluran agar pemanfaatannya dapat menjangkau secara luas, baik pengguna data di dalam negeri maupun di luar negeri. Bab 1 | Pendahuluan

11

Visi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2.2 Misi BPS Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason of being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi instansi pemerintah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders. Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut. Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019

VISI BPS 2015-2019

MISI BPS 2015 -2019 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Pelopor data statistik terpercaya untuk 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang semua statistik

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

12

Rancangan Teknokratik RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 – 2019

Adapun keterkaitan misi dan Visi BPS dapat digambarkan sebagai berikut:

Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional Menyediakan data statistik … “Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007)”. … berkualitas … “Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan ”. … melalui kegiatan statistik yang terintegrasi … “Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang tersekat (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter.

Bab 1 | Pendahuluan

13

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 1997)”. … dan berstandar nasional maupun internasional … “Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”. 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasI di bidang statistik Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan… “Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. … melalui pembinaan dan koordinasi … “Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada khususnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. pelaksanaan kegiatan statistik; b. pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”. “BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

14


Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: a). peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; b). pengembangan statistik sebagai ilmu; c). peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; d). perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; e). pengembangan sistem informasi statistik; f). peningkatan penyebarluasan informasi statistik; g). peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; h). peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik”. 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Membangun insan statistik … “Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”. … yang profesional… “Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”. … berintegritas … “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”. …amanah… “Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”. Bab 1 | Pendahuluan

15

2.3 Tujuan BPS Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Rumusan tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019

TUJUAN 2019

VISI BPS 2015-2019

MISI BPS 2015 -2019

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun keterkaitan tujuan BPS terhadap misi BPS dalam rangka mencapai visi BPS adalah sebagai berikut. 1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan: 1.1 Misi ke-1: Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, 1.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 2. Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: 2.1 Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasI di bidang statistik, 2.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 16


3. Tujuan 3: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan: 3.1 Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasI di bidang statistik, 3.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 4. Tujuan 4: Peningkatan birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: 4.1 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.4 Sasaran Strategis BPS Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masingmasing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS-wide dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel. 2-3 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS TUJUAN T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

SASARAN STRATEGIS SS1.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SS2.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

SS3.

Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien

Bab 1 | Pendahuluan

17

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS4.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

SS5.

Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik

SS6.

Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS

SS7.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

SS8.

Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

SS9.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

SS10. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS SS11. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut. Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik), Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel), Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil). Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a.

Kompeten mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,

b. Efektif memberikan hasil maksimal, 18


c.

Efisien mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,

d. Inovatif selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus, e.

Sistemik meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a.

Dedikasi memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

b. Disiplin melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, c.

Konsisten selarasnya kata dengan perbuatan,

d. Terbuka menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak, e.

Akuntabel bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a.

Terpercaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

b. Jujur melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas, c.

Tulus melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan Bab 1 | Pendahuluan

19

kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa, d. Adil menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

20


BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik 3.3 Kerangka Regulasi 3.4 Kerangka Kelembagaan

Bab 3 | Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

21

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-3 tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3-1 berikut ini

Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025 (Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80)

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek. Kemampuan bangsa Indonesia untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Bab 3 | Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

23

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (7) mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah, (8) menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional, serta percepatan pengembangan ekonomi kelautan. Selanjutnya, berdasarkan arah kebijakan umum tersebut, ditetapkan Agenda Pembangunan beserta sasarannya yang mencakup: (1) Agenda Pembangunan Ekonomi; (2) Agenda Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (3) Agenda Pembangunan Polhukhankam; (4) Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat; (4) Agenda Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; dan (5) Agenda Pembangunan Kelautan. Sasaran pembangunan yang terkait dengan Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, misalnya, ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Berkaitan dengan sasaran ini ditetapkan sejumlah prioritas terkait dalam RPJMN 2015-2019, diantaranya adalah peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, percepatan pengentasan kemiskinan serta penanganan kependudukan dan keluarga bencana. Untuk Agenda Pembangunan Ekonomi, arah kebijakan dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada (1) Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan; (2) Transportasi massal perkotaan; dan (3) Pembangunan infrastruktur/ prasarana dasar. Dalam ranah Agenda Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, prioritas pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA). Upaya yang selanjutnya dilakukan adalah peningkatan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, konservasi dan tata kelola hutan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta penyiapan sumber daya alam untuk bahan industri. Dalam arah kebijakan umum RPJMN 2015-2019, untuk mitigasi bencana alam dan perubahan iklim akan dilakukan upaya-upaya sistematis dalam penanggulangan bencana dan risiko bencana, sehingga pencapaian misi pembangunan selama periode 2015-2019 dapat tetap tercapai. Arah kebijakan umum yang lain dalam RPJMN 2015-2019 adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas pengerjaan yang harus dilakukan meliputi, peningkatan daya saing tenaga kerja, mendorong daya saing UMKM, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan investasi, peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional. Sedangkan untuk mengembangkan dan memetakan pembangunan daerah dilakukan beberapa prioritas dalam RPJMN 2015-2019, yakni penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, pengembangan wilayah strategis, pengembangan daerah tertinggal 24


dan kawasan perbatasan. Prioritas dalam agenda Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang mencakup pembangunan perkotaan, pembangunan perdesaan, pembangunan RTRW dan pertanahan, serta pengembangan tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah. Sementara itu, untuk pembangunan kelautan dilakukan upaya percepatan pembangunan kelautan. Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan upaya untuk menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh dalam arah kebijakan RPJMN 2015-2109. Selain itu dalam upaya menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh dilakukan juga upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, pencegahan dan penanggulangan narkoba, pemantapan politik dalam dan luar negeri. Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif. Implikasi penting dari kondisi ini adalah semakin pentingnya penyediaan lapangan kerja agar kemajuan perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal melimpahnya penduduk usia produktif. Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produktivitas perekonomian negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan maupun perluasan pembangunan ekonomi. Keadaan demografi umur penduduk Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3-2 di bawah ini.

Gambar 3-2 Keadaan demografi umur penduduk Indonesia

Meningkatnya penduduk usia kerja di Indonesia memberi peluang adanya bonus demografi, yakni terjadinya penurunan dependency ratio. Bonus demografi tidak Bab 3 | Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

25

secara otomatis terjadi, namun diperlukan beberapa kebijakan yang perlu dipersiapkan untuk memanfaatkan peluang tersebut, diantaranya (i) menyiapkan kualitas SDM yang akan masuk angkatan kerja melalui pendidikan dan kesehatan, (ii) menjaga penurunan TFR (Total Fertility Rate), (iii) menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, (iv) menyediakan lapangan kerja, (v) fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keterbukaan perdagangan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang statistik adalah meningkatkan kualitas statistik nasional yaitu data yang dihasilkan memenuhi berbagai kriteria, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/ coherence yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/interpretability. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya. 1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut: a.

Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas:

! " # # !

$ % & ' * &

+< = Tukar Petani 2017 untuk kurun waktu 2016-2018,

*>

# $?

b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, c.

Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.

2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)”, ditetapkan arah kebijakan ”Peningkatan response rate”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS. 26


3. Untuk mencapai sasaran “Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien”, ditetapkan arah kebijakan ”Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik, b. Mempublikasikan quality gate pada masing-masing tahapan kegiatan statistik. 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat”,dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, b. Meningkatkan customer relationship management, c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik. 5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai, b. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik. 6. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS” dan “Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik, b. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. 7. Untuk mencapai sasaran“Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN”, ditetapkan arah kebijakan “Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN” dan “Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan metadata kepada BPS, b. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta, c. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait, d. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS. Bab 3 | Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

27

8. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, ditetapkan arah kebijakan “Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS, b. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta. 9. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut: a. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, b. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, c. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru. 10. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut: a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. 11. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”,dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Adapun rekapitulasi arah kebijakan dan strategi BPS untuk mencapai sasaransasaran strategis BPS 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

28



29

T.2.Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik

SS.3.Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien

SS.5.Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik

1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat

1. Peningkatan ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ

SS.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ)

SS.4.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (ƵƐĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ)

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

ARAH KEBIJAKAN

SS.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SASARAN STRATEGIS

Tabel 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi

survei

yang

2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.

1. Meningkatkan kualitas ǁĞďƐŝƚĞ BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai,

2. Meningkatkan ĐƵƐƚŽŵĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.

1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik,

2. Mempublikasikan ƋƵĂůŝƚǇŐĂƚĞ pada masing-masing tahapan kegiatan statistic

1. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis Statistik

2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.

1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,

3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,

1. Meningkatkan publikasi mencantumkan ukuran kualitas,

STRATEGI

30


T.4.Peningkatan birokrasi yang

T.3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

TUJUAN

SS.9. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya

SS.8. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

SS.7.Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

SS.6.Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana BPS

SASARAN STRATEGIS

1.

1.

Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem

Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

2. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik

1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi

2. Mengoptimalkan pembinaan dan pendidikan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta

1. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan ŵĞƚĂĚĂƚĂ kepada BPS

2. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS.

1. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait,

2. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta.

1. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan ŵĞƚĂĚĂƚĂ kepada BPS,

2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik 1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik,

STRATEGI


ARAH KEBIJAKAN


31

akuntabel

TUJUAN

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

SS.11. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

SS.10.

manusia BPS

SASARAN STRATEGIS

2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja.

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja.

Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi.

ARAH KEBIJAKAN

2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran,

3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.

2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik, audit dan TI,

dan komprehensif,

STRATEGI

3.2.1 Program dan Kegiatan Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019 mengacu pada strategi-strategi yang telah dipilih dalam rangka mewujudkan setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2015-2019, maka untuk mencapai keseluruhan sasaran strategis, BPS akan melaksanakan 1 (satu) program teknis, yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (Program PPIS) dan 3 (tiga) program generik,yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (Program DMPTTL), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (Program PSPA) dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (Program PPAA). Program PPIS berkaitan dengan upaya perbaikan (improvement) pada proses inti BPS, yang berupa penyelenggaraan kegiatan statistik. Rantai nilai kegiatan statistik dari hulu ke hilir mencakup kegiatan perencanaan, pengembangan metodologi, pengumpulan data melalui sensus atau survei, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi data. Rantai nilai kegiatan statistik inilah menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam kegiatan perencanaan, dilakukan pengembangan usulan survei yang didalamnya mencakup jadual pelaksanaan, serta alokasi sumber daya dan anggaran. Kegiatan pengembangan metodologi meliputi pendefinisian metode pencacahan, serta pembaharuan terhadap rencana awal survei dan anggarannya berdasarkan metodologi yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan data dijalankan oleh enumerator di wilayah survei. Kegiatan pengolahan data dilakukan untuk melakukan validasi, integrasi maupun agregasi terhadap data survei yang telah diperoleh. Kegiatan analisis dilakukan untuk menghasilkan statistik dari data yang diperoleh. Beberapa aktivitas utama yang dilakukan adalah estimasi dan validasi output (konsistensi dan koherensi). Pada bagian akhir dari rantai nilai adalah kegiatan diseminasi data, yakni publikasi hasil survei, termasuk pengelolaan publikasi itu sendiri, melalui berbagai media seperti misalnya web site dan publikasi cetak. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal, jika didukung oleh 3 (tiga) program generik, yaitu Program DMPTTL, Program PSPA dan Program PPAA. Program DMPTTL merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelayanan kehumasan dan hukum, penyusunan program kerja serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Program PSPA merupakan dukungan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan teknis dan pendukung BPS. Terakhir, Program PPAA merupakan dukungan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan BPS, baik kegiatan teknis maupun pendukung. 32


Adapun hubungan antar program teknis dan generik BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, adalah sebagai berikut:

Gambar 3-3 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL, PSPA, dan PPAA)

Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yangbersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015 – 2019.


33

34


T.1.Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

TUJUAN

SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SASARAN STRATEGIS

Tabel 3-2 Program dan Kegiatan BPS

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan nilai kualitas, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional.

1.

2.

3.

STRATEGI Program PPIS

PROGRAM

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan,

Pengembangan Sistem Informasi Statistik,

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik,

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,

KEGIATAN


35

TUJUAN

SS.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ)

SASARAN STRATEGIS

1. Peningkatan ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data

STRATEGI

Program PPIS

PROGRAM



Pengembangan dan Analisis Statistik.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,

KEGIATAN

36


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

Penyediaan dan Pengembangan Statistik






Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan,

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial,

KEGIATAN


37

T.2.Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

TUJUAN

SS.5.Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik

SS.4.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (ƵƐĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ)

SS.3.Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien

SASARAN STRATEGIS

1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi

masyarakat

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas ǁĞďƐŝƚĞ BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai

3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik

Ϯ͘ Meningkatkan ĐƵƐƚŽŵĞƌ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik

2. Mempublikasikan ƋƵĂůŝƚǇ ŐĂƚĞ pada masingmasing tahapan kegiatan statistik.

1. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik,

2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.

STRATEGI

PPIS

Program

DMPTTL

Program

PPIS

Program

PPIS

Program

DMPTTL

Program

PROGRAM

Pengembangan Sistem Informasi Statistik

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik,

Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

Pengembangan Sistem Informasi Statistik.

Pengembangan dan Analisis Statistik,

Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran.

Neraca Produksi,

KEGIATAN

38


T.3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di

TUJUAN

SS.7. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

SS.6. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana BPS

SASARAN STRATEGIS

1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik

2. Pemenuhan


statistik BPS

ARAH KEBIJAKAN

2. Mengoptimalkan pembinaan

1. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan ŵĞƚĂĚĂƚĂ kepada BPS,

2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik

2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.

STRATEGI

PPIS

Program

Program PPAA

PSPA

Program

PROGRAM

Penyediaan dan



Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II,

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya

KEGIATAN


39

yang efektif di bidang statistik

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS SSN

ARAH KEBIJAKAN pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta.

STRATEGI

PROGRAM

Penyediaan dan Pengembangan Statistik








KEGIATAN

40


TUJUAN

SS.8. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam

SASARAN STRATEGIS

1. Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam

2. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta

6. Meningkatkan pengawasan dan kinerja aparatur BPS

5. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana TI dan operasional statistik

4. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS.

3. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait

STRATEGI

PPIS

Program

PPAA

Program

PSPA

Program

DMPTTL

Program

PROGRAM


Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran


Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran.

Neraca Produksi,

KEGIATAN


41

TUJUAN penyelenggaraan SSN

penyelenggaraan SSN

ARAH KEBIJAKAN

SASARAN STRATEGIS data kepada BPS

STRATEGI

PROGRAM

Penyediaan dan









KEGIATAN

42


T.4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

TUJUAN

SS.9. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

SASARAN STRATEGIS

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi.

ARAH KEBIJAKAN

Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan

1.

2.

3.

insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru

Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta

2.

STRATEGI

Program DMPTTL

DMPTTL

Program

PROGRAM

Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian

Penyelenggaraan STIS

Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara (BPS)

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran

Pengembangan Statistik Neraca Produksi,

KEGIATAN


43

TUJUAN

SS.11.Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

SS.10.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

SASARAN STRATEGIS

2.

Penguatan fungsi 1. Meningkatkan efektivitas yang terkait dan efisiensi penggunaan dengan sistem anggaran dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan anggaran dan 2. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan dan kegiatan. pengelolaan anggaran yang akuntabel. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan f i

1.

2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja.

2.

1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran,

Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja.

STRATEGI

1.

ARAH KEBIJAKAN

DMPTTL

Program

Program PPAA

PROGRAM

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan.

Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran,

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II,

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I,

KEGIATAN

44


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut. 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan: a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, b. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik, d. Pengembangan Sistem Informasi Statistik, e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran, p. Pengembangan dan Analisis Statistik. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan: a. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran, b. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan, c. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum, d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS, e. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), f. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian, g. Dukungan Manajemen BPS Lainnya, h. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan: a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya, b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi. 4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA), dengan kegiatan: Bab 3 | Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

45

a. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I, b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II, c. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

3.3 Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan statistik di BPS untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kegiatan statistik berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen UU statistik. Ketika perbaikan telah dilakukan, peraturan yang telah diperbaharui akan meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan statistik. Sebagaimana tertuang di dalam Permen PPN no. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 -2019, kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku masyarakat. Sejalan dengan RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Badan Pusat Statistik memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat. Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok: (1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS 1. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama. 2. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 3. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS 4. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah 46


5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPSdi Daerah 6. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 7. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 8. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS 9. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS 10. Peraturan Kepala BPS No.116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana 11. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.pan/05/2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS (2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik. Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistic. 1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Intisari dari regulasi:

yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,

sektoral dan khusus. 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Intisari dari regulasi:

sektoral, dan khusus,

antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,

3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah Intisari dari regulasi:

oleh Pemerintah Daerah

sektoral


47

Terkait dengan UU No. 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang ini yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dari perlunya dilakukan perbaikan itu adalah sebagai berikut:

! "" # $% $&&' Pasal ini menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.

*' "" # $% + $&&' Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda,yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan. Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pada pasal 27. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kurangnya sosialisasi undang-undang ini merupakan salah satu penyebab pemahaman responden yang rendah tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Di sisi lain, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Dengan demikian, diperlukan petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut.

Disamping itu, terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaan dengan instansi lain, yakni: 1. Dampak Otonomi Daerah dan Desentralisasi Keppres No. 86 tahun 2007 menjelaskan tentang peran BPS, namun peran dari stakeholder lainnya, seperti kementerian dan pemerintah daerah, belum tertuang secara eksplisit. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa penyempurnaan atas regulasi yang menjadi landasan dasar BPS untuk melaksanakan kegiatan statistik harus tertuang dalam Renstra 2015-2019. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh BPS dalam amandemen UU statistik adalah sebagai berikut.

48


1. Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan, 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundangundangan, 3. Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik 4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis 5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis 6. Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru 7. Melakukan uji publik terhadap RUU Statistik 8. Penyempurnaan terhadap RUU Statistik 9. Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional

3.4 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian/lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS untuk mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut berarti bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun juga pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data.

3.4.1 Kebutuhan Tata Laksana Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut. 1. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyelenggarakan kegiatan statistik yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat tersekat-sekat (silo). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari akuisisi Bab 3 | Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

49

kebutuhan pengguna data hingga diperolehnya data statistik oleh pengguna data, (perencanaan – metodologi – pesiapan – pengumpulan – pengolahan – analisis – diseminasi – evaluasi), dilakukan secara terintegrasi antar Subject Matter, 2. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS (BPS-QAF) untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien, 3. Perlunya penetapan standar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai dengan standar dan prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi penyelenggaraan statistik dengan K/L, 4. Perlunya penelaahan mendalam atas standard operating procedure di BPS khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

3.4.2. Kebutuhan Pengelolaan Sumber daya Manusia Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS membutuhkan penataan sistem pengelolaan sumber daya manusia BPS sebagai berikut: 1. Perlunya penyelarasan strategi pengelolaaan dan pengembangan SDM dengan renstra BPS 2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi strategic business partner). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan BPS, antara lain: a. Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan, b. Membangun standar kompetensi jabatan, c. Menganalisis kesenjangan kompetensi (competency gap analysis), d. Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (work load analysis), khususnya untuk penyelenggaraan statistik, e. Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non-gelar) f. Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (succession planning), g. Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi BPS, h. Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (Human Resource Information System) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019. 2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, maka BPS perlu membangun standar kompetensi bagi statistisi dan pranata komputer, membangun perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan, 3. Untuk meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), perlu peningkatan kompetensi petugas survei (enumerator),

50


3.4.3. Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi BPS sebagai berikut: 1. Terkait dengan cetak biru pengelolaan proses integrasi statistik, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani transformasi statistik dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan transformasi proses bisnis, manajemen perubahan, dan pengelolaan transformasi, 2. Dalam rangka membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, maka BPS perlu mengoptimalkan integrasi dan sinergi pengelolaan Pusdiklat, STIS dan Biro Kepegawaian, 3. Perlu pembentukan unit kerja setara eselon II yang menangani pengembangan pegawai, 4. Penataan tupoksi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih, 5. Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas struktur organisasi dan tata kerja BPS saat ini dengan misi BPS yang baru (yang telah diterjemahkan dalam berbagai sasaran strategis), 6. Perlunya penguataan unit kerja organisasi BPS yang menangani pelayanan publik, 7. Perlunya pembentukan unit kerja yang menangani statistik jasa secara khusus, 8. Perlunya pembentukan Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap deputi baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas, 9. Perlunya penyesuaian organisasi dan tata kerja BPS untuk mendukung integrasi proses bisnis BPS dari hulu ke hilir. Langkah-langkah yang pelu dilakukan oleh BPS terkait kerangka kelembagaan dalam rangka penataan fungsi dan struktur organisasi BPS adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan kelompok kerja terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS, 2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS, 3. Penyusunan strategi pelaksanaan penataan fungsi dan struktur organisasi BPS, 4. Penyusunan pedoman evaluasi organisasi atas tugas dan fungsi dalam organisasi BPS, 5. Evaluasi organisasi BPS berdasarkan pedoman evaluasi organisasi atas tugas dan fungsi, proses bisnis, analisis beban kerja (ABK) dan kebutuhan strategis sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPS 2015-2019, Bab 3 | Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

51

6. Identifikasi duplikasi tugas dan fungsi organisasi BPS, 7. Identifikasi kebutuhan fungsi dan struktur organsasi terhadap perubahan penyelenggaraan statistik, 8. Pemetaan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi organisasi, 9. Penyusunan usulan penyempurnaaan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi organisasi, 10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS.

52


BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ϰ͘ϭdĂƌŐĞƚ<ŝŶĞƌũĂ ϰ͘Ϯ<ĞƌĂŶŐŬĂWĞŶĚĂŶĂĂŶ

Bab 4 | Target Kinerja dan Pendanaan

53

4.1 Target Kinerja Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran stratetegis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis BPS untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:


55

56


T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

TUJUAN

Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik

SS.5.

Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien

SS.3.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

SS.2.

SS.4.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SS.1.

SASARAN STRATEGIS

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

98 %

IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis non rumah tangga dan non perusahaan

IKSS 5.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

IKSS 4.1. Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

72000

40 %

75

85 %

IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis perusahaan

IKSS 3.1. Hasil penilaian QAF self assessment kegiatan statistik

98 %

80

80 %

IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis rumah tangga

IKSS 1.2. Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas

IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA (2019)


57

T.4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

T.3. Peningkatan koordinasi kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional

TUJUAN

Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

SS.8.

SS.11. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

SS.10. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

SS.7.

SS.9.

Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS

SS.6.

SASARAN STRATEGIS

Jumlah kegiatan statistik K/L dan swasta yang dimuat dalam SiRusa

A

90

IKSS 11.2. Skor penilaian SAKIP oleh Kemen PAN dan RB IKSS 11.3. Skor penilaian pengelolaan BMN oleh DJKN

WTP

500

IKSS 10.2. Jumlah satker yang mendapatkan skor kategori B (baik) untuk evaluasi kinerja IKSS 11.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

400

4500

20

500

45

90 %

IKSS 10.1. Jumlah satker dengan penyimpangan penggunaan anggaran kurang dari 5%

IKSS 9.2. Jumlah fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensi

IKSS 9.1. Jumlah inisiatif dalam peningkatan sistem manajemen SDM yang berhasil dikembangkan

IKSS 8.1. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli pada K/L

IKSS 7.1

IKSS 6.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA (2019)

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikaktor Kinerja Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 3 (tiga) program generik. Adapun keempat program yang akan dijalankan oleh BPS dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan: a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, b. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik, d. Pengembangan Sistem Informasi Statistik, e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran, p. Pengembangan dan Analisis Statistik. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan: a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS), b. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), c. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan: a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya. 4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA), dengan kegiatan: a. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I, b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II, c. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III. 58


Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegaitan BPS adalah sebagai berikut.


59

60


4.935

1.538.723 42.644

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian


Dukungan Manajemen BPS Lainnya

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)

Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

2883

2882

2885

2886

2887

2888

95.533 248.544

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi

2891

344.077

55.104

68.632

2890

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS (PSPA)

165.543

Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan

2884

6.917

19.500

Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran

1.901.999

2015

2881

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS (DMPTTL)

PROGRAM/KEGIATAN

Tabel 4-2 Matriks Pendanaan

213.688

360.800

574.488

58.541

45.629

1.646.434

73.436

7.401

5.281

177.131

14.120

2.027.974

2016

248.784

95.625

344.409

62.319

48.823

1.761.684

78.577

7.919

5.650

189.530

15.109

2.169.612

2017

247.462

95.117

342.579

66.254

52.241

1.885.002

84.077

8.474

6.046

202.798

16.166

2.321.058

2018

ALOKASI PENDANAAN (dalam juta rupiah)

217.044

83.425

300.469

70.615

55.898

2.016.952

89.963

9.067

6.469

216.993

17.298

2.483.255

2019

2.422

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III

2894

77.939 54.867

Sensus Ekonomi (SE) 2016

Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

-

Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP) 2017

18.709

-

60.959

-

Survei Biaya Hidup (SBH) 2017

Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

-

61

Pendataan Potensi Desa (Podes)

Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha

493.773

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

Sensus Penduduk (SP) 2020

2895

1.817.867

2.558

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II

2893

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (PPIS)

2.117

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I

7.096

2015

2892

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BPS (PPAA)

PROGRAM/KEGIATAN


23.365

-

107.288

8.976

29.881

-

58.708

3.222.296

3.457.069

5.850.466

2.591

2.737

2.265

7.593

2016

22.319

-

94.597

233.117

3.584.086

1.525

83.457

894.345

4.917.816

6.358.625

2.772

2.928

2.423

8.124

2017

28.908

21.535

101.219

21.542

208.766

567.307

67.422

4.666

1.021.365

1.674.309

2.967

3.133

2.593

8.693

2018


27.387

431.388

108.305

-

-

3.558

72.141

-

642.780

1.708.164

3.174

3.353

2.774

9.301

2019

62


376.680

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2905

2910

2907

2906

191.368

Pengembangan Sistem Informasi Statistik

2901

5.789 23.268

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan

-

5.789

118.882

Aktivitas Rutin

Pendataan Potensi Desa (Podes)


Aktivitas Rutin

3.854

122.735


Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

332.557

3.582

Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Aktivitas Rutin

40.541

Survey Antar Sensus (Supas) 2015

-

7.741

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

2897

Sensus Penduduk (SP) 2020

2.478

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

281.299

2015

2900

Survey Antar Sensus (Supas) 2015

PROGRAM/KEGIATAN

10.719

6.230

-

6.230

122.277

6.782

129.060

94.607

6.304

945

-

101.855

41.683

8.516

3.064

6.555

2016

16.219

7.099

300

7.399

163.834

5.980

169.814

82.638

5.558

630

-

88.826

55.192

9.236

3.278

4.370

2017

17.878

7.145

111.600

118.745

137.010

6.399

143.409

105.282

5.947

-

7.965

119.194

57.850

9.986

3.508

-

2018


18.842

7.645

700

8.345

144.334

6.847

151.180

520.997

6.364

-

193.812

721.172

63.859

10.758

3.753

-

2019


63

298.831 87.225

Sensus Ekonomi (SE) 2016

Aktivitas Rutin

12.614 5.710

Aktivitas Rutin

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran

2896

6.069

1.338

Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha

Pengembangan dan Analisis Statistik

13.951

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi

2899

2898

158.498

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

2908

8.331

-

Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP) 2017

Aktivitas Rutin

-

Survey Biaya Hidup (SBH) 2017

8.331

386.055

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi

2902

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga

13.244

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi

2904

2903

2.176

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

2015

2909

PROGRAM/KEGIATAN

6.494

6.342

15.250

1.671

16.921

209.318

8.914

2.500

1.875

13.289

1.690.436

132.000

1.822.435

15.141

2.329

2016

6.948

6.786

14.913

1.596

16.508

112.494

9.538

64.929

224.900

299.367

554.162

75.886

630.048

16.201

2.492

2017

7.435

7.560

18.591

2.067

20.658

84.306

10.206

6.000

13.100

29.306

7.567

5.541

13.107

17.335

2.666

2018


7.955

8.090

18.035

1.958

19.993

8.091

10.592

-

-

10.592

11.350

-

11.350

18.549

2.853

2019

BAB 5 Penutup

Bab 5 | Penutup

Bab 5 亖 Penutup

65

5-0

Renstra BPS periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS tahun 2015 - 2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni: 1. Penyediaan data statistik berkualitas, 2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik, 3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis BPS untuk periode 2015 – 2019, yakni: 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Inilah empat hal yang BPS rencanakan untuk dapat terwujud di tahun 2019. Dalam Renstra BPS 2015 – 2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2014-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

Bab 5 | Penutup

67

LAMPIRAN

Lampiran 1 dan 2

Bab 5 | Penutup

69

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

Lampiran 1

73

6.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana

SS.6. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS

4.1. Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama SS.5. Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik 5.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

SS.4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (hƐĞƌŶŐĂŐĞŵĞŶƚ )

2.3 Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ ) survei berbasis non rumah tangga dan non perusahaan SS.3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien 3.1. Hasil penilaian QAF ƐĞůĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ kegiatan statistik

2.2. Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ ) survei berbasis perusahaan

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS 1.2. Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ) 2.1. Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞƌĂƚĞ ) survei berbasis rumah tangga

80%

57000

52000

75%

25%

60

55

20%

85%

80%

70%

85%

80% 65%

65

60

85%

62000

30%

65

90%

75%

90%

70

90%

67000

35%

70

95%

80%

95%

75

75%

65%

60%

70%

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

2015

94%

72000

40%

75

98%

85%

100%

80

80%

2019

2015 4.071.039,08

ALOKASI ANGGARAN (dalam juta Rupiah) 2016 2017 2018 8.460.520,56 8.880.770,19 4.346.639,05

UNIT 2019 ORGANISASI 4.501.189,34 1. Deputi Bidang Statistik Sosial 2. Deputi Bidang Statistik Produksi 3.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 4. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik 5. Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik

74


PROGRAM / KEGIATAN

SS.11. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 11.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK 11.2. Skor penilaian SAKIP oleh Kemen PAN dan RB 11.3. Skor penilaian pengelolaan BMN oleh DJKN WTP 77 A

75 A

500

WTP

500

3000

2500

10.2. Jumlah satker yang mendapatkan skor kategori B (baik) untuk evaluasi kinerja

13

10

400

200

100

400

30

A

80

WTP

500

400

3500

15

300

35

A

85

WTP

500

400

4000

17

400

40


25

2015

10.1. Jumlah satker dengan penyimpangan penggunaan anggaran kurang dari 5%

7.1 Jumlah kegiatan statistik K/L dan swasta yang dimuat dalam SiRusa SS.8. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN 8.1. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli pada K/L SS.9. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 9.1. Jumlah inisiatif dalam peningkatan sistem manajemen SDM yang berhasil dikembangkan 9.2. Jumlah fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensi SS.10. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

SS.7. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/

A

90

WTP

500

400

4500

20

500

45

2019

2015

ALOKASI ANGGARAN (dalam juta Rupiah) 2016 2017 2018 2019

Sekretariat Utama

Inspektorat Utama

Sekretariat Utama

UNIT ORGANISASI

Lampiran 1

75


Terwujudnya iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN Jumlah kegiatan statistik K/L dan swasta yang dimuat dalam SiRusa Meningkatnya ketepatan waktu diseminasi informasi statistik Persentase ketepatan waktu publikasi informasi statistik Tersedianya konsep definisi, klasifikasi dan ukuran statistik yang terkini Persentase penyelesaian konsep definisi, klasifikasi dan ukuran statistik yang terkini

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Tingkat kesalahan maksimal kegiatan Sensus Ekonomi 2016 Persentase kesesuaian jumlah target perusahaan/usaha dengan realisasi SE2016 Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis perusahaan Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis non rumah tangga dan non perusahaan Tersedianya perangkat penjaminan kualitas kegiatan statistik Hasil penilaian QAF ƐĞůĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ kegiatan statistik Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Meningkatnya kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik BPS

PROGRAM / KEGIATAN

95% 85% 70% 85%

60

25%

80% 65% 80%

55

20%

2%

85%

100%

1%

80%

100%

65%

-

5%

-

60%

-

65

60

100%

90%

3%

70%

30%

65

90%

75%

90%

70

65%

70%

100%

95%

4%

75%

35%

70

95%

80%

95%

-

-

75

75%


80%

2015

100%

100%

5%

80%

40%

75

98%

85%

100%

-

-

80

80%

2019 1.817.867,19

1.817.867

2015 5.850.465,92

5.850.466 6.358.624,29

6.358.625 1.674.308,43

1.674.309

ALOKASI ANGGARAN (dalam juta Rupiah) 2016 2017 2018 1.708.164,38

1.708.164

2019

1. Deputi Bidang Statistik Sosial 2. Deputi Bidang Statistik Produksi 3.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 4. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik 5. Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik

UNIT ORGANISASI

76


Jumlah dokumen desain sensus dan survei yang relevan dan mutakhir Tersedianya layanan sistem informasi yang responsif dan terpadu Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir


KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial) Data dan informasi statistik ketahanan sosial yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas

KEGIATAN 2906 : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat) Data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis rumah tangga Jumlah publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang memiliki ISSN/ISBN Persentase jumlah publikasi data statistik kesejahteraan rakyat yang yang terbit sesuai rencana

Persentase jumlah publikasi data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang terbit sesuai rencana

Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis rumah tangga Jumlah publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN

KEGIATAN 2905 : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan) Data dan informasi statistik kependudukan dan ketenaga kerjaan yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima

PROGRAM / KEGIATAN

4

4

91 100%

91 100%

65

85%

80%

60

65

60

100%

85%

80%

100%

65

65%

60

60%

70

100%

91

90%

70

100%

4

90%

70

70%

75

100%

91

95%

75

100%

4

95%

75

75%

885

1053

1087

985


2015

80

100%

91

100%

80

100%

4

100%

80

80%

985

2019

5.788,85

122.735,34

376.680,26

2015

6.230,17

129.059,87

101.855,24

7.398,52

169.813,94

88.826,03

118.745,17

143.408,57

119.193,85

ALOKASI ANGGARAN (dalam juta Rupiah) 2016 2017 2018

8.345,33

151.180,23

721.172,42

2019

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

UNIT ORGANISASI

Lampiran 1

77

Persentase pemasukan dokumen ;ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis rumah tangga Jumlah publikasi statistik ketahanan sosial yang memiliki ISSN/ISBN Persentase jumlah publikasi data statistik ketahanan sosial yang terbit sesuai rencana


KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan) Data dan informasi statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis perusahaan Jumlah publikasi statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN Persentase jumlah publikasi data statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit sesuai rencana

Persentase jumlah publikasi data statistik tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan yang terbit sesuai rencana

Data dan informasi statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis rumah tangga Jumlah publikasi statistik pangan, holtikultura, dan perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN

KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan)

PROGRAM / KEGIATAN

17

17

65 85% 70% 3 100%

60 80% 65% 3 100%

100%

85%

80%

100%

65

100%

100%

60

2

2

100%

3

75%

90%

70

100%

17

90%

70

100%

2

100%

3

80%

95%

75

100%

17

95%

75

100%

2

95%

85%

80%

90%


2015

100%

3

85%

100%

80

100%

17

100%

80

100%

2

100%

2019

2.176,37

23.267,93

2015

2.328,72

10.719,25

2.491,73

16.218,87

2.666,15

17.878,40


2.852,78

18.842,40

2019

Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan

UNIT ORGANISASI

78



Data dan informasi statistik harga yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Tingkat kesalahan maksimal kegiatan Sensus Ekonomi 2016 Persentase kesesuaian jumlah target perusahaan/usaha dengan realisasi SE2016

KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)

KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi) Data dan informasi statistik Distribusi yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis perusahaan Jumlah publikasi statistik distribusi yang memiliki ISSN/ISBN Persentase jumlah publikasi data statistik distribusi yang terbit sesuai rencana

KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi) Data dan informasi statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis perusahaan Jumlah publikasi statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN Persentase jumlah publikasi data statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit sesuai rencana

PROGRAM / KEGIATAN

14

14 100%

14 100%

70 -

65 5% 95%

60 -

100%

75%

70

100%

70%

100%

100%

12

65%

12

12

75%

65

70%

65%

70

60

65

-

-

75

100%

14

80%

75

100%

12

80%

75


60

2015

-

-

80

100%

14

85%

80

100%

12

85%

80

2019

8.330,83

386.055,32

13.244,01

2015

13.288,98

1.822.435,12

15.141,41

299.367,08

630.048,32

16.201,31

29.305,62

13.107,47

17.335,40


10.592,31

11.349,99

18.548,88

2019

Direktorat Statistik Harga

Direktorat Statistik Distribusi

Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi

UNIT ORGANISASI

Lampiran 1

79

Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis perusahaan Jumlah publikasi statistik harga yang memiliki ISSN/ISBN Persentase jumlah publikasi data statistik harga yang terbit sesuai rencana


Data statistik neraca pengeluaran nasional dan regional yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang ekonomi

KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran)

Data statistik neraca produksi nasional dan regional yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang ekonomi Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan Persentase penyajian/ƌĞůĞĂƐĞ data dan Informasi (Berita Resmi Statistik) PDB triwulanan Persentase penyajian/ƌĞůĞĂƐĞ data dan Informasi (Berita Resmi Statistik) PDRB triwulanan

KEGIATAN 2899: Direktorat Statistik Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi)

KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata) Data dan informasi statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis perusahaan Jumlah publikasi statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN Persentase jumlah publikasi data statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang terbit sesuai rencana

PROGRAM / KEGIATAN

100% 100%

100%

100%

100%

100%

5

5

65

70%

65%

60

65

100%

100%

60

11

70%

100%

100%

70

100%

5

75%

70

100%

11

75%

100%

100%

75

100%

5

80%

75

100%

11

80%


11

65%

2015

100%

100%

80

100%

5

85%

80

100%

11

85%

2019

5.709,50

13.951,37

158.498,32

2015

6.342,22

16.920,92

209.318,01

6.786,18

16.508,35

112.493,53

7.560,45

20.657,66

84.306,06


8.089,68

19.992,79

8.091,20

2019

Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran

Direktorat Statistik Neraca Produksi

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

UNIT ORGANISASI

80


Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas Persentase jumlah Pengkajian, Pembinaan dan Implementasi SNA 2008 yang terlaksana Persentase Konsolidasi Data PDB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan


Layanan terhadap pengguna data yang prima Persentase pemenuhan layanan terhadap pengguna data

Persentase ketepatan waktu publikasi informasi statistik Layanan pendukung untuk diseminasi informasi statistik yang handal Persentase pemenuhan pengembangan layanan pendukung diseminasi informasi statistik

Diseminasi informasi statistik yang tepat waktu

KEGIATAN 2897:Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)

Dokumen desain sensus dan survei yang relevan dan mutakhir Jumlah dokumen desain sensus dan survei yang relevan dan mutakhir untuk Bidang Statistik Sosial, Bidang Statistik Produksi dan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Konsep definisi, klasifikasi dan ukuran statistik yang relevan dan mutakhir Persentase penyelesaian konsep definisi, klasifikasi dan ukuran statistik yang terkini File kerangka sensus dan survei yang relevan dan mutakhir Jumlah file kerangka sensus dan survei yang relevan dan mutakhir untuk Bidang Statistik Sosial, Bidang Statistik Produksi dan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Peta wilayah kerja statistik dan publikasi Sensus Ekonomi yang mutakhir Jumlah peta wilayah kerja statistik yang mutakhir Jumlah publikasi Sensus Ekonomi

KEGIATAN 2900:Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)

PROGRAM / KEGIATAN

100%

100%

100%

-

-

100%

3002

3002

100%

1053

1087

100%

100%

100%

100%

100%

41

100%

100%

7

65

100%

100%

100%

1

3004

985

100%

5

100%

100%

70

985

100%

6

100%

100%

80

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

935002*) 935002** ) -

885

100%

4

100%

100%

75


60

2015

7.741,09

2.478,28

2015

8.516,41

3.063,96

9.235,99

3.278,43

9.986,20

3.507,92


10.758,47

3.753,48

2019

Direktorat Diseminasi Statistik

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

UNIT ORGANISASI

Lampiran 1

81

52000

KEGIATAN 2901:Direktorat Sistem Informasi Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik) Data dan informasi statistik BPS yang mudah diakses Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

KEGIATAN XXXX: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)

KEGIATAN 2896: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Pengembangan dan analisis statistik) Perangkat penjaminan kualitas kegiatan statistik yang handal Hasil penilaian QAF ƐĞůĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ kegiatan statistik Persentase implementasi YƵĂůŝƚǇĞĐůĂƌĞ Rekomendasi perbaikan kegiatan survei yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada ^ƵďũĞĐƚDĂƚƚĞƌ Kajian hasil pengembangan dan analisis statistik yang handal Jumlah publikasi hasil pengembangan dan analisis statistik

Layanan sistem informasi yang responsif dan terpadu Persentase ƵƉƚŝŵĞ layanan TIK BPS Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir

57000

52000

10

7

14

-

10

60

-

40%

20%

55

92,0%

90,0%

57000

2%

1%

9

10

-

65

60%

95,0%

62000

62000

3%

30%

7

10

50%

70

80%

99,0%

67000

67000

4%

35%


25%

2015

20%


Kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan ekonomis Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Koordinasi dan kerjasama yang kondusif dalam penyelenggaraan SSN Jumlah kegiatan statistik K/L dan swasta yang dimuat dalam SiRusa Data dan informasi statistik BPS yang mudah diakses Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

PROGRAM / KEGIATAN

7

10

100%

75

100%

99,97%

72000

72000

5%

40%

2019

493.773

6.068,84

191.367,88

2015

3.457.069

6.493,66

41.682,98

4.917.816

6.948,22

55.191,79

1.021.365

7.434,59

57.849,92


642.780

7.955,01

63.859,41

2019

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Direktorat Sistem Informasi Statistik

UNIT ORGANISASI

82


Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞͿ survei berbasis rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƌĂƚĞ ) survei berbasis non rumah tangga Layanan terhadap pengguna data yang efektif, efisien, dan ekonomis Persentase pemenuhan layanan terhadap pengguna data

Data dan informasi statistik berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima


Tata kelola kepegawaian yang prima Persentanse jabatan yang telah memiliki uraian jabatan Perencanaan kebijakan kepegawaian yang efektif, efisien, dan ekonomis Persentase pengembangan sistem pengelolaan SDM Layanan kehumasan dan hukum yang prima Waktu tanggap terhadap pemberitaan negatif tentang BPS Persentase tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi Persentase peningkatan sumber data yang memahami regulasi statistik Komunikasi BPS Pusat dan Daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah tayang Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi Layanan penata usaha BMN yang handal

Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu Persentase kegiatan Restra BPS 2015-2019 yang diselesaikan sesuai rencana Perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah satker dengan penyimpangan penggunaan anggaran kurang dari 5% Monitoring evaluasi program dan Kegiatan BPS yang handal Skor SAKIP oleh Kemen PAN dan RB Layanan Administrasi Keuangan yang efektif, efisien, dan ekonomis

PROGRAM / KEGIATAN

40%

40% 5 hari kerja 65% 10%

16

20%

20% 5 hari kerja 60% 10%

16

WTP

78

75

WTP

2,0%

2,5 %

100%

100%

95,0 %

70%

65%

95,0 %

85%

16

10%

70%

5 hari kerja

60%

60%

WTP

81

1,5 %

95,0 %

100%

75%

90%

16

10%

75%

5 hari kerja

80%

80%

WTP

83

1,0%

95,0 %

100%

80%

95%


80%

2015

16

10%

80%

5 hari kerja

100%

100%

WTP

85

0,5 %

95,0 %

100%

85%

100%

2019

1.901.999,29

2015

2.027.974,13

2.169.612,32

2.321.058,18


2.483.255,26

2019

Sekretariat Utama

BPS Provinsi

UNIT ORGANISASI

Lampiran 1

83

100% 9 85%

100% 9 80%

75

Monitoring evaluasi program dan Kegiatan BPS yang transparan dan akuntabel Skor SAKIP oleh Kemen PAN dan RB

Persentase tingkat akurasi perencanaan pengeluaran kas 80%

WTP

513

513

KEGIATAN 2884: Biro Keuangan (Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan) Layanan Administrasi Keuangan yang efektif, efisien, dan ekonomis Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

100%

100%

83%

WTP

78

95%

300

300

95%

200

100

484

3000

2500

85%

WTP

81

90%

9

100%

513

100%

95%

484

300

300

3500

87%

WTP

83

95%

9

100%

513

100%

95%

484

300

400

4000

95%

85%

80%

90%


2015

484

Persentase sarana dan prasarana kerja non-TIK dalam kondisi yang baik Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang berkualitas Jumlah fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensi Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli pada K/L Layanan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang berkualitas Jumlah mahasiswa yang lulus program pendidikan D IV


KEGIATAN 2881 : Biro Bina Program (Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran) Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu Jumlah dokumen perencanaan kegiatan yang disusun per tahun Persentase kegiatan restra BPS 2015-2019 yang diselesaikan sesuai rencana Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu Perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disetujui Persentase penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPS yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perubahan dan perbaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Persentase jumlah satker yang menyelesaikan dokumen pelaksanaan anggaran tepat waktu

PROGRAM / KEGIATAN

90%

WTP

85

100%

9

100%

513

100%

95%

484

300

500

4500

97%

2019

165.543,24

19.500,49

2015

177.131,27

14.120,41

189.530,46

15.108,84

202.797,59

16.166,46


216.993,42

17.298,11

2019

Biro Keuangan

Biro Bina Program

UNIT ORGANISASI

84


Jumlah Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ke KPPN Kementerian Keuangan Persentase rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti Jumlah rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran/Neraca BPS dan instansi vertikal BPS dengan Kementerian Keuangan

Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan


KEGIATAN 2882: Biro Humas dan Hukum (Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum) Layanan kehumasan dan hukum yang prima Jumlah penyuluhan hukum kepada pegawai BPS dalam rangka pemahaman dan penyelesaian permasalahan hukum Persentase meningkatnya pemahaman pegawai BPS terhadap peraturan yang ada Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS. Persentase peningkatan pemahaman sumber data terhadap regulasi statistik Rata-rata waktu tanggap terhadap pemberitaan negatif tentang BPS Jumlah penyelenggaraan sosialisasi kegiatan BPS Persentase tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Jumlah standar kompetensi teknis dan manajerial yang baku

KEGIATAN 2883: Biro Kepegawaian (Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian) Tata kelola kepegawaian yang prima Persentanse jabatan yang telah memiliki uraian jabatan Persentase pengembangan integrasi SIMPEG BPS Pusat dan Daerah Perencanaan kebijakan kepegawaian yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensi Jumlah juklak dan juknis kepegawaian Jumlah inisiatif dalam peningkatan sistem manajemen SDM yang berhasil dikembangkan

PROGRAM / KEGIATAN

10 13

10 10

2 50% 100% 10% 5 hari kerja 15 65%

2 40% 100% 10% 5 hari kerja 15 60%

10

3000

2500

10

80%

70%

6243

6243

40%

40%

30%

20%

14

12

70%

15

5 hari kerja

10%

100%

60%

2

10

15

10

3500

90%

60%

6243

50%

14

12

75%

15

5 hari kerja

10%

100%

70%

2

10

17

10

4000

95%

80%

6243

60%

14

12


14

12

2015

80%

15

5 hari kerja

10%

100%

80%

2

10

20

10

4500

100%

100%

6243

70%

14

12

2019

6.916,96

4.935,16

2015

7.401,14

5.280,62

7.919,23

5.650,26

8.473,57

6.045,78


9.066,72

6.468,98

2019

Biro Humas dan Hukum

Biro Kepegawaian

UNIT ORGANISASI

Lampiran 1

85

Jumlah kegiatan Press release data BPS yang diselenggarakan


PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana BPS yang memadai

KEGIATAN 2888: STIS (Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Layanan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang berkualitas Jumlah mahasiswa yang lulus program pendidikan D IV Jumlah penelitian dosen dan pengabdian masyarakat

KEGIATAN 2887: Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) (Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang berkualitas Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang sesuai SOP Jumlah fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensi Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli pada K/L Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan nilai minimal “Baik” Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus dengan nilai minimal “baik sekali”

KEGIATAN 2886 : Biro Umum (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi) Komunikasi BPS Pusat dan Daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah tayang Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi Frekuensi penggunaan ǀŝĚĞŽĐŽŶĨƌĞŶĐĞ untuk rapat teknis BPS Pusat dengan daerah

KEGIATAN 2885: Biro Umum (Dukungan Manajemen BPS Lainnya) Layanan perkantoran yang handal Persentase sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dalam kondisi baik Layanan penata usaha BMN yang handal Persentase sarana dan prasarana kerja non-TIK dalam kondisi yang baik

PROGRAM / KEGIATAN

22

30%

20%

20

30%

20%

300

200

100

300

550 3000

550

30

30

2500

16

85%

80%

16

85%

16

25

300

35%

35%

300

3500

550

30

16

90%

90%

16

27

300

40%

40%

400

4000

550

30

16

95%

95%

16


80%

16

2015

30

300

50%

50%

500

4500

550

30

16

97%

97%

16

2019

344.076,79

344.076,79

55.103,94

42.644,24

1.538.723,27

68.632,00

2015

574.487,71

574.487,71

58.541,21

45.629,34

1.646.433,90

73.436,24

344.408,67

344.408,66

62.319,09

48.823,39

1.761.684,28

78.576,78

342.578,97

342.578,97

66.254,43

52.241,03

1.885.002,18

84.077,15


300.468,68

300.468,67

70.615,24

55.897,91

2.016.952,33

89.962,55

2019

STIS

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

Biro Umum

Biro Umum

UNIT ORGANISASI

86


Persentase pengguna yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana Pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan Skor penilaian pengelolaan BMN oleh DJKN Jumlah Satker yang melakukan implemetasi SIMAK-BMN dengan kategori “Baik"


PROGRAM 03 : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS

KEGIATAN XXXX: Biro Umum (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi) Sarana dan prasarana TIK BPS Provinsi yang memadai Persentase pemenuhan sarana dan prasarana TIK BPS Provinsi yang memadai Sarana dan prasarana operasional kantor BPS Provinsi yang memadai Persentase jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas kantor BPS Provinsi Persentase jumlah rekondisi sarana dan prasarana operasional BPS Provinsi Persentase pemenuhan fasilitas pendukung kerja lainnya

Kualitas sarana dan prasarana TIK yang memadai Persentase pemenuhan sarana dan prasarana TIK yang memadai Kualitas sarana dan prasarana operasional kantor yang memadai Persentase jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas kantor Persentase jumlah rekondisi sarana dan prasarana operasional Persentase pemenuhan fasilitas pendukung kerja lainnya Pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan Jumlah Satker yang melakukan implemetasi SIMAK-BMN dengan kategori “Baik" Jumlah dokumen laporan aset BMN

KEGIATAN 2890: Biro Umum (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya)

PROGRAM / KEGIATAN

100% 100%

100% 100%

507 507

507 507

90%

100%

100%

90%

100%

100%

94%

90%

90%

94%

94%

94%

A 507

A 507

A

100%

100%

90%

94%

507

507

100%

100%

90%

94%

507

100%

100%

90%

94%

507

507

100%

100%

90%

94%

507

A

94%

94%

94%

94%


2015

100%

100%

90%

94%

507

507

100%

100%

90%

94%

507

A

94%

2019

7.096,00

248.544,04

95.532,75

2015

7.592,72

213.687,71

360.800,00

8.124,21

248.783,77

95.624,90

8.692,90

247.462,09

95.116,88


9.301,41

217.043,70

83.424,98

2019

Biro Umum

Biro Umum

Sekretariat Utama

UNIT ORGANISASI

Lampiran 1

87

Persentase satker di wilayah I, II dan III yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintah (SAP) Kinerja aparatur BPS yang akuntabel Jumlah satker yang mendapatkan skor kategori B (baik) untuk evaluasi kinerja Auditor BPS yang kompeten Persentase auditor yang telah memiliki sertifikasi diklat JFA Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Jumlah satker BPS (Pusat dan Daerah) yang telah berpredikat WBK/WBBM

Keuangan BPS yang akuntabel Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

Pengawasan aparatur BPS yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah satker dengan penyimpangan penggunaan anggaran kurang dari 5% Persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti di wilayah I, II dan III Persentase penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat dan organisasi/ lembaga swadaya


Kinerja aparatur BPS yang akuntabel Jumlah sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS

KEGIATAN 2892 : Inspektorat Wilayah I (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I) Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah I yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Wilayah I Persentase Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Audit Wilayah I dilakukan tepat waktu Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Audit Tahunan Wilayah I Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (semesteran) Wilayah I Jumlah hasil evaluasi LAKIP BPS (Pusat dan Daerah) Persentase penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat dan organisasi/ lembaga swadaya

PROGRAM / KEGIATAN

100%

100%

200% 490 100%

200% 490 100%

12

100%

100%

12

100%

4

2

39 LHA

100%

100%

100%

500

500

39 LHA

100%

100%

WTP

80%

80%

WTP

400

12

100%

490

200%

100%

100%

39 LHA

6

100%

500

100%

WTP

100%

80%

400

12

100%

490

200%

100%

100%

39 LHA

8

100%

500

100%

WTP

100%

80%

400


400

2015

12

100%

490

200%

100%

100%

39 LHA

10

100%

500

100%

WTP

100%

80%

400

2019

2.116,62

7.096,00

2015

2.264,78

7.592,72

2.423,32

8.124,22

2.592,95

8.692,91


2.774,46

9.301,41

2019

Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Utama

UNIT ORGANISASI

88


Auditor BPS yang kompeten Jumlah Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Inspektorat Diklat penjenjangan/pembentukan (orangdiklat) Diklat Substantif (orang-diklat)


Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah III yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Wilayah III Persentase Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Audit Wilayah III dilakukan tepat waktu Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Audit Tahunan Wilayah III

KEGIATAN 2894 : Inspektorat Wilayah III (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III)

Kinerja aparatur BPS yang akuntabel Jumlah sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS Auditor BPS yang kompeten Jumlah Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Inspektorat Diklat penjenjangan/pembentukan (orangdiklat) Diklat Substantif (orang-diklat)

Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah II yang efektif, efisien, dan ekonomis Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Wilayah II Persentase Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Audit Wilayah II dilakukan tepat waktu Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Audit Tahunan Wilayah II Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (semesteran) Wilayah II Tersedianya hasil reviu Laporan Keuangan (LK) BPS Semesteran dan Tahunan Persentase penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat dan organisasi/ lembaga swadaya

KEGIATAN 2893 : Inspektorat Wilayah II (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II)

PROGRAM / KEGIATAN

34 LHA 100% 1

1

2

34 LHA 100%

2

2

100%

100%

2

1034

1034

4 PKS

2

2

4 PKS

1

1

14

100%

14

34 LHA

100%

2

34 LHA

2

2

4 PKS

1

34 LHA 100%

2

2

4 PKS

14

100%

1034

2

1

100%

34 LHA

2

2

4 PKS

1

34 LHA 100%

2

2

4 PKS

14

100%

1034

2

1

100%

34 LHA

2

2

4 PKS


2

4 PKS

2015

1

34 LHA 100%

2

2

4 PKS

14

100%

1034

2

1

100%

34 LHA

2

2

4 PKS

2019

2.421,58

2.557,80

2015

2.591,09

2.736,85

2.772,47

2.928,43

2.966,54

3.133,42


3.174,20

3.352,75

2019

Inspektorat Wilayah II

UNIT ORGANISASI

Lampiran 1

89

PROGRAM / KEGIATAN

Kinerja aparatur BPS yang akuntabel Jumlah sosialisasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas BPS Auditor BPS yang kompeten Jumlah Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Inspektorat Diklat penjenjangan/pembentukan (orangdiklat) Diklat Substantif (orang-diklat)

Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (semesteran) Wilayah III Jumlah pejabat, pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara), Panitia Pengadaan, dan Auditor yang mengirimkan LHKPN ke KPK Persentase penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat dan organisasi/ lembaga swadaya


16 4 PKS 2 2

16 4 PKS 2 2

100%

2

2

4 PKS

16

100%

2

2

4 PKS

16

100%

149

2

100%

149

2

149

2

149

2


2015

2

2

4 PKS

16

100%

149

2

2019

2015

ALOKASI ANGGARAN (dalam juta Rupiah) 2016 2017 2018 2019

Inspektorat Wilayah III

UNIT ORGANISASI

Lampiran 2 Kerangka Regulasi

Lampiran 2

93

1.

No.

Amandemen UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS. masih rendah dalam aktivitas sensus gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan. Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Biro Humas dan Hukum

Unit Penanggung Jawab BPS, Kemenkum dan HAM, DPR

Unit Terkait/ Institusi

Tahun 2016

Target Penyelesaian

94


No.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak menjalankan ketentuan pada pasal 27. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi

Target Penyelesaian

Kata Pengantar. Jakarta, September 2014 Kepala Badan Pusat Statistik. Dr. Suryamin

Recommend Documents