Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak KATA PENGANTAR

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak ini dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip clean goverment dan good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Demak ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah pada setiap tingkatan organisasi. Informasi yang ditargetkan mencakup: 1.

Perencanaan kinerja yang berisi rencana strategis 2015-2019 dan Penetapan Kinerja tahun 2015.

2.

Akuntabilitas kinerja berisi capaian kinerja tahun 2015, perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya dan terhadap target rencana strategis 2015-2019, kegiatan prioritas, efisiensi anggaran, serta realisasi anggaran tahun 2015. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai

penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Demak, 11 Maret 2016 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DEMAK

Dra. PRITA REXTIANA, M.M.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

ii


DAFTAR ISI Halaman Judul

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Lampiran

v

Ringkasan Eksekutif

vi

Bab I

Pendahuluan

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Maksud dan Tujuan

2

1.3

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Demak

3

1.4

Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Demak

5

1.5

Potensi dan Permasalahan

6

1.6

Sistematika Penyajian Laporan

Bab II

Bab III

Bab IV

10

Perencanaan Kinerja

12

2.1

Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019

12

2.2

Penetapan Kinerja Tahun 2015

16

Akuntabilitas Kinerja

19

3.1

Capaian Kinerja Tahun 2015

19

3.2

Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2015

23

3.3

Capaian Kinerja tahun 2015 terhadap target Renstra 2015-2019

26

3.4

Kegiatan Prioritas Tahun 2015

29

3.5

Upaya Efisiensi Tahun 2015

33

3.6

Realisasi Anggaran Tahun 2015

37

Penutup

39

4.1

Tinjauan Umum

39

4.2

Saran Tindak Lanjut

40

Lampiran


iii


DAFTAR TABEL Tabel 1.

Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Demak Tahun 2015

Tabel 2.

Realisasi Anggaran Belanja (Netto) Menurut Jenis Belanja (MAK) BPS Kabupaten Demak Tahun 2015

Tabel 3.

Tabel 5.

33

Efisiensi Anggaran Belanja Barang (52) BPS Kabupaten Demak Tahun 2015

Tabel 4.

16

34

Realisasi Anggaran Belanja (Netto) BPS Kabupaten Demak Tahun 2015

37

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Capaian Kinerja

38


iv


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Demak

43

Lampiran 2. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Demak 2015-2019

44

Lampiran 3. Perjanian Kinerja Tahun 2015

46

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

48

Lampiran 5. Jumlah Sumber Daya Manusia menurut Jenis Jabatan BPS Kabupaten Demak Tahun 2015

50

Lampiran 6. Kegiatan BPS Kabupaten Demak Tahun 2015

51

Lampiran 7. Daftar Publikasi BPS Kabupaten Demak Tahun 2015

52


v


RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan beberapa metode yaitu: sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik kepada instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kabupaten Demak sebagaimana visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: a.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;

b.

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional yang berkesinambungan melalui

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan c.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk

mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: a.

Peningkatan kualitas data statistik;

b.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan

c.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Sedangkan sasaran pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah: a.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS;

b.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement);

c.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement);

d.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS;

e.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah

ditetapkan, maka pada tahun 2015 BPS Kabupaten Demak menetapkan 3 (tiga) program yaitu: Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

vi


1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN)

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai dari APBN yang dituangkan

kedalam DIPA Tahun 2015 Bagian Anggaran 054, dengan pagu DIPA setelah revisi ke-4 tanggal

22

Desember

2015

sebesar

Rp

8.933.622.000,00

dengan

realisasi

penggunaannya sebesar Rp 8.523.859.562,00 atau mencapai 95,41 persen. Jumlah anggaran tersebut berasal dari DIPA BPS Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor : DIPA054.01.2.018871/2015 tanggal 14 November 2014. Program kegiatan yang dilaksanakan BPS Kabupaten Demak Tahun 2015 meliputi: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Anggaran pembiayaan kegiatan ini sebesar Rp 3.600.916.000,00 yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta penyusunan renstra BPS 2015-2019 dengan realisasi anggaran Rp 3.524.457.637,00 atau 97,88 persen.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). Anggaran pembiayaan program ini sebesar Rp 80.500.000,00 yang meliputi pengadaan sarana gedung (pengadaan meja dan kursi rapat) serta renovasi gedung dan bangunan (penataan halaman gedung kantor) dengan realisasi anggaran Rp 79.300.000,00 atau 98,51 persen.

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan 43 komponen pagu anggaran sebesar Rp 5.252.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.920.101.925,00 atau 93,68 persen.

Komponen-komponen tersebut adalah: 1.

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen;

2.

Penyusunan Statistik Daerah;

3.

Peningkatan Pelayanan Meta Data Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus;

4.

Survei Kepuasan Konsumen;

5.

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan;

6.

Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba;

7.

Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah;


vii


8.

Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran;

9.

Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa);

10.

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP);

11.

Kompilasi Data Transportasi;

12.

Survei Statistik Harga Produsen;

13.

Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan dan Perimbangan 2016;

14.

Survei Harga Perdesaan

15.

Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

16.

Survei Industri Besar/Sedang Tahunan;

17.

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

18.

Survei Konstruksi;

19.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran;

20.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan;

21.

Survei Struktur Upah;

22.

Survei Upah;

23.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2015;

24.

Susenas Panel 2015;

25.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015;

26.

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan;

27.

Statistik Lembaga Keuangan;

28.

Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal;

29.

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah;

30.

Survei Bidang Jasa Pariwisata;

31.

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH;

32.

Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP;

33.

Survei Perusahaan Kehutanan;

34.

Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan;

35.

Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian;

36.

Survei Luas Panen dan Luas Lahan Tanaman Pangan;

37.

Pelaksanaan SUPAS 2015;

38.

Pengolahan SUPAS 2015;


viii


39.

Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi;

40.

Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016;

41.

Persiapan Publisitas SE2016;

42.

Updating Direktori Usaha Usaha/Perusahaan Tahap II;

43.

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015; Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan program yang telah

dicanangkan pada tahun 2015 adalah : SDM/petugas lapangan (mitra statistik) yang masih kurang menguasai konsep/definisi, responden terutama responden perusahaan yang agak sulit untuk memberikan data dengan benar dan obyektif, jadwal kegiatan yang sangat padat serta adanya himbauan dari pemerintah untuk penghematan anggaran perjalanan dinas. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Demak tersebut mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan penyerapan anggaran, yang secara umum disebabkan oleh: a.

Teknis Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

b.

Anggaran Kurang tepatnya perencanaan anggaran yang menyebabkan adanya revisi-revisi guna ketepatan penggunaan akun agar sesuai dengan BAS, adanya instruksi untuk penghematan anggaran (optimalisasi) serta instruksi untuk penghematan perjalanan dinas.


ix


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan guna mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu di antara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka memnuhi kewajiban berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, BPS Kabupaten Demak menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) secara periodik sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan visi dan misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak. BPS sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah Negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan BPS Kabupaten Demak melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh.


1


LAKIP BPS Kabupaten Demak tahun 2015 disampaikan kepada Kementerian Negara PAN dan RB sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan oleh BPS Kabupaten Demak serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis, dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS Tahun 2015-2019. Sehingga pertanggungjawaban kinerja tersebut diwujudkan dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerntha atas penggunaan anggaran. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Demak kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di awal tahun 2015. Maksud lain adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Demak Tahun 2015.


2


1.3.

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Kedudukan BPS Kabupaten Demak sebagai perwakilan BPS di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS diatur dalam keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah. Tugas, fungsi dan susunan organisasi BPS Kabupaten Demak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. 1.3.1. Tugas Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, Bab III pasal 36 disebutkan bahwa: a. BPS Kabupaten Demak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, melalui kegiatan sensus, survei,

kompilasi

produk

administrasi

dan

cara

lain

serta

mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan publikasi, baik secara rutin maupun insidentil. b. BPS Kabupaten Demak juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, BPS Kabupaten Demak melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik, terutama yang berkaitan

dengan

meningkatkan

kesadaran

masyarakat

guna

mengoptimalkan kontribusi responden dan apresiasi masyarakat terhadap statistik yang mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Demak. d. BPS Kabupaten Demak ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengikuti penyelenggaraan


3


pelatihan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik melalui berbagai kegiatan, baik yang berkaitan langsung dengan statistik yang merupakan program BPS Pusat ataupun kegiatan lain yang bersifat umum yang merupakan program daerah. 1.3.2. Fungsi Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah Bab III pasal 37, dalam melaksanakan tugasnya BPS Kabupaten Demak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPS Propinsi Jawa Tengah serta menyelenggarakan fungsi: a.

Penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Kabupaten Demak.

b.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS di Wilayah Kabupaten Demak.

c.

Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan statistik kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

d.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian,

keuangan,

kearsipan,

persandian,

perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPS Kabupaten Demak. 1.3.3. Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah Bab III pasal 39, telah ditentukan struktur organisasi BPS Kabupaten Demak, yaitu: a)

Kepala

b)

Subbagian Tata Usaha

c)

Seksi Statistik Sosial


4


d)

Seksi Statistik Produksi

e)

Seksi Statistik Distribusi

f)

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis)

g)

Seksi Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik (IPDS)

h)

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BPS Kabupaten Demak terdapat pada Lampiran 1.

SUMBER DAYA MANUSIA Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menentukan kinerja instansi. Jumlah pegawai Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak per 31 Desember 2015 sebanyak 31 pegawai yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan sebagai berikut: 1)

Menurut jabatan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional

Staf

Jenis Jabatan Eselon I

1.4.

Jml

1.

Kepala BPS Kabupaten

0

0

1

0

0

0

1

2.

Subbagian Tata Usaha

0

0

0

1

0

4

5

3.

Seksi Statistik Sosial

0

0

0

1

2

0

3

4.

Seksi Statistik Produksi

0

0

0

1

1

0

2

5.

Seksi Statistik Distribusi

0

0

0

1

1

0

2

6.

Seksi Nerwilis

0

0

0

1

1

0

2

7.

Seksi IPDS

0

0

0

1

1

0

2

8.

KSK

0

0

0

0

14

0

14

0

0

1

6

20

4

31

No

Unit Organisasi

Jumlah


5


2)

Menurut tingkat pendidikan: Jenjang Pendidikan

No

Unit Organisasi

1.

S2

S1/ DIV

DI/ DIII

SLTA

SLTP

SD

Kepala BPS Kabupaten

0

1

0

0

0

0

0

1

2.

Subbag. Tata Usaha

0

0

2

1

2

0

0

5

3.

Seksi Stat. Sosial

0

0

2

1

0

0

0

3

4.

Seksi Stat. Produksi

0

1

1

0

0

0

0

2

5.

Seksi Stat. Distribusi

0

0

1

0

1

0

0

2

6.

Seksi Nerwilis

0

1

1

0

0

0

0

2

7.

Seksi IPDS

0

1

1

0

0

0

0

2

8.

KSK

0

0

1

1

12

0

0

14

0

4

9

3

15

0

0

31

Jumlah

1.5.

Jml

S3

POTENSI DAN PERMASALAHAN Merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.5.1. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam


6


penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Demakmerupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Kabupaten Demak dirasakan belum tinggi, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN, maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.


7


1.5.2. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas data statistik, peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, serta peningkatan birokrasi yang akuntabel lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya kuantitas dan kualitas manajemen sumber daya manusia baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Khusus untuk data perusahaan, seperti pada sektor konstruksi dan industri masih terkendala pada ketepatan waktu pengembalian kuesioner dari responden ke BPS Kabupaten Demak. Pengumpulan data statistik sosial lebih kepada keberadaan responden di rumah untuk bisa diwawancarai. Beragamnya pekerjaan responden dengan waktu kerja yang berbeda-beda menuntut petugas untuk bisa mencari waktu yang tepat guna mewawancarai responden. Seringkali responden tidak dapat ditemui sampai batas waktu periode pencacahan. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah. Selain itu, belum terpenuhinya kepercayaan pengguna terhadap kualitas dan ragam data khususnya informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan. Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih baik dan


8


terarah dalam rangka peningkatan kualitas hubungan dengan sumber data

(respondent

engagement)

maupun

pengguna

data

(user

engagement). Permasalahan penting lainnya yang dihadapi BPS Kabupaten Demak dalam mencapai sasaran berdasarkan analisis pencapaian kinerja tahun 2015 antara lain: 1. Target sampel survei pertanian tanaman pangan/ubinan melebihi jumlah petani yang ada dimungkinkan menjadi sampel di Kabupaten Demak. Hal ini mempengaruhi target pencapaian. Beberapa diantaranya lewat ubinan dikarenakan informasi panen dari petani tidak disampaikan dengan akurat karena kebanyakan panen tidak dilakukan petani sendiri melainkan ditebaskan. 2. Semakin meningkatnya pengunjung website BPS Kabupaten Demak, menuntut pengelolaan website secara lebih profesional. Pelayanan Statistik Terpadu yang merupakan quick win BPS memerlukan perhatian lebih dan pegawai khusus dengan keahlian tertentu, sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap pengunjung. 3. Keterbatasan jumlah pegawai seiring bertambah padatnya kegiatan BPS Kabupaten Demak menjadikan hal tersebut menjadi kendala. 4. Pada proses pengolahan data sering mengalami revisi program, kadangkala data yang sudah dientry ke media komputer tidak bisa digunakan dengan menggunakan versi terbaru. 5. Pengajuan penilaian angka kredit bagi pegawai yang memangku jabatan fungsional ahli cukup berat dan menuntut mereka untuk bisa menyusun kertas kerja dan membuat publikasi dalam rangka memenuhi angka kredit. Keterbatasan waktu dan kemampuan pembuatan publikasi menjadi permasalahan yang cukup berarti.


9


1.6.

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN Penulisan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Demak disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja disajikan dengan susunan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum tugas, fungsi dan susunan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Demak. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini menguraikan Rencana Strategis BPS Kabupaten Demak tahun 20152019 serta ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini menyajikan capain kinerja dan realisasi anggaran BPS Kabupaten Demak, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BPS Kabupaten Demak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: a.

Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan;

b.

Capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

c.

Capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target Renstra 2015-2019;

d.

Kegiatan prioritas di BPS Kabupaten Demak tahun 2015;

e.

Upaya efisiensi anggaran;

f.

Realisasi Anggaran yang menguraikan realisasi anggaran dan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


10


Bab IV Penutup Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPS Kabupaten Demak serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


11


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN DEMAK Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan

kerja,

penyelenggaraan

unit

organisasi,

SAKIP

meliputi:

dan

Kementerian/Lembaga.

rencana

strategis,

Sedangkan

perjanjian

kinerja,

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Kabupaten Demak perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment di Indonesia.


12


BPS Kabupaten Demak dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra BPS Kabupaten DemakTahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Kabupaten Demak Tahun 20152019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS tahun 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kabupaten Demak akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Demak adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten Demak yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019. 2.1.1. Visi BPS Kabupaten Demak “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (The Agent of trustworthy statistical data for all) 2.1.2. Misi BPS Kabupaten Demak Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Demak yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: a.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

b.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan

c.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.1.3. Tujuan BPS Kabupaten Demak Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan pembangunan statistik adalah: Tujuan I

: Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II

: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

Tujuan III

: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel.


13


Dalam

rangka

mengantisipasi

lingkungan

strategis

yang

berkembang, BPS Kabupaten Demak berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building–Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. 2.1.4. Sasaran Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Demak Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: Tujuan I : “Peningkatan kualitas data statistik” mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran : 1)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;

2)

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;

3)

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;

4)

Jumlah release data yang tepat waktu;

5)

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu; dan

6)

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu.

b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), dengan indikator sasaran : 1)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga;


14


2)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha; dan

3)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha.

Tujuan II : “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: a. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), dengan indikator sasaran: 1)

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS;

2)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;

3)

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS; dan

4)

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.

Tujuan III : “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran: 1)

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan

2)

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I.

b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran: 1)

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.


15


2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Renstra BPS Kabupaten Demak Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Kabupaten Demak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sedangkan target kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Selama periode tahun 2015 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. TABEL 1. PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

95

1.1


Persen

95

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

95

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

100

Jumlah release data yang tepat waktu

Aktivitas

n.a

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

35

Jumlah publikasi/laporan hasil sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

n.a

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


16


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.2

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen

99

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

99

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

90

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)


Persen

90

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung

2.000

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

90

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

85

Poin

70

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

3.1

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

60

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

40

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS


17


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Poin

70

3.2

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


Sebagai penyedia data dan informasi, maka fokus BPS Kabupaten Demak sebagai perwakilan BPS RI di daerah adalah menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data dan informasi yang berkualitas demi mendukung visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.


18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Demak merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BPS Kabupaten Demak. 3.1.

CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

Tujuan I Peningkatan Kualitas Data Statistik Tujuan pertama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Demak adalah peningkatan kualitas data statistik, pada tahun ini target tersebut sebesar 80,00 persen diukur dengan indikator yang ditetapkan, yaitu persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Realisasi persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik pada tahun 2015 adalah sebesar 100,00 persen yang merupakan gabungan dari aspek kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran dengan persentase yang sama yaitu 100,00 persen. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 105,26 persen. Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

95 persen

100,00 persen

105,26 persen

IKU


19


Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Tingkat pencapaian sasaran strategis 1.1 diukur dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu: a.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dengan realisasi 100,00 persen dari target 95 persen, sehingga tingkat pencapaian indikator ini 105,26 persen.

b.

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama mencapai realisasi 75 persen dengan target 95 persen, sehingga tingkat capaian pada indikator kinerja ini adalah 78,95 persen.

c.

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS mencapai realisasi 100 persen dengan target 100 persen, sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini 100 persen.

d.

Jumlah release data yang tepat waktu tidak ditargetkan, karena yang dimaksud release data adalah peluncuran atau penyampaian data/informasi dengan mengundang wartawan/media cetak.

e.

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu mencapai realisasi 21 publikasi dari target yang ditetapkan 35 publikasi/laporan, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 60 persen.

Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Sasaran strategis 1.2 mencakup 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga, Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha, dan Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha. Adapun hasil pencapaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:


20


a.

Realisasi persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga sebesar 99,00 persen, atau mencapai 100,00 persen dari target awal 99,00 persen.

b.

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha mencapai realisasi 99,00 persen dari target 99,00 persen, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100,00 persen.

c.

Capaian kinerja untuk persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha sebesar 100,00 persen, yaitu dari target 100,00 persen terealisasi 100,00 persen.

Tujuan II Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik BPS sebagai penyedia data berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen data. Pengukuran kepuasan konsumen terhadap layanan data BPS menjadi sangat penting. Melalui survei kebutuhan data dapat diketahui konsumen yang merasa puas dengan layanan BPS. Realisasi untuk tujuan kedua ini mencapai 96,25 persen dengan target 90 persen, sehingga tingkat pecapaian tujuan ini adalah 106,94 persen. Indikator Kinerja

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

90%

96,25%

106,94 %

IKU

Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Sasaran strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) mempunyai beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut: a.

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS mencapai realisasi 96,25 persen dari target 90 persen, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 106,94 persen.


21


b.

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS pada tahun ini mencapai 7.895 pengunjung. Jumlah ini jauh lebih besar dari 2.000 pengunjung yang ditargetkan atau mencapai 399,25 persen.

c.

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS mencapai 95,83 persen dari 90 persen yang ditargetkan, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 106,48 persen.

d.

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. Indikator kinerja ini mencapai realisasi 93,75 persen, atau capaian kinerjanya 110,29 persen dibandingkan dengan target 85 persen.

Tujuan III Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam era reformasi birokrasi. Indikator kinerja dari tujuan ketiga adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Demak tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Indikator Kinerja


Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

70

na

-

-

Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Reformasi Birokrasi mengharuskan semua pihak yang di dalamnya untuk siap melakukan perubahan. Begitu pula dengan pegawai di BPS Kabupaten Demak yang berada di gerbong reformasi birokrasi harus siap untuk merubah pola pikir, sehingga bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan profesional dalam pekerjaannya dengan menjabat sebagai fungsional tertentu, sehingga kinerjanya dapat mudah terukur. Ketersediaan SDM yang mempunyai keahlian merupakan syarat terlaksananya kegiatan yang baik. Penguatan organisasi guna mencapai visi misi BPS memerlukan peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku utamanya. Berbagai upaya dilakukan BPS guna mewujudkan SDM yang berkualitas dan siap untuk melakukan perubahan. Sasaran


22


strategis 3.1 meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dan persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1. a.

Persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu pada tahun 2015 ditargetkan 60 persen dari seluruh staf di BPS Kabupaten Demak memangku jabatan fungsional tertentu. Realisasi pada akhir tahun mencapai 61,29 persen, sehingga capaian kinerjanya adalah 102,15 persen.

b.

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 mencapai 41,94 persen dari seluruh pegawai. Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian 104,85 persen dari target 40 persen.

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Indikator kinerja dari sasaran strategis 3.2 adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Dikarenakan pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Demak tidak ada penilaian, maka untuk indikator ini tidak bisa dinilai.

3.2.

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 TERHADAP TAHUN 20132014

Tujuan I Peningkatan Kualitas Data Statistik Perkembangan capaian kinerja dari Tujuan I Peningkatan kualitas data statistik dengan indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator Kinerja


Tingkat Capaian 2015

2014

2013

105,26 %

100,00 %

-

Ket

IKU

Capaian kinerja tahun 2015 mecapai 105,26 persen, atau naik sebesar 5,26 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100,00 persen.


23


Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Perkembangan capaian sasaran strategis 1.1 yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah jumlah publikasi/laporan yang tepat waktu. Capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 60 persen, turun hampir 40 persen jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 persen. Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Perkembangan capaian sasaran strategis 1.2 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama). Tujuan II Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Perkembangan capaian kinerja dari Tujuan II Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan indikator persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator Kinerja


Tingkat Capaian 2015

2014

2013

106,94 %

100,00 %

100 %

Ket

IKU

Capaian kinerja tahun 2015 mecapai 106,94 persen, atau naik sebesar 6,94 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100,00 persen. Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Sasaran strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) mempunyai beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut: a.

Capaian kinerja persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS tahun 2015 mencapai mencapai 106,94 persen, atau naik sebesar 6,94 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100,00 persen.


24


b.

Capaian kinerja untuk indikator jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS pada tahun ini mencapai 7.895 persen. Capaian ini jauh lebih besar dari tahun 2014 sebesar 399,25 persen, atau naik hampir 4 kali lipat.

c.

Capaian kinerja untuk indikator persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS pada tahun 2015 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

d.

Capaian kinerja untuk indikator persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS pada tahun 2015 mencapai 110,29 persen, naik sekitar 10,29 persen jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 100,00 persen.

Tujuan III Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Demak tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Demikian juga keterbandingannya dengan tahun sebelumnya. Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS a.

Capaian kinerja indikator persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada tahun 2015 sebesar 102,15 persen, diatas capaian pada tahun 2014 sebesar 100 persen. Dengan demikian pada indikator ini terjadi kenaikan sebesar 2,15 persen.

b.

Capaian kinerja indikator persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 pada tahun 2015 sebesar 104,85%, diatas capaian tahun 2014 yaitu sebesar 100,00 persen, dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar 4,85%.

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Indikator dari sasaran strategis 3.2 adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Demak tidak ada penilaian dari Inspektorat.


25


3.3.

CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 TERHADAP TARGET RENSTRA 2015-2019

Tujuan I Peningkatan Kualitas Data Statistik Capaian kinerja persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik tahun 2015 mencapai 105,26 persen menjadikan dasar penetapan target rencana strategis tahun 2015-2019 sebegai berikut : Indikator Kinerja


Target Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

95 %

100 %

105,26 %

95 %

95 %

96 %

96 %

Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Target kinerja sasaran strategis 1.1 untuk masing-masing indikator kinerja yaitu: Indikator Kinerja

Target Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

105,26%

95%

95%

96%

96%


78,95%

79%

79%

80%

80%


100%

100%

100%

100%

100%


60%

40

40

40

40

Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Target sasaran strategis 1.2 untuk tahun-tahun mendatang mencakup 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga, Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei


26


dengan pendekatan usaha, dan Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

100%

98%

98%

99%

99%

100%

96%

97%

97%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Tujuan II Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Capaian kinerja peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tahun 2015 mencapai 106,94 persen menjadikan dasar penetapan target rencana strategis 20152019 sebagai berikut: Indikator Kinerja


Target Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

90%

96,25%

106,94%

90%

92%

92%

92%

Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015, maka ditetapkan target untuk sasaran strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) dengan indikator kinerja sebagai berikut: Indikator Kinerja


Target Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

106,94%

90%

92%

92%

92%


27


Target Kinerja

Indikator Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019


399,25%

5000

5250

5500

5750

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

106,48%

90%

90%

92%

92%


110,29%

85%

85%

85%

85%

Tujuan III Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Demak tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Sedangkan untuk target 4 (empat) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut: Indikator Kinerja


Target Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019

70

n.a

-

60

61

61

62

Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Sasaran strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dan persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1. Capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 sebesar 90 persen dan 92,86 persen. Sedangkan target sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target Kinerja

Tingkat Capaian

2016

2017

2018

2019


102,15%

60

60

60

60

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1

104,85%

40

40

40

40


28


3.4.

KEGIATAN PRIORITAS BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Demak tahun2015 terdiri dari 2 (dua) kegiatan pokok yaitu Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) adalah survei yang tujuan utamanya mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi diantara dua wajtu sensus penduduk. SUPAS mengumpulkan data kependudukan yang mencakup : keterangan pokok penduduk, lansia, kelahiran, kematian ibu, perpindahan penduduk, ketenagakerjaan, perumahan dan keadaan tempat tinggal. Pada SUPAS2015 ditambahkan informasi mengenai migrasi keluar internasional, perubahan iklim, dan disabilitas. SUPAS2015 bertujuan untuk : a. Memperkirakan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. b. Menyediakan data untuk penghitungan parameter fertilitas, meliputi angka kelahiran total (TFR), angka kelahiran kasar (CBR), rasio ibu-anak (CWR), angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR). c. Menyediakan data untuk penghitungan parameter migrasi, meliputi migrasi semasa hidup, migrasi risen, migrasi internasional. d. Menyediakan data untuk penghitungan parameter mortalitas, meliputi angka kematian kasar (CDR), angka kematian bayi (IMR), angka kematian balita (U5MR), dan angka kematian ibu (MMRatio). e. Memperbaharui proyeksi penduduk yang telah disusun sebelumnya. f.

Menyediakan data yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi berbagai program pemerintah.

SUPAS dilaksanakan secara 2 tahap, yaitu : a. Pemutakhiran

Rumah

Tangga

dengan

menggunakan

dokumen

SUPAS2015-P, dimana petugas akan mengecek keberadaan rumah tangga dari hasil Sensus Penduduk 2010 dan melakukan identifikasi untuk rumah tangga yang ada setelah SP2010 atau rumah tangga baru. Pemutakhiran dilaksanakan pada 140 Blok Sensus. b. Setelah Pemutakhiran Rumah Tangga dilakukan proses entri dan pengambilan

sampel

dengan

menggunakan

aplikasi,

pencacah


29


melakukan pendataan dengan menggunakan dokumen SUPAS2015DSRT, SUPAS2015-S dan SUPAS2015-V. Setiap Blok Sensus akan diambil sampel sebanyak 16 rumah tangga, sehingga jumlah seluruh responden yang didata adalah sebanyak 2.240 rumah tangga. Sampel modul adalah sebanyak 296 rumah tangga. Hasil pendataan di lapangan terdapat 9 rumah tangga yang non respon. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendataan SUPAS beserta penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 1. Pencacahan dilaksanakan secara tim sehingga diperlukan koordinasi antara pencacah dan kortim mengenai kesepakatan waktu pelaksanaan di lapangan. Hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah antara kortim dan pencacah duduk bersama untuk mencari waktu yang tepat sehingga pelaksanaan lapangan berjalan lancar. 2. Pencacahan SUPAS dilaksanakan oleh pegawai organik dan mitra. Untuk mendapatkan data yang berkualitas tentunya diperlukan mitra yang handal

dan

kompeten.

Sehingga

dilaksanakan

seleksi

untuk

mendapatkan mitra petugas yang benar-benar berkualitas.

Anggaran Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 terdiri dari anggaran pelaksanaan dan anggaran pengolahan. a) Anggaran pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 BPS Kabupaten Demak tahun 2015 sesuai pagu adalah Rp 177.026.000,00 dan terserap Rp 176.996.000,00 sehingga sisa dana adalah Rp 30.000,00. Penyerapan anggaran ini sebagian besar digunakan untuk upah pencacahan SUPAS dan transport petugas Kortim SUPAS. b) Anggaran pengolahan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebesar Rp 52.020.000,00 dan hanya terserap Rp 46.362.000,00. atau sebesar 89,12 persen. 2) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi dan program dari pemerintah yang dikenal dengan ”Nawa Cita”, yang berarti 9 agenda perubahan. Salah satunya adalah mengenai peningkatkan kualitas hidup Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

30


manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang dimaksud adalah Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain- lain. Dalam melaksanakan program tersebut dibutuhkan data dan informasi mengenai sasaran dalam bentuk Basis Data Terpadu (BDT). Pemerintah menugaskan Badan Pusat Statistik untuk membantu mengumpulkan dan mengolah

data

rumah

tangga/keluarga

sasaran

melalui

kegiatan

Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015. BPS telah melakukan kegiatan serupa pada Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008, dan PPLS 2011. Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015 (PBDT 2015) adalah kegiatan nasional untuk melakukan perbaikan terhadap data karakteristik rumah tangga BDT yang kondisinya dianggap sudah mengalami perubahan karena dikumpulkan pada tahun 2011. Kegiatan PBDT 2015 merupakan amanat Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 2014. Untuk meminimalkan terjadinya inclusion error dan exclusion error pada data PBDT maka dilakukan perbaikan metodologi dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya (PPLS 2011). Kegiatan dibagi menjadi dua tahap, pertama menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tingkat desa yang melibatkan ketua komunitas atau SLS satu tingkat di bawahnya. Tahap kedua adalah pendataan rumah tangga yang merujuk pada hasil tahap pertama (FKP). Tujuan utama kegiatan PBDT 2015 adalah untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan individu anggota rumah tangga dalam kondisi tahun 2015 untuk dipergunakan sebagai data informasi mutakhir. Dengan tersedianya data tersebut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat menggunakannya untuk penetapan sasaran program. Target pendataan PBDT 2015 adalah sebanyak 174.767 rumah tangga. Setelah dilakukan pendataan sampai pengolahan data realisasi pendataan sebanyak 177.511 rumah tangga. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lapangan beserta penyelesaiannya adalah sebagai berikut :


31


1. Ada desa yang menghendaki semua warganya untuk didata dalam PBDT2015. Penyelesaiannya adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pihak desa beserta warganya. 2. Ada desa yang warganya menghendaki pendataan berdasarkan KK bukan rumah tangga. Penyelesaiannya adalah dengan memberikan penjelasan yang lengkap mengenai mekanisme pendataan PBDT kepada warga sehingga mereka mengerti.

Pagu

anggaran

untuk

pelaksanaan

kegiatan

PBDT

2015

sebesar

Rp 4.172.186.000,00 dan dapat diserap Rp 3.872.974.925,00 atau sekitar 92,83 persen. Penggunaan anggaran terbesar berasal dari akun 521213 berupa honor output kegiatan sebesar Rp 2.690.308.925,00. Penggunaan anggaran ini mencapai 69,46 persen dari seluruh anggaran yang digunakan. Penyerapan dana ini sebagian besar digunakan untuk membayar honor petugas pendataan, honor petugas pengawas, honor fasilitator, honor camat dan kepala desa. Sisa anggaran Rp 299.211.075,00 atau sekitar 7,17 persen merupakan efisiensi yang sebagian besar dari akun 521213 berupa belanja honor kegiatan untuk pengolahan PBDT sebesar 288.272.075,00.

3) Persiapan Sensus Ekonomi Tahun 2015 merupakan awal dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan penggambaran peta blok sensus bermuatan kegiatan ekonomi, pembentukan master frame blok sensus SE2016, updating direktori usaha/perusahaan tahap II, serta persiapan publisitas SE2016 meliputi pengadaan dan pemasangan baliho, spanduk, suvenir sosialisasi, standing banner dan seminar kit. Pada tanggal 23 November 2015 dilaksanakan sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 dengan mengundang pemerintah daerah, SKPD terkait, pengusaha dari berbagai sektor usaha serta akademisi. Dengan menghadirkan narasumber dari Sekretaris Daerah, BPS, Kepala Disperindagkop dan UMKM, dan Ketua Apindo Kabupaten Demak disampaikan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.


32


Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan persiapan SE2016 sebesar Rp 179.863.000,00 dan dapat diserap Rp 179.843,00 atau sekitar 99,99 persen. Penggunaan anggaran terbesar berasal dari akun 521811 berupa belanja barang untuk persediaan barang sebesar Rp 58.550.000,00. Penggunaan anggaran ini mencapai 32,55 persen dari seluruh anggaran yang digunakan. Penyerapan dana ini sebagian besar digunakan untuk membayar pengadaan baliho, spanduk, materi sosialisasi, suvenir peserta sosialisasi, seminar kit dan seminar kit peserta sosialisasi.

3.5.

UPAYA EFISIENSI DI BPS KABUPATEN DEMAK Upaya penghematan anggaran dengan tetap tidak merubah target kinerja dilakukan sebagai bagian dari efisiensi yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah. Efisiensi dilakukan untuk jenis belanja barang khususnya belanja non operasional lainnya. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja (MAK) pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Demak dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Belanja pegawai mencapai 98,80 persen dari pagu Rp 3.109.512.000,00. 2) Belanja barang mencapai 93,54 persen dari pagu Rp 5.743.610.000,00. 3) Belanja modal mencapai 98,51 persen dari pagu Rp 80.500.000,00. TABEL 2. REALISASI ANGGARAN BELANJA (NETTO) MENURUT JENIS BELANJA (MAK) BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (RP)

Persen tase

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

51

Belanja Pegawai

3.109.512.000

3.072.058.163

37.453.837

1,20

52

Belanja Barang

5.743.610.000

5.372.501.399

371.108.601

6,46

53

Belanja Modal

80.500.000

79.300.000

1.200.000

1,49

8.933.622.000

8.523.859.562

409.762.438

4,59

Kode

Uraian

(1)

Jumlah


33


Total sisa dana hasil efisiensi untuk seluruh belanja adalah Rp 409.762.438,00 atau sebesar 4,59 persen dari pagu anggaran seluruhnya Rp 8.933.622.000,00. Efisiensi anggaran untuk belanja barang sebagian besar dilakukan untuk belanja bahan, honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang persediaan konsumsi, belanja jasa profesi, belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Rincian efisiensi anggaran untuk masing-masing belanja dapat disajikan sebagai berikut: TABEL 3. EFISIENSI ANGGARAN BELANJA BARANG (52) BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 Uraian Jenis Belanja Barang

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

Persentase

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja barang persediaan Belanja jasa Belanja pemeliharaan Belanja perjalanan dalam negeri Jumlah

175.967.000

173.706.394

2.260.606

1,28

3.501.843.000

3.188.822.925

313.020.075

8,94

246.018.000

235.464.000

10.554.000

4,29

91.100.000

83.818.180

7.281.820

7,99

192.402.000

163.011.900

29.390.100

15,28

1.536.280.000

1.527.678.000

8.602.000

0,56

5.743.610.000

5.372.501.399

371.108.601

6,46

1) Belanja barang operasional, meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja barang operasional lainnya. 2) Belanja barang non operasional, meliputi belanja bahan, belanja honor output kegiatan, belanja barang non operasional


34


Belanja bahan digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti: konsumsi/bahan makanan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran,seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan. Honor yang terkait output kegiatan berupa honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan

Barang/Jasa,

Honor

Panitia

Pemeriksa

Penerima

Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. Belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biayaVbiaya Crash Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan. 3) Belanja barang persediaan konsumsi digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti: ATK, computer supplies, dll. 4) Belanja jasa, meliputi belanja jasa langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, belanja jasa profesi. Belanja jasa profesi merupakan belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri


35


sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya. 5) Belanja Pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan merupakan belanja dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin merupakan pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. 6) Belanja perjalanan dalam negeri, meliputi belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai

seluruhnya

oleh

satker

penyelenggara

maupun

yang

dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta.


36


Efisiensi anggaran dari belanja barang pada satker BPS Kabupaten Demak pada tahun 2015, mendapatkan sisa dana Rp 334.188.828,00 atau sekitar 24,33 persen dari pagu anggaran belanja barang. 3.6.

REALISASI ANGGARAN 2015 Realisasi Keuangan: Kegiatan BPS Kabupaten Demak Tahun 2015 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran setelah revisi sebesar Rp 8.933.622.000,00. Rincian penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan BPS Kabupaten Demak dapat dijelaskan sebagai berikut : 1)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, realisasinya mencapai 97,88 persen, terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang;

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasinya mencapai 93,68 persen berupa belanja modal;

3)

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), realisasinya sebesar 98,51 persen berupa belanja barang.

Nilai penyerapan rata-rata seluruh anggaran ini sebesar 95,41 persen. TABEL 4. REALISASI ANGGARAN BELANJA (NETTO) BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

Kode

Uraian

Pagu (Rp)

Realisasi s/d Des 2015 (Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

054.01.01

Program DMPTTL

054.01.02

Program PSPA

054.01.06

Program PPIS Jumlah

3.600.916.000

3.524.457.837

80.500.000

79.300.000

5.252.206.000

4.920.101.925

8.933.622.000

8.523.859.562


37


Dari nilai rata-rata daya serap anggaran program di atas, bila dibandingkan dengan hasil kinerja masing-masing program lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: TABEL 5. AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Kode

Nama Program

Daya Serap Anggaran (persen)

(1)

(2)

(3)

Hasil Capaian Kinerja (persen) (4)

054.01.01

Program DMPTTL

97,88

100,00

054.01.02

Program PSPA

98,51

100,00

054.01.06

Program PPIS

93,68

96,79

Total

95,41

98,93

Keterangan Kol 3>kol 4 (5)

Secara umum dapat dikatakan efektifitas dan efisiensi anggaran Tahun 2015 sudah terlaksana dengan baik.


38


BAB IV PENUTUP 4.1

TINJAUAN UMUM

Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Demak merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Demak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 054 Tahun 2015, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Demak dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 - 2019, yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan yang meliputi 5 (lima) sasaran strategis. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kabupaten Demak sebagai pelopor penyedia data statistik terpercaya untuk semua, hal ini dicerminkan dari keberhasilannya dalam mencapai tujuan yaitu: Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik dengan indikator kinerja persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik peningkatan kualitas data statistik mencapai 100,00 persen di atas target yang ditetapkan sebesar 95 persen. Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan indikator kinerja persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS mencapai 96,25 persen di atas target yang ditetapkan sebesar 90 persen. Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, 1) Persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dengan capaian kinerja 102,15 persen, yang merupakan perbandingan realisasi 61,29 persen terhadap target 60 persen, 2) Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 dengan capaian 104,85 persen, yang merupakan perbandingan realisasi 41,94 persen terhadap target 40 persen. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu belum bisa mencapai target yang ditetapkan karena hanya mencapai 60 persen dari target. Dari 35 publikasi/laporan yang direncanakan, dapat terealisasi 21 publikasi/laporan yang terbit tepat waktu. Penerbitan publikasi Statistik Daerah Kabupaten Demak dan Statistik Daerah Kecamatan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

39


Kabupaten Demak Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka yang merupakan kewajiban dari instansi BPS di daerah harus tetap ditingkatkan kualitas maupun waktu penerbitannya. Kegiatan BPS Kabupaten Demak tahun 2015 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran setelah revisi sebesar Rp

8.933.622.000,00.

Realisasi

anggaran

pada

tahun

2015

mencapai

Rp 8.523.859.562 atau sekitar 95,41 persen dari pagu total. Sisa dana 4,59 persen atau sebesar Rp 409.762.438,00 merupakan hasil efisiensi dari beberapa mata anggaran khususnya dari jenis belanja barang (52) Rp 371.108.601,00.

4.2

TINDAK LANJUT

Capaian kinerja BPS Kabupaten Demak mencapai 98,93 persen, dengan daya serap anggaran 95,41 persen. Sedangkan capaian kinerja untuk program yang terkait dengan tujuan/sasaran strategis mencapai rata-rata 96,79 persen. Capaian kinerja terendah berasal dari indikator kinerja jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu yaitu 60 persen, sedangkan capaian kinerja tertinggi berasal dari indikator jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS sebesar 399,25 persen. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu mencapai realisasi 21 dari target yang ditetapkan 35 publikasi/laporan, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 60 persen. Hal ini disebabkan kesibukan dan padatnya pekerjaan pada pada pertengahan tahun 2015, yaitu pendataan PBDT 2015 dan SUPAS 2015. Terbatasnya sumber daya manusia dengan keahlian yang sesuai menyebabkan terlambatnya pengolahan data, hal ini menyebabkan tidak hanya kurang lengkapnya data statistik yang dapat disajikan oleh BPS Kabupaten Demak, tetapi menyebabkan terlambatnya penyelesaian analisis data. Untuk itu, ke depan perlu adanya manajemen waktu yang lebih baik serta optimalisasi sumber daya yang ada. Koordinasi antar seksi dan subbagian dalam peningkatan kecepatan penerbitan publikasi/laporan juga merupakan hal yang perlu ditingkatkan. Semua lini perlu bekerja sama dan bersinergi guna menunjang tercapainya target yang sudah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang. Untuk indikator kinerja dengan capaian kinerja di atas 100 persen adalah:


40


1) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dengan capaian 105,26 persen. Hal ini perlu dipertahankan karena merupakan salah satu tujuan strategis sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi BPS. Target untuk tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam rencana strategis adalah 100 persen. 2) Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data dengan capaian 106,94 persen. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena juga merupakan salah satu tujuan strategis sebagai penjabaran dari visi dan misi BPS. Target untuk tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam rencana strategis adalah 96,25 persen. 3) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS dengan capaian 399,25 persen. Capaian ini jauh melampui target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 2.000 pengunjung, dan realisasi 7.895 pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa website BPS semakin banyak dikunjungi, dan tentunya ke depan perlu antisipasi terhadap ketersediaan dan keragaman data dan informasi statistik yang disajikan demi kepuasan pengunjung. Berdasarkan capaian kinerja ini, target tahun 2016 dinaikkan menjadi 5.000 pengunjung. Selanjutnya guna mewujudkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” dengan rumusan pernyataan misinya, BPS Kabupaten Demak perlu mengoptimalkan waktu serta upaya meningkatkan kualitas dan ragam publikasi/laporan statistik kepada masyarakat luas terutama perusahaan-perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya memberikan data kepada petugas BPS. Optimalasi

sumber daya manusia juga bisa dilakukan dengan meningkatkan

kemampuan staf melalui pelatihan di bidang statistik, komputasi dan administrasi maupun seminar serta memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan S2, guna pencapaian peningkatan mutu. Koordinasi dan kerjasama antar lini juga perlu ditingkatkan untuk memperlancar penyelesaian tugas-tugas. Disamping itu perlu juga dilakukan optimalasisai sarana pengolahan dan software yang ada dengan terus belajar mandiri melalui berbagai media yang ada, seperti buku-buku, media cetak maupun elektronik serta internet. Peningkatan kualitas program data entry (pengolahan) dari BPS diharapkan akan lebih meningkatkan kecepatan, keakuratan dan ragam data yang dihasilkan.


41


Akhirnya semoga LAKIP BPS Kabupaten Demak ini menjadi salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Operasioanal (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa yang akan datang.


42


LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN DEMAK KEPALA Dra. PRITA REXTIANA, MM Kasubbag Tata Usaha Suci Budi Utami, S.ST 1. Siti Wahyuni 2. Dina Andriana, S.Pi

Kasi Stat.Sosial Ir. Budi Arif Nugroho 1. 2.

1. Jimmy Maratis, S.ST 2. Nunung Susanti,A.Md

Kasi Stat.Produksi Adi Ratnaningrum, M.Si (III/d) 1. Muna, S.Si

Kasi Stat.Distribusi Galuh Tandiyono Manu,SH

Kasi NW & Analisis Aidzin,SE,M.A,M.Eng

Kasi IPDS Edy Santoso, S.Si 1. Raina Damarsari, S.ST, M.Si

1. Aris Sutikno, SE

1. Ani Murwani

3. Abdul Khalim 4. Herwastuti Dwi Oktaviani, A.Md

KSK &KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL/NON FUNGSIONAL 1. Kec. Mranggen 2. Kec. Karangawen 3. Kec. Guntur 4. Kec. Sayung 5. Kec. Karangtengah 6. Kec. Bonang 7. Kec. Demak

: Suhartono : Choliq Mustofa : Siswo Pranyoto : Edy Budi Utomo : Herry Kusmaiwanto, S.Si : Sukilan : Kusnadi

8. Kec.Wonosalam 9. Kec.Dempet 10. Kec.Gajah 11. Kec. Karanganyar 12. Kec. Mijen 13. Kec. Wedung 14. Kec. Kebonagung

: Adi Sutedjo : Supriharto : Ahmad Makmun : Musyafa’ah, A.Md : Ahmad Toha : Siswo : Imam Sugiarto


43


LAMPIRAN 2. RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 - 2019 1. Instansi

:


2. Visi

:

Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua (The Agent of Trustworthy Sstatistikal Data for All)

3. Misi

:

a.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

b.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan

c.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

TUJUAN T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

1. Peningkatan response rate

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat

STRATEGI

PROGRAM

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, 2. Meningkatkan pengawasan lapangan di seluruh kegiatan pendataan/pencacahan 1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS 1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan customer Relationship Management,


44

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik 2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses data terhadap informasi statistik BPS

1. Meningkatkan kualitas website BPS dan PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai 2. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS

3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik

1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

T.3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

1. Penguatan fungsi yang etrkait sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas jinerja 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. Mnegoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajmen SDM 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM 3. Mengoptimalkan kebutuhan insan statistik (statistisi atau pranata komputer)

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dan elaksanaan kegiatan 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


45


LAMPIRAN 3. PERJANJIAN KINERJA BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)



Persen

95

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


Persen

95


Persen

95


Persen

100


Aktivitas

35


Publikasi

33

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

PublikasI

n.a


Persen

99


Persen

99


Persen

100


Persen

90

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)



46

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengunjung

2.000


Persen

90


Persen

90


Persen

85

Poin

70



3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel


3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS


Persen

60


Persen

40

Poin

70

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS



47


LAMPIRAN 4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pencapaian (%) (6)



Persen

95

100

105,26

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


Persen

95

100

105,26


Persen

95

75

78,95


Persen

100

100

100


Aktivitas

n.a

n.a

n.a


Publikasi

33

21

60

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

PublikasI

n.a

n.a

n.a


Persen

99

99

100


Persen

99

99

100


Persen

100

100

100

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)


48

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pencapaian (%) (6)

Persen

90

96,25

106,94

Pengunjung

2.000

7.895

399,25


Persen

90

96,25

106,94


Persen

90

95,83

106,48


Persen

85

93,75

110,29

Poin

70

n.a

n.a





3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel


3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS


Persen

60

61,29

102,15


Persen

40

41,94

104,85

Poin

70

n.a

n.a

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS



49


LAMPIRAN 5. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT JENIS JABATAN BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

(1) (2) 1 Kepala BPS Kab

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Statistisi Muda

Statistisi Pertama

Statistisi Ahli

Statistisi Penyelia

Statistisi Pelaksana lanjutan

Unit Organisasi

Statistisi Pelaksana

No.

Struktural

Statistisi Terampil

(8)

JFU

Jumlah

(9)

(10)

1

1

2 Subbagian Tata Usaha

1

-

-

-

-

-

4

5

3 Seksi Stat. Sosial

1

-

-

1

-

1

-

3

4 Seksi Stat. Produksi

1

-

-

-

1

-

-

2

5 Seksi Stat. Distribusi

1

-

1

-

-

-

-

2

6 Seksi Nerwilis

1

-

-

1

-

-

-

2

7 Seksi IPDS

1

-

-

-

1

-

-

2

8 KSK

-

1

6

5

1

-

1

14

7

1

7

7

3

1

5

31

Jumlah


50


LAMPIRAN 6. KEGIATAN BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

KEGIATAN PRIORITAS

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

PELAKSANAAN JUN JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

Survei Angkatan Kerja Nasional Semesteran Survei Angkatan Kerja Nasional Tahunan Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi Tahun 2015 Susenas Panel Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015 Pelaksanaan SUPAS 2015 Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Survei Pertanian Tanaman Pangan dan ubinan Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan Survei Konstruksi Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP Survei Perusahaan Kehutanan Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian Survei Luas Panen dan Luas Lahan Tanaman Pangan Kompilasi Data Transportasi Pengadaan Data IKK 2015 dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016 Survei Harga Perdesaan Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal Survei StatistikKeuangan Pemerintah daerah Survei Bidang Jasa pariwisata Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Penyusunan Statistik Daerah Penyusunan Komponen Pengeluaan Triwulanan dan tahunan Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan menurut Pengeluaran Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus Pengolahan SUPAS Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi Pembentukan Master Frame BS SE2016 Persiapan Publisitas SE2016 Updating Direktori Usaha/Perusahaan tahap II


51


LAMPIRAN 7. DAFTAR PUBLIKASI BPS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NO

JUDUL PUBLIKASI

PST BPS Prov

PST BPS Kab. Demak

(1)

(2)

(3)

(4)

Kepala BPS Kab. Demak

BPS Kab/Kota lain

Seksi Terkait

TU

SKPD terkait

JUMLAH

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

STATDA KABUPATEN DEMAK 2015

1

1

1

34

3

-

-

40

2.

STATDA KECAMATAN TAHUN 2015

-

14

-

-

14

-

-

28

3.

KABUPATEN DEMAK DALAM ANGKA 2015

2

1

1

-

5

5

1

15

4.

KECAMATAN DALAM ANGKA 2015

-

14

-

-

14

28

14

70

5.

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN

1

1

1

34

1

2

-

40

1

1

1

-

5

4

-

12

-

1

1

-

1

2

-

5

-

1

1

-

2

1

-

5

-

1

1

-

2

1

-

5

DEMAK TAHUN 2010 - 2014 6.

PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 - 2014

7.

STATISTIK TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

8.

INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) DAN INFLASI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

9.

NILAI TUKAR PETANI (NTP) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015


52

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak KATA PENGANTAR

Recommend Documents