KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2008 KEPALA BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN PROVINSI DKI JAKARTA. Ir. MOH. TAUCHID, M

KATA PENGANTAR Sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Nomor 14 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mewajibkan satuan kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan program/kegiatan, anggaran dan hasil-hasil yang dicapai serta permasalahan yang ada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ini merupakan Laporan dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas sekaligus media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Disamping itu, laporan ini juga merupakan sarana untuk bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta masih kurang sempurna, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala terutama dalam mengukur

tingkat

keberhasilan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

secara

keseluruhan. Akan tetapi keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan ditahun mendatang.

Demikian laporan LAKIP Biro Administrasi Sarana Perkotaan Tahun 2007 disampaikan, atas perhatian serta masukan dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Jakarta,

Januari 2008

KEPALA BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Ir. MOH. TAUCHID, M.Sc NIP 470057027

IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi sarana Perkotaan Provinsi DKI

L

Jakarta Tahun 2007 melaporkan Capaian Kinerja (Performance results) sepanjang tahun 2007 yang merupakan gambaran hasil dari Rencana Kinerja (Performance plan) 2007 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik 2007.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2007 selama periode ini Biro

Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengukuran terhadap 66 rincian kegiatan yang tercakup dalam 11 kegiatan. Untuk memenuhi 3 sasaran stratejik, pengukuran kinerja dilakukan dengan

3 jenis indikator, yaitu

indikator input, indikator output, dan indikator outcome.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.14 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di Lingkungan

Surat Kepala Lembaga Administrasi Negaran

Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Surat Kepala LAN No.589/IX/6/y/99 tanggal 20 September 1999.

Pertanggungjawaban

suatu

instansi

pemerintah

kepada

publik

pada

prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata

dimaksudkan

sebagai

upaya

untuk

menemukan

kelemahan

pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

iii

Dalam LAKIP tahun 2007 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Sarana Perkotaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dan Keputusan

Gubernur

Nomor

70

Tahun

2002

dapat

diselenggarakan

sebagaimana mestinya.

2. LAKIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta terhadap 3 sasaran stratejik terkait 66 rincian kegiatan dari 11 kegiatan.

3. Dari sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2007 ini telah diwujudkan dalam rincian mengenai capaian kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada formulir PPS pada bagian lampiran.

4. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Biro Administrasi Sarana Perkotaan terlihat dari pencapaian sasaran mikro yakni dari 3 sasaran yang ditetapkan hampir semua dapat diwujudkan dengan baik. Kalaupun tidak terlalu sempurna disebabkan karena faktor internal (pada ketidakjelasan peraturan, perubahan kebijakan dan terbitnya peraturan/kebijakan Pusat/Daerah yang baru), maupun faktor eksternal (perubahan kondisi dilapangan dan keinginan masyarakat, pengusaha dan LSM).

Penyebabnya ialah keterbatasan mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dari segi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Perda 3/2001 yang berhubungan dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Sarana Perkotaan, masih terdapat keterbatasan merumuskan indikator kinerja tentang fungsi-fungsi itu sendiri.

iv

PENDAHULUAN

1 1.1

LATAR BELAKANG Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur

penunjang Sekretariat Provinsi DKI Jakarta, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan di daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana perkotaan (bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas,

ketatakotaan,

penataan

dan

pengawasan

bangunan,

pertamanan,

perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung pemda di Provinsi DKI Jakarta). Keberhasilan pembangunan tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel.

Setiap penyelenggara

negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. 1

1.2

GAMBARAN UMUM BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN

KEDUDUKAN Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta kedudukannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Organisasi dan Tata Kerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Biro Administrasi Sarana Perkotaan

Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur penunjang Sekretariat Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pembangunan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI •

TUGAS POKOK Menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

di

bidang

pekerjaan

umum,

penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.

•

FUNGSI 1. Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan

kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,

perumahan,

perhubungan,

kebersihan,

pertambangan,

pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.

2

2. Penyiapan

bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum,

penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan

pengawasan

bangunan,

pertamanan,

perumahan,

perhubungan,

kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum,

penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan

pengawasan

bangunan,

pertamanan,

perumahan,

perhubungan,

kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.

STRUKTUR ORGANISASI Perangkat Organisasi dan Tata Kerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2001 terdiri dari.: a. Kepala Biro b. Bagian Tata Ruang c.

Bagian Prasarana Kota

d. Bagian Sarana Kota e. Bagian Kelengkapan Kota f.

Bagian Lingkungan Hidup

g. Bagian Industri dan Konstruksi

Tiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 4 (empat) Sub-Bagian. (Struktur Organisasi terlampir)

3

1.3

ESELONERING

Biro Administrasi Sarana Perkotaan Propinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Biro yang ditetapkan sebagai Eselon II b.

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Lingkungan yang sangat strategis berpengaruh dalam pengambilan keputusan terdiri dari lingkungan intern dan lingkungan esktern, lingkungan intern terdiri dari unsur pimpinan dijajaran instansi Pemda DKI Jakarta dan unsur ekstern terdiri dari unsur masyarakat, pengusaha dan LSM.

FAKTOR INTERNAL ORGANISASI a. Secara kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dapat dikatakan kurang atau tidak memadai (dengan adanya beberapa yang telah pensiun dan belum ada penggantinya), dan secara kualitas pun juga kurang sehingga perlu peningkatan SDM bagi pegawai di lingkungan Biro ASP untuk menambah wawasan sesuai dengan keperluan. Secara garis besar komposisi pegawai di lingkungan Biro ASP adalah sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut. b. Keterbatasan sarana penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan. c. Tingkat disiplin pegawai yang belum maksimal sehingga berakibat pada tingkat kinerja yang kurang optimal.

FAKTOR EKSTERNAL Pemerintah Pusat seringkali mengeluarkan kebijakan/ peraturan-peraturan baru dan/atau merubah peraturan, yang berpengaruh pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan baru tersebut seringkali Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan-perubahan baik dalam hal peraturan daerah, tupoksi, prosedur kerja dan lain-lain.

4

Rekapitulasi SDM Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Ruang Golongan No.

Tingkat Pendidikan Formal

Golongan I

II

III

IV

Jumlah

1

SD – SLTP

2

5

-

-

7

2

SLTA

-

8

19

-

27

3

D3

-

3

1

-

4

4

S1

-

3

29

3

35

5

S2

-

-

2

5

7

2

19

51

8

80

Jumlah

Rekapitulasi SDM Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia No.

Jenis Kelamin

Usia (Tahun) < 20 - 30

31 - 40

41 - 50

> 50

Jumlah

1

Laki-laki

-

12

30

17

59

2

Perempuan

-

8

7

6

21

20

37

23

80

Jumlah

Rekapitulasi SDM Aparatur berdasarkan Tingkat dan Jenis Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan Formal

Jenis Pendidikan Teknik

Umum

Jumlah

1

SD – SLTP

-

7

7

2

SLTA

5

22

27

3

D3

1

3

4

4

S1

8

27

35

5

S2

1

6

7

15

65

80

Jumlah

5

1.4

MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2007

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Daerah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Propinsi DKI Jakarta. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan kota untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik pemerintah kota dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik pemerintah kota. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah kota yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. a. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah kota untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. b. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah kota sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

6

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta 2007 mencakup hal-hal berikut ini: •

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2007 sebagai sarana pertanggung jawaban Biro ASP atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2007. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2007

•

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2007 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Biro ASP bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Biro ASP dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.5

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro ASP selama tahun 2007. Capaian kinerja (performance results) 2007 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2007 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro ASP Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 dapat diilustrasikan sebagai berikut :


7

Bab 1 – Pendahuluan. Menjelaskan secara ringkas profil Biro ASP Provinsi DKI Jakarta dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2007 ini.

Bab 2 – Rencana Stratejik. Menjelaskan muatan rencana stratejik Biro ASP Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2002-2007 dan rencana kinerja untuk tahun 2007.

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja 2007. Menjelaskan pencapaian kinerja dari Biro ASP Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2007 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut dan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik.

Bab 4 – Capaian Keuangan. Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Biro ASP Provinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan terhadap pencapaian sasaran stratejik untuk tahun 2007.

Bab 5 – Penutup. Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro ASP Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


8

2

RENCANA STRATEJIK

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2002-2007 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Biro ASP Provinsi DKI Jakarta yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2007 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2007. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia aparatur (SDM Aparatur), penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur birokrasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial, dan dunia usaha.


9

Perencanaan stratejik digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana organisasi berada sekarang, (2) kemana organisasi akan menuju, dan (3) bagaimana Organisasi menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kami

mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi

organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari misi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana organisasi menuju ke sana’ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta untuk tiga tahun kedepan diperlihatkan suatu analisis lingkungan baik internal maupun eksternal melalui Analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strength) a. Citra Biro ASP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup baik; b. Sarana kerja yang cukup memadai; c. Kerjasama tim maupun antar bagian cukup solid; d. Kepemimpinan tiap-tiap bagian cukup baik; e. Pengalaman kerja para kepala bagian dan subbagian cukup baik; f. Sarana Diklat dan kesempatan belajar cukup memadai; g. Sarana pelayanan kesehatan karyawan di lingkungan Balaikota cukup memadai. 2. Kelemahan (Weakness) a. Kurang tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kuallifikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kegiatan; b. Dukungan dana belum mencukupi; c. Kesempatan untuk promosi jabatan sangat terbatas; d. Motivasi, partisipasi, dedikasi dan etos kerja pegawai kurang mendukung pelaksanaan tugas; LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

10

e. Pengelolaan data belum berdasarkan komputer/masih secara manual; f. Masih ada pegawai yang belum pro-aktif (cenderung menunggu); g. Sistem pengelolaan arsip, pengolahan data kepegawaian belum optimal. 3. Peluang (Opportunity) a. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999; b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; c. Rencana Stratejik (Renstra) Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2002-2007; d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001; e. Keputusan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; f. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aplikasi sistim informasi yang pesat. 4. Ancaman (Threats) a. Era globalisasi, transparansi dan reformasi disegala bidang; b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari aparat pemerintah; c. Munculnya situasi politik yang berubah-ubah yang berpengaruh pada kebijakan pemerintah daerah; d. Belum membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. 5. Strategi a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat; b. Mengikuti dan mencermati perkembangan politik dengan kebijakan Pusat; c. Menyesuaikan

kebijakan

pemerintah

daerah

dengan

kondisi

sosial

masyarakat; d. Mengusahakan, mengembangkan jabatan fungsional dan analisa beban kerja; e. Menyusun sistem komputerisasi pegawai dan informasi; f. Meningkatkan dan memberikan motivasi pegawai;


11

2.1

RENCANA STRATEJIK BIRO ASP 2007

Rencana Stratejik yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Biro ASP dalam penyelenggaraan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap pelaksanaan. Disamping Renstra yang disusun untuk memacu penyelenggaraan kegiatan akan lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi untuk tahun mendatang bagi manajemen Biro ASP. Rencana Strategi dipandang sebagai : •

Alat

bantu

bagi

manajemen

penyelenggaraan

pembinaan

administrasi

kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan serta pengolahan data; •

Gambaran visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pembinaan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

•

Sarana untuk memacu aparat dalam melakukan kontrol mencapai sasaran yang ditetapkan;

•

Alat kontrol bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya penyampaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang dituangkan dalam dokumen Renstra 2002-2007.

VISI DAN MISI BIRO ASP PROVINSI DKI JAKARTA Propinsi DKI Jakarta yang merupakan kota metropolitan, merupakan tempat yang menarik baik sebagai tempat usaha atau bekerja maupun sebagai tempat tinggal, karena pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan terbuka lapangan usaha mengakibatkan pertumbuhan penduduk meningkat yang resikonya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. VISI

Terwujudnya Pembangunan Fisik Kota Secara Terpadu dan Efisien

Menyikapi Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 –2007 dalam bidang sarana dan prasarana kota yaitu “Mewujudkan kota


12

Jakarta yang indah, sehat dan nyaman baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun permukiman”.

MISI 1. 2. 3.

Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Kota Mengumpulkan Data Dalam Rangka Menyiapkan Perumusan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik. Mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Kota Secara Terpadu.

ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas Biro Administarasi Sarana Perkotaan Propinsi DKI Jakarta berdasarkan kepada 4 (empat) arah kebijakan yang tersebut dalam RENSTRADA Propinsi DKI Jakarta yang meliputi :

1. Merumuskan kebijakan pembangunan fasilitas fisik kota dengan instansi terkait. 2. Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan pembangunan fasilitas fisik

kota. 3. Mengawasi dan memonitor bahan perumusan kebijakan data Adminstrasi Sarana

Perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 4. Menyelenggarakan

koordinasi

dalam

rangka

penyediaan

kebutuhan

pembangunan dan peralatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.


13

2.2

TUJUAN/SASARAN STRATEJIK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diutarakan diatas dijabarkan dalam satu tujuan dan tiga sasaran utama untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun.

Dengan tujuan

tersebut dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dengan mengidentifikasikan dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada. Tujuan dan sasaran stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut : TUJUAN Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. SASARAN 1. Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan

utilitas,

ketatakotaan,

penataan

dan

pengawasan

bangunan,

pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 2. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

di bidang pekerjaan umum,

penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan

bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan,

pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan

bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan,

pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.


14

2.3

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN/SASARAN STRATEJIK

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran stratejik Biro Administrasi Sarana Perkotaan Propinsi DKI Jakarta terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan. Rencana Strategis Tahun 2002 – 2007 merencanakan pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan, secara rinci dapat dilihat pada formulir

Rencana Stratejik (RS) pada

bagian lampiran laporan ini. Sedangkan rincian kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2007 sebanyak 66 (enam puluh enam) rincian kegiatan dimana rincian lengkapnya dapat dilihat pada formulir Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

Adapun 11 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Prasarana Kota.

2.

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Sarana Kota

3.

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Tata Ruang.

4.

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Kelengkapan Kota

5.

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Lingkungan Hidup.

6.

Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemantauan dan Evaluasi Belanja Daerah

7.

Penataan Administrasi Ketatausahaan.

8.

Koordinasi dan pengendalian kegiatan Prasarana Kota (Dedicated).

9.

Dedicated Ijo Royo-Royo.

10. Dedicated Pembangunan Rumah Susun 11. Dedicated Pembebasan Tanah BKT.

Kegiatan dan Rincian Kegiatan Biro ASP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :


15

KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN

No I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2 3 4 5 6 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Prasarana Kota Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal) Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Sarana Perkotaan Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT Penyusunan data kebutuhan lahan Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Tata Ruang Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara Koordinasi penataan ruang kawasan Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT

3 4 5 6

Koordinasi dan Pengendalian Kelengkapan Kota Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi

V 1 2

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Lingkungan Hidup Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang

IV 1 2


16

3 4 5 6 7 VI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang) Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemantauan dan Evaluasi Belanja Daerah Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD Penyusunan Buku Harga Satuan Standar Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi Pemantauan dan pelaporan belanja daerah Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penataan Administrasi Ketatausahaan Penyusunan program tahun 2008 Penyusunan laporan kegiatan berkala Penyusunan LAKIP Tahun 2007 Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai Pengelolaan administrasi barang inventaris Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH Pengadaan Buku Perpustakaan Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007

VIII 1 IX 1

Koordinasi dan pengendalian kegiatan Prasarana Kota (Dedicated) Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) Dedicated Ijo Royo-Royo Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo

X 1

Dedicated Pembangunan Rumah Susun Koordinasi Pembangunan Rumah Susun

XI 1

Dedicated Pembebasan Tanah BKT Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT

66


Jumlah Rincian Kegiatan

17

2.4

RENCANA KINERJA TAHUN 2007 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 2007, disusun

suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Sasaran stratejik tahun 2007, indikator kinerja dan target kinerja beberapa rincian kegiatan dapat disajikan pada tabel berikut : Sasaran

Indikator

Satuan

Target

1. Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.

1. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007

Buku

Laporan koordinasi

2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan

Buku

Laporan koordinasi

3. Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF

Buku

Laporan pemantauan

4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan

Buku

Laporan koordinasi

5. Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF

Buku

Laporan koordinasi

6. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral

Data

Laporan koordinasi

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

18

kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda


7. Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta

Buku

Laporan koordinasi

8. Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis

Buku

Laporan koordinasi

9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Buku

Laporan koordinasi

10. Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)

Buku

Laporan Koordinasi

11. Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta

Buku

Laporan monitoring

12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT

Buku

Laporan koordinasi

13. Penyusunan data kebutuhan lahan

Buku

Data kebutuhan lahan

14. Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman

Buku

Laporan pengendalian

15. Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)

Buku

Laporan koordinasi

16. Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT

Buku

Laporan koordinasi

17. Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota

Buku

Laporan koordinasi

19


18. Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau

Buku

Laporan Koordinasi

19. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota

Buku

Peraturan pelaksanaan teknis

20. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan

Buku

Laporan koordinasi

21. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya

Buku

Laporan koordinasi

22. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas

Buku


23. Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara

Buku

Laporan Koordinasi

24. Koordinasi penataan ruang kawasan

Buku

Laporan koordinasi

25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT

Buku

Laporan pendataan

26. Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT

Buku

Laporan koordinasi

27. Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama

Buku

Laporan koordinasi

28. Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta

Buku

Laporan Koordinasi

29. Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta

Buku

Laporan koordinasi

30. Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta

Buku

Laporan pendataan

20


31. Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta

Buku

Laporan koordinasi

32. Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi

Buku

Laporan koordinasi

33. Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan

Buku

Laporan koordinasi

34. Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat

Buku

Laporan koordinasi

35. Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang)

Buku

Laporan Koordinasi

36. Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya

Buku

Laporan koordinasi

37. Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta

Buku

Laporan koordinasi

38. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal

Buku

Laporan koordinasi

39. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas

Buku

Laporan koordinasi

40. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD

Buku

Harga satuan unit bangunan

41. Penyusunan Buku Harga Satuan Standar

Buku

Harga satuan standar

21

42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja


Pelayanan

Harga satuan non standar

43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi

Buku

Forum Sosialisasi

44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi

Buku

Data SIUJK

45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata

Pelayanan

Laporan Informasi KN

46. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi

Pelayanan

SIUJK

47. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah

Acara

Laporan pemantauan

48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana

Buku

Laporan koordinasi

49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

Buku

Laporan LKPJ

50. Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 20022007

Buku

Laporan Kronologis

51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

Buku

Penghargaan Gubernur

52. Penyusunan program tahun 2008

Buku

Laporan Program 2008

53. Penyusunan laporan kegiatan berkala

Buku

Laporan berkala

54. Penyusunan LAKIP Tahun 2007

Buku

Laporan LAKIP

55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP

Buku

Laporan Adm. Keuangan Biro

56. Pengelolaan administrasi kepegawaian

Buku

Laporan adm. Kepegawaian

22


57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai

Buku

Laporan pengembangan SDM

58. Pengelolaan administrasi barang inventaris

Buku

Laporan Adm. Barang Inventaris

59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH

Buku

Buku saku

60. Pengadaan Buku Perpustakaan

Buku

Pustaka

61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012

Buku

Laporan Renstra SKPD

62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007

Buku

Laporan evaluasi

63. Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) (Dedicated)

Buku

Laporan koordinasi

64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo (Dedicated)

Buku

Laporan koordinasi

65. Koordinasi Pembangunan Rumah Susun (Dedicated)

Buku

Laporan koordinasi

66. Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT (Dedicated)

Buku

Laporan koordinasi

23

3 3.1

AKUNTABILITAS KINERJA 2007

METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2007 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam

rangka

mewujudkan

visi

dan

misi

instansi

pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi

keluaran

atau

penilaian

dalam

proses

penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektif. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan

menyampaikan laporan data kinerja secara reguler mingguan, bulanan, triwulanan dan seterusnya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode pembandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja kegiatan. Pembandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan untuk input, output, dan outcome. Metode ini merupakan evaluasi internal (self evaluation) atas LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta 24

kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam organisasi serta rencana perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dimasa depan.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2

ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEJIK 2007

Secara umum, Biro ASP Provinsi DKI Jakarta telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 Sasaran Stratejik dengan 11 Kegiatan yang dikemas dalam 66 rincian kegiatan, terdapat 63 rincian kegiatan yang terlaksana dengan baik walaupun sasaran itu sendiri belum sempurna karena ada beberapa kegiatan di dalamnya terpaksa disesuaikan dengan keterkaitan mekanisme yang berhubungan dengan sistem persetujuan anggaran. Sedangkan 3 rincian kegiatan dibatalkan.

Gambaran capaian sasaran Biro ASP Provinsi DKI Jakarta terkait dengan 66 rincian kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini : INDIKATOR

SAT

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%

SASARAN

1.

Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,


25

perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 2.

3.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda


Buku

Laporan pemantauan

Laporan pemantauan

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%

5. Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntuka n bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF

Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Data

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100%


Buku

Laporan monitoring

Laporan monitoring

100%

12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntuka n tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT

Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Buku

Data kebutuhan lahan Laporan pengendalian

100%


Data kebutuhan lahan Laporan pengendalian


100%

26


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100%


Buku



100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku



100%


Buku

Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan pendataan

Laporan pendataan

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


27


Buku

Laporan pendataan

Laporan pendataan

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

-

0%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku



100%


Buku



100%

Pelayanan



100%

42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

28

Unit/Satuan Kerja Buku

Forum Sosialisasi

-

0%

Buku

Data SIUJK

Data SIUJK

100%

45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata

Pelayanan



100%


Pelayanan

SIUJK

SIUJK

100%


Acara

Laporan pemantauan

Laporan pemantauan

100%

48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana

Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%

49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

Buku

Laporan LKPJ

Laporan LKPJ

100%

50. Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

Layanan

Laporan Kronologis

Laporan Kronologis

100%

51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

Buku



100%


Buku



100%


Buku

Laporan berkala

Laporan berkala

100%


Buku

Laporan LAKIP

Laporan LAKIP

100%


Buku



100%


Buku



100%


Buku

Laporan pengembanga n SDM

Laporan pengembanga n SDM

100%


Buku



100%

59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH

Buku

Buku saku

Buku saku

100%

43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi 44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi


29

60. Pengadaan Buku Perpustakaan

Buku

Pustaka

Pustaka

100%

61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012

Buku



100%

62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 20022007

Buku

Laporan evaluasi

Laporan evaluasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%

64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royoroyo (Dedicated)

Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


Buku

Laporan koordinasi

-

0%


Buku

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100%


30

Sedangkan analisis capaian keberhasilan masing-masing sasaran stratejik tahun 2007 yang dikaitkan dengan capaian indikator kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

%


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan pemantauan

Laporan pemantauan 100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100

5. Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100


Laporan monitoring

Laporan monitoring

100

12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100




100




100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100




100

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100



31


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100




100


Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan pendataan

Laporan pendataan

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan pendataan

Laporan pendataan

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan Koordinasi

Laporan Koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

-

0


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100




100



100

42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja



100

43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi

Forum Sosialisasi

-

0

Data SIUJK

Data SIUJK

100



100


44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi 45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

32


SIUJK

SIUJK

100


Laporan pemantauan

Laporan pemantauan

100

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100

Laporan LKPJ

Laporan LKPJ

100

Laporan Kronologis

Laporan Kronologis

100

51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 20022007



100




100


Laporan berkala

Laporan berkala

100


Laporan LAKIP

Laporan LAKIP

100




100




100



100



100

Buku saku

Buku saku

100

Pustaka

Pustaka

100



100

Laporan evaluasi

Laporan evaluasi

100


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100

64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo (Dedicated)

Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100


Laporan koordinasi

-

0


Laporan koordinasi

Laporan koordinasi

100

48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana 49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 50. Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007



59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH 60. Pengadaan Buku Perpustakaan 61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007

Rata-rata Nilai Capaian = 94,7 %


33

Dari uraian keberhasilan capaian kinerja sasaran diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

No

SASARAN STRATEGIS

1

Pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum, dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung pemda.

2

3

Penyimpanan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum, dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung pemda.

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum, dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkunan hidup, serta tata bangunan dan gedung pemda.

PENCAPAIAN TERCAPAI BLM TERCAPAI

V

-

V

-

V

-

ANALISIS KELEMAHAN Selain keberhasilan pada kegiatan yang telah direncanakan, masih terdapat rincian kegiatan yang belum dapat direalisasikan secara optimal, hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan persiapan serta minimnya informasi dan data,

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Peningkatan kinerja Biro ASP Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah telah dicoba untuk meningkatkan koordinasi dan monitoring serta proaktif guna mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat dan lebih banyak dari unit-unit kerja terkait.


34

4

AKUNTABILITAS KEUANGAN 2007

Berdasarkan alokasi anggaran Biro ASP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap Rincian Kegiatan sebagai berikut:

N o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uraian Rincian Kegiatan

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Prasarana Kota Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)


Anggaran (DASK) Rp

Realisasi (SPJ) Rp

Capaian Target %

Ket.

1.558.838.565 166.320.000

166.320.000

100%

166.230.000

166.230.000

100%

135.000.000

135.000.000

100%

152.100.000

152.100.000

100%

180.000.000

180.000.000

100%

135.000.000

135.000.000

100%

121.500.000

121.500.000

100%

180.000.000

178.332.500

99%

132.420.600

132.420.600

100%

190.267.965

190.267.965

100%

35

1 2

3 4

5

6

1

2 3

4

5

6

7 8 9 10

1

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Sarana Perkotaan Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT Penyusunan data kebutuhan lahan Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT

941.780.633

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Tata Ruang Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, orail, Busway dan pengembangan jaringan jalan Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara Koordinasi penataan ruang kawasan Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT

1.468.838.565

Koordinasi dan Pengendalian Kelengkapan Kota Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama

1.340.303.139


155.883.780

155.883.780

100%

155.883.780

155.871.185

100%

155.883.780

155.883.685

100%

155.883.780

155.883. 685

100%

155.884.163

155.884.163

100%

162.361.350

162.353.850

100%

180.000.000

180.000.000

100%

118.838.565

118.838.565

100%

108.000.000

108.000.000

100%

162.000.000

162.000.000

100%

144.000.000

144.000.000

100%

99.000.000

99.000.000

100%

180.000.000

180.000.000

100%

153.000.000

153.000.000

100%

171.000.000

171.000.000

100%

153.000.000

153.000.000

100%

180.000.000

100%

180.000.000

36

2

3

4

5 6

1

2

3

4

5

6

7

1

2 3

Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi

288.000.000

288.000.000

100%

305.303.139

305.303.139

100%

180.000.000

180.000.000

100%

180.000.000

180.000.000

100%

207.000.000

207.000.000

100%

189.000.000

189.000.000

100%

162.000.000

162.000.000

100%

225.000.000

225.000.000

100%

162.000.000

161.989.200

100%

191.186.996

0

0%

225.000.000

225.000.000

100%

162.000.000

162.000.000

100%

84.873.600

84.873.600

100%

186.534.450

186.529.450

100%

140.430.600

140.430.600

100%

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Lingkungan Hidup Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang) Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas

1.316.186.996

Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemantauan dan Evaluasi Belanja Daerah Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD Penyusunan Buku Harga Satuan Standar Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja

2.948.996.711


Dibatalkan

37

4 5 6 7 8 9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

1

1

Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi Pemantauan dan pelaporan belanja daerah Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana Penyusunan Buku Pidato LKPJAMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 20022007

135.000.000

0

0%

90.000.000

90.000.000

100%

247.500.000

247.500.000

100%

180.000.000

180.000.000

100%

220.925.561

220.825.961

100%

108.000.000

108.000.000

100%

501.857.000

501.857.000

100%

551.937.500

518.797.500

94%

501.938.000

491.480.000

98%

90.000.000 135.000.000

90.000.000 135.000.000

100% 100%

90.000.000 157.500.000

90.000.000 157.500.000

100% 100%

135.000.000

135.000.000

100%

67.500.000

67.500.000

100%

45.000.000

45.000.000

100%

59.400.000

59.400.000

100%

45.000.000 90.000.000

45.000.000 90.000.000

100% 100%

90.000.000

90.000.000

100%

148.500.000

73%

180.000.000

100%

Penataan Administrasi Ketatausahaan Penyusunan program tahun 2008 Penyusunan laporan kegiatan berkala Penyusunan LAKIP Tahun 2007 Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai Pengelolaan administrasi barang inventaris Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH Pengadaan Buku Perpustakaan Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007

1.004.400.000

Koordinasi dan pengendalian kegiatan Prasarana Kota (Dedicated) Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10)

202.500.0003

202.500.000

Dedicated Ijo Royo-Royo

180.000.000

Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo

180.000.000


Dibatalkan

*)

38

1

1

Dedicated Pembangunan Rumah Susun Koordinasi Pembangunan Rumah Susun

180.000.000

Dedicated Pembebasan Tanah BKT Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT

270.000.000

66

Jumlah Rincian Kegiatan

180.000.000

0

0%

270.000.000

269.995.000

100%

11.411.844.609

10.806.179.378

94,7%

Dibatalkan

Secara keseluruhan organisasi belum dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran, namun demikian untuk pekerjaan, pencapaian paket pada proyek sudah dapat disajikan berdasar capaian sasaran. Hal ini disebabkan sistem keuangan yang digunakan masih belum mengacu pada sistem keuangan yang berbasis kinerja (terutama pekerjaan rutin).

Capaian keuangan sebesar 94,7% disebabkan : -

3 (tiga) rincian kegiatan yang dibatalkan dan anggaran dikembalikan

-

1 (satu) rincian kegiatan koordinasi yang terlaksana dengan baik, tapi anggaran untuk jasa pihak ketiga yang membantu pelaksanaan koordinasi belum terserap*)


39

5 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya

PENUTUP

dapat

ditarik

beberapa

kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2007, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta yang diamanatkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2. Indikator keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi pemerintahan yang ditetapkan secara keseluruhan mencapai rata-rata 94,7%.

3. Terlihat dari pencapaian sasaran mikro, dari 3 sasaran stratejik yang ditetapkan, seluruhnya terwujud dengan baik.


40

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2008 KEPALA BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN PROVINSI DKI JAKARTA. Ir. MOH. TAUCHID, M

Recommend Documents