KATA PENGANTAR Sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Nomor 14 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mewajibkan satuan kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan program/kegiatan, anggaran dan hasil-hasil yang dicapai serta permasalahan yang ada.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ini merupakan Laporan dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas sekaligus media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Disamping itu, laporan ini juga merupakan sarana untuk bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.
Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta masih kurang sempurna, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala terutama dalam mengukur
tingkat
keberhasilan
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan
secara
keseluruhan. Akan tetapi keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan ditahun mendatang.
Demikian laporan LAKIP Biro Administrasi Sarana Perkotaan Tahun 2007 disampaikan, atas perhatian serta masukan dari semua pihak diucapkan terima kasih.
Jakarta,
Januari 2008
KEPALA BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN PROVINSI DKI JAKARTA
Ir. MOH. TAUCHID, M.Sc NIP 470057027
IKHTISAR EKSEKUTIF
aporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi sarana Perkotaan Provinsi DKI
L
Jakarta Tahun 2007 melaporkan Capaian Kinerja (Performance results) sepanjang tahun 2007 yang merupakan gambaran hasil dari Rencana Kinerja (Performance plan) 2007 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik 2007.
Sesuai dengan Rencana Kinerja 2007 selama periode ini Biro
Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengukuran terhadap 66 rincian kegiatan yang tercakup dalam 11 kegiatan. Untuk memenuhi 3 sasaran stratejik, pengukuran kinerja dilakukan dengan
3 jenis indikator, yaitu
indikator input, indikator output, dan indikator outcome.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.14 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Di Lingkungan
Surat Kepala Lembaga Administrasi Negaran
Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Surat Kepala LAN No.589/IX/6/y/99 tanggal 20 September 1999.
Pertanggungjawaban
suatu
instansi
pemerintah
kepada
publik
pada
prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata
dimaksudkan
sebagai
upaya
untuk
menemukan
kelemahan
pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.
iii
Dalam LAKIP tahun 2007 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi menyeluruh, yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Sarana Perkotaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dan Keputusan
Gubernur
Nomor
70
Tahun
2002
dapat
diselenggarakan
sebagaimana mestinya.
2. LAKIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta terhadap 3 sasaran stratejik terkait 66 rincian kegiatan dari 11 kegiatan.
3. Dari sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2007 ini telah diwujudkan dalam rincian mengenai capaian kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada formulir PPS pada bagian lampiran.
4. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Biro Administrasi Sarana Perkotaan terlihat dari pencapaian sasaran mikro yakni dari 3 sasaran yang ditetapkan hampir semua dapat diwujudkan dengan baik. Kalaupun tidak terlalu sempurna disebabkan karena faktor internal (pada ketidakjelasan peraturan, perubahan kebijakan dan terbitnya peraturan/kebijakan Pusat/Daerah yang baru), maupun faktor eksternal (perubahan kondisi dilapangan dan keinginan masyarakat, pengusaha dan LSM).
Penyebabnya ialah keterbatasan mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dari segi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Perda 3/2001 yang berhubungan dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Sarana Perkotaan, masih terdapat keterbatasan merumuskan indikator kinerja tentang fungsi-fungsi itu sendiri.
iv
PENDAHULUAN
1 1.1
LATAR BELAKANG Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur
penunjang Sekretariat Provinsi DKI Jakarta, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan di daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana perkotaan (bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas,
ketatakotaan,
penataan
dan
pengawasan
bangunan,
pertamanan,
perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung pemda di Provinsi DKI Jakarta). Keberhasilan pembangunan tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel.
Setiap penyelenggara
negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. 1
1.2
GAMBARAN UMUM BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN
KEDUDUKAN Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta kedudukannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Organisasi dan Tata Kerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Biro Administrasi Sarana Perkotaan
Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur penunjang Sekretariat Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pembangunan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI •
TUGAS POKOK Menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan
di
bidang
pekerjaan
umum,
penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.
•
FUNGSI 1. Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan
kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,
perumahan,
perhubungan,
kebersihan,
pertambangan,
pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.
2
2. Penyiapan
bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum,
penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan
pengawasan
bangunan,
pertamanan,
perumahan,
perhubungan,
kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum,
penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan
pengawasan
bangunan,
pertamanan,
perumahan,
perhubungan,
kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.
STRUKTUR ORGANISASI Perangkat Organisasi dan Tata Kerja Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2001 terdiri dari.: a. Kepala Biro b. Bagian Tata Ruang c.
Bagian Prasarana Kota
d. Bagian Sarana Kota e. Bagian Kelengkapan Kota f.
Bagian Lingkungan Hidup
g. Bagian Industri dan Konstruksi
Tiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 4 (empat) Sub-Bagian. (Struktur Organisasi terlampir)
3
1.3
ESELONERING
Biro Administrasi Sarana Perkotaan Propinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Biro yang ditetapkan sebagai Eselon II b.
LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Lingkungan yang sangat strategis berpengaruh dalam pengambilan keputusan terdiri dari lingkungan intern dan lingkungan esktern, lingkungan intern terdiri dari unsur pimpinan dijajaran instansi Pemda DKI Jakarta dan unsur ekstern terdiri dari unsur masyarakat, pengusaha dan LSM.
FAKTOR INTERNAL ORGANISASI a. Secara kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dapat dikatakan kurang atau tidak memadai (dengan adanya beberapa yang telah pensiun dan belum ada penggantinya), dan secara kualitas pun juga kurang sehingga perlu peningkatan SDM bagi pegawai di lingkungan Biro ASP untuk menambah wawasan sesuai dengan keperluan. Secara garis besar komposisi pegawai di lingkungan Biro ASP adalah sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut. b. Keterbatasan sarana penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan. c. Tingkat disiplin pegawai yang belum maksimal sehingga berakibat pada tingkat kinerja yang kurang optimal.
FAKTOR EKSTERNAL Pemerintah Pusat seringkali mengeluarkan kebijakan/ peraturan-peraturan baru dan/atau merubah peraturan, yang berpengaruh pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan baru tersebut seringkali Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan-perubahan baik dalam hal peraturan daerah, tupoksi, prosedur kerja dan lain-lain.
4
Rekapitulasi SDM Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Ruang Golongan No.
Tingkat Pendidikan Formal
Golongan I
II
III
IV
Jumlah
1
SD – SLTP
2
5
-
-
7
2
SLTA
-
8
19
-
27
3
D3
-
3
1
-
4
4
S1
-
3
29
3
35
5
S2
-
-
2
5
7
2
19
51
8
80
Jumlah
Rekapitulasi SDM Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia No.
Jenis Kelamin
Usia (Tahun) < 20 - 30
31 - 40
41 - 50
> 50
Jumlah
1
Laki-laki
-
12
30
17
59
2
Perempuan
-
8
7
6
21
20
37
23
80
Jumlah
Rekapitulasi SDM Aparatur berdasarkan Tingkat dan Jenis Pendidikan No.
Tingkat Pendidikan Formal
Jenis Pendidikan Teknik
Umum
Jumlah
1
SD – SLTP
-
7
7
2
SLTA
5
22
27
3
D3
1
3
4
4
S1
8
27
35
5
S2
1
6
7
15
65
80
Jumlah
5
1.4
MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2007
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Daerah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Propinsi DKI Jakarta. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan kota untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik pemerintah kota dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik pemerintah kota. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah kota yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. a. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah kota untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. b. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah kota sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
6
Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta 2007 mencakup hal-hal berikut ini: •
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2007 sebagai sarana pertanggung jawaban Biro ASP atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2007. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2007
•
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2007 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Biro ASP bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Biro ASP dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
1.5
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro ASP selama tahun 2007. Capaian kinerja (performance results) 2007 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2007 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro ASP Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 dapat diilustrasikan sebagai berikut :
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
7
Bab 1 – Pendahuluan. Menjelaskan secara ringkas profil Biro ASP Provinsi DKI Jakarta dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2007 ini.
Bab 2 – Rencana Stratejik. Menjelaskan muatan rencana stratejik Biro ASP Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2002-2007 dan rencana kinerja untuk tahun 2007.
Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja 2007. Menjelaskan pencapaian kinerja dari Biro ASP Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2007 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut dan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik.
Bab 4 – Capaian Keuangan. Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Biro ASP Provinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan terhadap pencapaian sasaran stratejik untuk tahun 2007.
Bab 5 – Penutup. Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro ASP Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
8
2
RENCANA STRATEJIK
Sebagai sebuah instansi sektor publik, Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2002-2007 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Biro ASP Provinsi DKI Jakarta yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2007 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2007. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.
Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia aparatur (SDM Aparatur), penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur birokrasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial, dan dunia usaha.
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
9
Perencanaan stratejik digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana organisasi berada sekarang, (2) kemana organisasi akan menuju, dan (3) bagaimana Organisasi menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kami
mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi
organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari misi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana organisasi menuju ke sana’ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta untuk tiga tahun kedepan diperlihatkan suatu analisis lingkungan baik internal maupun eksternal melalui Analisis SWOT.
1. Kekuatan (Strength) a. Citra Biro ASP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup baik; b. Sarana kerja yang cukup memadai; c. Kerjasama tim maupun antar bagian cukup solid; d. Kepemimpinan tiap-tiap bagian cukup baik; e. Pengalaman kerja para kepala bagian dan subbagian cukup baik; f. Sarana Diklat dan kesempatan belajar cukup memadai; g. Sarana pelayanan kesehatan karyawan di lingkungan Balaikota cukup memadai. 2. Kelemahan (Weakness) a. Kurang tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kuallifikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan program kegiatan; b. Dukungan dana belum mencukupi; c. Kesempatan untuk promosi jabatan sangat terbatas; d. Motivasi, partisipasi, dedikasi dan etos kerja pegawai kurang mendukung pelaksanaan tugas; LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
10
e. Pengelolaan data belum berdasarkan komputer/masih secara manual; f. Masih ada pegawai yang belum pro-aktif (cenderung menunggu); g. Sistem pengelolaan arsip, pengolahan data kepegawaian belum optimal. 3. Peluang (Opportunity) a. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999; b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; c. Rencana Stratejik (Renstra) Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2002-2007; d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001; e. Keputusan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; f. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aplikasi sistim informasi yang pesat. 4. Ancaman (Threats) a. Era globalisasi, transparansi dan reformasi disegala bidang; b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari aparat pemerintah; c. Munculnya situasi politik yang berubah-ubah yang berpengaruh pada kebijakan pemerintah daerah; d. Belum membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. 5. Strategi a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat; b. Mengikuti dan mencermati perkembangan politik dengan kebijakan Pusat; c. Menyesuaikan
kebijakan
pemerintah
daerah
dengan
kondisi
sosial
masyarakat; d. Mengusahakan, mengembangkan jabatan fungsional dan analisa beban kerja; e. Menyusun sistem komputerisasi pegawai dan informasi; f. Meningkatkan dan memberikan motivasi pegawai;
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
11
2.1
RENCANA STRATEJIK BIRO ASP 2007
Rencana Stratejik yang disusun ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Biro ASP dalam penyelenggaraan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap pelaksanaan. Disamping Renstra yang disusun untuk memacu penyelenggaraan kegiatan akan lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi untuk tahun mendatang bagi manajemen Biro ASP. Rencana Strategi dipandang sebagai : •
Alat
bantu
bagi
manajemen
penyelenggaraan
pembinaan
administrasi
kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan serta pengolahan data; •
Gambaran visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pembinaan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
•
Sarana untuk memacu aparat dalam melakukan kontrol mencapai sasaran yang ditetapkan;
•
Alat kontrol bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya penyampaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang dituangkan dalam dokumen Renstra 2002-2007.
VISI DAN MISI BIRO ASP PROVINSI DKI JAKARTA Propinsi DKI Jakarta yang merupakan kota metropolitan, merupakan tempat yang menarik baik sebagai tempat usaha atau bekerja maupun sebagai tempat tinggal, karena pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan terbuka lapangan usaha mengakibatkan pertumbuhan penduduk meningkat yang resikonya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. VISI
Terwujudnya Pembangunan Fisik Kota Secara Terpadu dan Efisien
Menyikapi Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 –2007 dalam bidang sarana dan prasarana kota yaitu “Mewujudkan kota
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
12
Jakarta yang indah, sehat dan nyaman baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun permukiman”.
MISI 1. 2. 3.
Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Kota Mengumpulkan Data Dalam Rangka Menyiapkan Perumusan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik. Mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Kota Secara Terpadu.
ARAH KEBIJAKAN
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas Biro Administarasi Sarana Perkotaan Propinsi DKI Jakarta berdasarkan kepada 4 (empat) arah kebijakan yang tersebut dalam RENSTRADA Propinsi DKI Jakarta yang meliputi :
1. Merumuskan kebijakan pembangunan fasilitas fisik kota dengan instansi terkait. 2. Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan pembangunan fasilitas fisik
kota. 3. Mengawasi dan memonitor bahan perumusan kebijakan data Adminstrasi Sarana
Perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 4. Menyelenggarakan
koordinasi
dalam
rangka
penyediaan
kebutuhan
pembangunan dan peralatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
13
2.2
TUJUAN/SASARAN STRATEJIK
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diutarakan diatas dijabarkan dalam satu tujuan dan tiga sasaran utama untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun.
Dengan tujuan
tersebut dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dengan mengidentifikasikan dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada. Tujuan dan sasaran stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut : TUJUAN Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. SASARAN 1. Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan
utilitas,
ketatakotaan,
penataan
dan
pengawasan
bangunan,
pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 2. Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
di bidang pekerjaan umum,
penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan
bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan,
pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan
bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan,
pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
14
2.3
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN/SASARAN STRATEJIK
Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran stratejik Biro Administrasi Sarana Perkotaan Propinsi DKI Jakarta terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan. Rencana Strategis Tahun 2002 – 2007 merencanakan pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan, secara rinci dapat dilihat pada formulir
Rencana Stratejik (RS) pada
bagian lampiran laporan ini. Sedangkan rincian kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2007 sebanyak 66 (enam puluh enam) rincian kegiatan dimana rincian lengkapnya dapat dilihat pada formulir Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
Adapun 11 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Prasarana Kota.
2.
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Sarana Kota
3.
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Tata Ruang.
4.
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Kelengkapan Kota
5.
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Bagian Lingkungan Hidup.
6.
Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemantauan dan Evaluasi Belanja Daerah
7.
Penataan Administrasi Ketatausahaan.
8.
Koordinasi dan pengendalian kegiatan Prasarana Kota (Dedicated).
9.
Dedicated Ijo Royo-Royo.
10. Dedicated Pembangunan Rumah Susun 11. Dedicated Pembebasan Tanah BKT.
Kegiatan dan Rincian Kegiatan Biro ASP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
15
KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN
No I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2 3 4 5 6 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Prasarana Kota Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal) Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Sarana Perkotaan Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT Penyusunan data kebutuhan lahan Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Tata Ruang Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara Koordinasi penataan ruang kawasan Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT
3 4 5 6
Koordinasi dan Pengendalian Kelengkapan Kota Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi
V 1 2
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Lingkungan Hidup Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang
IV 1 2
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
16
3 4 5 6 7 VI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang) Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemantauan dan Evaluasi Belanja Daerah Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD Penyusunan Buku Harga Satuan Standar Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi Pemantauan dan pelaporan belanja daerah Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penataan Administrasi Ketatausahaan Penyusunan program tahun 2008 Penyusunan laporan kegiatan berkala Penyusunan LAKIP Tahun 2007 Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai Pengelolaan administrasi barang inventaris Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH Pengadaan Buku Perpustakaan Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007
VIII 1 IX 1
Koordinasi dan pengendalian kegiatan Prasarana Kota (Dedicated) Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) Dedicated Ijo Royo-Royo Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo
X 1
Dedicated Pembangunan Rumah Susun Koordinasi Pembangunan Rumah Susun
XI 1
Dedicated Pembebasan Tanah BKT Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT
66
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Jumlah Rincian Kegiatan
17
2.4
RENCANA KINERJA TAHUN 2007 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 2007, disusun
suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Sasaran stratejik tahun 2007, indikator kinerja dan target kinerja beberapa rincian kegiatan dapat disajikan pada tabel berikut : Sasaran
Indikator
Satuan
Target
1. Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda.
1. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007
Buku
Laporan koordinasi
2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
Buku
Laporan koordinasi
3. Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF
Buku
Laporan pemantauan
4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan
Buku
Laporan koordinasi
5. Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF
Buku
Laporan koordinasi
6. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
Data
Laporan koordinasi
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
18
kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
7. Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
8. Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis
Buku
Laporan koordinasi
9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
10. Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)
Buku
Laporan Koordinasi
11. Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan monitoring
12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT
Buku
Laporan koordinasi
13. Penyusunan data kebutuhan lahan
Buku
Data kebutuhan lahan
14. Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman
Buku
Laporan pengendalian
15. Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)
Buku
Laporan koordinasi
16. Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT
Buku
Laporan koordinasi
17. Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota
Buku
Laporan koordinasi
19
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
18. Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau
Buku
Laporan Koordinasi
19. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota
Buku
Peraturan pelaksanaan teknis
20. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan
Buku
Laporan koordinasi
21. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya
Buku
Laporan koordinasi
22. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas
Buku
Peraturan pelaksanaan teknis
23. Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara
Buku
Laporan Koordinasi
24. Koordinasi penataan ruang kawasan
Buku
Laporan koordinasi
25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT
Buku
Laporan pendataan
26. Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT
Buku
Laporan koordinasi
27. Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama
Buku
Laporan koordinasi
28. Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan Koordinasi
29. Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
30. Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta
Buku
Laporan pendataan
20
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
31. Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
32. Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi
Buku
Laporan koordinasi
33. Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan
Buku
Laporan koordinasi
34. Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat
Buku
Laporan koordinasi
35. Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang)
Buku
Laporan Koordinasi
36. Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya
Buku
Laporan koordinasi
37. Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
38. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal
Buku
Laporan koordinasi
39. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas
Buku
Laporan koordinasi
40. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD
Buku
Harga satuan unit bangunan
41. Penyusunan Buku Harga Satuan Standar
Buku
Harga satuan standar
21
42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Pelayanan
Harga satuan non standar
43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi
Buku
Forum Sosialisasi
44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi
Buku
Data SIUJK
45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata
Pelayanan
Laporan Informasi KN
46. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
Pelayanan
SIUJK
47. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah
Acara
Laporan pemantauan
48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana
Buku
Laporan koordinasi
49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
Buku
Laporan LKPJ
50. Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 20022007
Buku
Laporan Kronologis
51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
Buku
Penghargaan Gubernur
52. Penyusunan program tahun 2008
Buku
Laporan Program 2008
53. Penyusunan laporan kegiatan berkala
Buku
Laporan berkala
54. Penyusunan LAKIP Tahun 2007
Buku
Laporan LAKIP
55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP
Buku
Laporan Adm. Keuangan Biro
56. Pengelolaan administrasi kepegawaian
Buku
Laporan adm. Kepegawaian
22
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai
Buku
Laporan pengembangan SDM
58. Pengelolaan administrasi barang inventaris
Buku
Laporan Adm. Barang Inventaris
59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH
Buku
Buku saku
60. Pengadaan Buku Perpustakaan
Buku
Pustaka
61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012
Buku
Laporan Renstra SKPD
62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007
Buku
Laporan evaluasi
63. Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) (Dedicated)
Buku
Laporan koordinasi
64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo (Dedicated)
Buku
Laporan koordinasi
65. Koordinasi Pembangunan Rumah Susun (Dedicated)
Buku
Laporan koordinasi
66. Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT (Dedicated)
Buku
Laporan koordinasi
23
3 3.1
AKUNTABILITAS KINERJA 2007
METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2007 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam
rangka
mewujudkan
visi
dan
misi
instansi
pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran
atau
penilaian
dalam
proses
penyusunan
kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektif. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan
menyampaikan laporan data kinerja secara reguler mingguan, bulanan, triwulanan dan seterusnya.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode pembandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja kegiatan. Pembandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan untuk input, output, dan outcome. Metode ini merupakan evaluasi internal (self evaluation) atas LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta 24
kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam organisasi serta rencana perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dimasa depan.
Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3.2
ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEJIK 2007
Secara umum, Biro ASP Provinsi DKI Jakarta telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 Sasaran Stratejik dengan 11 Kegiatan yang dikemas dalam 66 rincian kegiatan, terdapat 63 rincian kegiatan yang terlaksana dengan baik walaupun sasaran itu sendiri belum sempurna karena ada beberapa kegiatan di dalamnya terpaksa disesuaikan dengan keterkaitan mekanisme yang berhubungan dengan sistem persetujuan anggaran. Sedangkan 3 rincian kegiatan dibatalkan.
Gambaran capaian sasaran Biro ASP Provinsi DKI Jakarta terkait dengan 66 rincian kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini : INDIKATOR
SAT
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
1. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
SASARAN
1.
Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
25
perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. 2.
3.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda
3. Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF
Buku
Laporan pemantauan
Laporan pemantauan
100%
4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
5. Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntuka n bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
6. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
Data
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
7. Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
8. Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
10. Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)
Buku
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100%
11. Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan monitoring
Laporan monitoring
100%
12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntuka n tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
13. Penyusunan data kebutuhan lahan
Buku
Buku
Data kebutuhan lahan Laporan pengendalian
100%
14. Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman
Data kebutuhan lahan Laporan pengendalian
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
100%
26
15. Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
16. Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
17. Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
18. Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau
Buku
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100%
19. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota
Buku
Peraturan pelaksanaan teknis
Peraturan pelaksanaan teknis
100%
20. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
21. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
22. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas
Buku
Peraturan pelaksanaan teknis
Peraturan pelaksanaan teknis
100%
23. Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara
Buku
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100%
24. Koordinasi penataan ruang kawasan
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT
Buku
Laporan pendataan
Laporan pendataan
100%
26. Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
27. Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
28. Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100%
29. Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
27
30. Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta
Buku
Laporan pendataan
Laporan pendataan
100%
31. Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
32. Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
33. Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
34. Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
35. Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang)
Buku
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100%
36. Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
37. Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta
Buku
Laporan koordinasi
-
0%
38. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
39. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
40. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD
Buku
Harga satuan unit bangunan
Harga satuan unit bangunan
100%
41. Penyusunan Buku Harga Satuan Standar
Buku
Harga satuan standar
Harga satuan standar
100%
Pelayanan
Harga satuan non standar
Harga satuan non standar
100%
42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
28
Unit/Satuan Kerja Buku
Forum Sosialisasi
-
0%
Buku
Data SIUJK
Data SIUJK
100%
45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata
Pelayanan
Laporan Informasi KN
Laporan Informasi KN
100%
46. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
Pelayanan
SIUJK
SIUJK
100%
47. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah
Acara
Laporan pemantauan
Laporan pemantauan
100%
48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
Buku
Laporan LKPJ
Laporan LKPJ
100%
50. Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
Layanan
Laporan Kronologis
Laporan Kronologis
100%
51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
Buku
Penghargaan Gubernur
Penghargaan Gubernur
100%
52. Penyusunan program tahun 2008
Buku
Laporan Program 2008
Laporan Program 2008
100%
53. Penyusunan laporan kegiatan berkala
Buku
Laporan berkala
Laporan berkala
100%
54. Penyusunan LAKIP Tahun 2007
Buku
Laporan LAKIP
Laporan LAKIP
100%
55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP
Buku
Laporan Adm. Keuangan Biro
Laporan Adm. Keuangan Biro
100%
56. Pengelolaan administrasi kepegawaian
Buku
Laporan adm. Kepegawaian
Laporan adm. Kepegawaian
100%
57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai
Buku
Laporan pengembanga n SDM
Laporan pengembanga n SDM
100%
58. Pengelolaan administrasi barang inventaris
Buku
Laporan Adm. Barang Inventaris
Laporan Adm. Barang Inventaris
100%
59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH
Buku
Buku saku
Buku saku
100%
43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi 44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
29
60. Pengadaan Buku Perpustakaan
Buku
Pustaka
Pustaka
100%
61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012
Buku
Laporan Renstra SKPD
Laporan Renstra SKPD
100%
62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 20022007
Buku
Laporan evaluasi
Laporan evaluasi
100%
63. Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) (Dedicated)
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royoroyo (Dedicated)
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
65. Koordinasi Pembangunan Rumah Susun (Dedicated)
Buku
Laporan koordinasi
-
0%
66. Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT (Dedicated)
Buku
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100%
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
30
Sedangkan analisis capaian keberhasilan masing-masing sasaran stratejik tahun 2007 yang dikaitkan dengan capaian indikator kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
%
1. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
3. Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF
Laporan pemantauan
Laporan pemantauan 100
4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
5. Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
6. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
7. Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
8. Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
10. Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100
11. Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta
Laporan monitoring
Laporan monitoring
100
12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
13. Penyusunan data kebutuhan lahan
Data kebutuhan lahan
Data kebutuhan lahan
100
14. Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman
Laporan pengendalian
Laporan pengendalian
100
15. Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan)
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
16. Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
17. Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
18. Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100
19. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota
Peraturan pelaksanaan teknis
Peraturan pelaksanaan teknis
100
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
20. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
31
21. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
22. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas
Peraturan pelaksanaan teknis
Peraturan pelaksanaan teknis
100
23. Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100
24. Koordinasi penataan ruang kawasan
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT
Laporan pendataan
Laporan pendataan
100
26. Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
27. Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
28. Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100
29. Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
30. Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta
Laporan pendataan
Laporan pendataan
100
31. Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
32. Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
33. Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
34. Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
35. Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang)
Laporan Koordinasi
Laporan Koordinasi
100
36. Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
37. Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta
Laporan koordinasi
-
0
38. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
39. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
40. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD
Harga satuan unit bangunan
Harga satuan unit bangunan
100
Harga satuan standar
Harga satuan standar
100
42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja
Harga satuan non standar
Harga satuan non standar
100
43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi
Forum Sosialisasi
-
0
Data SIUJK
Data SIUJK
100
Laporan Informasi KN
Laporan Informasi KN
100
41. Penyusunan Buku Harga Satuan Standar
44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi 45. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
32
46. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
SIUJK
SIUJK
100
47. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah
Laporan pemantauan
Laporan pemantauan
100
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
Laporan LKPJ
Laporan LKPJ
100
Laporan Kronologis
Laporan Kronologis
100
51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 20022007
Penghargaan Gubernur
Penghargaan Gubernur
100
52. Penyusunan program tahun 2008
Laporan Program 2008
Laporan Program 2008
100
53. Penyusunan laporan kegiatan berkala
Laporan berkala
Laporan berkala
100
54. Penyusunan LAKIP Tahun 2007
Laporan LAKIP
Laporan LAKIP
100
55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP
Laporan Adm. Keuangan Biro
Laporan Adm. Keuangan Biro
100
56. Pengelolaan administrasi kepegawaian
Laporan adm. Kepegawaian
Laporan adm. Kepegawaian
100
Laporan pengembangan SDM
Laporan pengembangan SDM
100
Laporan Adm. Barang Inventaris
Laporan Adm. Barang Inventaris
100
Buku saku
Buku saku
100
Pustaka
Pustaka
100
Laporan Renstra SKPD
Laporan Renstra SKPD
100
Laporan evaluasi
Laporan evaluasi
100
63. Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) (Dedicated)
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo (Dedicated)
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
65. Koordinasi Pembangunan Rumah Susun (Dedicated)
Laporan koordinasi
-
0
66. Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT (Dedicated)
Laporan koordinasi
Laporan koordinasi
100
48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana 49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 50. Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007
57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai
58. Pengelolaan administrasi barang inventaris
59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH 60. Pengadaan Buku Perpustakaan 61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007
Rata-rata Nilai Capaian = 94,7 %
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
33
Dari uraian keberhasilan capaian kinerja sasaran diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
No
SASARAN STRATEGIS
1
Pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum, dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung pemda.
2
3
Penyimpanan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum, dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung pemda.
Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum, dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan,perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkunan hidup, serta tata bangunan dan gedung pemda.
PENCAPAIAN TERCAPAI BLM TERCAPAI
V
-
V
-
V
-
ANALISIS KELEMAHAN Selain keberhasilan pada kegiatan yang telah direncanakan, masih terdapat rincian kegiatan yang belum dapat direalisasikan secara optimal, hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan persiapan serta minimnya informasi dan data,
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Peningkatan kinerja Biro ASP Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah telah dicoba untuk meningkatkan koordinasi dan monitoring serta proaktif guna mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat dan lebih banyak dari unit-unit kerja terkait.
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
34
4
AKUNTABILITAS KEUANGAN 2007
Berdasarkan alokasi anggaran Biro ASP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap Rincian Kegiatan sebagai berikut:
N o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uraian Rincian Kegiatan
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Prasarana Kota Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Anggaran (DASK) Rp
Realisasi (SPJ) Rp
Capaian Target %
Ket.
1.558.838.565 166.320.000
166.320.000
100%
166.230.000
166.230.000
100%
135.000.000
135.000.000
100%
152.100.000
152.100.000
100%
180.000.000
180.000.000
100%
135.000.000
135.000.000
100%
121.500.000
121.500.000
100%
180.000.000
178.332.500
99%
132.420.600
132.420.600
100%
190.267.965
190.267.965
100%
35
1 2
3 4
5
6
1
2 3
4
5
6
7 8 9 10
1
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Sarana Perkotaan Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT Penyusunan data kebutuhan lahan Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman Koordinasi dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) Koordinasi pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT
941.780.633
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Tata Ruang Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, orail, Busway dan pengembangan jaringan jalan Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara Koordinasi penataan ruang kawasan Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT
1.468.838.565
Koordinasi dan Pengendalian Kelengkapan Kota Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama
1.340.303.139
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
155.883.780
155.883.780
100%
155.883.780
155.871.185
100%
155.883.780
155.883.685
100%
155.883.780
155.883. 685
100%
155.884.163
155.884.163
100%
162.361.350
162.353.850
100%
180.000.000
180.000.000
100%
118.838.565
118.838.565
100%
108.000.000
108.000.000
100%
162.000.000
162.000.000
100%
144.000.000
144.000.000
100%
99.000.000
99.000.000
100%
180.000.000
180.000.000
100%
153.000.000
153.000.000
100%
171.000.000
171.000.000
100%
153.000.000
153.000.000
100%
180.000.000
100%
180.000.000
36
2
3
4
5 6
1
2
3
4
5
6
7
1
2 3
Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi
288.000.000
288.000.000
100%
305.303.139
305.303.139
100%
180.000.000
180.000.000
100%
180.000.000
180.000.000
100%
207.000.000
207.000.000
100%
189.000.000
189.000.000
100%
162.000.000
162.000.000
100%
225.000.000
225.000.000
100%
162.000.000
161.989.200
100%
191.186.996
0
0%
225.000.000
225.000.000
100%
162.000.000
162.000.000
100%
84.873.600
84.873.600
100%
186.534.450
186.529.450
100%
140.430.600
140.430.600
100%
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Lingkungan Hidup Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir Jakarta(Mangrove dan Terumbu Karang) Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas
1.316.186.996
Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemantauan dan Evaluasi Belanja Daerah Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD Penyusunan Buku Harga Satuan Standar Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja
2.948.996.711
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Dibatalkan
37
4 5 6 7 8 9
10
11
12
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
1
1
Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi Pemantauan dan pelaporan belanja daerah Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana Penyusunan Buku Pidato LKPJAMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 20022007
135.000.000
0
0%
90.000.000
90.000.000
100%
247.500.000
247.500.000
100%
180.000.000
180.000.000
100%
220.925.561
220.825.961
100%
108.000.000
108.000.000
100%
501.857.000
501.857.000
100%
551.937.500
518.797.500
94%
501.938.000
491.480.000
98%
90.000.000 135.000.000
90.000.000 135.000.000
100% 100%
90.000.000 157.500.000
90.000.000 157.500.000
100% 100%
135.000.000
135.000.000
100%
67.500.000
67.500.000
100%
45.000.000
45.000.000
100%
59.400.000
59.400.000
100%
45.000.000 90.000.000
45.000.000 90.000.000
100% 100%
90.000.000
90.000.000
100%
148.500.000
73%
180.000.000
100%
Penataan Administrasi Ketatausahaan Penyusunan program tahun 2008 Penyusunan laporan kegiatan berkala Penyusunan LAKIP Tahun 2007 Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai Pengelolaan administrasi barang inventaris Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH Pengadaan Buku Perpustakaan Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007
1.004.400.000
Koordinasi dan pengendalian kegiatan Prasarana Kota (Dedicated) Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10)
202.500.0003
202.500.000
Dedicated Ijo Royo-Royo
180.000.000
Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo
180.000.000
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Dibatalkan
*)
38
1
1
Dedicated Pembangunan Rumah Susun Koordinasi Pembangunan Rumah Susun
180.000.000
Dedicated Pembebasan Tanah BKT Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT
270.000.000
66
Jumlah Rincian Kegiatan
180.000.000
0
0%
270.000.000
269.995.000
100%
11.411.844.609
10.806.179.378
94,7%
Dibatalkan
Secara keseluruhan organisasi belum dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran, namun demikian untuk pekerjaan, pencapaian paket pada proyek sudah dapat disajikan berdasar capaian sasaran. Hal ini disebabkan sistem keuangan yang digunakan masih belum mengacu pada sistem keuangan yang berbasis kinerja (terutama pekerjaan rutin).
Capaian keuangan sebesar 94,7% disebabkan : -
3 (tiga) rincian kegiatan yang dibatalkan dan anggaran dikembalikan
-
1 (satu) rincian kegiatan koordinasi yang terlaksana dengan baik, tapi anggaran untuk jasa pihak ketiga yang membantu pelaksanaan koordinasi belum terserap*)
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
39
5 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya
PENUTUP
dapat
ditarik
beberapa
kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2007, yakni:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta yang diamanatkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Indikator keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi pemerintahan yang ditetapkan secara keseluruhan mencapai rata-rata 94,7%.
3. Terlihat dari pencapaian sasaran mikro, dari 3 sasaran stratejik yang ditetapkan, seluruhnya terwujud dengan baik.
LAKIP Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
40
LAMPIRAN