Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim Penyusun Khalisah Khalid I Siti Maemunah (CSF/JATAM) I Puspa Dewi (Soliper)
Daftar Isi
Kata Pengantar
Kata Pengantar
ii
Kontributor Mida Novawanty Saragih (KIARA) I Elisha Kartini (SPI) I Betty Nababan (DTE) I Ulfa Hidayati (Kapal Perempuan) I Ade Herlina Haris (Soliper) I Ina Nisrina (Sekretariat CSF) Desain Grafis Dodo
Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim
1
Dokumentasi: Betty Nababan I Rio I Sofyan “Eyanks” I Ferry Latief I JATAM Kaltim I WALHI I KIARA I Rimbawan Muda Indonesia I Kapal Perempuan I Sarekat Petani Indonesia I PIKUL Cetakan Pertama, Januari 2011 Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim Cet. I - Jakarta: CSF, 2011 iv + 36 hal. ; 210 x 140 mm Diterbitkan Oleh: Forum Masyarakat Sipil (CSF) untuk Keadilan Iklim. Jl. Mampang Prapatan VI No.67 Jakarta Selatan 021-7990139 Email :
[email protected]
Januari, 2011
Perempuan dan Jejak Perubahan Iklim
Perempuan Bertahan Hidup
5
11
Perubahan Iklim, Melanggengkan Ketidakadilan
H
E
Human Security
Ecological Debt
L
P
Land Rights
Production Consumption
15
HELP
Keadilan Iklim yang Berkeadilan Gender 23
Kertas Posisi : Tak ada Keadilan Iklim tanpa Keadilan Gender 29
Bacaan Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim ini tak lahir begitu saja.
lembaga donor juga Organisasi Non Pemerintah yang bekerja pada isu-isu yang lebih luas.
Ini lahir dari kesadaran anggota kelompok Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Iklim. Kami, terus mendorong pinsipprinsip Keadilan iklim yang berkeadilan Gender. Sebab kami meyakini, perempuan mengalami ketidakadilan berganda karena dampak dan penanganan perubahan iklim. Oleh karenanya, perubahan iklim tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang netral gender.
Jadi, meskipun diterbitkan oleh CSF, bacaan “ Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim” ini lahir dari partisipasi dan konstribusi banyak pihak, beragam latar. Diharapkan bahan ini akan menjadi dokumen hidup, yang bisa dikomentari dilengkapi, atau kelak diperbaharui.
Proses pembuatan bacaan ini butuh waktu panjang, sebelum sampai ke publik. Ada dua kali Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan guna menjaring masukan. Pertama, pertemuan dengan kelompok Organisasi Non Pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap isu lingkungan dan keadilan Gender pada 30 November 2010. Pertemuan tersebut menghasilkan masukan untuk draft awal bacaan ini. Selanjutnya, draft diperkaya oleh hasil FGD kedua bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada 13 Januari 2011 di kantor KPPPA. Peserta kali ini beragam, ada 27 lembaga, mulai instansi pemerintah, media, organisasi masyarakat,
Bacaan ini terdiri dari dua bagian, lembar fakta dan kertas posisi. Terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat. Semoga dokumen ini berguna mendorong keadilan iklim yang berkeadilan gender.
Salam Keadilan Iklim , Koordinator Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim/CSF Giorgio Budi Indarto
Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim Kehidupan perempuan makin sulit, seperti yang dialami perempuan nelayan di pesisir Indramayu Jawa Barat. Ketika banjir terjadi, tidak pernah ada bantuan yang diberikan oleh negara kepada warga.
Fakta
01
Perempuan mengalami ketidakadilan berganda karena penyebab, dampak dan penanganan perubahan iklim.
Tak hanyaIndramayu, dalam10tahunterakhir, berbagai krisis dan bencana terus terjadi di Indonesia. Sebagian besar disebabkan kegagalan global pembangunan yang menggerus kekayaan alam dan mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, krisis bertambah dalam, termasuk meningkatnya ancaman bencana, seperti kekeringan, banjir, perubahan cuaca ekstrim, gagal panen, meningkatnya hama tanaman, penyakit, datang silih berganti di berbagai wilayah1.
Dampak perubahan iklim yang begitu cepat terjadi. Di hadapi warga tanpa Informasi yang mencukupi, kemampuan bertahan hidup yang lemah, khususnya perempuan, serta lemahnya prioritas penanganan oleh negara. Celakanya, di tengah krisis yang terus menghimpit, ancaman lain justru datang dari sistem dan praktek politik saat ini. Otonomi daerah yang bercita-cita mendekatkan akses dan kontrol rakyat terhadap sumber daya alamnya, justru mempersempit ruang hidup perempuan. Pemerintah Daerah berlomba mengeluarkan kebijakan obral kekayaan alamnya dalam bentuk ijin usaha dan Peraturan Daerah (Perda).
2
3 Di Kalimantan Timur saja, hingga 2010, pemerintah mengeluarka 1212 ijin konsesi tambang.2 Belum lagi perkebunan besar kelapa sawit. Hingga 2009, dikeluarkan 303 ijin, mencapai luasan 3,65 juta hektar3. Semangat mengobral sumber daya alam di daerah, ternyata sejalan dengan Pusat. Departemen Pertanian mengeluarkan izin kepemilikan areal perkebunan kelapa sawit swasta dalam satu kabupaten atau provinsi hingga 100 ribu hektare (ha)4. Perda-Perda tersebut tak hanya membatasi perempuan mengakses dan mengontrol sumber daya alamnya. Juga diskriminatif terhadap perempuan, seperti Perda-Perda Syariat dan kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik, termasuk menjadi pemimpin. Seorang camat perempuan di Bireun Nanggroe Aceh Darussalam terancam diberhentikan karena desakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang menafsirkan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.5 Otonomi daerah dan pembangunan demokratisasi yang berjalan saat ini, belum menyentuh agenda keselamatan dan kesejahteraan khususnya perempuan. Sayangnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai bagian dari pemerintah
yang berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi perempuan dan anak di Indonesia, justru tak memiliki kekuatan politik signifikan untuk campur tangan. Mereka mengakui belum memiliki agenda keselamatan dan kesejahteraan perempuan, khususnya yang terancam dampak perubahan iklim6. Di instansi pemerintah lainnya, isu perubahan iklim dan keadilan gender juga belum secara serius ditangani oleh instansi pemerintah melalui kebijakannya. Banyak kebijakan tidak sinkron. satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. Padahal perubahan iklim dan keadilan gender sudah menjadi isu besar dan cross-cutting isu yang harusnya sudah menjadi perhatian berbagai instansi pemerintah untuk menangani dampak perubahan iklim, berkait dengan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya.7 Padahal, perubahan iklim kini bukan lagi wacana. Ia telah berdampak terhadap hilangnya sumber-sumber kehidupan perempuan, seperti akses terhadap air bersih yang semakin berkurang, akses terhadap lingkungan yang sehat, semakin berkurang akibat pencemaran udara maupun air. Itulah sebabnya, kondisi kegentingan yang dihadapi perempuan akibat dari kegagalan model global pembangunan dan perubahan iklim bukan persoalan biasa saja.
Seorang camat perempuan di Bireun Nanggroe Aceh Darussalam terancam diberhentikan karena desakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang menafsirkan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Otonomi daerah dan pembangunan demokratisasi yang berjalan saat ini, sama sekali tidak berurusan dengan agenda keselamatan dan kesejahteraan khususnya perempuan.
Perempuan & Jejak Perubahan Iklim
Fakta
02
Perubahan iklim tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang netral gender.
Pada 2001, IPCC8 atau panel ahli tentang perubahan iklim menyebut dampak perubahan iklim berbeda di setiap wilayah, generasi, usia, kelas, pendapatan, pekerjaan dan jenis kelamin. Perempuan mengalami pengalaman yang berbeda dari laki-laki, karena terkait dengan posisi, relasi dan peran gender yang selama ini dilekatkan kepada perempuan.
lebih besar dari pada laki-laki. Ketika hak perempuan tidak dilindungi, maka jumlah korban perempuan akan lebih besar dari pada laki-laki. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang menjunjung persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, jumlah korbannya sama. Karena itulah, perubahan iklim tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang netral gender9.
Artinya, perubahan iklim memberikan dampak lebih berat terhadap perempuan-perempuan dari kelompok sosial atau kelas paling rendah. Mereka memiliki sumberdaya lebih terbatas untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai krisis.
Thoraya Ahmed Obaid, Direktur Eksekutif UNFPA10 menyatakan "Perempuan di negara-negara miskin termasuk yang paling terpukul akibat perubahan iklim. Perempuan menanggung beban yang tidak proporsional karena perubahan iklim. Seperti mengatasi masalah mayoritas 1,5 miliar orang di dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1 per
Pada setiap bencana, baik karena dampak perubahan iklim atau tidak, ternyata menelan korban perempuan
6
7 hari.11 Sementara 64,23 persen dari 31,02 juta penduduk miskin berada di daerah pedesaan, dan sebagian besar mereka bekerja di sektor Pertanian.12 Serikat Petani Indonesia menyebut 70-80 persen pekerja di sektor pertanian adalah perempuan.
Celakanya, masyarakat pesisir juga menghadapi meningkatnya intensitas banjir rob, juga kegaraman air payau. Bencana rob di desa Ilir kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sudah berlangsung sejak 1984, telah menenggelamkan sawah. Banjir yang setahun sekali datang ini, kini berlipat tiga, bahkan telah masuk ke wilayah permukiman.
Meutia Hatta Swasono, saat menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mengatakan, perubahan iklim berdampak lebih parah pada perempuan karena berbagai peran yang kerap kali distereotipkan untuk perempuan di dalam keluarga. Lebih jauh, Meutia Hatta menyatakan “perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengumpulkan air dan bahan bakar serta menyediakan pangan untuk keluarga mereka.13
Petani perempuan menghadapi kondisi makin sulit. Serikat Petani Indonesia mencatat, pada 2006, total areal pertanian di Indonesia yang terkena dampak banjir mencapai 66,400 hektar. Antara Oktober - Desember 2007 saja, banjir telah menyebabkan 6,676 hektar lahan pertanian gagal panen. Ini kerap terjadi di musim hujan.
Di Indonesia, bagi perempuan di pedesaan dan yang sangat bergantung hidupnya dari alam, perubahan iklim menyebabkan meningkatnya curah waktu terhadap beban pekerjaan domestik akibat hilangnya sumber air bersih. Ini dialami perempuan di wilayah pesisir Teluk Jakarta yang terkena banjir rob.14 Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut perempuan yang tinggal di pesisir utara Jakarta melakukan pekerjaan tidak kurang dari 17 jam setiap harinya.15
Berdasar proyeksi peningkatan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global di pulau Jawa, jika terjadi tambahan peningkatan sebesar 0,5 meter, diproyeksikan sebanyak 113 ribu hektar sawah akan hilang. Jika naik sebesar satu meter, sebanyak 146,5 ribu hektar sawah di pulau Jawa akan tenggelam.16 Kondisi tersebut akan mempengaruhi penurunan hasil pertanian atau produksi pangan padi antara 20-27 persen, jagung 13 persen, kedelai 12 persen dan tebu sekitar 7 persen pada 2050. Sementara pada kemarau, suhu menjadi terlalu panas. Kekeringan menyebabkan petani di desa Ilir Indramayu bisa panen hanya satu kali setahun. Ini berlangsung sejak enam tahun lalu. Hanya 3 ton setiap
" Perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengumpulkan air dan bahan bakar serta menyediakan pangan untuk keluarga mereka " ____ Meutia Hatta Swasono
8
9 kali panen, jika dijual hasilnya sekitar Rp 6 juta/ton. Penurunan jumlah panen dan penghasilan petani akibat kekeringan, berdampak lebih besar terhadap buruh tani yang kebanyakan perempuan. Upah mereka hanya Rp. 28 ribu per hari. Jika bekerja selama 25 hari, upah yang diterima Rp. 700 ribu satu kali panen. Padahal itulah sumber pendapatan utama keluarga, selain suami yang berpenghasilan maksimal Rp. 500 ribu setiap bulannya.17 Kegagalan panen berlarut-larut akan berkontribusi terhadap memburuknya krisis pangan dan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, yang masih jauh dari pencapaian program Milenium Develompment Goal's. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan 19 provinsi yang mempunyai prevalensi gizi kurang dan gizi buruk diatas prevalensi nasional sebesar 18,4%18.
Di sektor kelautan dan perikanan, setelah dilanda berbagai upaya pengrusakan di wilayah pesisir, perubahan cuaca ekstrim membuat banyak nelayan tidak dapat melaut. Hasil budidaya dan penangkapan ikan menurun. Sebelumnya, jumlah hari mereka melaut adalah 240 - 300 hari setahunnya, kini hanya 160 - 180 hari. Akibatnya pendapatan nelayan tradisional pun berkurang hingga berkisar 50 hingga 70 persen.19 Artinya, pendapatan keluarga nelayan, berkurang. Dan biasanya, perempuanlah penebus kekurangan itu. Belum lagi, pada beberapa tempat, tanda-tanda alam yang biasanya digunakan nelayan menentukan musim panen. Kini tak bisa menjadi pemandu lagi. Di pesisir Indramayu, dulunya masyarakat mengetahui pancaroba dari tandatanda alam. Sampai 2003, nelayan masih bisa memperkirakan angin barat dan timur. Musim barat datang ditandai tangkapan Rajungan dan Sotong yang melimpah. Tapi, tiga tahun belakangan, sejak 2005, masyarakat tidak lagi bisa memperkirakan perubahan cuaca tersebut.20
“Perubahan cuaca ekstrim membuat banyak nelayan tidak dapat melaut. Hasil budidaya dan penangkapan ikan menurun. Dan biasanya, perempuanlah penebus kekurangan itu ”
Perempuan Bertahan Hidup Untuk menutupi biaya hidup keluarganya, perempuan terpaksa bekerja lebih keras. Itu yang dilakukan perempuan nelayan dan istri nelayan di pesisir Jakarta utara, mereka menjadi buruh pengupas kerang dan pengeringan ikan. Bahkan mereka bekerja lebih dari satu pekerjaan seharinya.
Fakta
03
Dampak perubahan iklim yang makin cepat adalah kabar buruk, khususnya buat perempuan. Sebab, tak banyak pilihan yang tersedia, apalagi program-program yang disediakan pemerintah.
Semua kegiatan ekonomi dan domestik yang dilakukan bergantung pada alam dan cuaca, baik laut dan di daratan mengalami hantaman. Penanggalan musim tanam, waktu panen, mencari hasil laut, keberhasilan dan kegagalan produksi semua tergantung pada cuaca dan musim. ”Perubahan iklim mengakibatkan produksi tanaman sayuran saya menurun karena curah hujan dan panas susah diperkirakan, sehingga sekarang saya sulit memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan anak saya”, Daeng Bao, Perempuan Petani di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.21
Di pulau Timor, bila terjadi kegagalan tanam, perempuan lebih dulu menderita karena struktur sosial di sana mendahulukan laki-laki dalam mengkonsumsi pangan. Padahal peran perempuan begitu besar. Mereka mengatur jagung untuk konsumsi keluarga, memilih benih, mengeluarkan benih dan bahkan memutuskan menambah luas area tanam22. Peran perempuan yang makin berat ini berkait dengan peran dan posisi gender yang selama ini melekat dalam dirinya. Khususnya perempuan pedesaan yang mengandalkan hidupnya dari alam. Selama ini, perempuan menjalankan fungsi mengumpulkan makanan (food gathering) untuk keluarganya. Di Kasepuhan, perempuan yang menyimpan bibit padi di lumbung dekat rumah. Di Molo, pengelola rumah bulat atau lopo adalah perempuan.23 Rumah bulat selain berfungsi sebagai dapur, juga tempat menyimpan hasil panen. Lopo merupakan simbol ketahanan ekonomi dan pangan di Molo.
12
13 Di Sulawesi Selatan, perempuan petani mengalihkan pola tanam dari palawija ke umbi-umbian, ubi kayu, ubi jalar, pisang. Selain itu, Jika curah hujan tinggi, tanaman jangka pendek, sayur-sayuran ditutup dengan plastik untuk menahan kelembaban
Konsep lumbung di masyarakat Lombok, bahkan menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan. Konsep yang memilah antara padi untuk konsumsi, padi sebagai bibit, padi yang harus dikonservasi, kepentingan ritual dan spiritual, pun untuk kegiatan pendidikan. Perempuan dan lumbung padi tak bisa dipisahkan. Umpak atau tempat pijakan tiang-tiang pada bangunan lumbung disimbolkan sebagai telapak kaki ibu. Artinya, perempuan sebagai penyangga sekaligus memiliki hak kelola atas padi dalam lumbung itu.24
Dan peran-peran di atas merupakan pengalaman perempuan luar biasa dalam menjamin kelangsungan hidup pangan keluarga dan komunitasnya, termasuk menjalankan dan meneruskan nilai-nilai adat setempat. Menjaga sumber-sumber kehidupan seperti keberadaan mata air, tersedianya pangan yang cukup, obat-obatan, menentukan benih tanaman merupakan sebagian tanggung jawab yang diemban perempuan adat. Itulah sebabnya, meski perempuan menjadi pihak paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Tapi dalam setiap komunitasnya, biasanya perempuan memiliki berbagai inisiatif dan strategi untuk dapat bertahan hidup dan merespon setiap krisis. Bagi masyarakat pesisir, cara paling mudah untuk bertahan hidup ketika penghasilan suami menurun adalah mencari utangan dan menggadaikan barang ke Bakul, warung atau rentenir. Di Morodemak Jawa tengah, perempuan yang bertugas mencari utangan tersebut. Siasat bertahan hidup keluarga nelayan adalah menikahkan anak gadisnya di usia dini, supaya tanggung jawab mengurusnya beralih pada suaminya.25 Itu jelas cara-cara yang mengorbankan perempuan.
Di Sulawesi Selatan lain lagi, perempuan petani mengalihkan pola tanam dari palawija ke umbiumbian, ubi kayu, ubi jalar dan pisang. Selain itu, Jika curah hujan tinggi, tanaman jangka pendek, sayursayuran ditutup dengan plastik untuk menahan kelembaban.26 Sementara perempuan adat Dayak Hibun Kalimantan Barat, untuk bisa terus bertahan di tengah krisis, mereka menggunakan energi alternatif keluarga menggunakan buah sawit sebagai kayu bakar, juga dan melakukan penanaman kembali pohon keras atau buah-buah hutan di kebun-kebun dan sekitar rumah. 27 Sayangnya, berbagai inisiatif tersebut belum diakui dan mendapatkan dukungan penuh dari negara. Apalagi saat negara absen menangani krisis iklim, maka perempuan menjadi korban ketidakadilan berganda. Siasat yang banyak dilakukan perempuan untuk bertahan hidup adalah migrasi ke luar, baik sebagai buruh migran ke luar negeri maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Beberapa daerah yang dikenali sebagai “lumbung pangan“, macam Indramayu, Cianjur, Karawang dan Mataram ternyata menjadi
pengirim buruh migrant terbesar. Indramayu misalnya, memasok hingga 90 ribu orang TKI, tiga perempatnya perempuan. Kini sumber-sumber pangan melimpah itu, tidak bisa lagi menjadi sandaran hidup warga. Pilihan yang tersedia, menjadi pekerja rumah tangga (PRT) atau buruh pabrik dan buruh informal. Mereka sangat rentan terhadap pelecehan seksual, perkosaan, upah tidak dibayar atau upah dibawah standar, kekerasan verbal dan fisik dan lainnya. Solidaritas Perempuan mencatat, sepanjang 2005 hingga 2009, pelanggaran yang dialami buruh migran perempuan mencakup kontrak kerja, pelanggaran hak atas kesehatan dan keselamatan kerja, kekerasan– baik fisik, psikologis, dan seksual, diskriminasi jenis kelamin dan negara asal, penangkapan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan perdagangan manusia (Trafficking).28
Perubahan Iklim, Melanggengkan Ketidakadilan Beban kerja berlipat, kekerasan, diskriminasi, stereotyping, dan marginalisasi menjadi situasi sehari-hari yang harus dihadapi perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini mengakibatkan perempuan pada posisi semakin lemah dalam keluarga, apalagi dalam pengambilan keputusan publik.
Fakta
04
Saat Negara absen menangani krisis akibat dampak perubahan iklim, maka perempuan menjadi korban ketidakadilan berganda.
Celakanya, krisis yang dialami perempuan dan langkah pemerintah menjawab perubahan iklim, bagai berminyak air. Tak nyambung. Salah satu jawaban dalam kerangka mitigasi adalah mekanisme REDD29. Padahal REDD berpeluang besar merampas kontrol perempuan adat terhadap kepemilikan tanahnya. REDD tidak menempatkan hak perempuan adat untuk dilibatkan secara penuh, bukan hanya hak mendapat informasi, tetapi juga hak untuk menentukan nasib sendiri (hak veto). Seperti yang disampaikan Ketua Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro, Rukmini Paata Toheke, 40 tahun. “Hampir di banyak tempat perempuan adat itu kurang dilibatkan dalam musyawarah dan pengembangan kapasitas30”.
16
17
18
19 Perempuan akan kehilangan hak-hak tradisionalnya dalam mengelola tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Bagi masyarakat yang memperoleh kehidupannya dari tanah, maka tanah tidaklah semata-mata sebuah kepemilikan jasmani yang ada di ruang Cartesian. Bagi mereka, tanah adalah sumber segalagalanya. Tanah dan masyarakat, bumi dan rakyatnya adalah interkoneksi yang intim.31 Sayangnya, semua pembahasan terkait dengan adaptasi dan mitigasi direduksi menjadi satu muara, dukungan pendanaan. Hal-hal lain, termasuk inisiatif warga negara, seolah menjadi tak penting. Pemerintah menyebutkan kebutuhan dana mitigasi mencapai 38 billion, sementara total dana untuk adaptasi hanya 3.8 billion32. Tapi anehnya, kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar yang meningkatkan emisi karbon dan melahirkan krisis di kampung, justru didorong penuh33 oleh pemerintah. Diantaranya, pengerukan batubara dan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit skala besar. Padahal sepertiga dari GRK global dihasilkan pembakaran batubara di berbagai pembangkit yang tersebar di seluruh dunia.34 Wetland Internasional dalam laporannya menyebut Indonesia penghasil emisi terbesar ketiga di dunia, khususnya dari pelepasan lahan gambut untuk perkebunan sawit.35 Padahal, tambang dan Perkebunan sawit skala besar sejak lama berkontribusi terhadap lahirnya krisis dan pemiskinan warga di sekitarnya. Mereka rakus air
dan berpotensi mencemari air dalam daur produksinya. Dan air sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan. Sehari-harinya, dalam menjalankan peran-perannya, perempuan banyak berhubungan dengan air. Khususnya untuk peran domestiknya dalam keluarga dan sebagai penentu utama kesehatan reproduksinya. Perserikatan Bangsa Bangsa, 2006, menyebutkan perempuan di seluruh dunia menghabiskan 40 Milliar jam waktunya untuk mencari air. Sementara laporan pencapaian MDG’s 2010 disebutkan, hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi yang layak Di Paser Kalimantan Timur, air sungai tercemar akibat beroperasinya tambang batubara milik PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur mengakibatkan perempuan harus menempuh perjalanan keluar dari desa untuk mendapatkan air untuk kebutuhan memasak, mencuci dan kebutuhan dasar keluarganya, hampir semuanya dilakukan perempuan.
Air sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan. Sehariharinya, dalam menjalankan peranperannya, perempuan banyak berhubungan dengan air.
20
21 Krisis air juga mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan di sekitar wilayah yang tercemar oleh limbah tambang. Masalah sosial dan kesehatan juga datang bersama masuknya industri tambang. Salah satunya lewat menjamurnya lokalisasi prostitusi dan tempat hiburan malam di sekitar wilayah tambang. Di Kutai Barat tahun 2009, tercatat penderita penyakit kelamin GO atau Gonorhoe di puskesmas setempat sebanyak 39 warga yang mayoritas dari kelompok usia produktif. Angka ini bisa naik berkali lipat, karena jarang yang melapor ke puskesmas. 36 Dalam kurun 10 tahun terakhir setidaknya, negara belum memberi tanggapan signifikan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Baik krisis akibat kegagalan global pembangunan, juga perubahan iklim. Mereka lebih sibuk, membuat proyek-proyek baru yang mendorong eksploitasi sumber daya alam lebih massif. Padahal perubahan iklim bukanlah sebuah krisis baru, melainkan akumulasi dari model pembangunan dunia yang salah selama ini, dan pemerintah tidak mau menjadikan krisis ini sebagai sebuah momentum untuk merubah sistem ekonomi dan pembangunannya. Kondisi inilah yang mengakibatkan perempuan terus menerus mengalami ketidakadilan.
Penanganan dampak perubahan iklim kini, belum dijadikan momentum untuk mengurangi dan menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan.
H
E
Human Security
Ecological Debt
L
P
Land Rights
Production Consumption
Fakta
05
Keadilan Iklim yang Berkeadilan Gender
HELP
Keadilan Iklim belum diadopsi oleh negara
Forum Masyarakat Sipil (CSF) untuk keadilan iklim mengusung keadilan iklim dalam menjawab masalah-masalah akibat perubahan iklim. CSF mengajukan empat prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan dampak perubahan iklim. Prinsip tersebut adalah Keselamatan manusia (Human security), Utang ekologis (Ecological debt), Hak atas lahan (Land rights) dan Produksi-Konsumsi, disingkat HELP. Prinsip ini belum menjadi prinsip yang diadopsi oleh Negara. Keselamatan Manusia meliputi kebebasan, pemenuhan terhadap keamanan dan Hak Asasi Manusia. Hal itu termasuk hak atas keamanan pangan, mata pencaharian, ekonomi, sosial dan budaya, kesehatan, lingkungan, dan politik bagi laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan.
sumber daya (resources) yang tidak adil baik secara ekonomi dan politik , yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pencaplokan ruang hidup menjadi tempat pembuangan limbah. Dalam kontek Indonesia, utang ekologis bisa berdimensi antar pulau, ataupun antar Negara. Salah satu aspek utang ekologis adalah utang iklim.
Utang Ekologis merupakan utang akumulasi oleh
Hak atas Lahan merupakan Hak yang menyangkut
24
25
maupun daratan (akses dan kontrol), juga konsepsi tenurial yang lebih luas, mencakup budaya dan kehidupan masyarakat. Produksi - Konsumsi merupakan prinsip yang mengedepankanpolapembangunanyangadil,mandiri dan berkelanjutan serta menjamin keselamatan lakilaki, perempuan serta kelompok rentan dari pola kapitalistik, penggunaan teknologi kotor, berisiko dan berskala besar. CSF memandang prinsip-prinsip Keadilan iklim di atas harus mengedepankan keadilan gender. Prespektif
Hak Asasi Manusia37, khususnya penegakan terhadap Hak Asasi Manusia perempuan dengan prinsip non diskriminiatif, pemenuhan dan kewajiban negara38 serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat39. Hal itu guna memastikan esensi hidup perempuan tidak boleh berkurang, atau dikurangi sedikitpun dengan alasan apapun, termasuk karena perubahan iklim. Sayangnya, sampai saat ini, banyak perempuan tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi, karena tidak adanya informasi yang cukup terkait berbagai situasi yang mengancam kehidupan mereka.
Padahal semua perangkat kebijakan di atas mewajibkan negara bertanggung jawab menyediakannya. Prinsip HELP dalam penanganan dampak perubahan iklim yang berkeadilan gender merujuk Deklarasi HAM dan CEDAW merekomendasikan perlunya segera melakukan pencegahan risiko perubahan iklim dan bencana yang peka gender, sensitif terhadap sistem pengetahuan adat dan menghormati Hak Asasi Manusia. Mandat tersebut secara tegas tercantum dalam pasal-pasal yang menjamin hak-hak perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan40, pekerjaan41, pendidikan42, berserikat dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan43.
Sementara hak-hak khusus perempuan perdesaan yang meliputi hak-hak berpartisipasi dalam pembangunan di semua tingkatan44, termasuk hak atas fasilitas pemenuhan kesehatan, air, perumahan dan sanitasi yang memadai. Juga jaminan untuk berproduksi, termasuk hak memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada reformasi lahan (land reform) dan urusan pertanahan45. Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat secara khusus memberikan perhatian kepada jaminan hakhak dasar dan kebutuhan khusus perempuan adat.
26
27
Dari 46 pasal dalam deklarasi ini, sedikitnya ada 11 pasal46 yang secara khusus memberikan jaminan yang berkait dengan hak-hak perempuan. Hak-hak yang dijamin tersebut diantaranya hak mendapat rasa bebas, damai dan aman, jaminan dari diskriminasi dan kekerasan, jaminan ekspresi budaya, hak pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan khusus, kesehatan, partisipasi dan Free and Prior Inform Consent (FPIC), akses finansial dan teknikal asisten, keadilan antara laki-laki dan perempuan, hak mempertahankan dan memperkuat relasi tradisional dan spiritual dengan urusan kepemilikan lahan, perairan, wilayah dan sumber daya lain, akses dan kontrol terhadap lahan.
Sudah menjadi keharusan semua pihak, baik negara maupun UNFCCC memastikan penanganan dampak perubahan iklim mampu menjawab akar persoalan yang dihadapi perempuan. Termasuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan terhadap sumber-sumber kehidupannya. Selama ini, pembahasan perubahan iklim masih jauh dari kebutuhan dan kepentingan perempuan, yang bahkan berbeda antar satu perempuan dengan perempuan lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh aspek geopolitik, geokultural dan aspek-aspek lainnya dalam masyarakat.
Di Aceh misalnya, terjadi pada program REDD yang dipromosikan pemerintah pusat dan provinsi lewat proyek percontohan kawasan Ulu Masen yang luasnya sekitar 750 ribu ha. Lemahnya posisi tawar perempuan di sana, makin terpuruk karena proyek penanagnan perubahan iklim ini. Meski di sana, diakui laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas tanah, namun pada prakteknya berbeda. Lelaki memiliki kuasa lebih terhadap hak kepemilikan tanah. Surat-surat tanah harus atas nama laki-laki, demikian pula keterlibatan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan terkait proyek ini, sangat didominasi lakilaki. Akibatnya, perempuan cenderung ditinggalkan47.
Perempuan belum memahami apa dan bagaimana risiko REDD. Hal seperti ini mestinya tak boleh terjadi. HELP yang adil gender mendesak agar keselamatan manusia, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang memiliki kebutuhan khusus terkait peran-peran mereka diakui dan dilindungi. Dengen begitu, perubahan iklim dapat dijadikan momentum mengurangi dan menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan. Mulai dari lingkup keluarga, hingga tingkat Negara.
Kertas Posisi
Tak ada Keadilan Iklim, Tanpa Keadilan Gender Berbagai pihak, mulai kelompok masyarakat sipil hingga lembaga pemerintahan mengetahui dampak perubahan iklim nyata dirasakan masyarakat laki-laki dan perempuan di berbagai sektor seperti kesehatan, sosial, pertanian dan kelautan. Baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun masyarakat adat. Saat Negara absen menangani krisis akibat dampak perubahan iklim, yaitu kegagalan model pembangunan global yang dianut kini. Maka, dampak perubahan iklim dan penanganannya akan menjadi pintu ketidakadilan berganda yang dialami warga negara, khususnya perempuan. Hingga saat ini, banyak informasi terkait dengan penyebab, dampak dan solusi perubahan iklim belum diperoleh oleh masyarakat, khususnya perempuan,
salah satu pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Meski begitu banyak peran dan inisiatif yang telah dilakukan perempuan dan komunitasnya, yang bertahan hidup dari berbagai krisis dan dampak perubahan iklim. Krisis dampak perubahan iklim justru disamarkan Pemerintah, dengan model penanganan yang menyederhanakan masalah, macam gerakan penanaman sejuta pohon. Menutup fakta-fakta jutaan,
bahkan milyaran pohon hutan, ladang dan kebunkebun warga hilang bersama pembukaan hutan-hutan untuk kebun sawit skala besar dan pertambangan. Pemerintah kini, bukannya berdiri di depan, mempimpin warga menghadapi krisis karena dampak perubahan iklim. Tapi justru menggunakan isu perubahan iklim menjadi komoditas baru untuk menangguk untung dan meningkatkan citra. Tak mau meningalkan cara-cara lama, yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi makro. Penanganan dampak perubahan iklim kini, belum dijadikan momentum untuk mengurangi dan menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan.
Mulai lingkup keluarga, hingga tingkat Negara. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), institusi negara yang dimandatkan secara khusus untuk mengarusutamakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, hingga kini belum memiliki kebijakan dan strategi jelas untuk mengarusutamakan keadilan gender dalam penanganan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim makin terasa, krisis tak bisa dihindari,warga negara tak bisa menunggu,perempuan tak bisa menunggu. Dalam menangani perubahan iklim, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim mendesak negara mewujudkan keadilan iklim yang berkeadilan gender.
Dalam menangani dampak perubahan iklim, Negara mestinya mengakui perempuan mengalami dampak yang berbeda dari laki-laki. Hal ini karena peran, relasi dan posisi, kelas yang berbeda sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak terhadap masalah, kebutuhan dan kepentingan spesifik perempuan dan kelompok rentan lainnya Juga mengakui bahwa perempuan memiliki peranan, pengetahuan dan pengalaman penting untuk merancang dan menerapkan solusi perubahan iklim. Oleh karenanya kebijakan negara harus memastikan keterlibatan perempuan secara aktif, serta memastikan pemenuhan terhadap inisiatif-inisiatif yang dibangun perempuan dan komunitasnya secara berdaulat.
Salah satu upaya mendesak dilakukan adalah merevisi kebijakan-kebijakan negara yang memperparah krisis dan dampak perubahan iklim. Baik kebijakan sektoral SDA maupun kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti peraturan-peraturan daerah syariat dan Perda yang mengkriminalisasi perempuan, menjauhkan mereka dari akses dan kontrol terhadap sumbersumber ekonomi. Serta Menyegerakan penghentian program dan proyek-proyek yang mengatasnamakan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, tapi justru menyingkirkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber kehidupannya, meningkatkan risiko dan jebakan terhadap utang baru.
Catatan Kaki 1.
2.
Bencana terjadi mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Papua. JATAM, JATAM KALTIM, WALHI KALSEL, Mautnya Batubara Pengerukan Batubara & Generasi Suram Kalimantan, 2009.
3.
Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, 2010
4.
Swasta diizinkan miliki kebun sawit hingga 100 Ribu Hektar, http://www.kapanlagi.com/h/old/0000161235. html
5.
http://okefarid.wordpress.com/2010/10/15/tak-adalarangan-perempuan-memimpin/
6.
Workshop Perempuan dan Perubahan Iklim, WALHI, 2010. Dalam workshop tersebut, KPPPA menyatakan bahwa Kementerian ini belum memiliki agenda terkait dengan perubahan iklim, karena isu lingkungan dan sumber daya alam juga masih menjadi isu yang baru di kementerian ini.
7.
8.
Temuan dalam FGD “ Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim” , tanggal 13 Januari 2011 di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau “ Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim”adalah suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB, World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis/ ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan[1]. Panel ini terbuka untuk semua anggota WMO dan UNEP. Perbandingannya 4:1. Hasil analisis London School of Economics (LSE) terhadap bencana yang terjadi pada 141 negara membuktikan bahwa perbedaan jumlah korban akibat bencana alam berkait erat dengan hak ekonomi dan sosial perempuan.DTE Newsletter, No.79, November 2008. Sumber Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana
10. United Nation Populatin Fund (UNFPA) merupakan organisasi PBB yang mengurus masalah dana kependudukan di dunia.
11. Laporan PBB tunjukkan perempuan memainkan peran utama dalam upaya mangatasi perubahan iklim, http://www.unic jakarta.org/Laporan%20PBB%20 tunjukkan%20perempuan%20memainkan%20 peran%20utama%20dalam%20upaya%20 memerangi%20perubahan%20iklim.html 12. Sekitar 64,65 persen, 2009. Data pada Maret 2010, Badan Pusat Statistik, 2010, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010, Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010.
18. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2007 19. Riza Damanik, Kerusakan Ekosistem Laut Pengaruhi Adaptasi Perubahan Iklim, http://www.siej. or.id/?w=article&nid=241 20. Khalisah Khalid, 2009, Menapak Pesisir, Mengungkap Fakta Krisis Indramayu, Laporan Studi Lapang. 21. Risma Umar, 2009, Tantangan dalam Mendesakkan Keadilan Gender Dalam Perundingan Perubahan Iklim. File presentasi Solidaritas Perempuan
13. berita ANTARA, 26 Maret 2008, Perubahan Iklim Berdampak Lebih Parah bagi Perempuan, http://www. antaranews.com/view/?i=1206520900&c=WBM&s=
22. Raja Siregar, Adi Nugroho dan M Mukhtar, Petani Menduga Musim, 2009, CSO Forum on Climate Change dan OXFAM Hongkong
14. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 2010, Mengarusutamakan Keadilan Gender untuk Adaptasi di Sektor Perikanan dan Kelautan
23. Temuan Awal KOMNAS Perempuan , Meretas Jejak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pola Pengucilan, Pengabaian, Tantangan dan Implikasinya, 24 November 2009
15. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 2008, Riset Perempuan Nelayan di Teluk Jakarta 16. Elisha Kartini T. Samon, 2010,Petani Perempuan Menghadapi Dampak Perubahan Iklim 17. Khalisah Khalid, 2009, Menapak Pesisir, Mengungkap Fakta Krisis Indramayu, Laporan Studi Lapang.
24. Tjatur Kukuh Suryanto dalam Pengetahuan Tradisional Komponen Mitigasi Perubahan Iklim, http://www. jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/ pengetahuan_tradisional_komponen_mitigasi_ perubahan_iklim/ 25. Perjuangan Perempuan Morodemak untuk Keluarga dan Masyarakat Nelayan, hasil Penelitian bersama
perempuan nelayan Morodemak, Bibik Nurudduja, 2008 26. Berbagi Pengalaman—Perempuan beradaptasi dalam perubahan Iklim, Solidaritas Perempuan 2010. 27. Perempuan dan Anak dalam Perubahan Iklim, Devi Anggraini, Presentasi Down to Earth untuk persiapan Menuju Bangkok Talk, 2009. 28. Petisi Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera Meratifikasi Konvensi Migran 1990, Solidaritas Perempuan (2010). 29. REDD (reducing emissions from deforestration and degradation), merupakan proyek mitigasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan menggunakan mekanisme pendanaan yang berbasiskan pasar. 30. http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/ comments/rukmini_redd_penjajahan_baru_bagi_ masyarakat_adat/ 31. Shiva, Vandana (2005) Ecofeminism Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan. Yogyakarta : IRE Press. 32. The little climate finance book, a guide to financing options for forests and climate change, hal 20
33. Di Kalimantan Tengah saja hingga akhir 2006, tak kurang dari 816 ribu hektar kawasan hutan berubah perkebunan sawit. Belum lagi ijin-ijin tambang yang kebanyakan berlokasi di hulu sungai. Hutan tetangganya, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, tak luput dihajar tambang batubara. Di kawasan sumber air warga pada 3 kabupaten dan kota yakni Penajam Utara, Kutai Kerta Negara dan Balikpapan, terdapat 35 ijin Kuasa Pertambangan. 34. Negosiasi Soal Iklim Tidak Substantif, Kompas Rabu, 24 November 2010 35. Membaca Jejak Perubahan Iklim, CSF (2009) 36. Mautnya Batubara, Pengerukan Batubara & Generasi Suram Kalimantan, JATAM, JATAM KALTIM, WALHI Kalsel, 2009 37. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Hak Sipil dan Politik 38. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women - CEDAW, 1984 39. Unitied Nations Declaration on the Rights of Indigenous People - UNDRIP, 2007
40. CEDAW, pasal 12 : Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.
44. CEDAW, pasal 14: Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan
41. pasal 11 CEDAW: Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia;
45. CEDAW, pasal 14 tentang hak khusus bagi perempuan pedesaan: Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada land reform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturanpengaturan tanah pemukiman.
42. CEDAW, pasal 10: Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka untuk memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, dan terutama untuk menjamin atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan 43. CEDAW, pasal 7: Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki
46. Sebelas pasal dalam UNDRIP tersebut adalah pasal 7, pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 29, pasal 31, pasal 39, pasal 41 dan pasal 44. 47. REDD: Reduction Emission from Deforestation and Degradation, adalah salah satu mekanisme baru yang diinisiatifkan untuk mengatasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan. Ulu Masen Aceh adalah salah satu kawasan uji coba REDD di Indonesia. Proyek yang luasnya 750 ribu ha ini terdiri dari lahan hutan, yang di dalamnya juga terdapat 61 mukim.
