KATA PENGANTAR. Bismilllahirrahmanirrahiim

KATA PENGANTAR Bismilllahirrahmanirrahiim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahNya jualah, kita dapat menyelesaikan seluruh tugas dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga kami dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2012. Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 552-1/SEK/KU.01/11/2012 tanggal 13 November 2012. Laporan tahunan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2012 yang selanjutnya kekurangan dan kelemahannya akan kami jadikan catatan penting dan dirumuskan langkah-langkah perbaikan dalam rencana kerja tahun 2013. Akhirnya kepada Allah-lah kami berserah diri, sembari memanjatkan doa semoga tugas-tugas mendatang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tahunan ini kami mengucapkan terima kasih.

Ambon, 08 Januari 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Drs. H. Jufri Ghalib, SH, MH NIP. 19510101 197903 1 011

1 Laporan Tahunan PTA Ambon TA. 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................................................................

Hal i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................................

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ......................................................................................

1

B. Visi dan Misi ....................................................................................................................

4

C. Rencana Strategis .........................................................................................................

5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ............................................................................

11

A. Penyusunan Alur Tupoksi .........................................................................................

11

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ..........................................

18

BAB III KEADAAN PERKARA ...........................................................................................................

37

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL ................................................................................................

49

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia ................................................................................................

64

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ..........................................................

64

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ................................................

67

3. Promosi dan Mutasi ..............................................................................................

69

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................................................

96

C. Pengelolaan Keuangan ................................................................................................

122

D. Pengelolaan Administrasi ..........................................................................................

189

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..............................................................................

221

LAMPIRAN

ii

2 Laporan Tahunan PTA Ambon TA. 2012

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai salah satu institusi Voor Post (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Banding selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di propinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama Ambon dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah propinsi Maluku yang terdiri dari 11 (sebelas) wilayah Kabupaten/Kota, yaitu : 1. Kabupaten Maluku Tengah ibukotanya Masohi 2. Kabupaten Seram Bagian Barat ibukotanya Piru 3. Kabupaten Seram Bagian Timur ibukotanya Bula 4. Kabupaten Buru ibukotanya Namlea 5. Kabupaten Buru Selatan ibukotanya Namrole 6. Kabupaten Maluku Tenggara Barat ibukotanya Saumlaki 7. Kabupaten Maluku Barat Daya ibukotanya Wonreli 8. Kabupaten Kepulauan Aru ibukotanya Dobo 9. Kabupaten Maluku Tenggara ibukotanya Langgur 10. Kota Ambon 11. Kota Tual

Laporan Tahunan Tahun 2012 PTA Ambon 1

Dari 11 (sebelas) Kabupaten/kota tersebut baru ada 3 (tiga) Pengadilan Agama untuk melayani para pencari keadilan, yakni : 1). Pengadilan Agama Tual Kelas II yang wilayah hukumnya meliputi : - Kota Tual - Kabupaten Maluku Tenggara, - Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Kabupaten Maluku Barat Daya dan - Kabupaten Kepulauan Aru. 2) Pengadilan Agama Masohi Kelas II yang wilayah hukumnya meliputi : - Kabupaten Maluku Tengah, - Kabupaten Seram Bagian Barat dan - Kabupaten Seram Bagian Timur. 3) Pengadilan Agama Kelas IA Ambon yang wilayah hukumnya meliputi : - Kota Ambon - Kabupaten Buru - Kabupaten Buru Selatan dan - Sebagian wilayah hukum Kabupaten Maluku Tengah dan sebagian wilayah hukum Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam kebijakan umum peradilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon memiliki tugas pokok, fungsi dan rencana strategis yang dapat berpengaruh terhadap terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung. 1. Tugas Pokok Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah :


- Menerima, memeriksa

dan mengadili perkara-perkara yang diajukan

kepadanya pada tingkat banding mengenai perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk sengketa ekonomi syari’ah. - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berdasarkan tugas pokok, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempunyai fungsi : -

Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.

-

Meningkatkan pelayanan publik dengan 7 (tujuh) program prioritas Badan Peradilan Agama, yaitu : 1. Menyelesaikan perkara tepat waktu 2. Manajemen Sumber Daya Manusia terencana dengan baik 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik 4. Pelayanan publik

yang prima dan meja informasi untuk memberikan

pelayanan informasi di gedung pengadilan 5. Implementasi SIADPA Plus Automasi Pola Bindalmin 6. Justice For All yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan Posbakum. 7. Pengawasan -

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Peradilan Agama di lingkungan Pengadian Tinggi Agama Ambon.

-

Melaksanakan tugas sebagai koordinator wilayah 4 (empat) lingkungan peradilan di wilayah Propinsi Maluku sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : MA/SEK/052/SK/X/2008


tanggal 19 November 2008 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sebagai Koordinator Wilayah. 3. Strategis Yang Berpengaruh Bertitik tolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi, maka program kerja yang akan dilaksanakan ke depan secara terencana dan bertahap diharapkan dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia yang handal, di samping ditunjang adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat mendorong terlaksananya pelayanan hukum yang memuaskan bagi publik. B. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi, menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah hukumnya, yaitu : 1. Visi Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung di Maluku. 2. Misi Berdasarkan visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon tersebut maka dapat dirumuskan beberapa misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang meliputi : -

Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia guna terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang profesional.

-

Meningkatkan kinerja manajemen peradilan ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang standar.


-

Meningkatkan pelayanan peradilan yang bersih, transparan, berkualitas dan berkeadilan.

-

Meningkatkan pengawasan terhadap terselenggaranya justice For The Poor pada Pengadilan Agama di propinsi Maluku.

-

Mendorong terbentuknya Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota pemekaran di Maluku.

C. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan

Tinggi

Agama

Ambon

sebagai

lembaga peradilan

yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Propinsi Maluku, berwenang mengadili perkara dalam tingkat banding, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Agama yang berada di bawahnya sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di samping dalam fungsinya mengadili, juga menyelenggarakan tugas pokok yang berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama yang ada di bawahnya telah diambil langkah-langkah strategis yang dijabarkan melalui program kerja, 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun guna peningkatan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang didasarkan atas perumusan visi dan misi yang sekaligus sebagai acuan dalam bentuk program tahun kerja berikutnya dengan tujuan agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama dibawahnya sebagai Pengadilan Agama Yang Agung. Rencana Strategis tersebut adalah sebagai berikut :


a. Bidang Teknis Yustisial 1. Meningkatkan forum diskusi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan 2 (dua) kali yang berkenaan dengan hukum formal dan hukum materiil yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam pelatihan-pelatihan teknis yustisial yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 3. Mengefektifkan proses pelaksanaan mediasi sesuai dengan Perma Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak 1 (satu) jam setelah putusan dibacakan. 5. Mempublikasikan putusan dalam website Pengadilan Agama serta mengirim soft copy-nya melalui email ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan. b. Bidang Teknis Non Yustisial 1. Mengefektifkan fungsi meja I, II dan III sesuai SOP Peradilan Agama dan mengupayakan pelayanan secara one stop service. 2. Melaksanakan Pola Bindalmin dengan aplikasi SIADPA Plus dan SIADPTA. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan website untuk transparansi peradilan dan akses publik. 4. Meningkatkan pelayanan publik melalui meja informasi/pengaduan. 5. Melakukan pelaporan perkara prodeo, sidang keliling dan bantuan hukum dan biaya perkara secara berkala melalui SMS Gateway.


6. Meningkatkan penataan arsip perkara. c.

Bidang Manajemen Peradilan 1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan oleh HAWASBID, HATIWASDA dan HATIWASBID. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan ke daerah minimal 2 (dua) kali setahun sesuai dana yang tersedia dalam DIPA. 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku hakim dan pegawai baik di dalam dinas maupun di luar dinas. 4. Melakukan

pengawasan

terhadap

bendahara

pengeluaran

maupun

bendahara penerima. d. Sarana dan Prasarana 1. Merencanakan kebutuhan setiap satker baik sarana maupun prasarana untuk menunjang kegiatan pokok. 2. Menyediakan tempat khusus untuk mediasi. 3. Menyediakan ruang khusus untuk POSBAKUM pada satker /Pengadilan Kelas I. 4. Mengupayakan penyelesaian gedung baru Pengadilan Agama Tual. 5. Mengupayakan penyelesaian gedung baru Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang prototype. 6. Mengusulkan pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Masohi dan Pengadilan Agama Ambon yang prototype. 7. Mengupayakan pembentukan Pengadilan Agama Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur, Pengadilan Agama Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pengadilan Agama Namlea di Kabupaten Buru.


8. Mengoptimalkan pengelolaan inventaris kantor dengan sistem terencana dan terkendali. e. Kepegawaian 1. Meningkatkan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Meningkatkan dan mengefektifkan apel masuk dan pulang kantor setiap hari kerja. 3. Mengupayakan mutasi pegawai/pejabat di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 4. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi/hukuman kepada pegawai yang melanggar. 5. Memberikan pelayanan cepat dan tepat bagi pegawai untuk mendapatkan haknya seperti kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan lainlain. f. Tata Persuratan dan Kearsipan 1. Meningkatkan tertib pengelolaan surat-surat dan fungsi arsip sesuai dengan arsip dinamis. 2. Meningkatkan pengelolaan administrasi perpustakaan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Mengefektifkan pelaporan dan pengurusan inventaris baik pelaporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dengan system aplikasi SimakBMN. g. Pengamanan dan Humas 1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemprov/Pemkab/Pemkot.


2. Melengkapi sarana dan prasarana bagi tenaga keamanan. 3. Meningkatkan ilmu pengetahuan bagi petugas meja informasi pelayanan publik dan kehumasan. h. Perencanaan Keuangan 1. Membuat dan menyusun RKA-KL sesuai dengan kebutuhan. 2. Merencanakan penggunaan dana sesuai DIPA dengan efisiensi, transparan dan akuntabel. 3. Mengefektifkan pemungutan dan penyetoran PNBP. i.

Bidang Kesejahteraan dan Organisasi 1. Meningkatkan kegiatan arisan keluarga dan arisan Dharmayukti Karini. 2. Mengefektifkan pengajian (pembinaan rohani) secara berkala (setiap hari Jum’at sesudah shalat Ashar. 3. Meningkatkan kegiatan koperasi.

j.

Memberdayakan Organisasi Penunjang 1. Meningkatkan kegiatan PTWP untuk terbinanya atlet di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 2. Meningkatkan kegiatan IKAHI, IPASPI, dengan melengkapi struktur organisasi serta program kerja yang kongkrit. 3. Mengefektifkan pengumpulan dana PPHI2M. 4. Mengefektifkan pengumpulan dana ZIS pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 5. Mendukung kegiatan dan program kerja Dharmayukti Karini baik Daerah maupun Cabang. 6. Meningkatkan kegiatan Olahraga dan Seni.


k. Lain-lain 1. Melaksanakan peringatan HUT Proklamasi RI, HUT KORPRI, dan hari-hari besar lainnya. 2. Memberikan dukungan/izin bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi Penyusunan Alur Tupoksi adalah susunan nama dan tingkat jabatan yang tergambar dalam suatu bagan unit organisasi dari tingkat yang paling tinggi sampai dengan tingkat yang paling rendah. Alur Tupoksi Peradilan Agama masih mengacu kepada surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi dan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama. Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut : 1. Pengadilan Agama Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut,

Pengadilan

Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan dalam penyelesaian perkara tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi.


b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali. c. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan untuk kepentingan internal. d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. f. Memberikan pengesahan Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. g. Melaksanakan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum), sidang keliling dan pelayanan berperkara secara prodeo. h. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya. 2. Pengadilan Tinggi Agama Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara banding.

b. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat, tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. c.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.

d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dan tingkat banding. e.

Memberikan pelayanan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

di atas, maka Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2012 Ketua Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wakil Ketua DR. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum

Hakim Tinggi Drs. Kamil Umar Esa, SH Drs. H. M. Roehan El Ghani, SH Drs. H. Ahmad Shiddiq H.A. Jauharuddin Sohra, S. Ag. MH Drs. Tarmizi Drs. Mahmudi, MH H. Basuni, SH, MH

Panitera/Sekretaris Basri, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris Hurasan Husein, S.E.

Wakil Panitera Drs. H.Husein Marasabessy, SH

Panitera Muda Hukum Drs. Samaun Madaul

Keterangan : Garis komando Garis koordinasi

Panitera Muda Banding Drs. Hambali Barmula

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kasub Bagian Kepegawaian Junaidi, S.Ag.

Kasub Bagian Umum H.Muhammad Ali B., S.Ag.

Kasub Bagian Keuangan Taharudin S., S.H.

Panitera Pengganti Abdul Rochman, S.H.I. Drs. La Suriadi Fatma Do Saifuddin, SH Dra.Hj. Talhah Rahawarin Drs. Ismail Sangaji Drs. H. Sailudin Abd. Malik Salampessy, S. Ag


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA TAHUN 2011 Ketua Drs.H. Ilham Mushaddaq, SH, MH

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hakim Dra. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu, M.H. Drs. H. Moh. Ashri, M.H. Drs. Muhsin, M.H. Dra. Nurhayati Latuconsina Drs. Abd. Razak Payapo Anwar Rahakbauw, S.H, MH

Wakil Ketua Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera/Sekretaris Drs. Husein Kumkello.

Wakil Sekretaris Ismail Difinubun, S.Ag

Wakil Panitera Drs. Bachtiar .

Panmud Permohonan Afiah, S. Ag

Keterangan : Garis komando Garis koordinasi

Panmud Gugatan Drs. Hamjah Tuhalele

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Panitera Pengganti Hj. Ismiati Traya, S.H.I. Lun Wakano Dra. Siti Rohani Samal Dra ST. Nurwati Umi Rahawarin, S.Ag. Hj. Elma Latuconsina, S.H. Mansur Ismail S.Ag. Sarifa Namma, S.Ag. Drs. Abdul Lamasano. Drs. Abd. Haji Latua S.

Panmud Hukum Rusna Styastuti S.H.

Kasub Bag Kepegawaian Farida Sopamena, S.H.

Jurusita 1. Assagaf Hasan, S.H.I. 2. Ahmad Syeh Abubakar 3. Imran Panehoru, SHI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kasub Bag Umum Irfan Djogdja

Kasub Bag Keuangan Rahma Hurasan, S.H.I

Jurusita Pengganti Fadli Mony Endang Hatapayo Muhammad Nur Narahaubun Nurlaila Tuasamu Tamrin Nunlehu Amiruddin Masuku, S.H. Wahidun Bin Imran


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MASOHI KLAS II TAHUN 2011 Ketua Drs. Mursidin, MH Wakil Ketua Drs. Rahmat 1. 2. 3.

Hakim Syarifa Saimima, S.H.I. Nunung Indarti, S.H.I. Zaenal Ridwan Puarada, SHI

Panitera/Sekretaris Drs. Ali Karepesina

Wakil Sekretaris Magalub Salamun,S.H

Wakil Panitera Dra. Alawiah Mony

Panmud Permohonan Gusti Johan, S.H.I.

Keterangan : Garis Komando Garis Koordinasi

Panmud Gugatan Drs. Abd. Azis Nurlette

Panmud Hukum Abd.Halim Marasabessy, S.Ag.

Panitera Pengganti 1. Hj. Hudaibiah Latuconsina, SHI. 2. Nawal Tihurua, S.H.I. 3. Dra. Rosmiati M. 4. Sitti Sarifah, S.Ag. 5. Drs. Ismail Paisuly 6. Abdurrahim Upuolat,S.H. 7. Nurdiana Latuconsina, S. Ag 8. M. Fauzan, S. Ag

Kaur Kepegawaian Emy Sabar, S.H.I.

Jurusita Abd. Halim Tuasikal, SHI

Kaur Umum Anisa Latuconsina, S.H.I.

1. 2.

Kaur Keuangan Parida Malawat, SHI

Jurusita Pengganti Badar Hatala Norma Patima Kalauw


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II TAHUN 2011 Ketua Drs. Tamat Zaifudin, M.H. Wakil Ketua Drs. H. Hamin Latukau 1. 2. 3.

Hakim Muhammad Surur, S.Ag. Burhanudin Manilet, S.Ag. Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Panitera/Sekretaris Drs. Ali Turki Renhoat

Wakil Sekretaris Muhajir Nanda Hart, S.Ag.

Wakil Panitera Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Panmud Permohonan Drs.Abd.Rahman Sopalatu

Panmud Gugatan Sabtu Matdoan, S.Ag

Panitera Pengganti 1. Hasan Kerubun, B.A. 2. Rugaya Raharusun, S.H.I. Keterangan :

Panmud Hukum Jupiah Ulath, S.H.

Kaur Kepegawaian M. Ali Hanafi Lakesmas, SH

Jurusita Sabtu Tarabubun, SHI

1. 2. 3. 4.

Kaur Umum Jafar Rahayaan

Kaur Keuangan -

Jurusita Pengganti Siti Halima Ohorela Sirbunga Salamun Wanardi Syarif, SHI Jamaludin S, S.EI

Garis komando Garis koordinasi


B. Penyusunan Standar Operasioanal Prodesur (Standard Operating Procedures) 1. Proses Penyelesaian Perkara Banding MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Standard Operating Procedures (SOP) PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON No

Uraian Keterangan Pelayanan Kegiatan Deskripsi : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon

A.

PENERIMAAN BERKAS PERKARA BANDING DARI PA KE PTA

Unit/Pejabat Terkait

1. Petugas Bagian Penerimaan Surat menerima berkas perkara banding dari PA pengaju baik secara langsung atau melalui pos dan mengagendakan dalam agenda surat masuk biasa. 2. Petugas Bagian Penerimaan Surat mendistribusikan berkas perkara banding tersebut ke Panitera melalui Wakil Panitera. 3. Wakil Panitera menerima dan memeriksa berkas perkara banding tersebut perihal kelengkapan berkas. a. Jika berkas lengkap, Wakil Panitera melalui Petugas Meja I menyerahkan berkas ke Petugas Meja II agar berkas tersebut diregistrasi. b. Petugas Meja II meregistrasi berkas tersebut dalam buku Induk Register Perkara Banding. c. Petugas Meja II membuat pemberitahuan ke Pengadilan Agama dan tembusannya kepada para pihak bahwa perkara banding tersebut telah diregistrasi. d. Jika berkas yang diserahkan belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang, pengadilan tingkat banding mengirim surat ke

Waktu Penyelesaian

Petugas Meja I

15 Menit

Petugas Meja I

5 Menit

Wakil Panitera Petugas Meja II

10 Menit

Wakil Panitera Petugas Meja I Petugas Meja II

10 Menit

Petugas Meja II

20 Menit

Petugas Meja II Wakil Panitera Panitera

60 Menit

Petugas Meja I Kasir Wakil Panitera Panitera

60 Menit


Ket

pengadilan tingkat pertama meminta kelengkapan berkas tersebut atau menanyakan biayanya. e. Petugas Meja I untuk Petugas Meja I sementara menyimpan berkas perkara banding yang belum lengkap dan mencatat dalam Buku Bantu.

B

C.

10 Menit

4. Petugas Meja I menyerahkan Petugas Meja I berkas perkara yang telah Meja II lengkap kepada petugas Meja II untuk diregistrasi.

5 Menit

1. Petugas Meja II mendaftar/mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang yang didaftar dan diberi nomor oleh pemegang kas ke dalam buku register perkara. 2. Petugas Meja II memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan 3. Setelah diregister, selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari berkas yang telah dilengkapi dengan formulir yang diperlukan, Wakil Panitera melalui Panitera menyampaikan berkas perkara banding kepada KPTA.

Petugas Meja II

10 Menit

Petugas Meja II

5 menit

Wakil Panitera Panitera KPTA

Maksimal 7 hari

PEMBUATAN 1. Petugas Meja II menyerahkan DAN berkas perkara banding yang PENCATATAN telah dilengkapi dengan formulir PMH PADA PMH, SPPP kepada Wakil Panitera REGISTER untuk diteruskan kepada KPTA melalui Panitera 2. KPTA membuat Penunjukan Majelis Hakim (PMH) 3. Panitera membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP) 4. Petugas Meja II mencatat susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam buku register dan segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan buku ekspedisi.

Petugas Meja II Wakil Panitera, Panitera dan KPTA

25 Menit

KPTA

10 Menit

Panitera

10 Menit

Petugas Meja II Ketua Majelis Hakim

30 Menit

PENCATATAN BERKAS PERKARA BANDING


D.

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA

1. Proses Pemeriksaan Perkara. a. Ketua Majelis Hakim menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui Hakim Anggota II b. Hakim Anggota II mempelajari berkas perkara c. Hakim Anggota II menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Anggota I. d. Hakim Anggota I mempelajari berkas perkara. e. Hakim Anggota I menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim. f. Ketua Majelis mempelajari berkas perkara banding. g. Ketua dan Anggota Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan, dapat dihadiri oleh Panitera Pengganti. h. Penyusunan konsep putusan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk. i. Pengesahan konsep Putusan oleh Majelis Hakim. j. Pengetikan putusan oleh Panitera Pengganti dan koreksi oleh Majelis Hakim. 2. Pembacaan/pengucapan putusan. a. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti kemudian ditanda tangani. b. Putusan diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk dibuatkan salinan oleh Panitera dan dimuat di dalam website.

Ketua Majelis Hakim Anggota II

5 menit

Hakim Anggota II

2 Hari

Hakim Anggota II Hakim Anggota I

5 Menit

Hakim Anggota I

2 Hari

Hakim Anggota I Ketua Majelis

5 Menit

Ketua Majelis

2 Hari

Ketua Majelis Hakim Anggota Panitera Pengganti

2 Hari.

Hakim Anggota

2 Hari

Majelis Hakim

1 Hari

Panitera Pengganti Majelis Hakim

2 Hari

Ketua Majelis Hakim Anggota Panitera Pengganti

2 jam

Ketua Majelis Hakim Anggota Panitera Pengganti Panitera

1 Jam


E.

PENYELESAIAN BERKAS PERKARA

1. Panitera Pengganti menyampaikan instrumen amar putusan yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim kepada Petugas Meja II. 2. Petugas Meja II mencatat amar putusan dalam Buku Induk Register Perkara. 3. Panitera Pengganti menyampaikan salinan putusan dan surat pengantarnya yang sudah ditandatangani oleh Panitera kepada Petugas Meja I (Panitera Muda Banding) untuk dikirim ke Pengadilan Agama. 4. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis Hakim meminutir berkas perkara banding (Bundel B) bersama asli putusan. 5. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutir kepada Petugas Meja III untuk dijahit. 6. Petugas Meja III menjahit berkas perkara yang telah diminutir.

Panitera Pengganti Petugas Meja II

10 Menit

Petugas Meja II

1 Jam

Panitera Pengganti Petugas Meja I Panitera

1 Jam

Ketua Majelis Hakim Panitera Pengganti

1 Jam

Panitera Pengganti Petugas Meja III

5 Menit

Petugas Meja III

30 Menit

E.

PENGIRIMAN 1. Petugas Meja I mengirim kembali Petugas Meja I BERKAS Bundel A perkara banding yang PERKARA KE PA telah diputus ke PA bersama salinan putusan untuk diberitahukan kepada para pihak

1 Jam

F.

PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

10 menit

1. Petugas Meja III mencatat berkas Petugas Meja III perkara dalam buku control arsip. 2. Petugas Meja III menyimpan Petugas Meja III arsip perkara banding ke dalam box dan diberi daftar isi box, nomor box, nomor perkara dan memasukkan dalam lemari arsip.

30 menit

Adapun SOP proses penyelesaian perkara tingkat pertama (Pengadilan Agama Ambon, Tual dan Masohi) mengacu kepada SOP Pengadilan secara integral yang telah dirancang oleh Mahkamah Agung RI c.q. Dirjen Badan Peradilan Agama.


2. Proses Pengelolaan Administrasi Kepegawaian MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Standard Operating Procedures (SOP) PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON No

Uraian Keterangan Pelayanan Kegiatan Deskripsi : Prosedur Operasi tentang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon

A.

PERENCANAAN KEPEGAWAIAN


1. Penyusunan/pengusulan formasi dan Pengadaan Pegawai a. Menghitung kembali kualifikasi Pengolah Data pendidikan (usul formasi) Kepeg Kasubbag sesuai permintaan dari Biro Kepeg PTA Kepegawaian MA RI b. Penerimaan CPNS/Cakim

B

PEMBINAAN KEPEGAWAIAN

Ketua PTA Pansek Wasek Kasub Bag Kepeg.

1. Mutasi Pegawai a. Menyiapkan data untuk sidang Kasubbag Kepeg. BAPERJAKAT b. Pengangkatan dalam pangkat (Periode April dan Oktober) b.1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat pegawai PTA dan PA.

Pengelola Administrasi PTA, Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

Waktu Penyelesaian

2 Jam

5 Hari

30 Menit

30 Menit

b.2. Membuat Daftar/Nota Usul Pengelola Mutasi Administrasi PTA, Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

1 Jam

b.3. Membuat daftar nominatif Pengelola kenaikan pangkat. Administrasi PTA, Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

1 jam


Ket

b.4. Membuat surat pengantar usul kenaikan pangkat.


15 Menit

b.5. Membuat SK kenaikan pangkat tenaga non teknis Gol. III/c ke bawah


1 jam

b.6. Mencatat kenaikan pangkat pegawai/hakim dalam buku kontrol.

Pengelola Administrasi PTA

10 Menit

c. Pengangkatan dalam jabatan c.1. Fungsional - Memproses usul mutasi jabatan Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan .


1 jam


1 jam

c.2. Struktural. - Memproses usul mutasi jabatan Eselon IV ke atas. - Membuat SK Jabatan Struktural Eselon V. c.3. Pemindahan pegawai. - Menyelesaikan usul pindah pegawai, masuk dan keluar wilayah PTA Ambon.

Pengelola Administrasi PTA, Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA Pengelola - Membuat SK pindah tugas Administrasi PTA, di lingkungan PTA untuk Kasub Kepeg, tenaga Non Teknis. Wasek, Pansek, KPTA

c.4. Peningkatan status pegawai - Memproses Pengangkatan PNS Golongan III.


30 Menit

1 jam

30 Menit


- Membuat SK Pengangkatan PNS Gol I dan II.


1 jam

d. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 1. Membuat buku kontrol KGB


15 Menit


30 Menit

e. Membuat SK Impassing Gaji Pengelola dan Tunjangan Jabatan Administrasi PTA, Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

30 Menit

2. Membuat SK KGB.

2. Kesejahteraan Pegawai a. Membuat SPMJ dan SPMT Per 31 Desember


30 Menit

b. Membuat Surat Keterangan Pengelola Untuk Mendapatkan Tunjangan Administrasi PTA, Keluarga per 1 Januari Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

30 Menit

3. Pemberhentian Pegawai a. Meneliti dan memeriksa kelengkapan usul Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda dan duda. b. Memproses Usul Pensiun.

Pengelola Administrasi PTA, Kasub Kepeg. Wasek, Pansek, KPTA

30 Menit


1 jam


C.

KETATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN

4. Membuat DP3 : Pengelola a. Menyiapkan DP3 Hakim Tinggi, Administrasi PTA, Pansek PTA dan Ketua PA. Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

10 Menit

b. Menyiapkan DP3 semua Pengelola Pegawai Fungsional, Struktural Administrasi PTA, dan Staf PTA Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

10 Menit

5. Pengambilan sumpah jabatan Pengelola (Fungsional, Struktural dan PNS) Administrasi PTA, Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA 1. Pengelolaan Informasi Kepegawaian. a. Memperbaharui data papan Pengelola struktur, Papan Data Pejabat, Administrasi PTA, data statistik pegawai dan Kasub Kepeg. data pegawai per 31 Wasek, Pansek, Desember. KPTA b. Merekapitulasi data per jabatan, Golongan, pendidikan, usia dan jenis kelamin.

3 Jam

1 Jam


1 jam

c. Membuat DUK dan Bezetting Pengelola Administrasi PTA, Formasi per 31 Desember Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

2 jam


2 jam

e. Memperbaharui data Pengelola Informasi pegawai, profil Administrasi PTA, Kasub Kepeg, pejabat pada Web Site PTA. Wasek, Pansek, KPTA

2 jam

d. Memverifikasi dan Validasi data Simpeg setiap dua bulan dan mengirim up load ke Badilag MA RI.


2. Pengelolaan Dokumen Pegawai 1. Melengkapi File Pegawai.


30 menit

2. Mencatat Surat Masuk dan Pengelola mengarsipkan surat. Administrasi PTA

15 menit

3. Memperbaharui data Buku Induk Pegawai.

pada Pengelola Administrasi PTA, Kasub Kepeg. Wasek, Pansek, KPTA

30 menit

4. Mengusulkan Identitas Pegawai Pengelola (Karpeg, KARIS/KARSU, Administrasi PTA, TASPEN Dan ASKES). Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

30 menit

5. Mengusulkan Penghargaan Pengelola Satya Lencana Karya 10, Dwi Administrasi PTA, Windu, 20 dan 30 tahun. Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

30 menit

6. Membuat surat Cuti


15 menit

7. Membuat Job Description


8 jam

8. Membuat Izin belajar S1 di PTA Pengelola dan mengusulkan izin belajar Administrasi PTA, untuk S2/S3. Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

30 menit


D.

E.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DISIPLIN PEGAWAI

1. Mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan : Diklat tenaga teknis, Diklat Penjenjangan (PIM II,III dan IV) dan Diklat Prajabatan.


30 menit

2. Menyelenggarakan Pembinaan Tenaga Teknis dan Non Teknis sesuai DIPA.


2 hari

3. Membuat Surat Tugas dan SPPD


4. Membuat data peserta Diklat


10 Menit

30 menit

1. Membuat daftar masuk/pulang.

hadir Pengelola Administrasi PTA

5 Menit

7. Merekapitulasi setiap bulan

hadir Pengelola Administrasi PTA, Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

1 Jam

8. Merekapitulasi izin keluar di Pengelola Administrasi PTA, waktu dinas setiap awal bulan. Kasub Kepeg, Wasek, Pansek, KPTA

1 Jam

daftar


3. Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Keuangan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Standard Operating Procedures (SOP) PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON No

Uraian Keterangan Pelayanan Kegiatan Deskripsi : Prosedur Operasional Administrasi Keuangan Pada Pengadilan Agama Ambon

A.

PENATAAN ADMINISTRASI KEUANGAN


1. Membuat uraian tugas (job Kasubag Keuangan description) Sub Bagian Keuangan. PTA, WASEK, PANSEK

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1.1. Mengelola aplikasi RKA-KL dan DIPA;

Ridwan Andjas Saleh, S.Sos

1.2. Mengelola Aplikasi GPP (Gaji);

A. Kadir Amahoru

1.3. Mengelola Aplikasi Broadcasting aplikasi perencanaan penarikan dana/belanja).

Endang Arianingsih, SE

1.4. Mengelola aplikasi SPM.

A. Kadir Amahoru

1.5. Mengelola aplikasi PP39/2006.

Nur Frida Attamimi, SE

1.6. Mengusulkan Pengelola Keuangan, staf sebagai petugas pembawa dan pengambil SPM dan SP2D di KPPN.

Ridwan Anjas Saleh, S.So A. Kadir Amahoru La Ode Nipi

1 hari

Kasubag Keuangan PTA, WASEK, PANSEK

1 hari

2. Mengusulkan petugas pengelola administrasi belanja pegawai dan pengelola Pajak.


Ket

B.

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Membuat rencana kegiatan administrasi keuangan sesuai DIPA/RKA-KL yang sudah ditetapkan.

Kasubag Keuangan, Peng. Aplikasi RKA-KL, WASEK, PANSEK

5 hari

2. Membuat papan realisasi Petugas Pengelola anggaran per-bulan/triwulan Data tahun anggaran berjalan. Kasubag.Keuangan Wasek

5 hari

3. Melakukan penataan kearsipan Staf Pengolah dan pembukuan keuangan. Kearsipan Staf Peng. Kearsipan

1 hari

4. Melaksanakan kegiatan keuangan sesuai rencana meliputi. 4.1. Merencanakan Penarikan Uang belanja dalam bentuk GU, LS dan TUP setiap hari, minggu dan bulan, dengan menggunakan aplikasi broadcasting. 4.2. Merencanakan pertanggungjawaban belanja dan rencana penarikan baik berupa Gaji, GU, LS dan TUP.

Kasubag . Keuangan, Bend. Pengeluaran WASEK

1 hari

Kasubag . Keuangan, Bend. Pengeluaran WASEK

2 hari

Kasubag . Keuangan, Bend. Pengeluaran WASEK Pengelola Aplasi Keuangan

1 hari

4.4. Melengkapi dokumen- Staf. Pengelola dokumen bukti-bukti Data Staf Peng. pengeluaran belanja untuk Kearsipan WASEK dituangkan dalam SPTBR.

1 hari

4.5. Melengkapi dokumen/berkas Kwitansi serta pajak (PPN, PPH Pasal 21,22 dan 23). Untuk pertanggung jawaban dan permintaan UP/TUP.

1 hari

4.3. Mengajukan permintaan UP.

Staf. Pengelola Data Staf Peng. Kearsipan Staf Pengelola Pajak

4.6. Melaksanakan penyetoran Staf Pengelola pajak ke Bank atau kantor Pajak pos dan kemudian mengesahkannya/validasi ke KPPN.

1 hari


4.7. Membuat SPM dan SPTBR Staf Peng. Aplikasi sebagai Keu Staf Pengelola pertanggungjawaban. Data

1 jam

4.8. Menyerahkan SPM dan SPP kepada Kasubag Keuangan sebagai Pejabat Penerbit SPM dan Penguji SPP untuk di teliti dan diperiksa kembali kelengkapan permintaan pencairan anggaran sebelum ditandatangani dan dibawa ke KPPN, meliputi : GU, LS dan TUP. 4.9. Menyerahkan SPTBR kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk diperiksa dan diteliti semua pertanggungjawaban belanja yang telah terealisasi dan ditandatangani. 4.10. Mengajukan pertanggungjawaban belanja Permintaan Belanja (Gaji, GU, LS dan TUP) ke KPPN hingga terbit SP2D. 4.11. Mencatat dan mengarsipkan SPM yang telah disetujui KPPN dalam buku kontrol.

Kasubag. Keuangan WASEK PANSEK

1 jam

Staf Peng. Aplikasi Keu Staf Pengelpola Data

30 menit

Staf Peng. Aplikasi Keu Staf Pengelola Data Bend. Pengeluaran

2 hari

Staf Pengolah Data Staf Peng. Kearsipan

5 menit

4.12. Menyerahkan SP2D kepada Staf Peng. Bendahara Pengeluaran. Kearsipan Bend. Pengeluaran

1 menit

4.13. Mencairkan dana/Uang Bend. Pengeluaran belanja pada Bank sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.

3 jam

5. Membuat laporan realisasi Staf. Pengelola belanja dengan menggunakan Aplikasi SAKPA Aplikasi SAKPA.

1 jam

6. Melakukan Rekonsiliasi realisasi Staf. Pengelola belanja ke KPPN setiap bulan Aplikasi SAKPA berjalan minggu pertama

2 jam

7. Mengagendakan dan Staf. Pengelola mengarsipkan Laporan realisasi Aplikasi SAKPA belanja. Staf Peng. Arsip

10 menit


8. Mempublikasikan laporan Staf. Pengelola realisasi belanja, PNBP, dan pajak Aplikasi SAKPA di Web site. Staf Peng. Arsip

C

TUGAS PERBENDAHARA -AN

1. Melaksanakan pembayaran atas beban anggaran belanja Negara dilakukan dengan cara : 1.1. Membayar langsung kepada Bend. Pengeluaran pihak ketiga melalui SPM LS. 1.2. Mengeluarkan uang muka Staf. Pengelola kerja sesuai kebutuhan. Aplikasi SAKPA WASEK , PANSEK Kasubag.Keuangan Staf Peng. Keuangan, Bend. Pengeluaran 1.3. Melakukan pencatan setiap transaksi pengeluaran uang dengan bukti-bukti kwitansi pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) dan buku – buku bantu. 1.4. Melaksanakan penutupan kas yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku atasan langsung setiap akhir bulan.

D

TUGAS KORWIL

1. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan meliputi : 1.1. Laporan Keuangan UAKPA dan UAPPA-W Maluku yang meliputi : a. Laporan SAKPA Bulanan b. Laporan SAKPA / SAPPA-W Triwulan c. Laporan SAKPA / SAPPA-W Semester d. Laporan SAKPA / SAPPA-W Tahunan

5 menit

1 hari 1 hari

Staf. Pengelola Arsip Bend. Pengeluaran

1 jam

Bend. Pengeluaran Kasubag Keuangan PANSEK WASEK

5 menit

Staf Peng. Aplikasi SAKPA Kasubag Keuangan, Wasek, Pansek

1 jam 2 jam 2 jam 2 jam

1.2. Laporan Realisasi Penyerapan Staf Peng. Aplikasi Anggaran keuangan

1 jam

1.3. Laporan Pelaksanaan Staf Peng. Aplikasi Kegiatan Triwulan sesuai PP. Keuangan PP. 39 No. 39 Th. 2006

3 jam


2. Menerima laporan keuangan dari Satuan Kerja 4 lingkungan Peradilan se Provinsi Maluku berupa Hard Copy dan Soft Copy.

Staf Peng. Aplikasi SAKPA Kasubag. Keuangan

3 hari

3. Menghimpun bahan, menginput data pendukung/soft copy laporan untuk membuat jenis Laporan sesuai format Aplikasi.

Staf Peng. Aplikasi Keu Staf Pengelola Data Kasubag Keuangan

3 hari

4. Melaksanakan Rekonsiliasi untuk penyusunan laporan UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Maluku. 5. Memeriksa Penyusunan laporan hingga laporan ditandatangani.

Staf Peng. Aplikasi SAKPA

3 jam

Staf Peng. Aplikasi Keu Staf Pengelola Data Kasubag Keuangan Staf Pengelola Arsip

30 menit

6. Menyusun dan menjilid laporan Staf Pengelola yang akan dikirim. Data Staf Pengelola Arsip

30 menit

7. Mencatat/Mengagendakan Staf Pengelola Laporan yang masuk dan dikirim Data Staf sebelum laporan dikirim Pengelola Arsip

5 menit


4. Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Umum

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Standard Operating Procedures (SOP) PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON No

Uraian Keterangan Pelayanan Kegiatan Deskripsi : Prosedur Operasi tentang Administrasi Bagian Umum pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon

A.

TATA PERSURATAN


Waktu Penyelesaian

1. Menerima, membuka, mambaca dan memeriksa surat masuk, kecuali yang bersifat rahasia.Menyerahkan surat masuk kepada petugas registrasi surat masuk untuk diregistrasi dalam buku agenda surat masuk. 2. Menerima dan mengagendakan surat masuk serta memberi kartu kendali dan disposisi surat masuk sesuai sistem arsip dinamis. 3. Menyerahkan Surat Masuk kepada KPTA/Pansek PTA (sesuai tujuan surat) untuk didisposisi.

Kasub Bagian Umum PTA

5 Menit


5 Menit

Petugas Registrasi Surat Masuk

5 Menit


10 Menit

4. Menerima kembali surat masuk yang telah didisposisi dan mendistribusikannya sesuai disposisi yang ada. 5. Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi pimpinan, dan menyerahkan surat masuk yang hanya untuk diketahui kepada petugas arsip untuk diarsipkan sesuai arsip dinamis. 6. Membuat konsep surat keluar.


15 Menit


10 Menit

Kasub Bagian Umum PTA 7. Meregistrasi / memberi nomor, Petugas konsep surat yang sudah nett Registrasi Surat untuk ditandatangani. Keluar. 8. Mencatat surat keluar dalam buku Petugas ekspedisi. Distribusi Surat

15 Menit

9. Mendistribusikan surat sesuai tujuan surat.

30 Menit

keluar Petugas Distribusi Surat

10 Menit 10 Menit


Ket

B

C.

D.

PENGARSIPAN 1. Mengarsipkan surat masuk dan Petugas Arsip SURAT keluar sesuai sistim arsip dinamis.

PERENCANAAN DAN PENCATATAN KEBUTUHAN BARANG PERSEDIAAN

PENCATATAN BMN

5 Menit

2. Menyimpan, menyusun dan Petugas Arsip menata arsip-arsip dengan rapi pada lemari arsip yang telah disediakan.

10 menit

1. Merencanakan, mencatat dan Petugas merekapitulasi kebutuhan sehari- Pengelola hari kantor. Barang Persediaan

3 Hari

2. Melakukan persediaan.

3 Hari

pengadaan

barang Pejabat Pengadaan / PPK/KPA

3. Menyerahkan Barang-barang Pejabat Persediaan kepada Petugas Pengadaan Pengelola Barang Persediaan.

1 Hari

4. Melakukan pemeriksaan dan pencatatan manual terhadap barang persediaan dan melakukan penginputan data barang persediaan dengan sistem aplikasi persediaan. 5. Melakukan Opname Fisik barang persediaan setiap bulan dengan bukti Berita Acara. 6. Membuat laporan persediaan setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Petugas Pengelola Barang Persediaan

3 hari

Petugas Pengelola Barang Persediaan

1 Hari 2 Hari

1. Melakukan pencatatan BMN secara Operator manual dan aplikasi SIMAK BMN. SIMAK-BMN

30 Menit

2. Mengumpulkan dokumen- Operator dokumen transaksi BMN sebagai SIMAK-BMN data sumber yang terdiri dari SPM, SP2D, Surat Perjanjian Kerja /Kontrak, dan Risalah Lelang atas pelaksanaan penjualan BMN dengan cara lelang.

1 Hari


E.

REKONSILIASI / PENYAMPAIAN LAPORAN DATA BMN

1. Rekonsiliasi Data BMN tingkat Satuan Kerja : a. Melakukan rekonsiliasi antara data Persediaan dengan SIMAK-BMN, kemudian antara UAKPB dengan UAKPA sebelum rekonsiliasi antara UAKPB dengan KPKNL setiap semesteran / tahunan dan rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN setiap bulan, semester dan tahunan. b. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Rekapitulasi data mutasi BMN per jenis transaksi, setiap bulan. c. Membuat Berita Acara terhadap setiap Rekonsiliasi Internal tersebut.

Petugas Pengelola Barang Persediaan Operator SIMAK-BMN Operator SAKPA

2 Hari

Operator SIMAK-BMN KPB

2 Hari

Operator SIMAK-BMN Operator SAKPA Kasubbag Umum 2. Rekonsiliasi Data BMN antara Kasubbag. Keu. UAKPB dan KPKNL : a. Melaksanakan Rekonsiliasi Operator anatara UAKPB dan KPKNL, SIMAK-BMN selanjutnya menyampaikan Kasubbag. laporan UAKPB ke UAPPB-W Umum (Korwil) setiap semester dan KPB tahunan. KPKNL

1 Hari

b. Membuat Berita Acara Operator Rekonsiliasi data BMN antara SIMAK-BMN UAKPB dan KPKNL. KPB KPKNL

1 Hari

c. Menyusun dan menyampaikan Operator LBKP semesteran dan SIMAK-BMN tahunan UAKPB ke UAPPB-W sebelum tanggal rekonsiliasi antara UAPPB-W dan Kanwil DJKN sesuai jadwal yang dibuat DJKN.

1 Hari

1 Hari


F.

G

REKONSILIASI / PENYAMPAIAN LAPORAN DATA BMN TINGKAT WILAYAH

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Rekonsiliasi Data BMN antara UAPPB-W dan Kanwil DJKN : a. Melakukan rekonsiliasi data BMN antara UAPPB-W dan Kanwil DJKN setiap semester dan tahunan sebelum tanggal penyampaian LBP-W kepada UAPPB-E1 b. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAPPB-W dan Kanwil. DJKN.

Operator UAPPA-W (Korwil) DJKN

1 Hari

UAPPA-W (Korwil) DJKN

1 Hari

c. Menyusun dan menyampaikan Operator LBP-W semesteran dan UAPPA-W tahunan UAPPB-W kepada (Korwil) UAPPB-E1 sebelum tanggal penyampaian LBP-E1 kepada UAPB.

3 Hari

1. Menerima dan mencatat bukubuku perpustakaan dan surat kabar yang masuk dalam buku induk, pengelompokan dan peminjaman perpustakaan. 2. Memberi nomor kode buku berdasar klasifikasinya dan menyusun/menata buku-buku dalam lemari perpustakaan, serta menyimpan surat kabar pada tempat gantungan yang tersedia dan mengarsipkan surat kabar untuk bahan perpustakaan dengan kartu katalog. 3. Memberikan pelayanan kepada semua unsur yang memanfaatkan buku perpustakaan dan mencatat nama/anggota para peminjam buku ke dalam buku kontrol, dan mengawasi penggunaannya. 4. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelengaraan perpustakaan kepada atasan langsung dan atau pimpinan.

Petugas Perpustakaan

10 Menit


30 Menit


10 Menit


2 Hari

Adapun SOP bidang kesekretariatan (pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan) untuk Pengadilan Tingkat Pertama tidak dibuat terpisah karena pada dasarnya kegiatan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan di setiap Satker baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama adalah sama. Laporan Tahunan Tahun 2012 PTA Ambon 36

BAB III KEADAAN PERKARA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon mewilayahi 3 (tiga) Pengadilan Agama yakni : - Pengadilan Agama Ambon Klas IA - Pengadilan Agama Masohi Klas II - Pengadilan Agama Tual Klas II Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menerima perkara : - Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 4 perkara - Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebanyak 308 perkara - Pengadilan Agama Masohi Klas II sebanyak 101 perkara - Pengadilan Agama Tual Klas II sebanyak 45 perkara. Dari perkara yang diterima telah diputus : - Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 5 perkara termasuk 1 perkara sisa tahun 2011. - Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebanyak 283 perkara - Pengadilan Agama Masohi Klas II sebanyak 97 perkara - Pengadilan Agama Tual Klas II sebanyak 48 perkara Dan sisa perkara yang belum dapat diselesaikan : -

Pengadilan Tinggi Agama Ambon menyelesaikan seluruh perkara banding

-

Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebanyak 47 Perkara

-

Pengadilan Agama Masohi Klas II sebanyak 10 perkara

-

Pengadilan Agama Tual Klas II sebanyak 3 perkara


Untuk lebih jelasnya keadaan perkara tersebut dapat dilihat sebagaimana uraian di bawah ini : A.

Keadaan Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon 1. Perkara yang diterima Perkara Banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2012 sebanyak 4 perkara, dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : a. b. c. d.

Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Hibah

: : : :

1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara

JUMLAH

: 4 Perkara

2. Perkara yang diputus Perkara banding yang diputus pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2012 sebanyak 5 perkara dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : a. b. c. d.

Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Hibah Jumlah

: : : : :

2 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 1 Perkara 5 perkara

3. Sisa Perkara Sisa perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2011 sebanyak 1 perkara yaitu jenis perkara cerai talak, dan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 4 perkara, dan telah diputus tahun ini sebanyak 5 perkara. Jadi tidak ada perkara sisa ditahun 2012. Laporan Tahunan Tahun 2012 PTA Ambon 38

B.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon 1. Pengadilan Agama Ambon Klas IA a. Perkara Yang Diterima Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2012 sebanyak 308 perkara, dan sisa tahun 2011 sebanyak 22 perkara, sehingga jumlah perkara seluruhnya 330 perkara dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Itsbat Nikah Wali Adhol Kewarisan P3HP/Penetapan Ahli Waris Jumlah

: : : : : : : :

87 150 1 25 4 3 38 308

perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara

b. Perkara Yang Diputus Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2012 sebanyak 283 perkara, dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : 1. Dicabut Rinciannya sebagai berikut : a. Cerai Talak b. Cerai Gugat c. Harta Bersama d. Wali Adhol e. P3HP/Penetapan Ahli Waris 2. Cerai Talak 3. Cerai Gugat 4. Harta Bersama 5. Itsbat Nikah 6. Wali Adhol 7. P3HP / Penetapan Ahli Waris 8. Ditolak 9. Tidak Diterima

:

29

perkara

: : : : : : : : : : : : :

11 11 1 2 4 55 114 1 21 1 30 4 7

perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara


10. Gugur 11. Dicoret dari register Jumlah

: : :

21 0 283

perkara perkara perkara

c. Sisa Perkara Sisa perkara pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2011 sebanyak 22 perkara dan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 308 perkara, sehingga perkara yang ditangani seluruhnya adalah 330 perkara, dan telah diputus tahun ini sebanyak 283 perkara (83,40 %), sehingga sisa perkara tahun 2012 sebanyak 47 perkara (16,60,%) dengan rincian sisa jenis perkara tahun 2011 sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cerai Talak Cerai Gugat Isbath Nikah Wali Adhol Kewarisan P3HP/Penetapan Ahli Waris Jum lah

: : : : : : :

18 20 3 1 2 3 47

perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara

2. Pengadilan Agama Masohi Klas II a. Perkara Yang Diterima Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Masohi Klas II tahun 2012 sebanyak 101 perkara dan sisa tahun 2011 sebanyak 6 perkara, sehingga jumlah perkara seluruhnya sebanyak 107 perkara dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Cerai Talak Cerai Gugat Asal-usul Anak Itsbat Nikah P3HP/Penetapan Ahli Waris Jumlah

: : : : : :

26 perkara 61 perkara 1 perkara 8 perkara 5 perkara 101 perkara Laporan Tahunan Tahun 2012 PTA Ambon 40

b. Perkara Yang Diputus Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Masohi Klas II tahun 2012 sebanyak 97 perkara, dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : 1. Dicabut Rinciannya sebagai berikut : a. Cerai Talak b. Cerai Gugat c. Asal-usul Anak 2. Cerai Talak 3. Cerai Gugat 4. Itsbat Nikah 5. P3HP/Penetapan Ahli Waris 6. Ditolak 7. Tidak diterima 8. Gugur 9. Dicoret dari Register Jumlah

: : : : : : : : : : : : :

6 perkara 2 3 1 23 49 6 5 2 1 4 1 97

perkara perkara perkara perkara perkara perkara Perkara perkara perkara perkara perkara perkara

c. Sisa Perkara Sisa perkara pada Pengadilan Agama Masohi Klas II

tahun 2011

sebanyak 6 perkara dan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 101 perkara, sehingga perkara yang ditangani seluruhnya adalah 107 perkara dan telah diputus tahun ini sebanyak 97 perkara (90%), sehingga sisa perkara tahun 2012 sebanyak 10 perkara (10%), dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : 1. Cerai Talak

:

4 perkara

2. Cerai Gugat

:

5 perkara

3. Isbath Nikah

:

1 perkara

Jumlah

:

10 perkara

4. Pengadilan Agama Tual Klas II a. Perkara Yang Diterima Laporan Tahunan Tahun 2012 PTA Ambon 41

Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Tual Klas II tahun 2012 sebanyak 45 perkara dan sisa tahun 2011 sebanyak 6 perkara, sehingga jumlah perkara seluruhnya sebanyak 51 perkara dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : 1. Cerai Talak

:

6 perkara

2. Cerai Gugat

:

30 perkara

3. Perwalian

:

1 perkara

4. Itsbat Nikah

:

6 perkara

5. Kewarisan

:

1 perkara

6. P3HP / Penetapan Ahli Waris

:

1 perkara

:

45 perkara

Jumlah b. Perkara Yang Diputus

Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Tual Klas II tahun 2012 sebanyak 48 perkara, dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : 1. Dicabut Rinciannya sebagai berikut : a. Cerai Talak b. Cerai Gugat 2. Cerai Talak 3. Cerai Gugat 4. Perwalian 5. Itsbat Nikah 6. Kewarisan 7. P3HP /Penetapan Ahli Waris 8. Ditolak 9. Tidak diterima 10. Digugurkan Jumlah

:

3 perkara

: : : : : : : : : : : :

1 perkara 2 perkara 5 perkara 27 perkara 1 perkara 6 perkara 1 perkara 1 perkara 2 perkara 1 perkara 1 perkara 48 perkara

c. Sisa Perkara Sisa perkara pada Pengadilan Agama Tual Klas II pada tahun 2011 sebanyak 6 perkara dan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 45 Laporan Tahunan Tahun 2012 PTA Ambon 42

perkara sehingga perkara yang ditangani seluruhnya adalah 51 perkara, dan telah diputus tahun 2012 seluruhnya sebanyak 48 perkara (93,75%). Jadi total sisa perkara tahun 2012 sebanyak 3 perkara (6,25% ) dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : 1. Cerai Talak

:

1 perkara

2. Cerai Gugat

:

2 perkara

:

3 perkara

Jumlah


REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA PROPINSI MALUKU TAHUN 2012 PERKARA N O

PIDANA SATKER

SISA LALU

1

2

PERDATA

MASUK

PUTUS

SISA

4

5

6

3

SISA LALU

MASUK

PUTUS

SISA

JUMLAH HAKIM

8

9

10

11

7

1

PTA. AMBON

-

-

-

-

1

4

5

-

9

2

PA. AMBON KLS I A

-

-

-

-

22

308

283

47

9

3

PA. MASOHI KLS II

-

-

-

-

6

101

97

10

5

4

PA. TUAL KLS II

-

-

-

-

6

45

48

3

5

K E T 12

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA PROPINSI MALUKU TAHUN 2012 P E R K A R A N O

P I D A N A

SATKER

MASUK MINUTASI

SELESAI MINUTASI

1 PTA. AMBON

-

2 PA. AMBON KLAS IA 3 PA. MASOHI KLAS II 4

PA. TUAL KLAS II

P E R D A T A

JUMLAH PANITERA

SISA

MASUK MINUTASI

SELESAI MINUTASI

SISA

-

-

5

5

-

1

-

-

-

283

278

5

1

-

-

-

97

97

-

1

-

-

-

48

48

-

1

KET


REKAPITULASI DATA PERKARA PA SEWILAYAH PTA AMBON BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012 PERKARA YANG DIPUTUS NO

BULAN

1

1

2

PERKARA YANG DIMEDIASI

KURANG DARI 6 BULAN

LEBIH DARI 6 BULAN

BERHASIL

TIDAK BERHASIL

PERKARA PRODEO

SIDANG KELILING

KET

9

3

4

5

6

7

8

-

-

8

-

-

2

JANUARI PEBRUARI

18 35

-

1

11

-

16

3

MARET

47

1

-

11

4

15

4

APRIL

42

2

-

6

3

9

5

MEI

42

3

1

6

5

13

6

JUNI

40

2

-

9

3

8

7

JULI

40

1

-

5

2

-

8

AGUSTUS

13

-

-

3

-

-

9

SEPTEMBER

24

4

1

9

-

-

10

OKTOBER

56

1

-

8

3

5

11 12

NOVEMBER

29

2

-

7

-

-

DESEMBER

29

1

-

8

1

-

415

17

3

91

21

66

JUMLAH


REKAPITULASI DATA PERKARA PA AMBON BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012

NO

PERKARA YANG DIPUTUS

BULAN

1

KURANG DARI 6 BULAN

2

LEBIH DARI 6 BULAN

3

1

JANUARI

11

2

PEBRUARI

3

MARET

4

PERKARA YANG DIMEDIASI BERHASIL

TIDAK BERHASIL

5

6

4 -

-

5

27

-

1

21

1

-

APRIL

35

1

5

MEI

18

6

JUNI

7

PERKARA PRODEO

SIDANG KELILING

7

8

-

-

6

-

16

7

1

-

-

5

2

9

2

1

2

1

-

32

2

-

4

1

8

JULI

25

1

-

4

-

-

8

AGUSTUS

6

-

-

2

-

-

9

SEPTEMBER

16

4

1

6

-

-

10

OKTOBER

35

1

-

6

-

-

11

NOVEMBER

20

2

-

4

-

-

12

DESEMBER

22

1

-

6

-

-

268

15

3

57

5

33

JUMLAH

KET

9


REKAPITULASI DATA PERKARA PA MASOHI BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012

NO

BULAN


PERKARA PRODEO

SIDANG KELILING

6 2

7 -

8 -

KURANG DARI 6 BULAN

LEBIH DARI 6 BULAN

BERHASIL

TIDAK BERHASIL

4 -

5 -

1 1

JANUARI

3 4

2

PEBRUARI

6

-

-

4

-

-

3

MARET

21

-

-

2

2

15

4

4

-

-

-

-

-

5

APRIL MEI

17

1

-

3

-

13

6

JUNI

4

-

-

3

-

-

7

JULI

9

-

-

1

2

-

8

AGUSTUS

5

-

-

-

-

-

SEPTEMBER

1

-

-

3

-

-

10

OKTOBER

15

-

-

2

2

-

11 12

NOVEMBER

6

-

-

1

-

-

DESEMBER

4

-

-

1

-

-

92

1

-

21

6

28

9

2


JUMLAH

KET

9


REKAPITULASI DATA PERKARA PA TUAL BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012

NO

BULAN 2



PERKARA PRODEO

SIDANG KELILING

6 1

7 -

8 -

KURANG DARI 6 BULAN

LEBIH DARI 6 BULAN

BERHASIL

TIDAK BERHASIL

4 -

5 -

1 1

JANUARI

3 3

2

PEBRUARI

2

-

-

1

-

-

3

MARET

5

-

-

2

1

-

4

APRIL

3

-

-

1

1

-

5

MEI

7

-

-

1

4

-

6

JUNI

4

-

-

2

2

-

7

JULI

4

-

-

-

-

-

8

AGUSTUS

2

-

-

1

-

-

9

SEPTEMBER

6

-

-

-

-

-

10

OKTOBER

6

-

-

-

1

5

11 12

NOVEMBER

3

-

-

2

-

-

DESEMBER

3

-

-

1

1

-

48

0

0

12

10

5

JUMLAH

KET

9


BAB IV PENGAWASAN INTERNAL A. Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung Republik Indonesia baik pembinaan dan pengawasan internal terhadap Pengadilan Tinggi Agama Ambon maupun kepada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagaimana dimaksud oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035, dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk tingkah laku dan perbuatan para aparat peradilan (hakim,

pejabat

fungsional,

struktural

dan

staf

pelaksana).

Hasil

pengawasan tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai evaluasi hasil kinerja yang telah dicapai secara maksimal oleh setiap unit kerja untuk bahan acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas berikutnya. Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2012, merupakan lanjutan dari hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2011) dan diharapkan mendapatkan hasil yang lebih optimal, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan kepada masyarakat demi menegakkan peradilan yang mandiri, bersih dan berwibawa, melekat di hati rakyat. Pada tahun 2012 pelaksanaan pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon secara internal ke


Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan ke setiap unit kerja Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon hanya dapat dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Hal itu disebabkan keterbatasan jumlah dana yang tersedia dalam DIPA tahun 2012. Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Masohi diadakan pada bulan April 2012, Pengadilan Agama Tual dilaksanakan pada bulan Mei 2012. Pelaksanaan monitoring / cross check / evaluasi atas tindak lanjut dari hasil Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada bulan April 2012, sedangkan Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Agama Masohi dan Pengadilan Agama Tual diadakan pada bulan Juli 2012.

B. Tim Pengawas Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/230/SK/PS.00/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Hakim Pengawas Daeran dan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, adapun tim Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/528/PS.01/IV/2012/ tanggal 23 April 2012. Tim Pembinaan dan pengawasan bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon terdiri dari : a. DR. H. A. Mukti Arto, SH. M.Hum


Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai koordinator. b. H. A. Jauharuddin Sohra, S.Ag, MH. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas bidang kepaniteraan, sebagai ketua tim. c. Drs. Tarmizi Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas bidang kepaniteraan, sebagai anggota. d. Drs. H. M. Roehan El Ghani, SH. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas bidang kepaniteraan, sebagai anggota. e. Drs. Jaharuddin S, SH. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas bidang administrasi umum bagian umum, sebagai anggota. f. Drs. Kamil Umar Esa, SH. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas bidang administrasi umum bagian kepegawaian, sebagai anggota. g. Drs. H. Ahmad Shiddiq Hakim Tinggi pembina dan pengawas bidang administrasi umum bagian keuangan, sebagai anggota. h. Abdul Rochman, SHI. Panitera Pengganti, sekretaris pembina dan pengawas bidang kepaniteraan.


i.

Musa La Haji, SHI. Staf sub bagian kepegawaian, sekretaris pembina dan pengawas bidang administrasi umum.

2. Berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/511/PS.01/IV/2012/ tanggal 5 April 2012. Tim Pembinaan dan Pengawasan daerah pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA terdiri dari : a. DR. H. A. Mukti Arto, SH. M.Hum. Hakim Utama/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai koordinator b. Drs. Kamil Umar Esa, SH. Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai ketua tim. c. Drs. H. M. Roehan El Ghani, SH. Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai anggota. d. Basri, SH. MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai anggota e. Drs. H. Husein Marasabessy, SH. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai anggota


f. Drs. La Suriadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai anggota g. Hurasan Husein, SE. Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai anggota h. Taharudin S, SH. Kasubbag keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai anggota. 3. Berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/230/PS.01/IV/2012/ tanggal 5 April 2012. Tim Pembinaan dan Pengawasan daerah pada Pengadilan Agama Masohi Klas II terdiri dari : a. DR. H. A. Mukti Arto, SH. M.Hum. Hakim Utama/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. b. Drs. Jaharuddin S, SH. Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Agama Ambon. c. Drs. Bachtiar Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon d. Drs. Hambali Barmula Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon e. Muhammad Ali B, S.Ag. Kasubbag umum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.


f. Musa La Haji, SHI Staf subbag kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 4. Berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/589/PS.01/V/2012/ tanggal 4 Mei 2012. Tim Pembinaan dan Pengawasan daerah pada Pengadilan Agama Tual Klas II terdiri dari : a. Drs. H. Ahmad Shiddiq Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Agama Ambon. b. Drs. Jaharuddin S, SH. Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Agama Ambon. c. Drs. Tarmizi Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Agama Ambon. d. Drs. H. Husein Marasabessy, SH. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon. e. Mara Onan Tua Siregar Auditor BPKP Propinsi Maluku. f. Taharudin s, SH. Kasubbag keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. g. Musa La Haji, SHI Staf subbag Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Selain itu telah dilakukan monitoring dan evaluasi/cross chek tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan sekaligus melakukan penilaian implementasi Siadpa Plus :


1. Pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA dengan tim yang terdiri dari : a. DR. H. A. Mukti Arto, SH., M.Hum., Wakil Ketua PTA Ambon. b. Drs. Ahmad Shiddiq, Hakim Madya Utama PTA Ambon. c. Drs. H. Husein Marasabessy, SH., Wakil Panitra PTA Ambon. d. Abdul Rochman, SHI., Panitera Pengganti PTA Ambon. e. Annang Makruf, S.Kom., staf Sub Bagian Umum PTA Ambon. 2. Pada Pengadilan Agama Masohi dengan tim yang terdiri dari : a. DR. H. A. Mukti Arto, SH. M.Hum., Wakil Ketua PTA Ambon. b. Drs. Ahmad Shiddiq, Hakim Madya Utama PTA Ambon. c. Annang Makruf, S.Kom., staf Sub Bagian Umum PTA Ambon. 3. Pada Pengadilan Agama Tual dengan tim yang terdiri dari : a. DR. H. A. Mukti Arto, SH. M.Hum., Wakil Ketua PTA Ambon. b. Annang Makruf, S.Kom., staf Sub Bagian Umum PTA Ambon. C. Objek dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Objek Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan 3 Pengadilan Agama yang terdiri dari Pengadilan Agama Ambon di Ibu Kota Propinsi, Pengadilan Agama Masohi di Maluku Tengah dan Pengadilan Agama Tual di Maluku Tenggara. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan meliputi : 1. Manajemen peradilan, 2. Administrasi perkara dan persidangan,


3. Administrasi umum dan 4. Kinerja pelayanan. D. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, monitoring/cross chek hasil tindak lanjut Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan masing-masing : 1. Pengadilan Tinggi Agama Ambon pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 24 s/d 26 April 2012. 2. Pengadilan Agama Ambon Klas IA pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 18 s/d 20 April 2012 dan monitoring / cross chek / evaluasi tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan tanggal 12 s/d 13 Juli 2012. 3. Pengadilan Agama Masohi Klas II pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 11 s/d 13 April 2012 dan monitoring / cross chek / evaluasi tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan tanggal 16 s/d 18 Juli 2012. 4. Pengadilan Agama Tual pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 7 s/d 9 Mei 2012 dan monitoring / cross chek / evaluasi tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 8 s/d 11 Juli 2012. Adapun hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan telah dituangkan dalam bentuk laporan secara menyeluruh, sebagai hasil Pembinaan dan Pengawasan tahun 2012. Hasil Pembinaan dan Pengawasan tersebut tetap tersimpan dalam arsip Pembinaan dan Pengawasan, sebagai


data dan informasi kinerja Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang dapat dijadikan acuan untuk Pembinaan dan Pengawasan di masa yang akan datang. E. Hasil Pembinaan dan Pengawasan 1. Pengadilan Tinggi Agama Ambon a. Administrasi perkara telah dilaksanakan akan tetapi masih perlu perbaikan dan penyempurnaan dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya terutama yang berkaitan dengan SIADPTA dan TI (Teknologi Informasi). b. Administrasi kepegawaian telah dilaksanakan akan tetapi masih perlu perbaikan dan penyempurnaan antara lain di bidang statistik kepegawaian,

jam

kerja

yang

melebihi

ketentuan

(harus

mempedomani PERMA No. 71 Tahun 2007 jo SEMA No 69 Tahun 2009) dan pengusulan konversi NIP 2 (dua) pegawai / hakim yang masih menggunakan NIP lama karena belum memperoleh NIP baru. c. Administrasi keuangan telah dilaksanakan akan tetapi dalam pengelolaan keuangan negara di dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 masih kurang sempurna sehingga perlu pembinaan sumber daya manusianya dan sosialisasi tentang peraturannya.


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

99,17

85,68

98,03

96,6

90,15

97,81

98,1

Data Statistik Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2012. 2. Pengadilan Agama Ambon Klas IA a. Dalam bidang teknis yustisial dan administrasi perkara terdapat beberapa temuan berupa kesalahan dan kekurangan sebagaimana dicatat dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan, serta telah diberikan petunjuk oleh Tim Pembina dan Pengawas Daerah PTA Ambon, dan agar berpedoman kepada Hukum Acara yang berlaku dan Buku II tentang Pola Bindalmin. b. Dalam bidang Administrasi umum (administrasi kepegawaian, keuangan dan umum) yang diperiksa telah dilaksanakan tetapi perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung agar administrasi umum dapat berjalan dengan baik.


c. Untuk melakukan tindak lanjut dari temuan tersebut maka telah dibuat Pakta Integritas yang dibuat oleh para pejabat Pengadilan Agama Ambon yang bertanggung jawab secara langsung terhadap tugas pokok di hadapan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

PA Ambon 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

80,95

84,53

92,32

74,72

92,82

95,71 46,6

Data Statistik Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengadilan Agama Ambon tahun 2012. 3. Pengadilan Agama Masohi Klas II a. Dalam bidang teknis yustisial dan administrasi perkara terdapat beberapa temuan berupa kesalahan dan kekurangan sebagaimana dicatat dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan, serta telah diberikan petunjuk oleh Tim Pembina dan Pengawas Daerah PTA Ambon, dan agar berpedoman kepada Hukum Acara yang berlaku dan Buku II tentang Pola Bindalmin. b. Dalam bidang Administrasi umum (administrasi kepegawaian, keuangan dan umum) yang diperiksa telah dilaksanakan tetapi perlu


adanya perbaikan dan penyempurnaan serta sarana dan prasarana pendukung agar administrasi umum dapat berjalan dengan baik. c. Untuk melakukan tindak lanjut dari temuan tersebut maka telah dibuat Pakta Integritas yang dibuat oleh para pejabat Pengadilan Agama Masohi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap tugas pokok di hadapan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. d. Berdasarkan Laporan Monitoring / cross chek / evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas PTA Ambon, pada tanggal 16 s/d 18 Juli 2012, beberapa temuan berupa kesalahan dan kekurangan dalam bidang teknis yustisial dan administrasi perkara sebagaimana dicatat dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan ternyata telah ditindak lanjuti oleh para pejabat yang bersangkutan.

PA Masohi 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

91,48

96,1

97,95 79,2

75,14

74,93 56,42

Data Statistik Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengadilan Agama Masohi tahun 2012.


4. Pengadilan Agama Tual Klas II a. Dalam bidang teknis yustisial dan administrasi perkara terdapat beberapa temuan berupa kesalahan dan kekurangan sebagaimana dicatat dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan, serta telah diberikan petunjuk oleh Tim Pembina dan Pengawas Daerah PTA Ambon, dan agar berpedoman kepada Hukum Acara yang berlaku dan Buku II tentang Pola Bindalmin. b. Dalam bidang Administrasi umum (administrasi kepegawaian, keuangan dan umum) yang diperiksa telah dilaksanakan tetapi perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung agar administrasi umum dapat berjalan dengan baik. c. Untuk melakukan tindak lanjut dari temuan tersebut maka telah dibuat Pakta Integritas yang dibuat oleh para pejabat Pengadilan Agama Tual yang bertanggung jawab secara langsung terhadap tugas pokok di hadapan atasan langsung pejabat yang bersangkutan. d. Berdasarkan Laporan Monitoring / cross chek / evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas PTA Ambon, pada tanggal 8 s/d 11 Juli 2012, beberapa temuan berupa kesalahan dan kekurangan dalam bidang teknis yustisial dan administrasi perkara sebagaimana dicatat dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan ternyata telah ditindak lanjuti oleh para pejabat yang bersangkutan.


PA Tual 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

73,01

88,1

87,5

92,91

84,28

86,08

70,73

Data Statistik Pembinaan dan Pengawasan Pada Pengadilan Agama Tual tahun 2012. F. Kinerja Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Hal ini digambarkan secara umum sebagai berikut : 1. Dari hasil Pembinaan dan Pengawasan dari tim Pembina dan Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, pada bidang administrasi perkara dan persidangan, manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik dan administrasi umum, telah menunjukan perbaikan-perbaikan pada bidang masing-masing namun perlu ditingkatkan. 2. Diharapkan para pejabat dan seluruh pegawai melaksanakan tugas pokok masing-masing sesuai dengan job description dan perlu mematuhi pakta integritas yang dibuat dan ditandatangani.


3. Masih ada pegawai yang kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat belum maksimal, maka perlu pembinaan secara kontinyu. 4. Ruang kantor yang tersedia walaupun tidak memadai, namun pengaturan tata ruangnya telah diusahakan penyempurnaan semaksimal mungkin sesuai dengan dana anggaran pemeliharaan yang tersedia dalam DIPA 2012, agar untuk sementara dapat memudahkan / memberikan kenyamanan bagi pencari keadilan, sambil menunggu pembangunan gedung baru sesuai prototype Mahkamah Agung RI. 5. Pemberian informasi ke publik telah diusahakan secara maksimal agar mudah diakses secara online, namun karena kondisi daerah, sering masih ditemui kendala, maka secara kontinyu perlu dilakukan updating berita dalam website masing-masing Pengadilan Agama.


BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Laporan tahunan tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa program kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 20112 telah berjalan sesuai dengan rencana kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon secara baik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi Laporan tahunan disusun oleh Tim Pengadilan Tinggi Agama Ambon, untuk merekomendasikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI agar : 1.

Kiranya laporan tahunan tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Ambon menjadi input yang berharga dalam penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2012.

2.

Dengan adanya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan propinsi Maluku, maka mohon segera kiranya dibentuk Pengadilan Agama pada 8 (delapan) kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Pulau Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Barat Daya guna membantu dan Laporan Tahunan Tahun 2012 PTA Ambon 221

mempermudah

masyarakat

pencari

keadilan

dalam

mendapatkan

pelayanan hukum, sedangkan yang telah ada Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Ambon Kelas IA yang berada di Kota Ambon, Pengadilan Agama Masohi Kelas II berada di Kabupaten Maluku Tengah di Masohi dan Pengadilan Agama Tual Kelas II berada di Kota Tual. 3. Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Masohi diharapkan dapat diberi anggaran pembangunan gedung baru Perluasan Gedung karena gedung yang ada masih peninggalan Departemen Agama, belum menyesuaikan dengan prototype Mahkamah Agung RI. 4. Segera diusulkan pemisahan jabatan struktural dan fungsional antara kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Agama tingkat banding dan tingkat pertama dapat mengacu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, menyesuaikan dengan struktur Mahkamah

Agung RI.

5. Perlu adanya tambahan hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, hakim yang ada sekarang berjumlah 8 orang termasuk ketua. Yang idealnya minimal dibutuhkan 6 (enam) majelis (18 orang Hakim) untuk Kelas IA Ambon. 6. Perlu adanya peningkatan anggaran pada kegiatan (MAK) tertentu utamanya pada MAK keperluan pokok karena pada tahun 2012 adanya pengembangan IT dan masih sangat perlu penambahan tenaga kontrak (tenaga sopir, tenaga satpam, dan cleaning service/pramu bakti) guna memperlancar operasional kantor. Dimana Tenaga tersebut sangat Laporan Tahunan Tahun 2012 PTA Ambon 222

kekurangan dibanding dengan kondisi dan kebutuhan kantor, dan juga perlu peningkatan anggaran belanja modal, untuk khusus PA se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon guna dapat memenuhi dana renovasi gedung Peradilan Agama se-Maluku yang sesuai prototipe yang telah di tetapkan Mahkamah Agung RI.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Drs. H. Jufri Ghalib, SH, MH NIP. 19510101 197903 1 011


KATA PENGANTAR. Bismilllahirrahmanirrahiim

Recommend Documents