KATA PENGANTAR
Segala Puji Syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rakhmat-Nya sehingga pelaksanaan Penelitian Baseline Economic Survey-KPJu Unggulan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan kerjasama Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Lembaga Penelitian Undana. Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai Juli 2013 sampai dengan Desember 2013. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan informasi tentang Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan dalam konteks pengembangan UMKM di tingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Provinsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian Baseline Economic Survey tahun 2013 meliputi 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 200 Kecamatan sebagai wilayah penelitian. Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan pada berbagai pihak, baik penentu kebijakan, instansi teknis terkait lainnya, lembaga perbankan, lembaga lainnya, maupun pengusaha guna mendukung perekonomian daerah serta mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja berdasarkan kondisi saat ini dan prospeknya serta mempunyai daya saing tinggi, dengan menetapkan Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJu) Unggulan Daerah di Nusa Tenggara Timur. Penelitian KPJu Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan empat metode utama untuk pengolahan data yaitu Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), Metode Borda, Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Metode Bayes. Metode ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menggabungkan pendekatan top-down dalam penetapan kriteria dan bottom-up pada penetapan KPJu yang diungkapkan dengan prinsip “dari, oleh dan untuk daerah”. Setiap pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM dilibatkan sebagai narasumber. Penelitian ini memuat pula secara singkat profil daerah, profil UMKM beserta faktor pendorong dan penghambat serta kebijakan pemerintah daerah dan perbankan. Karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan guna mendukung perekonomian daerah sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas kelembagaan setiap daerah. Laporan penelitian ini disajikan dengan sistematika secara umum sebagai berikut: Bagian I : 1) Pendahuluan, 2) Metode Penelitian 3) Kondisi Umum Wilayah Provinsi NTT 4) Hasil Penetapan KPJu Unggulan Tingkat Provinsi NTT 5) Kesimpulan dan Rekomendasi
Bagian II :
Laporan per Kabupaten/Kota, dengan sistematika di setiap Kabupaten/Kota sebagai berikut: 1) Kondisi Umum Wilayah Kabupaten/Kota 2) Hasil Penetapan KPJu Unggulan Tingkat Kabupaten/Kota 3) Kesimpulan dan Rekomendasi Pada laporan bagian II, yaitu laporan per kabupaten/kota tidak lagi ada Bab Penddahuluan dan Metodologi, karena sudah di paparkan di Bagian I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan per kabupaten/kota. Dengan sistematika demikian diharapkan pembaca dan/atau pengguna imformasi dapat dengan mudah dan utuh memahami kondisi daerah dan KPJu untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Tim Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini , Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana dan Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Pemerintah Kota Kupang, yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik serta masukan data, fakta dan keterangan yang sangat berguna. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian dan Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya, serta Pihak Perbankan dan dunia usaha tingakt provinsi dan kabupaten/kota yang banyak memberikan informasi serta data yang diperlukan. 3. Para narasumber kecamatan yang terdiri dari para Pejabat Kecamatan, Penyuluh/Mantri Tani dan Koordinator Statistik Kecamatan di tingkat kecamatan yang ada di wilayah penelitian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberkahi kita sekalian dalam melaksanakan tugas. Akhirnya kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi pengembangan UMKM dan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kupang,
Desember 2013
Penanggung Jawab Penelitian Ketua Lembaga Penelitian Undana
Prof. Dr. Mien Ratoe Oedjoe, M.Pd NIP. 19510701 197803 2 001
DAFTAR ISI
JUDUL KATA PENGANTAR TIM PENELITI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
Halaman i ii iii v vi v
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan Penelitian 1.3. Ruang Lingkup Survey dan Penelitian II METODE PENELITIAN 2.1. Jenis dan Sumber Data 2.2. Daerah Survei dan Penelitian 2.3. Metode Analisis 2.4. Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data 2.5. Narasumber Penelitian Tingkat Provinsi NTT 2.6. Prinsip Penilaian Kriteria dan Rekomendasi Kebijakan 2..7. Jangka Waktu Penelitian III KONDISI UMUM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 3.1. Fisik Wilayah 3.2.. Demografi 3.3. Potensi Sumber Daya Alam 3.4. Infrastruktur Wilayah 3.5. Ekonomi Wilayah IV HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 4.1. Bobot Tujuan dan Kriteria KPJu Kabupaten dan Kecamatan 4.2. Bobot Sektor-Sub Sektor KPJU Unggulan Tingkat Provinsi NTT 4.3. KPJu Unggulan Tingkat Provinsi NTT 4.4. Hasil Analisis Perspektif Product Life Cycle (PLC) KPJu Unggulan Tingkat Provinsi NTT 4.5. Hasil Analisis SWOT KPJu Unggulan Lintas Sektor Provinsi NTT 4.6. Hasil Analisis Siklus Bisnis KPJu Unggulan Lintas Sektor 4.7. Hasil Analisis Inflasi KPJu Unggulan V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan 5.2. Rekomendasi
1 1 3 4 7 7 7 7 8 12 12 12 13 13 13 17 22 24 26 26 28 29 31 32 36 40 44 44 44
KOTA KUPANG I
KONDISI UMUM WILAYAH KOTA KUPANG 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Potensi Sumber Daya Alam 1.4. Infrastruktur Wilayah
46 46 47 47 48 v
II
III
1.5. Ekonomi Wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Perbankan UMKM HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KOTA KUPANG 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor KPJU Unggulan Tingkat Kota Kupang 2.2. KPJU Unggulan Per Sektor di Kota Kupang 2.3. KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Kupang 2.4. Hasil Analisis Hasil Analisis Potensi Dan Prospek KPJu Unggulan Kota Kupang Kesimpulan dan rekomendasi 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
48 50 51 52 52 53 54 54 56 56 56
KABUPATEN KUPANG I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN KUPANG 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Potensi Sumber Daya Alam 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi Wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KABUPATEN KUPANG 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor KPJU Unggulan Tingkat Kabupaten Kupang 2.2. KPJU Unggulan Per Sektor di Kabupaten Kupang 2.3. KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Kupang 2.4. Hasil Analisis Perspektif Product Life Cycle (PLC) KPJu Unggulan Kabupaten Kupang KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
58 58 59 60 61 62 65 67 69 69 70 71 71 73 73 73
KABUPATEN ROTE NDAO I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO 1.1. Fisik wilayah 1.2. Demografi 1.3. Potensi Sumber daya Alam 1.4. Infrastruktur 1.5. Ekonomi Wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Perbankan UMKM HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KABUPATEN ROTE NDAO 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor KPJU Unggulan Tingkat Kabupaten Rote Ndao 2.2. KPJU Unggulan Per Sektor di Kabupaten Rote Ndao 2.3. KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Rote Ndao 2.4. Hasil Analisis Perspektif Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Rote Ndao KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
75 75 75 76 78 78 80 81 82 82 83 84 84 86 86 86
vi
KABUPATEN SABU RAIJUA I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografis 1.3. Potensi Sumber Daya Alam 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi Wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KABUPATEN SABU RAIJUA 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor KPJU Unggulan Tingkat Provinsi NTT 2.2. KPJU Unggulan Per Sektor di Kabupaten Sabu Raijua 2.3. KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Sabu Raijua 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sabu Raijua KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
88 88 89 89 89 90 92 93 94 94 95 96 96 98 98 98
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN I
II
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografis 1.3. Potensi Sumber Daya Alam 1.4. Infrastruktur 1.5. Ekonomi Wilayah 1.6. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor KPJU Unggulan Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan 2.2. KPJU Unggulan Per Sektor di Kabupaten Timor Tengah Selatan 2.3. KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Timor Tengah Selatan 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten
100 100 101 102 109 111 114 116 116 117 118 118
Timor Tengah Selatan III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
119 119 119
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA I
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografis 1.3. Potensi Sumber Daya Alam 1.4. Infrastruktur 1.5. Ekonomi Wilayah 1.6. Perbankan dan UMKM
121 121 122 123 129 129 131
II
HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor KPJU Unggulan Tingkat Kabupaten TTU
132 132 vii
2.2. 2.3. 2.4. III
KPJU Unggulan Per Sektor di Kabupaten Timor Tengah Utara KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Timor Tengah Utara
Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Timor Tengah Utara
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
133 134 134 135 135 135
KABUPATEN BELU I
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN BELU 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografis 1.3. Potensi Sumber Daya Alam 1.4. Ekonomi Wilayah 1.5. Perbankan dan UMKM
137 137 140 141 142 144
II
HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KABUPATEN BELU 2.1. Sektor-Sub Sektor KPJU Unggulan Tingkat Kabupaten Belu 2.2. KPJU Unggulan Per Sektor di Kabupaten Belu 2.3. KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Belu 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Belu KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
145 145 146 146 147 148 148 148
III
KABUPATEN SUMBA TIMUR I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KABUPATEN SUMBA TIMUR 2.1. Bobot Sektor- Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Sumba Timur 2.2. KPJu Unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Sumba Timur 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Sumba Timur 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sumba Timur KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
KABUPATEN SUMBA TENGAH I KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Perbankan dan UMKM
150 150 151 152 153 157 163 165 165 166 167 167 169 169 169 171 171 173 174 176 178 189 viii
II
III
HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN UMKM KABUPATEN SUMBA TENGAH 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Sumba Tengah 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Sumba Tengah 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Sumba Tengah 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sumba Tengah KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
191 191 192 193 193 195 195 195
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Struktur Ekonomi Wilayah HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Sumba Barat Daya 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Sumba Barat Daya 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Sumba Barat Daya 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sumba Barat Daya KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
197 197 199 200 201 203 210 210 211 212 212 213 213 213
KABUPATEN SUMBA BARAT I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Stuktur Ekonomi Wilayah HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN SUMBA BARAT 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektordalam pengembangan UMKM Kabupaten Sumba Barat 2.2 KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Sumba Barat 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Sumba Barat 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sumba Barat KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
215 215 216 217 218 221 226 226 227 228 228 230 230 230
ix
KABUPATEN ALOR I
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN ALOR 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Peranan Perbankan dan UMKM
232 232 233 235 236 239 243 245
II
HASIL PENETAPAN KPJu UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN ALOR 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Alor 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Alor 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Alor 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Alor KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
248
III
248 249 250 250 252 252 252
KABUPATEN LEMBATA I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN LEMBATA 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN LEMBATA 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Lembata 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Lembata 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Lembata 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Lembata KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
253 253 254 255 256 259 261 263 266 266 266 267 268 269 269 269
KABUPATEN FLORES TIMUR I
II
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN FLORES TIMUR
271 271 271 273 274 278 281 282 285
x
2.1.
III
Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Flores Timur 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Flores Timur 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Flores Timur 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Flores Timur KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
285 285 286 287 288 288 288
KABUPATEN SIKKA I
II
II
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN SIKKA 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Peranan Perbankan dalam Pengembangan UMKM HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN SIKKA 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Sikka 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Sikka 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Sikka 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sikka KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
290 290 291 292 294 295 298 299 302 302 302 303 304 305 305 305
KABUPATEN ENDE I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN ENDE 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Peranan Perbankan dalam Pengembangan UMKM HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN ENDE 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Ende 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Ende 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Ende 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sikka KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
307 307 309 310 312 315 318 320 323 323 324 325 325 326 326 326
xi
KABUPATEN NAGEKEO I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Peranan Perbankan dalam Pengembangan UMKM HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN NAGEKEO 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Nagekeo 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Nagekeo 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Nagekeo 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sikka KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2. Rekomendasi
328 328 329 330 332 334 337 338 341 341 342 343 343 344 344 344
KABUPATEN NGADA I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN NGADA 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN NGADA 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Ngada 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Ngada 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Ngada 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sikka KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
346 346 347 348 349 351 355 357 357 358 359 359 361 361 361
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR I
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Perbankan dan UMKM
363 363 366 368 369 372 377 378
xii
II
III
HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Manggarai Timur 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Manggarai Timur 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Manggarai Timur 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sikka KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
379 379 380 381 382 383 383 383
KABUPATEN MANGGARAI I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Potensi UMKM 1.7. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN MANGGARAI 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Manggarai 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Manggarai 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Manggarai 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sikka KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
385 385 385 389 391 394 398 398 401 401 402 403 404 405 405 405
KABUPATEN MANGGARAI BARAT I
II
III
KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 1.1. Kondisi Fisik Wilayah 1.2. Demografi 1.3. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia 1.4. Infrastruktur Wilayah 1.5. Ekonomi wilayah 1.6. Perbankan dan UMKM HASIL PENETAPAN KPJU UNGGULAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2.1. Bobot Sektor-Sub Sektor dalam pengembangan UMKM Kabupaten Manggarai Barat 2.2. KPJu unggulan UMKM Per Sektor di Kabupaten Manggarai Barat 2.3. KPJu unggulan UMKM lintas sektor di Kabupaten Manggarai Barat 2.4. Hasil Analisis Potensi dan Prospek KPJu Unggulan Kabupaten Sikka KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.2.. Rekomendasi
407 407 407 409 410 412 416 419 419 419 421 422 423 423 423
xiii
DAFTAR TABEL No Tabel Uraian
Halaman
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1.
Ruang Lingkup Wilayah Penelitian
2. 3.
Kriteria Penetapan KPJu Unggulan UMKM Tingkat Kabupaten Kota
4.
Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja 1 Minggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha di NTT,2011
15
5.
Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2008-2012
16
6.
16
7. 8.
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2012 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2011-2012 Produktivitas Perkebunan di Provinsi NTT Tahun 2011-2012
9.
Perkembangan Populasi Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur
19
10.
Perkembangan Persediaan rumah layak huni 2010-2012
23
11.
Bobot dan Rangking Kepentingan dari Tujuan dan Kriteria untuk Penetapan KPJu Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
26
12.
Hasil Analisis Penentuan Bobot Sektor/Sub Sektor Prioritas KPJU Tingkat Provinsi NTT
28
12.
Bobot dan Rangking Kepentingan dari Tujuan dan Kriteria untuk Penetapan KPJu Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur KPJu Unggulan per Sektor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur
28
13. 14. 15. 16.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTT 2010-2011 Per Kabupaten
4 9 14
17 18
29
KPJu Unggulan Lintas Sektor Tingkat Provinsi NusaTenggaraTimur Menurut Urutan Nilai skor terbobot atau Urutan Unggulan Skor dan Kategori Penilaian Potensi dan Prospek KPJU Unggulan
30
Matriks Posisi KPJu Unggulan di Provinsi NTT Berdasarkan Kriteria Potensi dan Kabupaten
31
31
KOTA KUPANG 1.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2012
46
2.
Jumlah Penduduk Kota Kupang Menurut Jenis Kelamin, 2011
47
3. 4.
Luas Lahan dan Penggunaannya di Kota Kupang Potensi Sumber Air di Kota Kupang
47 47
5.
Banyaknya Kendaraan Umum dan Pribadi menurut Jenisnya di Kota Kupang
48
6.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Tingkat Pendidikan di Kota Kupang Tahun 2011 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Golongan Pengeluaran Konsumsi perbulan
48
PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011
50
7. 8.
49
xiv
No Tabel Uraian Halaman 9. 50 Jumlah UMKM, dalam sektor Industri dan perdagangan di Kota Kupang Tahun 2011 10. 52 Skor-terbobot Tingkat Keunggulan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kota Kupang 11. Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha 53 di Kota Kupang 12. 54 10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kota Kupang 13. Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kota Kupang 55 KABUPATEN KUPANG 1.
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kupang 2012
58
2.
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk di Kabupaten Kupang Tahun 2012 Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kupang Tahun 2012
59
3.
61
4.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Kupang Tahun 2011
62
5.
Persentase Penduduk Kabupaten Kupang Menurut Golongan Pengeluaran Konsumsi perbulan
62
6.
Presentase Distribusi PDRB Kabupaten Kupang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 – 2011 (%)
63
7.
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kabupaten Kupang Tahun 2009 – 2011 Jumlah Perusahaan, dalam sektor Industri dan perdagangan Di Kabupaten Kupang 2009-2011 Nilai Produksi Perusahaan sektor Industri dan perdagangan di Kabupaten Kupang 2009-2011 Posisi Pembiayaan Menurut Sektor Usaha
64
8. 9. 10. 11. 12.
Komposisi pemberian kredit Bank NTT 2011-2012 Skor-terbobot Tingkat Keunggulan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Kupang
66 66 67 68 69
13.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Kupang
70
14.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Kupang
71
15.
Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Kupang
72
KABUPATEN ROTE NDAO 1.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga Serta Kepadatan Penduduk Per km2 di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012
76
2.
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Rote Ndao
76
xv
No Tabel Uraian Halaman 3. 77 Distribusi Luasan Lahan Pertanian Menurut Pola Usaha Tani di Kabupaten Rote Ndao 4. 79 Persentase Penduduk Kabupaten Rote Ndao dan Menurut Golongan Pengeluaran Konsumsi perbulan Tahun 2011 5. 80 PDRB Kabupaten Rote Ndao Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2009 - 2011 6.
Jumlah UMKM, dalam sektor Industri dan perdagangan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011
80
7.
Skor-terbobot Tingkat Keunggulan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Rote Ndao Rangking dan Skor Terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Rote Ndao 10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Rote Ndao
82
8. 9. 10.
Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Rote Ndao
83 84 85
KABUPATEN SABU RAIJUA 1.
Jumlah kecamatan, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan
88
2. 3.
Kondisi Jalan Provinsi di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2010-2011
90 91
4.
Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Penduduk Kabupaten Sabu Raijua perbulan
91
5.
PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Konstan dan harga Berlaku Tahun 2010-2012 (juta rupiah) Jumlah Dan Perkembangan UMKM Menurut Sector Usaha di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010-2011
92
7.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Sabu Raijua
94
8.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Sabu Raijua
95
9.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Sabu Raijua
96
10.
Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Sabu Raijua
97
6.
Pengeluaran Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Sabu Raijua perbulan
93
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 1.
Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan (ha)
102
2.
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan, Tahun 2009-2011 (Ton)
102
3.
Perkembangan Produksi Tanaman Sayur-sayuran Tahun 2011 (ton)
103
4.
Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 (ton)
104
5.
Kondisi Produksi Tanaman Perkebunan
104
6.
Jumlah dan Perkembangan Populasi Ternak
105
xvi
No Tabel Uraian 7. Jumlah Produksi Perikanan Menurut Macam Produksi (Kg)
Halaman 106
8.
Luas Kawasan Hutan Menurut Pola Tata Guna, 2011
106
9.
Jenis Bahan Galian Golongan C dan Cadangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011
107
10.
Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012
107
11.
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor Perdagangan Tahun 2008 - 2011 di Kabupaten Timor Tengah Selatan
108
12.
Kondisi Permukaan Jalan Status Jalan Kabupaten di Kabupaten TTS
109
13.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten TTS, Tahun 2011
110
14.
Jumlah dan Perbandingan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten TTS, Tahun 2011
111
15.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2011
111
16.
PDRB Kabupaten TTS berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan (Jutaan Rupiah) Struktur Perekonomian Kabupaten TTS (%)
112
17. 18. 19.
20.
Jumlah Nasabah dan Nilai Kredit (Jutaan Rupiah) Menurut Bank Umum di Kabupaten TTS Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Timor Tengah Selatan
113 115 116
117
21.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Timor Tengah Selatan
118
22.
Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Timor Tengah Selatan
118
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 1.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012
122
2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara dan Tingkat kepadatan per Kecamatan. Tahun 2012 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Pada Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Timor Tengah Utara Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan (ha)
122
3. 4.
123 123
5.
Produksi Tanaman Sayur-sayuran Tahun 2010 di Kabupaten Timor Tengah Utara (ton)
124
6.
Perkembangan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009-2010 (ton)
124
7.
Jumlah Luas Areal (Ha) dan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Tahun 2010 di Kabupaten Timor Tengah Utara Jumlah dan Perkembangan Populasi Ternak
125
8.
125 xvii
No Tabel Uraian 9. Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Ton) 10. Luas Kawasan Hutan Menurut Pola Tataguna Tahun 2011
Halaman 126 127
11.
Potensi Sumber Daya Mineral Golongan A dan B di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (ppm)
127
12.
Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan. 2011 Produk Domestik Bruto Kabupaten TTU Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011
128
13. 14.
130 130
15.
Posisi Kredit menurut Sektor Ekonomi dan Jenis Kredit Pada BRI, BNI dan Bank NTT Cabang Kefamenanu Tahun 2011
131
16.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara
132
17.
133
18.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Timor Tengah Utara
134
19.
Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Timor Tengah Utara
134
KABUPATEN BELU 1. 2.
Wilayah Kabupaten Belu dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan (2011) (Tidak Termasuk DOB Malaka) Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Belu
137 139
3. 4.
Luas Tanah Menurut Penggunaan di Kabupaten Belu, 2010-2011 Jumlah Penduduk Kabupaten Belu dan Tingkat kepadatan per Kecamatan, Tahun 2012
140 140
5.
Luas Lahan Sawah (Ha) di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan,2011
141
6.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan,2011
141
7.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan,2011
142
8
PDRB Kabupaten Belu berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan (Jutaan Rupiah)
142
9
Struktur Perekonomian Kabupaten Belu (%)
143
10
Posisi Kredit Perbankan di Kabupaten Belu, tahun 2004-2010
144
11
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Belu
145
12
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Belu
146
xviii
No Tabel Uraian Halaman 13. 147 10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Belu 14. Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Belu 147 KABUPATEN SUMBA TIMUR 1.
Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur menurut kecamatan
150
2.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk tahun 2012
151
3.
Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas, tahun 2012
153
4.
Banyaknya Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kabuapten Sumba Timur, 2011
156
5.
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid pada Berbagai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumba Timur, 2011
157
6.
Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Sumba Timur, 2011
158
7.
Golongan Pengeluaran per Kapita dalam SebulanKabupaten Sumba Timur, 2011
158
8.
Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan
159
9.
PDRB Kabupaten Sumba Timur Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000
159
10.
Jumlah Dana Yang Dihimpun Dari Masyarakat Oleh Perbankan di Kabupaten Sumba Timur, Periode Tahun 2009 – 2011
164
11
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Sumba Timur Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Sumba Timur
165
12 13. 14.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Sumba Timur Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Sumba Timur
166 167 168
KABUPATEN SUMBA TENGAH 1.
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
171
2.
Jumlah Desa di Kabupaten Sumba Tengah
172
3.
Banyaknya hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Setahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
172
4.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
173
5.
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
173
6.
Persentase Penduduk 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah Tahun 2012
175
7.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
176
8.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
178
9.
Golongan Pengeluaran per Kapita dalam Sebulan Kabupaten Sumba Tengah, 2011
179
xix
No Tabel Uraian Halaman 10. 179 Perkembangan PDRB Kabupaten Sumba Tengah Menurut Sektor Tahun 2009-2011 11. 180 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Kabupaten Sumba Tengah, 2011 (ADHK) 12. Jumlah Luas Tanam, Panen serta Produksi Tanaman Pangan 181 Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 13. 181 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Sumba Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2011 182 14. Luas Panen dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu di Kabupaten Sumba Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2011 15. 182 Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau di Kabupaten Sumba Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2011 16. 183 Rekapitulasi Luas Areal (ha) dan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 17.
Luas Areal (ha) dan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011
183
18. 19.
Populasi Kayu Cendana Menurut Kecamatan dan Jenis Pohon, 2012
184 184
Populasi Hewan Ternak Besar dan Kecil Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 (ekor)
20.
Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 (ekor)
185
21.
Produksi Perikanan Pada tahun 2009 dan 2011 di Kabupaten Sumba Tengah
185
22.
Banyaknya Armada Penangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
186
23.
Jumlah Industri Kecil dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Golongan Industri di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011
187
24.
Jumlah Usaha Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2006
187
25.
Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011
188
26.
Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Total Output Sektor Industri Pengolahan Menurut Golongan Industri (Periode 2009-2011)
189
27.
Jumlah Dana Yang Dihimpun Dari Masyarakat Oleh Perbankan di Kabupaten Sumba Tengah, Periode Tahun 2009 – 2011
190
28.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Sumba Tengah
191
29.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Sumba Tengah
192
30.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Sumba Tengah Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Sumba Tengah
193
31.
194
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 1.
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
197
xx
No Tabel Uraian 2. Banyaknya hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Setahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 3. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
Halaman 198 198
4.
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
199
5.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
201
6.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
202
7.
Golongan Pengeluaran per Kapita dalam Sebulan Kabupaten Sumba Timur, 2011
203
8.
PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya Menurut Lapangan Usaha, 2011
204
9.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, 2011
204
10.
Produksi Tertinggi Tanaman Perkebunan di Lima Kecamatan - Sumba Barat Daya, 2011 ( dalam ton)
205
11.
Jumlah Industri Kecil dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Golongan Industri di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011
207
12.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Sumba Barat Daya
210
13.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya
211
14.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Sumba Barat Daya
212
15.
Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Sumba Barat Daya
212
KABUPATEN SUMBA BARAT 1.
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011
215
2.
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011
216
3.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012
220
4.
Jumlah Rumah Sakit dan Tenaga Layanan Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012
220
5.
Perkembangan PDRB Kabupaten Sumba Barat Menurut Sektor Tahun 2009-2011 (ADHK)
221
6.
Jumlah Industri Kecil dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Golongan Industri di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011
223
7.
Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011
224
8.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Sumba barat
226
xxi
No Tabel Uraian Halaman 9. 227 Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Sumba barat 10 228 10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Sumba barat 11.
Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Sumba Barat
228
KABUPATEN ALOR 1.
Keadaan Tanah di Kabupaten Alor Menurut Tingkat KemiringanDan Persentase Terhadap Luas Wilayah
233
2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Alor dan Tingkat kepadatan per Kecamatan, Tahun 2011 Penduduk Berusia 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2011
233
3.
234
4.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2011
234
5.
Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Ijazah yang DimilikiTahun 2011 Golongan Pengeluaran per Kapita dalam SebulanKabupaten Alor, 2011
239
6.
239
7.
Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Alor, 2011
240
8.
PDRB Kabupaten Alor Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009-2011
241
9.
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Alor Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009-2011
242
10.
Perkembangan Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten AlorMenurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012
246
11.
Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank dan BPR di Kabupaten Alor Menurut Lapangan Usaha, 2008 – 2012
246
12
Perkembangan Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Alor Menurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012
247
13.
Persentase Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten AlorMenurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012
247
14.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Alor
248
15.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Alor
249
16.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Alor Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Alor
250
17.
250
KABUPATEN LEMBATA 1. 2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata dan Tingkat kepadatan per Kecamatan, Tahun 2011 Persentase Penduduk Kabupaten Lembata Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2011
254 254
xxii
No Tabel Uraian Halaman 3. Jumlah Tenaga Pelayanan Kesehatan Menurut StatusTenaga Kesehatan 259 per Kecamatan, Tahun 2011 4. 259 Pendapatan Daerah Regional Bruto Kabupaten Lembata ADHB dan ADHK Tahun 2009-2011 5. Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Lembata 260 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000Tahun 20092011 6. 262 Penyebaran Kelompok Industri Kecil Menengahdi Kabupaten Lembata Tahun 2011 7. 263 Koperasi Primer Berbadan Hukum, Bidang Usahadan Keaktifan Koperasi Di Kabupaten Lembata - 2011 8. 264 Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank di Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha, 2010 – 2012 9.
Perkembangan Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten LembataMenurut Jenis Penggunaan, 2010 – 2012
264
10.
Persentase Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten LembataMenurut Jenis Penggunaan, 2010 – 2012
265
11.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Lembata
266
12.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Lembata
267
13.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Lembata Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Lembata
268
14.
268
KABUPATEN FLORES TIMUR 1.
Keadaan Tanah di Kabupaten Flores Timur Menurut Tingkat Kemiringan Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah
272
2.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2011
272
3.
Jumlah Pelanggan dan Produksi Menurut Ranting dan Pulau Tahun 2011 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid serta Rata-rata Guru Per Sekolah Dan Rata-rata Murid Per Sekolah di Kabupaten Flores Timur, 2011
276
4.
277
5.
Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Jenis PengeluaranKabupaten Flores Timur, 2011
278
6.
Golongan Pengeluaran per Kapita dalam Sebulan Kabupaten FloresTimur, 2011
278
7.
PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2009-2011
279
8.
Kontribusi Maing-masing Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2009-2011
280
9.
Perkembangan Simpanan Masyarakat di Kabupaten Flores Timur Menurut Jenis Simpanan, 2008 – 2012
283
xxiii
No Tabel Uraian Halaman 10. 283 Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank dan BPR di Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha, 2008 – 2012 11. 284 Perkembangan Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Flores TimurMenurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012 12. 284 Persentase Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Flores TimurMenurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012 13.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Flores Timur
285
14.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Flores Timur
286
15.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Flores Timur Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Flores Timur
287
16.
287
KABUPATEN SIKKA 1.
Luas Daerah Kabupaten Sikka Menurut Pulau 2011
2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2010 dan Kecamatan Pemekaran Tahun 2011
3.
Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki Di Kabupaten Sikka, 2010 - 2011
293
4.
Penduduk 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sikka,2011
294
5.
Jumlah Surat Yang Dikirim Lewat Kantor Pos Maumere menurut Jenis Suratdi Kabupaten Sikka 2001 -2011
295
6.
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita SebulanUntuk Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Sikka, 2011 PDRB Kabupaten Sikka Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011
296
8.
Perkembangan Simpanan Masyarakat di Kabupaten Sikka Menurut Jenis Simpanan, 2008 – 2012
300
9.
Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank dan BPR di Kabupaten Sikka Menurut Lapangan Usaha, 2008 – 2012
300
10.
Perkembangan Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Sikka Menurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012
301
11.
Persentase Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Sikka Menurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012
301
12.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Sikka
302
13.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Sikka
303
14.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Sikka Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Sikka
304
7.
15.
290 291
297
305
xxiv
No Tabel Uraian KABUPATEN ENDE
Halaman
1.
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Ende 2011
307
2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Ende dan Tingkat kepadatan per Kecamatan, Tahun 2011
309
3.
Penduduk Berusia 15 tahun Keatas yang Bekerja MenurutJenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2011
310
4.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2009 – 2011 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid serta Rata-rata Guru Per Sekolah Dan Rata-rata Murid Per Sekolah di Kabupaten Ende, 2011
312
5.
314
6.
Rata‐Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Di Kabupaten Ende, 2000-2011
315
7.
PDRB Kabupaten Ende Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2009-2011
316
8.
Kontribusi Maing-masing Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Ende Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2009-2011
317
9.
Pertumbuhan Eknomi Kabupaten Ende Tahun 2009 – 2011Dalam Persentase
318
10.
Perkembangan Simpanan Masyarakat di Kabupaten Ende Menurut Jenis Simpanan, 2008-2012
320
11.
Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank dan BPR di Kabupaten Ende Menurut Lapangan Usaha, 2008–2012
321
12.
Perkembangan Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Ende Menurut Jenis Penggunaan, 2008–2012
322
13.
Persentase Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Ende Menurut Jenis Penggunaan, 2008–2012
322
14.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Ende
323
15.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Ende
324
16.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor Kabupaten Ende Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Ende
325
17.
325
KABUPATEN NAGEKEO 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Ende dan Tingkat kepadatan per Kecamatan, Tahun 2011
329
2.
Penduduk Berusia 15 tahun Keatas yang Bekerja MenurutJenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2011
330
3.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut IjazahTertinggi yang Dimiliki, 2010 – 2011
331
4.
Jumlah Rumahtangga Pengguna Air Menurut Sumber Air Di Kabupaten Nagekeo, Tahun 2011
333
5.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid serta Rata-rata Guru Per Sekolahdan Rata-rata Murid Per Sekolah di Kabupaten Nagekeo, 2011
333
xxv
No Tabel Uraian Halaman 6. 334 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2011 7. 334 Rata-rata dan persentase Pengeluaran per kapita Sebulan di Kabupaten Nagekeo, 2009-2011 8. 335 PDRB Kabupaten Nagekeo Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2009-2011 9.
Kontribusi Maing-masing Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 20092011
336
10.
Pertumbuhan Eknomi Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 – 2011Dalam Persentase Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank dan BPR di Kabupaten Nagekeo Menurut Lapangan Usaha, 2008 – 2012
337
12.
Perkembangan Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012
340
13.
Persentase Pinjaman yg Diberikan Perbankan di Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Penggunaan, 2008 – 2012
340
14.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Nagekeo
341
15.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Nagekeo
342
16.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupate Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Nagekeo
343
11.
17.
339
343
KABUPATEN NGADA 1.
Curah Hujan di Kabupaten Ngada Menurut Kecamatan, Tahun 2011
346
2.
Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering Di Kabupaten Ngada Dirinci Per Kecamatan 2011(Ha)
347
3.
Persentase Penduduk Kabupaten Ngada Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011.
348
4.
Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngada Tahun 2011
348
5.
Jenis Objek Wisata Alam, Seni dan Budaya di Kabupaten Ngada
349
6.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Dibawah Depdiknas Menurut Tingkat pendidikan, 2011/2012. Perkembangan Kontribusi Sektor dan Subsektor Dalam Struktur Kabupaten Ngada 2009 – 2011 (%)
350
8.
Perkembangan Pendapatan per Kapita MasyarakatKabupaten Ngada Pada Periode 2009 – 2011.
354
9.
Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Ngada Tahun2011.
354
10.
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Menurut kelompok Industri di Kabupaten Ngada, Tahun 2011
355
7.
353
xxvi
No Tabel Uraian Halaman 11. Jumlah Dana yang Dihimpun Dari Masyarakat Di kabupaten Ngada 355 menurut Jenisnya, Tahun 2010-2011 357 12. Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Ngada 13.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Ngada
358
14.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Ngada Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Ngada
359
15.
360
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 1.
Kemiringan Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur (Ha)
363
2.
Luas Wilayah dan Jenis Tanah Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur (Ha)
365
3.
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Manggarai Timur (Ha)
366
4.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011
367
5.
367
6.
Panjang Jalan Negara Menurut Kondisi Jalan Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur
369
7.
Panjang Jalan Propinsi Menurut Kondisi Jalan Per Kecamatan di Kabupaten manggarai Timur Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur
369
8. 9.
370
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Jenis jalan di Kabupaten Manggarai Timur. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2010
370
11.
Perkembangan Kontribusi Sektor dan Subsektor Dalam Struktur Kabupaten Manggarai Timur 2009 – 2011 (%)
373
12.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Kabupaten Manggarai TimurAtas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2007 – 2011 (%)
374
13.
Perkembangan PDRB Kabupaten Manggarai Timuratas Dasar Harga Berlaku, 2007 - 2011
376
14.
Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Manggarai Timur Periode Tahun 2010 – 2011.
376
15.
Jumlah UMKM di Kabupaten Manggarai TimurMenurut Kecamatan Tahun 2009 – 2011.
379
16.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Manggarai Timur
380
17.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Manggarai Timu
381
10.
371
xxvii
No Tabel Uraian Halaman 18. 381 10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Manggarai Timur 19. Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Manggarai Timur 382 KABUPATEN MANGGARAI 1.
Luas Wilayah dan Jenis Tanah Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai (Ha)
386
2.
Luas Peruntukan Lahan di Kabupaten Manggarai Tahun 2011.
387
3.
388
4.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamindi Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2011
389
5.
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2011
392
6.
Perkembangan Kontribusi Sektor dan Subsektor Dalam Struktur Kabupaten Manggarai 2009 – 2011. (%)
395
7.
Perkembangan Pendapatan per Kapita Masyarakat Kabupaten Manggarai Pada Periode 2007 – 2011
396
8
Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Manggarai Tahun2011.
398
9.
Posisi Dana Masyarakat Yang Dihimpun Oleh Setiap Bank di Kabupaten Manggarai Periode Tahun 2009-2011.
399
10.
Jumlah Kredit Yang Disalurkan Kepada Masyarakat Oleh Setiap Bankdi Kabupaten Manggarai Pada Tahun 2009 – 2011.
400
11.
Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Manggarai
401
12.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Manggarai
402
13.
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Manggarai
403
14.
Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Manggarai
404
KABUPATEN MANGGARAI BARAT 1.
Persentase Penduduk Manggarai Barat Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
409
2.
Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011
409
3.
Perkembangan Kontribusi Sektor dan Subsektor Dalam Struktu rKabupaten Manggarai Barat 2009 – 2011 (%)
414
4.
Perkembangan Pendapatan per Kapita Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat Pada Periode 2009 – 2011.
415
5.
Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun2011.
416
6.
Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Total Output Sektor Industri Pengolahan Menurut Golongan Industri (Periode 2009-2011). Jumlah Dana Yang Dihimpun Dari Masyarakat Oleh Perbankan di Kabupaten Manggarai Barat, Periode Tahun 2009 – 2011
417
7.
417
xxviii
No Tabel Uraian Halaman 8. 419 Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Rangking Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Manggarai Barat 9. 10. 11.
Rangking dan Skor-terbobot KPJu Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Manggarai Barat 10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Manggarai Barat Kedudukan KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Manggarai Barat
420 421 422
xxix
DAFTAR GAMBAR No Gambar Uraian PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. 2.
Hamalan
Persentase Penduduk NTT Menurut Kabupaten/Kota, 2011 Perkembangan Pemotongan ternak di NTT Tahun 2009-2012
14 20
KOTA KUPANG 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang Tahun 2007-2011 KABUPATEN KUPANG
49
1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kupang tahun 2009-2011 KABUPATEN ROTE NDAO
64
1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009-2011 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
79
1
Proporsi Tanaman Perkebunan menurut Kategori Tanaman Belum Menghasilkan, Menghaslkan dan Tidak Menghasilkan di Kabupaten TTS
104
2
Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Menurut Golongan Pengeluaran, 2011 Pertumbuhan sektor ekonomi TTS tahun 2008-2011 (%)
112
3
113
4 Nilai PAD Kabupaten TTS, Tahun 2009-2011 KABUPATEN BELU
114
1.
138
2. 3.
Persentase Jumlah Kecamatan Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut Persentase Desa Pesisir dan Non Pesisir di Kabupaten Belu
Data Curah hujan kabupaten Belu (a) Rerata Jumlah Hari Hujan setiap Bulannya di Kabupaten Belu, 2011, (b) Intensitas Hujan setiap Bulannya di Kabupaten Belu (mm), 2011 4. Nilai PAD Kabupaten Belu, Tahun 2007-2011 KABUPATEN SUMBA TIMUR
138 139
144
1.
Perkembangan Produksi Pos Menurut Jenisnya
154
2.
Jumlah pelanggan PDAM
155
3.
Perkembangan Populasi Empat Ternak Terpilih
160
4.
Produktivitas Komoditas Perkebunan
161
5. Perkembangan Produksi Ikan Tangkap, 2007-2011 KABUPATEN SUMBA TENGAH
161
1
171
Luas Wilayah Kabupaten Sumba Tengah
2 Perkembangan Penduduk Kabupaten Sumba Tengah 3 Persentasi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
174 178
1
199
2
Perkembangan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya selama tahun 2008- 2011 Porsi Pengeluaran Rumah Tangga di Sumba Timur
203
xxx
No Gambar Uraian KABUPATEN SUMBA BARAT 1
Hamalan
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Sumba Barat
221
KABUPATEN ALOR 1. 2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Alor dan Provinsi NTT 2009 – 2011 Pendapatan per Kapita Kabupaten Alor dan Provinsi NTT 2009 – 2011
243 243
3.
Data UKM Kabupaten Alor Menurut Sektor Tahun 2011
244
KABUPATEN LEMBATA 1.
Data UKM Kabupaten Lembata Menurut Sektor Per Desember 2011
261
KABUPATEN FLORES TIMUR 1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT Tahun 2009 – 2011
281
2.
Pendapatan per Kapita Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT Tahun 2009 – 2011
281
3.
Data UKM Menurut Sektor Per Desember 2011
282
KABUPATEN SIKKA 1.
Persentase Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Kelompok Umur, Tahun 2000, 2010, dan 2011
292
2.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sikka 2011 Data UKM Kabupaten Sikka Menurut Sektor Tahun 2011
293
3.
298
KABUPATEN ENDE 1.
Pendapatan per Kapita Kabupaten Ende dan Provinsi NTT Tahun 2009 – 2011
318
2.
Data UKM Kabupaten Ende Menurut Sektor Tahun 2011
319
KABUPATEN NAGEKEO 1. 2.
Pendapatan per Kapita Kabupaten Nagekeo dan Provinsi NTT Tahun 2009 – 2011 UKM Kabupaten Nagekeo Menurut Sektor Tahun 2011
337 338
KABUPATEN NGADA 1.
Struktur Perekonomian Kabupaten Ngada 2009 – 2011
352
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 1.
Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai Timur 2007 – 2011
373
KABUPATEN MANGGARAI 1.
Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai 2009– 2011
394
KABUPATEN MANGGARAI BARAT 1.
Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai Barat 2009 – 2011
413
xxxi
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi yang tercatat sebanyak 53,8 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 97,22% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 57,12% dari total PDB 1. Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan dari sisi permintaan (Demand Side) dan dari sisi penawaran (Supply Side). Kebijakan Demand Side adalah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan eligibilitas dan kapabilitasnya sehingga menjadi bankable. Kebijakan ini meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan kerjasama BI dengan lembaga internasional dan Pemerintah. Kebijakan Supply Side adalah kebijakan yang difokuskan pada berbagai kebijakan dan program untuk mendorong bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM yang meliputi pengaturan kepada perbankan, kemitraan dan penguatan kelembagaan. Sebagaimana tersebut di atas, salah satu kebijakan dari sisi penawaran adalah penelitian. Penelitian dimaksud adalah dalam rangka pemberian informasi yang dapat digunakan untuk mendorong UMKM. Dari hasil penelitian diharapkan akan dapat diberikan informasi yang bermanfaat kepada stakeholders, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk perwujudannya, Bank Indonesia sejak lama telah mengembangkan penelitian Baseline Economic Survey (BLS). Penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi suatu daerah. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2006, penelitian BLS lebih diarahkan kepada penelitian pengembangan potensi ekonomi daerah yang memberikan informasi kepada stakeholders mengenai Komoditas/Produk/JenisUsaha (KPJU) yang potensial untuk menjadi unggulan daerah yang dapat dikembangkan dan difokuskan pada UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di daerah 2. Data dan informasi dalam Penelitian KPJUunggulan UMKM meliputi berbagai aspek. Aspek makro berupa kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pengembangan 1Sumber
dari BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, 2011 Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana salah satu bentuk Bantuan Teknis yang diberikan berupa penelitian. Dalam penjelasan pasal 8 PBI dimaksud disebutkan bahwa Penelitian yang dilakukan oleh BI antara lain berupa penelitian mengenai pola pembiayaan komoditas yang dibiayai bank dan komoditas/produk/jasa usaha unggulan Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang disampaikan kepada stakeholders.
2
1
UMKM. Sementara pada aspek mikro, meliputi kondisi dan potensi UMKM. Hasil penelitian tersebut akan didiseminasikan pada sistem informasiInfo UMKMyangdapat diakses melalui internet di alamat www.bi.go.id. Pada kajian Penelitian KPJUunggulan UMKM ini, terdapat perubahan y ang cukup mendasar dalam penetapan Daftar Skala Prioritas. Semula penetapan menggunakan kriteria data produksi, pendapat instansi dan data primer responden UMKM pada suatu KPJU di suatu kecamatan. Namun dengan metode tersebut hanya dapat diperoleh kelompok daftar KPJU Sangat Potensial (SP), Potensial (P) dan Kurang Potensial (KP) tanpa dapat diperoleh informasi urutan atau rangking KPJU dimasing-masing kelompok. Dengan demikian, sangat sulit untuk menentukan KPJU apa yang paling unggul atau terunggul di kelompoknya masing-masing, karena KPJU dalam suatu kelompok dianggap sama, yaitu SP atau P atau KP. Dalam rangka mengeliminir kelemahan tersebut, selanjutnya metode penet apan KPJU unggulan daerah diubah menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) y ang dimodifikasi atau modified AHP. Disebut demikian karena penelitian ini juga menggunakan Metode Borda dan Metode Bayes dalam menetapkan KPJU unggulan kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. AHP adalah suatu alat analisis yang di dukung oleh pendekatan matematika sederhana, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan ‘decision making’ seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas (Marimin, 2004) 3. Dalam rangka memenuhi salah satu peran Bank Indonesia yaitu dalam pengendalian inflasi, maka analisis dalam penelitian KPJU Unggulan juga memberikan informasi mengenai sumbangan KPJU/komoditi pembentuknya terhadap inflasi. Dalam hubungan ini, maka akan dilakukan pendalaman terhadap komoditas-komoditas pembentuk inflasi di masing-masing provinsi, khususnya untuk setiap KPJU unggulan lintas sektor yang sudah ditetapkan pada tingkat provinsi. Dengan penelitian tersebut, nantinya tiap kabupaten/kota di suatu provinsi diharapkan memiliki KPJU Unggulan UMKM dari berbagai sektor ekonomi yang patut dan cocok untuk dikembangkan. Kriteria unggulan dapat dilihat dari beberapa perspektif: a. Perspektif Tujuan Dalam perspektif ini penentuan KPJU unggulan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atau tujuan atau target yang ingin dicapai, misalnya meyakinkan investor untuk menanamkan uangnya di bisnis KPJU unggulan yang terpilih dengan jaminan return yang cepat, atau untuk memberikan stimulasi bagi usaha lemah namun berpotensi unggul di masa datang. b. Perspektif Keberpihakan Pemilihan KPJU unggulan dengan melibatkan unsur keberpihakan, misalnya keperpihakan pada pengusaha lokal. c. Perspektif Skenario Kebijakan Disebut unggulan, apakah karena dilihat dari kondisi saat ini (existing) KPJU unggul dibanding dengan yang lain tanpa melihat ada kontradiksi dengan skenario kebijakan pemerintah normatif. Contoh kasus: show room mobil bekas dengan wacana adanya skenario kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dan usia kendaraan. Metode AHP ini sudah dipergunakan oleh banyak negara dengan beragam persoalan pengambilan keputusan pada berbagai bidang seperti pada bidang pemerintahan, bisnis, industri, kesehatan dan pendidikan. Beberapa contoh dari penggunaan metode AHP ini, antara lain adalah untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi jilid kedua dan pengembangan agroindustri oleh Departemen Pertanian.
3
2
d. Perspektif Product Life Cycle (PLC) KPJU sebagai unggulan akan dilihat juga tahap siklus produksinya. Apakah KPJU dalam tahap matang (mature) karena saat ini unggul dibanding KPJU yang lain, meskipun kemungkinan besar akan mengalami penurunan (decline), atau saat ini tidak terlalu unggul namun berpotensi besar menjadi unggulan di masa depan (tahap pertumbuhan/growth). Keberadaan KPJU unggulan pada satu tahap siklus tertentu akan memberikan konsekuensi pada perspektif strategi pengembangan maupun pengambilan kebijakan dan keputusan setiap stakeholders. Sebagai contoh apakah pemilihan KPJU Unggulan bertujuan untuk pengembangan usaha (mengembangkan yang sudah ada/intensif) atau memperbanyak usaha yang bergerak dalam KPJU tersebut (ekstensif). Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan KPJU unggulan di suatu kabupaten/kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Sesuai dengan hasil Lokakarya Nasional Pengembangan UKM pada tanggal 24 Agustus 2005 di Jakarta yang dihadiri oleh Pimpinan Bank Indonesia, Kepala Kantor Perwakilan dan pejabat Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat, telah disepakati bahwa mulai tahun 2006 pelaksanaan Penelitian Pengembangan KPJUunggulan UMKM diserahkan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di tingkat provinsi. Selanjutnya penelitian dalam rangka pembaharuan data dan informasi penelitian tersebut menjadi tugas dan wewenang KPwBI provinsi. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan Destination Statement peran KBI, yaitu sebagai Advisor Pemerintah Daerah dan penyedia data dan informasi di daerah.
1.2.
Tujuan Penelitian
a. Mengenal dan memahami mengenai: (i) Profil daerah, meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya. (ii) Profil UMKM di wilayah/provinsi penelitian termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM. (iii) Kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Daerah Tingkat I dan II) yang terkait dengan pengembangan UMKM. (iv) Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM. b. Memberikan informasi tentang KPJU unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di suatu provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan dalam rangka: (i) mendukung pembangunan ekonomi daerah; (ii) menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja; serta (iii) meningkatkan daya saing daerah/produk. c. Memberikan informasi dan permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJU unggulan di masing-masing sektor dan lintas sektor di masing-masing kabupaten/kota, misal mengenai bahan baku, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, produksi, kondisi permintaan, harga dan lokasi (kecamatan). d. Memberikan informasi tentang KPJU potensial, yaitu KPJU yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu.
3
e. Memberikan rekomendasi berupa: (i) KPJU unggulan yang perlu/dapat dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota (ii) Peranan Perbankan dalam pengembangan KPJU unggulan (iii) Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), yang dikaitkan pula dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam rangka pengembangan KPJU unggulan UMKM. Dalam laporan, bobot atau proporsi pemaparan dari butir a, (b & c), d dan e di atas adalah masing-masing sebesar 30%, 40%, 10% dan 20% dari seluruh laporan.
1.3.
Ruang Lingkup Survey dan Penelitian
a. Kegiatan penelitian meliputi kegiatan pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, serta evaluasi data dan informasi yang diperoleh untuk menetapkan KPJU unggulan dan KPJU potensial. b. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei langsung kepada narasumber di lapangan. c. Wilayah penelitian meliputi 21 kab/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur. Tabel 1. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian Kota/Kabupaten Zona 1 1) Kota Kupang 2) Kab. Kupang 3) Kab. Rote Ndao 4) Kab. Sabu Raijua Zona 2 5) Kab. Timor Tengah Selatan 6) Kab. Timor Tengah Utara 7) Kab. Belu Zona 3 8) Kab. Sumba Timur 9) Kab. Sumba Tengah 10) Kab. Sumba Barat Daya 11) Kab. Sumba Barat Zona 4 12) Kab. Alor 13) Kab. Lembata 14) Kab. Flores Timur 15) Kab. Sikka 16) Kab. Ende 17) Kab. Nagekeo Zona 5 18) Kab. Manggarai Barat 19) Kab. Manggarai 20) Kab. Ngada 21) Kab. Manggarai Timur TOTAL
Jumlah Kecamatan
Jumlah Kecamatan Sampling
6 24 10 6
6 16 8 6
32 24 24
17 15 13
22 5 11 6
8 5 6 6
17 9 19 21 21 7
9 8 11 17 11 8
10 9 9 6 298
9 7 8 6 200
d. Survei dan penelitian terhadap KPJU Unggulan UMKM dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan KPJU pada UMKM yang dikategorikan sebagai unggulan daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 4
e. Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) adalah suatu jenis barang atau jasa atau kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi. f. Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan adalah KPJU yang mendukung perekonomian daerah, mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja, memiliki prospek serta mempunyai daya saing yang tinggi. KPJU yang tergolong unggulan adalah KPJU di masing-masing sektor dan lintas sektor yang menempati ranking 1 s.d. 5 setelah dilakukan perhitungan dengan metode Bayes. Penetapan KPJU unggulan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. g. Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) potensial adalah KPJU unggulan yang tidak masuk rangking lima besar, namun berpotensi untuk menjadi KPJU unggulan dengan adanya perlakuan atau kebijakan tertentu. h. Sektor Ekonomi yang masuk dalam cakupan penelitian, meliputi : 1) Sektor Pertanian (terdiri dari: Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Hortikultura, Peternakan, Kehutanan, Perikanan), 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Perdagangan, 5) Penyediaan Akomodasi (Hotel) dan Penyediaan Makan Minum (Restoran/Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga), 6) Transportasi, 7) Bangunan/konstruksi dan Jasa-jasa. i. Definisi UMKM adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil usaha hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:
5
j.
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Materi penelitian mencakup identifikasi dan analisis mengenai : 1) Profil daerah untuk provinsi dan untuk masing-masing kabupaten/kota, antara lain meliputi: struktur geografis, demografi, ekonomi, potensi sumberdaya dana aspek lainnya yang terkait. 2) Profil UMKM di provinsi dan di masing-masing kabupaten/kota, termasuk potensi, peluang, faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM. 3) Kebijakan Pemerintah (pusat/daerah) dalam rangka pengembangan UMKM dan KPJU unggulan. 4) Peranan perbankan dalam pengembangan UMKM, khususnya KPJU unggulan UMKM di wilayah penelitian, antara lain berupa data kredit UMKM s.d kabupaten/kota. 5) Penetapan KPJU unggulan UMKM untuk masing-masing sub sektor/sektor dan atau lintas sektoral di daerah penelitian (tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi). 6) Informasi atau permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan KPJU di masing-masing kabupaten/kota. 7) KPJU potensial yang dapat dikembangkan untuk menjadi KPJU unggulan. 8) Rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengembangan KPJU unggulan UMKM.
6
BAB II METODE PENELITIAN 2.1. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data serta informasi penelitian terdiri dari: a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan survei lapangan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan Indepth Interview (wawancara) kepada nara sumber/responden di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.
2.2. Daerah Survei dan Penelitian a. Seluruh kecamatan di kabupaten/kota di suatu provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah penelitian dengan berbagai pertimbangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. b. Apabila daerah survei dan penelitian tidak dilaksanakan di seluruh wilayah yang ada (tidak seluruh kecamatan), maka penetapan kabupaten/kota sebagai daerah penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan dari karakteristik wilayah secara geografis (pantai/pesisir, daratan, dataran tinggi/pegunungan), jumlah unit usaha UMKM, kontribusi dalam pembentukan PDRB provinsi serta kebijakan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2.3. Metode Analisis a. Metode Bayes adalah suatu metode pendekatan secara statistik untuk menghitung tradeoffs diantara keputusan yang berbeda-beda, dengan menggunakan probabilitas yang menyertai suatu pengambilan keputusan tersebut (Marimin, 2004). b. Metode Borda adalah metode yang dipakai untuk menetapkan urutan peringkat (Marimin, 2004). c. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah alat analisis yang didukung oleh pendekatan matematika sederhana dan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan ‘decision making’ seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas (Marimin, 2004). d. Analisis Product Life Cycle (PLC) adalah analisis yang digunakan untuk melihat posisi suatu KPJU dalam tahap introduksi, tahap pertumbuhan (growth), tahap matang (mature), atau sudah mencapai tahap kejenuhan dan cenderung menurun (decline). Dalam analisis ini juga dilihat sampai berapa lama KPJU tersebut mampu bertahan pada posisi tersebut. e. Analisis Inflasi adalah analisis untuk melihat sejauh mana KPJU tersebut memiliki sumbangan pada pembentukan inflasi di masing-masing provinsi (misal:cabe, beras). Apabila KPJU unggulan tersebut bukan penyumbang inflasi secara langsung, maka perlu dianalisis komoditas-komoditas pembentuknya (misal: roti yang dibuat dari gandum atau beras). f. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 7
(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.
2.4. Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data a. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei ke lapangan kepada responden/narasumber sbb.: (i) Indepth Interview (wawancara) kepada narasumber/responden di seluruh kecamatan di setiap wilayah kabupaten/kota. (ii) Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber di seluruh kabupaten/kota dan di provinsi. Dalam hal pelaksanaan FGD di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan maka akan dilakukan melalui Indepth Interview (wawancara). (iii) Kegiatan FGD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dilakukan 2 kali yakni: - FGD pertama dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh bobot tujuan, kriteria, dan sektor ditingkat provinsi dan bobot kriteria ditingkat kabupaten/kota. - FGD kedua dilaksanakan dengan maksud untuk mengkonfirmasikan hasil penetapan KPJU unggulan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dan memperoleh informasi mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan masing-masing KPJU unggulan. b. Terdapat dua kelompok kriteria yang akan digunakan untuk menyaring KPJU menjadi KPJU unggulan, yaitu: (i) Kriteria untuk Bayes di tingkat kecamatan, yakni 1) jumlah unit/rumah tangga, 2) jangkauan pemasaran, 3) sumbangan terhadap perekonomian lokal dan 4) ketersediaan bahan baku. (ii) Kriteria untuk AHP di tingkat kabupaten/kota, yakni:1) Tenaga Kerja (TK) terdidik, 2) bahan baku, 3) modal, 4) sarana produksi/usaha, 5) teknologi, 6) sosial budaya, 7) manajemen usaha, 8) ketersediaan pasar, 9) harga, 10) penyerapan TK dan 11) sumbangan terhadap perekonomian. Kriteria untuk AHP di tingkat kabupaten/kota ini merupakan referensi untuk melakukan seleksi KPJU unggulan. Dengan demikian, kriteria dimungkinkan untuk disesuaikan dengan kondisi perekonomian/kebijakan/prioritas pengembangan di masing-masing wilayah penelitian. c. Tahap Pembobotan (i) Pada tingkat provinsi : 1) pembobotan tujuan, 2) pembobotan sektor/sub sektor ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keunggulan daya saing daerah/produk, dan 3) pembobotan kriteria. Pembobotan kriteria terdiri dari 1) kriteria penentuan KPJU unggulan tingkat kecamatan dan 2) kriteria penentuan KPJU Unggulan tingkat kabupaten/kota. Hasil pembobotan terhadap tujuan serta kriteria digunakan untuk penetapan KPJU Unggulan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Nilai pembobotan ini berlaku sama untuk semua kecamatan dan kabupaten/kota serta sektor/sub sektor dalam suatu provinsi.
8
(ii) Pada tingkat kabupaten/kota: pembobotan sektor/sub sektor ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keunggulan daya saing daerah/produk. Nilai pembobotan ini digunakan dalam rangka penetapan KPJU Unggulan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan metode Bayes. d. Tahap Penentuan KPJU di tingkat Kecamatan Berdasarkan daftar KPJU seluruh kecamatan pada suatu kabupaten/kota yang diperoleh dari data sekunder atau nara sumber, dilakukan penetapan KPJU tingkat kecamatan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: (i) Jumlah unit usaha/rumahtangga pada setiap kecamatan yang bersumber dari data sekunder/statistik. (ii) Pasar, dengan kriteria jangkauan pemasaran komoditas/produk (persepsi narasumber). (iii) Ketersediaan bahan baku/sarana produksi (saprodi/saprotan) dan atau sarana usaha (persepsi narasumber). (iv) Kontribusi KPJU terhadap perekonomian daerah (persepsi narasumber). Analisis untuk penetapan KPJU dilakukan dengan menggunakan Metode Bayes. Penilaian setiap alternatif KPJU ditetapkan berdasarkan penilaian/pendapat nara sumber yang diperoleh melalui pertemuan atau kunjungan ke kecamatan dengan nara sumber di tingkat kecamatan, misal Kepala Kecamatan, Mantri Tani, Mantri Statistik, Pejabat atau Staf Seksi Perekonomian, Tokoh Masyarakat yang mengetahui potensi ekonomi daerah setempat (disesuaikan dengan kondisi kecamatan di masing-masing daerah). Jumlah responden di setiap kecamatan minimal sebanyak 3 orang. Berdasarkan analisis Bayes ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi ditingkat kecamatan. e. Tahap Penentuan Kandidat KPJU di tingkat kabupaten/kota dengan Metode Borda. Berdasarkan hasil KPJU dari seluruh kecamatan di suatu kabupaten/kota dengan metode Bayes, dilakukan pemilihan KPJU kabupaten/kota dengan metode Borda. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 5 (lima) Kandidat KPJU untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi ditingkat kabupaten/kota untuk dipilih sebagai KPJU unggulan kabupaten/kota. f. Tahap Penentuan KPJU Unggulan Per Sektor/Sub Sektor dengan Metode AHP di Tingkat Kabupaten/Kota Tahap Pertama. Tahap ini dilaksanakan dalam rangka proses penyaringan untuk menetapkan KPJU unggulan per sektor/sub sektor pada tingkat kabupaten/kota. Kriteria yang digunakan untuk proses penetapan KPJU unggulan kabupaten/kota adalah sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 2. Kriteria Penetapan KPJu Unggulan UMKM Tingkat Kabupaten Kota Kriteria Variabel yang Dipertimbangkan 1 Tenaga Kerja Terampil Tingkat pendidikan (skilled) Pelatihan yang pernah diikuti Pengalaman kerja Jumlah lembaga/sekolah ketrampilan/ pelatihan 2 Bahan Baku Ketersediaan/kemudahan bahan baku (Khusus untuk sektor Harga perolehan bahan baku industri) Parishability bahan baku (mudah tidaknya rusak) Kesinambungan bahan baku 9
3
Modal
4
Sarana Produksi/Usaha
5
Teknologi
6
Sosial Budaya (faktor endogen)
7 8
Manajemen Usaha Ketersediaan Pasar
9 Harga 10 Penyerapan TK 11 Sumbangan terhadap perekonomian wilayah
Mutu bahan baku Kebutuhan investasi awal Kebutuhan modal kerja Aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan Ketersediaan/kemudahan memperoleh Harga Kebutuhan teknologi Kemudahan (memperoleh teknologi) Ciri khas lokal Penerimaan masyarakat Turun temurun Kemudahan untuk memanage Jangkauan/wilayah pemasaran Kemudahan mendistribusikan Stabilitas harga Kemampuan menyerap TK Jumlah jenis usaha yg terpengaruh krn keberadaan usaha ini (backward & forward linkages)
Analisis untuk penetapan KPJU unggulan dari hasil pemilihan KPJU di kabupaten/kota, dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (Saaty, 2000). Penilaian setiap alternatif KPJU ditetapkan berdasarkan penilaian/pendapat nara sumber yang diperoleh melalui Focus Group Disscussion (FGD) atau wawancara tahap pertama dengan nara sumber di tingkat kabupaten/kota, misal: pejabat dinas/instansi, asosiasi usaha, Kadin, Bappeda, BPS, perbankan dan peneliti/dosen perguruan tinggi setempat. Berdasarkan analisis AHP ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU Unggulan untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Melalui forum FGD atau wawancara, dimintakan pula pendapat dari para nara sumber mengenai alternatif kebijakan yang harus diambil dalam rangka pengembangan usaha KPJU unggulan yang telah terindentifikasi. g. Tahap Konfirmasi 5 (lima) KPJU Unggulan untuk Setiap Sektor/Sub Sektor Ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota Tahap Kedua Pada tahap ini dilakukan konfirmasi 5 (lima) KPJU unggulan melalui Focus Group Disscussion (FGD) atau wawancara tahap kedua untuk setiap sektor/sub sektor yang telah diperoleh dengan menggunakan metode AHP, dan konfirmasi rekomendasi kebijakan untuk KPJU unggulan. h. Tahap Penentuan KPJU unggulan Lintas Sektor dengan Metode Bayes dan analisis kendala & permasalahan yang dihadapi di Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemilihan KPJU per sektor/sub sektor di tingkat kabupaten/kota dengan metode AHP, dilakukan pemilihan KPJU lintas sektor dengan metode Bayes, untuk memperoleh skor terbobot yang merupakan hasil kali antara skor KPJU unggulan dengan bobot sektor/sub sektor ekonomi dari KPJU unggulan yang bersangkutan. Dalam hal ini sebelumnya dilakukan normalisasi nilai skor KPJU unggulan yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan dengan metode diatas,ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) KPJU Unggulan lintas sektor ditingkat kabupaten/kota.
10
i.
j.
k.
l.
Selanjutnya, masing-masing KPJU Unggulan lintas sektor dimaksud diidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada saat ini. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari KPJU unggulan dapat mengunakan metode SWOT. Disamping itu untuk menentukan posisi KPJU tersebut dapat pula dilakukan pemetaan KPJU unggulan dengan analisis prospek dan potensi, dimana garis vertikal menunjukan tingkat prospek usaha KPJU dimaksud dan garis horizontal menunjukkan potensi/kondisi saat ini. Tahap Penentuan KPJU Unggulan Per Sektor/Sub Sektor dengan Metode Borda di Tingkat Provinsi. Pada tahap ini adalah proses seleksi lebih lanjut dalam rangka menetapkan KPJU per sektor/sub sektor ekonomi pada tingkat provinsi dengan metode Borda. Pada setiap KPJU unggulan per sektor/sub sektor dari setiap kabupaten/kota dilakukan penjumlahan nilai skor dari komoditas yang muncul pada tiap-tiap kabupaten dengan nilai rangkingnya, sehingga pada setiap sektor/sub sektor ekonomi di provinsi diperoleh daftar KPJU berdasarkan urutan total nilai skornya. Sesuai perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU per sektor/sub sektor ekonomi. Tahap Penentuan KPJU Unggulan Lintas Sektor dengan Metode Bayes di Tingkat Provinsi Berdasarkan hasil penetapan KPJU unggulan per sektor/sub sektor di tingkat provinsi, maka dilakukan pemilihan KPJU lintas sektor di tingkat provinsi dengan menggunakan metode Bayes. Nilai skor masing-masing KPJU unggulan per sektor/subsektor yang telah dinormalisasi akan dikalikan dengan bobot sektor/subsektor ekonomi tingkat provinsi dari KPJU yang bersangkutan sehingga diperoleh nilai skor terbobot. Bobot sektor/subsektor tersebut diperoleh pada saat tahapan pembobotan Tujuan dan Kriteria di tingkat provinsi (FGD Pertama). Berdasarkan nilai skor terbobot tersebut akan ditetapkan 10 (sepuluh) KPJU unggulan lintas sektor ditingkat provinsi. Selanjutnya, masing-masing KPJU Unggulan lintas sektor dimaksud diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya pada saat ini. Untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dari KPJU unggulan dapat mengunakan metode SWOT. Disamping itu untuk menentukan posisi KPJU tersebut dapat pula dilakukan pemetaan KPJU unggulan dengan analisis prospek dan potensi, dimana garis vertikal menunjukan tingkat prospek usaha KPJU dimaksud dan garis horizontal menunjukkan potensi/kondisi saat ini. Dalam rangka penetapan KPJU unggulan lintas sektor di tingkat provinsi dilakukan pendalaman terhadap KPJU unggulan yang teridentifikasi berdasarkan perspektif Product Life Cycle (PLC). Selain itu, terhadap KPJU Unggulan Lintas Sektor di tingkat provinsi juga perlu dilakukan pendalaman/analisis sejauh mana KPJU tersebut memiliki sumbangan pada pembentukan inflasi di masing-masing provinsi (misal:cabe, beras). Apabila KPJU unggulan tersebut bukan penyumbang inflasi secara langsung, maka perlu dianalisis komoditas-komoditas pembentuknya (misal:roti yang dibuat dari gandum atau beras).
11
2.5. Narasumber Penelitian Tingkat Provinsi NTT Peserta FGD I tingkat provinsi, yang adalah narasumber adalah para pimpinan SKPD, wakil Perguruan Tinggi, Perbankan dan wakil dari dunia usaha, diantaranya : 1. Kadiv UMKM Bank NTT 2. Kabid Industri Kecil DISPERINDAG Provinsi NTT 3. Sekretaris DEKRANASDA Provinsi NTT 4. Dekan FAPERTA Undana 5. Sekretaris BKPP Provinsi NTT 6. Dekan FE UNWIRA 7. Kasubag PDG Distanbun Provinsi NTT 8. KABAN BPS Provinsi NTT 9. Kasie Standarisasi DISBUDPAR Provinsi NTT 10. Dekan FPT UKAW 11. Kasie Pelaksanaan SDA DPU Provinsi NTT 12. Staf Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT 13. Kasubid Produksi BAPPEDA Provinsi NTT 14. Waketum BPD PHRI 15. Kabid Geologi & SDM DISTAMBEN Provinsi NTT 16. KADIS DISPERINDAG Provinsi NTT 17. Kabid Budidaya Dinas Peternakan Provinsi NTT 18. Kasubag Perencanaan DKP Provinsi NTT 19. Kepala Bidang Koperasi KUMKM Provinsi NTT
2.6. Prinsip Penilaian Kriteria dan Rekomendasi Kebijakan a. Prinsip Penilaian Kriteria Penilaian perbandingan antar KPJU untuk setiap kriteria didasarkan atas kondisi saat ini dan prospeknya. Penilaian (scoring) setiap kriteria didasarkan atas prinsip kemudahan bagi UMKM dalam rangka memulai usaha baru atau mengembangkan usaha padaKPJU. b. Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam Pengembangan KPJU unggulan UMKM. Setelah diperoleh KPJU unggulan dari hasil penelitian, selanjutnya peneliti memberikan rekomendasi maupun saran-saran serta solusi dalam upaya pengembangan KPJU yang terpilih tersebut. Rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan oleh Pemda maupun menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah.
2.7. Jangka Waktu Penelitian Jangka waktu penelitian maksimum 24 minggu, terhitung penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian Kerja penunjukan pemenang. Kegiatan diseminasi hasil penelitian melalui dilaksanakan setelah penelitian selesai dan tidak termasuk dalam penelitian.
sejak tanggal atau tanggal seminar akhir jangka waktu
12
BAB III KONDISI UMUM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 3.1. Fisik Wilayah Wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak antara 80 120 LS dan 1180 – 1250 BT yang terdiri dari kurang lebih 1192 buah pulau besar dan kecil dimana 432 pula telah diberi nama dan hanya 44 buah pulau yang tercatat berpenghuni tetap. Luas wilayah daratan sekitar 47.349,9 km2 dan luas lautan sekitar 200.000 km2, NTT secara administratif memiliki 20 daerah otonom setingkat kabupaten dan 1 kota dengan jumlah kecamatan sebanyak 290 dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 2.966 buah. Gugusan kepulauan Provinsi NTT berbatasan dengan Laut Flores disebelah utara, Samudera Hindia dan Negara Australia sebelah selatarn, Negara Republic Democratic Timor Leste sebelah timur, dan sebeah baratnya dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketinggian tempatnya sebanyak 86,35 % berada pada rentang ketinggian 0-1.000 meter dpl sedangkan 3,65% lainnya pada ketinggian > 1.000 m dpl. Keadaan topografinya didominasi oleh pebukitan dengan dataran tersebar tersebar tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit, kebanyakan disepanjang garis pantai. Walaupun demikian ditemukan pula sejumlah taran sempit yang tersebar diantara pebukitan. Aspek geologi wilayah Provinsi NTT termasuk dalam kawasan circum-pasifik. Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan. Sedangkan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi ini maka jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan daerah dengan kondisi tanah yang subur namun labil dan berpotensi untuk terjadi bencana alam. Deposit tambang yang dimiliki baik mineral maupun sumber-sumber energi lainnya seperti : Pasir besi (Fe), Mangan (Mn), Emas (AU), Flourspor (Fs), Bari (Ba), Belerang (S), posfat (Po), Zeolit (Z), Batu Permata (Gs), Pasir Kwarsa (Ps), Pasir (Ps),Gipsum (Ch), Batu Marmer (Mr), Batu Gamping, Granit (Gr), Andesit (An), Balsistis, Pasir Batu (Pa), Batu Apung (Pu), Tanah Diatomea (Td) Lempung /clay (Td). Keadaan Klimatologi NTT memiliki tipe iklim kering dengan musim kemarau panjang sekitar 8-9 bulan, diikuti oleh musin hujan (basah) sekitar 3 – bulan khususnya sekitar Bulan November sampai Februari. Keadaan curah hujan yang pendek ini sering pula disertai dengan intensitas curah hujan yang tinggi yang tidak jarang berdampak bencana banjir disejumlah daerah. Dua situasi sulit yang sering dihadapi oleh penduduk NTT khususnya para petani sehingga memerlukan upaya adaptasi adalah kesulitan air karena musim kemarau yang panjang dan banjir pada saat musim penghujan yang pendek tetapi berintensitas tinggi.
3.2. Demografi Publikasi BPS tahun 2012 untuk data tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk NTT sampai tahun 2011 adalah sebesr kurang lebih 4.7 juta jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 101 jiwa per Km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada pada wilayah administratif Kota Kupang dengan tingkat kepadatan sebesar 1 902 jiwa 13
pe Km2 dan kepatan terendah adalah Kabupaten Sumba Timur dengan tingkat kepadatan sebesar 33 jiwa per Km2. Persebaran penduduk menurut kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut. Kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kabupaten TTS (449.881 jiwa), diikuti oleh kabupaten Belu (359 266 jiwa) dan Kota Kupang (342 892 jiwa). Secara Detail proporsi persebaran penduduk menurut kabupaten/ kota dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 1 Persentase Penduduk NTT Menurut Kabupaten/Kota, 2011 Sumber NTT Dalam Angka, 2012., BPS NTT
Rerata laju pertumbuhan penduduk NTT periode 2000 – 2010 sekitar 2.07 %, sedang pertumbuhan tahun terakhir tercatat hanya 1,31 %. Rincian pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tertinggi tahun terakhir tercatat terjadi pada Kabupaten Sumba Barat Daya (1.42 %), sedangkan terendah terjadi pada Kabupaten Sabu Raijua (1.17%) dan Kabupaten Flores Timur (1.19%). Tabel 3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTT 2010-2011 Per Kabupaten No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kabupaten Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Jumlah Penduduk (orang) 2010 2011 110993 113189 227732 232237 304548 310573 441155 449881 229803 234349 352297 359266 190026 193785 117829 120160 232605 237207 300328 306269 260605 265761 142393 145210 292451 298236 119908 122289 221703 226089 62485 63721 284903 290539 130120 132694 252744 257744 72960 74403 336239 342892 4683827 4776485
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) 2000-2010 2010-2011 2.32 1.37 2.11 1.29 2.53 1.27 1.25 1.30 1.71 1.25 2.40 1.34 1.47 1.36 2.74 1.26 1.65 1.19 1.31 1.28 1.15 1.21 2.11 1.30 2.29 1.38 1.95 1.20 3.07 1.43 2.79 1.31 2.29 1.42 1.85 1.25 1.99 1.4 1.30 1.17 3.52 1.34 2.07 1.31
Sumber: NTT dalam Angka, 2012 (BPS Prov. NTT)
14
Jika penduduk NTT dirinci menurut jenis pekerjaan utama, maka publikasi BPS (Table 4) menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk NTT berprofesi sebagai petani (64.89 %), baik di sub sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan (12.89 %) dan penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan rumah makan (7.03%). Perlu di catat bahwa walaupun proporsi penduduk NTT yang bekerja di sektor primer (pertanian) di atas 50 % dibanding sektor-sektor lainnya, namun sesungguh nya nilai proporsi ini terus mengalami penurunan dibanding situasi sektira 10 tahun lalu dengan jumlah proporsi hampir sekitar 70%. Penurunan proporsi tampungan labour force sektor pertanian ini terjadi seiring dengan berkembangnya sektor lainnya khususnya sektor jasa dengan tawaran nilai tambah ekonomi yang lebih baik dibanding sektor primer, disamping adanya fenomena kapasitas sumberdaya untuk menampung tenaga kerja sektor pertanian yang terus menurun seiring dengan pertambahan penduduk. Data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian tergolong rendah dengan nilai elastisitas sekitar 0.53 sebagai akibat kontribusi sektor pertenaian terhadap pembentukan total PDRB yang terus menurun dan jumlah tenaga kerja yang terus mengalami peningkatan. Tabel 4 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja 1 Minggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha di NTT,2011 Lapangan Usaha
Jumlah
Pertanian
Persentase
1360265
64.89
23628
1.13
124697
5.95
2420
0.12
59405
2.83
147439
7.03
Pengangkutan & Komunikasi
87407
4.17
Keuangan, Persw dan Js. Perusahaan
20810
0.99
270189
12.89
PDRB
2096260
100.00
2010
2061229
100.00
2009
2086105
100.00
Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Minum Bangunan–Konstruksi Perdagangan, Restoran & Hotel
Jasa-jasa
Sumber: NTT dalam Angka, 2012 (BPS Prov. NTT) Jika kualitas sumbetdaya manusia NTT diukur dari tingkat penduidikan yang dimiliki, maka data tabel .. menunjukkan bahwa jumlah penduduk NTT yang tidak atau belum bersekolah maupun yang tidak tamat SD cenderung terus mengalami penurunan.Jika pada tahun 2008 ju,lah penduduk pada kedua kelompok pendidikan ini tercatat sekitar774.659 jiwa, maka pada tahun 2011 jumlah ini telah mengalami penurunan menjadi hanya sekitar 664.787 jiwa. Sebaliknya jumlah penduduk yang berpenididkan minimal Diploma I terus mengalami peningkatan dari 95.096 pada tahun 2008 menjadi 145.630 pada tahun 2011. 15
Peningkatan ini jelas menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumberdaya manusia NTT yang mungkin saja dapat digunakan sebagai modal pembangunan jika diarahkan dan dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab. Tabel 5 Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11.
Penduduk Usia Kerja Per Pendidikan Tidak / belum sekolah Tidak/belum Tamat SD SD SMTP Umum SMTP Kejuruan SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma I/II Akademi/ Diploma III Diploma IV/SI S2/S3 Jumlah
2008
2009
2010
241.079 533.580 1.266.396 464.482 16.028 309.130 119.224 22.088 22.657 48.468 1.883 3.045.015
277.862 808.818 941.305 489.996 25.539 329.777 132.775 27.706 25.881 58.840 2.923 3.121.422
220.114 701.736 962.857 446.108 25.300 302.822 141.447 28.560 29.937 69.289 2.236 2.930.406
2011 195.911 468.876 724.550 235.824 325.468
2012
1.893.873 503.188 353.299 138.391
25.632 30.038 89.960
59.835 108.787
2.096.259
3.057.373
Sumber: NTT dalam Angka, 2012 (BPS Prov. NTT) Struktur kependudukan NTT dipilah menurut kondisi ketenagakerjan yang ada menunjukan bahwa jumlah penduduk usia kerja maupun angkatan kerja relatif sama pada tahun 2008 jika dibandingkan tahun 2011, bahkan cendrung sedikit mengalami penurunan. Pada saat yang sama jumlah penduduk berusia tua (65 tahun ke atas) malah menglami peningkatan jumlah dari 220.836 jiwa pada tahun 2008 menjadi 241.826 pada tahun 2012. Pada satu sisi gambaran ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja angka harapan hidup penduduk NTT, tapai pada saat yang sama kita juga mengamati adanya peningkatan rasion beban tanggungan penduduk NTT dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perbaikan kinerja sektor ketanagakerjaan NTT terjadi pada tahun 2008 jumlah pengangguran penduduk NTT tercatat sekitar 80.814 orang, maka pada tahun 2012 jumlah ini sudah mengalami penurunan menjadi hanya 62.356 orang. Tabel 6
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20082012
No Keterangan 1. Penduduk 2. Penduduk Usia Kerja 3. Angkatan Kerja 4. Bukan Angkatan Kerja 5. Bekerja 6. Penganggur 7. Penduduk Usia Muda(0-14 thn) 8. Penduduk Usia Tua(65 keatas) 9. Penduduk Usia Produktiv(15-64 thn) • • •
2008 4.899.319 3.045.015 2.166.919 878.096 2.086.105 80.814 1.854.304 220.836 2.824.179
2009 4.619.655 3.121.422 2.250.128 871.294 2.160.733 89.395 1.498.233 217.930 2.903.492
2010 4.683.827 2.930.406 2.132.381 798.025 2.061.229 71.152 1.753.421 239.436 2.690.970
2011 4.776.485 3.003.516 2.154.258 849.258 2.096.526 57.999 1.772.969 237.595 2.765.921
2012 4.899.260 3.057.373 2.158.039 961.690 2.095.683 62.356 1.841.887 241.826 2.815.547
Sumber data sakernas 2008 sampai 2012, BPS Prv.NTT Data Sakernas tahun 2013 belum ada Data Penduduk Bappeda Provinsi NTT
16
3.3. Potensi Sumber Daya Alam 3.3.1. Tanaman pangan Kebijakan pemerintah Provinsi NTT selalu diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan baik melalui program ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Beberapa komoditi tanaman pangan yang mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangan produksi pangan di NTT adalah padi, jagung, kedelei, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Perkembangan luas tanamn, produksi dan produktivitas sejumlah komoditi tanaman pangan andalan NTT dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 7
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2011-2012
Tanaman Pangan Padi
Jagung
Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau
Ubi Kayu
Ubi Jalar
Uraian Luas Panen (ha) Produksi Gabah (ton) Produktivitas (ton/ha) Luas Panen (ha) Produksi (Ton) Produktivitas (ton/ha) Luas Panen (ha) Produksi (Ton) Produktivitas (ton/ha) Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
Tahun 2011 2012 195.201 210.310 591.374 625.254 3.30 3.43 246.893 248.117 524.638 497.010 2.125 2.103 1.366 1.347 1.379 1.359 1.01 1.07 19.395 20.091 23.685 25.017 1.221 1.232 12.307 12.203 10.408 10.277 0.846 0.824 96.705 96.268 962.129 908.345 9.949 9.897 15.781 16.569 129.728 137.012 8.221 8.341
Perkembangan 15.109 33.880 13 1.224 -27.628 -0,22 -19 -20 -0,03 696 1.332 0,11 -104 -131 -0.022 -437 -53.784 -0,52 788 7.284 0,120
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, 2012 Keterangan: **) Angka sementara Data produksi tanaman pangan yang tertera pada tabel di atas menunjukkan bahwa Ubi kayu masih mendominasi produksi pangan NTT pada tahun 2012 dengan jumlah produksi sekitar 900 ribu ton, diikuti oleh padi sekitar 600 ribu ton dan jagung sekitar 500 ribu. Dalam kaitan dengan pemanfaatan produksi pangan ketiga pangan pokok, biasanya masyarakat NTT mengkonsmsi padi dan jagung dengan sebagian dijual untuk cash, sedangkan ubi kayu biasanya dibiarkan tumbuh pada lahan usaha (ladang, kebun, tegalan, dan pekarangan) sebagai cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau tiba. Walaupun demikian tidak jarang pula sebagian kecil petani menjualnya pada saat membutuhkan uang cash secara mendesak. Perlu dicatat pula bahwa produktivitas sejumlah komoditi pangan pokok propinsi khususnya padi, jagung dan ubi kayu NTT masih jauh dibawah produktivitas pangan nasional. Hal ini terkait dengan input produksi yang digunakan, teknis 17
budidaya, keadaan iklim dan kesuburan tanah serta pula urientasi usaya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tadi tradisionla NTT. 3.3.2. Perkebunan Propinsi NTT memiliki sejumlah besar potensi perkebunan yang telah lama dikembangan oleh masyarakat didukung oleh berbagai program pengembangan komoditi perkebunan yang dijalankan oleh Pemerintah provinsi NTT. Potensi besar perkebunan di NTT terdapat di Pulau Flores dan sebagian Sumba. Pulau Timor relatif tidak banyak berkembangan komoditi perkebunan dibanding dua pulau besar lainnya. Beberapa komoditi perkebunan potensial di NTT antara lain kelapa, kopi, kakao dan jambu mente. Tabel berikut menyajikan perkembangan luas tanam, produksi dan produktivitas sejumlah besar komoditi perkebubab NTT dalam dua tahun terakhir. Tabel 8 No 1
Produktivitas Perkebunan di Provinsi NTT Tahun 2011-2012
KOMODI TI Kelapa
2
Jambu Mete
3
Kopi
4
Kakao
5
Cengkeh
6
Vanili
7
Tembakau
8
Kapas
URAIAN Luas areal tanaman menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Luas areal tanaman menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Luas areal tanaman menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Luas areal tanaman menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Luas areal tanaman menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Luas areal tanaman menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Luas areal tanaman menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) Luas areal tanaman menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)
TAHUN 2011 2012 90,464 90,464 60,511 60,534 668.90 668.88 73,174 73,162 37,739 37,637 515.74 516.99 38,223 38,120 20,148 20,125 527.12 527.23 22,719 22,757 12,987 12,998 571.64 571.98 6,003 6,003 1,615 1,615 269.03 269.03 1,368 1,368 520 520 380.12 380.12 486 486 113 113 232.51 232.51 1,457 1,457 766 766 525.74 525.74
PENINGKATAN -3,35 -0,023 1,18 -0,012 -0.102 1,25 -0.103 -0,023 0,11 0,138 0,011 0,34 0,00 -0,55 -1,5 0,00 0,19 0,19 59,34 84,25 16,26 -99,78 117,61 -2,32
Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan,2012 Keterangan: **) Angka sementara Produksi perkebunman tertinggi di NTT adalah kelapa dengan jumlah produksi sekitar 60 ribu ton, diikuti jambu mete 37 ribu ton, kopi 20 ribu ton dan kakao sekitar 12 ribu ton. Provinsi NTT juga memiliki potensi produksi sejumlah komoditi perkebunan lainnya seperti cengkeh, vanili, tembakau dan kapas. Semua potensi produksi tanaman perkebunan yang disajikan diatas disamping sudah diusahakan berupa perkebunan rakyat, masih pula diperlukan komitmen kebijakan pengembangan tanaman perkebunan guna meningkatkan jumlah produksi dan produktivitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan sejumlah besar petani perkebunan.
18
3.3.3. Peternakan NTT dikenal sebagai gudang ternak nasional khususnya sapi sejak puluhan tahun yang lalu. Daerah ini dikenal sebagai pengexpor ternak sapi mapun pensuplai sapi antar pulau. Walauopun dalam paling sedikit 15 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah maupun kualitas sapi yang keluar dari daerah ini baik disebabkan oleh eksploitasi berlebihan mutu sapi secara berlebihan maupun penurunan kapasitas tampung sejumlah padang penggembalaan, namun sampai saat ini NTT masih memiliki sejumlah besar potesi peternakan. Sampai akhir 2012 tercatat daerah ini memiliki jumlah sapi khsusnya sapi bali sebanyak kurang lebih 993 ribu ekor. Terlepas dari akurasi data yang disajikan pada tabel di bawah, namun kenyataan menunjukkan bahwa walaupun jumlah ternak sapi di NTT terus mengalami peningkatan, kualitas ternak sapi yang ada jelas telah jauh menurun. Jika 15 – 20 tahun yang lalu kita masih bisa menemukan sejumlah ternak sapi dengan bobot hidup bisa mencapai 1000 kg, maka saat ini sangat sulit kita menemukan sapi dengan bobot hidup mencapai 400 Kg. Sekali lagi persoalan ini disebabkan oleh penurunan mutu bibit sapi induk yang sudah jauh menurun akibat eksploitasi perdagangan eksport dan antar pulau sapi. Mengatasi persoalan ini jelas membutuhkan adanya komitmen kebijakan yang diarahkan pada sub-sistem breeding guna memperbaiki mutu bibit atau induk sapi yang berkualitas baik, dibanding kebijakan yang hanya diarahkan pada upaya memperbanyak jumlah ternak sapi secara kuantitas dengan kualitas yang sangat memprihatinkan. Tabel 9
Perkembangan Populasi Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Populasi (Ekor/Tahun) Perkembangan 2011 2012 ekor % 1 Sapi 778.633 993.970 215.337 27,66 2 Kerbau 150.038 150.457 419 0,28 3 Kuda 106.043 108.001** 1.958 1,85 4 Kambing 568.125 591.139** 23.014 4,05 5 Babi 1.708.155 1.798.030** 89.875 5,26 6 Domba 62.719 64.115** 1.436 2,29 7 Ayam buras 10.423.169 10.425.982** 2.813 0,03 8 Ayam pedaging 659.242 667.280** 8.038 1,23 9 Ayam petelur 179.669 180.917** 1.248 0,69 Sumber : Dinas Peternakan Prov. NTT & BPS Prov. NTT Tahun 2012 Keterangan: **) Angka sementara No
Jenis ternak
Disamping ternak sapi, NTT juga memiliki sejumlah potensi peternakan untuk jenis ternak kerbau, kuda, kambing, babi dan unggas. Tabel berikut menyajikan perkembangan sejumlah ternak unggulan NTT dalam dua tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua jenis ternak mengalami peningkatan jumlah dengan persentase peningkatan berbeda-beda. Peningkatan jumlah paling besar adalah sapi mengalami peningkatan sebesar 27 % dan peningkatan jumlah terkecil adalah unggas dengan berbagai varian yang ada. Peningkatan ternak sapi dengan persentasi sekitar 27 % dalam satu tahun adalah suatu jumlah yang cukup fantastis dan agak tidak masuk akal, namun itulah data publikasi resmi yang dikeluarkan pemerintah. Berapapun angka yang tertera menyangkut jemlah ternak sapi NTT, yang jelas sekali lagi kualitas api NTT saat ini telah jauh menurun dibanding 15 tahun yang lalu. 19
