Kata Pengantar. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami. selanjutnya. Liwa, 2 Januari 2014 K e t u a

i

Kata Pengantar Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kedinasan di Pengadilan Agama Krui dengan lancar dan menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan beserta hasilnya, selanjutnya kami tuangkan dalam Laporan Tahunan 2013 ini. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui tahun 2013 ini memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Laporan tahunan 2013 yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih

terdapat

banyak

kekurangan

baik

menyangkut

materi

maupun

penyajiannya,oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan datang, namun demikian laporan tahunan 2013 ini dapat dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan program dan bahan evaluasi serta dapat memacu peningkatan kinerja Pengadilan Agama Krui yang akuntabel sebagaimana yang diharapkan . Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya. Liwa, 2 Januari 2014 Ketua

Drs. H. SAHRUDIN, SH., MHI NIP. 19590117 198903 1 001 Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

ii

Daftar Isi KATA PENGANTAR ……………………………………….................…...…….

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………….............……..

ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….............…..

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ………………………….............……..

1

B. Visi dan Misi ……………………………………………............…….

3

C. Rencana Strategis ………………………………..............………….

4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ……………..............………..

6

A. Penyusunan Alur Tupoksi ………………………….............……….

6

B. Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP)…….............

9

1. Bidang Kepaniteraan ………………………………..................….

9

2. Bidang Kesekretariatan ……………….........................………….

10

BAB III KEADAAN PERKARA …………………………............………………

12

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL ………………………............………….

16

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………………................……

18

A. Sumber Daya Manusia………………………………............………

18

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Promosi dan Mutasi 4. Pengisian Jabatan Struktural B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana………….............…………….

26

1. Sarana dan Prasarana Gedung…………………...............…….

26

a ) Pengadaan b ) Pemeliharaan c ) Penghapusan

Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

ii

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung …............................…

29

a ) Pengadaan b ) Pemeliharaan c ) Penghapusan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi………………................…...

31

C. Pengelolaan Keuangan ………………………………….....................

35

1. Belanja Pegawai …………………………………................………

35

- Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang …………………………..………..................…….

37

- Pagu - Realisasi - Sisa 3. Belanja Modal …………………………………...................………..

39

- Pagu - Realisasi - Sisa D. Pengelolaan Administrasi ………………………….................………..

40

1. Administrasi Perkara ……………………..………......................….

40

2. Administrasi Umum ………………………………...................…….

43

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ………………..................……...

49


1

Bab I Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Krui sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul. Sepanjang tahun 2013, Pengadilan Agama Krui telah melakukan perbaikanperbaikan,

baik

birokrasi

penerimaan

perkara,

pengolahan

/

penanganan

administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju

electronic-governance

yang lebih dikenal dengan e-

governance. Volume pekerjaan yang semakin meningkat, menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Krui, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Krui, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Krui. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

2

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Krui. Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya; Untuk

memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari

keadilan, pada tahun 2013 ini Pengadilan Agama Krui merintis program unggulan berupa Pelayanan Sidang Keliling dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Udang Dasar 1945. Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

3

telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Krui dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Krui telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini. B. Visi dan Misi 1. Visi Rencana Strategis Pengadilan Agama Krui Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Krui diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui.


4

Visi Pengadilan Agama Krui telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada. Adapun Visi Pengadilan Agama Krui adalah : TERWUJUDNYA PENGADILAN

AGAMA KRUI YANG MODERN

MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG. Visi Pengadilan Agama Krui tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Krui dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Krui yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Krui untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Krui tersebut adalah : 1. Meningkatkan Pelaksanaan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan; 2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan; 3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur peradilan; 4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi peradilan; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan; C. Rencana Strategis Rencana strategis Pengadilan Agama Krui Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sitematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.


5

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Krui diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkmah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN ) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJPM ) tahun 2010 – 2014 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapain visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.


6

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi ) A. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Agama Krui sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana amanat undang-undang mempunyai tugas

menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, perlu membuat struktur organisasi. Pada tahun 2013, Pengadilan Agama Krui sebagaimana struktur pada tahun sebelumnya mengalami pergantian (promosi dan mutasi) pada level Hakim, sedangkan untuk kepaniteraan dan kesekretariatan tidak mengalami perubahan. Pada tahun ini unsur pimpinan Pengadilan Agama Krui tidak mengalami perubahan Ketua masih tetap dijabat oleh Drs. H. Sahrudin, SH., MHI, Wakil Ketua dijabat oleh Drs. Aripin, SH dan Panitera / Sekretaris dijabat oleh H. Sarman, SH. Untuk pencapaian tugas-tugas pokok dan fungsi, pejabat-pejabat Pengadilan Agama Krui mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing baik pertanggungjawaban itu bersifat koordinatif maupun komando seperti tergambar dalam struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui sebagai berikut ini.


7

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui Tahun 2013 KE TUA Drs. H. SAHRUDIN, SH., MHI

WAKIL KETUA HAKIM

Drs. ARIPIN, SH.

1.MUHAMMAD IDRIS, S.Ag 2. RUSDI, S.Ag, MH 3. SUPRIYANTO, S.Ag, Msi 4. AKHMAD NAJIN, S.Ag 5. NIHAYATUL ISTIQOMAH, SHI,MH 6. ALAMSYAH, SHI, SH, MH

PANITERA / SEKRETARIS H. SARMAN, SH

WK. PANITERA

WK. SEKRETARIS

ELLINA AR, SH

Drs. ABD. RAHMAN

PANMUD HUKUM

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHONAN

KAUR UMUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

H. SUMARJO

Dra. ARWANI,SH

-

HERMAN.S.S.Kom.

RAHMAWATI, SH

-

RIKE APRIANTI, SHI

1. USMAN 2. AFRIZAL. AB, S.Kom

1. FITRI NURHAYATI 2. INDAH. W, A.Md

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI 1. Drs. H. Isep Sadeli JURU SITA 1. Yusi Irawan 2. A. Juanda JURU SITA PENGGANTI 1. M. Nizar 2. Meilina Yulien, A.Md 3. Indah Wahyuningsih, A.Md 4. Fitri Nurhayati

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Krui terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera/sekretaris dan Jurusita,sebagaimana diuraikan dibawah ini. (Sumber : Data Arsip Kaur Umum PA Krui 2013 )


8

1. Pimpinan Pengadilan yaitu : Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

2. Hakim yaitu : Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung.

3. Panitera Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan beberapa Jurusita/ Jurusita Pengganti. Panitera Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

4. Sekretaris Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris, panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

5. Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Juru Sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usulan Ketua Pengadilan yang bersangkutan, Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Untuk mencapai terlaksananya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut Pengadilan Agama Krui telah membuat Job Discription untuk masing-masing sub organisasi sebagai acuan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

9

B. Penyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Standard operasional prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam rangka mendukung visi misi lembaga. Selain itu Standard Operasional Prosedur juga menjadi alat ukur tingkat pencapaian kinerja setiap pegawai menuju Good Government sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama terdiri dari unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Krui, telah disusun Standard Operasional Prosedur untuk unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan. 1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi : a. SOP Penerimaan Perkara b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma – Cuma (Prodeo) c. SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim f.

SOP Tata Persidangan

g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak berperkara i.

SOP Publikasi Putusan

j.

SOP Permohonan Banding

k. SOP Permohonan Perkara Kasasi l.

SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali

m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang p. SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli melalui Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi q. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi r.

SOP Penyampaian Salinan Putusan

s. SOP Pengarsipan Berkas Perkara


10

2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :  Bagian Kepegawaian a. SOP Daftar Hadir Pegawai b. SOP Penilaian Pegawai /DP3. c.

SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d. SOP Kenaikan Gaji Berkala e. SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes f.

SOP Cuti

g. SOP Administrasi  Bagian Keuangan a. SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL b. SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA c.

SOP Rencana penarikan dana

d. SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM e. SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk f.

SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji

g. SOP uang makan h. SOP uang lembur i.

SOP gaji ke 13

j.

SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya

k.

SOP Pengajuan uang persediaan

l.

SOP Pengajuan tambahan uang persediaan

m. SOP Pengajuan GU Persediaan n. SOP Pengajuan SPM langsung o. SOP Pengelolaan PNBP p. SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan q. SOP pelaporan Keuangan r.

SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran


11

 Bagian Umum a. SOP pengelolaan Surat Masuk b. SOP pengelolaan surat keluar c.

SOP penataan Arsip

d. SOP penata usahaan asset tetap e. SOP Penata usahaan asset lancer f.

SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran

g. SOP pengelolaan perpustakaan h. SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana i.

SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor

j.

SOP keamanan kantor

k.

SOP Protokoler dan HUMAS

l.

SOP Pelayanan Publik

m. SOP Teknologi Informasi n. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian


12

Bab III

Keadaan Perkara A. PERKARA YANG DITERIMA Pengadilan Agama Krui pada tahun 2013 telah menerima perkara sebanyak 273 perkara yang terdiri dari 250 perkara Gugatan dan 23 perkara Permohonan. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan jumlah perkara dikarenakan pada tahun 2012 Pengadilan Agama Krui mendapat dana hibah dari Pemda Kabupaten Lampung Barat untuk mengadakan Itsbat Nikah massal sebanyak 444 perkara sehingga total jumlah perkara untuk tahun 2012 sebanyak 706 perkara, akan tetapi secara khusus pada tahun 2013 ini terjadi kenaikan jumlah perkara gugatan sebanyak 19 perkara. Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2013 tersebut setiap bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut : JUMLAH DITERIMA NO

BULAN

Gugatan

Permohonan

1

Januari

27

1

2

Februari

15

2

3

Maret

19

1

4

April

22

-

5

Mei

21

1

6

Juni

18

-

7

Juli

16

1

8

Agustus

16

1

9

September

30

9

10

Oktober

26

3

11

November

20

3

12

Desember

20

1

JUMLAH

250

23


13

Dari perkara yang diterima tahun 2013 tersebut, apabila dirinci menurut jenis perkaranya adalah sebagai berikut : NO

JENIS PERKARA

JUMLAH

1

Cerai Gugat

194

2

Cerai Talak

53

3

Itsbath Nikah

21

4

Izin Poligami

-

5

Gugat Waris

-

6

Penetapan Ahli Waris

1

7

Harta Bersama

2

8

Penunjukkan orang lain sebagai wali

-

9

Dispensasi Nikah

2

JUMLAH

273

B. PERKARA YANG DIPUTUS / DISELESAIKAN Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Krui telah menerima perkara sebanyak 273 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2012 sebanyak 40 perkara, jumlah keseluruhan 312 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diputus sebanyak 259 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 54 perkara. Adapun rincian perkara yang telah diputus / diselesaikan adalah sebagai berikut : NO

KRITERIA PERKARA DIPUTUS

JUMLAH

1

Dikabulkan

229

2

Dicabut

14

3

Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

4

4

Digugurkan

2

5

Dicoret dari register

1

6

Ditolak

9 JUMLAH


259

14

Berdasarkan kemampuan memutus / menyelesaikan perkara yang diterima terdapat penurunan jumlah perkara yang diputus sebanyak 439 perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk sebanyak 706 perkara ditambah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 32 Perkara dan yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 698 perkara, sehingga sisa yang belum diputus sebanyak 40 perkara, sedangkan pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk sebanyak 273 perkara ditambah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 40 perkara dan yang diputus pada tahun 2013 sebanyak 259 perkara sisa yang belum diputus 54 perkara, dengan rincian : -

Perkara Ghaib sebanyak 24 perkara,

-

Perkara Tabayun sebanyak 12 perkara,

-

Perkara biasa sebanyak 17 perkara

-

Perkara permohonan sebanyak 1 Perkara.

Terjadinya penurunan jumlah penyelesaian perkara ini disebabkan adanya program itsbat nikah massal pada tahun 2012 sebanyak 444 perkara sedangkan untuk tahun 2013 tidak ada program itsbat nikah massal. C. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN Khusus untuk perkara perceraian, dapat pula dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang rinciannya sebagai berikut : NO

KRITERIA PERKARA DIPUTUS

JUMLAH

1

Tidak Ada Keharmonisan

88

2

Tidak Ada Tanggungjawab

40

3

Faktor Ekonomi

48

4

Poligami Tidak Sehat

-

5

Cemburu

9

6

Gangguan Pihak Ketiga

11

7

Krisis Moral

2

8

Dihukum

-


15

9

Penganiayaan Berat

5

10

Krisis Akhlak

1

11

Kekejaman Mental

1

12

Lain - lain

2 JUMLAH

207

D. UPAYA HUKUM Sepanjang tahun 2013 dari perkara-perkara yang telah diputus / diselesaikan tersebut ada yang mengajukan upaya hukum banding yaitu perkara nomor : 25 / Pdt.G/2013 / PA.Kr, yang saat ini masih dalam proses Kasasi.

E. PERKARA YANG TERKAIT DENGAN PP NO.10 TAHUN 1983 Jo PP NO.45 TAHUN 1990 Khusus perkara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan anggota POLRI atau yang sejenisnya yang diterima Pengadilan Agama Krui tahun 2013 sebanyak 19 perkara, yang merupakan jumlah keseluruhan perkara yang diterima dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013. Dari perkara tersebut yang telah diputus/diselesaikan sebanyak 18 perkara sehingga sampai akhir tahun 2013 menyisakan perkara sebanyak 1 perkara.

F. AKTA CERAI Untuk perkara Cerai Gugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk perkara Cerai Talak setelah pihak Pemohon (Suami) mengucapkan Ikrar Talak, maka akta cerainya telah dikeluarkan dan telah dapat diambil oleh para pihak. Untuk tahun 2013 Pengadilan Agama Krui telah mengeluarkan / menerbitkan Akta Cerai sebanyak 201 eksemplar.


16

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Krui pada tahun 2013 dilakukan oleh unsur pimpinan yang dibantu oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor: W8-A4 / 690 / OT.01.3 / VIII / 2013, Tanggal 20 Agustus 2013, yang terdiri dari:

1. Hakim Pengawas Bidang Gugatan Hakim Pengawas Bidang Gugatan bertugas melakukan pengawasan dalam prosedur penerimaan perkara gugatan dan membina petugas yang membantu pihak yang akan berperkara dalam pembuatan gugatan.

2. Hakim Pengawas Bidang Permohonan Hakim

Pengawas

Bidang

Permohonan

bertugas

mengawasi

prosedur

penerimaan perkara permohonan dan membina petugas yang membantu pihak yang akan berperkara dalam pembuatan permohonan.

3. Hakim Pengawas Bidang Pola Bindalmin Hakim Pengawas Bidang Pola Bindalmin bertugas mengawasi pola register perkara, keuangan perkara, pelaporan perkara, dan kearsipan perkara.

4. Hakim Pengawas Bidang Umum Hakim Pengawas Bidang Umum bertugas melakukan pengawasan dalam bidang umum yaitu

membina dan mengawasi pelaksanaan tugas urusan umum,

kepegawaian, dan keuangan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah pengawasan internal sebagai berikut :


17

1. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calender yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kui.

2. Melakukan eksaminasi per tiga bulan (empat ) kali dalam satu tahun, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Krui

3. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik maupun secara mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Panitera/Sekretaris;

4. Memfungsikan

hakim Pengawas bidang

(setiap

bulan)

untuk bagian

keperkaraan maupun bagian kesekretariatan.

5. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.

6. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.

7. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang;

8. Menindaklanjuti

setiap

pengaduan

masyarakat

dengan

memeriksa

pejabat/pegawai yang diadukan dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Mahkamah Agung RI,

10. Khusus dalam rangka meningkat disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap hari pada jam 08.l5 dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar diberlakukan surat ijin keluar.

11. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan masing-masing kecuali ada ijin dari Pimpinan.


18

Bab V Pembinaan dan Pengelolaan A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial a. Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Krui di bidang Teknis Yudisial sebagai berikut : 1) Menurut jabatan tenaga Teknis Yudisial dan Staf Teknis terdapat 19 orang yang terdiri dari : A. Jabatan tenaga Teknis Yudisial NO

JABATAN

JUMLAH

1

Ketua

1

2

Wakil Ketua

1

3

Hakim

6

4

Panitera / Sekretaris

1

5

Wakil Panitera

1

6

Panitera Muda

2

7

Panitera Pengganti

1

8

Juru Sita

2

9

Juru Sita Pengganti

4

JUMLAH

19

B. Staf Teknis Yudisial NO 1

JABATAN Staf Gugatan JUMLAH


JUMLAH

KET

1

Kasir

1

Yudisial,

19

2). Menurut Jenis kelamin, tenaga Teknis Yudisial terdiri dari : NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1

Laki-laki

13

2

Perempuan

6

JUMLAH

19

3). Menurut umur tenaga Teknis Yudisial terdiri dari : NO

UMUR/TAHUN

JUMLAH

1

18 s/d 25

1

2

26 s/d 35

5

3

36 s/d 45

5

4

46 s/d 55

8

JUMLAH

19

4). Menurut pangkat/gol, tenaga Teknis Yudisial terdiri dari: NO

PANGKAT/GOL

JUMLAH

1

Pengatur ( II/a )

1

2

Pengatur ( II/c )

2

3

Pengatur Tk.I ( II/d )

1

4

Penata Muda (III/a)

1

5

Penata Muda Tk. I ( III/b)

3

6

Penata (III/c)

3

7

Penata Tk. I (III/d)

6

8

Pembina (IV/a)

1

9

Pembina Tk.I (IV/b)

1

JUMLAH

19


20

5). Menurut pendidikan, tenaga Teknis Yudisial terdiri dari: NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Sarjana S2

5

2

Sarjana S1

8

3

Sarjana Muda

1

4

SLTA

5 JUMLAH

19

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Krui dibidang Teknis Yudisial sebagai berikut : 1). Internal  Diskusi dilaksanakan setiap hari Selasa tentang teknis yustisial yang diikuti oleh para Hakim dan tenaga Kepaniteraan serta kesekretariatan.  Rapat

Evaluasi

Kerja

yang

dihadiri

oleh

para

hakim,

karyawan/karyawati, beserta tenaga honorer dilaksanakan pada setiap hari Selasa minggu ke empat setiap bulan.  Rapat kerja / koordinasi juga dilakukan setiap kali ada informasi penting yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pengadilan Agama Krui.

2). Eksternal  Untuk tahun 2013 Pengadilan Agama Krui mengikut sertakan pejabat dan pegawai untuk mengikuti Bimtek dan atau Sosialisasi sebanyak 8 kali. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a. Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Krui di bidang Non Teknis Yudisial sebagai berikut : 1). Menurut jabatan tenaga Non Teknis Yudisial dan Staf Non Teknis yudisial terdapat 5 orang yang terdiri dari : Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

21

A. Jabatan tenaga Non Teknis Yudisial NO

JABATAN

JUMLAH

1

Wakil Sekretaris

1 orang

2

Kaur Kepegawaian

1 orang

3

Kaur Umum

1 orang

4

Kaur Keuangan

-

JUMLAH

3 orang

B. Staf Non Teknis Yudisial NO

JABATAN

1

Staf Kepegawaian

2

Staf Keuangan

3

Staf Umum

JUMLAH

KET

-

-

2*

Bendahara dan Opr Sakpa *

2

-

JUMLAH

2

Ket : * Rangkap Jabatan menjadi JSP

2). Menurut Jenis kelamin, tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari: NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1

Laki-laki

4

2

Perempuan

1

JUMLAH

5

3). Menurut umur tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari : NO

UMUR/TAHUN

JUMLAH

1

21 s/d 25

-

2

26 s/d 35

2

3

36 s/d 45

1

4

46 s/d 55

2

JUMLAH Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

5

22

4). Menurut pangkat/golongan, tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari : NO

PANGKAT/GOL

JUMLAH

1

Pengatur Muda (II/a)

-

2

Pengatur (II/c)

-

3

Penata Muda (III/a)

2

3

Penata Muda Tk.1 (III/b)

1

5

Penata (III/c)

1

6

Penata Tk.1 (III/d)

1

JUMLAH

5

5). Menurut pendidikan, tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari : NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Sarjana S2

1

2

Sarjana S 1

3

3

Sarjana Muda / D3

-

4

SLTA

1 JUMLAH

5

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Krui dibidang Non Teknis Yudisial sebagai berikut : 1). Internal  Apel/upacara rutin mingguan setiap Hari Senin dan Jum’at bagi setiap pegawai dan Hakim .  Rapat Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris dan Kepala-Kepala Urusan beserta masing-masing staff bagiannya dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan.  Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh para hakim, karyawan / karyawati, beserta tenaga honorer pada minggu keempat setiap bulan.


23

2). Eksternal  Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Krui mengikut sertakan pejabat dan pegawai untuk mengikuti Bimtek dan atau Pelatihan dan sosialisasi sbanyak 62 Kali . Di dalam pelaksanaan sebagian tugas lainnya Pengadilan Agama Krui dibantu juga oleh beberapa orang Tenaga Honorer yang pemberdayaannya ditempatkan dalam bidang tenaga administrasi, driver, kebersihan dan keamanan. Adapun Tenaga Honorer tersebut adalah sebanyak 9 orang dengan perincian sebagai berikut : 1) Siti Waryani, Tenaga Administrasi/ Staf Panmud Hukum 2) Mulyanto, Petugas Penjaga Kantor/ Staf Umum 3) Liza Liswati, Tenaga Administrasi/ Staf Panmud Gugatan 4) Novi Perlina, S. Sos, Tenaga Administrasi/ Staf Kepegawaian 5) Ledia Rahmi, SHI, SE, Tenaga Administrasi/ Staf Panmud Hukum 6) Etilawati, Tenaga Kebersihan/ Staf Umum 7) Lindri Noprita, Tenaga Administrasi/ Staf Umum 8) Dhian Rodiana, Tenaga Administrasi merangkap Supir Panitera / Sekretaris/ Staf Umum 9) Kenedy Yasin, Supir Ketua / Staf Umum 3. PROMOSI DAN MUTASI a. Promosi Tim TPM di Pengadilan Agama Krui mengadakan rapat pada awal tahun 2013 yang berhubungan dengan Promosi dan Mutasi serta menilai kinerja para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Agama Krui, serta menginventarisir para pejabat yang sudah lebih dari lima tahun memegang jabatan struktural/fungsional atau sudah bertugas di Pengadilan Agama Krui lebih dari lima tahun, untuk selanjutnya Tim TPM tersebut mengajukan beberapa rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Agama Krui untuk dipertimbangkan sebagai kebijakan pimpinan pada tahun 2013.


24

Dalam Rapat TPM tersebut diajukan usul untuk penambahan pegawai Pengadilan Agama Krui dan juga membahas masalah kekosongan jabatan di kepaniteraan dan kesekretariatan. Dan mengenai kekosongan jabatan di Pengadilan Agama Krui, kondisi akhir saat ini terdapat 2 jabatan struktural di bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan yang masih kosong, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Panitera Muda Permohonan (Kepaniteraan) Oleh karena pejabat Panitera Muda Permohonan yang sebelumnya, dipromosikan menjadi Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Krui, maka sejak tanggal 30 November 2012 jabatan Panitera Muda Permohonan kosong. b. Kepala Urusan Keuangan (Kesekretariatan) Oleh karena pejabat sebelumnya telah pensiun maka sejak tanggal 1 Mei 2012 jabatan kepala urusan keuangan kosong. b. Mutasi Mutasi pegawai Pengadilan Agama Krui pada tahun 2013 baik mutasi keluar dari Pengadilan Agama

Krui maupun yang masuk ke Pengadilan

Agama Krui. Dan juga ada beberapa pegawai yang mengalami mutasi kepangkatan yaitu kenaikan pangkat reguler. Keterangan mutasi tersebut adalah sebagai berikut : 1) Mutasi masuk ke Pengadilan Agama Krui : No

NAMA PEGAWAI

1

Supriyanto, S.Ag, MSi

2

Akhmad Najin, S.Ag

3

Muhammad Idris, S.Ag

MUTASI KE DALAM JABATAN LAMA

JABATAN BARU

Hakim PA Selat Panjang

Hakim PA Krui

Hakim PA Tembilahan

Hakim PA Krui

Hakim PA Pasir

Hakim PA Krui

Pangaraian 4

Nihayatul Istiqomah, SHI, MH

5

Alamsyah, SHI, SH, MH


Hakim PA Tembilahan

Hakim PA Krui

Hakim PA Sengeti

Hakim PA Krui

25

2) Mutasi keluar ke Pengadilan Agama Krui : MUTASI KE LUAR No

NAMA PEGAWAI

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1

Lutfi Muslih, S.Ag, MA

Hakim PA Krui

Hakim PA Singaraja

2

Dra. Hj. Aprin Astuti

Hakim PA Krui

Hakim PA Tigaraksa

3

Asrori Amin, SHI

Hakim Pa Krui

Hakim PA Muara Tebo

4

Irman Fadly, S.Ag

Hakim PA Krui

Hakim PA Cibadak

Maman

Hakim Pa Krui

Hakim PA Kayu Agung

5

Abdur Rahman, SHI,

M.Hum

3) Mutasi Kepangkatan :

No

Nama Pegawai

Jenis Mutasi

JAB PKT LAMA

JAB PKT BARU

Reguler

Penata Muda TK. I / IIIb Penata Muda TK. I / IIIb Pengatur II/c

Penata III/c

Periode April 2013 1 2 3

Rusdi, S.Ag, MH Rahmawati, SH, MHI Yusi Irawan

Reguler Reguler

Periode Oktober 2013 1 Nihayatul Istiqomah, SHI, Reguler MH

Penata Muda TK. I III/b

Penata III/c Pengatur Tk.I II/d

Penata III/c

4. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL Secara internal sudah ada pegawai Pengadilan Agama Krui yang memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan jabatan Struktural Panitera Muda Permohonan dan sudah diusulkan ke PTA Bandar Lampung, akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi, sedangkan untuk jabatan Kepala Urusan Keuangan belum ada yang memenuhi syarat, sehingga untuk pengisisan jabatan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, namun hingga saat ini belum terealisasi. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

26

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG Sampai dengan tahun 2013 Pengadilan Agama Krui memiliki sarana dan Prasarana Gedung berupa : 1) Tanah Keberadaan kantor Pengadilan Agama Krui yang terletak di komplek Pemda Lampung Barat status tanah yang digunakan adalah pinjam pakai dan pimpinan Pengadilan Agama Krui sudah berusaha melakukan komunikasi dengan pihak Pemda Lampung Barat dalam rangka merubah status tanah tersebut, akan tetapi sesuai dengan jawaban dari Pihak Pemda Kabupaten Lampung Barat menjelaskan bahwa status tanah tersebut tidak dapat dipindahkan menjadi atas nama MA RI dikarenakan seluruh tanah perkantoran pemda Kabupaten Lampung Barat seluas 30,8 Ha yang didalamnya termasuk kantor dan Rumah Dinas Pengadilan Agama Krui serta beberapa instansi vertikal lainnya telah disertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga permohonan sertifikat tanah kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama Krui di Liwa atas nama MA – RI tidak dapat dikabulkan. Lokasi tanah yang dipinjam pakai dari Pemda Lampung Barat, tersebut berdasarkan Surat Hak Tanah No: 641/006/BA.PPLB/1995 seluas 2400m2 begitu pula dengan tanah rumah dinas seluas 1920m2 berdasarkan Surat Hak Tanah No: B/41/KPTS/01/2009 sedangkan aset tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Krui dengan status hak milik dengan nomor sertifikat No. 08.05.04.034.00033 yang merupakan pengadaan dari DIPA Pengadilan Agama Krui tahun 2008 dengan luas 900m2 bernilai Rp.171,000,000

terletak di Jln. Sumbai 5 No.10

Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. 2) Gedung dan Bangunan a) Gedung kantor PA Krui yang terletak di komplek Pemda Lampung Barat, merupakan bangunan yang didirikan berasal dari DIPA tahun 2007 dengan nilai Rp. 1.104.019.000,00 seluas 510m2, meskipun Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

27

tanah yang digunakan masih pinjam pakai. Gedung kantor PA Krui terdiri dari 3 blok yaitu :  1 blok digunakan untuk : Ruang Ketua Pengadilan Agama, Ruang Hakim, Ruang Mediasi, Ruang Kepaniteraan ( Wakil Panitera, Meja I, Meja II dan Meja III, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Ruang Panitera Pengganti/Panmud Gugatan dan ruang Wakil Panitera, Ruang One Stop Service dan Kamar Mandi/WC.  1 Blok lain digunakan untuk : Ruang Wakil Ketua, Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang Keuangan, Ruang IT, Ruang JS/JSP, Ruang Kesekretariatan (Ruang Wakil Sekretaris, Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum) Ruang Perpustakaan dan Ruang Arsip Perkara serta Kamar Mandi/WC.  1 blok yang masih tergabung dalam komplek bangunan adalah ruang sidang yang digunakan sekaligus berfungsi sebagai ruang pertemuan. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa ruangruang yang digunakan masih belum representatif dan kurang memadai sehingga perlu adanya penambahan gedung. b) Pagar kantor Pengadilan Agama Krui yang merupakan pengadaan dari DIPA tahun 2011 senilai Rp. 163.000.000,- ( Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah ) dan kemudian Pengadaan Pagar kantor lanjutan berupa pembangunan Pos Satpam, Gapuran dan paving blok jalan lingkar PA Krui dari DIPA tahun 2012 senilai Rp. 149.000.000,-. c) Bangunan lain yang dimiliki Pengadilan Agama Krui namun berdiri diatas tanah milik Pemda Lampung Barat dengan status pinjam pakai adalah 4 (empat) unit rumah dinas yang masing – masing berasal dari DIPA tahun 2009 senilai Rp. 318.188.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan luas 70m2 (1 unit ), Dipa Tahun 2011 senilai Rp. 214.272.000,- ( Dua Ratus Empat belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah ) dengan luas 70m2 ( 1 unit) dan DIPA Tahun 2012 senilai Rp. 314.600.000,(Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) luas 54 m2 ( 2 unit ). Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

dengan

28

a. Pengadaan Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Agama Krui mendapatkan pengadaan sarana dan prasarana gedung dari dana DIPA 2013 berupa : 1) Tambah daya listrik dari semula 2200 VA menjadi 7700 VA dengan nilai kontrak sebesar 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) yang pengerjaanya dilaksanakan pada bulan Mei 2013 oleh kontraktor PT. Rachmad Surya yang beralamat di Jl. Jend. Suprapto Sebarus Liwa – Lampung Barat. 2) Pengadaan Teralis, Gorden dan Pintu Kaca dengan total nilai kontrak sebesar 58.650.000,- ( Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang pengerjaannya dilaksanakan pada bulan Mei 2013 oleh Kontraktor CV. Aufa Ashika yang beralamat di Jl. Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat. b. Pemeliharaan Pada

tahun

2013

Pengadilan

Agama

Krui

mendapatkan

anggaran

pemeliharan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 12.650.000,- ( Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.120.000,- ( Dua Belas Juta Dua Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) dengan tingkat capaian 95,81 %. c. Penghapusan Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Krui melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Meubelair kantor sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 90.e / BUA / SK / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013 dan terhadap Barang Milik Negara yang telah dihapus tersebut telah dilakukan pelelangan oleh KPKNL Bandar Lampung sesuai dengan risalah lelang nomor 588 / 2013 tanggal 24 Oktober 2013.


29

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KANTOR Sampai dengan tahun 2013 Pengadilan Agama Krui memiliki sarana dan prasarana fasilitas kantor yang ada di setiap ruangan sebagai berikut: No

Fasilitas Yang Ada

Kondisi

Ketua PA

Meja 1, kursi besi 2, sice 1, lemari 1, karpet 1, gordyn 2, Dispenser 1, PC Unit 1, Laptop 1, TV 1, Kaca Hias 1, Gambar Presiden / Wakil Presiden dan Jam dinding 1.

Cukup

2

Wakil PA

Cukup

3

Panitera / Sekretaris

4

Ruang Kepanitera an

5

Ruang Kesekretari atan

6

Ruang Perpustaka an Ruang IT

Meja Kerja 1, kursi besi 1, sice 1, Laptop 1, TV 1, gordyn 1, karpet 1, Dispenser 1 dan Jam dinding 1. Meja Kerja 1, kursi besi 2, sice 1, lemari 1, dispenser 1, meja telepon 1, pesawat telepon 1, laptop 1, TV 1, gordyn 2, Jam Dinding 1. Meja 8,Meja one stop service 1 unit, kursi besi 6, kursi kayu 5, dispenser 1, TV 1, meja komputer 1, lemari 2, PC 3, dispencer 1, gordyn 4, Laptop 3, Jam Dinding 1, Kursi Tunggu 2 set, kursi putar 2 unit Filling Kabinet 1, meja 6, kursi besi 4, kursi kayu 4, gordyn 2, Dispenser 1, Lemari Kayu 2, Lemari obat 1, Laptop 3, PC 1, Papan Duk 1, Papan Papan Visual 1, Papan Perogram Kerja Umum 1, Jam Dinding 1, Perforator 1, Lemari 1, rak kayu 3, meja kayu 1, kursi kayu 1, gordyn 1.

Meja Kerja Kayu 1, meja Komputer 1, internet 1, gordyn 1, PC 2, Lemari 1. Rak Kayu 1, brankas 1,meja kerja 3, kursi besi 1, kursi kayu 2, gordyn 2, laptop 2 Meja kerja 2, Kursi Sidang 3, Karpet 2.

Cukup

Meja sidang 1, meja pengacara 2, kursi sidang 4, kursi pengacara 4, Kursi Para Pihak 1, bendera 2, Pagar pembatas 1, palu sidang 1, Alquran 1, jam dinding 1, Lemari kayu 1, TV 1, Meja kayu 7, kursi besi 7, kursi kayu 1, PC 1, gordyn 2, meja komputer 1, kaca hias 1, dispenser 1. Meja Informasi 1, Kursi Besi Putar 1, Sice 1, Mesin absent 1, CCTV 1, Bangku Panjang 2, Pot bunga 2, TV 1, PC 1, Kursi kayu 2, Papan Struktur Kepegawaian 2, Jam dinding 1,

Cukup

1

7 8 9 10

11 12

Ruangan

Ruang Keuangan Ruang Mediasi Ruang Sidang Ruang Hakim Ruang Koridor

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup Cukup

Cukup Cukup

Fasilitas Transportasi No

Uraian

1

1 Unit Mobil Dinas

Kijang Inova

2

1 Unit Mobil

Daihatsu Taruna

3

2 Unit Motor

Jenis

Sumber

Keterangan

Mahkamah Agung

Mobil Dinas Ketua

Pinjam Pakai dari Pemda

Mobil Dinas

Lampung Barat

Panitera/Sekretaris

Mega Pro

Mahkamah Agung

Wakil Ketua

Mega Pro

Pinjam pakai dari PTA

Umum

Bandar Lampung


30

Fasilitas Komunikasi / IT No

Uraian

Jumlah

Sumber

Keterangan

1

Komputer (PC)

5 Unit

DIPA PA Krui

Baik

2

Faximile

1 unit

DIPA PA Krui

Rusak

3

Laptop

13 Unit

DIPA + Hibah

Baik

4

Telephone

1 unit

DIPA PA Krui

Baik

5

Televisi

6 unit

DIPA + Hibah

Baik

6

Printer + Copy +

5 unit

DIPA PA Krui

Baik

Scanner 7

Finger Scan

1 unit

DIPA PA Krui

Baik

8

Generator

2 unit

Hibah + PTA Bandar

Baik

Lampung 9

CCTV

1 set

Hibah

Baik

10

Handycam

1 Unit

Dipa PA Krui

Baik

11

Infocus + Layar

1 set

Dipa PA Krui

Baik

Fasilitas Persidangan Fasilitas ruang sidang Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : No

Uraian

Jumlah

Sumber

Keterangan

1

Meja Sidang

1 Unit

DIPA PA Krui

Baik

2

Meja Pengacara

2 Unit

DIPA PA Krui

Baik

3

Kursi Pengacara

4 Unit

DIPA PA Krui

Baik

4

Kursi Hakim/ PP

4 unit

DIPA PA Krui

Baik

5

Bendera

2 Unit

DIPA PA Krui

Baik

6

Kursi Pihak

2 unit

DIPA PA Krui

Baik

7

Bangku Pengunjung

4 unit

DIPA PA Krui

Baik

8

Pagar Pembatas

1 Unit

DIPA PA Krui

Baik

9

Palu Sidang

1 set

DIPA Pa Krui

Baik

10

Alquran

1

Dipa PA Krui

Baik


31

a. Pengadaan Dari DIPA Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Agama Krui mendapat tambahan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor berupa : 1) Pengadaan 1 ( satu ) unit Laptop dengan nilai kontrak sebesar 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) yang pengerjaanya dilaksanakan pada bulan Mei 2013 oleh kontraktor CV. Almagada yang beralamat di Taman Jaya Desa Kubu Perahu Lampung Barat. 2) Pengadaan 4 ( empat ) unit Kursi Ruang Tunggu dengan nilai kontrak sebesar 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) yang pengerjaanya dilaksanakan pada bulan Mei 2013 oleh kontraktor CV. Rambang Putra Tunggal yang beralamat di Jl. Raden Intan Way Mengaku Lampung Barat. b. Pemeliharaan Anggaran Dana pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Kantor Pengadilan Agama Krui dalam DIPA 2013 adalah Rp. 48.903.000,- ( Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah ) digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor dengan realisasi hingga Desember 2013 sejumlah Rp. 48.782.000,- ( Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah ) dengan tingkat capaian 99,75 %. c. Penghapusan Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Krui melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Meubelair kantor sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 90.e / BUA / SK / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013 dan terhadap Barang Milik Negara yang telah dihapus tersebut telah dilakukan pelelangan oleh KPKNL Bandar Lampung sesuai dengan risalah lelang nomor 588 / 2013 tanggal 24 Oktober 2013. 3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

32

diganti

dengan

berkewajiban

SK

untuk

KMA

No

memberikan

1-144/KMA/SK/I/2011, informasi

yang

maka

Pengadilan

seluas-luasnya

kepada

masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Krui telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs. a. Perangkat Keras ( Hardwere ) Untuk menunjang kegiatan pelayan Publik melalui sarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama Krui memiliki sarana IT perangkat keras berupa : Telephon 1 (satu) unit yaitu di ruangan Panitera / Sekretaris yang terhubung / paralel ke ruang Koridor dengan nomor : 0728-21058 dan 1 (satu) unit faximile dengan nomor yang sama dengan nomor telepon. PC server Internet 1 Unit PC Server SIADPA 1 Unit PC Client 3 Unit Switch 24 Port 1 Unit Hub 8 Port 1 Unit Hub 4 Port 1 Unit LAN Network 1 Unit Wifi 2 Unit Modem Speddy 1 Unit Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

33

Laptop 13 Unit Printer + Scan + Copy 5 Unit Selain itu Juga telah dilengkapi dengan TV sebanyak 6 Unit, Mesin Absen 1 unit, CCTV 1 set, Handycam 1 unit dan Infocus 1 set. Dari perangkat keras tersebut dalam operasional perkantoran khususnya yang memberikan pelayanan informasi kepada publik khususnya pencari keadilan sangat mendukung dan mempunyai dampak positif karena perangkat IT yang ada berfungsi maksimal, akan tetapi masih dibutuhkan pembaharuan dikarenakan ada sebagian perangkat keras dalam keadaan rusak berat. b. Perangkat Lunak ( Softwere ) Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi Informasi selain perangkat keras sebagaimana point a diatas Pengadilan Agama Krui memiliki persangkat lunak berupa : Sistem Operasi Windows XP dan Windows 7 Website dengan domain name http://www.pa-krui.go.id Yang dalam pengelolaannya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Website Pengadilan agama Krui mendapatkan penghargaan dari Badilag sebagai Website terbaik se PTA Bandar Lampung, namun demikian website tersebut masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih dalam tahap perombakan menu dan content – content mengikuti arahan Mahkamah Agung . E-Mail dengan alamat http://[email protected] SIADPA ( Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama ) yang mulai diaktifkan penggunaannya di Pengadilan Agama Krui sejak Akhir Tahun 2010 dan seiring perkembangannya Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Krui telah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kinerja pegawai pengadilan agama krui khususnya untuk memudahkan dalam administrasi perkara dan pada tahun 2012 pengelolaan Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Krui mendapatkan rangking 18 Nasional dan memperoleh penghargaan dari Badilag MA RI.


34

SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)

adalah

aplikasi

yang

digunakan

untuk

mencatat

dan

mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi ini didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berfungsi untuk mencatat dan mengorganisir barang – barang habis pakai seperti ATK, dll. SAKPA ( Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ) merupakan Aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengeluaran keuangan yang ada pada DIPA Pengadilan Agama Krui yang didukung oleh Aplikasi SPM ( Surat Perintah Membayar ). SIMPEG ( Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian ) merupakan Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. SAPK ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ) merupakan Sistem Aplikasi pegawai berbasis Web yang dicanangkan oleh BKN dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian di seluruh instansi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, BKD Provinsi/Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. SIMANTAP ( Sistem Manajemen Tanah Pemerintah ) merupakan Sistem Aplikasi Pertanahan untuk mendata tanah milik negara. Komdanas ( Komunikasi Data Nasional ) merupakan sistem Aplikasi pendataan bagian keuangan, kepegawaian dan simak BMN. Pemanfaatan Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui antara lain sebagai berikut : 1. Informasi Perkara termasuk Putusan Perkara 2. Informasi Surat-Surat dan Pengumuman yang diberikan Mahkamah Agung RI 3. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui, LAKIP, RKT, PKT, IKU dan Renstra. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

35

4. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 5. Informasi Kegiatan Pengadilan Agama Krui Selain yang disebutkan diatas Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Krui juga dimanfaatkan untuk : 1. Mengirim Laporan ke PTA dan Mahkamah Agung. 2. Menerima Laporan dari PTA dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan KPKNL. 4. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI mengenai akurasi data keuangan. 5. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke PTA dan KPKNL Bandar Lampung,. 6. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PTA maupun Mahkamah Agung RI. 7. Pengiriman Laporan Tahunan. 8. Pengiriman Laporan LAKIP C. PENGELOLAAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2013 NO

JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

%

DIPA 01 1 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2.863.304.000,372.222.000,100.000.000,-

2.686.442.411,346.182.146,100.000.000,-

176.861.589,26.039.054,-

93,82 % 93 % 100 %

3.384.192.000,-

3.164.168.411,-

220.023.589

93,49 %

1 2

Jumlah DIPA 04 Perkara Prodeo Sidang Keliling

7.000.000,14.000.000,-

6.650.000,13.980.000,-

350.000,20.000,-

95 % 99,85 %

21.000.000,-

20.630.000,-

370.000,-

98,23 %

Jumlah


36

1. Belanja Pegawai - PAGU

NO

MAK

1

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

PAGU ANGGARAN

BELANJA PEGAWAI

511111 Gaji pokok PNS 511119 Pembulatan 511121 Tunjangan istri / suami PNS 511122 TunjanganAnak PNS 511123 Tunjangan Struktural PNS 511124 Tunjangan Fungsional PNS 511125 Tunjangan Khusus Pph 511126 Tunjangan Beras PNS 511129 Uang Makan PNS 511151 Tunjangan Umum PNS 512211 Belanja Uang Lembur JUMLAH

989.211.000,24.000,74.811.000,30.827.000,18.720.000,1.337.110.000,51.886.000,72.900.000,219.400.000,44.135.000,24.280.000,2.863.304.000,-

- REALISASI URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN

NO

MAK

1

51

BELANJA PEGAWAI Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS TunjanganAnak PNS Tunjangan Struktural PNS

1 2 3 4 5

001 001 001 001 001

511111 511119 511121 511122 511123

6 7 8 9 10 11

001 001 001 001 001 001

511124 Tunjangan Fungsional PNS 511125 Tunjangan Khusus Pph 511126 Tunjangan Beras PNS 511129 Uang Makan PNS 511151 Tunjangan Umum PNS 512211 Belanja Uang Lembur Jumlah


REALISASI ANGGARAN 863.145.380,13.541,65.473.030,19.001.996,12.960.000,1.263.120.000,255.712.064,52.691.400,123.946.000,6.105.000,24.274.000,2.686.442.411

37

- SISA N O

MAK

PAGU SAKPA

URAIAN

1 1

51 511111

BELANJA PEGAWAI

001

2

001

511119

Pembulatan

3

001

511121

4

001

5

Gaji pokok PNS

REALISASI ANGGARAN

SISA PAGU

989.211.000,-

863.145.380,-

117.965.620,-

24.000,-

13.541,-

2.594,-

Tunjangan istri / suami PNS

74.811.000,-

65.473.030,-

9.337.970,-

511122

TunjanganAnak PNS

30.827.000,-

19.001.996,-

22.825.004,-

001

511123

Tunjangan Struktural PNS

18.720.000,-

12.960.000,-

5.760.000,-

6

001

511124

Tunjangan Fungsional PNS

1.337.110.000,-

1.263.120.000,-

73.990.000,-

7

001

511125

Tunjangan Khusus Pph

51.886.000,-

255.712.064,-

(-203.826.064)

8

001

511126

Tunjangan Beras PNS

72.900.000,-

52.691.400,-

20.208.600,-

9

001

511129

Uang Makan PNS

219.400.000,-

123.946.000,-

95.454.000,-

10

001

511151

Tunjangan Umum PNS

44.135.000,-

6.105.000,-

38.030.000,-

11

001

512211

Belanja Uang Lembur

24.280.000,-

24.274.000,-

6.000,-

JUMLAH

2.863.304.000,-

2.686.442.411

176.861.589,-

2. Belanja Barang ( Operasional) - PAGU

NO


MAK 52

1 2

002 002

521113 521119

BELANJA BARANG Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya tahan tubuh Poliklinik /obat-obatan

3

002

521119

Jamuan delegasi misi Tamu

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

521119 523111 523121 523121 523121 522111 521114 521111 521115 524111 5241111

Penyelenggaraan Perustakaan/kearsipan Perawatan Gedung Kantor Perawatan sarana Gedung Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Honor operasional satuan kerja Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Rapat Kerja Nasional JUMLAH


PAGU ANGGARAN

15.840.000,2.720.000,10.500.000,1.500.000,12.650.000,8.750.000,37.753.000,2.400.000,25.200.000,3.000.000,174.100.000,30.600.000,47.209.000,372.222.000,-

38

- REALISASI NO

MAK

1

002

52 521113

2 3 4

002 002 002

521119 521119 521119

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002

523111 523121 523121 523121 522111 521114 521111 521115 524111 5241111

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA BARANG Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya tahan tubuh Poliklinik /obat-obatan Jamuan delegasi misi Tamu Penyelenggaraan Perpustakaan/kearsipan

REALISASI ANGGARAN 14.665.500,1.346.500,6.053.000,600.000,-

Perawatan Gedung Kantor Perawatan sarana Gedung Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Honor operasional satuan kerja Belanaj Perjalan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Rapat Kerja Nasional JUMLAH

12.120.000,8.750.000,37.700.000,2.332.000,11.736.146,3.000.000,170.070.000,30.600.000,47.209.000,346.182.146,-

- SISA N O

MAK 52

URAIAN

002

521113

2

002

521119

Pengadaan Makanan /minuman Penambah Daya tahan tubuh Poliklinik /obat-obatan

3

002

521119

Jamuan delegasi misi Tamu

4

002

521119

Penyelenggaraan Perpustakaan/kearsipan Perawatan Gedung Kantor Perawatan sarana Gedung Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Honor operasional satuan kerja Belanaj Perjalan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Rapat Kerja Nasional JUMLAH

002 002 002

523111 523121 523121

8

002

523121

9 10 11 12

002 002 002 002

522111 521114 521111 521115

13 14

002 002

524111 5241111

REALISASI ANGGARAN

SISA PAGU

BELANJA BARANG

1

5 6 7

PAGU SAKPA


15.840.000,-

14.665.500,-

1.174.500,-

2.720.000,-

1.346.500,-

1.373.500,-

6.053.000,-

4.447.000,-

10.500.000,-

600.000,-

900.000,-

1.500.000,12.650.000,8.750.000,37.753.000,-

12.120.000,8.750.000,37.700.000,-

530.000,53.000,-

2.400.000,-

2.332.000,-

68.000,-

25.200.000,3.000.000,174.100.000,30.600.000,47.209.000,-

11.736.146,3.000.000,170.070.000,30.600.000,47.209.000,-

13.463.054,4.030.000,-

372.222.000,-

346.182.146,-

26.039.054,-

39

3. Belanja Modal - PAGU NO

MAK

1 011.1072.02 2 011.1072.03

53 533111 533111

3 011.1072.12 4 011.1072.01

533111 533111

URAIAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN BELANJA MODAL Tambah Daya Listrik Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Pengadaan Peralatan Kantor JUMLAH

PAGU ANGGARAN


REALISASI ANGGARAN

10.000.000,15.000.000,60.000.000,15.000.000,100.000.000,-

- REALISASI NO

MAK 53

1

011.1072.02

2

011.1072.03

3

011.1072.12

4

011.1072.01

,10.000.000,15.000.000,-

BELANJA MODAL

Tambah Daya Listrik 533111 Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Sarana Dan Prasarana 533111 Gedung Pengadaan Peralatan Kantor 533111 533111

60.000.000,15.000.000,100.000.000,-

JUMLAH

- SISA NO

MAK

URAIAN BELANJA MODAL Tambah Daya Listrik Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Pengadaan Peralatan Kantor

1

011.1072.02

53 533111

2

011.1072.03

533111

3

011.1072.12

533111

4

011.1072.01

533111 JUMLAH


PAGU SAKPA

REALISASI ANGGARAN

SISA PAGU

10.000.000,-

10.000.000,-

-

15.000.000,-

15.000.000,-

-

60.000.000,-

60.000.000,-

-

15.000.000,-

15.000.000,-

-

100.000.000,-

100.000.000,-

-

40

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. ADMINISTRASI PERKARA Administrasi

perkara

meliputi

proses

pelaksanaan

penerimaan

dan

penyelesaian perkara. Dalam proses pelaksanaan penerimaan dan penyelesaian perkara tersebut, Pengadilan Agama Krui telah memberikan pelayanan yang prima terhadap para pencari keadilan, dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola BINDALMIN yang meliputi : a. Pelaksanaan administrasi proses penerimaan dan penyelesaian perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur melalui One Stop Service yang pelaksanaannya ditunjang dengan pemanfaatan teknologi dengan aplikasi SIADPA. b. Perkara yang diterima telah dicatat dalam Register perkara secara tertib sesuai dengan kolom-kolom yang ada ( perkara Gugatan, perkara Permohonan ). c. Setiap berkas perkara telah dilengkapi dengan instrumen persidangan yaitu PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Penundaan Sidang dan Amar Putusan. d. Untuk menentukan besarnya panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Krui telah menerbitkan surat keputusan tentang panjar biaya perkara dengan Nomor : W8-A4/192/Ku.04.2/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 serta penerbitan biaya proses dengan Nomor : W8-A4/193/Hk.008/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan panjar biaya perkara disetor langsung pada Bank BRI Cabang Liwa. e. Untuk mensosialisasikan panjar biaya perkara tersebut kepada masyarakat pencari keadilan, maka pengumumam tentang panjar biaya perkara tersebut telah diumumkan melalui kaca pengumuman dan Website resmi pengadilan agama krui www.pa-krui.go.id. f.

Biaya perkara telah dibukukan sesuai dengan ketentuan dan telah dilaporkan setiap bulannya bersama-sama dengan laporan perkara

( L.I.PA.7).

Pemanfaatan IT dibidang keuangan perkara (K.1.P.A) pada tahun ini masih dalam proses persiapan dan optimalisasi menuju tahun 2013 Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

41

g. Terhadap perkara perceraian, Pengadilan Agama Krui telah mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan yang telah BHT kepada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA Kecamatan dimana tempat Pemohon/Penggugat berdomisili atau tempat pernikahan dilangsungkan. h. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan anggota POLRI dan sejenisnya yang melakukan perceraian/izin poligami yang menyangkut PP. Nomor : 10 tahun 1983 Jo. PP. Nomor 45 tahun 1990 harus memperoleh surat izin / keterangan dari pejabat yang berwenang, dan pula 1 (satu) eksemplar salinan putusannya dikirim pada Dinas / Instansi yang terkait. i.

Bagi pencari keadilan yang tidak mampu beracara sendiri dan tidak mampu menggunakan jasa advokad, Ketua Pengadilan agama telah menerbitkan Surat Izin Kuasa Insidentil dan Surat Kuasa tersebut telah dicatat dalam buku Register Surat Kuasa.

j.

Pengadilan Agama Krui pada tahun 2013 juga telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Gedung Wanita Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

k. Pengelolaan keuangan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengasn menata usahakannya baik dalam buku jurnal perkara, buku Bantu dan buku induk keuangan perkara demikian juga pelaporannya telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. l.

Minutasi berkas perkara telah dilakukan secara tepat waktu, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari setelah perkara yang bersangkutan diputus.

m. Berkas perkara yang telah diminutasi dan telah BHT telah dimasukkan kedalam Box Arsip yang setiap Box berisi 15 (Lima Belas) berkas perkara yang disusun dan disimpan pada rak Arsip perkara. n. Pengelolaan Akta Cerai telah dilaksanakan dengan tertib, telah dicatat dalam Register dan sudah dapat diterima para pihak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan BHT untuk cerai gugat dan atau setelah pengucapan ikrar talak oleh suami (Pemohon) untuk Cerai Talak. o. Sebagai bahan informasi dan supaya lebih mudah untuk mendapatkan data, telah disediakan papan statistik perkara yang dapat dilihat setiap saat apabila diperlukan. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

42

p. Laporan perkara kepada PTA telah dilaksanakan setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya ( L.I.PA.1,L.I.PA.7,L.I .PA.8) Laporan Kwartal (L.I.PA.2.,L.I.PA.3,L.I.PA.4,L.I.PA.5) serta Laporan Semesteran ( L.I.PA.6). q. Memberi catatan pada Kutipan Akta Nikah bagi yang bersangkutan telah diputus bercerai dan mengarsipkannya pada Box arsip yang telah disediakan. r.

Terhadap salinan putusan yang telah

BHT, telah dihimpun dan dijilid

walaupun belum semuanya terjilid.

2. ADMINISTRASI PERSIDANGAN Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Ketua Pengadilan Agama Krui telah menetapkan susunan Majelis yang bertugas memproses setiap perkara dengan sistem paket Majelis dan Panitera Pengganti. Selama tahun 2013, terjadi 2 kali pergantian susunan Majelis yang dikarenakan adanya mutasi Hakim yang merupakan hasil TPM Dirjen Badilag tahun 2013. Adapun yang semula berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Kelas II, Nomor : W8-A4/155/HK.05/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera, yang kemudian pada bulan Agustus 2013 Surat keputusan tersebut diperbaharui dengan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Krui Nomor: W8-A4/688/Hk.05/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, maka Susunan Majelis Hakim dan Panitera terakhir pada Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : No

1

Nama Majelis Hakim

Kedudukan dalam Majelis

Drs. Sahrudin, SH., MHI

KETUA

1. Muhammad Idris, S.Ag

ANGGOTA

2. Nihayatul Istiqomah, SHI, MH

ANGGOTA


Panitera/ Panitera Pengganti

Hari Sidang

H. Sarman, SH

SELASA

43

2

3

4

5

Drs. Aripin, SH

KETUA

1. Akhmad Najin, S.Ag

ANGGOTA

2. Alamsyah, SHI, SH, MH

ANGGOTA

Muhammad Idris, S.Ag

Drs. H. Isep Sadeli

KAMIS

SENIN

KETUA

1. Nihayatul Istiqomah, SHI, MH

ANGGOTA

Ellina AR, SH

2. Alamsyah, SHI, SH, MH

ANGGOTA

H. Sumarjo

Rusdi, S.Ag, MH

KETUA

1. Supriyanto, S.Ag, MSI

ANGGOTA

2. Akhmad Najin, S.Ag

ANGGOTA

Drs. H. Sahrudin, SH, MHI

KETUA

1. Muhammad Idris, S.Ag

ANGGOTA

2. Rusdi, S.Ag, MH

ANGGOTA

RABU Dra. Arwani

Sidang Keliling di Krui

Drs. H. Isep Sadeli

RABU

SHI., M.Hum

3. ADMINISTRASI UMUM a. Administrasi Urusan Umum Kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian umum selama tahun 2013 sebagai berikut :  Menertibkan

dan

meningkatkan

pengelolaan

surat

menyurat

dan

kearsipan dan melaksanakan tata persuratan dengan system kartu kendali dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam tata persuratan, seperti membuat kotak kartu kendali berikut folder-folder dengan tata persuratan yang sesuai dengan pola sistem arsip dinamis. Pengadilan Agama Krui selama tahun 2013 menerima surat masuk baik via pos maupun langsung 588 lembar surat dan surat keluar 956 lembar surat.  Menertibkan Administrasi kekayaan Negara dengan mencatat ulang Inventaris Barang Milik Negara penertiban DBR, DIL dan KIB.  Membuat laporan SABMN Semesteran dan Tahunan dan mengirim laporan ke PTA Bandar Lampung.  Melaksanakan rekonsiliasi SIMAK BMN ke PTA Bandar Lampung dan KPKNL Bandar Lampung. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

44

 Mengatur keprotokoleran dan rumah tangga Pengadilan dengan mengatur jalannya rapat dan kegiatan pelantikan serta mengatur tata ruang kantor dan kebersihan kantor agar terlaksana dengan tertib, teratur dan aman.  Melaksanakan Pengadaan Tambah Daya Listrik Kantor dari semula 2200 VA menjadi 7700 VA dengan nilai kontrak sebesar 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) yang pengerjaanya dilaksanakan pada bulan Mei 2013 oleh kontraktor PT. Rachmad Surya yang beralamat di Jl. Jend. Suprapto Sebarus Liwa – Lampung Barat.  Melaksanakan Pengadaan Teralis, Gorden dan Pintu Kaca dengan total nilai kontrak sebesar 58.650.000,- ( Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang pengerjaannya dilaksanakan pada bulan Mei 2013 oleh Kontraktor CV. Aufa Ashika yang beralamat di Jl. Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat.  Melaksanakan Pengadaan 1 ( satu ) unit Laptop dengan nilai kontrak sebesar 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) yang pengerjaanya dilaksanakan pada bulan Mei 2013 oleh kontraktor CV. Almagada yang beralamat di Taman Jaya Desa Kubu Perahu Lampung Barat.  Melaksanakan Pengadaan 4 ( empat ) unit Kursi Ruang Tunggu dengan nilai kontrak sebesar 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) yang pengerjaanya dilaksanakan pada bulan Mei 2013 oleh kontraktor CV. Rambang Putra Tunggal yang beralamat di Jl. Raden Intan Way Mengaku Lampung Barat.  Melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Meubelair kantor

sesuai

dengan

Surat

Keputusan

Kepala

Badan

Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 90.e / BUA / SK / 05 / 2013 tanggal 24 Mei 2013 dan terhadap Barang Milik Negara yang telah dihapus tersebut telah dilakukan pelelangan oleh KPKNL Bandar Lampung sesuai dengan risalah lelang nomor 588 / 2013 tanggal 24 Oktober 2013. Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

45

 Menjaga

kebersihan

membersihkan

ruang

dan –

keindahan ruang

lingkungan

kantor

dengan

halaman

kantor,

dengan

kantor,

mengadakan gotong royong setiap hari Rabu.  Menyampaikan usulan untuk Pembangunan Rumah Dinas Lanjutan, Pembangunan Ruang Sidang 2, Ruang Hakim, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu, dan Tempat parkir.  Mengusulkan penambahan PC dan Laptop karena jumlah Laptop kurang memadai yang akan mempengaruhi kelancaran dan kecepatan kerja.  Memfungsikan perpustakaan kantor dengan mengacu petunjuk yang ada dan mencatat serta mengagendakan buku-buku yang ada. Juga melayani peminjaman buku bagi seluruh pegawai. Adapun pengiriman buku dari Depag & MA berjumlah 2229 buah dengan berbagai macam judul buku, untuk kiriman buku tahun 2013 berjumlah 53 buah buku.  Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, dan unsur Muspida lainnya.  Melaksanakan belanja barang - barang ATK dan sarana rumah tangga kantor lainnya tersebut dengan cara belanja bulanan serta mengentri ke dalam aplikasi persediaan.

b. Administrasi Urusan Kepegawaian Bidang Kepegawaian Pengadilan Agama Krui telah melaksanakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan kepegawaian seperti berikut : 1) Tertib Administrasi Kepegawaian : a) Menata dan menertibkan administrasi kepegawaian sesuai peraturan dengan menyusun file pada lemari file. b) Membuat laporan kepegawaian seperti :  Daftar urut kepangkatan (DUK) pegawai tahun 2013  Membuat bezzeting formasi pegawai tahun 2013  Membuat KP-4 pegawai tahun 2013


46

 Membuat surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataaan menduduki jabatan tahun 2013 untuk pegawai yang menduduki jabatan.  Membuat nota usul bagi pegawai yang naik pangkat.  Membuat surat duka cita bagi pegawai dalam atau luar Pengadilan Agama Krui yang mendapat musibah. c) Membuat surat cuti bagi pegawai yang cuti, baik cuti tahunan maupun cuti alasan penting. d) Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala bagi pegawai yang berkala tahun 2013 e) Meningkatkan Sumber Daya Manusia : f) Mengusulkan pengisian jabatan-jabatan yang masih kosong baik struktural maupun fungsional di ambil dari pegawai secara internal. g) Mengaktifkan Baperjakat/TPM h) Mengusulkan penambahan pegawai Setiap

tahunnya

Pengadilan

Agama

Krui

selalu

mengusulkan

penambahan pegawai sesuai kebutuhan, akan tetapi pegawai yang ditempatkan masih kurang dari yang ideal. Solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut mengangkat tenaga honorer dan memfungsikannya sesuai dengan kebutuhan.

2) Meningkatkan Pelayanan a) Mempercepat proses usul kenaikan pangkat pegawai baik untuk periode April maupun Oktober. Pengadilan Agama Krui pada tahun 2013 telah mengusulkan kenaikan pangkat bagi para pegawai yang memenuhi syarat bagi kenaikan per April maupun Oktober 2013 dan mengusulkan pegawai yang pensiun tahun 2013. b) Mempercepat proses permohonan setiap pegawai untuk memiliki kartu Askes, Karpeg, Taspen, Karis dan Karsu.


47

3) Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan a) Membuat job discription setiap pegawai/pejabat dengan menganalisa beban kerja tahun 2013. b) Melaksanakan

pengawasan

pelaksanaan

tugas

dengan

mengoptimalkan fungsi Hakim pengawas bidang. c) Melaksanakan bimbingan dan arahan dalam pertemuan rutin 2 (dua) kali dalam sebulan. d) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. e) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti test Calon Hakim dan Calon Panitera Pengganti, jika ada. f) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada pegawai honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti test CPNS g) Mengadakan diskusi dan konsultasi intern menurut bidangnya demi lancarnya pekerjaan masing-masing. h) Mengadakan pergantian alih tugas Pejabat dengan memperhatikan rekomendasi baperjakat untuk meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan dan menghindari kejenuhan dalam bekerja. i) Mengusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana dari Presiden

bagi

pegawai

yang

memenuhi syarat agar

pegawai

termotivasi untuk berdisiplin. j) Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan teguran / hukuman kepada yang indisipliner. k) Mengusulkan pegawai dalam rangka pemilihan pegawai teladan. l) Membuat Absensi pegawai dan merekapnya untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama. m) Membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan dan masih melaksanakan tugas bagi semua pejabat struktural maupun fungsional Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

48

dan membuat surat pernyataan telah menduduki jabatan bagi pegawai yang baru menjabat.

c. Administrasi Urusan Keuangan Pada tahun 2013 Urusan Keuangan Pengadilan Agama Krui telah melaksanakan administrasi keuangan sebagai berikut :  Bersama

TIM

telah

menyusun

Rencana

Kegiatan

Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2014.  Membuat daftar rencana proyek dan daftar Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2014 bersama wakil sekretaris dan bendaharawan pengelola  Merencanakan penggunaan dana dari DIPA 2013.  Membuat laporan dibidang Realisasi dan Penyerapan Anggaran dengan menggunakan aplikasi SAKPA.  Menyelenggarakan pembukuan keuangan baik BKU maupun Buku Bantu Kas Lainnya.  Membuat laporan sesuai ketentuan.  Setiap akhir bulan membuat register penutupan buku.


49

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi A. KESIMPULAN Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung kepemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Krui sesuai harapan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Mahkamah Agung RI melakukan penyusunan laporan tahun 2013 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Krui yang sangat kompleks dilapangan. Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Krui memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan “sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Krui dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, SIADPA, reformasi birokrasi, dan pelayanan merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Krui, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Semakin mengecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengecilnya perkaraperkara banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Agama Krui, menandai tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal tersebut berarti perubahan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Agama Krui di tahun 2013 semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tanggung jawab Pengadilan Agama Krui dalam hal penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai, barang dan modal semakin efektif dan efesien, tepat Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

50

cara dan sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2013; keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan sisa anggaran yang dianalisis secara reasonable dan accountable. B. REKOMENDASI Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara a) Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti yang sudah tidak sebanding dengan jumlah Hakim. b) Pengisian jabatan Panmud Permohonan yang masih kosong. c) Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis; d) Mengusulkan penambahan ruang Hakim dan Ruang mediasi beserta perlengkapannya yang layak dan memadai; e) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial

melalui

penataran-penataran

singkat,

upgrading,

dan

pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural; f)

Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan akses pelayanan publik, khususnya di bidang keperkaraan, sehingga setiap pegawai dapat menggunakan masing-masing satu komputer;

g) Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta diklat manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.);

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen a) Perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan Keuangan dan staff baik dibagian keuangan, Umum dan Kepegawaian. b) Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi; c) Sesegera mungkin mendorong Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan usulan perubahan nama dari Pengadilan Agama Krui menjadi Pengadilan Agama Liwa mengingat sudah terbentuknya kabupaten Pesisir Barat yang beribukota di Krui Laporan Tahunan PA Krui Tahun 2013

51

d) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis) atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan; e) Perlu adanya

penambahan anggaraan melalui DIPA 2014 untuk belanja

modal berupa pembangunan ruang hakim, ruang mediasi, Kendaraan roda 4 dan roda 2, tempat parkir yang memadai serta Meubelair Kantor yang sudah dilakukan penghapusan.

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digambarkan serta diusulkan berkait dengan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Krui Tahun 2013. Semoga tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini. Liwa, 02 Januari 2014 KETUA

Drs. H. SAHRUDIN,SH., MHI. NIP 19590117 198903 1 001


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KRUI KE TUA Drs. H. SAHRUDIN, SH., MHI

HAKIM

WAKIL KETUA Drs. ARIPIN, SH.

1.MUHAMMAD IDRIS, S.Ag 2. RUSDI, S.Ag, MH 3. SUPRIYANTO, S.Ag, Msi 4. AKHMAD NAJIN, S.Ag 5. NIHAYATUL ISTIQOMAH, SHI,MH 6. ALAMSYAH, SHI, SH, MH

PANITERA / SEKRETARIS H. SARMAN, SH

WK. PANITERA

WK. SEKRETARIS

ELLINA AR, SH

ABD. RAHMAN, SH

PANMUD HUKUM

PANMUD GUGATAN

PANMUD PERMOHONAN

KAUR UMUM

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

H. SUMARJO

Dra. ARWANI, SH

-

HERMAN.S.S.Kom.

RAHMAWATI, SH

-

1. RIKE APRIANTI, SHI

-

1. AFRIZAL . AB, S.Kom

-

1. FITRI NURHAYATI 2. INDAH. W, A.Md

-

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN Catatan : * Rangkap Jabatan.

PANITERA PENGGANTI 1. Drs. H. Isep Sadeli JURU SITA 1. Yusi Irawan 2. A. Juanda 3 JURU SITA PENGGANTI 1. M. Nizar 2. Meilina Yulien, Amd * 3. Indah Wahyuningsih, Amd * 4. Fitri Nurhayati *

Matrik Keadaan Perkara Pengadilan Agama Krui Tahun 2013 1. Keadaan Perkara tahun 2013 KEADAAN PERKARA Siasa Akhir tahun 2012 40

Perkara Diterima

Jumlah

Perkara Diputus

Sisa

Sisa (%)

273

313

259

54

17,25 %

2. Minutasi Perkara Jumlah Perkara diputus 259

Prosentase Waktu Minutasi Perkara Sebelum 14 hari 14 hari Lebih dari 14 hari (1minggu) (2 Minggu) (lebih dari 2 minggu) 259 -

Ket

3. Deskripsi Program Justice For All Perkara Prodeo

Sidang Keliling

Posbakum

DIPA Rp (000)

Realisasi Rp (000)

Target capaian Perkara

DIPA Rp (000)

Realisasi Rp (000)


DIPA Rp (000)

Realisasi Rp (000)


7.000

6.650

95 %

14.000

13.980

99,85 %

-

-

-

4. Perkara yang dimohonkan kasasi No

Jumlah Perkara Kasasi

Ket

-

-

5. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali No

Jumlah Perkara Peninjauan Kembali

Ket

-

-

6. Perkara yang dimohonkan Eksekusi No

Jumlah Perkara Eksekusi -

Ket -

7. Rekapitulasi Permohonan Informasi 2013 Jenis Informasi Prosedur berperkara 273

Penanganan Perkara Banding 1

Konsultasi

Pengaduan

Lain-lain (naskah/dokumen)

Jumlah

Keterangan

273

-

-

273

-

Diterima -

Ditindak lanjuti -

8. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan No Indikasi Pelanggaran -

Sisa Tahun Lalu -

Sisa -

MATRIKS KEUANGAN DIPA PENGADILAN AGAMA KRUI TAHUN 2013 A. DIPA Unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ( 005.01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ) A.1 Belanja Pegawai ( Pembayaran Gaji dan Tunjangan ) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Belanja Gaji pokok PNS Pembulatan Tunjangan istri / suami PNS TunjanganAnak PNS Tunjangan Struktural PNS Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan Khusus Pph Tunjangan Beras PNS Uang Makan PNS Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur

Jumlah

Pagu

Realisasi

989.211.000,24.000,74.811.000,30.827.000,18.720.000,1.337.110.000,51.886.000,72.900.000,219.400.000,44.135.000,24.280.000,2.863.304.000,-

863.145.380,13.541,65.473.030,19.001.996,12.960.000,1.263.120.000,255.712.064,52.691.400,123.946.000,6.105.000,24.274.000,2.686.442.411,-

Sisa 117.965.620,2.594,9.337.970,22.825.004,5.760.000,73.990.000,(-203.826.064) 20.208.600,95.454.000,38.030.000,6.000,176.861.589,-

% 87,25 % 56,42 % 87,51 % 61,64 % 69,23 % 94,46 % 492 % 72,27 % 56,49 % 13,83 % 99,97 % 93,82 %

A.2 Belanja Barang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jenis Belanja

Pagu

Pengadaan Makanan/minuman Penambah Daya tahan tubuh Poliklinik /obat-obatan Jamuan delegasi misi Tamu Penyelenggaraan Perustakaan/kearsipan Perawatan Gedung Kantor Perawatan sarana Gedung Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa pos dan giro Operasional perkantoran Pimpinan Honor operasional satuan kerja Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Rapat Kerja Nasional

Jumlah

Realisasi

Sisa

%

15.840.000,-

14.665.500,-

1.174.500,-

92,58 %

2.720.000,10.500.000,1.500.000,12.650.000,8.750.000,37.753.000,2.400.000,25.200.000,3.000.000,174.100.000,30.600.000,47.209.000,-

1.346.500,6.053.000,600.000,12.120.000,8.750.000,37.700.000,2.332.000,11.736.146,3.000.000,170.070.000,30.600.000,47.209.000,-

1.373.500,4.447.000,900.000,530.000,53.000,68.000,13.463.054,4.030.000,-

49,50 % 57,64 % 40 % 95,81 % 100 % 99,85 % 97,16 % 46,57 % 100 % 97,68 % 100 % 100 % -

372.222.000,-

346.182.146,-

26.039.054,-

93 %

A.3 Belanja Modal No

Jenis Belanja Tambah Daya Listrik Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah

Pagu 10.000.000,-

Realisasi 10.000.000,-

15.000.000,-

15.000.000,-

60.000.000,15.000.000,100.000.000,-

60.000.000,15.000.000,100.000.000,-

Sisa -

% 100 % 100 %

-

100 %

-

100 % 100 %

B. DIPA Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ( 005.04 Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama ) No

Jenis Belanja Perkara Prodeo Sidang Keliling Jumlah

Pagu 7.000.000,14.000.000,21.000.000,-

Realisasi 6.650.000,13.980.000,20.630.000,-

Sisa 350.000,20.000,370.000,-

% 95 % 99,85 % 98,23 %

C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Krui Tahun 2013 No 1 2 3 1

Jenis Belanja Dipa 005.01 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Dipa 005.04 Perkara Prodeo Sidang Keliling Jumlah

Pagu

Realisasi

Sisa

%

2.863.304.000,372.222.000,100.000.000,-

2.686.442.411,346.182.146,100.000.000,-

176.861.589,26.039.054,-

93,82 % 93 % 100 %

7.000.000,14.000.000,3.356.526.000,-

6.650.000,13.980.000,3.153.254.557,-

350.000,20.000,203.271.443,-

95 % 99,85 % 93,94 %

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan

N O 1

: 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. T erwujudnya aparat Pengadilan Agama Krui yang professional, efektif, efisien dan akuntabel. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Krui Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

TARGET KINERJA 2010

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

1

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 0%

100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 0%

100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 0%

100 % 100 % 100 % 85 % 100 % 0%

100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 0%

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 1 : 35

100 % 1 : 40

100 % 1 : 43

100 % 1 : 59

100 % 1 : 75

-21

2

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

5

6

3

4

5

6

7

8

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

0%

0%

25 %

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

MATRIK PENDANAAN N O.

2010 ANGGR

2011 ANGGR

2012 ANGGR

2013 ANGGR

2014 ANGGR

PROGRAM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Operasional Perkantoran

Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor

12 bln

1.784.754.000

12 bln

1.954.934.000

12 bln

2.112.499.000

12 Bln

2.134.960.000

12 Bln

3.049.564.000

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan

Dukungan Keterbukaa n Informasi

1. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan

75 %

71.180.000

80 %

488.600.000

85 %

900.000.000

90 %

100.000.000

95 %

-

2

Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi

75 %

30.230.000

80 %

-

85 %

60.000.000

90 %

15.000.000

95 %

-

1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara

70 %

-

75%

10.500.000

80 %

18.000.000

85 %

19.250.000

90 %

18.425.000

2.

70 %

-

75 %

10.500.000

80 %

18.000.000

85 %

19.250.000

90 %

18.425.000

70 %

-

75 %

3.000.000

80 %

4.500.000

85 %

5.250.000

90 %

1.750.000

70 %

-

75 %

7.500.000

80 %

13.500.000

14.000.000

90 %

16.000.000

3.

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkatn ya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaa n publik kepada lembaga peradilan.

Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara 3. Penyediaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 4. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada

VOL

VOL

VOL

VOL

85 %

VOL

Kata Pengantar. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami. selanjutnya. Liwa, 2 Januari 2014 K e t u a

Recommend Documents