KATA PENGANTAR. 2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat, dengan idikator :

KATA PENGANTAR

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mempunyai kewajiban dan keharusan mendukung Kepala Daerah untuk melaporkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dalam bidang pengawasan, melalui visi dan misi serta rencana strateginya yang mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dalam tugasnya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan fungsi

Perencanaan

Program

Pengawasan,

perumusan

kebijakan

dan

fasilitas

pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan tujuan dan sasaran dalam rencana strategi lima tahun kedepan, yang pelaksanaannya disusun Rencana Kinerja Tahunan, untuk mencapai sasaran dilakukan pengukuran dengan menetapkan Indikator Kinerja Sasaran, dengan demikian akan mengetahui tingkat pencapaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2014 – 2018, sasaran yang akan dicapai adalah : 1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggara an Pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator : a. Prosentase PKPT yang dilaksanakan. b. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani. c. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat, dengan idikator : a. Prosentase Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mengikuti diklat di bidang pengawasan. (kompentensi) Diklat dan pendidikan formal. b. Prosentase Jumlah Aparat Pengawas Internal

LPPD Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 2016

i

Pada pengukuran kinerja, difokuskan pada pengukuran output dan outcome. Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat dalam mencapai target kinerja, antara lain : 1. Sesuai SOTK Inspektorat Daerah ( 1 tim audit terdiri dari 1 Inspektur Pembantu Wilayah dan 3 Seksi Pengawas Pemerintah), sehingga Inspektorat Daerah hanya mampu membentuk 4 tim audit (4 Inspektur Pembantu Wilayah) dan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) masing-masing tim menangani 142 obyek pemeriksaan, dimana setiap obyek pemeriksaan memerlukan 8 hari kerja dan Penanganan Kasus sejumlah 22 Kasus untuk masing-masing Tim dengan waktu 5 hari kerja untuk setiap kasusnya, keterbatasan waktu yang tersedia dalam 1 tahun terdapat kurang lebih 240 hari kerja, sehingga hari terbagi habis untuk pemeriksaan rutin. 2. Adanya Pemeriksaan khusus, permintaan joint audit dengan BPKP, Inspektorat Jendral dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, pemeriksaan dari BPK selaku Auditor ekstenal, pemantaun tindak lanjut dan kegiatan audit lainnya yang cukup menyita waktu, tenaga dan pemikiran. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan dengan cara : 1. Mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam upaya penyelesaian masalah/kasus disiplin PNS, sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dengan demikian dapat mengefisiensikan waktu untuk pemeriksaan kasus. 2. Mengefektifkan waktu pelaksanaan pemeriksaan rutin (PKPT), sehingga terdapat cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan audit yang lain. 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirim tenaga pemeriksa (Auditor) dan seluruh tenaga pendukung mengikuti diklat-diklat yang berhubungan dengan pengawasan dan diklat-diklat lainnya, serta memperdalam pengetahuan di bidang pengawasan melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), untuk memantapkan kompetensi auditor agar dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas-tugas audit, sehingga tugas-tugas audit dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. 4. Memfasilitasi agar Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD segera terbentuk, dengan terbentuknya Jabatan Fungsional diharapkan dapat dipetakan berapa jumlah tenaga Auditor yang dibutuhkan untuk menjangkau obyek pemeriksaan dan menyelesaikan tugas-tugas audit yang ada serta akan tersedia tenaga Auditor yang berkompeten.


ii

5. Melaksanakan koordinasi vertikal dengan BPK, BPKP, Inspektorat Jendral dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, agar program kerja pengawasan tahunan dapat diselaraskan dengan baik. 6. Upaya yang akan dilakukan agar setiap temuan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti adalah dengan cara : 

Meningkatkan dan mengoptimalkan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.



Memberikan tegoran secara tertulis kepada obyek pemeriksaan yang belum melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi.

Nganjuk, INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK

LIES NURHAYATI, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581008 198403 2 006


iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

B. Gambaran Umum SKPD 1. Gambaran Umum SKPD Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai :

Tugas Pokok : Inspektorat terhadap

mempunyai

Penyelenggaraan

Tugas

Pokok

Pemerintahan

melakukan Daerah,

pengawasan Penyelenggara

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah serta Pemerintahan Desa.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi : a) Perencanaan Program Pengawasan ; b) Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan ; c) Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian.


Page 1

Jumlah Pegawai : Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi dan sebagai salah

satu

dari

beberapa

faktor

penentu

keberhasilan

untuk

terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Keadaan pada Bulan Desember 2016, sebagai berikut :

MENURUT GOLONGAN PANGKAT DAN JABATAN: a. Jumlah PNS / CPNS / HONOR Menurut Golongan No. 1

Uraian

Satuan

Jumlah

Golongan IV/e

Orang

-

Golongan IV/d

Orang

-

Golongan IV/c

Orang

1

Golongan IV/b

Orang

5

Golongan IV/a

Orang

2

Golongan III/d

Orang

7

Golongan III/c

Orang

3

Golongan III/b

Orang

8

Golongan III/a

Orang

2

Golongan II/d

Orang

2

Golongan II/c

Orang

1

Golongan II/b

Orang

-

Golongan II/a

Orang

1

Golongan I/d

Orang

-

Golongan I/c

Orang

-

Golongan I/b

Orang

-

Golongan I/a

Orang

-

Honor/Kontrak

Orang

-

JUMLAH SELURUHNYA

Orang

32

2

3

4

5

Sumber : Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk


Page 2

b. Pejabat Struktural No.

Uraian

Satuan

Jumlah

1

Eselon II

Orang

1

2

Eselon III

Orang

5

3

Eselon IV

Orang

8

Orang

14

JUMLAH


c. Pejabat Fungsional No.

Uraian

Satuan

Jumlah

1

Auditor Ahli Ketua Tim

Orang

-

2

Auditor Trampil Ketua Tim

Orang

-

3

Auditor Ahli

Orang

-

4

Auditor Pelaksana Lanjutan

Orang

1

5

Pengawas Pemerintahan Muda

Orang

2

6

Pengawas

Orang

1

Orang

1

Orang

5

Pemerintahan

Pertama 7

Pranata Komputer Pertama

JUMLAH


d. Staf PNS/ Fungsional Umum No.

Uraian

Satuan

Jumlah

1

Golongan IV

Orang

-

2

Golongan III

Orang

9

3

Golongan II

Orang

4

4

Golongan I

Orang

-

5

Honor/Kontrak

Orang

-

Orang

13

JUMLAH


MENURUT PENDIDIKAN FORMAL, PENJENJANGAN DAN DIKLAT : a. Pendidikan Formal No.

Uraian

Satuan

Jumlah

1

Lulusan SD

Orang

-

2

Lulusan SLTP

Orang

-

3

Lulusan SLTA

Orang

2


Page 3

4

Lulusan D-I

Orang

-

5

Lulusan D-II

Orang

-

6

Lulusan Sarmud/D-III

Orang

3

7

Lulusan S-1

Orang

19

8

Lulusan S-2

Orang

8

9

Lulusan S-3

Orang

-

Orang

32

JUMLAH


b. Penjenjangan No.

Uraian

Satuan

Jumlah

1

(SPATI) / Diklat Pim I

Orang

-

2

(SPADA) / Diklat Pim II

Orang

1

3

(SPAMA) / Diklat Pim III

Orang

5

4

ADUM/ADUMLA/Diklat Pim IV

Orang

7

c. Diklat Lainnya No.

Uraian

Satuan

Jumlah

1.


Orang

-

2.

Auditor Ahli (JFA)

Orang

6

3.

Auditor Terampil (JFA)

Orang

4

4.

Audit Investigasi

Orang

32

5.

Audit Operasional

Orang

9

5.

Manajemen Audit

Orang

32

7.

Reviu LKPD

Orang

32

8.

Pengadaan Barang & Jasa

Orang

32

9.

Evaluasi LAKIP

Orang

32

10.

Anjab

Orang

6

11

Reviu LPPD

Orang

32

12

Pelatihan Keuangan Negara (PKN)

Orang

6

13

Optimalisasi Peran Balitbang Dalam

Orang

1

Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah 14

Penatausahaan Keuangan

Orang

32

15

Pelanggaran disiplin PNS

Orang

32

16

Kekayaan Negara

Orang

1


Page 4

17

Pelatihan Tutor PAUD

Orang

1

18

Sosialisasi Kep.MENPAN tentang

Orang

1

Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya 19

Optimalisasi Tugas dan Fungsi BKD

Orang

1

20

Sosialisasi Kebijakan Peraturan

Orang

1

Orang

1

Sistem Penyusunan Evaluasi dan Laporan Perindustrian Pendidikan dan Pelatihan ISO. 900 SERIE SNI 19-900 Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Industri Fasilitator Gugus Kendali Mutu (GKM) Teknologi Tepat Guna (TTG)

Orang

1

Orang

1

Orang

1

Orang

1

Orang

1

Orang

1

Orang

1

29

Administrasi Kepegawaian Tingkat Dasar Khusus Ketenagakerjaan

Orang

1

30

Training Audit Pendapatan Daerah

Orang

1

31

Workshop Audit Kinerja

Orang

1

32

Tenaga Penyuluhan Sosial

Orang

1

33

Orang

2

Orang

2

Orang

2

36

Workshop Dasar Akuntansi Laporan Keuangan Workshop Nasional Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Bimtek Manajemen Pengadaan dan Mutasi PNS Bimtek Humas

Orang

1

37

Bid. Konstruksi Umum

Orang

1

38

Kursus Keuangan Daerah

Orang

3

39

Arsip

Orang

1

40

Workshop metodologi evaluasi

Orang

2

41

Pelatihan PPK_BLUD

Orang

4

42

Workshop Auditor Kepegawaian

Orang

1

43

Sosialisasi kompetensi inovasi pelayanan publik

Orang

1

Perundang-undangan dibidang Kepegawaian 21

Pendidikan dan Latihan Apraisal Proyek

22 23 24 25 26 27 28

34 35


Page 5

44

sosialisasi e-PUPNS

Orang

1

45

Orang

2

Orang

1

47

sosialisasi bulletin teknis SAP dan penyusunan LK akrual TA 2015 Asseessment Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Eselon II Sosialisasi RAD-PPK

Orang

1

48

Bimtek implementasi SAKIP

Orang

3

49

Diklat Intelejen

Orang

2

50

Diklat Pengelolaan Aset Daerah

Orang

1

51

Diklat SIMDA

Orang

1

52

E-catalogue

Orang

1

53

Prioritas Pengawasan APIP

Orang

3

46

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Orang 1 Sistem Pengaduan Masyarakat Orang 55 Workshop Penyelesaian Kerugian 1 Negara Lulus Sertifikasi terkait dengan tugasnya sebagai Auditor 54

No.

Uraian

Satuan

Jumlah

1


Orang

-

2

Auditor Trampil Ketua Tim

Orang

-

3

Auditor Ahli

Orang

6

4

Auditor Trampil

Orang

3

Orang

9

JUMLAH Sumber : Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

2. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 1. Visi Visi Inspektorat :

Terwujudnya

Lembaga

Pengawasan

yang

Profesional dan Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten

Nganjuk. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1. Terwujudnya terkandung makna upaya dan peran Inspektorat Daerah

sebagai

Kabupaten

instrumen

Nganjuk


dalam

yang

mendukung

memenuhi

Pemerintah

kewajiban

untuk

Page 6

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan misi, melalui tugas pokok dan fungsinya. 2. Lembaga Pengawasan melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Penyelenggara

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas

Pelaksanaan

Urusan

Pemerintahan

Daerah

serta

mengacu

pada

Pemerintahan Desa. 3. Akuntabel peraturan

dalam

arti

pengawasan

perundang-undangan

dan

yang

dilaksanakan

secara

profesional serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pemerintahan

Kabupaten

adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Kabupaten Nganjuk merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Nganjuk 2. Misi Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 2014-2019

3. Strategi dan arah kebijakan SKPD Untuk melaksanakan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : A. Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus


Page 7

dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan

dalam

rangka

merealisasikan

misi.

Untuk

melaksanakan Misi Inspektorat ditetapkan tujuan Pengawasan untuk lima tahun kedepan yaitu : “ Terwujudnya pengawasan dan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”.

B. Sasaran Jangka Menengah Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis untuk

memperoleh

kepastian

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Adapun sasaran yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. 2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan. Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 2014-2018

4. Prioritas Kegiatan/urusan SKPD URUSAN WAJIB 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 1.1. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.


Page 8

1.2. Kegiatan

penanganan

kasus

pengaduan

di

lingkungan

pemerintah daerah. 1.3. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. 1.4. Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1.5. Kegiatan

pelaksanaan

reviu

terhadap

laporan

keuangan

perangkat daerah. 1.6. Kegiatan

Evaluasi

laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah. 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.1. Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 3. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 3.1. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 4. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 4.1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 4.2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

C. KONDISI PEREKONOMIAN (DI ISI OLEH BAPPEDA)


Page 9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Pengangkutan dan komunikasi

Perdagangan , Hotel dan restaurant

Konstruksi

Listrik,Gas dan Air bersih

Industri pengolahan

Pertambangan dan penggalian

Kehutanan

Peternakan

Pekebunan

Pertanian

TABEL 1

Page 10

berlaku

Harga

konstan

Harga

Keterangan

PDRB PER SEKTOR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012 (TERAKHIR) :

10

Keuangan real estate dan jasa perusahaan

Sektor

11

Jasa lainnya (sebutkan)

No

12


Tahun 2007 2008 2009

Harga Berlaku


TABEL 2

Harga Berlaku

Harga Konstan

Pertumbuhan persentase %

Pertumbuhan PDRB TAHUN 2007,2008,2009 PDRB Per Kapita Harga konstan

Page 11

BAB II URAIAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH

II.1 URUSAN DESENTRALISASI A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan. 1. PROGRAM DAN KEGIATAN. Uraian program dan kegiatan prioritas untuk 1 (satu) urusan wajib, sebagai berikut : I.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH) a. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah c. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan d. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan e. Kegiatan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah f. Kegiatan Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah g. Kegiatan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah h. Kegiatan Reviu RKA SKPD i. Kegiatan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah II. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan a. Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan III. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan a. Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Tingkat Pencapaian Program dan kegiatan dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang telah disepakati oleh Kepala SKPD dan Kepala Daerah, sebagai berikut : a. Program

Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dapat dilaksanakan 95,45%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 78,81%, dengan rincian sebagai berikut : LPPD Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 2016

Page 12

1) Pencapaian

Target

Kinerja

Kegiatan

pelaksanaan

pengawasan internal secara berkala dapat dilaksanakan 100%,

sedangkan

untuk

Pencapaian

Target

Kinerja

Keuangan 86,53%. Dari rencana/target 142 obrik/ obwas dapat dilaksanakan 142 obrik/ obwas, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan. 2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 64,70%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 51,64%. Target Surat Pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2016 sebanyak 24 surat pengaduan, akan tetapi hanya 22 surat pengaduan yang masuk dan dapat diselesaikan, baik dengan koordinasi

maupun

dengan

terbitnya

Laporan

Hasil

Pemeriksaan Kasus. 3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

dapat

dilaksanakan

94,32%,

sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 68,92%. Dari 176 Obrik yang direncanakan baik dari pengawasan internal, monitoring tindak lanjut dan kasus diharapkan akan terbit 176 LHP/SPM dan yang akan ditindak lanjuti, tetapi dalam pelaksanaannya hanya terbit 166 LHP/SPM dan telah ditindak lanjuti. 4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 85,32%,

hal

ini

disebabkan

penyerapan

anggarannya

direalisasikan sesuai kebutuhan. 5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LKPD dan realisasi anggarannya 73,17%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.


Page 13

6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

Anggaran 2015 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat

dilaksanakan

100%

dengan

menghasilkan

1 (satu) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri 33 SKPD dan realisasi anggarannya 99,27%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan. 7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Review terhadap

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah Tahun Anggaran 2015 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran

2016

dapat

dilaksanakan

100%

dengan

menghasilkan 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan realisasi anggarannya 88,52%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan. 8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Reviu RKA SKPD Tahun Anggaran 2017 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016

dan

Reviu

RKA

Perubahan

SKPD

2016

dilaksanakan 100% dengan menghasilkan

dapat 1 (satu)

Laporan Hasil Reviu RKA SKPD dan realisasi anggarannya 63,26%,

hal

ini

disebabkan

penyerapan

anggarannya

direalisasikan sesuai kebutuhan. 9) Pencapaian Target Kinerja Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu Sistem Akuntabilitas

Kinerja

anggarannya

65,69%,

Instansi hal

Pemerintah

ini

dan

disebabkan

realisasi

penyerapan

anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan. b. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Dalam

pencapaian

Target

Kinerja

Program

Peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 98,82%, dengan rincian sebagai berikut :


Page 14

1) Pencapaian Pelatihan

Target

Kinerja

pengembangan

Kegiatan tenaga

Pelaksanaan

pemeriksa

dan

aparatur pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan realisasi

anggarannya

98,82%,

hal

ini

disebabkan

pelaksanaan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan (dilaksanakan dengan selektif). c.

Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 98,94%, dengan rincian sebagai berikut : 1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan realisasi anggarannya 98,94%, hal ini disebabkan dari antara target dan pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh 300 Orang Peserta Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan (satu) urusan wajib dan satu-satunya SKPD penyelenggara program dan kegiatan prioritas, sebagai berikut : A. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH) 1.1. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.2. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 1.3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1.4. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1.5. Kegiatan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah 1.6. Kegiatan Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.7. Kegiatan Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.8. Kegiatan Reviu RKA SKPD 1.9. Kegiatan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Page 15

B. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2.1. Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan C. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 3.1.Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan 4. Jumlah

Pegawai,

Kualifikasi

Pendidikan,

Pangkat

dan

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas Pokok

melakukan

Pemerintahan

pengawasan

Daerah,

terhadap

Penyelenggara

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa,

Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah serta Pemerintahan Desa, sebagai pelaksanaan satu urusan wajib Otonomi Daerah dan direalisasikan pada program dan kegiatan sebagaimana dalam point C, personel yang berjumlah 32 orang tersebut, seluruhnya mendukung program dan kegiatan yang telah dijelaskan pada point C, sebagaimana SOTK Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk sebagai berikut : a. SOTK Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Terlampir.

b. Bagan Pelaksanan Urusan Daerah. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH INSPEKTUR IRBAN I

IRBAN II

IRBAN III

Si was Pem Bid. Pem ba ngun an (ko

Si was Pem Bid. Pem an (ko song)

Si was Pem

Si was

Bid.

Pem

Kes

Bid.

mas

Pem ba ngun an

(ko song)

Si was Pem Bid. Pem an (ko song)

Si

Si was

was

Pem

Pem

Bid.

Bid.

IRBAN IV

Si

Si was

Si was

was

Pem

Pem

Pem

Pem

Bid.

Kes

ba

Bid.

Bid.

Pem

mas

ngun

Peman

Kes

ba

(ko

an

mas

ngun

song)

(ko

an

Si was Pem Bid. Pem an

STAF

STAF


Si was Pem Bid. Kes mas

Ka

Ka

Ka

sub

sub

sub

bag

bag

bag

Eva

Peren

Adm

luasi

cana

dan

dan

an

Umu

Pela

m

poran

(Pj)

(ko

song)

song)

SEKRETARIS

song)

STAF

STAF

STAF

Page 16

STAF

STAF

Selanjutnya kualifikasi dan jumlah pegawai yang menangani urusan tersebut disusun dalam tabel sebagaimana berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Urusan Otonomi Daerah

PEJABAT

PANGKAT/ GOLONGAN

Inspektur Sekretaris Irbanwil I Irbanwil II Irbanwil III Irbanwil IV Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas Pemerintahan Pertama Auditor Pelaksana Lanjutan Pranata Komputer Sie Was Pem Bid Kemasyarakatan Sie Was Pem Bid Pemerintahan

IV/c (Pembina Utama Muda) IV/b (Pembina TK I) IV/b (Pembina TK I) IV/b (Pembina TK I) IV/b (Pembina TK I) IV/b (Pembina TK I) III/d (Penata TK I )

Sie Was Pem Bid Pemerintahan Sie Was Pem Bid Kemasyarakatan Sie Was Pem Bid pembangunan Sie Was Pem Bid pembangunan Kasubbag Perencanaan Pj Kasubag Adm dan Umum Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S2 S1 S2 S1 S2 S1

JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1

III/d (Penata TK I)

S1

1

III/b (Penata Muda TK I)

S1

1

III/a (Penata Muda)

S1

1

III/b (Penata Muda TK I) IV/a (Pembina)

S1 S2

1 1

IV/a (Pembina)

S2

1

III/d( Penata TK I)

D3

1

III/d (Penata TK I)

S1

1

III/d (Penata TK I)

S1

1

III/d (Penata TK I)

S1

1

III/d (Penata Tingkat I) III/b (Penata Muda TK I)

S1 S1

1 1

III/c (Penata) III/c (Penata) III/b (Penata Muda TK I) III/b (Penata Muda TK I) III/a (Penata Muda) II/d (Pengatur TK I) II/c (Pengatur) II/a (Pengatur Muda) JUMLAH

S1 S2 S1 S2 S1 D3 SLTA SLTA

2 1 4 1 1 2 1 1 32


5. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Besar alokasi anggaran dan realisasinya program dan kegiatan urusan wajib yang hanya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :


Page 17

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI TA. 2016 BELANJA LANGSUNG NO

URUSAN WAJIB

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 1 1

2 3 URUSAN OTONOMI DAERAH

REALISASI BELANJA

PROSE N TASE

Rp

Rp

%

7

8

9

TOTAL BELANJA

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

Rp

Rp.

Rp

4

5

6

Anggaran

2.140.993.574

-

1.565.190.000

16.924.000

Realisasi

2.125.126.514

-

1.334.991.038

16.924.000

SKPD

10 INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK

3.723.107.574 3.477.041.552

Sumber : Bagian Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

6. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan

yang

tepat,

melalui

urutan

pilihan,

dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas


Page 18

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat. Berdasarkan Renja-SKPD yang telah ditetapkan, maka SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas untuk 1 (satu) urusan wajib dimaksud telah melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 284 Nganjuk Kode Pos 6441, dengan No. Telp (0358)

321196

&

321712,

faximile

(0358)

321196,

dan

email

[email protected]. Tanah dan Gedung yang dipergunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk seluas 190 M² digunakan sebagai bangunan utama untuk Ruang Inspektur : 32 M², Ruang Sekretaris : 16 M², Ruang Inspektur Pembantu Wilayah I : 16 M², Ruang Inspektur Pembantu Wilayah II dan III : 30 M², Ruang Inspektur Pembantu Wilayah II : 36 M, Ruang Sekretariat : 60 M², sedangkan 390 M² dipergunakan untuk Ruang

Pertemuan/Pemeriksaan,

Ruang

Perpustakaan

dan

Arsip,

Musholla, Tempat Parkir, lobby, lorong, serambi, kamar mandi dan lainlain.

Gedung tersebut telah memadai untuk kelayakan/kenyaman

bekerja, pemasangan tirai/korden, penerangan dan ventilasi yang cukup dan terjaga kebersihannya. akan tetapi sampai dengan saat ini masih dalam tahap pensertifikatan tanah oleh Bidang Aset pada DP2KAD Kab. Nganjuk. Prasarana Penerangan Listrik telah memiliki instalasi tersendiri sehingga penggunaan Listrik sudah memadai, akan tetapi untuk


Page 19

memaksimalkan perlengkapan penunjang operasional kantor masih diperlukan penambahan daya listrik agar dapat digunakan secara optimal. Prasarana Mesin ketik dan Komputer/Printer yang ada telah memadai, akan tetapi masih diperlukan penambahan jumlah maupun spesifikasi kemampuan, sehingga diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap, pada tahun mendatang. Prasarana kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor yang ada sebanyak 9 (sembilan) Unit, yang keadaannya kurang dari 50 %, karena usianya mencapai 10 Tahun lebih, telah diusulkan dapatnya dihapus dengan lelang umum. Prasarana kendaraan mobil dinas roda 4 (empat) yang ada sebanyak 6 (enam) unit, dengan kondisi baik, akan tetapi masih diperlukan pembaharuan/peremajaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit, yang akan digunakan untuk Inspektur dan Irbanwil. Telah tersedia prasarana jaringan internet untuk mengakses informasi dan aturan terbaru, memfasilitasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang dapat membantu Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan, namun untuk tahun mendatang

masih

perlu

penambahan

sistem

untuk

mendukung

pengolahan data secara on line. 8. Permasalahan dan Solusi. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, efisiensi

penggunaan

sumber

daya,

dan

program/kegiatan

yang

menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja :

A. Dari prosentase capaian kinerja Tahun Anggaran 2015 dan 2016 ada yang mengalami peningkatan dan penurunan, yaitu :

a. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani Prosentase capaian kinerja untuk kasus yang ditangani Tahun 2015 sebesar 100%, akan tetapi jumlah kasus yang ditangani padsa tahun 2016 sebesar 91,67% sehingga mengalami penurunan.


Page 20

Hal ini disebabkan karena kasus yang masuk dan ditangani pada tahun 2015 sebanyak 23 kasus dan dapat ditangani semuanya, namun pada tahun 2016 kasus yang masuk sebanyak 24 kasus dan baru ditangani padsa tahun 2016 sebanyak 22 kasus sedangkan 2 kasus baru dapat ditangani pada tahun 2017 b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Prosentase capaian kinerja untuk penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Tahun 2015 sebesar 92,48%, sedangkan Tahun 2016 sebesar 97.07%. Hal

ini

disebabkan

adanya

peningkatan

temuan

hasil

pemeriksaan/pengawasan yang sudah ditindak lanjuti, yaitu : Tahun 2015 Temuan

Tindak

Tahun 2016 Prosentase

Temuan

lanjut 2.194

Tindak

Prosentase

lanjut

2.029

92.48 %

2.768

2.687

97.07%

c. Prosentase Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mengikuti diklat di bidang pengawasan (kompetensi) dan pendidikan formal Prosentase capaian kinerja untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah

yang

mengikuti

diklat

di

bidang

pengawasan

(kompetensi) dan pendidikan formal Tahun 2015 sebesar 93.75%, sedangkan Tahun 2016 sebesar 100 %. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mengikuti diklat di bidang pengawasan (kompetensi) dan pendidikan formal, yaitu : Tahun 2015

Tahun 2016

Jml APIP

Ikut Diklat

Prosentase

Jml APIP

Ikut Diklat

Prosentase

32 orang

30 orang

93.75%

32 orang

32 orang

100%

d. Prosentase Jumlah Aparat Pengawas Internal Prosentase capaian kinerja untuk Prosentase Jumlah Aparat Pengawas Internal Tahun 2015 sebesar 52.467%, sedangkan Tahun 2016 sebesar 59.26%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 Jumlah Aparatur Pengawas yang dibutuhkan sebanyak 61 orang namun setelah dikaji ulang Jumlah Aparatur Pengawas yang seharusnya dibutuhkan sebanyak 54 orang sehingga Prosentase Jumlah Aparat Pengawas Internal 2016 menjadi 59.26 ( 32 orang : 54 orang ) LPPD Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 2016

Page 21

B. Dari penjelasan peningkatan dan penurunan Prosentase Capaian Kinerja diatas maka

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

permasalahan yang ada dan terjadi berulang-ulang, sampai dengan laporan ini dibuat belum ada penyelesaian. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : a. Permasalahan Internal  Personil - Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor hanya berjumlah 4 Orang; - Jabatan

Fungsional

Pranata

Komputer

hanya

berjumlah

1 Orang; - Staf untuk membantu di 4 Irbanwil 9 Orang; - Staf Sekretariat hanya berjumlah 5 Orang.  Pendanaan Biaya

operasional

dan

insentif

belum

menunjang

untuk

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.  Sarana – Prasarana  Kendaraan roda – 2 dan roda – 4 masih kurang untuk kepentingan operasional;  Kurangnya bangunan penunjang untuk keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;  Kurangnya almari arsip untuk penyimpanan berkas dokumendokumen penting Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk;  Belum

adanya

Closed-circuit

television

(CCTV)

untuk

keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut : a. Untuk pemeriksaan/ pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh Staf yang ada di Irbanwil Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk; b. Untuk pelaksanaan pada Sekretariat mengoptimalkan Staf yang ada, sehingga pekerjaan tidak dapat maksimal; c. Mengefektifkan tenaga kontrak dalam operasional kegiatan Inspektorat.


Page 22

Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program pengembangan yaitu : a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Study Banding bagi seluruh karyawan/ti Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk; b. Pengiriman karyawan/ti untuk mengikuti Diklat/ Workshop untuk menambah wawasan mengenai pengawasan b. Permasalahan Eksternal 1) SKPD yang telah diperiksa tidak segera menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan; 2) Pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung (nama, instansi, dan waktu kejadian), hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penanganan kasus. Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut : 1) Secara berkala melakukan penagihan kepada SKPD yang telah telah diperiksa untuk segera menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan; 2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan Instansi terkait agar setiap pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung

B. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan Urusan Pilihan. C. Indikator kinerja kunci. 1. Tataran Pengambil Kebijakan (13 aspek), Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk

pada

aspek

Efektifitas

Perencanaan,

Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD (Lampiran IKK III.1), dengan fokus : a. Kewajaran Laporan Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI : 





Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 (LKPD 2013), dengan opini: WTP Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 (LKPD 2014), dengan opini: WTP Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 (LKPD 2015), dengan opini: menunggu hasil pemeriksaan dari BPK RI


Page 23

b. Pengawasan Inspektorat. Temuan BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2016, sebanyak 52 Temuan 115 Rekomendasi dengan rincian Telah Selesai 52 Temuan 115 Rekomendasi. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebesar 100 % Dapat dilihat pada ( Lampiran IKK III.1).

2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mengisi Lampiran IKK III.2 dengan 1 urusan. 1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD, namun demikian telah memiliki dan menjalankan 11 SOP. 2. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk belum terdapat SPM. 3. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH. a. Pengisian struktur jabatan, sebesar 66,67 %, terdapat 7 (tujuh) jabatan yang tidak terisi. b. Jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sudah ada, akan tetapi masih jauh dari ideal. 4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH. a. PNS SKPD , sebanyak

: 32 personil

Total PNS Kabupaten, sebanyak : 10.430 personil. Rasio PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. terhadap PNS Kabupaten Nganjuk sebesar 0,31 %. b. Pejabat

yang

telah

memenuhi

persyaratan

pendidikan

pelatihan kepemimpinan, sebesar 92,86 %. c. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, sebesar 100 %


Page 24

5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. a. Keberadaan

dokumen

perencanaan

pembangunan

di

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat : RENSTRA, RENJA, RKA. b. Tidak ada Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD. c. Terdapat 2 Program RENJA Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang

diakomodir dalam RKA Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk, atau mencapai 100 % d. Terdapat 2 Program RENJA Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang diakomodir dalam DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, atau mencapai 100 %. 6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. a. Total Anggaran SKPD, sebesar Total Belanja APBD, sebesar

: Rp.

3.723.107.574,00

: Rp. 2.355.164.556.209.44

Rasio anggaran SKPD terhadap total belanja APBD, sebesar 0,30 %. b. Belanja Modal SKPD, sebesar Total Belanja SKPD, sebesar

: Rp.

16.924.000,00

: Rp.

3.723.107.574,00

Belanja modal terhadap total belanja SKPD, sebesar 0,45 %. c. Total

belanja

pemeliharaan

SKPD,

sebesar

:

Rp.199.500.000,00 Total

belanja

barang

dan

jasa

SKPD,

sebesar

:

Rp.939.739.000,00 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa, sebesar 21,23 % d. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar : Rp.199.500.000,00 Total belanja SKPD, sebesar

:

Rp.3.723.107.574,00 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD, sebesar 5,36 %


Page 25

e. Terdapat laporan keuangan, antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasiona, Laporan Perubahan Ekuitas dan Calk. 7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH a. Terdapat

dokumen

barang

inventaris

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. b. Tidak ada asset yang tidak dipergunakan. 8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT. Terdapat papan pengumuman yang dapat digunakan untuk keperluan intern ataupun ekstern. B. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.(Diisi oleh SKPD yang mengisi Lampiran IKK III.3) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan urusan pilihan.

II.2 TUGAS PEMBANTUAN Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak menerima dan Tugas Pembantuan.

melaksanakan

II.3 TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan. B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan. C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan. D. Pembinaan Batas Wilayah. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan. E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan. F. Pengelolaan Kawasan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan. G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melaksanakan.


Page 26

BAB III PENUTUP

Program dengan urusan kegiatan yang dilaksanakan

untuk mendukung

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016, telah

terlaksana tertib

administrasi dan sarana prasarana perkantoran, sehingga pencapaian dalam mewujudkan sasaran yang menyangkut Bidang Pengawasan dengan tujuan peningkatan kualitas secara umum dapat terpenuhi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk terus meningkatkan kinerja, antara lain dengan memperbaiki perencanaan, peningkatan pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia serta penerapan Sistem Pengendalian Intern yang memadai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) ini dibuat untuk

dapat

dipertanggungjawabkan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

menentukan kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan. Nganjuk, INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK

LIES NURHAYATI, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581008 198403 2 006


Page 27

1

(1)

(2)

ASPEK (3)

FOKUS

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

Peraturan ttg kependudukan

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

No.

RUMUS/ PERHITUNGAN

(7)

Jenis Data (Tahun 2016)

(8)

Capaian KInerja

Keberadaan PERDA IMB

Jumlah Rumah ber IMB 1 dibagi jumlah rumah seluruhnya

Ada/tidak ada PERDA ADA

- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak ------ Unit. Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ------ tentang -----

...... Hr

(9)

BAGIAN HUKUM

DINAS PU CIPTAKARYA

BAGIAN HUKUM

BAGIAN HUKUM DAN DISPENDUK CAPIL Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP. BAGIAN HUKUM DAN DISPENDUK CAPIL Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.

KANTOR SATPOL PP ... per 10.000 Diisi dengan jumlah personil penduduk se kabupaten nganjuk

Ada/tidak

Keterangan

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

IKK (6)

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

(5)

1

Rasio Rumah ber IMB

Ada/tidak ada PERDA RTRW

Dasar hukum: PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -----

(4)

2

Keberadaan PERDA RTRW

Lama pengurusan KTP dalam PERDA

Dasar hukum: PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ------

Ada/tidak

3

Pengurusan KTP

Biaya KTP dalam PERDA

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang ------

4

Biaya KTP

........ %

5

- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2016, Jumlah personil Satpol PP sebanyak = ----- orang pada akhir tahun 2016 dibagi 10.000 penduduk - Penduduk pada akhir tahun 2016, (tidak perlu dikali 100%) berjumlah = ----- orang

Rp. .........../ Tidak dipungut

6

Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

1

ASPEK

2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

FOKUS

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS. Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten Penyampaian laporan kepada pemerintah

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No. IKK

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

7

8

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

9

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007,

10

11

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

RUMUS/ PERHITUNGAN


Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya. PSK dan PKL PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)

Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2016, disampaikan pada tanggal ----- 2017 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ------- 2017

Capaian KInerja

Ada/tidak ada

....... Urusan

Tepat/tidak

Tepat/tidak

Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal ------ 2015sesuai surat pengantar Nomor------Tepat / tidak tanggal ------ 2015.

Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---Ada/ tidak ada Kebersihan Kabupaten --Tahun ------ tentang ----Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

- Laporan Kinerja tahun 2016. disampaiakan pada tanggal ----- 2017 sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2017

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak Jumlah urusan wajib yang -------- urusan, yang terdiri dari: sudah diterapkan SPM nya 1) Urusan ----berdasarkan Penetapan 2) Urusan -----oleh Menteri/ Pimpinan 3) Urusan -----LPND. 4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan ------

Keterangan

BAGIAN HUKUM

BAGIAN HUKUM DAN PU CIPTAKARYA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

DP2KAD (bukti pengiriman disimpan untuk bahan evaluasi) dan BAPPEDA

BAPPEDA dan Bag. ORGANISASI

SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2012,sebanyak 6 urusan. disertai bukti pelaksanaan msg2 dinas

2

2

0

ASPEK

FOKUS

Hubungan antar daerah

Sinkronisasi KESELARASAN ANTARA Pelaksanaan KEBIJAKAN PEMERINTAHAN pembangunan DAERAH DENGAN nasional dan KEBIJAKAN PEMERINTAH daerah

Kewenangan

Keuangan

No.

12

13

14

15

16

17

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 2 pembangunan nasional

Jumlah MOU yang masih Kerjasama dengan daerah berlaku per tahun 2016 lain

Kesesuaian prioritas pembangunan

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%


Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama ------. 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3) Dst---

- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ------ program.

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = ------ urusan.

Keterangan

ASISTEN PEM DAN KESRA

Capaian KInerja

..... MOU

BAPPEDA

Ada/tidak

DP2KAD (yang dimasukkan anggarannya)

DP2KAD

Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2015.

Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah BAGIAN HUKUM

ASISTEN PEMERINTAHAN

...... %

...... %

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----- ( pengelolaan keuangan daerah)

...... %

Tepat/ tidak

Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. ------

Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----APBD 2016. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X

Tepat atau tidak tepat Waktu penetapan PERDA waktu penetapan PERDA APBD 2016 APBD 2016 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Belanja untuk pelayanan dasar

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi

3

3

ASPEK

FOKUS

Pelayanan Publik

Kepegawaian

No. IKK 100%

RUMUS/ PERHITUNGAN


3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----4) Urusan PU Rp. -----5) Urusan Sosial Rp. -----6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----7) Urusan Koperasi Rp. -----8) Urusan Satpol PP Rp. -----9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. ------Total Belanja pelayanan dasar Rp. -------

Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. -------

18

Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian)

Jumlah penduduk kabupaten tahun 2016 sebanyak -------- orang.

Jumlah PNS kabupaten tahun 2016 sebanyak ------- orang.

Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor -----Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik’)

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Jumlah belanja untuk Tahun 2016. Belanja untuk urusan kesehatan dan pendidikan 1) Urusan Pendidikan Rp. ------pendidikan dan kesehatan dibagi Jumlah total belanja 2) Urusan Kesehatan Rp. -------APBD X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. -------

Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk

19

Sistem Informasi Kepegawaian

Ratio PNS terhadap penduduk

Keberadaan PERDA tentang Standar Ada atau tidak adanya 3 Pelayanan Publik sesuai standar pelayanan publik dengan peraturan perundang-undangan

20

21

Keterangan

DP2KAD (total belanja dalam APBD)

Capaian KInerja

...... %

BAGIAN HUKUM DAN BAPPEDA

BKD

BKD dan DISPENDUKCAPIL

Ada/tidak

-----

Ada/tidak

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

4

ASPEK

FOKUS

Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA Keputusan DPRD TINDAK LANJUT yang PELAKSANAAN KEPUTUSAN ditindaklanjuti

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tindaklanjut OLEH KEPALA DAERAH keputusan Bupati BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Tindaklanjut Peraturan Bupati

No.

22

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

------- unit

Capaian KInerja

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Keterangan


Penataan SKPD

. Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

= ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit

BAGIAN HUKUM (RAPERDA YNG DIUSULKAN DARI PEMKAB)

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Lembaga Teknis lainya 7) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

…%

SEKRETARIAT DEWAN

BAGIAN HUKUM

... %

BAGIAN HUKUM

… PERDA

.... %

BAGIAN HUKUM

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016, sebanyak ------ Perda ( Daftar terlampir)

PERDA yang ditetapkan

- Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak------ keputusan.

- Keputusan Bupati tahun 2016, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak ------- keputusan.

- Peraturan Bupati dalam tahun 2016 sebanyak ------ Perbup. - Peraturan Bupati 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak ------ Perbup.

.... %

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016

23

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2016x 100%

24

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2016x 100%

Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, disetujui DPRD tahun 2016 sebanyak ------ RAPERDA. dibagi Jumlah RAPERDA - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, yang diusulkan tahun 2016 sebanyak --------- PERDA. - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak-----keputusan.

26

Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

25

27

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan bupati dalam tahun 2016 x 100%

5

ASPEK 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

FOKUS

PERDA yang dibatalkan

PERDA tentang konsultasi publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

Serapan dana perimbangan

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi Belanja pada APBD

No.

28

IKK

Jumlah PERDA yang dibatalkan

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

RUMUS/ PERHITUNGAN

Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor -------- Tahun 2016 tentang ---2) Perda Nomor -------- Tahun 2016 tentang ---3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------


29

Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------Ada/tidak PERDA/PerBup tentang ------------- (konsultasi publik) disertai berita acaranya

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp. --------Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi Dana perimbangan yang direncanakan jumlah dana perimbangan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. -x 100% ------ (yng masuk kas daerah)

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Jumlah belanja publik (jumlah biaya langsung) dibagi DAU x 100%

30

Belanja Publik terhadap DAU

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%

- Total Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp------

- DAU Tahun 2016, sebesar Rp. --------

- Belanja langsung APBD tahun 2016sebesar Rp------

Belanja Langsung terhadap total APBD

Apabila ADA, Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media - Sebutkan Nama Medianya :-----oleh publik (website Informasi yang ditetapkan - Sebutkan Perbup nomor ------- tahun ------Kabupaten, pos, bag/biro dengan PerBup tentang ------. humas, leaflet/brosur)

31

32

33

- Total Belanja APBD Tahun 2016 sebesar Rp. --------

Capaian KInerja

.... %

Keterangan

BAGIAN HUKUM

BAGIAN HUKUM DAN SETWAN

DP2KAD

Ada/tidak

.... %

DP2KAD

BAGIAN HUMAS DAN BAGIAN HUKUM

.... %

DP2KAD

Ada/tidak

.... %

6

4

ASPEK 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

FOKUS

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

Besaran SILPA

Realisasi belanja

Pengawasan Inspektorat Kabupaten Peta potensi daerah

No.

34

35

36

37

38

39

IKK

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Rasio SILPA thdp total pendapatan

RUMUS/ PERHITUNGAN


Potensi PAD pada APBD Tahun 2016 APBD

Temuan BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2016, sebanyak 52 Temuan 115 Rekomendasi dengan rincian Telah Selesai 52 Temuan 115 Rekomendasi Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp. ------

- Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp ------- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. ------

- SILPA Tahun 2016, sebesar Rp ------- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. --------

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 (LKPD 2013), dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 (LKPD 2014), dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 (LKPD 2015), dengan opini: menunggu hasil pemeriksaan dari BPK RI

- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Jumlah PAD dibagi jumlah Rp -----total pendapatan APBD - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) (realisasi) X 100% Tahun 2016, sebesar Rp. -----

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi anggaran belanja total anggaran belanja APBD X 100%

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi Rasio temuan BPK RI yang dengan temuan BPK RI ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2016 Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD X 100% Rasio realisasi PAD 2016 4 terhadap potensi PAD

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

.... %

Capaian KInerja

DP2KAD

Keterangan

1) WTP/ unqualified opinion);

Opini tahun 2015 (LKPD 2014) = WTP Opini,:

DP2KAD

INSPEKTORAT DAERAH KTORAT DAERAH

Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.

DP2KAD

DP2KAD

Opini tahun 2) WDP/ qualified opinion); 2016 (LKPD 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse 2015) = opinion). (menunggu hasil INSPEKTORAT DAERAH pemeriksaan dari BPK RI)

..... %

.... %

100 %

.... %

7

ASPEK

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. ---100% (PAD 2016- PAD 2016) : - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp.---PAD 2016X 100%

No.

Peningkatan PAD

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016

FOKUS

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.

Ada/Tidak

40

41

Keberadaan E-procurement

Jumlah ijin investasi dalam Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, tahun 2016 sebanyak ------- ijin

Peningkatan PAD

42

Jumlah persetujuan investasi

Penghargaan

Pengadaan barang dan jasa 43

Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -------- tahun ------.

Penghargaan yang diterima, sebanyak ----yang terdiri dari 1) -------. 2) ---------. 3) ----------. 4) Dst ---------.

Daya saing daerah

Catatan Pilih salah satu/beberapa (sesuai data,tupoksi dan kegiatan yg di miliki SKPD saudara)

.... %

Capaian KInerja

BAPPEDA

DP2KAD

Keterangan

BPPT

PU BINAMARGA

.... Penghargaan

Ada/Tidak

... ijin

8

KABUPATEN : NGANJUK NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH URUSAN YANG DILAKSANAKAN: WAJIB

ASPEK (1) (2) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

NO (5)

IKK

(6)

Rumus

Jenis Data

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

FOKUS (4)

KETERANGAN

1

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

Capaian Kinerja

3. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program Nasional

(9)

100 %

ADA 11 SOP

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

Program Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(8)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

(3)

Apabila Ada, sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari:

(7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak – 3 program

ADA

Jumlah program Nasional 1 Program Nasional (yang Jumlah Program yang dapat dilaksanakan melekat di kementrian/LPND) 1 Nasional yg oleh SKPD dibagi jumlah yang harus dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh SKPD program Nasional x 100% SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan Keberadaan Standard teknis yang ditetapkan oleh Operating Procedure 2 pemerintah cq Kementerian / (SOP) LPNK

1. SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN. 2. SOP PERSIAPAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN KASUS. 3. SOP PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT). 4. SOP PENYUSUNAN NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP). 5. SOP PENYUSUNAN LHP, SPM, NPKND, PKPT & KASUS. 6. SOP EVALUASI TINDAK LANJUT DAN FORM A

Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

1

ASPEK

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

FOKUS

NO

4

IKK

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Rumus

SKPD PNS

Jenis Data

7. SOP DISTRIBUSI SPM DAN LHP DARI BUPATI. 8. SOP DISTRIBUSI TL, LHP, PKPT DAN KASUS 9. SOP PENANGANAN KASUS DAN PENGADUAN MASYARAKAT 10. SOP EVALUASI LAKIP SKPD 11. REVIU LKPD

PERDA pelaksanaan sebanyak -----. PERDA yang seharusnya, sebanyak -----

TIDAK ADA

- Total PNS Kabupaten, sebanyak 10.430 personil (sumber dari BKD data dari PUPNS)

Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada/diisi (yang diisi) dibagi sebanyak: 14 jumlah jabatan yang ada x 100% - Jabatan yang harus ada/diisi sebanyak 21 14 X 100 % 21 Apabila Ada, Ada atau tidak ada jabatan sebutkan nama bidang/jabatan fungsional dalam struktur fungsional, organisasi SKPD - Jabatan Fungsional P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan ADA Urusan Pemerintahan Daerah) - Auditor - PNS SKPD , sebanyak 32 personil

32 x 100 % 10.430

Jumlah PNS terhadap Total Kabupaten

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi Jumlah PERDA jumlah PERDA yang harus Jumlah PERDA yang harus pelaksanaan yang ada dilaksanakan menurut dilaksanakan SKPD menurut 3 terhadap PERDA yang PERMEN x 100% Peraturan Menteri (PERMEN) harus dilaksanakan menurut PERMEN TIDAK ADA

Pengisian struktur jabatan

5

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan 6 Rasio PNS kabupaten tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait


Capaian Kinerja

............. %

TIDAK ADA

66,67 %

Ada/tidak ada

ADA

0,31%

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN

SPM Kesehatan SPM Sosial SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup SPM BKKBN SPM Pemberdayaan Perempuan.

TIDAK ADA

SKPD

Sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2008 Tgl.16 Desember 2008

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016

Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

2

ASPEK

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan - Pejabat yang memenuhi syarat Pejabat yang telah kepemimpinan dibagi diklatpim, sebanyak 13 org. memenuhi persyaratan 7 jumlah total pejabat SKPD pendidikan pelatihan yang ada x 100% - Pejabat yang ada, sebanyak kepemimpinan 14 org.

Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org.

Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.

3. RKA-SKPD

2. RENJA SKPD

1. RENSTRA SKPD

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:

13 x 100 % 14 Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah Pejabat yang telah total pejabat SKPD yang 8 memenuhi persyaratan ada x 100% kepangkatan 14 x 100 % 14

Ada atau tidak ada Keberadaan dokumen dokumen perencanaan perencanaan SKPD berikut jumlahnya. Kelengkapan dokumen pembangunan di SKPD perencanaan pembangunan 9 -RENSTRA SKPD ADA yang dimiliki oleh SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

3

0 x 100 %

Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang TIDAK tidak diakomodir dalam diakomodir dalam Renja SKPD, RENJA SKPD dibagi jumlah sebanyak 0 program. program dalam RENJA Jumlah Program RKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD yang ditetapkan - Program Renja SKPD yang 10 yang tidak diakomodir SKPD dengan Program RKPD pada RPJMD x 100% ditetapkan dalam RPJMD, dalam RENJA SKPD sebanyak 3 program.


Capaian Kinerja

92,86%

100 %

3 jenis dokumen

0 %

KETERANGAN

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

3

ASPEK

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 3 program. Sinkronisasi program RKA Jumlah Program RENJA jumlah program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, SKPD dengan Program RENJA 11 RKPD yang diakomodir SKPD x 100 % sebanyak 3 program. SKPD dalam RKA SKPD 3 x 100 % 3

Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 16.924.000,00 Belanja modal terhadap belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 14 total belanja SKPD Rp. 3.723.107.574,00

Rp.2.355.164.556.209.44

3 x 100 % 3 Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar, Rp 3.723.107.574,00 Anggaran SKPD dibagi total PAPBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar 13 terhadap total belanja Rp. 3.723.107.574,00 x100% Rp. 2.355.164.556.209.44 PAPBD

Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD dibagi sebanyak 3 program. Jumlah Program RENJA Perencanaan Pelaksanaan jumlah program dalam DPA - Program dalam DPA SKPD, 12 SKPD yang diakomodir Program dan Anggaran SKPD x 100% sebanyak 3 program. dalam DPA SKPD

Alokasi anggaran

Besaran belanja modal

Rp. 16.924.000,00 x 100 % Rp. 3.723.107.574,00

total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Total Belanja dari total belanja barang Rp. 199.500.000,00 15 pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar : Rp.199.500.000,00 x 100 % Rp. 939.739.000,00 Rp. 939.739.000,00 Besaran belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar 16 pemeliharaan dari total 100% Rp.199.500.000,00 belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp.199.500.000,00 x 100 % Rp. 3.723.107.574,00 Rp. 3.723.107.574,00 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

Capaian Kinerja

100 %

100 %

0,30 %

0,45%

21,23 %

5,36 %

KETERANGAN

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.

Mengacu PAPBD tahun 2016 terakhir.

4

ASPEK

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

FOKUS

Laporan keuangan SKPD

Manajemen asset SKPD

Penggunaan Asset SKPD

Bentuk-bentuk prasarana masyarakat

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak Ada atau tidak ada laporan 5 jenis, sbb: Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut 1. Neraca 17 keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 2. LRA Calk) (Neraca, Calk) 3. Laporan Operasional (LO) ADA 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. CaLK Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu KIR, 1 kali satu tahun. 2. Buku KIB A-F Ada atau tidak ada 3. Laporan Mutasi Barang, Keberadaan semesteran. inventarisasi barang atau 18 inventarisasi barang asset SKPD 4. Rekap Mutasi Barang akhir atau asset SKPD tahun. ADA 5. Daftar mutasi barang semesteran. 6. Daftar hasil pengadaan barang. 7. Pengelolaan ATK. Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Jumlah ASSET yang total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, tidak digunakan oleh SKPD x 100 % sebanyak 486 asset. 19 SKPD 0 x 100 % 486

Capaian Kinerja

Ada sebanyak 5 jenis :

ADA

0 %

Jumlah fasilitas / Jenis fasilitas / prasarana prasarana informasi : informasi : Jumlah sebanyak fasilitas / 1. Papan 1. Papan Pengumuman 1 jenis. partisipasi Jumlah fasilitas / prasarana Pengumuman partisipasi 20 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet ADA 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media


KETERANGAN

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,LO,LPE dan CaLK)

Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

BERUPA JUMLAH BENDA BUKAN NILAI UANG

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

5

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Survey kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk, yaitu tentang Pelayanan Pengawasan Internal Secara Berkala, meliputi : a. Kemudahan/kejelasan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan pelayanan; b. Kejelasan prosedur dan Ada atau tidak adanya keterbukaan informasi Hasil Survey Kepuasan mengenai prosedur pelayanan; Responsivitas terhadap Keberadaan Survey Masyarakat terhadap c. Ketetapan dan kecepatan 21 partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik waktu pelayanan; d. Kewajaran biaya untuk ADA mendapatkan pelayanan; e. Produk spesifikasi jenis pelayanan; f. Kemampuan/kompetensi petugas pelayanan; g. Perilaku/sikap pelaksana; h. Keberadaan Maklumat Pelayanan; i. Penangan pengaduan, saran dan masukan.


Capaian Kinerja

Nilai dari Survey Kepuasaan Masyarakat sebesar 73,59 dan berada dalam Kategori Mutu Pelayanan B dan Kinerja Pelayanan BAIK

KETERANGAN

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

6

KATA PENGANTAR. 2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat, dengan idikator :

Recommend Documents