KATA PENGANTAR
Dengan mengacu pada peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2010,dengan tujuan sebagai usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kangean Tahun 2011 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kangean tahun 2011 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Kangean tahun 2011. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Kangean, 31 Desember 2011 Ketua Pengadilan Agama Kangean,
Drs.H.A.SHONHADJI ALI,M.HI NIP. 195305111986031001 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kangean Tahun 2011
ii
EKSEKUTIF SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)
Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kangean. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Kangean disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Kangean pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kangean Tahun 2011
iii
N
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
O
1.
Terwujudnya penyelesaian perkara
yang
sederhana, tepat waktu, transparan
dan
akuntabel
2.
Terselesaikanny a
Administrasi
perkara efektif,
yang efisien,
dan akuntabel
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan
80 %
79.9 %
99.8
20
20
100
50 %
60%
120
50 %
17.8%
35.6
95 % 90%
100% 97 %
105 107
100 %
100%
100
80 %
80%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
95%
94.8%
99.7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kangean Tahun 2011
iv
6.
3.
1.
Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas
teknis
dalam
2.
penyelenggara an
Fungsi
Peradilan
3. 4.
5.
4.
1.
Tersedianya Sarana
dan
Prasarana
akte cerai Prosentase proses 100 % penyerahan akta cerai kepada para pihak. Jumlah Laporan 12 Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 100 % Persentase Penyerapan Anggaran Meningkat. Jumlah PNBP 35.591.477 Mahkamah Agung. Prosentase 100 % Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Jumlah Tersedianya 262.300.000 Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. Jumlah Pengadaan 1 Perlengkapan Sarana Gedung
100%
100
12
100
72.96 %
72.9
29.641.538
83.2
99.34 %
99.3
260.898.846
97.3
0
0
1
0
0
6
6
100
3
3
100
2
2
100
Aparatur Pengadilan Agama Kangean 5.
1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra SDM yang Jabatan Pejabat Profesional dan 2. Jumlah Kesekretariatan yang memiliki mengikuti Diklat/Bintek integritas tinggi. 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek 4. Jumlah Hakim yang mengikuti Terwujudnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kangean Tahun 2011
v
6.
Diklat/Bintek. 1. Jumlah Pengawasan Terwujudnya terhadap Keuangan pelaksanaan perkara oleh Ketua 2. Jumlah Pengawasan Pengawasan terhadap Keuangan internal yang Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna efektif dan Anggaran (Pansek). efisien 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
4
4
2
4
100
4
100
2
100
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kangean Tahun 2011
vi
