1
Kriteria Lokasi Pengembangan Perumahan Berdasarkan Preferensi Stakeholders di Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang Kety Intana Janesonia dan Putu Gde Ariastita Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail:
[email protected] Abstrak— Tujuan penelitian ini adalah menentukan kriteria utama yang mempengaruhi penentuan lokasi pengembangan perumahan di Perkotaan Kepanjen berdasarkan prefererensi Pemerintah, Pengembang dan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan tiga tahapan analisis yaitu mencari bobot aspek prioritas dari masing-masing stakeholders, mengidentifikasi aspek yang diprioritaskan oleh stakeholders yang terlibat dan menentukan kriteria utama. Hasil penelitian menunjukkan kesepakatan prioritas antara stakeholders yang terlibat, terdapat enam aspek yang sama-sama diprioritaskan oleh stakeholders yaitu jenis jaringan jalan yang melewati kawasan perumahan Perkotaan, ketersediaan armada angkutan umum menuju kawasan perumahan Perkotaan, ketersediaan jaringan listrik di kawasan perumahan Perkotaan, distribusi jaringan air bersih di perumahan Kawasan Perkotaan dan ketersediaan jaringan drainase di kawasan Perumahan Perkotaan. dari hasil prioritas ketiga stakeholders ditemukan kriteria utama dalam penelitian ini. Kata kunci : Pemerintah, Pengembang, Masyarakat, Perumahan, Prioritas, Lokasi Perumahan, Kriteria
I. PENDAHULUAN ERUMAHAN merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial, perumahan berkaitan erat dengan industrialisasi, aktivitas ekonomi, dan pembangunan. Keberadaan perumahan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu perubahan sosial, ketidak matangan sarana hukum, politik, dan administraif serta berkaitan pula dengan kebutuhan akan pendidikan [1]. Kawasan Perkotaan Kepanjen ditetapkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Malang ditandai dengan diputuskannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Perkotaan Kepanjen sebagai pusat SSWP Kepanjen memiliki fungsi dan peran yaitu sebegai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat Pendidikan tinggi, pusat kegiatan olahraga, Pusat kegiatan kesenian regional - nasional serta pusat pelayanan umum kabupaten [2]. Perkotaan Kepanjen memiliki kawasan padat pada kawasan pusat kota, yaitu kepadatan tertinggi berada di Kelurahan Kepanjen dengan jumlah 2.891 Kepala Keluarga tiap km . Dari kepadatan penduduk yang kurang merata, berdampak pada persebaran permukiman penduduk Perkotaan
P
Kepanjen yang memusat di pusat. Konsep Pengembangan Bagian Wilayah Perencanaan zona perumahan Menurut RDTRK Perkotaan Kepanjen 2013-2033 [3]. Permintaan perumahan meningkat pesat beberapa tahun terakhir setelah instansi Pemerintah Kabupaten Malang berpindah ke Perkotaan Kepanjen, dilihat dari data pengesahan Site Plan Perumahan Kecamatan Kepanjen yang menunjukkan perkembangan perumahan yang pesat dari tahun 2005 hingga 2008 [4]. Perkembangan perumahan di Perkotaan Kepanjen tidak merata, terdapat Kelurahan atau Desa yang pertumbuhannya sangat pesat yaitu Kelurahan Kepanjen pada tahun 2010 memiliki luas lahan peruntukkan perumahan sebesar 14,7 Ha dan pada tahun 2011 naik hingga 30,7 Ha. [5] dalam pengadaan perumahan formal, masih terdapat perumahan yang alokasi lahannya tidak terisi secara maksimal atau kekurangan user. Terdapat ketidaksesuaian kriteria lokasi perumahan yang ditentukan pemerintah yaitu arahan pengembangan perumahan formal menyebar di Perkotaan Kepanjen dengan penyediaan perumahan formal yang memusat di tengah Perkotaan oleh developer dan permintaan dari masyarakat. Permasalahan ketimpangan pengembangan perumahan akan memperbesar ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu solusi yang tepat dalam ketidak merataan pertumbuhan perumahan dengan berbasis persepsi prioritas stakeholders sehingga kriteria yang ditentukan adalah kriteria yang sama-sama dianggap penting untuk dikembangkan di lokasi penelitian. Dari kriteria yang ditentukan akan didapatkan solusi ketimpangan pembangunan yang akan diberikan, sehingga nantinya sesuai dengan pendapat dan juga keinginan berbagai pihak yang terlibat. II. METODE PENELITIAN II.1 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui survei primer dan survei sekunder. Untuk mendapatkan kondisi eksisting kekinian permasalahan yang ada di lapangan dilakukan pengamatan secara langsung yaitu observasi partisipatif pasif, dimana peneliti datang ke tempat objek yang diamati. Metode yang kedua yang dilakukan adalah wawancara yang bertujuan untuk mengetahui keadaan seseorang dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data kuesioner yang dilakukan pada responden terpilih dimana kuesioner tersebut berisi pertanyaan dengan jawaban terbatas dan diarahkan.
2 II.2 Metode Analisis Dalam menentukan kriteria pengembangan lokasi perumahan di Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang, dilakukan melaui empat tahapan analisis. Berikut ini tahapan analisis yang dilakukan: A. Analisis Pembobotan Variabel Penentuan Lokasi Pengembangan Perumahan Dalam penentuan lokasi pengembangan perumahan yang obyektif diperlukan pengujian variabel yang telah dibentuk dari studi literatur penetuan prioritas lokasi pengembangan perumahan. variabel yang diujikan merupakan aspek terukur dilapangan yang diindikasikan mempengaruhi pola pengembangan dari masing-masing stakeholders. Tahapan analisis yang dilakukan adalah menggunakan AHP(analyttical hierarchy process) yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi prioritas variabel berdasarkan preferensi stakeholders terkait yaitu pemerintah, pengembang dan masyarakat. Dalam analisis pembobotan ini akan dibentuk hirarki berdasarkan pengelompokkan aspek B. AnalisisPemetaan Hasil Pembobotan Variabel Stakeholder Terkait Setelah melakukan analisis pembobotan perumahan di Kawasan Perkotaan dari preferensi stakeholders yaitu masyarakat, pengembang dan pemerintah maka selanjutnya yang dilakukan adalah pemetaan dari hasil pembobotan. analisa kuadran dapat menggambarkan hubungan dan kesenjangan antara beberapa stakholders, grafik dibagi menjadi empat bagian kuadran sebagaimana dilihat pada gambar berikut:
Kuadran II (Prioritas Sumbu y)
Kuadran I (Prioritas Utama)
Kuadran IV (Prioritas Terrendah)
Kuadran III (Prioritas Sumbu x )
Gambar 1. Pembagian prioritas kuadran Hasil dari analisa pemetaan akan didapatkan prioritas tinggi pertimbangan stakeholders dalam penentuan lokasi pengembangan perumahan, yaitu variabel yang dianggap paling penting dan sama pentingnya bagi masing-masing stakeholders yang berada pada kuadran I. Disamping prioritas tinggi terbentuk pula prioritas pengembangan sesuai dengan masing-masing stakeholder yang dikelempokkan berdasarkan fungsi tiap kuadran, kuadran II yang mewakili sumbu prioritas y terdiri dari stakeholder pemerintah dan pengembang, kuadran III yang mewakili sumbu x terdiri dari stakeholder pengembang dan masyarakat. Tujuan dari analisa ini yaitu untuk mendapatkatkan variabel utama yang akan menjadi
kriteria utaman yang ideal dan obyektif dengan menentukan kriteria yang tepat dalam pengembangan perumahan. C. Analisis Deskriptif Identifikasi Kriteria Lokasi Pengembangan Perumahan Perkotaan Berdasarkan Preferensi Stakeholders Dari hasil prioritas yang telah ditemukan, perlu adanya identifikasi kriteria dari masing-masing stakeholders di lapangan. Identifikasi pendapat stakeholders mengenai kelompok prioritas yang didapatkan dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan studi terdahulu dan kebijakan terkait dalam penelitian ini, hasil identifikasi kriteria lokasi pengembangan Perkotaan akan digunakan untuk input akhir proses analisa kriteria lokasi pengembangan Perumahan Perkotaan. Kriteria lokasi pengembangan perumahan yang ditentukan adalah jenis perumahan sederhana, karena arahan dari RDTRK Perkotaan Kepanjen menentukkan jenis pengembangan perumahan adalah jenis perumahan sedang dengan kepadatan rendah hingga sedang. Pengumpulan data untuk analisa deskriptif melalui responden yang berhubungan langsung dengan perumahan Perkotaan Kepanjen Skala Sedang. Responden yang terlibat adalah pemerintah yang memberikan kebijakan langsung terkait pengembangan lokasi perumahan, pengembang yang mengembangkan perumahan sederhana serta masyarakat penghuni perumahan. Selain hasil wawancara variabel prioritas tinggi yang digunakan untuk menentukan kriteria lokasi pengembangan perumahan Perkotaan, bahan analisa yang digunakan adalah penelitian terdahulu mengenai kriteria terkait. Analisa deskriptif mengenai kriteria lokasi perumahan juga didapatkan dari kebijakan terkait mengenai perumahan di Perkotaan Kepanjen. D. Analisis Kriteria Utama Lokasi Perumahan di Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang Untuk menentukan kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh ketiga preferensi perlu dilakukan proses analisa lebih lanjut menggunakan teknik analisa delphi. Melalui analisis delphi didapatkan kriteria-kriteria yang dianggap perlu oleh responden.input yang digunakan adalah kriteria yang termasuk dalam prioritas tinggi karena diprioritaskan oleh semua stakeholders, hal ini berarti prioritas tinggi adalah prioritas utama yang sama-sama dianggap penting oleh ketiga stakeholders. Untuk prioritas tengah dan rendah tidak dianalisa lebih lanjut dalam penelitian ini. III. HASIL DAN DISKUSI A. Analisis Pembobotan Variabel Penentuan Lokasi Pengembangan Perumahan Analisis pembobotan variabel penentuan lokasi pengembangan perumahan berdasarkan pemerintah, pengembang dan masyarakat menghasilkan pola prioritas yang berbeda-beda sebagai berikut:
3 Tabel 1. Hasil Pembobotan Variabel Penentuan Lokasi Pengembangan Perumahan Berdasarkan Preferensi Stakeholders No Variabel Pemerint Pengemb Masy ah ang arakat Jaringan jalan yang melewati 15.70 9.60 13.20 1. Kawasan perumahan Perkotaan 2. Ketersediaan armada angkutan 12.00 13.50 22.30 umum menuju kawasan perumahan Perkotaan 3. Kerawanan bencana di kawasan 10.00 6.30 8.00 pengembangan perumahan Perkotaan 4. Ketersediaan jaringan listrik di 7.60 6.10 4.90 perumahan Kawasan Perkotaan 5. Ketersediaan jaringan air bersih di 7.30 6.00 5.60 perumahan Kawasan Perkotaan 6. Ketersediaan fasilitas kesehatan di 5.60 4.50 3.20 perumahan Kawasan Perkotaan 7. Topografi perumahan di Kawasan 5.10 2.50 2.70 Perkotaan 8. Ketersediaan jaringan drainase di 4.50 4.90 5.60 perumahan Kawasan Perkotaan 9. Ketersediaan pusat perkantoran di 3.50 2.00 4.70 perumahan Kawasan Perkotaan 10. Ketersediaan fasilitas pendidikan 3.30 1.90 4.70 di perumahan Kawasan Perkotaan 11. Ketersediaan fasilitas peribadatan 3.10 2.60 2.10 di perumahan Kawasan Perkotaan 12. Tingkat pendapatan masyarakat 2.90 7.40 2.80 Perkotaan 13. Ketersediaan jaringan 2.70 1.70 1.60 telekomunikasi di perumahan Perkotaan 14. Luas lahan perumahan di 2.60 4.40 1.30 Kawasan Perkotaan 15. Ketersediaan pusat perbelanjaan 2.60 1.60 3.60 di perumahan Kawasan Perkotaan 16. Ketersediaan tempat pembuangan 2.30 3.80 3.70 sampah di Perkotaan 17. Jenis pekerjaan masyarakat 1.90 8.20 3.50 Perkotaan 18. Te Ketersediaan fasilitas rekreasi 1.80 .80 .90 di perumahan Kawasan Perkotaan 19. Tingkatan usia masyarakat 1.50 2.60 1.40 Perkotaan 20. Ketersediaan fasilitas olahraga di 1.40 .70 .90 perumahan Kawasan Perkotaan 21. Harga rumah di Kawasan .10 7.00 1.90 Perkotaan 22. Jenis Kelamin masyarakat .60 1.60 1.40 Perkotaan Sumber : Hasil Analisa, 2014
Dari hasi analisis pada tabel 1, mengenai pembobotan variabel penentuan lokasi pengembangan perumahan diatas, didapatkan pola atau kecenderungan masing masing stakeholders sebagai berikut: 1) Hasil Pembobotan Variabel Pihak Pemerintah Variabel yang diprioritaskan oleh pihak pemerintah adalah variabel fisik seperti jaringan jalan, ketersediaan angkutan umum, kondisi utilitas seperti jaringan air bersih maupun jaringan listrik, kondisi fisik dan lingkungan perumahan seperti kerawana bencana ataupun topografi perumahan. Pemerintah lebih memprioritaskan variabel fisik yang lebih fundamental di Perkotaan Kepanjen, variabel prioritas pemerintah adalah variabel yang diprioritaskan oleh Mirhad dalam Budiharjo (2006) bahwa dalam penyelenggaraan perumahan hal yang harus diperhatikan adalah kondisi fisik lingkungan kawasan
perumahan seperti keterediaan jaringan [6]. pemerintah memiliki peranan menciptakan penataan ruang yang ideal sehingga dalam pertimbangannya dipengaruhi dengan pertimbangan keamanan penghuni perumahan yang terdiri dari kelompok variabel fisik. kondisi sosial ataupun ekonomi mempengaruhi kualitas perumahan yang akan dibangun namun menurut pemerintah kelompok variabel sosial ekonomi tidak begitu diprioritaskan. 2) Hasil Pembobotan Variabel Pihak Pengembang Variabel yang diprioritaskan oleh pihak pengembang adalah kelompok variabel karakteristik sosial dan ekonomi, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Morrison (1997) bahwa penyediaan rumah yang sesuai dengan keinginan pasar dipengaruhi oleh segresi perumahan, segresi perumahan, harga unit rumah dan ketersediaan sarana penunjang [7]. pengembang memprioritaskan kemampuan pasar atau masyarakat untuk membeli dalam menentukan pengembangan jenis perumahan. pola prilaku masyarakat yang memerlukan fasilitas umum juga dipertimbangkan oleh pengembang terlihat dari kondisi eksisting perumahan yang dekat dengan fasilitas Perkotaan. kebutuhan dasar seperti ketersediaan jaringan air bersih juga diprioritaskan karena beberapa wilayah di Perkotaan Kepanjen kesulitan dalam distribusi air bersih. 3) Hasil Pembobotan Variabel Pihak Masyarakat Variabel prioritas berdasarkan preferensi masyarakat, dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat terhadap kelompok variabel aksesibilitas, utilitas dan ketersediaan fasilitas umum. Masyarakat memprioritaskan kelompok variabel kebutuhan dasar, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hendarto (2012) bahwa faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam bermukim adalah kemudahan aksesibilitas, kondisi lingkungan [8] sehingga dalam pengembangan perumahan masyarakat cenderung memilih perumahan yang kondisi fisik bagus serta kemudahan aksesibilitas menuju pusat kegiatan. B. AnalisisPemetaan Hasil Pembobotan Variabel Stakeholder Terkait Hasil dari analisis pemetaan akan menunjukkan posisi setiap variabel penentuan lokasi perumahan berdasarkan penilaian stakeholders. Analisis pemetaan dilakukan dengan membagi diagram menjadi empat kuadran. Analisis kuadran yang dilakukan adalah membandingkan masing-masing stakeholders yakni pemerintah dan pengembang, pemerintah dan masyarakat, serta pengembang dan masyarakat. Garis horizontal yaitu sumbu y mewakili pemerintah dan pengembang, garis vertikal yaitu sumbu x mewakili pengembang dan masyarakat. Masing-masing garis memiliki nilai rataan atau rata-rata masing-masing sumbu 4,5.
4
Gambar 2. Pemetaan nilai bobot variabel lokasi pengembangan perumahan Perkotaan berdasarkan preferensi stakeholders Dari hasil gambar 2 diketahui bahwa masing-masing stakeholders memiliki prioritas yang berbeda-beda terhadap variabel yang ada di penelitian ini. Perbedaan prioritas dari masing-masing stakeholders terlihat dari persebaran titik variabel yang menyebar diseluruh kuadran yaitu kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV. Kuadran I berisi prioritas tinggi yang diprioritaskan ketiga stakeholders. Kuadran II adalah kuadran yang hanya diprioritaskan oleh sumbu y yaitu pemerintah dan pengembang, sedangkan kuadran III adalah variabel yang diprioritaskan oleh sumbu x yaitu pengembang dan masyarakat. Lalu yang terakhor kuadran IV adalah kuadran yang memiliki prioritas terrendah atau variabel yang tidak diprioritaskan oleh ketiga stakeholders. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pengelompokkan prioritas masing-masing stakeholders akan dijabarkan sebagai berikut: 1) Prioritas Tinggi Prioritas variabel yang diprioritaskan oleh ketiga stakeholders, adalah sebagai berikut : a. Jaringan jalan yang melewati Kawasan perumahan Perkotaan b. Ketersediaan armada angkutan umum menuju kawasan perumahan Perkotaan c. Kerawanan bencana di Kawasan pengembangan perumahan Perkotaan d. Ketersediaan jaringan listrik memenuhi kebutuhan perumahan Kawasan Perkotaan Kepanjen e. Distribusi jaringan air bersih di perumahan Kawasan Perkotaan f. Ketersediaan jariangan drainase di kawasan perumahan Perkotaan 2) Prioritas Sedang Prioritas sedang yang ditemukan di penelitian ini adalah prioritas pemerintah dan pengembang adalah variabel yang dianggap penting oleh pemerintah dan pengembang namun tidak dianggap penting oleh masyarakat, variabel priritasnya adalah ketersediaan fasilitas kesehatan di perumahan Perkotaan. 3) Prioritas Rendah
Prioritas rendah adalah kelompok variabel yang hanya diprioritaskan oleh satu stakeholders, kelompok stakeholders prioritas rendah adalah: a. Topografi di Kawasan perumahan Perkotaan b. Tingkat pendapatan masyarakat Perkotaan c. Jenis pekerjaan masyarakat Perkotaan d. Harga rumah di Perkotaan e. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kawasan perumahan Perkotaan. f. Ketersediaan pusat perkantoran di kawasan perumhan Perkotaan. 4) Tidak Diprioritaskan Prioritas terendah adalah prioritas yang tidak diprioritaskan oleh ketiga stakehoders, dapat disimpulkan bahwa kriteria utama lokasi pengembangan perumahan Perkotaan adalah: a. Ketersediaan fasilitas peribadatan di perumahan Kawasan Perkotaan b. Ketersediaan jaringan telekomunikasi di perumahan Perkotaan c. Luas lahan perumahan di Kawasan Perkotaan d. Ketersediaan tempat pembuangan sampah di Perkotaan e. Ketersediaan fasilitas rekreasi di perumahan Kawasan Perkotaan f. Tingkatan usia masyarakat Perkotaan g. Ketersediaan fasilitas olahraga di perumahan Kawasan Perkotaan h. Jenis kelamin masyarakat Perkotaan i. C. Analisis Deskriptif Identifikasi Kriteria Lokasi Pengembangan Perumahan Perkotaan Berdasarkan Preferensi Stakeholders Kriteria yang diidentifikasi adalah prioritas tinggi yang disepakati oleh pemerintah, pengembang dan masyarakat. Berikut ini adalah kriteria prioritas tinggi yang ditemukan dalam penelitian ini: Tabel 3. Hasil analisis deskriptif kriteria lokasi pengembangan perumahan Variabel Jaringan jalan yang melewati Kawasan perumahan Perkotaan
a.
b.
c.
d.
Kriteria Lebar jaringan jalan kolektor sekunder di dalam Perkotaan Kepanjen menuju perumahan harus memiliki ukuran tidak kurang dari 7 m Lebar jalan internal perumahan Perkotaan Kepanjen minimal harus memiliki ukuran tidak kurang dari 6 m dan waktu tempuh menuju jalan utama dari lokasi perumahan maksimal 5 menit Kondisi jaringan jalan menuju perumahan dan internal perumahan harus dalam kondisi baik atau tidak rusak Panjang jalan dari perumahan Perkotaan Kepanjen menuju lokasi pusat kegiatan terdekat harus memiliki panjang jalan maksimal ±3 km dengan waktu tempuh maksimal 15 menit menggunakan angkutan umum kendaraan pribadi roda 4 ataupun roda 2 yang memiliki penghuni perumahan
5 Ketersediaan armada angkutan umum menuju kawasan perumahan Perkotaan
a.
Armada angkutan umum dalam satu jalur harus memiliki jumlah ±37 unit dengan jenis angkutan minibus kapasitas ±12 penumpan b. penambahan dan perbaikan pelayanan halte atau terminal sebagai tempat singgah penumpang c. penambahan jalur bus antar kota yang melewati semua perumahan Perkotaan Kerawanan a. pemetaan larangan pengembangan perumahan bencana di dari unsur-unsur atau kerentanan bencana di Kawasan Perkotaan Kepanjen pengembangan b. Pengaturan kelayakan penggunaan lahan untuk perumahan perumahan Perkotaan Kepanjen yang terbebas Perkotaan dari bencana c. Perumahan dilarang berada pada daerah genangan yang memiliki ketinggian minimal 15 cm dan lama genangan lebih dari 1 jam a. Penyediaan jaringan listrik harus menjangkau Ketersediaan jaringan listrik di seluruh wilayah perumahan Perkotaan Kepanjen perumahan b. Jaringan listrik harus terdistribusi untuk Kawasan penerangan lingkungan perumahan Perkotaan c. Distribusi jaringan listrik harus memperhatikan kebutuhan daya masing-masing rumah dengan daya minimal 450 VA atau 900 VA Ketersediaan a. Distribusi air bersih harus merata di seluruh jaringan air bersih wilayah Perkotaan di perumahan b. Minimal terpenuhi kebutuhan pokok air bersih 60 Kawasan liter/orang/hari. Jika tersedia kran umum, 1 kran Perkotaan umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa dengan ketentuan sumber air tanah ataupun PDAM Ketersediaan a. Saluran-saluran akhir tiap rumah harus memiliki jariangan drainase kapasitas tampung minimal 40x40x40 cm dan di kawasan terhubung dengan badan penerima seperti sungai perumahan b. Harus ada pengembangan sistem jaringan Perkotaan drainase sekunder pada setiap sisi jalan perumahan yang alirannya disesuaikan dengan kondisi topografinya, sehingga tidak terjadi genangan air di badan jalan pada saat musim hujan yang selanjutnya dialirkan ke saluran primer atau ke saluran pembuangan akhir c. Sistem jaringan drainase tersier perumahan harus secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem jaringan drainase kota Sumber : Hasil Analisis 2014
D. Analisis Kriteria Utama Lokasi Perumahan di Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang Hasil analisis yang didapatkan dari eksplorasi tahap I analisis delphi terdapat 4 kriteria yang belum mencapai konsensus, yaitu kriteria Lebar jalan internal perumahan minimal harus memiliki ukuran tidak kurang dari 6 m yang dimana kemudahan aksesibilitas dapat dinilai kinerjanya baik ataupun buruk dari lebar jalan perumahan [9], Harus ada penambahan jalur bus antar kota yang melewati semua perumahan Perkotaan, Distribusi jaringan listrik harus memperhatikan kebutuhan daya masing-masing rumah dengan daya minimal 450 VA atau 900 VA. Selain bertujuan untuk mendapatkan konsensus dari para responden terhadap kriteria yang harus ada dalam pengembangan lokasi perumahan di Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang didapatkan kriteria pengembangan lokasi perumahan Perkotaan. Berdasarkan hasil survey delphi secara eksplisit tidak ada penambahan kriteria, karena kriteria yang ditentukan diawal merupakan kriteria yang diambil dari preferensi pemerintah, pengembang ataupun masyarakat. Namun terdapat perbedaan persepsi mengenai kriteria yang disepakati masing-masing stakeholder. Masing-masing pendapat yang tidak mencapai konsensus dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
a.
Lebar jalan internal perumahan minimal harus memiliki ukuran tidak kurang dari 6 m dan waktu tempuh menuju jalan utama dari lokasi perumahan maksimal 5 menit Lebar jalan internal dirasa terlalu lebar. Untuk ukuran perumahan Perkotaan Kepanjen yang termasuk dalam jenis perumahan sederhana lebar jalan internal seharusnya 4 meter masih diperbolehkan. b. Harus ada penambahan jalur bus antar kota yang melewati semua perumahan Perkotaan Kriteria penambahan jalur bus antar kota yang melewati perumahan perkotaan tidak disttujui oleh beberapa responden, hal ini dikarenakan penambahan jalur akan menimbulkan masalah transportasi lain di Perkotaan, terdiri dari masalah kapasitas jalan maupun fisik jalan yang akan dipengaruhi. Dalam penelitian kali ini peneliti akan mengkonfirmasi kembali kepada responden untuk mendapatkan konsensus. c. Distribusi jaringan listrik harus memperhatikan kebutuhan daya masing-masing rumah dengan daya minimal 450 VA atau 900 VA Standar daya listrik tidak mencapai konsensus dalam eksplorasi delphi yang pertama, beberapa responden berpendapat bahwa daya yang dipasang di perumahan hendaknya memiliki minimal 900 VA karena kebutuhan perumahan saat ini sekitar 900 VA. Menurut ketiga responden yang tidak setuju menyatakan bahwa daya sebesae 450 VA adalah daya yang digunakan untuk perumahan kebawah atau untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga dalam iterasi pertama yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah merubah kriteria daya listrik dari 450 VA menjadi minimal 900 VA. Dalam tahapan Iterasi I analisis delphi didapatkan kesepakatan responden dari tiga kriteria yang diujikan kembali terdapat dua kriteria yang disepakati yaitu lebar jalan internal perumahan minimal harus memiliki ukuran tidak kurang dari 4 m dan waktu tempuh menuju jalan utama dari lokasi perumahan maksimal 5 menit dan distribusi jaringan listrik harus memperhatikan kebutuhan daya masing-masing rumah dengan daya minimal 900 VA. Sedangkan kriteria harus ada penambahan jalur bus antar kota yang melewati semua perumahan Perkotaan tidak disetujui oleh semua responden sehingga kriteria mengenai penambahan jalur bus antar kota tidak dijadikan kriteria lokasi pengembangan perumahan Perkotaan. IV. KESIMPULAN Kelompok prioritas tinggi ketiga stakeholders dan kriteria yang dihasilkan adalah sebagai berikut: a) Kriteria jaringan jalan yang melewati Kawasan perumahan meliputi lebar jaringan jalan kolektor sekunder dan lebar jalan internal perumahan, kondisi jaringan jalan yang baik serta jarak minimum serta jarak minimum perumahan dengan jalan utama atau pusat kegiatan terdekat. b) Kriteria ketersediaan armada angkutan umum menuju kawasan perumahan Perkotaan adalah jumlah minimum armada angkutan umum dan kondisi sarana penunjang transportasi di Perkotaan kepanjen.
6 c) Kriteria kerawanan bencana di Kawasan pengembangan perumahan Perkotaan adalah rekomendasi kebijakan mengenai larangan pengembangan perumahan di kawasan rawan bencana. d) Kriteria ketersediaan jaringan listrik yang memenuhi kebutuhan perumahan Kawasan Perkotaan Kepanjen adalah penyediaan jaringan listrik yang menjangkau seluruh rumah dan lingkungan perumahan serta standar minimal daya listrik. e) Kriteria mengenai ketersediaan jaringan air bersih di perumahan Perkotaan Kepanjen adalah penyediaan sumber air bersih yang menjangkau seluruh perumahan dan memenuhi kebutuhan tiap individu. f) Kriteria mengenai ketersediaan drainase perumahan di Perkotaan Kepanjen meliputi standar minimal ukuran drainase dan sistem integrasi antar drainase di Perkotaan Kepanjen. UCAPAN TERIMA KASIH puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, serta sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Kriteria Lokasi Pengembangan Perumahan Berdasarkan Preferensi Stakeholders di Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang”. Dengan terselesaikannya laporan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Pemerintah Kabupaten Malang dan Perkotaan Kepanjen yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian. DAFTAR PUSTAKA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8]
[9]
Sastra M, Spamo dan Marlina, Endy. 2006, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan. Yogyakarta; Penerbit ANDI. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 2009-2029. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kepanjen Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Pengesahan Site Plan Perumahan Kecamatan Kepanjen, 2013. Badan Pusat Statistik, Kecamatan Kepanjen Dalam Angka Tahun 2011 Budiharjo, Eko. 1984, Sejumlah Masalah Permukiman Kota. Semarang. Penerbit P.T. Alumni. Morrison, Peter A. And Bryan Ellickson With Barry Fishman. 1977, Economic Analysis Of Urban Housing Markets : A New Approach. Santa Monica. CA. 90406. Hendarto, Mulyo. 2012, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Bertempat Tinggal di Kota Bekasi Bagi Penduduk Migran Berpenghasilan Rendah yang Bekerja di Kota Jakarta. Diponegoro Journal Of Economic Volume 11, Nomor 11, Tahun 2012 Halaman 115. Asteriani, Febby. 2008, Preferensi Penghuni Perumahan di Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Lokasi Perumahan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, Halaman 77-91.
