2.5.1 Perumahan 2.5 PRASAMNA DAN SARANA DAERAH. pola kemitraan dengan pihak pengembang perumahan untuk memenuhi

2.5

PRASAMNA DAN SARANA DAERAH Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan

pemerintah Kabupaten Jepara untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pemerintah masih beftanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharaannya, misalnya pembangunan jalan, air bersih dan listrik. Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian antara lain

meningkatnya permintaan perumahan, menurunnya pelayanan transportasi dan peningkatan permintaan tenaga listrik dan air bersih.

2.5.1 Perumahan Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya

adalah

perumahan yang mana Pemerintah Kabupaten Jepara perlu mengembangkan

pola kemitraan dengan pihak pengembang perumahan untuk

memenuhi

kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah kebawah. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah ke atas sudah

dilakukan oleh pengembang swasta. Sedangkan untuk masyarakat menengah kebawah melalui KPR/BTN, pada tahun 2004 sebanyak 830 unit dan pada tahun

2006 menjadi 1.301 unit. Luas kawasan permukiman pada tahun 2004 adalah 22.528,256 Ha beftambah menjadi 22.532,256 pada tahun 2006.

Dilihat dari kelayakan rumah, tahun 2002 jumlah KK berumah tak layak

huni sebanyak 6.984 KK, tahun 2006 menjadi 7.446 KK. Permasalahan pokok perumahan dan permukiman adalah kurang konsistennya pelaksanaan tata ruang, semakin keterbatasan lahan, pertumbuhan rumah tidak sebanding dengan

peftumbuhan penduduk, dan keterbatasan kemampuan masyarakat. Disamping

itu masih banyak perumahan kumuh sefta masih banyaknya bangunan

yang

menempati tanah negara.

Tabel 2.40 Perkembanqan Keluarqa Berumah Tidak Keluarga Berumah Tidak No. Tahun Lavak 2042 2003 2004

6.984 7.095 7.881 3. 4, 7.224 2005 2006x 7.446 5, Sumber: Badan Kesbanglinmas Kabupaten Jepara, 2006 1.

2.

Aspek lain yang sangat erat kaitannya dengan perumahan adalah aspek pertamanan dan penerangan Jalan. Perkembangan taman kota dilihat dari luasan

taman mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, apabila tahun 1995 seluas 6.200 m2, tahun 2005 sudah mencapai 38.156 mz, mengalami peningkatan rata43

rata sebesar 5L,5o/o per tahun. Penerangan jalan umum tersebar di seluruh wilayah, tahun 1995 sebanyak 343 titik dan pada tahun 2005 sebanyak 1.264

titik atau rata-rata mengalami

peningkatan sebesar 2,69o/a

tiap

tahun.

Permasalahan pertamanan dan penerangan jalan adalah keterbatasan jumlah

di

ruang terbuka

perkotaan, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan maupun perawatan taman, terbatasnya

titik

penerangan jalan

umum dan pemeliharaan oleh masyarakat.

2.5.2 Pasar Sarana perdagangan yang ada ditunjukkan berkut

:

di Kabupaten

Jepara pada tahun 2006

pasar tradisionil 21 buah, pasar swalayan

1 buah,

pasar

grosir 1 buah dan mini market 18 buah. Saat ini hampir diseluruh daerah mengalami hal yang sama, dalam penanganan keberadaan pasar tradisionil yang

mulai terdesak oleh pasar modern (supermarket, hipermarket). Kondisi pasar tradisionil di Kabupaten Jepara masih didominasi oleh pasar tradisionil. Berdasar

hal tersebut seyogyanya di Kabupaten Jepara diperlukan suatu regulasi yang mengatur keberdaan pasar modern. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan lebih banyak muncul pasar-pasar modern baru.

2.5.3

Jaringan Transpoftasi Panjang jalan di Kabupaten Jepara sampai tahun 2006 cenderung tetap. Dari panjang jalan tersebut terdiri dari Jjalan Negara, lalan Provinsi dan lalan Kabupaten

atau lokal.

Klasifikasi tersebut sesuai dengan kewenangan

penanganannya. Sedangkan transportasi darat dalam pelayanan transportasi khususnya pelayanan angkutan umum yang terdaftar di Kabupaten Jepara terdiri

dari beberapa trayek, yang meliputi AKAP, AKDP maupun Angkutan Perkotaan (Angkota) dan Angkutan Pedesaan (Angkudes). Untuk trayek Angkota dan Angkudes cenderung mengalami peningkatan

dan

diharapkan pelayanan

angkutan umum semakin optimal.

Tabel 2.4La kota dan Armada

dan No

Kondisi

1.

2002 2003 2004 2005 2006

2. 3.

4. 5.

Trayek Anqkota

Anqkudes

t2

1B

Angkudes 263

19

Anqkota 195 207

13 13

2t

2:07

30

2L4

308 397 419

L4

32 223 15 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, 2006

2t4

Jumlah Anqkota 30 32 34 44 47

Anqkudes 456 421 515 611 642

44

Pesatnya keramaian wilayah tertentu

di

Kabupaten Jepara akibat dari

adanya proyek-proyek besar yang kontinuitasnya lama, menyebabkan munculnya

terminal-terminal bayangan. Berdasar hal tersebut lima tahun kedepan perlu dipikirkan keberadaan terminal dan sub terminal baru di wilayah pengembangan. Kondisi prasarana jalan tahun 2001, panjang jalan Kabupaten 703,68 km, berdasarkan kondisi jalan, diketahui jalan baik 570,26 km, sedang 105,21 km,

rusak 28,22 km. Pada tahun 2006 panjang jalan menjadi 703,68

km,

berdasarkan kondisijalan, diketahuijalan baik 623,52 km, sedang 74,3t km, dan rusak 5,85 km.

PA

No.

Kondisi

Tabel 2.41b dan Kondisi Jalan Tahun 2004 2002 2003

2005

2006

703,68 7,43

785,00 7.43

t7,62

t7,62

Kelas Jalan 1.

Aspal

675,77

2, 3.

Kerikir Tanah

7,AA

703.68 7.00

20,92

t7,62

703,68 7,40 L7.62

702,69

728,30

728.,30

729,73

810,05

574,26 105,21 28,22

574.40 L29,28

574.40 L29,28 27.91

615.90 87,78 35.18

623,52 80,16 5,85

703,69

728,3

724.3

724.73

8to,os

Jumlah Kondisi Jalan 1.

2.

3.

Baik Sedanq Rusak

Iumlah

?Lgl

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Jepara, 2006

Transportasi laut

adanya

2

di

Kabupaten Jepara ditunjang keberadaannya dengan

pelabuhan laut (regional),

2 pelabuhan penyeberangan

(lokal), 4

2

buah kapal penyeberangan.

Pelabuhan

pelabuhan khusus (nasional) dan

Jepara sebagai bagian dari pelabuhan laut Indonesia dalam kerangka negara

maritim merupakan garda depan yang harus dibenahi untuk meningkatkan pengelolaan potensi laut dan lingkungan sekitarnya.

laut menunjukkan adanya peningkatan aktifitas pelayaran yang direpresentasikan pada tingkat kunjungan kapal serta Kondisi transportasi

produktifitas angkutan orang dan barang yang mengalami peningkatan, tahun 2001 kunjungan kapal sebanyak 470, penumpang 35.105 orang, barang 2.589

ton, pada tahun 2006 jumlah kunjungan kapal menjadi 621, penumpang 42.328 orang dan barang 2.850 ton.

45

n

No.

TAHUN

1.

2002

2. 3.

2003

4. 5.

KUNJUNGAN KAPAL

Tabel 2.4tc I dan Produksi PRODUKSI ANGKUTAN

Penumpang

483 49L 561 582 591

2004 2005 2006

Baranq

Kendaraan

(orans)

(ton)

R-2 R-4

33.152 33.308 39.626 40.843

2.763 2.798 2.801 2.803 2.850

t.547

203

1.619 2.095 2.088 3.09s

274 365

42328

Ket.

922 1.358

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, 2005

Permasalahan pokok transportasi dan telekomunikasi adalah masih banyak

jalan dalam kondisi belum baik dan penurunan kualitas jalan, terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan.

2.5.4

Jaringan Air Bersih

Kebutuhan

air bersih pada masa mendatang harus menjadi

perhatian

Kabupaten Jepara, mengingat air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital

bagi masyarakat. Permasalahan klasik yang dihadapi berkaitan dengan air bersih

adalah masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih, yaitu belum meratanya sistem jaringan air bersih dan masih minimnya kapasitas air bersih.

Jumlah pelanggan PDAM mengalami peningkatan, tahun 2001 sebanyak 11.118 pelanggan, menjadi L8.577 pelanggan tahun 2006 (angka sementara).

Volume air PDAM yang disalurkan juga mengalami peningkatan, tahun 2001 sebanyak 3.356.150 m3, menjadi 4.093.983 m3 tahun 2006 (angka sementara)

Data tersebut menunjukkan bahwa semakin lama tingkat kebutuhan akan air

bersih dari PDAM semakin meningkat, baik untuk keperluan rumah tangga ataupun non rumah tangga. Permasalahan pokok air bersih adalah masih banyak

penduduk atau rumah tangga yang belum mendapatkan air bersih. Hal inim menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin

hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagai kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat dan bersih.

Tabel 2.41 Ba

No.

Tahun

Jumlah Pelanqqan

1.

2001

11.118

2.

2042 2003 2004 2005 2006

r2.749

3.

4. 5,

6.

t4.2t3 15.700 17.008 t8.577

Air Bersih Air yang Disalurkan (m') 3.360.000 3.855.000 4.067.000 4.597.000 5.114.000 5.573.000

Sumber: Jepara Dalam Angka 2001-2005

46

2.5.5

Jaringan lrigasi

Lahan pertanian yang masih cukup luas

di

Kabupaten Jepara, perlu

dukungan pengairan yang baik. Fungsi irigasi sangat diperlukan mengingat untuk menunjang penyediaan bahan pangan.

Tabel 2,41 Luas Sawah, Bangunan Ai r dan Su TAHUN Jenis Data 2001 2002 2003 2004 Luas sawah iriqasi r 8.660 1. Irigasi Teknis 8.625 8.628 8.630 2.853 2. Irigasi 7z teknis 2,391 2.487 2.473 12.810 12.725 12.709 L2.749 3. irigasi sederhana Bangunan Air:

2005 8.660 2.8s3 L2.749

1. Bendung

2.

3.

a. Permanen b. Bronjong

260

260

260

Lt4

L27

260 L37

260 L37

c.

272

LL4 272

269

259

259

8.702

8.702

8.702

8.702

8.702

Rumpon Saluran Primer Sekunder Bangunan Lainnya Sungai

a. b.

327.A90 327.090 327.090 827.090 327.090 495 480 487 495 495 38 38 38 38 38

Sumber: Dinas PU, Jepara 2006

2.5.5

Persampahan

Volume sampah, baik sampah cair maupun sampah padat, dari tahun ke

tahun mengalami kenaikan sejalan dengan makin bertambahnya aktivitas masyarakat. Volume sampah padat tahun 2001 sebesar 175,5 m3, tahun 2006 menjadi 7L3,05 m3. Jumlah sampah terangkut ke TPA tahun 2002 sebesar 165,5 m3, tahun 2006 menjadi 569,3 m3. Permasalahan persampahan adalah masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan

dan bertambahnya volume

sampah

yang didaur ulang sefta belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan.

Tabel2,42 Perkemba No,

Kondisi

1.

Volume sampah/hari (m'

2. 3.

Samoah teranqkut (m") Daerah pelayanan (Ha) TPA (buah)

n

Tahun 2AO2

2003

L75,5 165.5

205

1.170 4

2.026 4

4. Sumber: DKPPK Kabupaten Jepara, 2006

185

2004 528 422,5 2.443 4

2005 619,5 502 3.116 4

2006* 713,05 569,3 3.6s3.3 4

47

2.5.7 Jaringan Listrik Kemajuan pembangunan segala bidang

di

Kabupaten Jepara, menuntut

penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat Kabupaten Jepara meningkat tajam dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya peftambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri. Jangkauan pelayanan listrik hingga tahun 2006 telah mencakup 197 desa atau 100 persen wilayah telah terlayani.

Tabel 2.43 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN No.

Tahun

t.

2402

Jumlah Pelanqqan

2003 2004 4. 2005 5. 2006 Sumber: Jepara Dalam 2. 3.

2.6

82.290 85.457 88.847

92.I39

Daya Tersambunq

Kwh Terjual

121.531.260 133.523.310 L37.838.778 138.318.428 1s0.31s.s38

182.580.124 200.879.L43 237.744.605 239.70t.670 272.47L.L62

Angka 2002-2006

PEMERINTAHAN UMUM Berlakunya otonomi daerah memberi peluang Kabupaten Jepara, berupa

kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Tujuan pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan

untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui pelaksanaan

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Good Governance penyelenggaraan pemerintahan dengan tiga pilar utamanya yaitu demokratisasi, transparansi dan partisipasi yang bermuara pada perwujudan pelayanan masyarakat.

2.6.1

Aparatur Pemerintahan

Otonomi menuntut aparatur Pemerintah Daerah untuk lebih profesional dan

mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

48

Selain aparatur Pemerintah Daerah (eksekutif), pada pemerintahan daerah

juga memberi penegasan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan badan legislatif daerah. Adanya ketegasan fungsi dari kedua lembaga

ini sangat bermanfaat bagi proses demokratisasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, sehingga check and balances dapat diterapkan menuju ke tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

No. 1.

Tabel2,44 Jumlah mlah PNS dan Peqawai Non PNS Tahun Data Pegawai 2005 2004 2002 2003 PNS

o Golonqan IV

. Golonqan III

4L6 5.540

4L6 5.520 2.400 439

1.166

5.22t

o Golonqan II 2.029 2.4t6 . Golonqan I 439 L79 1.596 16 29 2. Peqawai Non PNS Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara,2006

2.6.2

2005

L.367 5.460 1.918 145 1.895

t.574 5.3r3 1.816 109

2.L47

Kelembagaan

ini

Sampai saat

kelembagaan yang ada

di

Kabupaten Jepara masih

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, belum disesuaikan

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan jumlah perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 2.45 intah Kabu SOTK Pemerintah No. 1.

2. 3. 4.

Perangkat Daerah Setda dan Sekwan Dinas Badan Kantor Kecamatan Kelurahan

n

Jumlah 2 13 5

3 L4

5, 11 6. 183 7. Desa Sumber: Setda Bagian Hukum Pemkab Jepara, 2006

2.6.3 Produk Hukum Daerah Program legislasi daerah yaitu peraturan daerah yang diterbitkan selama

lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif tiap tahunnya.

Sedangkan

Peraturan Bupati dua tahun terakhir menjukkan angka kenaikan. Tabel berikut ini

adalah produk Perda dan Perbup yang diterbitkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005.

49

Tabel 2.46 Jumlah Produk Hukum Daerah Perda Perbup SK Buo No. Tahun 1.

2002

26s 236

L7 15

2. 2003 t73 3. 2004 L2 165 16 4. 2005 9 Sumber: Setda Bagian Hukum Pemkab Jepara, 2005

2.6.4

Pelayanan Publik

Pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat

pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang

nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut pelayanan publik yang dilakukan harus dalam kerangka menuju kepuasan masyarakat. Dalam pelayanan publik

ini harus disesuaikan dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Tabel2.47 Ca

1.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

9.

n

URAIAN

NO 2.

nan

Iiin Ganoouan / HO Surat Iiin Usaha Perdaqanqan Tanda Daftar Perusahaan IUI dan Perluasan Iiin Mendirikan Banqunan

Iiin Reklame Iiin Usaha Anqkutan Iiin Peruntukan Penqqunaan Tanah Pemda Iiin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Iiin Lokasi

10. 11. Usaha Pariwisata Sumber: Kantor Yantap Kabupaten Jepara, 2005

2.6.5

2003 545

570 284 L24 342 588

83 0

Tahun 2004

2005

60s 745

1198

752 292

1351

670 205

t347 339 1157

234

r07

318

102

249 4

3

7

8 37

2

5

B

4

Pengawasan

Jumlah temuan selama tahun 2001 sampai dengan 2005 terus

dari t44 obyek pemeriksaan ditemukan 456 temuan, sedangkan pada tahun 2005 dari 108 obyek menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2001

pemeriksaan ditemukan 500 temuan. Uang negara yang berhasil diselamatkan kembali juga meningkat dari sejumtah Rp. 130.109.245 (2001) menjadi Rp. 271.093.510 (2005). Kondisi ini menunjukkan kinerja aparat pengawasan yang

semakin meningkat seiring dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Permasalahan bidang pengawasan adalah meningkatnya jumlah temuan yang mengakibatkan kerugian pada negara.

50

No.

Tahun

1.

2001

2. 3.

2042

4.

2004 2005

5.

Obrik (LHP) L44 L44 L44 L44 108

2003

Tabel 2.48 Pemeriksaan Jenis Data Tindak Temuan

Setoran ke Neqara

Laniut 456 6s0 476 44L

456 650 476 437 s00

130.109.245 L09.2s0.2s2 197.520.115 318.004.139 271.093.510

500

Sumber: Bawasda Kabupaten Jepara, 2006

2.6.6

Aset Daerah

Pengelolaan

aset atau barang

daerah, untuk aset bergerak pada tahun

2004 sebanyak 6,25 unit naik menjadi 7.089 unit pada tahun 2006. Sedangkan

aset tidak bergerak pada tahun 2004 sebanyak 7.945.0t6 mz naik menjadi 8.A49.479 pada tahun 2006.

Perkemba

Tabel 2.49 Aset k dan Tidak

Jenis Data

No

2001

Roda 2 Roda 4

51 L2 1B

4.

Meia Kursi

5.

Sertifikat tanah Pemda & Wakaf

1l

1. 2. 3.

Tahun 2AO2 2003

18

51 L2 10 10

43 20 10

57

23

2004

10

81 L4 30 30 19

2005 50 11

79 80 58

Sumber: Bagian Umum dan Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara, 2006

Upaya pengamanan aset tidak bergerak yang berupa tanah baru mulai dilaksanakan pada tahun 2000 sebanyak

23 bidang tanah, yang

kemudian

berturut-turut sebanyak 11 bidang pada tahun 2001, 57 bidang pada tahun 2002, 23 bidang pada tahun 2003, 19 bidang pada tahun 2004 dan 58 bidang

pada tahun 2005; sehingga secara keseluruhan aset yang berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat baru mencapai 191 bidang. Permasalahannya

adalah belum optimalnya pendataan dan pengelolaan aset daerah yang dilindungi dengan status hak kepemilikan yang sah.

2,6.7 Politik Kabupaten Jepara terkenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi keragaman, kondisi ini berdampak pada terciptanya peluang setiap komponen masyarakat terlibat dalam penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif. Jumlah

paftai politik peserta Pemilu 1997 sebanyak 3 Parpol, Pemilu 1999 sebanyak 48 Parpof, Pemilu 2004 sebanyak 24 Parpol. Jumlah pemilih terdaftar tahun 1999 sebanyak 570.020 orang sedangkan jumlah pencoblos sebanyak 537.854 orang,

51

atau dengan tingkat partisipasi sebesar 94,35o/o; pada tahun 2004 jumlah pemilih

terdaftar sebanyak 733.4t5 orang, sedangkan jumlah pencoblos sebanyak 560.609 orang, atau dengan tingkat partisipasi sebesar 76,430/o. Berdasarkan

data diketahui bahwa situasi politik pada saat pemilu relatif aman terkendali,

yang ditunjukkan dengan menurunnya partisipasi politik masyarakat

pada

Pemilu. Permasalahan politik lokal adalah menurunnya tingkat paftisipasi politik masyarakat.

2.6.8

Perpustakaan, Data, Informasi dan Komunikasi

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah pada tahun 2004 mencapai 3.297 buah, jumlah pengunjung meningkat dari 22.260 (2001) menjadi 39.788

(2005), atau mengalami kenaikan rata-rata 8,90/o per tahun. Jumlah anggota sebanyak 1.104 pada tahun 1999 meningkat menjadi 28.427 pada tahun 2005.

Teknologi informasi dan komunikasi internal Pemerintah Kabupaten Jepara

yang telah digunakan adalah jaringan intranet maupun internet sebagai bagian

dari

pengembangan e-government

yang

menghubungkan semua unit

pemerintah. lumlah arsip dinamis in-aktif tahun 2001 berjumlah 2.422 buah,

tahun 2005 mencapai 5.463 buah. lumlah media cetak yang beredar di Kabupaten Jepara tahun 2004 sebanyak 8 buah, tahun 2005 menjadi 11 buah. Jumlah media penyiaran (radio) cenderung tetap, 5 buah. Permasalahan terkait

dengan perpustakaan, data, informasi dan komunikasi adalah

belum

berkembangnya perpustakaan daerah, kurangnya kepedulian dan pemahaman

pentingya arsip, masih terbatasnya aplikasi sistem informasi dan komunikasi pada satuan kerja (terutama yang jauh lokasinya dari pusat kota).

2.6.9 Keteftiban dan Keamanan Jumlah konflik

di

masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2A04,

terutama menjelang pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada. Jumlah personil Hansip

(Linmas) mengalami peningkatan, tahun 1995 sebanyak 7.300 orang, menjadi 7.39L orang pada tahun 2005. Jumlah pelanggaran ketertiban oleh Pedagang

Kaki Lima, meningkat dari 170 kasus (2000) menjadi 450 kasus (2005). Permasalahan keteftiban dan keamanan adalah adanya konflik akibat proses

demokratisasi, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya fungsi penegakan hukum.

52

2.7 ISU.ISU

PEMBANGUNAN

Gambaran umum atau potret kondisi daerah yang telah diuraikan

sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jepara dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), sasaran dan program pembangunan Kabupaten Jepara juga harus menampung berbagai sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan komitmen Pemerintah Indonesia pada dunia internasional. Berdasarkan hal di atas isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jepara antara lain adalah

1, 2. 3. 4. 5.

:

Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Masih kurangnya lapangan kerja dan masih banyaknya pengangguran. Potensi sumberdaya alam dan kelautan belum dikelola secara optimal.

Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum optimalnya peran BUMD.

6.

Masih rendahnya daya saing produk lokal dalam persaingan pasar nasional dan global.

7. 8, 9.

Belum optimalnya relevansi dan kualitas pelayanan pendidikan. Cakupan infrastruktur Kabupaten yang masih terbatas. Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

10. Belum terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik

(good

governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governmenfl,

11.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah belum optimal.

L2. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup. 13. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kepulauan Karimunjawa.

53

BAB

III

WSI DAN MISI

Dalam rangka meningkatkan dan atau mempertahankan

kinerja

pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis sefta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan

sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Sepefti moto Kabupaten Jepara yaitu

oTrus Katya Tataning Bumi" yang artinya terus bekerja keras membangun daerah, diharapkan

visi Kabupaten Jepara sebagai pemicu bagi seluruh

komponen masyarakat (stakeholders) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

3.M5r Berbekal pada potensi dan kondisi strategis yang dimiliki, maka Kabupaten

Jepara menetapkan visi lima tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-20t2, sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Jepara sebagai daerah yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera dengan beftumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas sumber daya yang terlayani oleh pemerintahan yang bersih"

Secara komprehensif perwujudan visi tersebut menggambarkan harapan

yang dicita-citakan kedepan oleh segenap komponen masyarakat Kabupaten Jepara yaitu menjadikan Jepara yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera yang kelimanya tidak dapat dipisahkan sefta merupakan rangkaian proses bersama yang bertumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas sumber daya dan pernerintahan yang bersih.

54

Selanjutnya, dalam rangka untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang makna filosofisi visi di atas maka perlu dirumuskan pengeftian dari beberapa kata

kunci berikut ini, yaitu:

.

Religius, kondisi dan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama, moral dan etika yang didukung oleh imtaq dan iptek.

t

AmaD merupakan

suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat,

sehingga merasa nyaman untuk berusaha dan melakukan aktivitas.

.

Maju, suatu daerah yang didukung dengan tersedianya kebutuhan sarana prasarana dan utilitas yang memadai disemua wilayah, sehingga perkembangan wilayah satu dengan lainnya tidak akan teftinggal.

o

Demokratis, masyarakat dapat berekspresi menggunakan haknya,

saling

menghargai dan punya tanggung jawab terhadap daerahnya.

.

Sejahtera, masyarakat dapat merasakan pelayanan dasar yang

layak

sesuai dengan kebutuhannya.

.

Potensi budaya lokal, masyarakat memiliki landasan yang kokoh dan berorientasi pada kearifan lokal dalam pembangunan dan memiliki kebanggaan terhadap daerahnya.

.

Kualitas sumberdaya, kondisi sumber daya yang baik (sumberdaya manusia, sumberdaya alam mapun sumber daya buatan) merupakan tuntutan dasar dalam mendukung pembangunan daerah.

.

Pemerintahan yang bersih, ditunjukkan dengan penyelenggaraan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasar

hal diatas visi tersebut mengandung filosofi bahwa

Jepara

merupakan daerah dengan masyarakat yang maju serta menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan supremasi hukum, didukung suasana warga masyarakat yang

dapat berekspresi menggunakan haknya, saling menghargai dan

punya

tanggung jawab sosial, serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan tetap mengedepankan kearifan budaya lokal dan dukungan kualitas sumber daya yang ada dalam kondisi pemerintahan yang bersih.

3.2 MISI Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya di arahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun kedepan, dengan tujuan

55

agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1.

Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika, berbudaya sefta memPunyai rasa toleransi antar dan intern umat beragama. Misi pertama difokuskan pada peningkatan kualitas manusia yang agamis,

bermoral, beretika dan berbudaya, karena kita bersama-sama menyadari bahwa manusia merupakan faktor paling determinan bagi berhasil tidaknya proses pembangunan dilaksanakan.

2.

Mewujudkan masyarakat yang rukun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Misi kedua terfokus pada pelestarian kultur daerah yang selaras dalam menajalankan hak dan kewajiban, sehingga kehidupan dalam masyarakat

terlihat tentram dan damai. Adanya pengertian tersebut diharapkan akan mendukung terselenggaranya kehidupan masyarakat Jepara yang lebih baik.

3.

Membangun ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pema nfaatan sumberdaya. Misi ketiga merupakan salah satu upaya untuk meningkatan kesejahteraan

dengan jalan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk

itu

upaya

pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan harus dijaga karena

telah terbukti bahwa hanya perekonomian yang berbasis kerakyatan yang mampu tetap eksis walau diterjang badai krisis. Sehingga potensi peftanian

dan industri pengolahan merupakan sumber daya yang perlu dikelola secara berkesinambungan sebagai salah satu pilar kesejahteraan masyarakat.

4.

Menciptakan demokratisasi

iklim yang kondusif bagi da

lam keh id upa n berma sya

ra

berkembangnya

kat.

Misi keempat difokuskan pada ketetapan menjadikan Jepara sebagai hunian

yang nyaman, untuk itu perlu didukung susana wilayah yang kondusif. Ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat merupakan prasyarat

bagi terciptanya suasana tersebut. Oleh karenanya antar

anggota

56

masyarakat saling menghargai satu sama lain dan tidak mengedepankan kepentingannya sendiri.

5.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan, pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Misi kelima adalah merupakan tugas luhur dan mulia untuk menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik, karena SDM merupakan modal dasar pembangunan yang harus terus menerus ditingkatkan kualitasnya. Untuk

itu

perbaikan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan

penanganan kesejahteraan sangat penting dilakukan, dengan lebih memberi kemudahan dan layanan yang memadai untuk mendapatkannya.

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui profesionalisme aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) untuk menciptakan good governance dan clean

government Misi keenam difokuskan pada optimalisasi pelakanaan otonomi ditujukan

untuk mewujudkan good governance dan clean governmenf melalui pemberdayaan aparatur pemerintah, penciptaan pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan partisipatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dengan dukungan masyarakat.

57

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1

STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN JEPARA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Jepara, maka perlu dirumuskan strategi yang dapat mendukung keb'tjakan dan

sasaran pembangunan yang akan dicapai, Memperhatikan pada keenam misi yang ada, maka strategi pembangunan daerah yang dilakukan terwujud dalam konsep "Tri Bina" yang terdiri dari:

1. Bina Manusia pada strategi penguatan

masyarakat

dan

strategi

pengembangan sumber daya manusia.

2. 3.

Bina Usaha pada strategi peftumbuhan.

Bina Lingkungan pada strategi optimalisasi aparatur dan strategi dinamika yang terkendali. Dengan kelima strategi pembangunan daerah berikut ini diharapkan akan

tercipta keterpaduan antara membangun manusia, kesejahteraan dan lingkungan

..Tri Bina" juga mampu dapat berlangsung secara sinergis dan kokoh. Konsep

menggambarkan hubungan sinergis diantara pemangku kepentingan pembangunan, sehingga merupakan pondasi yang kokoh bagi program pembangunan Kabupaten Jepara ditengah terpaan perubahan yang akan terjadi lima tahun kedepan.

4.1.1

StrategiPenguatarrMasyarakat

Strategi ini digunakan untuk mendukung misi peftama dan kedua. Strategi

ini

bertujuan memantapkan kehidupan beragama melalui pengembangan kegiatan kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan beragama, sefta mendorong kemampuan masyarakat dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang heterogen.

4.L.2

Strategi Pertumbuhan Usaha

Strategi pertumbuhan digunakan untuk melaksanakan misi ketiga. Strategi

pertumbuhan ditakukan dengan memfasilitasi dan mendorong masyarakat dan

dunia usaha dalam setiap usaha dengan harapan dapat

menciptakan

pertumbuhan ekonomi secara luas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui perwujudan perekonomian daerah yang

kuat

dan 58

berkeadilan, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada bidang-bidang yang menjadi unggulan daerah.

4.1.3

Strategi Dinamika Yang Terkendali

ini

digunakan untuk mendukung pelaksanaan misi keempat. Dinamika yang terkendali dimaksudkan agar terdapat ruang yang cukup bagi

Strategi

tumbuh dan berkembangnya dinamika pembangunan dari dan oleh berbagai elemen masyarakat dalam kerangka hukum, budaya dan agama.

4.L,4

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi

ini untuk

mendukung misi kelima. Peningkatan kualitas dan

daya manusia dimaksudkan untuk mewujudkan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai peran dan fungsinya dalam kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah melalui perluasan dan pemberdayaan sumber

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin sefta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

4.1.5

StrategiOptimalisasiAparatur

Strategi ini untuk melaksanakan misi keenam. Strategi ini menonjolkan peran SDM aparatur pemerintah pada percepatan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada setiap fungsi sesuai kewenangan daerah

dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan untuk antisipasi terhadap perkembangan lingkungan global, sefta untuk mewujudkan good governance.

4.2

FAKTOR,.FAKTOR KUNCI DAN ASUMSI KEBERHASILAN

Dalam rangka menunjang perwujudan visi dan misi serta melaksanakan

strategi pembangunan Kabupaten Jepara, maka diperlukan faktor-faktor kunci

dan asumsi keberhasilan pembangunan. Faktor-faktor kunci dan

asumsi

keberhasilan pembangunan tersebut adalah:

t.

Adanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

2.

Adanya konsistensi kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat, khusunya kelompok yang kurang beruntung. 59

3. 4.

Semakin baiknya kondisi pertumbuhan makro dan mikro ekonomi daerah.

Adanya pemanfaatan dan pemeliharaan kondisi sumber daya alam dan kelautan secara bertanggung jawab.

5,

Semakin jelasnya pembagian kewenangan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dan komitmen pada pembangunan perekonomian daerah.

6.

Terbangunnya jejaring pengembangan dan ekspansi produk lokal pada pasar global.

7.

Konsistensi komitmen dalam prioritas peningkatan pembangunan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya.

8.

Meningkatnya responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan.

9.

Adanya perangkat hukum dan upaya hukum yang tegas dibidang tata ruang dan lingkungan hidup.

10.

Adanya dukungan dan komitmen utuh segenap stakeholders, terkait

kebijakan hingga operasional dalam pengembangan

Kepulauan

Karimunjawa.

60

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Sebagai gambaran Perkembangan sumber daya keuangan daerah yang

direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan yang

signifikan terhadap kemampuan APBD Kabupaten Jepara dari

sebesar

Rp. 374.385.005.000,- tahun 2003 naik menjadi Rp. 558.129.120.000,- pada tahun 2006 atau mengalami kenaikan sebesar t4,39o/o dari tahun sebelumnya (200s). Berdasarkan hal tersebut di atas maka prospek ekonomi Kabupaten Jepara

dalam kurun waktu lima tahun kedepan diprediksi mengalami perkembangan yang cukup cerah dan signifikan, hal tersebut tentu akan berpengaruh juga pada

kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Proyeksi APBD Kabupaten Jepara 2007-2012 menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Jepara tahun 2012 akan menjadi sebesar Rp. 1,025 trilyun.

Dari proyeksi APBD tersebut, agar pembiayaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka diperlukan suatu arah kebijakan keuangan

yang tepat. Sehingga perlu ditetapkan faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan kebijakan keuangan daerah, yaitu:

1,

Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia,

2.

Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah mendesak dan diperlukan oleh masyarakat luas secara langsung, agar tercipta stabilitas ekonomi dan daerah.

3. 4,

Keb'rjakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan yang berhubungan dengan tumpuan hajat hidup sebagian besar masyarakat.

5.

Kebijakan yang secara nyata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. 7.

Kebijakan yang dapat mempercepat peftumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja setempat.

Kebijakan keuangan daerah untuk RPJMD berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam

61

Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut dokumen RPJMD memuat kebijakan pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan, serta disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan untuk periode lima tahun kedepan.

5.1

ARAH PENGETOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam struktur anggaran pada pemerintah daerah terdapat tiga pos Pendapatan daerah yang merupakan sumber keuangan daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab Kabupaten Jepara memiliki kewenangan dan harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun umumnya sebagian besar pemerintah daerah

di

Indonesia dari sisi

pendapatannya, masih besar ketergantungannya terhadap dana perimbangan

dari Pemerintah Pusat. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah,

maka Kabupaten Jepara lima tahun kedepan akan berupaya untuk menggali

potensi pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat.

Dengan

harapan secara beftahap daerah dapat meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan pendapatan daerah selama ini diperoleh baik dari kewenangan

yang dimiliki daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengelola Pendapatan

Asli Daerah maupun kewenangan lain yang bersumber

ketentuan perundang-undan gan

ya

dari

ng berlaku u ntuk membiayai penyelenggaraan

pembangunan daerah. Perkembangan yang telah dicapai empat tahun terkahir masih didominasi oleh dana perimbangan terhadap total penerimaan. Komponen

yang terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU), selanjutnya diikuti oleh Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi. Sedangkan komponen terbesar dari PAD diperoleh

dari retribusi daerah sebesar Rp. 31,2145 milyar.

62

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Jepara NO

UR.AIAN

2004

2005

2006

47265.545.8&

5{t.71t5.470.55i 11.340.431 .06: 27.93{.8E6.741

54.1,|0.689.68(

2003

53.2r0.237.8 8.682 152.58i 20.907.579.20!

Daerah

Laba Perusahaan Milik

798.356.71(

AsliDaerah

23.352.'149.311 288.964.242.88(

2r.335.539.26!

10.239_0r9 78' 24,649.950.671

1.931.3't5.3fi

877.354.55{

2.683.450.29;

31.445.499.451 1.659.234..19:

I 1.s00.220.86(

8.766.702_561

9.074.639,35!

308.586.176,96i 23.275_222.42!

347.667.705.291 26.391_296.75

508.391,757.361 37-248.924.58(

Oana Alokasi Umum

248.660.000.00(

258.973.000.00C

276.946.000.00(

403.1 90.000.00(

fana Ajokasi Khusus

1.000.000.00(

6.500.000.00t

14.060.000.00(

26.080.000.00(

17.968.703.6,|1

19.837.954.54'

30.260.408.54r

41.872.832.77i

16.195.512.000

12.597.000.00(

3agi Hasil Pajak dan Bantuan Keuanoan dari Propinsi

3( Lain-laln Pendapatan Yang Sah Bantuan Dana Kontinjensi / Penyeimbang dari Pemerintah Dana Darurat

t.-tor.t1z.ovl 17.167 .212.001

16.1

96.512.00(

12.597.000.00(

Sumber: APBD Kabupaten Jepara 2003-2006

Kemampuan kemandirian keuangan daerah merupakan faktor yang esensial

dalam mengukur tingkat kemampuan daerah pada pelaksanaan otonomi. Salah satu yang dapat d'tjadikan ciri kemampuan daerah adalah melalui perkembangan

PAD dalam struktur APBD. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara selama empat tahun terakhir dari tahun 2003 hingga tahun

2006 menunjukkan angka yang fluktuatif. Perbandingan tahun 2003 dengan 2004 mengalami penurunan, namun dari 2004 sampai 2006 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,2Lo/o. Sedangkan dilihat dari kontribusinya terhadap APBD selama empat tahun

terakhir, maka ratio kemandirian keuangan daerah masih rendah atau rerata per

tahun baru menyumbang 12,05o/o. Oleh karena

itu perlu adanya upaya

penggalian pendapatan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin, yang mana untuk menggali potensi pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah.

Tabel 5.2 Persentase PAD terhadap APBD No.

Tahun

1.

2003

2. 3.

2004 2005 2006

4.

APBD Ro. 374.785.025.000 Ro. 392,594.936.000 Rp. 410.061.649.000 Rp, 558.129.120.000

Rp. Ro. Rp. Ro.

PAD 53.740 .237.824 47.266.545.884 50.745.470.662 54.110.689.680

o/o

PAD/APBD L4,340/o L2,040/o L2,370/o 9,690/o

Sumber: APBD Kabupaten Jepara 2003-2006

Perkembangan keseluruhan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2006 sebesar Rp. 558,129 milyar dan diprediksi tahun 2012

mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. t,02L trilyun. Untuk dapat

63

merealisasikan penerimaan daerah tersebut dalam rangka kemandirian keuangan

daerah, maka kedepan harus direncanakan dengan akurat model intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.

Tabel 5.3 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Jepara Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 20L2

RD. Ro. Ro.

Proyeksi

657.IL5.940.000 707.99A.L00.000 786.484.200.000 864.978.300.000 943.472.400.000 1.021.966.500,000

Ro. Ro. Ro.

Sumber: APBD Kabupaten Jepara 2003-2006, Diolah

5.2

ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga alokasinya diarahkan guna meningkatkan efisiensi, efeKifitas,

dan proporsionalitas, berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Belanja daerah terdiri dari belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasiltersebut.

64

Tabel 5.4 Kabupaten Jepara Belanja Realisasi

Sumber: APBD Kabupaten Jepara 2003-2006

Anggaran Belanja Kabupaten Jepara selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2003 hingga 2006 mengalami kenaikan, dimana dari sisi Belanja Daerah

telah menunjukkan peranan yang cukup berarti terhadap

pembiayaan

pembangunan. Pada tahun 2003 total belanja daerah Kabupaten Jepara sebesar Rp, 370,344 milyar naik menjadi Rp. 539,720 milyar pada tahun 2006.

Belanja daerah Kabupaten Jepara selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata 14,23o/o. Namun kenaikan belanja daerah pada tahun terakhir

naik sangat besar yaitu sekitar 30,47o/o. Berdasarkan realisasi

belanja,

diperkirakan belanja daerah pada tahun 2011 akan meningkat dari Rp. 539,720 milyar (tahun 2006) menjadi Rp. 1,015 trilyun pada tahun 20L2.

65

Tabel 5.5

.679.278.387.000

.861.232.500.000 1.015.644.700.000 Sumber: APBD Kabupaten Jepara 2003-2006, Diolah

5.3

KEBUAKAN UMUM ANGGARAN Berdasar pendapatan daerah dan belanja daerah selama empat tahun

terakhir (2003-2006), menunjukan bahwa belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk menutup defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, maka

diakumulasikan dalam pembiayaan. Pembiayaan

terdiri dari

pembiayaan

penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Pembiayaan penerimaan merupakan

alokasi anggaran yang dilakukan untuk menguatkan struKur pendapatan, sedangkan pembiayaan pengeluaran dilakukan sebagai konsekuensi kebutuhan yang mendesak. Dimana kebijakan umum anggaran yang diambil tetap mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 5.7 No

Belania dan Belania Tahun 20a2 R0.290.306.77t,335

Pendapatan

R0.328.357.330.408 Ro.359.871 .692.704 Rp.370.334.030.830 2003 Rp.372.049.234.851 Ro.385.527.376.77O 2004 Ro.411.000 .t75.957 Rp.401.140.563.519 2005 Ro.539,720.2L3.322 Ro.562.502.447.046 2006 5. Sumber: Dispenda Kabupaten Jepara Tahun 2006 1.

2. 3. 4.

Secara umum keb'rjakan keuangan daerah diarahkan pada peningkatkan

dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan efisiensi anggaran yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan. Untuk kapasitas

meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah berikut:

1.

Mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

daerah

khususnya

- melalui optimalisasi pendataan 66

dan penerimaan wajib pajak dan restribusi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.

Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat untuk kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.

3.

Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemungut penerimaan daerah

yang bersifat mobilitas maupun pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan.

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.

5.

Penataan pefformance budget melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau

kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan. Sehingga memberikan hasil yang baik dan biaya rendah.

5.

Peninjauan kembali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

Selain melalui optimalisasi penerimaan pendapatan, maka untuk meningkatkan penerimaan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan dana

33 Tahun 2004 tentang Pusat dan Daerah, membawa

perimbangan. Berlakunya Undang-undang Nomor Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang

tersebut pada prinsipnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Seiring dengan peningkatan pembangunan tersebut, maka pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembangunan yang diatur dengan sistem

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah mendapatkan pembagian dana

perimbangan. Untuk

itu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan dana

perimbangan antara lain melalui:

l.

Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik.

67

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bersumber dari

Bagi Hasil Pajak untuk mendukung pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan daerah.

68

BAB

VI

KEBIJAKAN UMUM DAERAH

Kebijakan umum pembangunan jangka menengah Kabupaten Jepara akan

menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan lima tahun

kedepan. Sesuai dengan strategi dan dengan tetap mengacu kepada visi Kabupaten Jepara, maka dirumuskan keb'rjakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran. Hal itu sebagai suatu upaya untuk melanjutkan

dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan

masalah yang dihadapi oleh daerah sesuai dinamika masyarakat yang berkembang.

Kebijakan pembangunan daerah

juga

mengandung

arti sebagai

operasionalisasi dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu teftentu. Oleh

karenanya kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara pada RPJMD periode

Tahun 2007-20L2, tetap merujuk pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 20052025. Dengan demikian kebijakan pembangunan lima tahun kedepan disesuaikan dengan Tahapan Pertama RPJPD (fahun 2005-2009) dan Tahapan Kedua RPJPD

flahun 2010-2014), sepefti berikut:

1.

Tanapan

PERTAMA RPJPD KABUPATEN

lrplnn

(2OO5-2OO9)

Memperhatikan kinerja pelaksanaan pembangunan tahapan lima tahun sebelumnya, maka pada tahapan lima tahun pertama (2005-2009) dalam kerangka pembangunan jangka panjang ini diarahkan untuk melanjutkan derap langkah pembangunan yang sudah senafas dengan tuntutan peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan di

segala bidang. Tahapan lima tahun pertama akan lebih difokuskan pada penataan dan pembangunan sistem, regulasi, keb'rjakan dan peraturan sebagai basis bagi pembangunan tahapan lima tahun berikutnya. Beberapa kebijakan pembangunan pada tahap pertama yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut.

Acuan pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang

berilmu (cerdas), sehat dan religius melalui pembangunan multi seKor yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Jepara,

69

yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menangani bidang pendidikan (tenaga pendidik dan non pendidik). Oleh karena

itu target yang diharapkan antara lain meningkatnya kualitas pelayanan dasar yang berdampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia (berilmu,

sehat, berdaya beli), menurunnya bias gender, meningkatnya etos kerja, meningkatnya etika dan moralitas, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi antar umat beragama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kesejahteraan

dan perlindungan terhadap anak, remaja, dan wanita, meningkatnya kinerja pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya penangatan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi Kabupaten Jepara. Acuan kedua adalah peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis

pada industri, pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi akan diupayakan pencapaiannya pada tahapan lima tahun

pertama dengan fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi daerah yang diharapkan akan meningkatkan iklim kondusif dalam berusaha yang akan berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi makro

daerah dan penguatan kapasitas keuangan daerah. Lima tahun pertama pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin menunjukkan pergeseran

dalam sektor basis ekonomi daerah, industri-peftanian (agro industri) akan semakin meningkat peranannya dalam perekonomian daerah, disamping tepat eksisnya industri pengolahan sebagai icon Kabupaten Jepara. Upaya pelestarian

dan pengembangan kekayaan budaya, berbasis pada budaya bahari dan pesisir akan semakin relevan. Kondisi pertumbuhan perekonomian Jepara yang semakin baik diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jepara yang akan ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Acuan ketiga adalah pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung

dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam

pelaksanaan

pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik; pada tahapan lima tahun

pertama akan ditekankan pada peningkatan komitmen dan tindakan pengurangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Muara dari upaya pemberantasan KKN adalah terciptanya kinerja pelayanan publik yang semakin

prima, konsistensi regulasi daerah-pusat, dan tegaknya hukum, kesemuanya mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan

yang yang

baik.

7A

Acuan keempat adalah peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang

pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal

yang akan diprioritaskan pada peningkatan dan pemeliharaan (rehabilitasi) sarana dan prasarana wilayah (terutama di kawasan pedesaan, kawasan Kepulauan Karimunjawa), misalnya kebersihan, transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, perumahan, air bersih, pertamanan, penerangan jalan, dan lain-

lain. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan desa-kota, bahkan mampu untuk membangun embrio pagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kewilayahan harus menjadi

prloritas daerah dan mendapat dukungan atau peran serta swasta, yang hanya

bisa tenrrrujud apabila disertai dengan langkah-langkah penataan kebijakan keruangan dan kewilayahan yang konsisten dan terpadu.

Acuan kelima yaitu pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka

mendukung terciptanya kondisi daerah yang teftib, aman, demokratis, dan kondusif yang akan diprioritaskan pada langkah-langkah pemantapan situasi dan kondisi politik lokal yang kondusif, penguatan ketertiban dan keamanan daerah,

dan tegaknya supremasi hukum untuk menopang (menjadi basis) kelancaran pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, Kabupaten

Jepara yang tertib, aman dan damai ditandai dengan menurunnya tingkat kerawanan daerah, menurunnya tingkat konfli( menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya demokratisasi lokal, yang pada akhirnya akan berdampak pada kepatuhan pada hukum sehingga persatuan dan kesatuan tetap dapat terjaga dengan baik.

Acuan keenam yaitu meningkatan kualitas lingkungan hidup didukung

dengan pengelolaan

tata ruang dan

sumber daya alam

secara

berkesinambungan; yang akan ditekankan pada langkah-langkah pemantapan

dalam perencanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dan lingkungan hidup. Dengan adanya pemantapan dalam aspek perencanaan,

regulasi, dan kebijakan tentang keruangan dan lingkungan hidup

maka

diharapkan akan membawa efek pada semakin membaiknya pengelolaan sumber

daya alam dan mutu lingkungan hidup, pencemaran lingkungan menurun, peningkatan konsistensi peruntukan lahan, peningkatan kesadaran lingkungan hidup, ketepatan penanganan penambangan.

7l

2.

TAHAnATT

Kroul RPJPDJTpTm (2010-2014)

Berdasar periode waktu RPJMD Kabupaten Jepara dari 2005 sampai 20t2,

maka kebijakan pembangunannya juga harus memperhatikan tahapan kedua

RPiPD. Arahan kebijakannya merupakan langkah-langkah untuk memantapkan penataan kembali Kabupaten Jepara

di

lebih

segala urusan yang

menjadi kewenangan daerah.

Acuan pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu (cerdas), sehat dan religius, yang pada tahapan lima tahunan kedua

difokuskan pada optimalisasi (bila perlu maksimalisasi) upaya pemerataan

memperoleh pendidikan sampai jenjang SMA/Seder{at

bagi

penduduk

Kabupaten Jepara. Langkah ini harus disertai dengan meningkatnya komitmen

tiga pilar pendidikan

pemerintah, sekolah

dan

masyarakat

-

untuk

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya melalui penyediaan

biaya pendidikan (bea siswa, BOS, dan lain-lain), penyediaan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan, dan lain-lain. Capaian lain yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat (pendapatan per kapita naik; angka kemiskinan turun; tingkat pengangguran turun), peningkatan derajat kesehatan (usia harapan hidup naik; status gizi naik), peningkatan kesejahteraan

anak, remaja dan wanita (kesetaraan gender naik; perlindungan anak naik; laju

peftumbuhan penduduk terkendali; kesenjangan kesejahteraan turun), dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Acuan kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis

pada industri, pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang

tinggi. Setelah pada tahapan pertama difokuskan untuk mengembangkan prasarana dan sarana ekonomi, maka pada tahapan

berdayasaing

pembangunan lima tahunan kedua diprioritaskan pada penanganan yang lebih

konkrit dan optimal terhadap pembangunan dan pengembangan sektor basis Jepara (industri, pertanian dan pariwisata). Pengembangan sektor basis akan bermuara pada dimilikinya daya saing yang tinggi pada tingkat nasional dan internasional dari produk-produk unggulan dan andalan Kabupaten Jepara, yang berasal dari sektor industri, peftanian, pariwisata atau perpaduannya. Daya saing akan dapat meningkat bila didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan

yang tepat guna sehingga dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang tinggi, pembinaan dan

dimanfaatkaannya teknologi produksi

pengembangan kelembagaan ekonomi lokal sehingga mampu berperilaku dan

berkinerja global, pengembangan jaringan infrastruktur transpoftasi

dan

72

telekomunikasi yang memadai. Acuan ketiga yaitu pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung

dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam

pelaksanaan

pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Harapan masyarakat akan ditegakkannya pemberantasan KKN dalam lingkungan birokrasi semakin kuat diharapkan pada pembangunan lima tahunan pertama fokus ini sudah mampu memberikan hasil yang cukup signifikan. Selanjutnya akan diikuti dengan langkah

prioritas kedua, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang handal untuk memenuhi tuntutan birokrasi masa depan, didukung

dengan disediakannya berbagai prasarana dan sarana pelaksanaan tugas/pekerjaan yang memadai. Sehingga mendukung penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas, lebih murah, cepat,

transparan, dan akuntabel, didukung dengan adanya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah, bahkan bila perlu diperkuat dengan kontrak pelayanan (citizen's chartefi dan pelayanan yang berseftifikat ISO. Acuan keempat yaitu peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal. Pelaksanaan misi keempat ini, untuk tahapan lima tahun kedua diprioritaskan

pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembangunan kawasan, misalnya prasarana dan sarana transpoftasi, perdagangan, telekomunikasi, air

bersih, kelistrikan, penerangan jalan, dan sebagainya. Selain

itu

perlu

ditekankannya peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman

yang layak dan sehat, dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya yang memadai, Jumlah penduduk akan terus meningkat maka harus disertai dengan penyediaan fasilitas perumahan dan

permukiman.

{

Acuan kelima yaitu pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka

mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokraUs, dan

kondusif. Pada tahapan pembangunan lima tahunan kedua diprediksi akan semakin meningkat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), karena kurang beruntung dalam persaingan diberbagai bidang yang semakin

ketat/keras. Fenomena

ini menjadi prioritas

penanganan pada tahapan ini.

Melihat kondisi kamtibmas Kabupaten Jepara sernakin kondusif, didukung dengan komitmen segenap pemangku kepentingan dan profesionalitas aparatur penegak hukum daerah. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan

penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum daerah.

73

Sejalan dengan

itu, kehidupan demokratisai lokal semakin terwujud

ditandai

kuatnya peran masyarakat sipil, partai politi( dan lembaga kemasyarakatan.

Acuan keenam yaitu meningkatan kualitas lingkungan hidup didukung

dengan pengelolaan tata ruang

dan sumber daya alam

secara

berkesinambungan, akan dilaksanakan dengan prioritas pada penanganan aktivitas terkait dengan lingkungan hidup dan tata ruang. Langkah ini perlu dioptimalkan setelah pada tahap pertama ditekankan pada aspek perencanaan dan perumusan kebijakan, dan regulasi tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam

kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konseruasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang sefta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan

penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan pada sisi pertambangan dan energi akan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan.

Adanya arahan pembangunan pada RPJPD dan memperhatikan evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta melihat kondisi kebutuhan kedepan,

oleh karena itu kebijakan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategis, harus seoptimal mungkin memperhatikan empat hal berikut:

1.

Dukungan sumber daya, kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam

jumlah yang cukup, terutama kemampuan keuangan daerah.

2.

Tingkat kebutuhan, kebutuhan tersebut mendesak atau tak dapat ditunda

dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat.

3.

Kebermanfaatan, kebutuhan tersebut kebermanfaatannya

menyangkut

tinggi

hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi

dan

akan

mengakibatkan munculnya masalah lain.

4.

Dampak pada lingkungan, kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pembangunan Kabupaten Jepara periode tahun 2007-20L2 diarahkan pada

pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemulihan

74

kepercayaan masyarakat, dan pemberian pelayanan yang langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat, sefta pengembangan investasi sarana-prasarana ekonomi yang akan berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan serangkaian kebijakan yang dapat mendorong

dan mengembangkan potensi daerah, dalam rangka memacu percepatan pembangunan daerah, sehingga mampu mendorong dan mewujudkan percepata n pening katan kua itas keseja hteraa n masya rakat. I

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Jepara 'Telwujudnya Kabupaten Jepara sebagai daerah yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera dengan beftumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas sumber daya yang terlayani oleh pemerintahan yang bersih", maka kebijakan umum dikelompokkan menurut fungsi-fungsi pemerintahan yang dirinci menjadi kebijakan umum fungsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan misi Kabupaten Jepara tersebut. Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2A07-20L7- adalah sebagai berikut:

L.

Misi Peftama: Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada

Tuhan

Yang Maha Esa, bermoral, beretika, berbudaya serta mempunyai

rasa

toleransi antar dan intern umat beragama. Misi Pertama ini terkait dengan empat fungsi pemerintahan, yaitu fungsi Ketertiban dan Keamanan, fungsi Pariwisata dan Budaya, fungsi Pendidikan, dan fungsi Perlindungan Sosial.

Untuk fungsi Ketertiban dan Keamanan kebijakannya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis religius, karena

itu

pembangunan yang dilaksanakan senantiasa menempatkan manusia

sebagai titik sentral. Sehingga perlu dipahami bahwa pembangunan sumber

daya manusia merupakan salah satu outpuf penting dalam suatu proses perencanaan pembangunan, dengan jalan mewujudkan pemerataan dan

meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memelihara kelestarian kearifan budaya lokal. Untuk

fungsi Pariwisata

dan Budaya diarahkan pada kebijakan untuk mengendalikan

pengaruh

negatif dari budaya luar dalam rangka lebih meningkatkan kepedulian dan perhatian atas pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dan

daerah melalui berbagai upaya pengelolaan kekayaan budaya

lokal,

pembinaan kelompok kesenian, pengadaan even kesenian dan kebudayaan.

Untuk fungsi Pendidikan terkait dengan pembentukan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya d'rjangkau melalui pengembangan

75

pendidikan keagamaan secara integratif antar pemerintah Daerah dan Pusat. Langkah yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan bantuan

terhadap pendidikan keagamaan, Untuk Fungsi Perlindungan Sosial kebijakan yang ada diarahkan pada peningkatan kehidupan dan kerukunan

antar umat beragama agar mampu memberikan peningkatan kualitas dalam sumber dayan manusia dibidang moral dan etika. Beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti pembinaan kerukunan antar umat beragama, peningkatan kegiatan keagamaan, peningkatan bantuan perawatan tempat atau rumah ibadah. 2.

Misi Kedua: Mewujudkan masyarakat yang rukun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Misi Kedua ini terkait dengan pelaksanaan fungsi Pelayanan Umum

dan fungsi Ketertiban

dan

Ketentraman. Fungsi Pelayanan Umum diarahkan pada peningkatan

keadilan (persamaan hak dan kewajiban) diantara penduduk dalam memperoleh pelayanan publik, perluasan informasi atas kinerja pemerintah,

dan sosialisasi produk-produk hukum daerah. Fungsi Ketertiban dan Keamanan, namun dalam fokus arahan kebijakan yang berbeda dengan misi peftama. Keb'rjakan pada fungsi ini diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat, untuk mendukung suasana kehidupan berpolitik yang demokratis, serta adanya sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan. Keb'rjakan tersebut untuk membentuk kekuatan rakyat dan bela negara

demi menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga masyarakat

akan

mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan kapasitasnya.

Misi

Ketiga:

Membangun ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya. Misi Ketiga

ini terkait

dengan tiga fungsi

pemerintahan berikut Fungsi Ekonomi, Fungsi Lingkungan Hidup serta Fungsi Pariwisata dan Budaya. Pada fungsi Ekonomi, untuk mendukung

misi ini kebijakannya diarahkan pada pengembangan usaha andalan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar

wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaku ekonomi kerakyatan mendapatkan prioritas untuk berperan

aktif

dalam

pembangunan ekonomi. Untuk fungsi Lingkungan Hidup terkait misi ini keb'rjakannya diarahkan pada meningkatkan potensi sumber daya lokal dan

menjaga kelestarian sumber daya produksi secara berkelanjutan, sehingga

sumber daya yang ada dapat dipertahankan keberadaannya. Sedangkan

76

pada

fungsi Pariwisata dan Budaya,

kebijakannya diarahkan pada

upaya-upaya pengembangan dan peningkatan obyek wisata dan budaya dengan melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat, sehingga pariwisata dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah. 4.

Misi Keempat: Menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Misi keempat berkenaan

dengan Fungsi Ketertiban dan Keamanan dan Fungsi Perlindungan Sosial.

Fungsi Keteftiban dan Keamanan diarahkan pada pengakuan akan hak dasar rakyat dalam pembangunan, sehingga setiap aspek pembangunan

tidak mengabaikan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan

sosial

rakyat. Hal ini terus dikembangkan untuk menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif. Fungsi Perlindungan Sosial diarahkan khusus terhadap peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, dimana salah satunya adalah dalam politik dan demokrasi.

Misi Kelima:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

pemerataan pelayanan pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasar misi kelima ini berkaitan dengan beberapa fungsi

yaitu fungsi Pendidikan, fungsi Kesehatan, fungsi Perlindungan Sosial dan

fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. Fokus kebijakan pada misi ini adalah memobilisasi sumberdaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penyediaan perumahan layak. Pada

fungsi Pendidikan

keb'ljakannya diarahkan pada

peduasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi

seluruh masyarakat dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9

tahun sefta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui kerjasama

dengan berbagai pihak. Kemudian fungsi Kesehatan kebijakannya diarahkan pada peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, utamanya bagi penduduk miskin. Sedangkan fungsi Perlindungan Sosial kebijakannya

diarahkan pada pemenuhan hak-hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, utamanya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Bersinggungan dengan fungsi ini adalah

fungsi Perumahan dan

Fasilitas Umum, kebijakannya diarahkan pada penyediaan perumahan layak bagi keluarga kurang mampu. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka peluang hidup layak akan dapat

77

tercapai. Sehingga setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk berpendidikan dan berketerampilan, hidup sehat dan panjang umur, sefta mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan yang diperlukan.

6. Misi Keenam: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui profesionalisme aparatur yang bebas KKN untuk menciptakan good governance dan clean governmenf. Misi keenam

fungsi Pelayanan Umum.

ini berkenaan dengan

Kebijakannya diarahkan pada penciptaan

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, membuka

ruang partisipasi, keadilan dan responsibel, sehingga menjadikan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat menjadi optimal. Hal tersebut sebagai

langkah antisipasi tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, rendahnya kinerja sumberdaya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, serta banyaknya peraturan perundangundangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan

tuntutan pembangunan. Berpijak pada kebijakan umum yang telah ditetapkan pada tiap misi dan dengan memperhatikan kondisi daerah sefta aspirasi masyarakat, maka disusun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Tujuannya

adalah agar sasaran pembangunan tersebut dapat mendorong terwujudnya visi

dan misi, serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sasaran-sasaran yang ingin dicapai ini, harus didukung oleh programprogram yang direncanakan lima tahun kedepan. Sasaran dari kebijakan umum tersebut meliputi:

1. 2.

Peningkatan Wajar Dikdas 9 Tahun, termasuk pemberantasan buta aksara. Peningkatan pengembangan pendidikan melalui program EERMWU (Better

Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading).

3,

Peningkatan kualitas

dan kuantitas

pelayanan kesehatan

kepada

masyarakat, terutama untuk kelompok masyarakat miskin.

4.

Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana (infrastruktur)

untuk peftumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan publik.

5.

Peningkatan kinerja investasi, guna mendukung penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

78

6.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

7.

Pengembangan Jepara The World Carving Centre

-

saat ini Kabupaten

Jepara telah mengekspor produk berbahan baku kayu sampai ke 84 negara

- sebagai

pusat pengolahan dan perdagangan produk berbahan baku kayu,

seperti kerajinan, ukiran, meubel, dan lain-lain.

8.

Revitalisasi sektor peftanian dengan menciptakan agrobisnis dan agroindustri.

9,

Penurunan angka konflik horisontal dan vertikal, untuk menjaga dan memelihara suasana kondusif.

10.

Pemeliharaan konseruasi lahan melalui penghijauan pada daerah pegunungan dan lahan kritis untuk mengurangi resiko bencana alam.

11.

Peningkatan pengembangan Kepulauan Karimunjawa, melalui pelestarian

lingkungan hidup dan SDA, mengubah pola budaya tangkap potensi kelautan menjadi pola budi daya dan jasa, pengembangan bandara, pengembangan wisata dan budaya, dan lain-lain.

t2.

Peningkatan aplikasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi kerajinan lokal.

13.

Peningkatan pengelolaan tata ruang sesuai dengan regulasi yang berlaku berbasis Sub Wilayah Pembangunan (SWP)

pengembangan SWP

3

-

- dimana akan ditekankan pada

sebagai pusat pertumbuhan baru yang berbasis

kawasan industri strategis.

14.

Peningkatan perumahan

dan permukiman masyarakat pantai

pesisir,

melalui pembangunan rumah susun.

15.

Pengembangan kawasan utara untuk industri strategis, sebagai pusat pertumbuhan baru.

16.

Peningkatan pengembangan sumber energi alternatif.

t7.

Peningkatan peran BUMD, agar dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan PAD.

18.

Peningkatan efisiensi angEaran dalam penggunaan

dan

pengelolaan

keuangan daerah.

19.

Peningkatan kualitas pelayanan publik diseftai dengan peningkatan kesejahteraan PNS dan Perangkat Desa.

79

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan pada regulasi otonomi daerah yang bersumber pada Undang-

Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, yang diperkuat

dengan berbagai regulasi operasionalisasinya, terutama yang terkait dengan kewenangan/urusan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jepara menyusun rangkaian program dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007 -20L2 ya n g senafas denga

n reg ulasi tersebut.

Pada sisi lain, penyusunan program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Jepara

Tahun 2007-20t2 harus mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penjabarannya, komponen visi, misi, dan kebijakan tersebut harus dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mendasari hal

tersebut program dan kegiatan yang disusun adalah untuk mendukung komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintah daerah selama lima tahun. Kemudian sesuai regulasi

tersebut pada program dan kegiatan juga diurai dalam program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD sefta program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan memperhatikan aspirasi masyarakat

dengan

dan mempeftimbangkan kondisi serta

kemampuan daerah, termasuk kinerja pembangunan yang telah dicapai dalam lSma

tahun sebelumnya. Namun dikarenakan keterbatasan sumber daya yang

dimiliki, maka semua kebutuhan pembangunan tidak dapat dipenuhi.

Oleh

karena itu, diperlukan penentuan prioritas untuk mangatasi keterbatasan sumber

daya; baik dana, tenaga maupun waKu yang dimiliki. Sehingga berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan baik program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan, merupakan langkah pilihan indikatif yang telah disesuaikan dengan potensi daerah dan masalah yang dihadapi.

Pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 20A7-20L2, program dan kegiatan

dikelompokan untuk mendukung misi, dan pada setiap misi diurai dalam

kelompok fungsi besefta urusan yang menjadi kewenangan daerah yang menyertainya. Pada

tiap urusan tersebut akan disampaikan

permasalahan,

80

sasaran dan kebijakan masing-masing urusan, besefta matrik program dan kegiatan selama tahun 2007-20t2.

7.L MISI

PERTAMAT Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, bermoral, beretika, berbudaya sefta mempunyai

rasa

toleransi antar dan intern umat beragama. Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi pertama dilakukan melalui beberapa rumpun fungsi, yaitu: 1) Keteftiban dan Keamanan, ydng terdiri atas

sebuah urusan yaitu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 2)

Pariwisata

dan Budaya, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu

Kebudayaan;

3)

Pendidikan; dan

urusan

Pendidikan, ydng terdiri atas sebuah urusan yaitu urusan

4) Perlindungan Sosial, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu

urusan Sosial.

7.t.L

Fungsi Keteftiban dan Keamanan

7.1.L.!

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terkait dengan aspek agama, moral, etika, dan budaya adalah:

1. 2.

Semakin merebaknya penyakit masyarakat. Besarnya tantangan terhadap peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

masyarakat, termasuk dalam toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

1,

Mencegah penggunaan

dan peredaran narkoba dan miras,

serta

tumbuhnya penyakit masyarakat.

2.

Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama. KebUakan. Kebijakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

diarahkan pada:

1. 2.

Mencegah berkembangnya penyakitmasyarakat. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agamis dalam kehidupan masyarakat.

81

Program. Program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. 2.

Program pengembangan wawasan kebangsaan. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

7,I.2

Fungsi Pariwisata dan Budaya

7.L.z.L Urusan Kebudayaan Masalah. Permasalahan pokok urusan kebudayaan yang terkait dengan misi

peftama adalah:

1. 2.

Banyaknya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh budaya dari luar.

Banyak kesenian dan budaya daerah yang belum dioptimalkan sebagai sarana memupuk nilai-nilai budaya bangsa. Sasaran. Beberapa sasaran dalam pembangunan kebudayaan antara lain:

1.

Meningkatnya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa (daerah).

2.

Terbinanya berbagai kelompok kesenian dan budaya lokal.

Keb'riakU. Kebijakan yang dirumuskan bagi pembangunan Kebudayaan antara lain:

1.

Peningkatan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa (daerah), termasuk pembinaan terhadap kelompok kesenian dan budaya. Program. Program pembangunan urusan Kebudayaan adalah:

1.

Program pengelolaan kekayaan budaya.

7.L.3 FungsiPendidikan 7.t.3.1

UrusanPendidikan

Masalah. Masalah urusan Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan misi

pertama, adalah:

1.

Masih terbatasnya pengembangan pendidikan keagamaan yang integratif antar instansi pemerintah di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Sasaran. Sasaran pembangunan pada urusan Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan misi pertama adalah:

1.

Meningkatnya pembinaan pendidikan dibidang keagamaan.

82

KebUakan: Kebijakan urusan Pendidikan diarahkan pada:

1.

Peningkatan pembinaan pendidikan dibidang keagamaan.

Program: Program yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan urusan Pendidikan adalah:

1.

Program pelayanan bantuan terhadap pendidikan keagamaan.

7.L.4 Fungsi Perlindungan 7.1.4.L

Sosial

Urusan Sosial

Masalah. Masalah dalam urusan sosial yang terkait dengan pelaksanaan misi pertama adalah:

1.

Masih banyaknya tempat atau rumah ibadah yang perlu mendapatkan perawatan.

2.

Masih terbatasnya jumlah kegiatan keagamaan.

Sasaran. Beberapa sasaran yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan misi peftama untuk urusan sosial adalah:

1. 2.

Terselenggaranya kegiatankeagamaan. Meningkatnya alokasi bantuan untuk perawatan tempat atau rumah ibadah.

Kebijakan. Kebijakan yang dicanangkan untuk pelaksanaan misi pertama

terkait dengan urusan sosial adalah:

1. 2.

Peningkatan kerukunan dalam pelaksanaan kehidupan beragama. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tempat atau rumah ibadah.

Program. Program yang ditetapkan untuk pelaksanaan misi pertama yang terkait dengan urusan sosial adalah:

1.

Program peningkatan kehidupan sosial keagamaan.

7.2 MISI

KEDUAT Mewujudkan masyarakat yang rukun dalam melaksanakan

hak dan kewajibannya dengan nyaman.

Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi kedua dilakukan melalui beberapa rumpun fungsi, yaitu: 1) Pelayanan umum, yang terdiri atas dua buah

urusan yaitu: a) urusan Pemerintahan Umum dan b) urusan Komunikasi dan Informasi; dan 2) Ketertiban dan Keamanan, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

83

7,2.1

Fungsi Pelayanan Umum

7.z.L.L Urusan Pemerintahan

Umum

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemerintahan Umum

terkait dengan pelaksanaan misi kedua adalah:

1.

Masih terjadinya ketimpangan dalam pemberian pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

2.

Masih terbatasnya pemahaman masyarakat atas produk-produk hukum daerah.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pemerintahan Umum adalah:

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terutama pada dimensi keadilan dan persamaan dalam pelayanan publik.

2,

Tersosilisasikannya berbagai produk hukum daerah.

KebUakan. Kebijakan urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada beberapa hal:

1.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

2.

Peningkatan pemahaman masyarakat atas produk hukum.

Program. Program urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. 2. 3.

Program peningkatan kualitas pelayanan publik. Program pelayanan mekanisme penanaman modal. Program penataan peraturan perundang-undangan.

7.2,L.2

Urusan Informasi dan Komunikasi

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informasi adalah:

1.

Masih terbatasnya akses informasi publik terhadap kegiatan dan kinerja pemerintahan daerah.

2,

Terbatasnya jaringan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah.

3.

Masih terbatasnya kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi.

84

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Komunikasi dan Informasi adalah:

1.

Tersedianya layanan informasi cepat

dan akurat berbasis jaringan

komputer, aplikasi dan internet di lingkungan pemerintah daerah.

2.

Meningkatnya arus komunikasi yang baik antara masyarakat yang membutukan informasi dan media yang memberitakan.

3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan daerah lewat media massa.

4.

Meningkatnya peran serta masyarakat didalam membangkitkan komunikasi sebagai wahana saling memberikan informasi bagi pemerintah daerah.

5. 6.

Meningkatnya akses informasiyang valid bagi masyarakat.

Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam membina lingkungan dengan peningkatan wawasan kebangsaan yang baik.

7.

Meningkatkan kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi. KebUakan. Keb'rjakan urusan Komunikasi dan Informasi diarahkan pada:

1. 2. 3.

Peningkatan sarana prasarana jaringan dan sumber informasi daerah. Penyediaan media untuk promosi dan komunikasi. Peningkatan penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan

jaringan.

4.

Peningkatan

sefta pemberdayaan yang membidangi komunikasi

dan

informasi.

Program. Program urusan Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. 2.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

7,2,2

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

7.2,2.t

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

1.

Semakin lunturnya rasa kesetiakawanan masyarakat dalam sendi-sendi kehidupan.

85

2.

Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.

3.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang bidang politik.

4.

Masih perlu ditingkatkannya kemampuan pencegahan dan penanganan bencana alam.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

1. 2. 3. 4.

Meningkatkan perlindungan dan keamanan lingkungan. Mencegah terjadinya konflik sosial baik horisontal maupun vertikal.

Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat.

Meningkatnya pemahaman tentang kehidupan berpolitik yang benar di lingkungan masyarakat.

5.

Terpantaunya dan teftanganinya korban bencana alam. Kebijakan. Kebijakan urusan Kesatuan Bangsa

diarahkan pada

1. 2. 3. 4.

dan

Politik Dalam Negeri

:

Meningkatkan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan. Penyebarluasanundang-undangbidangpolitik. Menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Meningkatkan kinerja penanganan bencana.

Program. Program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. 2. 3.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. Program peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

7.3 MISI KETIGA: Membangun

ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya.

Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi ketiga dilakukan melalui beberapa rumpun fungsi, yaitu: 1) Ekonomi, yang terdiri atas beberapa urusan

yaitu a) Perhubungan, b) Tenaga Kerja, c) Koperasi dan UKM, d) Penanaman Modal, e) Pemberdayaan Masyarakat Desa,

f) Pertanian, g) Kehutanan, h) Energi

dan Sumber Daya Mineral, i) Kelautan dan Perikanan,

j)

Perdagangan,

k) Perindustrian, l) Transmigrasi; 2) Lingkungan Hidup, yang terdiri atas sebuah

86

urusan yaitu: a) Lingkungan Hidup; 3) Pariwisata dan Budaya, yang terdiri atas beberapa urusan, yaitu: a) Pariwisata, b) Kebudayaan.

7,3.1

Fungsi Ekonomi

7.3.1.1

Urusan Perhubungan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan

1. 2. 3.

Masih kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan. Belum tersedianya peta jaringan transportasi dan tatanan transpoftasi lokal. Belum optimalnya pelayan terminal. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Perhubungan adalah

1. 2.

:

Terciptanya pelayanan angkutan yang tertib, aman dan lancar.

Tersedianya prasarana, fasilitas perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan.

3. 4.

Meningkatnya pembangunan dermaga dan fasilitasnya. Terlaksanya pembangunan unit uji kelayaikan kendaraan bermotor. Kebijakan. Kebijakan urusan Perhubungan diarahkan pada:

1.

Peningkatan peran transportasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.

2.

Peningkatan kualitas

dan kuantitas sarana, prasarana serta

fasilitas

perhubungan yang berbasis pada pelayanan masyarakat.

Program. Program urusan Perhubungan yang dilaksanakan

guna

pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. 2. 3. 4.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor. Program peningkatan pelayanan angkutan.

7,3.L.2

Urusan Tenaga Kerja

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Tenaga Ke[a adalah:

1. 2.

Terbatasnya kualitas SDM pencari kerja dan tenaga kerja.

Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.

3.

Masih banyaknya pencari kerja yang belum tertampung dibeberapa lapangan usaha.

87

4.

Masih kurangnya pemahaman pengusaha dan tenaga kerja terhadap peraturan perundangan-undangan dibidang ketenagakerjaan. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Tenaga Kerja adalah:

1. 2. 3.

Pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, Peningkatan ketrampilan sumber daya manusia tenaga kerja.

Mengurangi angka pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan. KebUakan. Kebijakan urusan Tenaga Kerja diarahkan pada:

1.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pencari kerja dan tenaga kerja serta peningkatan penghasilan tenaga kerja.

2.

Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Program. Program urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan

guna

pencapaian sasaran tersebut adalah:

t. 2. 3.

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Program peningkatan kesempatan kerja. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

7.3.1.3

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

1. 2. 3.

Masih lemahnya manajemen koperasi dan UMKM. Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.

Terbatasnya akses teknologi dan pemasaran bagi IKM. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah adalah:

1. 2. 3.

Meningkatnya kemampuan manajerial UMKM. Meningkatnya akses modal koperasi dan UMKM. Meningkatnya volume usaha koperasi dan UMKM.

Kebijakan. Kebijakan urusan Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah

diarahkan:

1.

Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan UMKM.

2.

Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal.

Program. Program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah:

1.

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. 88

2. 3.

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

7.3.L.4

Urusan Penanaman Modal

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal adalah:

1.

Kurangnya optimalnya promosi potensi investasi daerah dan pengelolaan asset daerah.

2. 3.

Proses optimalnya pelayanan per'rjinan yang mendukung investasi.

Belum kondusifnya iklim investasi daerah.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Penanaman Modal adalah:

1. 2. 3.

Meningkatnya penanaman modal di daerah. Meningkatnya pengelolaan investasi dan aset daerah. Berkurangnya faktor-faktor penghambat perkembangan/realisasi investasi. KebUakan. Kebijakan urusan Penanaman Modal diarahkan pada:

1. 2. 3.

Meningkatkanpelayanan perijinan investasi. Optimalisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang investasi. Mempromosikan potensi sumberdaya daerah.

Program. Program urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. 2. 3.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

7.3.1.5

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa adalah:

t. 2. 3. 4.

Belum optimalnya pemberdayaan potensi lokal. Belum terbatasnya tingkat kemampuan dan partisipasi masyarakat. Masih tingginya angka kemiskinan.

Belum optimalnya keterlibatan lembaga sosial masyarakat

dalam

pembangunan.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa adalah:

89

1. 2. 3.

Peningkatan paftisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berkurangnya jumlah warga miskin. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kebijakan, Kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan pada:

1.

Meningkatkan partisipasi masyarakat

dan lembaga sosial dalam

pembangunan.

2. 3.

Menstimulasi swadaya masyarakat khususnya masyarakat desa.

Meningkatkan program pengentasan kemiskinan.

Program. Program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah:

1.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

7.3,1.5

Urusan Pertanian

7.3.L.6.L

Pertaniandan Perkebunan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian adalah:

1. 2. 3.

Terbatasnya luas lahan pertanian dan perkebunan. Tingkat produktivitas pertanian dan perkebunan yang relatif masih terbatas.

Intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan belum sepenuhnya dilaksanakan.

4. 5. 6. 7.

Kondisi prasarana dan sarana pengairan yang masih terbatas.

Terbatasnya dukungan teknologi pertanian. Belum optimalnya perlindungan tanaman pangan dan hasil perkebunan. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia petani. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pertanian adalah:

1. 2.

Peningkatan produksi dan produKivitas pertanian dan perkebunan.

Peningkatan kualitas

dan kuantitas produksi untuk

memantapkan

ketahanan pangan.

3.

Peningkatan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan.

4. 5.

Meningkatnya penanganan pasca panen.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengairan yang masih terbatas.

6. 7.

Meningkatnyadukunganteknologi. Meningkatnya perlindungantanaman.

8.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani. KebUakan. Kebijakan urusan Pertanian diarahkan pada:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembangunan dan pemulihan prasarana dan sarana. Pemanfaatan dan perluasan usaha. Pengembangan kualitas sumber daya manusia. Mengembangkan sentra produksi unggulan daerah. Pengembangan agribisnis di daerah. Peningkatan pemasaran hasil.

Program. Program Pertanian dan Perkebunan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program peningkatan kesejahteraan petani. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. Program peningkatan penerapanteknologipeftanian/perkebunan. Program peningkatan produksi peftanain/perkebunan. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan. Program pengembangan agribisnisperkebunan. Program peningkatan sarana prasarana pertanian.

Program peningkatan penerapan teknologi produksi, pengolahan produksi dan pasca panen.

7.3,L.6.2

Peternakan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Peternakan adalah:

1. 2.

Masih terbatasnya jumlah populasi ternak.

Terbatasnya ketersediaan teknologi peternakan, misalnya dalam h'tjauan pakan ternak.

3. 4, 5.

Belum optimalnya pengelolaan kesehatan hewan. Belum optimalnya pembudidayaan ternak jenis unggul. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia peternak. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Peternakan adalah:

1. 2.

Peningkatan produksipeternakan.

Peningkatan kualitas

dan kuantitas produksi untuk

memantapkan

ketahanan pangan hewani.

3, 4.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan

sarana

peternakan

yang masih terbatas. 91

5. 6.

Meningkatnya dukungan teknologi hasil ternak. Meningkatnya pengelolaan kesehatan hewan. KebUakan. Kebijakan urusan Peternakan diarahkan pada:

1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan dan pemulihan prasarana dan sarana peternakan. Pemanfaatan dan perluasan usaha peternakan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia peternak. Mengembangkan sentra produksi peternakan unggulan daerah, Peningkatan pemasaran hasil peternakan.

Program. Program urusan Peternakan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. 2. 3. 4.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

Programpengembanganagribisnispeternakan.

7.3.L.7

UrusanKehutanan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kehutanan adalah:

1. 2. 3.

Masih adanya lahan kritis dan penanganannya masih belum optimal. Masih lemahnya pengelolaan kehutanan secara tertib dan berkelanjutan.

Masih kurangnya paftisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan sumberdaya alam dan hutan. Sasaran. Sasaran yang Ingin dicapai pada urusan Kehutanan adalah:

1. 2.

Meningkatnya penanganan lahan kritis.

Terpenuhi/tersedianya sarana

dan prasarana penunjang pelaksanaan

pengembangan kehutanan.

3.

Berkembang/meningkatnya kesadaran dan parsipasi masyarakat terhadap

dukungan pengelolaan nilai-nilai potensi sumber daya alam dan hutan (sDA/SDH). KebUakan. Kebijakan urusan Kehutanan diarahkan pada:

1. 2.

Peningkatan penanganan lahan kritis (pelestarian sumber daya hutan).

Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan hutan (SDA/SDH) secara tertata yang saling sinergi antara sektor/sub sektor yang ada.

3.

Meningkatkan prasarana

dan sarana

kehutanan dalam rangka

pengembangan kawasan/wilayah hutan.

92

Program. Program urusan Kehutanan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

:

Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. Program rehabilitasi hutan dan lahan. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. Program perencanaan dan pengembangan hutan, Program pengembangan fungsi hidrologis. Program peningkatan produksi kehutanan. Program peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan.

7.3.1.8

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:

1.

Banyaknya pertambangan rakyat dengan motif ekonomi yang cenderung merusak lingkungan.

2. 3. 4. 5.

Masih adanya wilayah yang belum terjangkau listrik. Belum terkendalinya usaha pertambangan rakyat. Masih terbatasnya sumber-sumber energi alternatif. Belum tersedianya peta potensi pertambangan. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Energi dan Sumber Daya

Mineral adalah:

1. 2.

Terselenggaranya konseruasi sumber daya alam. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian aKivitas pertambangan agar ramah lingkungan.

3. 4.

Meningkatnya penyediaan energi listrik non PLN (sumber energi alternatif). Tersedianya peta potensi pertambangan. KebUakan. Keb'rjakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan

pada:

1. 2. 3.

Monitoring kegiatan penambangan (penegakan hukum). Pemerataan energi listrik bagi seluruh rakyat. Peningkatan pengembangan sumber-sumberenergi alternatif.

Program. Program urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. 2.

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

93