Judul Nama Nim
: Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Budgetary Slack dengan Komitmen Organisasi dan Etika sebagai Variabel Moderasi. : Kadek Wisnu Perdana : 1306305217 Abstrak
Anggaran sektor publik merupakan suatu instrumen perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik yang disusun untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah telah menyebabkan perubahan manajemen keuangan daerah menjadi model anggaran berbasis kinerja melalui partisipasi dalam penyusunan anggaran. Namun, penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong agen untuk melakukan budgetary slack. Hal ini dapat berdampak buruk pada organisasi sektor publik karena alokasi sumber daya dan kinerja pemerintah menjadi kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris variabel yang mampu memperlemah pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran pada budgetary slack, dengan menambahkan komitmen organisasi dan etika sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 172 orang dengan menggunakan teknik non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang mengandung interaksi atau uji Moderating Regression Analysis (MRA) Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack. Variabel komitmen organisasi dan etika mampu memperlemah pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran pada budgetary slack. Kata Kunci :partisipasi penyusunan anggaran, budgetary slack, komitmen organisasi, etika
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .............................................................................. HALAMAN PENGESAHAN ................................................................ PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................................ KATA PENGANTAR ............................................................................ ABSTRAK .............................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................... DAFTAR TABEL ................................................................................... DAFTAR GAMBAR .............................................................................. DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................ 1.2 Rumusan Masalah Penelitian ................................................. 1.3 Tujuan Penelitian .................................................................... 1.4 Kegunaan Penelitian ............................................................... 1.5 Sistematika Penulisan ............................................................. BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Landasan Teori dan Konsep .................................................... 2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)………................... 2.1.2 Anggaran Sektor Publik ……………….................... 2.1.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik ......................... 2.1.4 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik.............. 2.1.5 Partisipasi Penyusunan Anggaran ............................. 2.1.6 Bugdetary Slack ………............................................ 2.1.7 Komitmen Organisasi ............................................... 2.1.8 Etika ………….......................................................... 2.2 Hipotesis Penelitian 2.2.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunana Anggaran pada Budgetary Slack ......................................................... 2.2.2 Pengaruh Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Budgetary Slack ………………............................... 2.2.3 Pengaruh Etika dalam Memoderasi Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Budgetary Slack ………………………………..…………….. BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Desain Penelitian ..................................................................... 3.2 Lokasi Penelitian …………………………………………..... 3.3 Obyek Penelitian ...................................................................... 3.4 Identifikasi Variabel .................................................................
i ii iii iv vi vii ix x xi 1 6 7 7 8 10 10 14 15 16 20 21 23 24
25
26
27 29 30 30 30
3.5 Definisi Operasional Variabel .................................................. 3.6 Jenis dan Sumber Data ............................................................. 3.6.1 Jenis Data ................................................................. 3.6.2 Sumber Data ............................................................ 3.7 Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel .................. 3.8 Metode Pengumpulan Data ..................................................... 3.9 Instrumen Penelitian ............................................................... 3.9.1 Uji Validitas………………… …………………….. 3.9.2 Uji Reliabilitas….. ………………………………… 3.10 Teknik Analisis Data …………………………………….… 3.10.1 Intervalisasi Data ………………………………… 3.10.2 Uji Asumsi Klasik …….. ……………………….. 3.10.3 Uji Kelayakan Model (Uji F) ……………….…… 3.10.4 Koefisien Determinasi ..………………………….. 3.10.5 Uji Hipotesis (Uji t) ……………………………….
31 34 34 35 35 36 36 36 37 38 38 38 39 40 40
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Anggaran sektor publik merupakan suatu instrumen perencanaan, pengendalian
dan akuntabilitas publik yang ditandai adanya penentuan visi misi, tujuan, sasaran, dan target organisasi publik serta adanya penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu
tujuan yang telah
ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat perencanaan sekaligus sebagai alat pengendalian pemerintah daerah (Triadi, 2014). Anggaran juga berfungsi sebagai alat kontrol karena dapat dipakai sebagai tolak ukur kinerja pada masing-masing pusat pertanggungjawaban di pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Penyusunan anggaran dalam pemerintah daerah harus memfokuskan tujuannya untuk
kesejahteraan
masyarakat,
bukan
untuk
mewujudkan
kepentingan
pribadi/golongan. Terdapat dua macam metode partisipasi dalam penyusunan anggaran, yaitu metode top-down dan bottom-up (Mahadewi, 2014). Metode top- down merupakan metode penyusunan anggaran yang hampir seluruhnya dilakukan oleh manajemen level atas, sedangkan manajemen level menengah dan level bawah hanya melaksanakan anggarannya saja. Sebaliknya, metode bottom-up merupakan metode penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajemen level bawah kemudian dilanjutkan oleh manajemen level menengah dan disahkan oleh manajemen level atas. Sistem penganggaran pada metode bottom-up dapat meningkatkan kinerja manajer atau
bawahan melalui partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran (participative budgeting) adalah proses yang menggambarkan individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap anggaran tersebut (Falikhatun, 2008). Partisipasi penganggaran melibatkan semua tingkatan manajemen untuk mengembangkan rencana anggaran. Partisipasi penganggaran ini diperlukan karena bawahan yang lebih mengetahui kondisi langsung bagiannya (Wijayanthi, 2016). Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, telah menyebabkan manajemen keuangan daerah tanpa terkecuali pemerintah Provinsi Bali mengalami perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional (traditional budget system) menjadi model anggaran berbasis kinerja (performance budget system) (Sandrya, 2013). Sistem anggaran tradisional bersifat tersentralisasi yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan secara terpusat, tidak adanya tolak ukur penilaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sedangkan, penerapan sistem anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat meminimalisir kelemahan dari sistem anggaran tradisional dan menggunakan kinerja sebagai tolak ukur. Namun, penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong agen untuk melakukan budgetary slack. Menurut Raghunandan et al. (2012), kecenderungan manajer untuk menciptakan slack dalam anggaran adalah salah satu hal yang ditimbulkan dari adanya perilaku negatif.
Budgetary slack adalah perbedaan antara jumlah anggaran yang dilaporkan oleh agen dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony dan Govindaradjan, 2007). Selain itu, Young (1985) juga berpendapat bahwa budgetary slack sebagai suatu tindakan dimana agen melebihkan kemampuan produktif dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi ketika diberi kesempatan untuk memilih standar kerja sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Menurut Tagwireyi (2012), para manajer cenderung akan menganggarkan pendapatan yang lebih rendah (understated) dan menganggarkan biaya yang lebih tinggi (overstated). Budgetary slack mulai dilihat sebagai masalah penting karena semakin tinggi budgetary slack yang terjadi pada suatu organisasi, maka hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya kinerja manajemen organisasi tersebut (Yilmaz and Ozer, 2011). Tabel 1.1 Anggaran Dan Realiasasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran (2011-2014) (dalam Juta Rupiah) Tahun
Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)
Anggaran Belanja Daerah (Rp)
Realiasasi Belanja Daerah (Rp)
2011
2.395.242,1
2.662.219,5
2.973.589,1
2.573.727,6
2012
3.389.346,6
3.633.133,5
4.102.658,2
3.562732,9
2013
3.763.503,6
4.109.377,8
4.562.576,1
3.868.740,4
2014
4.231.297,02
4.577.678,3
5.051.006,9
4.491.645,5
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali
Berdasarkan tabel 1.1 diatas APBD Provinsi Bali mencerminkan adanya budgetary slack, karena dari data 4 (empat) tahun yang diambil realiasisi anggaran pendapatan daerah selalu lebih tinggi daripada anggaran pendapatan yang ditetapkan. Sedangkan, realisasi anggaran belanja daerah selalu lebih rendah daripada anggaran belanja daerah yang ditetapkan. Hal ini dapat berdampak buruk pada organisasi sektor publik karena alokasi sumber daya dan kinerja pemerintah menjadi kurang optimal. Manajer cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik dari yang diajukan, sehingga target akan lebih mudah tercapai. Chin-Chun et al. (2013), menyatakan ketika manajer ikut serta dalam penyusunan anggaran, maka kecenderungan untuk melakukan budgetary slack akan meningkat. Budgetary slack digunakan sebagai alat untuk memanipulasi anggaran agar target anggaran lebih mudah untuk dicapai (Raudhiah et al. 2014). Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack menyatakan hasil yang tidak konsisten, antara lain Falikhatun (2008), Aprila dan Hidayani (2012), Mahadewi (2014), Lestari (2015), dan Erina (2016) menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya budgetary slack. Berbeda dengan temuan penelitian Karsam (2013), Pamungkas dkk., (2014) dan Sujana (2010) menyatakan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi dapat menurunkan terjadinya budgetary slack. Menyikapi tentang fenomena budgetary slack, tidak hanya dari pespektif ekonomi saja yang perlu
diperhatikan dan dievaluasi tetapi juga dilihat dari perspektif sosial, prilaku, maupun manajerial dalam konteks organisasi secara keseluruhan (Ajibolade, 2013). Proses penganggaran melibatkan banyak karakteristik individu yang berbedabeda, perbedaan karakteristik ini menimbulkan suatu komitmen organisasi yang berbeda pula terhadap setiap individu (Wardani, 2016). Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan mempergunakan anggaran untuk mengejar tujuan organisasi sedangkan karyawan dengan komitmen yang rendah akan menggunakan anggaran untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri. Wardani (2016) menyatakan semakin besar komitmen organisasi yang dimiliki, biasanya akan meminimalisir terjadinya budgetary slack. Apabila individu memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka peluang untuk terjadinya budgetary slack sangat besar. Kecendurungan perilaku untuk melakukan budgetary slack juga dapat dikaitkan dengan etika yang dimiliki oleh manajer dalam menyusun anggaran. Latar belakang dipilihnya variabel etika sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini dikarenakan tidak hanya partisipasi penganggaran yang dapat memengaruhi budgetary slack, tetapi lebih kepada faktor personal dari pembuat anggaran (Pello, 2014). Hasil penelitian Stevens (2002) memberikan bukti empiris bahwa etika berhubungan secara negatif terhadap budgetary slack. Biantara (2014), dan Triadi (2014) menyatakan etika berpengaruh negatif pada budgetary slack, dimana budgetary slack yang diciptakan oleh bawahan yang mempunyai etika tinggi cenderung lebih rendah daripada budgetary slack yang diciptakan oleh bawahan yang mempunyai etika rendah. Dalam setiap penyusunan anggaran pemerintah daerah memerlukan suatu pertimbangan etika agar dapat
menghasilkan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maupun pilar karakter nilai etika. Apabila setiap aparat penyusun anggaran daerah memiliki karakter etika yang baik maka dapat mencegah terjadinya budgetary slack. Tujuan utama anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipertaruhkan oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang dibuat, jika anggaran yang di buat terdapat budgetary slack yang tinggi maka akan membuat program yang dibuat untuk masyarakat menjadi tidak maksimal. Maka sangat penting agar budgetary slack yang terjadi dalam anggaran sektor publik tidak dibuat untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas yang didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu serta data Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2011-2014, maka mendorong peneliti untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada budgetary slack dengan komitmen organisasi dan etika sebagai variabel moderasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bali. 1.2.1
Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh pada budgetary slack ?
2) Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada budgetary slack ? 3) Apakah etika memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada budgetary slack ? 1.2.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada budgetary slack. 2) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada budgetary slack. 3) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah etika memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada budgetary slack. 1.2.3
Kegunaan Penelitian Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis
sebagai berikut : 1) Kegunaan Teoritis a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap referensi mengenai
pengaruh partisipasi
anggaran terhadap
budgetary
slack
berdasarkan teori keagenan, dengan memperhatikan faktor individu yaitu komitmen terhadap organisasi dan etika pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran.
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penganggaran dan budgetary slack terutama pada lingkungan Pemerintah Daerah.
2) Kegunaan Praktis a) Bagi Peneliti Sebagai wahana untuk latihan dan studi banding antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya diterapkan pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat dijadikan bekal untuk memasuki dunia kerja. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti terutama mengenai Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Budgetary Slack dengan Komitmen Organisasi dan Etika sebagai Variabel Moderasi. b) Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran agar lebih mengerti dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dan memperlemah terjadinya budgetary slack sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1.5
Sistematika Penulisan Pembahasan skripsi ini secara garis besar disusun berdasarkan urutan bab yang
sistematis sebagai berikut:
Bab I
Pendahuluan Bab ini menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis Bab ini menjabarkan teori-teori penunjang terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini, konsep-konsep, antara lain uraian mengenai teori keagenan, anggaran sektor publik, proses penyusunan anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, budgetary slack, komitmen organisasi, etika dan rumusan hipotesis.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menjabarkan desain penelitian, lokasi penelitian atau ruang lingkup wilayah penelitian, subjek dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, pengujian instrumen penelitian serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menjabarkan gambaran umum Satuan Kerja Perangkat daerah Provinsi Bali, karakteristik responden, hasil penelitian serta menguraikan
pembahasan yang berkaitan dengan pengujian yang digunakan dalam penelitian ini. BAB V
Simpulan dan Saran Bab ini menguraikan tentang simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam bab pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan simpulan yang diperoleh dari penelitian.
