PENGETAHUAN, SIKAP DAN KOMITMEN ANGGOTA DPR RI PERIODE 2009-2014 TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI, GENDER DAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 Julie Rostina1, Raihana Alkaff2, Sarah Handayani1, Erni Agustini, ElsiDwiHapsari3, EvindiyahPritaDewi1 (1 Pusat Kajian Kesehatan FIKES UHAMKA, 2 FKK UIN, 3 UGM)
ABSTRAK Kualitas sumber daya manusia Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah bagian dari pemerintahan, dimana memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan. Fungsistrategis yang dimiliki anggota dewan, harus didukung oleh pengetahuan yang memadai, sikap positif dan komitmen yang kuat terkait dengan masing-masing komisi yang dipegangnya. Penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan komitmen Anggota DPR RIKomisi VIII, IX, X dan Badan Anggaran Periode 2009-2014terhadap Kesehatan Reproduksi, Gender dan Kependudukan Tahun 2011. Anggota dewan yang memilikikapasitas dan komitmen yang baik terhadap kependudukan, kesehatan reproduksi dan gender akan mampu mendorong suksesnya program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan 39,6% responden masih tidak mengetahui cara penularan HIV/AIDS, 37,5% resonden tidak mampu membedakan antara jenis kelamin dan gender, dan hanya 23% responden yang mengetahui angka kematian ibu. Sikap responden terkait isu kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan: 6-15% responden tidak mendukung kebijakan terkait kesehatan reproduksi dan tembakau, namun seluruh responden mendukung kebijakan terkait HIV/AIDS dan peningkatan alokasi biaya untuk kesehatan menjadi 5-10% dari APBN. Komitmen responden terhadap kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan: 16,6% responden tidak mendukung Undang-undang Pengendalian Dampak Tembakau pada Kesehatan, namun hampir semua responden berkomitmen dalam kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan. Kata Kunci: Komitmen, Kesehatan Reproduksi, Gender Dan Kependudukan
PENDAHULUAN Diperkirakan pada tahun 2011, terdapat 7 milyar penduduk di dunia. Sebagian besar pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di negara berkembang (Syarif, 2011). Menurut Sensus Penduduk tahun 2010 tercatat 236 juta penduduk di Indonesia. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara denganpopulasi penduduk keempat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat (Syarif, 2011).
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
88
Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia menunjukkan Indonesia berada pada urutan 108 (UNDP, 2011). Sementara itu, Gender Development Index (GDI) di tahun 2007, Indonesia masih berada di urutan 80 dari 156 negara dan pada tahun 2009, turun keurutan 90 (UNDP, 2010). Salah satu aspek kesehatan perempuan yang krusial yakni kematian ibu. Meski angka kematian ibu (AKI) di Indonesia menunjukkan penurunan, sekitar 390 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 1994) untuk periode rujukan 1989-1994 dan menurut SDKI 2002-2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Namun perlu dicatat, angka terakhir tidak mengikut sertakan empat provinsi yakni Aceh, Maluku, Maluku Utara dan Papua.Sementara, keempat provinsi tersebut justru berkontribusi besar pada tingginya AKI (Djajadilaga, 2007). Data SDKI 1994 dan 1997 serta SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa dari 10 kelahiran pada perempuan berstatus kawin hanya 8 kelahiran yang direncanakan(BPS, BKKBN, Depkes RI & Macro Int., 2003). Menurut Utomo, dkk (2000) diperkirakan bahwa setiap tahunnya terjadi 2 juta aborsi di Indonesia. Sedangkan hasil studi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di 9 kota tahun 2000-2003 terdata 23 persen remaja usia kurang 25 tahun pernah meminta pelayanan aborsi (PKBI, 2004). Saat ini, Indonesia telah meratifikasi tiga kesepakatan internasional yaitu CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 1979, ICPD (International Conference on Population and Development) 1994 dan MDGs (Millennium Development Goals) 2000. Kesepakatan tersebut telah berhasil membuahkan beberapa UU yang mengacu kepada kesepakatan di atas. Beberapa UU yang telah dihasilkan: UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Rumah Tangga, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Namun
demikian,
UU
tentang
Perkembangan Kependudukan dan Kesehatan memerlukan waktu 6 – 7 tahun untuk disahkan. Pada periode parlemen ini sedang di proses mengenai RUU Fakir Miskin, dan sedang digagas oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia untuk menyusun RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Dihasilkannya berbagai UU terkait dengan kesepakatan internasional tersebut, menandakan adanya komitmen politik yang semakin membaik dari para wakil rakyat terhadap isu kependudukan, kesehatan Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
89
reproduksi dan gender. Selama lebih dari dari dua dekade, pemerintah Indonesia dinilai telah berhasil meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Walaupun demikian keberhasilan yang dicapai belum secara maksimal mencapai target delapan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs (Depkes, 2008). Target MDGs diantaranya adalah menurunkan angka gizi buruk sampai setengahnya, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar tiga perempatnya, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) sebesar duapertiganya pada tahun 2015. Target ICPD
dan MDGs
harus dicapai pada tahun 2014 dan 2015. Untuk
pencapaian target tersebut diperlukan anggaran kesehatan yang cukup khususnya anggaran kependudukan, kesehatan reproduksi dan gender. Anggaran kesehatan Indonesia secara umum masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara Association of South East Asian Nations (ASEAN) lainnya. Pada tahun 2000, anggaran bidang kesehatan hanya sebesar 2,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dianggap tidak memenuhi kebutuhan kesehatan yang seharusnya sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) yakni sebesar 15% (WHO, 2002). Sementara itu, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, alokasi anggaran kesehatan seharusnya dinaikkan menjadi 5 persen. Salah satu faktor penting dalam peningkatan anggaran suatu negara adalah adanya komitmen yang kuat terhadap isu terkait pada anggota parlemen. Indikasi komitmen yang baik pada anggota parlemen adalah pengetahuan yang baik dan sikap yang positif terhadap isu kependudukan (Keluarga Berencana), kesehatan reproduksi (HIV/AIDS dan kesehatan ibu) dan gender (keadilan dan kesetaraan gender). Sampai saat ini isu tersebut masih dianggap isu sensitif dan asing, tidak hanya di kalangan masyarakat umum namun juga di kalangan anggota parlemen. Hasil studi IFPPD (2004) menunjukkan 36% anggota parlemen tidak tahu atau mendengar isu tentang kesehatan reproduksi. Sedangkan pada tahun 2006, anggota parlemen mendengar isu kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja (KRR) (94,9%), dan 95,4% mendengar perilaku seksual di kalangan remaja (IFPPD, 2006). Namun hanya 11,94% saja yang mengetahui secara benar bahwa program KRR bertujuan untuk menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi dan mencegah akibat negatif seks pranikah (IFPPD, 2004). Sementara itu, sebagian besar mereka mendukung program kependudukan dan Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
90
keluarga berencana (KB); 84% keterlibatan laki-laki dalam KB dan 93% mendukung anggota parlemen terhadap masalah kependudukan. Dukungan tersebut ternyata tidak diiringi dengan komitmen mereka untuk membuat undang-undang, hanya 19 % yang mendukung pembuatan Undang-Undang (UU) tentang pentingnya keterlibatan laki-laki dalam KB (IFPPD, 2006). Permasalahan di atas perlu mendapat perhatian dari semua pihak khususnya anggota parlemen. Dengan 3 (tiga) fungsi yang dimilikinya yakni; legislasi, penganggaran dan pengawasan, anggota dewan memiliki posisi strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Fungsi dan peran strategis yang dimiliki anggota dewan, harus didukung dengan
pengetahuan yang memadai, sikap positif dan
komitmen yang kuat pula. Dengan demikian, anggota dewan yang berkapasitas dan peduli terhadap kependudukan, kesehatan reproduksi dan gender akan mampu mendorong suksesnya program pembangunan. Oleh karena itu Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan bekerja sama dengan Pusat Kajian Kesehatan FIKes UHAMKA bermaksud untuk mengadakan survei singkat mengenai pengetahuan, sikap dan komitmensekitar 48 anggota DPR RI dari Komisi VIII, IX, X dan Badan Anggaran periode 2009-2014terhadap kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan.Dari hasil survei ini diharapkan mendapat gambaran pengetahuan, sikap dan komitmen anggota parlemen terhadap isu Kependudukan, Kesehatan Reproduksi dan Gender yang akan menjadi dasar langkah advokasi kebijakan yang akan datang terkait kesepakatan internasional CEDAW, ICPD dan MDGs.
METODE Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan komitmen terhadap kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan anggota DPR RI dari Komisi VIII, IX, X dan Badan Anggaran periode 2009-2014.Tempat penelitian adalah Gedung DPR RI di Jakarta. Pengambilan data diambil pada bulan Juli 2011. Populasi dari penelitian adalah semua anggota DPR RI periode 2009-2014 yang berada di Komisi VIII, IX, X dan anggota dewan yang menjadi panitia anggaran di DPR RI. Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus estimasi satu proporsi yang Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
91
mana Proporsinya 0.5, presisinya (d) 0.5 dengan derajat kepercayaan 95 %. Dari hasil perhitungan maka didapatkan besar sampel sebanyak 48 anggota dewan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling dari data jumlah anggota dewan Komisi VIII, IX, X dan Badan Anggaran periode 2009-2014. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner yang dibuat secara khusus dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur serta dibeberapa pertanyaan dilakukan wawancara yang bertujuan menggali lebih dalam mengenai komitmen dari responden. Variabel yang dikumpulkan meliputi karakteristik, kemudahan mendapatkan informasi isu terkait, pengetahuan, sikap dan komitmen serta prioritas kerja. Data dianalisis secara univariat untuk mendapatkan gambaran angka atau frekuensi dan proporsi dari berbagai variabel yang dikumpulkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Latar-belakang Responden Tabel 1.KarakteristikDemografiAnggota DPR RI Periode 2009-2014 Tahun 2011 Karakteristik
n=48
%
JenisKelamin Lelaki
37
77.1
Perempuan
11
22.9
Tamat SMA
1
2.1
Tamat S1
15
31.2
Tamat S2
27
56.2
Tamat S3
5
10.4
Islam
42
87.5
Katolik
1
2.1
Protestan
4
8.3
Pendidikan
Agama
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
92
Hindu
1
2.1
PPP
5
10.4
Golkar
5
10.4
Demokrat
11
22.9
PDIP
11
22.9
PKS
8
16.7
PAN
4
8.3
Gerindra
2
4.2
Hanura
1
2.1
PKB
1
2.1
Partai
Berdasarkan jenis kelamin responden, yang terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki (77,1%). Proporsi responden perempuan yang kecil memang sesuai dengan keterwakilan perempuan dalam DPR yang tidak sampai 15%. Sebagian besar responden berpendidikan tinggi, hanya 1 responden yang berpendidikan SMA (2,1%). Namun jika dilihat dari latar belakang pendidikan, hampir sebagian besar tidak sesuai dengan komisi yang didudukinya. Hal ini akan mempengaruhi Asal partai dari responden adalah Demokrat dan PDIP masing-masing 22,9%, PPP dan Golkar masing-masing 10,4%, dansisanyapartai lain. (LihatTabel 1) Hampir 80% responden menyatakan bahwa aksesibilitas terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan mudah, sedangkan sekitar 20% responden masih menyatakan kesulitan. Adapun aksesibilitas terhadap pengembangan kapasitas dalam bidang kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan yang disediakan oleh partai responden, sebesar 21% responden menyebutkan sulit, 65% menjawab mudah dan sisanya berkeberatan untuk menjawab. Hanya sekitar 20% responden menjawab pernah mengikuti pelatihan dan pengembangan tentang kesehatan reproduksi, kependudukan (KB), dan gender.
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
93
Tabel2.Jenis Media Sumber informasi Kesehatan Reproduksi, Gender dan Kependudukan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Tahun 2011
Jenis Media
n=48
%
Audio
19
39.6
Visual
34
70.8
Audiovisual
25
52.1
Berdasarkan pada kemampuan responden menjawab pertanyaan tentang pengetahuan kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan maka tingkat pengetahuan responden yang sedang adalah terbanyak, yaitu 24 responden (50,0%),
tinggi 14 responden
(29,2%) dan sisanya rendah 10 responden (20,8%). Rincian dari hasil jawaban responden adalah sebagai berikut:
No
Pertanyaan
Benar
Salah
TT/TJ*
95.8
4.2
0
77.1
12.5
10.4
75.0
6.2
18.8
64.6
4.2
31.2
10.4
70.8
18.8
100.0
0.0
0.0
39.6
39.6
20.8
Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat 1.
sejahtera baik secara fisik dan mental yang berkaitan dengan organ, fungsi dan sistem reproduksi
2.
Perempuan lebih mudah terserang Infeksi Menular Seksual (IMS) daripada laki-laki Dalam 10 tahun terakhir, Angka Kematian Ibu
3.
(AKI) mengalami penurunan namun tetap tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya
4.
5.
6. 7.
Penyebab utama tingginya AKI di Indonesia adalah pendarahan, eklamsi dan preeklamsi Anemia pada perempuan tidak berisiko terhadap kesehatan perempuan dan kesehatan bayinya Ketersediaan bidan desa berperan sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKI Alokasi budget APBN bagikesehatan 5% sudah
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
94
sesuai dengan alokasi budget yang direkomendasikan WHO 8.
Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia
31.2
58.3
10.4
18.8
77.1
4.2
85.4
10.4
4.2
77.1
12.5
10.4
41.7
54.2
4.2
27.1
60.4
12.5
91.7
6.2
2.1
89.6
8.3
2.1
85.4
12.5
2.1
43.8
29.2
27.1
35.4
54.2
10.4
22.9
62.5
14.6
Angka Kematian Bayi (AKB) sudah bukan menjadi 9.
masalah kesehatan di Indonesia karena sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan
10. 11.
Merokok adalah pintu gerbang pemakaian narkoba Merokok secara tidak langsung mempengaruhi AKB Gizi lebih atau obesitas bukan masalah kesehatan
12.
yang diprioritaskan bagi Negara berkembang seperti Indonesia Seseorang dapat tertular melalui gelas yang telah
13.
diminum oleh penderita HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Infection Deficiency Syndromes) Penyebab utama tingginya angka HIV di Indonesia
14.
dikarenakan penggunaan narkoba melalui jarum suntik secara bergantian Kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja
15.
disebabkan kurangnya pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas
16.
17.
18. 19.
Informasi tentang kontrasepsi penting diberikan kepada kelompok usia remaja Aborsi yang aman adalah pengeluaran janin sebelum usia kehamilan kurang dari 12 minggu Keputusan untuk melakukan aborsi adalah di tangan perempuan sendiri Pengertian seks sama dengan pengertian gender
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
95
Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah puskesmas siap 24 jam 20.
yang memberikan pelayanan terhadap ibu hamil,
62.5
12.5
25.0
bersalin dan nifas serta kegawat daruratan bayi baru lahir dengan komplikasi Keterangan: * = Tidak Tahu/Tidak Jawab
Tabel di bawah ini adalah gambaran lebih dalam mengenai pengetahuan, sikap dan komitmen responden tentang MDGs, UU dan kesepakatan internasional lainnya terkait dengan kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan: Pernyataan a
Pernah
Pengetahuan
Sikap
Berkomitmen
dengar
benar
positif
83.3
66.7
79.2
93.8
64.6
50.0
87.1
62.5
66.7
75.0
79.2
83.3
77.1
87.5
93.8
91.7
MDGs: Target . penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 110/100.000 Kelahiran Hidup
b
CEDAW: Berdasarkan . amanat CEDAW, Indonesia perlu mengubah usia perkawinan mempelaiperempuan menjadi 16 tahun menurut UU Perkawinan tahun 1974
c
ICPD: Paradigma . setelah ICPD 1994 dalam Pengendalian kependudukan dan pembangunan berfokus pada asasorientas Hak Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan danTanggung Jawab dalam keluarga berencana.
d
ECOSOC:
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
96
Kesehatan . adalah bagian dari hak sosial e
UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: . Aborsi diperbolehkan sebelum
54.2
45.8
72.9
83.3
79.2
83.3
89.6
83.3
60.4
70.8
72.9
77.1
usia kehamilan mencapai 6 minggu f
UU Penghapusan Kekerasan Dalam . Rumah Tangga No.23 tahun 2004: KDRT bukan masalah individu namun masalah masyarakat sehingga jika menyaksikan KDRT harus melaporkan ke pihak berwajib.
g
UU RI No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan . Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peningkatan partisipasi laki-laki dalam pemakaian kontrasepsi merupakan bagian dari isi yang disepakati dalam ICPD
Keterangan: * = Tidak Tahu/Tidak Jawab
Gambaran sikap
responden
tentang
kesehatan reproduksi,
gender
dan
kependudukan terangkum dalam tabel di bawah ini: Pernyataan a.
Remaja boleh diberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, seksualitas dan kontrasepsi
b.
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja harus terpisah dari pelayanan KIA dan umum
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
Positif
Negatif
95.8
4.2
87.5
12.5
97
c.
Alokasi budget bagi pemerataan bidan desa di Indonesia, satu desa satu bidan
d.
Merokok secara tidak langsung mempengaruhi tingginya AKI dan AKB
e.
Perlu pengawasan terhadap perkembangan narkoba suntik agar terjadi penurunan angka penularan HIV
f.
Undang-undang tentang rokok harus segera dikeluarkan
g.
85.4
14.6
93.8
6.2
100.0
0.0
87.5
12.5
100.0
0.0
97.9
2.1
97.9
2.1
100.0
0.0
100.0
0.0
Perlu ada rencana strategis negara yang jelas dalam menangani masalah meningkatnya jumlah anak dengan HIV di Indonesia
h.
Pengawasan terhadap UU PKDRT harus dioptimalkan karena kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah pribadi/internal
i.
Alokasi anggaran terhadap PONED/PONEK dengan menekankan mutu pelayanan
j.
Penerapan program jaminan persalinan perlu pengawasan yang ketat dari anggota DPR-MPR bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organasasi masyarakat independennya lainnya.
k.
Alokasi budget kesehatan harus ditingkatkan menjadi antara 5-10%
Gambaran komitmen responden tentang kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan adalah sebagai berikut: Pernyataan
a.
Undang-undang tentang rokok harus segera
Ya
Tidak TT/TJ *
83.3
6.2
10.4
dikeluarkan
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
98
b.
Perlu pengawasan terhadap perkembangan narkoba 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
91.7
6.2
2.1
93.8
2.1
4.2
97.9
2.1
0,0
97.9
2.1
0,0
suntik b agar terjadi penurunan angka penularan HIV Perlu ada rencana strategis negara yang jelas dalam 100.0
c.
menangani masalah meningkatnya jumlah anak HIV di Indonesia Pengawasan terhadap UU PKDRT harus
d.
dioptimalkan karena kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah pribadi/internal Alokasi anggaran terhadap PONED/PONEK
e.
dengan menekankan mutu pelayanan Penerapan program jaminan persalinan perlu
f.
pengawasan yang ketat dari anggota DPRMPR f bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
g.
Alokasi budget kesehatan harus ditingkatkan menjadi antara 5-10%
Keterangan: * = Tidak Tahu/Tidak Jawab
Gambaran komitmen responden yang ditunjukkan dengan membuat rancangan undang-undang dan mengesahkannya menjadi undang-undang terkait dengan kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan: Pernyataan
Prioritas
A
RUU KesetaraandanKeadilan Gender
83.3
B
RUU Jaminan Pelayanan Kesehatan
100.0
C
RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
100.0
D
RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga
91.7
E
RUU tentang Keperawatan
93.8
F
RUU tentang Pengendalian Dampak Tembakau
92.9
G
RUU tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
97.9
99
H
RUU tentang Pemberdayaan masyarakat
I
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
J
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
52.1 31.3
33.3
KESIMPULAN 1. Pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan: 39,6% responden masih tidak mengetahui cara penularan HIV/AIDS, 37,5% resonden tidak mampu membedakan antara jenis kelamin dan gender, dan hanya 23% responden yang mengetahui angka kematian ibu. 2. Sikap responden terkait isu kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan: 6-15% responden tidak mendukung kebijakan terkait kesehatan reproduksi dan tembakau, namun seluruh responden mendukung kebijakan terkait HIV/AIDS dan peningkatan alokasi biaya untuk kesehatan menjadi 5-10% dari APBN. 3. Komitmen responden terhadap kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan: 16,6% responden tidak mendukung Undang-undang Pengendalian Dampak Tembakau pada Kesehatan, namun hampir semua responden berkomitmen dalam kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan.
SARAN 1.
Untuk partai politik: - mengadvokasi ke partai politik agar dalam menempatkan anggotanya di suatu komisi sesuai dengan latar belakang pendidikannya, - menyediakan informasi yang lengkap dan terkini terkait dengan kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan.
2.
Untuk IFPPD: memfasilitasi anggota dewan dalam menyediakan informasi dan pelatihan yang terkait dengan kesehatan reproduksi, gender dan kependudukan.
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
100
DAFTAR PUSTAKA Bappenas. 2009. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia. Jakarta. BKKBN.
2011.
Serba-serbi
Kebijaksanaan
dan
Program
Pendidikan
dan
Kependudukan. Jakarta: Direktorat kerjasama Pendidikan dan Kependudukan. BPS, BKKBN, Depkes RI & Macro Int., 2004. Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002/2003. Calverton, Mary Land, USA: BPS-Statistic Indonesia and ORC Macro. Depkes. 2008. DTPS-KIBBLA Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan: Perencanaan Kesehatan Ibu, Bayi Lahir dan Anak dengan Pemecahan Masalah Melalui Pendekatan Tim Kabupaten/Kota. Jakarta: Departemen Kesehatan. Djajadilaga, dkk. 2007.
Langkah-langkah Praktis Paket Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Esensial. Edisi revisi, Jakarta: Pusat Kesehatan Reproduksi FKUI dan Ford Foundation. Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. 2009. Angka Kematian
Ibu
di
Indonesia
Tertinggi
di
Asia.http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=145:angka-kematian-ibu-di-indonesia-tertinggi-di-asia Kompas.
2010.
Anggaran
Kesehatan
Diupayakan
Naik
5
Persen
http://kesehatan.kompas.com/read/2010/01/28/08230786/Anggaran.Kesehatan.Di upayakan.Naik.5.Persen Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). 2004. Pemulihan Haid Alternatif Pencegahan Aborsi Tak Aman: Studi Restrospektif
di Sembilan Kota Di
Indonesia Data Tahun 2000-2003. Jakarta:PKBI. Syarif, Sugiri. 2011. Dalam seminar Nasional ”Tinjauan Kritis Revitalisasi Program KB dan Upaya Pencapaian Target MDGs”. Pusat Kajian Kesehatan FIKES UHAMKA. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN). 2010. Survei Data Dasar Pengembangan Model Pelayanan Kesehatan Maternal Di Kotamadya Tangerang Selatan Tahun 2010. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN)
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
101
UNDP. 2010. Indonesia: Country profile of human development indicators. http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IDN.html UNDP Indonesia. 2010. Women’s participants in Politics and Government in Indonesia: a Policy paper. UNDP. Jakarta Who. 2002. Government And People: Health And Development Challenge. Jakarta: World
Health
Organization
–
Indonesia.
http://www.who.or.id/eng/strategy.asp?id=cs2
Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta 2011
102
