Kata Kunci: Klaim, sengketa 1

ABSTRAK BUDI DOYO EKO, NIM : 271410145, “ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM NASABAH ASURANSI SOSIAL DI PT. JASA RAHARJA GORONTALO” Pembimbing I Weny A. Dungga, SH.,MH, Pembimbing II Mutia Ch. Thalib, SH.,MH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian klaim dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Asuransi Jasa Raharja, serta bagaimana penyelesaian sengketa klaim nasabah Asuransi Jasa Raharja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dan di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak Asuransi Sosial Jasa Raharja Gorontalo belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya, hal ini dapat terlihat pada saat pengajuan /penyelesaian klaim yang terkesan berbelit-belit, karena harus memenuhi persyaratan yang begitu rumit. Dan untuk penyelesaian sengketa klaim hanya diselesaikan dengan cara mediasi antara para pihak nasabah dan pihak Asuransi Sosial Jasa Raharja.

Kata Kunci: Klaim, sengketa 1.

1

1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu

dihadapkan

kepada

sesuatu

yang

tidak

pasti,

yang

mungkin

menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukan ketidakberdayaan dibandingkan Sang Maha Pencipta.1 Lalu apa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam menjalani hidup yang mempunyai keterbatasan. Manusia sebagai mahluk sosial yang berakal budi, maka tentu dalam suasana seperti ini perlu mengoptimalkan daya kerja akal budi yang yang dianugerahkan oleh sang Ilahi. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapai berbagai tantangan di era globalisasi dengan segala dampaknya. Salah satu dampak yang bisa dilihat di era masa kini, yakni kemajuan teknologi demikian pesat. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengatasi resiko yang hampir setiap saat bisa menimpa setiap orang dalam berbagai situasi. Secara konseptual dalam berbagai kepustakaan Hukum Asuransi dijelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi resiko yang dihadapi oleh seseorang. salah satu cara yakni mengalihkan resiko

1

Man S. Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, alumni, Edisi ke1, 1997, hlm. 1-2.

2

tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang bertugas atau tepatnya menjalankan aktivitas bisnis sebagai pengelola resiko dikenal sebagai perusahaan Asuransi.2 Dengan adanya kegunaan positif dari perlindungan asuransi maka keberadaan

asuransi

perlu

dipertahankan

dan

dikembangkan.

Untuk

mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.3 Pada kenyataannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia saat ini dapat dikatakan belum memuaskan, karena pada umumnya pelayanan pihak pengelola Asuransi terkesan kurang baik. Hal ini dapat terlihat ketika seseorang mengajukan klaim kepada pihak asuransi, dimana pihak asuransi terkesan mempersulit, dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi. Dan setelah persyaratan yang diminta terpenuhi, para pemegang polis ataupun nasabah harus menunggu dalam kurun waktu yang lama untuk kemudian dibayarkan klaimnya. Dengan alasan tersebut maka peneliti menyusun skripsi dengan judul:”Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penyelesaian Klaim Nasabah Asuransi Sosial Di PT. Jasa Raharja Gorontalo.”

2 3

Ibid, halaman iv Man S. Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Perasuransian, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 1997, hlm. 1.

3

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian klaim nasabah Asuransi Sosial di PT. Jasa Raharja Gorontalo dan hambatan apa yang dihadapi oleh pihak Asuransi Jasa Raharja dalam penyelesaian klaim ? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa klaim Asuransi Sosial di PT. Jasa Raharja Gorontalo ? 2. Metode Penelitian A. Sifat Penelitian Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi buku-buku, surat pribadi, sampai pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.4 B. Sumber Data Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian pada umumnya disebut bahan

4

Soerjono Soekanto dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

4

hukum sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, buku harian dan seterusnya.5 a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.6 Terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK/010/2008 tentang Besar santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan

Wajib

Kecelakaan

Penumpang

Alat

Angkutan

Penumpang Umum di Darat, Sungai / danau, Ferry / Penyeberangan Laut dan Udara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.7 Terdiri dari: Buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan asuransi. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.8 C. Analisis data Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 5

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op, Cit;, hlm. 24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986; hlm. 52 7 Ibid 8 Ibid 6

5

logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil, guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan analisis dan konstruksi.9 3. Hasil Penelitian A. Sejarah Singkat PT. Jasa Raharja Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap PerusahaanPerusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.10 Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 6 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan Asuransi kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

9 10

Ibid, hlm. 251-252 http://jasaraharja.co.id/Sejarah _ PT. Jasa Raharja.htm, diunduh 3 Oktober 2014

6

 Mekanisme penyelesaian klaim nasabah Asuransi Sosial di PT. Jasa Raharja Gorontalo dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Asuransi Jasa Raharja dalam penyelesaian klaim a. Mekanisme penyelesaian klaim nasabah Asuransi Sosial di PT. Jasa Raharja Gorontalo: a) Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. Jasa Raharja Gorontalo secara lengkap ke-2 (dua) poin yang ada, yaitu:11 b) Poin 1 (satu) terdiri dari: (a) Identitas pengaju klaim dan korban kecelakaan (b) Akibat dari kecelakaan (c) Saat terjadi kecelakaan (d) Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan c) Poin 2 (dua) berisi: (a) Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat (b) Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Kelurahan domisili Ahli Waris korban (c) Kwitansi Biaya Rawatan Korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas (d) Kwitansi Pembelian Obat di Apotik sesuai Resep Dokter yang merawat korban

11

PT. Jasa Raharja (Persero) Gorontalo/Prosedur-Penyelesaian-Klaim

7

(e) Foto copy Identitas Korban/Ahli Waris korban sesuai Asli surat yang diajukan (f) KTP/Identitas

lain

berlaku:

Surat

Nikah/Akta

Kelahiran/Kartu Keluarga 1) Selanjutnya formulir tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung: a) Keterangan singkat kejadian kecelakaan b) Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan c) Laporan Polisi d) Berita Acara Pemeriksaan 2) Apabila berkas-berkas tersebut telah lengkap, maka akan dilakukan klarifikasi. Akan tetapi bila belum lengkap, maka akan

dikembalikan

kepada

pemohon

untuk

dilengkapi

persyaratannya. 3) Apabila hasil dari klarifikasi atas berkas tersebut dinyatakan realistis, maka permohonan tersebut akan diterima dan dapat dicairkan. Tetapi apabila berkas tersebut tidak relevan, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan. 4) Bagi permohonan yang diterima, maka akan dilakukan pencairan terhadap klaim tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pelayanan klaim di PT. Jasa Raharja Gorontalo, diterangkan bahwa prosedur penyelesaian klaim sudah dilaksanakan semestinya dan sesuai

8

dengan pedoman yang ada. Pihak Asuransi Jasa Raharja selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya, akan tetapi dari pihak nasabahlah yang seringkali mendapat hambatan dalam melengkapi dokumen/persyaratan yang harus dipenuhi. (Lukman Bahson, S.Kom, 2 November 2014). Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam penyelesaian klaim, pihak Asuransi Jasa Raharja

Menerapkan

syarat

yang

berbelit-belit,

sehingga

mempersulit para nasabah dalam mengajukan klaim. Seperti Contohya harus adanya surat keterangan dari rumah sakit, semua kwitansi selama perawatan, keterangan kesehatan, kwitansi apotik, kwitansi pembayaran Instalasi Radiologi dan lain sebagainya. Dan setelah semua persyaratan dipenuhi, pemohon/pengaju klaim harus menuggu dalam kurun waktu yang lama untuk klarifikasi berkas klaim asuransi sampai klaim dicairkan/dibayarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak Jasa Raharja belum memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik bagi para nasabahnya. b. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Asuransi Jasa Raharja dalam penyelesaian klaim Dalam pelaksanaan Asuransi Jasa Raharja seringkali terjadi hambatan-hambatan yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian klaim asuransi Jasa Raharja, yang kemudian berakibat pada lamanya pembayaran klaim kepada nasabah.

9

Dalam hal klaim meninggal dunia: 1) Ketidaklengkapan dokumen Dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim haruslah lengkap, sesuai dengan ketentuan dari pihak Jasa Raharja. Ketidaktelitian dari pihak tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen apa saja yg dibutuhkan pada saat pengajuan klaim, menyebabkan suatu klaim membutuhkan waktu yang lama untuk dibayarkan. Tentu saja hal inilah yang menjadi kendala atau hambatan pihak Jasa Raharja untuk segera menyelesaikan atau membayarkan klaim. Akan tetapi pihak Jasa Raharja akan membantu para nasabah untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim. Meskipun demikian tetap saja pihak nasabahlah yang berperan penting untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim. Pihak Jasa Raharja hanya memberikan petunjuk kepada pihak nasabah bagaimana cara untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, agar klaimnya segera

dibayarkan.

Misalnya

tidak

diberikannya

surat

keterangan dari rumah sakit, hilangnya buku nikah (bagi yang sudah menikah) sehingga harus melakukan pengurusan lagi dokumen tersebut.

10

2) Ahli Waris Hambatan yang timbul menyangkut ahli waris ini biasanya mengenai tidak diketahuinya ahli waris lainnya, jika terdapat banyak ahli waris dari nasabah untuk korban meninggal. Siapa saja yang menjadi ahli waris harus diperhatikan, karena tidak boleh terjadi kesalahan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Misalnya saja seorang ahli waris yang tidak diketahui lagi keberadaannya atau berada di luar negeri yang kemudian tidak dicantumkan dalam ahli waris atau tidak mendapat bagian dari santunan yang diberikan oleh pihak Jasa Raharja untuk korban meninggal, maka nantinya akan menjadi suatu permasalahan diantara para ahli waris dan pihak Jasa Raharja. 

Penyelesaian sengketa klaim Asuransi Sosial di PT. Jasa Raharja Gorontalo Sengketa klaim Asuransi Sosial di PT. Jasa Raharja Gorontalo : Dalam Permintaan data mengenai kasus sengketa klaim, penulis mengalami hambatan, yaitu dengan tidak diberikannya data mengenai kasus sengketa klaim yang pernah terjadi di PT. Jasa Raharja Gorontalo, dengan alasan bahwa kasus tersebut merupakan data/dokumen yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Akan tetapi bagian Pelayanan Klaim mengungkapkan bahwa, kasus yang pernah terjadi diantaranya ialah seorang anak (Abdul Azis Kadir), Umur 21 Tahun yang mengalami kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi Desa

11

Sauk Kec. Lolak dan meninggal dunia, yang memiliki dua orang Ahli Waris yaitu Ibu (Mariam Kasim) dan Ayahnya (Moh. Zaid Kadir), akan tetapi kedua orang tuanya tersebut telah berpisah. Kemudian atas kematian anaknya tersebut maka Ibunya (Mariam Kasim) mengajukan klaim ke pihak Jasa Raharja tanpa didampingi oleh suaminya (Bapak Moh. Zaid Kadir). Setelah semua persyaratan dipenuhi dan diterima, maka pihak Jasa Raharja menentukan siapa saja yang akan menerima santunan tersebut, yaitu kedua orang tua korban (Ibu Mariam Kasim dan Bapak Moh. Zaid Kadir). Tentu saja hal ini tidak diterima oleh Ibu korban karena menurutnya dialah yang berhak menerima semua santunan, karena dia yang melakukan semua pengurusan klaim dari awal hingga klaim tersebut diterima oleh pihak Jasa Raharja. Dengan adanya permasalahan ini maka pihak Jasa Raharja mengambil inisiatif untuk melakukan mediasi dengan kedua orang tua korban tersebut. Pihak Jasa Raharja menjelaskan kepada orang tua korban (Ibu Mariam Kasim dan Bapak Moh. Zaid Kadir), bahwa mereka merupakan Ahli Waris dari korban (Abd Azis Kadir), sehingga santunan yang diberikan oleh pihak Jasa Raharja harus dibagi 2 (dua), sebagian untuk Ibu dan sebagian lagi untuk Ayahnya. Disamping itu alasan mengapa santunan dibagi menjadi dua adalah karena meskipun mereka telah berpisah lama, tetapi mereka belum bercerai secara resmi, karena belum ada keputusan dari pihak pengadilan, bahwa mereka telah resmi bercerai, sehingga santunan

12

diberikan juga kepada ayah korban (Moh. Zaid Kadir). Setelah mencapai kesepakatan bersama, maka orang tua korban diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya berupa persetujuan untuk membagi santunan yang diberikan pihak Jasa Raharja dan tidak mempermasalahkan lagi santunan tersebut. (Lukman Bahson, S.Kom, 3 November 2014) Dalam kasus tersebut dapat terlihat jelas bahwa terjadi kurangnya pemahaman dari para nasabah mengenai santunan yang diberikan pihak Jasa Raharja. Hal ini tentu saja merupakan akibat dari kurang sosialisasi dari pihak Asuransi Jasa Raharja untuk memberikan pengetahuan/pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya asuaransi dan santunan sosial ini, yang dapat membantu atau meringankan beban mereka manakala terjadi hal-hal yang tak tentu, seperti contohnya kecelakaan lalu lintas dan hal lain yang dijamin dalam Undang-Undang. 4. PENUTUP A. Kesimpulan PT Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perasuransian. PT Jasa Raharja (Persero) berdiri tanggal 1 Januari 1965 dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja.

13

Santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja kepada korban/ahli waris korban adalah dalam bentuk uang tunai, sesuai dengan ketentuanyang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan. B. Saran 1. Salah satu alasan mengapa suatu hak atas santunan digugurkan adalah korban tersebut merupakan penyebab dari terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Tentu hal ini sangatlah tidak adil, karena kecelakaan adalah resiko yang tidak bisa kita hindari dan bisa terjadi kapan saja tanpa kita ketahui terlebih dahulu. Sehingga diberikan atau tidaknya hak atas santunan bukan dilihat dari benar atau salahnya korban. Kecuali karena hal-hal yang dikecualikan, seperti bunuh diri, mabuk dan kesengajaan lainnya. Untuk itu setiap korban kecelakaan lalu lintas harus mendapatkan santunan, yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya santunan yang akan diberikan. 2.

PT Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang memberikan santunan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Santunan tersebut tentu saja tidak langsung diberikan begitu saja kepada korban kecelakaan lalu lintas,

14

akan tetapi harus melalui proses, yaitu dengan melengkapi dokumendokumen yang menjadi syarat diberikannnya hak atas santunan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan dari PT Jasa Raharja tersebut, maka pihak Jasa Raharja harus membantu dan memberikan arahan kepada para korban dalam proses kelengkapan dokumen agar cepat selesai. Karena masih banyak orang yang tidak mengetahui bagaiamana cara pengurusannya. 5. Daftar Pustaka Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra AdityaBakti, Cetakanke-4, 2006 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Edisi ke-1, Cetakan ke-14, Rajawali Pers, 2013 Chairul Huda dan Lukman Hakim, Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi, Jakarta; Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006 Junaidi Ganie, HukumAsuransi Indonesia, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Linta Jalan, Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara, Menteri Keuangan Republik Indonesia Panduan Lengkap Perundangan Asuransi,Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2010 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Cetakan ke-1, Nuansa Aulia, 2014

15

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, Edisi ke-1, Cetakanke-10, Raja Grafindo Persada, 2007 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-8, Sinar Grafika Offset, 2008 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Cetakan ke-22, 2008 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Data Lain/Media Masa PT Jasa Raharja (Persero) Gorontalo http://www.jasaraharja.co.id http://www.mediasuransi.wordpress http://www.bmai.or.id