Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Putra Pratama Mandiri Siregar1 ,Darminto Hartono2 Abstrak Penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah melalui jalur pidana, perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui peradilan umum.. Selain peraturan prosedur arbitrase, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan asbritrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI. Penelitian ini ingin mengkaji (1) penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari peratuan prosedur arbitrase masing-masing, dan (2) pelaksanaan putusan SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan metode yuridis doktrinal. Berdasarkan penelitian ini SIAC merupakan badan arbitrase yang memiliki keunggulan dibandingkan badan arbitrase yang lain. Kata-kunci : Penyelesaian Sengketa Merek, Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Abstract Trademark dispute settlement set out in Act No. 15 of 2001 is through criminal, civil, arbitration and alternative dispute resolution. Trademark dispute resolution through arbitration has several advantages compared with common court. In addition to the rules of arbitration procedure, there are differences in the implementation of asbritrase SIAC decision, WIPO Arbitration Centre and the BANI. This study wants to examine (1) the settlement of trademark disputes by the SIAC arbitration, WIPO Arbitration Centre and in terms of legislation BANI arbitration procedure respectively, and (2) the implementation of the decision of SIAC, WIPO Arbitration Centre and BANI terms of Act 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution with doctrinal juridical methods. Based on this research SIAC an arbitration body that has advantages over other arbitration body. Keywords : Trademark Dispute Resolution, Enforcement of Arbitration Awards.
1
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
hukum, (iii) melibatkan pakar-
A. Pendahuluan
pakar (arbiter) yang ahli dalam 1. Latar Belakang bidangnya; Pengaturan penyelesaian
putusan
dalam
serta
adalah
diakomodasinya
alternatif
dari
forum
sengketa
yang
diberikan 3
lebih
efektif, efisien dan solutif. Forum arbitrase memiliki karakteristik
:
(i)
menjamin
kerahasiaan materi sengketa; (ii) para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan
arbiter,
tempat
prosedur beracara, dan materi
penyelesaian
sengketa
arbitrase yang secara khusus
penyelesaian dinilai
and
Indonesia memiliki badan
dan
kebebasan bagi para pihak untuk memilih
(final
putusan yang dihasilkan.
intelektual ruang
mengikat
terakhir
kerahasiaan (confidentiality) dari
sengketa. Undang-undang hak
memberikan
putusan
melalui forum arbitrase adalah
penyelesaian
kekayaan
tersebut
binding).3 Selain itu kelebihan
penyelesaian
sengketa melalui forum arbitrase atau
forum
merupakan
undang-undang hak kekayaan intelektual
prosedurnya
sederhana dan cepat; dan (v)
tentang
sengketa
(iv)
kewenangan
untuk
Berbeda dengan asas yang dianut oleh pengadilan dalam memutus sengketa, yakni pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sedangkan pemeriksaan yang dianut oleh forum arbitrase (arbitration institution) menganut asas pintu tertutup, sehingga ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) sebagai Badan Arbitrase Bank Dunia di dalam Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules) pasal 48 ayat (4) menentukan : “The Centre shall nit publish the award without the consent of parties. The centre may, however, include in its publication excerpts of the legal rules applied by the Tribunal.” Baca ICSID Basic Documents, Washington DC, 1985, h. 83.
menyelesaikan sengketa terkait
melalui Arbitrase mengacu pada
perdagangan
Peraturan Prosedur BANI (BANI
dalam
arbitrase.
Badan
forum arbitrase
Rules,).
tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional
Indonesia
(BANI).
Sengketa
perdangangan
yang
Fokus dalam
pembahasan
penulisan
perbandingan
ini
adalah
penyelesaian
dapat diselesaikan BANI antara
sengketa dibidang merek melalui
lain
di
bidang
korporasi,
forum arbitrase BANI
asuransi,
lembaga
keuangan,
dan WIPO Arbitration Centre.
fabrikasi,
hak
kekayaan
Hal yang menarik perhatian dari
intelektual, lisensi, franchise
pembahasan
konstruksi,
pelayaran/maritim,
bagaimana proses penyelesaian
lingkungan hidup, penginderaan
sengketa HKI melalui BANI,
jarak jauh, dan lain-lain dalam
SIAC, dan WIPO Arbitration
lingkup peraturan perundang-
Centre
undangan
kebiasaan
penyelesaian
footnote)
masing-masing forum arbitrase
menjalankan
terdapat hal-hal yang krusial,
dan
Internasional. BANI
(kasi
dalam
tersebut
SIAC
dilakukan.
Proses
sengketa
pada
kewenangannya mengacu pada
yakni
Undang-Undang No. 30 Tahun
dan independensi para arbiter. .
1999
tentang
Alternatif Sengketa.
Arbitrase
dan
Penyelesaian Secara
teknis
pedoman penyelesaian sengketa
mengenai
adalah
imparsialitas
BANI merupakan badan arbitrase
nasional
sementara
SIAC dan WIPO Arbitration Centre
merupakan
badan
arbitrase internasional. Ditinjau
arbitrase
dari Undang-Undang No. 30
Arbitration Centre dan BANI
Tahun 1999 tentang Arbitrase
ditinjau dari Undang-Undang
dan
No. 30 Tahun 1999 tentang
Alternatif
Sengketa,
Penyelesaian
terdapat
perbedaan
dalam rangka eksekusi putusan arbitrase
nasional
internasional
SIAC,
Arbitrase
dan
WIPO
Alternatif
Penyelesaian Sengketa?
dan
2. Metode Penelitian
tersebut. . Metode pendekatan yang
Pembahasan
yang
menarik digunakan adalah metode yuridis
perhatian
dalam
proses doktrinal.
Pendekatan
yuridis
pelaksanaan putusan arbitrase doktrinal diaplikasikan dengan asing adalah dalam hal putusan cara menganalisa insturumenarbitrase
asing
ditolak instrumen hukum yang berkaitan
eksekusinya
karena
alasan dengan penyelesaian sengketa
kepentingan publik. melalui arbitrase, dengan teoriBerdasarkan
uraian
di teorri,
atas,
maka
dapat
doktrin
hukum
yang
dikaji berkaitan
dan
prinsip
permasalahan yaitu : bagaimana penyelesaian sengketa melalui penyelesaian
sengketa
merek arbitrase.
melalui forum arbitrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan Badan Idonesia
Arbitrase (BANI);
3. Kerangka Pemikiran
Nasional dan
bagaimana pelaksanaan putusan
Dalam teori
yang
penulisan
ini,
dipergunakan
berangkat dari teori konflik.
Menurut L.M Friedman, ada dua
melakukan prestasi, dan pihak
macam konflik, yaitu : conflict
yang lain (kreditur) berhak atas
of interest dan claims of right.4
prestasi
Selain teori Friedman di atas,
tersebut, dapat ditarik suatu
penulis akan menggunakan teori
kseimpulan
bahwa,
perjanjian sebagai pisau analisis
merupakan
hubungan
pembahasan. Purwahid Patrik
antara dua pihak,dan jadi suatu
mendefinisikan
akibat dari norma-norma hukum.
perikatan
itu”.
Dari
defenisi
perikatan hukum
sebagai suatu hubungan hukum
Dalam
dalam lapangan harta kekayaan
perikatan/perjanjian,
antara dua orang atau lebih di
asas-asas yang melingkupinya.
mana pihak yang satu berhak
Oleh
atas sesuatu dan pihak yang lain
kontrak/perjanjian
berkewajiban Definisi doktrin
atas
“perikatan” para
“Hubungan
ahli hukum
suatu
para
pakar
terdapat
hukum asas-asas
sesuatu.5
tersebut adalah; asas kebebasan
menurut
berkontrak,
adalah
:
asas
konsensualisme, asas pacta sun servanda, dan asas itikad baik.6
dalam
bidang harta kekayaan di antara B. Pembahasan dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib 4
L.M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, New York : Russel Sage Faoundation, 1975, hlm. 226. Lihat juga L.M. Friedman, Law and The Behavior Sciences, New York : Bobbs Merill Comp. Inc, 1975, hlm. 179. 5 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm 2.
6
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nindyo Pramono dalam Makalah yang berjudul , “Kontrak Komersial : Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa,” dalam acara Pelatihan Hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006, hlm. 1-3.
1. Penyelesaian sengketa
Centre tidak mengatur
merek melalui forum
secara eksplisit syarat-
arbitrase SIAC, WIPO
syarat yang spesifik
Arbitration
untuk
Centre
penunjukan
dan Badan Arbitrase
seorang
arbiter.
Nasional
Pengaturan
tentang
kualifikasi
seperti
Indonesia
(BANI). a. Majelis arbiter di SIAC,
WIPO
pengalaman, reputasi,
Arbitration Centre,
dan
dan BANI
seorang arbiter tidak
Peraturan prosedur SIAC (SIAC Rules) merupakan peraturan prosedur
arbitrase
yang cukup lengkap, terutama
terkait
penentuan kualifikasi dan
kecakapan
seorang arbiter yang dapat menjadi panel di
pengetahuan,
SIAC.
prosedur WIPO
Peraturan arbitrase Arbitration
akuntabilitas
tercantum
dalam
peraturan
prosedur
arbitrase
WIPO
Arbitration
Centre.
Ketentuan
tentang
arbiter
yang
lebih
spesifik dari peraturan prosedur BANI dan SIAC WIPO
dibandingkan Arbitration
Rules adalah sebuah kontradiktif. Seharusnya,
sebagai
sebuah lembaga yang
manakala arbiter gagal
diberikan kewenangan
dalam
untuk
tugasnya.
melakukan
menjalankan Akan
penyelesaian sengketa
muncul
pertanyaan
HKI, WIPO memiliki
lanjutan
apakah
peraturan
arbiter
tentang
arbiter
yang
lebih
tegas
terlebih
lagi
terkait
bertanggungjawab atas
kerugian
yang
kualifikasi,
diderita para pihak.
syarat, dan kriteria-
Sejauh ini, pengaturan
kriteria
dalam
seorang
Peraturan
arbiter
Prosedur BANI SIAC
Pengaturan lain yang
Rules
cukup
Arbitration
penting
cantumkan
di
secara
dan
WIPO Rules
hanya
menyebutkan
tegas dalam Peraturan
adanya
penggantian
Prosedur BANI, SIAC
arbiter
Rules
WIPO
gagal
Rules
tugasnya dengan baik.
adalah terkait imunitas
Singapura dan
dan
Arbitration
seorang
arbiter.
Masalah
imunitas
jika
dinilai
menjalanka
Indonesia
perlu
mengakomodir
hal
seorang arbiter akan
imunitas arbiter ini
menjadi
dalam
perdebatan
peraturan
prosedur arbitrase di
expceptional cases a
SIAC dan BANI dan
period of time fixed by
menyesuaikannya
these Rules, by itself
dengan sistem hukum
or
negara
parties.
In
cases,
such
masing-
masing. b. Pemeriksaan Perkara (hearing) Kewenangan
agreed
to
by
urgent an
extension
may
be
granted
by
presiding
arbitrator
the
alone.”
ketua majelis arbitrase dalam
menetapkan
dapat
dilihat di SIAC Rules, WIPO
Arbitration
Rules dan Peraturan prosedur
abitrase
BANI. Dalam Article 38
(c)
Arbitration
WIPO Rules,
disebutkan bahwa : “.....at the request of a party or on its own motion,
Rules
menentukan
aturan-aturan prosedural
SIAC
extend
in
kewenangan
ketua
majelis
arbitrase
tersebut
dalam
pengaturan sedikit
yang berbeda.
Menurut SIAC Rules, seorang ketua majelis arbitrase
dapat
membuat
sendiri
aturan terkait hal-hal prosedural,
namun
tetap terbuka untuk
direvisi/diubah
oleh
majelis arbitrase.7
BANI
Arbitrase menyebutkan
dengan tegas bahwa ketua majelis dapat menetapkan
sendiri
aturan
bersifat
prosedural.8
Dengan
demikian
WIPO
Arbitration
Rules,
SIAC Rules, maupun Peraturan
Prosedur
Arbitrase
BANI
sejatinya memberikan ruang
bagi
ketua
majelis arbitrase untuk
aturan yang sifatnya
8
Lihat SIAC Rules, Article 16.5 : “a presiding arbitrator may make procedural rulings alone, subject to revision by the tribunal” Lihat Pasal 28 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis menguasakan untuk hal tersebut, Ketua Majelis dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.
dalam
proses arbitrase. Ide dasarnya
pemberian
kewenangan
ini
adalah bahwa seorang ketua majelis arbitrase dianggap
sebagai
seorang
yang
akuntabel
dan
profesional, sehingga mampu
menjalankan
proses
arbitrase
bersama
majelis
arbitrase
dengan
pertimbanganpertimbangan teoritis, praktis,
7
aturan-
prosedural
Peraturan Prosedur
menetapkan
maupun
efisiensi waktu dan biaya yang muncul. SIAC
Rules
memberikan jaminan kerahasiaan
dalam
proses
pemeriksaan
yang
dengan
peraturan
prosedur
pertemuan-pertemuan
lainnya,
Peraturan
yang dilakukan dalam
Prosedur
Arbitrase
rangka/proses
BANI
pemeriksaan,
menyebutkan
pemeriksaan saksi dan
Seluruh
ahli,
rekaman-
dilakukan
rekaman,
transkrip
untuk
umum,
dan
dokumen-
segala
hal
yang
dan
meliputi
Senada
dokumen
yang
dipergunakan
dalam
pemeriksaan.9 Sementara
itu
di
juga bahwa
persidangan tertutup
berkaitan dengan penunjukan
arbiter,
termasuk
dokumen,
laporan/catatan sidang
dalam
WIPO
-sidang,
Arbitration
Rules
keterangan saksi dan
secara
tegas
putusan-putusan,
disebutkan
bahwa
keterangan-
harus
dijaga
semua hal yang terkait
kerahasiaannya
dalam
diantara para pihak,
pemeriksaan bersifat
rangkaian harus rahasia.10
para
arbiter
dan
BANI, kecuali oleh peraturan perundang-
9 10
Lihat SIAC Rules, Article 21. (4) Lihat WIPO Arbitration Rules, Article 53. (c)
undangan hal tersebut
tidak diperlukan atau
proses arbitrase dan
disetujui oleh semua
putusan arbitrase itu
pihak
sendiri.12
yang
bersengketa.11 c. Putusan
Kerahasiaan
Abitrase,
putusan arbitrase pada
Penerapan Prinsip
prinsipnya harus tetap
Res Judicata, dan
dijaga dan tidak boleh
Kerahasiaan
dipublikasikan kecuali
Putusan
atas kesepakatan para pihak.13
Kerahasiaan suatu putusan wajib
dapat
arbitrase dijaga
pihak.
proses
Arbitration
Rules
secara
tegas
menyebutkan
perjanjian
ini
bahwa
para pihak menjaga
berkaitan
dalam arbitrase
akan
sangat
berguna
apabila
arbitrase
yang
hoc
yang
atau
peraturan
dengan 12 13
11
putusan
digunakan adalah ad
kerahasiaan terhadap hal
dari
yang mereka buat. Hal
majelis arbitrase dan
segala
dan
arbitrase
SIAC
pihak
mengatur
kerahasiaan
oleh
majelis arbitrase dan para
Para
Lihat Peraturan Prosedur BANi, Pasal 13 ayat (2)
SIAC Rules, Article 35.1 Lihat juga LCIA Rules, Article 30, ICDR Rules, Article 34, UNCITRAL Rules, Article 34 ayat (5).
prosedur
arbitrase
majelis arbitrase, para
yang ada di lembaga
pihak
arbitrase yang dipilih
dalam waktu 30 (tiga
para
puluh)
pihak
tidak
dan
Centre
hari
sejak
mengakomodasi/mem
putusan diterima oleh
berikan perlindungan
para
yang
permohonan
cukup
kerahasiaan
atas putusan
arbitrase
yang
dihasilkan. d.
Koreksi
dan
pihak.
Putusan Arbitrase
koreksi
diterima, maka majelis arbitrase
wajib
membuat
koreski
dalam waktu 30 (tiga puluh)
Interpretasi
hari
Rules
menyebutkan
bahwa
para
dapat
mengajukan
permohonan atas
koreksi kesalahan
penulisan jumlah
pihak
dan/atau dari
putusan
suatu
arbitrase.
Permohonan tersebut disampaikan
kepada
sejak
permohonan diterima oleh
WIPO Arbitration
Jika
Majelis
Arbitrase.
Agak
berbeda dengan SIAC Rules,
koreksi
ini
harus dibuat terpisah dengan putusan, dan ditandatangani majelis
oleh
arbitrase.
Namun, koreksi atas putusan ini harus tetap dianggap
satu
kesatuan
dengan
putusan
memperbaiki
arbitrase.
kesalahan-kesalahan
Selain itu, di dalam
administratif
WIPO
Artbitration
mungkin
terjadi
Rules tidak disebutkan
dan/atau
untuk
adanya
pihak
menambah
atau
lainnya
dalam
menghapus
sesuatu
sengketa
untuk
apabila dalam Putusan
hak
mengajukan tanggapan permohonan
atas koreksi
sesuatu
tuntutan
tidak
Permohonan tersebut diajukan paling lama
Peraturan
14
arbitrase
BANI
(empat
setelah
pada
hari) putusan
diterima.14
kesempatan yang lain tidak
tersebut
disinggung.
putusan arbitrase ini.
prosedur
yang
menyebutkan
e. Upaya
secara terang adanya
Pembatalan
upaya
Putusan Arbitrase
koreksi
dan
intretasi putusan. para pihak
dapat
mengajukan permohonan ke BANI agar
Majelis
14
Peraturan prosedur arbitrase BANI, Pasal 34. Bandingkan dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan untuk koreksi putusan dapat diajukan kepada majelis arbitrase dalam waktu 14 (empat hari) sejak putusan diterima oleh para pihak.
Perihal
pembatalan
pembatalan
putusan
arbitrase
memang
tidak
ditemukan
dalam
SIAC
WIPO
putusan
arbitrase
yang
didasarkan
atas
alasan-alasan adanya
Rules,
pemalsuan dokumen-
Arbitration
dokumen atau surat-
Rules, dan Peraturan
surat
Prosedur
pemeriksaan arbitrase
BANI.
Arbitrase Kontrasnya,
pada
saat
dilakukan,
adanya
upaya pembatalan ini
dokumen
yang
diakomodir
disembunyikan
para
dalam
Undang-Undang No.
pihak, putusan diambil
30
dari
Tahun
1999
hasil
tipu
tentang Arbitrase dan
muslihat
Alternatif
dilakukan oleh salah
Penyelesaian
satu
Sengketa. Pasal
Dalam
70
undang
undangini
disebutkan
jelas bahwa
adanya hak para pihak yang dilegitimasi oleh undang-undang untuk mengajukan
yang
pihak
yang
bersengketa. 2. Pelaksanaan arbitrase
SIAC,
Arbitration BANI
putusan WIPO
Centre
ditinjau
dan dari
Undang-Undang No. 30 Tahun
1999
tentang
Arbitrase dan Alternatif
pengakuan
Penyelesaian Sengketa?
pelaksanaan dari putusan arbitrase
a. Prinsip
pelaksanaan
putusan asing
negeri
a) apabila para pihak
arbitrase ditinjau
luar
adalah15 :
pengakuan
dan
dan
menurut
perjanjian
arbitrase mereka dan
dari
hukum yang berlaku
New York Convention
untuk
1958
mereka
sebenarnya
tidak
mempunyai Penyampingan
wewenang
putusan arbitrase asing juga
melangsungkannya. b) Pihak terhadap siapa
dimungkinkan
telah menurut
New
York
Convention
dimintakan
pelaksanaan putusan
1958.
Penyampingan
untuk
arbitrase
ini
tidak
diberitahukan
putusan
dengan arbitrase
asing
ini
pemberitahuan yang
didasarkan jurisdiksi dan
wajar
tentang
diangkatnya
ketentuan negara masing-
arbitrator masing anggota. Article
tentang
V New York Convention 1958
atau adanya
perkara arbitrase ini, hingga ia tidak dapat
menyebutkan
mengajukan bahwa dasar yang dapat digunakan menolak
pembelaannya.
untuk permohonan
sini 15
kembali
Sudargo Gautama, Op. Cit, hlm. 80.
Di lagi,
dilanggarnya “audi
asas alteram
d) Atau
apabila
komposisi
daripada
partem”
membuat
majelis arbitrase atau
putusan
arbitrase
proses arbitrase tidak
bersangkutan dapat
diakui
tidak
sesuai dengan apa
atau
yang telah disepakati
dilaksanakan.
oleh para pihak. Jika
c) Bahwa putusan ini berkenaan sesuatu
tidak ada perjanjian
dengan
semacam
ini,
sengketa
acaranya
tidak
yang tidak termasuk
sejalan
dalam
pengertian
hukum dari negara di
arbitrase.
mana arbitrase ini
klausula
dengan
Atau jika memuat
telah berlangsung.
hal-hal yang di luar
e) Apabila putusan ini
ruang
lingkup
belum mengikat para
daripada
Perjanjian
Arbitrase
ini.
dikesampingkan atau
dapat
telah ditunda oleh
hal-hal
suatu instansi yang
yang termasuk dalam
berwenang di negara
perjanjian
mana
Apabila dipisahkan
arbitrase
daripada yang tidak termasuk, bagian
maka daripada
putusan
yang
atau
telah
putusan
ini
telah dibuat. f) Di
samping
itu
menurut Article V. New
York
hal-hal
Convention
1958
termasuk
pengakuan
dan
mengenai yang
pihak
(2)
arbitrase ini, dapat
pelaksanaan putusan
diakui
luar negeri ini dapat
dilaksanakan.
dan
juga ditolak apabila menurut
instansi
yang
Penyelesaian
berwenang
dalam
negara
di
Sengketa
mana hendak diakui atau
Adapun syarat-syarat
dilaksanakan
putusan
putusan
ini,
berpendapat bahwa :
arbitrase
internasional untuk dapat
1) Pokok daripada sengketa dapat
diakui
tidak
serta
dapat
dilaksanakan di wilayah
dibawa
kepada arbitrase,
hukum Republik Indonesia
atau adalah sebagai berikut :16
2) Pengakuan atau pelaksanaan
a) Putusan
Arbitrase
putusan
Internasional
arbitrase
dijatuhkan oleh arbiter
bertentangan
atau majelis arbitrase
dengan
di suatu negara yang
ketertiban
dengan
negara
umum
pada
Indonesia terkait pada
negara
yang
perjanjian, baik secara
dimintakan
bilateral
pelaksanaanya.
multilateral, mengenai
b. Syarat-syarat eksekusi putusan
maupun
pengakuan
dan
pelaksanaan
arbitrase
Putusan
Arbitrasi ditinjau dari Undang-
Internasional.
Undang No. 30 Tahun 1999
b) Putusan Internasional
tentang
sebagaimana Arbitrase
Arbitrase
dan
dalam
huruf a terbatas pada
Alternatif 16
Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
putusan yang menurut
dalam
sengketa,
ketentuan
hukum
hanya
dapat
Indonesia
termasuk
dilaksankaan
dalam ruang lingkup
memperoleh
hukum perdagangan.
eksekuatur
dari
Mahkamah
Agung
c) Putusan
Arbitrase
setelah
Internasional
Republik
sebagaimana
yang
dimaksud dalam huruf
dilimpahkan
kepada
a
Pengadilan
Negeri
hanya
dapat
dilaksanakan Indonesia pada
Jakarta Pusat.
terbatas
C. Kesimpulan dan Saran
yang Peraturan prosedur arbitrase
bertentangan
dengan
selanjutnya
di
putusan
tidak
Indonesia
ketertiban
umum.
SIAC
lebih lengkap
dan jelas.
Namun hal ini tidak berarti bahwa
d) Putusan
Arbitrase
Internasional
dapat
Peraturan prosedur BANI dan WIPO
dilaksanakan
di
Arbitration Centre tidak cukup baik
Indonesia
setelah
memperoleh
untuk dijadikan acuan dalam proses
eksekuatur dari Ketua
penyelesaian
Pengadilan
arbitrase. Oleh karena itu, jika
Negeri
Jakarta Pusat; dan e) Putusan
Arbitrase
arbitrase
sebagaimana
utama
a yang menyangkut Negara Indonesia salah
satu
melalui
terdapat sengketa merek, lembaga
Internasional
dimaksud dalam huruf
sengketa
yang adalah
kemungkinan
menjadi
pilihan
SIAC.
Adanya
penolakan
putusan
Republik
arbitrase internasional dengan alasan
sebagai
ketertiban umum pada dasarnya
pihak
merupakan
langkah
negara
Indonesia untuk mempertahankan
proses penyelesaian arbitrase dengan
kepentingan
(nasional).
itikad baik. Hal ini mengingat, dasar
Namun demikian, perihal penilaian
adanya pembatalan sangat berkaitan
ketertiban
Ketua
dengan hal-hal yang menunjukkan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
itikad tidak baik dari salah satu
memang
pihak.
publik
umum
oleh
harus
benar-benar
mendalam dan komprehensif dengan
Daftar Pustaka
memperhatikan segala aspek sosial atas pelaksanaan putusan arbitrase
Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta
internasional.
: Sinar Grafika, 2004. Ketentuan
tentang
upaya
pembatalan dalam Undang-Undang
Colston, Catherine. Principles of Intellectual Property Rights. London-Sydney : Cavendish
No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebaiknya perlu diharmonisasikan dengan peraturan prosedur arbitrase BANI.
Hal
ini
sebagai
upaya
menjaga konsistensi asas dan prinsip-
Publishing Ltd.,1999. Ditjen HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan
Intelektual,
Direktorat
Jenderal
Hak
Kekayaan
Intelektual
–
Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011. Edenborough, Michael. Intellectual
prinsip
dalam
perjanjian
dan
ketentuan dalam hukum positif di Indonesia.
Para
pihak
dapat
Property
Law,
London
:
Cavendish Publishing Limited, 1995. Elkouri, Frank dan Edna Elkouri,
menghindari
upaya
pembatalan
putusan arbitrase, apabila masingmasing
pihak
mau
menjalankan
How
Arbitration
Eashington D.C., 1974
Works”,
Gautama, Sudargo. Aneka Hukum Arbitrase
(Ke-arah
Arbitrase
Hukum
Indonesia
yang
Morrissey , Joseph F Jack dan M. Graves,
International
Law
and
Sales
Arbitration
Baru), Bandung : Citra Aditya
(Problems,
Bakti, 1996.
Commentary), Netherlands :
------------------.
Arbitre
Internasional,
Dagang
Bandung
:
Almuni, 1979. ------------------.
adn
Wolters Kluwer Law Business, 2008. Moses, Margaret L., The Principles
Indonesia
Arbitrase
Cases,
dan
Internasional,
and Practice of International Commercial
Arbitration
Bandung : Alumni, 1986.
(Second Edition), New York :
Harahap, Yahya. Arbitrase (Edisi
Cambridge University Press,
Kedua),
Jakarta
:
Sinar
Grafika, 2003.
2012. Rajagukguk,
Hartono,Darminto.
Erman.
Butir-Butir
Economic
Hukum Ekonomi, Jakarta :
Analysis of Law atas Putusan
Lembaga Studi Hukum dan
PKPU
Ekonomi Fakultas Hukum UI,
Tetap,
Jakarta
:
Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi
Fakultas
Hukum
Universitas Indonesia, 2009. Lew, Julian D.M. Appplicable Law in International Commercial Arbitration.
Oceana
Publication Inc. 1978
2011. Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995. Sembiring,
Jimmy
Menyelesaikan
Joses.
Cara
Sengketa
di
Merrils, J.G. International Dispute
Luar Pengadilan (Negosiasi,
Settlement, London : Sweet &
Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase),
Maxwell, 1994.
Jakarta : Visimedia, 2011.
Moleong, Lexy. Metode Peneltian Kualitatif
(Edisi
Revisi),
Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.
Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : CV. Rajawali, 1985.
Subekti,
Arbitrase
Perdagangan,
Bandung : Angkasa Offset, 1981 Sulistiyono, Adi.
Eksistensi
dan
Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Surakarta
:
Sebelas
Maret
University Press, 2008. Sutedi,
Adrian.
Hak
Kekayaan
Intelektual, Jakarta :
Sinar
Grafika, 2009. Wignjosoebroto,
Soetandyo.
HUKUM (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya), Jakarta 2002.
:
ELSAM-HUMA,
