PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A. (K) Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara

Oleh

MUHAMMAD ARIFIN 098101022

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

LEMBAR PENGESAHAN (Promosi Doktor) Judul Usulan Disertasi SYARIAH

:

PRINSIP ARBITRASE BERBASIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Nama Nomor Pokok Program

: : :

Muhammad Arifin 098101022 Doktor (S3) Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H Promotor

Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, M.A. Kopromotor

Ketua,

Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H

Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LLM Kopromotor

Dekan,

Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum


KOMISI PENGUJI

Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum Penguji

Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. Penguji

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A Penguji


ABSTRAK Subjek penelitian disertasi ini fokus pada prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kajian dilakukan setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kemungkinan pilihan forum (choice of forum) bagi bank syariah dan nasabah untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase syariah. Pilihan forum dilakukan melalui kesepakatan yang dirumuskan dalam akad. Sesuai subjek kajian, masalah pokok yang akan dibahas adalah: Pertama, implikasi pengaturan undang-undang perbankan syariah bagi penggunaan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kedua, validitas dan yurisdiksi arbitrase syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ketiga, prinsip yang melekat pada arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Meski Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun validitas arbitrase syariah sebagai pilihan forum tetap dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sesuai norma yang terumus pada Pasal 55 ayat (2) UUPS 2008, arbitrase syariah sebagai pilihan forum di luar peradilan agama dapat dibenarkan menyelesaikan sengketa perbankan syariah bila terdapat kesepakatan tertulis di antara para pihak lebih dahulu. Tujuan penelitian bertumpu kepada tiga isu pokok tersebut dengan mengadakan analisis untuk menemukan dan mengelaborasi prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan sekaligus menganalisis prinsip atau asas yang menjadi fundamen bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui arbitrase syariah. Dari hasil kajian, ditemukan prinsip pokok arbitrase syariah, yakni: Pertama, prinsip ketuhanan. Kedua, perjanjian arbitrase menjadi dasar kewenangan arbitrase syariah. Ketiga, perdamaian merupakan tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dalam upaya menjaga hubungan silaturrahim di antara para pihak. Keempat, arbitrase syariah merupakan sarana penegakan keadilan bagi para pihak. Kelima, prinsip itikat baik. Keenam, pilihan hukum dapat dilakukan sesuai dengan syariah. Ketujuh, putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat. Kedelapan, arbiter berkedudukan netral dan beragama Islam, serta kesembilan, prinsip kerahasiaan. Perbedaan prinsip arbitrase syariah dengan prinsip arbitrase umum nonsyariah, terletak pada syariah yang mendasari arbitrase syariah. Prinsip syariah memberi implikasi yang luas bagi pembahasan terhadap prinsip arbitrase dalam hukum Islam. Untuk jangka panjang, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan rujukan dalam penyusunan program legislasi maupun bagi penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa berbasis hukum Islam di luar institusi peradilan agama Melihat perkembangan institusi dan transaksi keuangan syariah yang begitu pesat, perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mempunyai tujuan untuk mendamaikan yang mampu menjaga hubungan silaturrahim para pihak, sehingga hubungan bisnis tetap berjalan secara produktif. Target yang


hendak dicapai, adalah agar forum arbitrase syariah menjadi pilihan utama dari pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara khusus dan bisnis berbasis syariah umumnya. Untuk menyebarluaskan keberadaan arbitrase syariah bersama prinsip yang mendasari tata kerjanya, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis syariah dengan memanfaatkan berbagai media cetak dan elektronik, majelis taklim, maupun melalui pertemuan ilmiah berupa seminar, simposium dan lokakarya. Demikian pula pihak bersengketa yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase syariah yang disepakati dalam akad, harus memenuhi kesepakatan secara konsekwen dengan penuh itikad baik. Perlu mengamandemen UUAAPS 1999 dengan mengakomodir karakter syariah yang melekat pada arbitrase syariah atau alternatif membuat peraturan khusus yang mengatur arbitrase syariah. Institusi pendidikan diharap memberi peran dengan membentuk kurikulum yang berkaitan dengan bisnis syariah termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. BASYARNAS perlu dikembangkan dengan menyebarluaskan keberadaannya di setiap provinsi serta sekaligus dapat menjadi inspirator bagi pembentukan instrumen arbitrase syariah secara internasional.

Kata Kunci: Prinsip, Arbitrase Syariah, Sengketa Perbankan Syariah


ABSTRACT The subject of the research in this dissertation is focused on sharia arbitration principle in settling sharia banking disputes. The study was conducted after Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPS 2008) provided the choice of forum for sharia banks and their clients to settle their disputes through sharia arbitration. The choice of forum is done through an agreement which is formulated in contracts. In accordance with the research subject, the main problems which were going to be analyzed were as follows: first, the implication of the regulation of sharia banking law for the use of sharia arbitration to settle sharia banking disputes; secondly, validity and jurisdiction of sharia arbitration in the Islamic law and in the positive law in Indonesia; and thirdly, the principle which is adhered to sharia arbitration to settle sharia banking disputes. Even though the Ruling of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012 has stated that the explanation of Article 55, paragraph (2) of UUPS/2008 does not have any binding legal force, the validity of sharia arbitration as the choice of forum can always be used in settling sharia banking disputes. In accordance with the norms formulated in Article 55, paragraph (2) of UUPS/2008, sharia arbitration as the choice of forum outside the religious court is allowed to settle sharia banking disputes when there is a written agreement among the conflicting parties. The objective of the research was focused on the three main issues above by conducting the analysis in order to find out and to elaborate the sharia banking principle in settling sharia banking disputes. The research used judicial normative in order to find out and to analyze the principle which became the fundament for settling sharia banking disputes through sharia arbitration. The result of the research indicated the main principles of sharia arbitration: First, there was the principle deity in it; secondly, arbitration agreement became the basic authority of sharia arbitration; thirdly, reconciliation was the objective of settling a dispute through sharia arbitration in order to maintain good relationship among the conflicting parties; fourthly, sharia arbitration was a means for upholding the truth for the parties concerned; fifthly, there was the principle of faith in it; sixthly, choice of law could be made through sharia; seventhly, the ruling of sharia arbitration was final and binding; eighthly, arbitrators were non-aligned and Muslims; and ninthly, there was confidential principle in it. The distinction between the principle of sharia arbitration and the principle of non-sharia arbitration was that sharia arbitration was based on sharia. Sharia principle had broad implication on arbitration principle in the Islamic law. In the long term, this research will be used as an information source and a reference in organizing legislation program, and law enforcement could settle disputes based on the Islamic law outside the religious court. As sharia institutions and financial transactions develop rapidly, it is necessary to equal the mechanism of dispute resolution which is able to make reconciliation and to maintain good relationship among the parties concerned so that business can run productively. The target which will be achieved is that sharia arbitration forum becomes the main


alternative of the conflicting parties in settling sharia banking disputes specifically and sharia based business in general. In order to spread out the existence of sharia arbitration and the principle of its procedure, it is necessary to improve socialization to public and to sharia based business people widely by using printed and electronic media, people’s gatherings, and scientific meetings such as seminars, symposiums, and workshops. The conflicting parties that have agreed in the written contract to settle their disputes through sharia arbitration forum should be consequent and have good faith. UUAAPS 1999 should be amended by accommodating sharia characteristic which is adhered to sharia arbitration or alternatively make specific regulation about sharia arbitration. Educational institutions are expected to play their role by making a curriculum related to sharia business, including the mechanism of settling disputes through sharia arbitration. BASYARNAS needs to be developed by spreading out its existence in every province and simultaneously becomes the inspirer for the establishment of sharia arbitration instrument internationally.

Keywords: Principle, Sharia Arbitration, Sharia Banking Dispute


KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah memberi rahmad dan hidayah-Nya, sehingga Disertasi dengan judul Prinsip Arbitrase Berbasis Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ini dapat selesai disusun. Arbitrase syariah merupakan bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, keberadaan arbitrase syariah diakui bersama dengan arbitrase non syariah, dan tidak semua negara memiliki kedua institusi arbitrase ini secara berdampingan. Meski fitur arbitrase syariah memiliki kesamaan dengan arbitrase non syariah, namun karakteristik syariah telah membedakan keduanya. Prinsip syariah merupakan fundamen arbitrase syariah, sehingga fitur arbitrase senantiasa mengindahkan dan memperhatikan ketentuan hukum Islam yang bersumber pada Alquran dan Sunnah. Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi payung bagi eksistensi arbitrase syariah. Kehadiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kesempatan bagi bank syariah dan nasabah untuk memilih arbitrase syariah sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa mereka bila terjadi. Undang-undang perbankan syariah, memberi kesempatan bagi arbitrase syariah untuk menjadi forum pilihan (choice of law)

penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penunjukan arbitrase syariah

dilakukan para pihak yang bersengketa dalam akad atau perjanjian, sehingga kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah tidak dilakukan melalui peradilan agama secara litigasi. Dapat dipilihnya arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa yang diberikan Undang-


Undang No 21 Tahun 2008 memberi inspirasi bagi penyusunan disertasi ini. Kajian dilakukan guna lebih mengembangkan arbitrase syariah yang masih tertinggal bila dibandingkan dengan arbitrase non-syariah yang telah memiliki berbagai instrumen nasional maupun internasional. Disertasi ini tidak tersusun dan terwujud dengan sendirinya tanpa bantuan, dukungan serta peran dan doa restu berbagai pihak, dan selayaknya dipersembahkan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga Allah berkenan membalas dengan melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya serta menjadi amal shaleh dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Promotor), Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, M.A. (Kopromotor) dan Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LLM

(Kopromotor)

yang

telah

memberi

bimbingan

dan

motivasi

yang

membangkitkan semangat untuk menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Lebih dari sekedar membimbing dan memotivasi, berbagai bahan yang diperlukan dalam penyelesaian disertasi selalu diinformasikan yang menujukkan betapa perhatian dan harapan yang besar agar disertasi dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih disampaikan masing-masing kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc. (CTM), Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Sumatera Utara. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberi rekomendasi untuk mengikuti studi lanjut S3 Doktor Ilmu Hukum, dan sekaligus menjadi penguji luar komisi yang juga turut memberi saran


dalam penyusunan disertasi. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum dan sebelumnya sebagai Pembantu Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah turut merekomendasi untuk melanjutkan studi S3 di Universitas Sumatera Utara. Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S. selaku Sekretaris Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai penguji luar komisi yang turut memperkaya muatan disertasi. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara yang bertindak sebagai penguji luar komisi yang telah memperkaya kajian terutama di bidang hukum Islam yang digunakan dalam penyusunan disertasi. Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada para Guru Besar yang telah membekali keilmuan bidang hukum pada Program S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, yakni Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LLM, (UNPAD), Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LLM. (UI), Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, Alm, (UNAIR), Prof. Dr. Abdullah Syah, M.A., (IAIN SU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. Dengan kedalaman ilmu di bidang masing-masing telah turut memengaruhi pemikiran keilmuan penulis di bidang ilmu hukum. Ucapan terima kasih disampaikan kepada guru-guru terhormat dari Sekolah Rakyat Latihan Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun Medan dan Sekolah Pendidikan Guru Agama Pertama 4 Tahun Medan serta Sekolah Pendidikan Guru Agama Atas 6 Tahun Medan yang telah memberi ilmu secara tulus, sekaligus membentuk dan memengaruhi kepribadian, semoga Allah menjadikan pendidikan


yang diberikan sebagai ilmu yang terus mengalir amalnya kepada mereka. Kepada Guru Besar dan Dosen yang telah membekali penulis dalam bidang ilmu hukum pada Program S1 Sarjana Hukum, dan Program S2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara juga diucapkan terima kasih. Di antaranya Prof. Mahadi, S.H., (Alm), Prof. Mr. Ani Abbas, (Alm), Prof. Dr. H. Jafizham, S.H., (Alm), Datuk Usman, S.H., (Alm), Prof. Dr. Bachtiar Agus Salim, S.H., (Alm), Prof. Dr. Arifin Siregar, S.H., (Alm), Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H., (Alm), Prof. Mohd. Daud, S.H., (Alm), Prof. Dr. Mustafa Siregar, S.H., (Alm), Dr. Henry Lie A Weng, S.H., (Alm) dan lainnya yang telah lebih dulu meninggal dunia, semoga mereka diterima disisi-Nya dengan sebaik tempat. Terima kasih selayaknya disampaikan pula kepada Darsik Kalahe, S.H., (Alm), selaku pembimbing skripsi pada Fakultas Hukum USU, maupun Prof. Dr. Abdullah Syah, M.A., selaku pembimbing tesis pada Program Pascasarjana USU yang telah membimbing sesuai bidang dan kedalaman ilmu masing-masing yang bermanfaat bagi penulis. Kepada teman yang menjadi panutan dalam studi, Burhan Aziddin, S.H., S.U. (Alm.), diucapkan terima kasih atas dorongan yang diberikan semasa hayat beliau, semoga Allah menempatkan almarhum disisi-Nya dengan sebaik-baik tempat. Tak terlupakan dengan iringan terima kasih atas usaha dan peran Bapak Afifuddin, S.H., dan Ibu Setiawan Siregar, S.H., yang atas upaya mereka penulis dapat mengecap pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Sapaan dengan ucapan terima kasih layak disampaikan kepada Prof. Muhammad Abduh, S.H., Prof. Sanwani Nasution, S.H.,


Prof. Chainur Arrasjid, S.H., Prof. T. Sjamsul Bahri, S.H., OK. Chairuddin, S.H., dan Issanuddin, S.H. serta seluruh dosen yang telah membentuk keilmuan penulis. Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada, dr. H. Dalmy Iskandar, (Alm), Drs. H. Chairuman Pasaribu, Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, S.E., M.M., Drs. Dalail Ahmad, M.A., yang masing-masing pernah menjabat Rektor UMSU pada priode masing-masing yang turut mendorong keberhasilan studi. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Agussani, M.AP., Rektor UMSU saat ini yang telah memberi bantuan dan support, baik moril maupun materiil, untuk keberhasilan studi ini. Begitu juga kepada Dr. Mukhyarsyah, SE., Ahmad Sinaga, S.Sos., M.M., dan Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H., (Alm), masing-masing sebagai Wakil Rektor I, II, dan IV UMSU yang selama ini bekerjasama dalam pengembangan UMSU disampaikan terima kasih atas dorongan yang diberikan guna selesai studi ini. Kepada Ir. H.M. Yunus Ritonga, Drs. H. Muchtar Abdullah, sebagai Pembantu Rektor UMSU sebelumnya juga disampaikan terima kasih atas peran masing-masing. Disampaikan pula terima kasih kepada staf ahli Rektor UMSU, yaitu Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd. dan Dr. Suryatmono, S.H. M.M. Tak terlupakan ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D serta Rudy K. Nababan selaku Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh atas izin yang diberikan untuk dapat mengikuti pendidikan lanjut pada Program S3 Ilmu Hukum di USU. Terima kasih kepada BASYARNAS Pusat yang memberi berbagai informasi yang diperlukan dalam penyelesaian disertasi. Ucapan yang sama disampaikan pula kepada pimpinan maupun staf Bank Syariah Mandiri,

BNI Syariah, dan Bank


Muamalat Cabang Medan yang memberi kesempatan untuk berinteraksi dalam mendapat penjelasan mengenai sengketa perbankan syariah. Di atas segalanya, tiada kata yang dapat melukiskan ketulusan dan kasih sayang kedua orang tua tercinta dan terkasih H. Maratua Gultom, (Alm) dan Hj. Saibah Sitompul yang telah mendidik dan mengajarkan kehidupan apa adanya, sehingga kepada keduanyalah layak derajat tertinggi akademik ini dipersembahkan dan diberikan. Kasihilah dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi daku sewaktu kecil. Tak terlupakan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tulang Prof. Dr. Agussalim Sitompul (Alm) yang semasa hayat beliau selalu mendorong dan menjadi inspirator untuk selesainya studi sesuai dengan harapan, semoga Allah menempatkan Alm. dengan sebaik-baik tempat disisi-Nya. Kepada isteri Carolina Barus yang telah mendampingi dengan kegetiran dan kepahitan hidup, yang penuh pengertian mendampingi dihaturkan terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan. Kepada anak-anak kami Devi Arlina Gultom, S.E, Yuli Arliyanti Gultom, S.H., dan Muhammad Ananda Fakhri Gultom, terima kasih atas segala doa yang diberikan. Begitu juga kepada menantu Imam Khadafi Nara, S.E., Ak. dan cucu Qonita Al-Husna Nara, dan Ilham Al-Farisy Nara, dihaturkan terima kasih atas segala dukungan maupun doa. Tidak terlupakan rekan-rekan seangkatan pada Program S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU yang tak tersebut namanya satu persatu, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk mendorong menyelesaikan disertasi masing-masing. Ucapan terima kasih kepada staf administrasi Program S3 Ilmu Hukum yang telah


menyiapkan segala persyaratan administratif yang diperlukan selama proses perkuliahan maupun penyelesaian disertasi.

Medan,............................................

Muhammad Arifin


DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... i KOMISI PENGUJI ................................................................................................. ii SURAT PERNYATAAN ....................................................................................... iii ABSTRAK .............................................................................................................. iv ABTRACT .............................................................................................................. vi KATA PENGANTAR ........................................................................................... viii DAFTAR ISI ........................................................................................................... xv DAFTAR TABEL ................................................................................................... xvi DAFTAR BAGAN ............................................................................................... xvii DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................ xviii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 B. Permasalahan ........................................................................................ 21 C. Asumsi .................................................................................................. 22 D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 23 E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 24 F. Keaslian Penelitian ................................................................................ 25 G. Kerangka Teori dan Konsep.................................................................. 33 H. Kerangka Teori...................................................................................... 33 I. Konsep .................................................................................................. 61 J. Metode Penelitian ................................................................................. 66 K. Sistematika Penulisan ........................................................................... 71 BAB II IMPLIKASI PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH BAGI ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ....................................................................... 74 A. Dinamika Pengaturan Perbankan Syariah Dalam Memperkuat Eksistensi Perbankan Syariah Pada Sistem Hukum Perbankan Nasional ................................................................................................ 74


B. Prinsip Transaksi dan Pengelolaan Perbankan Syariah ........................ 109 C. Fungsi Intermediasi dan Pola Hubungan Hukum Dalam Kegiatan Perbankan Syariah ................................................................ 139 D. Pola Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah.................................................................................................. 167 E. Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa ................................... 183 F. Tipologi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ............................ 202 G. Implikasi Undang-Undang Perbankan Syariah Bagi Eksistensi Hukum Islam di Bidang Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase ............................................................................................... 225 BAB III VALIDITAS DAN YURISDIKSI ARBITRASE DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.................................... 242 A. Konsep Arbitrase Dalam Hukum Islam.............................................. 242 B. Arbitrase Dalam Bangunan Hukum Islam.......................................... 251 C. Validitas dan Yurisdiksi Arbitrase Dalam Hukum Islam ................... 275 D. Keberadaan Arbitrase Syariah Dalam Hukum Positif Indonesia ............................................................................................ 298 E. BASYARNAS sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan ................................................................................ 331 F. Doktrin dan Karakteristik Arbitrase Serta Relevansinya Bagi Arbitrase Syariah ................................................................................. 345 G. Penguatan Arbitrase Syariah Melalui Etika Bisnis............................. 355 H. Keutamaan Arbitrase Syariah ............................................................. 368 I. Validitas Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ...................................................................... 372


BAB IV PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH .................. 378 A. Prinsip Sebagai Landasan Kerja Kegiatan Arbitrase Syariah............... 378 B. Prinsip Ilahiyah (Ketuhanan) Sebagai Ruh Aktivitas Arbitrase Syariah.................................................................................................. 390 C. Perjanjian Arbitrase Sebagai Dasar Kewenangan Arbitrase Syariah Yang Terbit Berdasarkan Kebebasan Berkontrak................... 393 D. Prinsip Perdamaian Sebagai Tujuan Utama Untuk Menjaga Silaturrahim .......................................................................................... 419 E. Sarana Penegakan Keadilan Bagi Para Pihak ....................................... 437 F. Prinsip Itikad Baik Pada Pelaksanaan Arbitrase Syariah ..................... 460 G. Pilihan Hukum Mesti Sesuai Dengan Syariah ...................................... 469 H. Putusan Bersifat Final dan Mengikat.................................................... 478 I. Arbiter Merupakan Pedamai yang Netral dan Beragama Islam ..................................................................................................... 494 J. Prinsip Kerahasiaan .............................................................................. 499 BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 505 A. Simpulan .............................................................................................. 505 B. Saran ..................................................................................................... 513 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 516


DAFTAR TABEL Tabel 1 : Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil .............................. ................. 111 Tabel 2 : Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensiona............. ................. 112 Tabel 3 : Fungsi Perbankan Syariah....................................... ................................ 141 Tabel 4 : Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah...................... ................... 147 Tabel 5 : Intermediasi Perbankan Syariah............................................ .................. 149 Tabel 6 : Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaa................................... ................... 175 Tabel 7 : Perbandingan Proses Pemeriksaan Pengadilan dan Arbitras ................... 249 Tabel 8 : Nilai-Nilai Positif dan Konstruktif dari Arbitrase Dalam Hukum Islam.......................................................................................................... 284


DAFTAR BAGAN Bagan 1 : Pengintegrasian Hukum Dalam Kehidupan Masyaraka ......................... 191 Bagan 2 : Tipologi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut UndangUndang Perbankan Syariah 2008 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ............................................................. 207 Bagan 3 : Arbitrase Dalam Bangunan Hukum Islam....................... ....................... 273 Bagan 4 : Jenis-Jenis Arbitrase ............................................................................... 317 Bagan 5 : Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ...................................... 377 Bagan 6 : Interpretasi Prinsip Keadilan John Rawls ............................................... 451


PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Recommend Documents