Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Volume 1 Nomor 1, April 2012

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 34.04 Wicipto Setiadi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 1-15 Konstitusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hukum merupakan sesuatu yang supreme. Dengan supremasi hukum diharapkan lahir ketertiban (order) atau tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sehingga hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas negara. Dari empat belas tahun pasca reformasi Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu agenda utama, namun Indonesia belum mampu keluar dari berbagai persoalan hukum, dan bahkan terjebak ke dalam ironi sebagai salah satu negara paling korup. Penelitian yang mengangkat permasalahan tentang kondisi penegakan hukum saat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa prestasi penegakan hukum mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih juga terlihat beberapa masalah di berbagai sisi. Satu satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanakan pembangunan hukum, yaitu hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. Kata kunci: supremasi hukum, pembangunan hukum, stabilitas nasional, penegakan hukum

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 34.04 Wicipto Setiadi Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 1-15 The Constitution declare that Indonesia is a state of law. Provision implies that the law is something that is supreme. With the rule of law is expected to appear order or a harmonious society and justice so that law can play a role in maintaining the stability of the country. Of the fourteen years of post-reform Indonesia, development of the law became one of the main agenda, but Indonesia has not been able to get out of a variety of legal issues, and even stuck to the irony as one of the most corrupt countries. The research raised issues about the current state of law enforcement is being carried out by using literature methods. From the research shows that achievement of law enforcement began to appear in recent years, although it is also seen some problems on the various sides. One of the important things that must be considered in implementing the construction of the law, the law must be understood and developed as an integrated system in which there is institutional elements, elements of legal substance, and legal culture elements. Keywords: supremacy of law, development of law, national stability, law enforcement


Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 340.134 Noor Muhammad Aziz Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 17-31 Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, penelitian merupakan aspek penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, disamping aspek drafting. Karena bukan sesuatu yang mustahil apabila suatu undang-undang dibentuk tanpa didasari suatu riset yang komprehensif dan mendalam hasilnya akan menuai permasalahan baru.Tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana manfaat penelitian hukum dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa penelitian hukum sangat bermanfaat untuk mendukung Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tertentu, khususnya dalam menuangkan aspek-aspek berkaitan dengan masalah yuridis, sosiologis dan filosofis. Disamping itu Penelitian Hukum juga bermanfaat untuk menyusun rencanarencana pembangunan hukum yang lebih responsif tanpa keluar dari asas-asas pembentukan hukum. Oleh karena itu optimalisasi hasil penelitian untuk pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan langkah-langkah yuridis dimana penelitian perlu dimasukkan dalam satu alur proses legislasi. Kata kunci: legislasi, naskah akademik, pengkajian, penelitian

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 340.134 Noor Muhammad Aziz Urgency of Legal Research and Analysis of The Establishment of Legislation RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 17-31 In Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation of legislation, research is an important aspect in the preparation of legislation, as well as aspects of drafting. For it is not impossible if a law is based on established without a comprehensive and in-depth research results will reap new problems. His paper will raise issues about how the benefits of legal research in the activities of the establishment of laws and regulations. By using a juridical approach to empirical research found that the law is very useful to support the Academic Manuscript particular bill, especially in the pouring aspects related to legal issues, sociological and philosophical. Besides, Legal Research is also useful to draw up development plans are more responsive law without departing from the principles of the legal establishment. Therefore, the optimization results for the formation of legislation requiring judicial measures which research needs to be included in the legislative process flow. Keywords: legislation, academic draft, analysis, research


Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 349.43 Nurhasan Ismail Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 33-51 Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan arah dari politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari hal tersebut terlihat dari adanya perhatian khusus kepada kelompok masyarakat lemah melalui kebijakan pertanahan. Belakangan, terjadi pergeseran politik pertanahan, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah hanya didapat oleh sekelompok kecil masyarakat, yaitu perusahaan besar. Tulisan yang membahas tentang politik hukum pertanahan nasional saat ini dan bentuk perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat dilakukan dengan metode penelitian sosio-yuridis. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pada saat ini terdapat upaya untuk menghidupkan kebijakan pertanahan yang mengembalikan keseimbangan seperti yang diinginkan UUPA. Langkah yang ditawarkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan politik hukum pertanahan prismatik yang mendasarkan pada beberapa prinsip seperti prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan, prinsip persamaan atas dasar ketidaksamaan, prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum, dan prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan. Kata Kunci: politik hukum, agraria, hukum prismatik, land reform

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 349.43 Nurhasan Ismail Political Direction of Land Law and Protection Of People’s Land Ownership RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 33-51 Land use and tenure are stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) is the political direction of the Indonesian land law aimed at ensuring the realization of prosperity for all Indonesian people. Manifestations of this evident from the presence of particular concern to the community weaker over land policy. Indonesia. Later, the political shift of land, land use and tenure which obtained only by a small group of people, the big companies. Studies that discuss the political current national land law and forms of protection of land rights community do with socio-legal research methods. From the research shows that there are now efforts to turn the land policy that restores the balance as desired UUPA. Measures offered to make this happen is to apply the law of the land prismatic politics based on several principles like the principle of legal diversity in unity, the principle of equality on the basis of inequality, the principle that the justice and expediency over the rule of law, and the principle of differentiation in functionality integration. Keywords: politic of law, agrarian, prismatic law, land reform


Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 349.43 Tyas Dian Anggraeni Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 53-73 Tanah dalam konsep budaya Jawa menjadi hal yang amat sakral dan penting. Bagi masyarakat Jawa, tanah memiliki nilai yang setara dengan harga diri manusia. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tanah memiliki nilai tersendiri, termasuk juga sistem pengelolaannya. Bahkan Undang-undang Nasional tidak mampu menembus sistem pengelolaan tanah di DIY. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang sejarah keistimewaan urusan pertanahan di Kasultanan dan Paku Alaman Yogyakarta dan realitasnya dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang keistimewaan Yogyakarta. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, sejarah penguasaan dan pemilikan tanah oleh raja atau Sultan Yogyakarta dan Paku Alam merupakan pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian Giyanti yang dikukuhkan kembali dalam amanat penggabungan diri Sultan dan Paku Alam ke dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian Yogyakarta mempunyai sistem pengelolaan tanah yang khusus, ada yang mengikuti hukum pertanahan nasional, dan ada pula yang masih diatur oleh Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Paku Alaman. Agar tidak menimbulkan masalah atau polemik baru dalam dinamika politik dan sejalan dengan sistem hukum nasional, masalah pertanahan di DIY perlu mendapat perhatian khusus. Kata kunci: agraria, kesultanan Yogyakarta, keistimewaan daerah, politik

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 349.43 Tyas Dian Anggraeni Interaction of Local Law and National Law in Matter of Land in Yogyakarta RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 53-73 Land in the concept of Javanese culture into something that is sacred and important. For the Javanese, the land has a value equivalent to human dignity. As in the Special Region of Yogyakarta (DIY), the land has value, including its management system. Even the National Law can not penetrate the soil management systems in the province. This paper will examine further features of the history of land affairs in the Sultanate of Yogyakarta and Paku Alaman and reality in the bill addressing the privilege of Yogyakarta. By using a normative juridical methods, the history of the control and ownership of land by the king or the Sultan of Yogyakarta and Paku Alam is an implementation of the agreement Giyanti agreement which reaffirmed the mandate of merging himself Sultan and Paku Alam to the Government of the Republic of Indonesia. Thus Yogyakarta has a special system of land management, there are following the national land laws, and some are still governed by the Sultanate and Rijksblad Rijksblad Paku Alaman. In order not to cause any problems or new polemical and political dynamics in line with the national legal system, problems of land in the province needs special attention. Keywords: agrarian, land, the sultanate of Yogyakarta, the privilege, politics


Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 343.123.5 Tirta N. Mursitama Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 75-91 Pelayanan publik merupakan pilar penting reformasi birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah. Namun, lebih dari sepuluh tahun reformasi bergulir dan implementasi otonomi daerah, fakta memperlihatkan masih minimnya perubahan substansial dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana keterkaitan organisasi masyarakat, dunia usaha dan layanan publik; serta bagaimana peran organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong terwujudnya transparansi pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam pelayanan publik, terdapat 3 (tiga) aktor yang terlibat, yaitu: masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah yang dimotori oleh birokrasi. Ketiganya tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan mendukung perwujudan sistem transparansi nasional. Untuk itu perlu dibangun strategi kerjasama segitiga antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan birokrasi yang professional, efisien, cepat, dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kata Kunci: transparansi, pelayanan publik, birokrasi, korupsi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 343.123.5 Tirta N. Mursitama Public and Business Participation in Building National Public Service Transparency System RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 75-91 Public service is one of the important pillars of bureaucracy reform which serves as a benchmark of government performance. However, after more than a decade of reform and the implementation of local autonomy, it shows a limited progress of public service in Indonesia. This article attempts to address two questions: 1) How are the interlinkages between civil society and business in public service? 2) What is the role of civil society and business in promoting public service transparency? By utilizing empirical approach, this article concludes that there are three key actors involved in public services namely society, business, and government which are heavily interrelated and supportive in promoting national public service transparency system. Hence, we need to develop a strategy of triangular cooperation among government, community and business in order to create a professional and efficient bureaucracy on the basis of good governance principles. Keywords: transparency, public service, bureaucracy, corruption


Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 342.922 Arfan Faiz Muhlizi Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 93-111 Instrumen hukum paling klasik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, birokrasi menjadi alat yang efektif didalam menjalankan pengelolaan negara. Persoalan hukum dari birokrasi yang menjadi permasalahan saat ini adalah persinggungan asas legalitas (wetmatigheid) dan diskresi (pouvoir discretionnaire) pejabat negara (eksekutif). Tulisan ini berusaha menjawab permasalahan di atas dengan lebih menitikberatkan bahasan mengenai “diskresi” dalam hukum administrasi. Dengan metode yuridis normative, penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi memang diperlukan dalam hukum administrasi, khususnya di dalam menyelesaikan persoalan dimana peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum. Disamping itu diskresi juga diperlukan dalam hal terdapat prosedur yang tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal. Dengan demikian penataan Hukum Administrasi menjadi sangat penting dan tentunya bukan sekedar melihat dari sisi pembentukan atau penataan peraturan perundang-undangan terkait administrasi negara, tetapi lebih jauh dari itu adalah penataan tatanan hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan kultur masyarakat, birokrasi, dan penegak hukum. Kata kunci: administrasi, legisme, rechtsvinding, kewenangan, diskresi

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 342.922 Arfan Faiz Muhlizi Reformulation of Discretion in the Arrangement Administrative Law RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 93-111 The most classical legal instruments to carry out government administration in order to realize a just and prosperous society is the Law of State Administration (HAN). To achieve the objectives of the government, the bureaucracy into an effective tool in the management of state run. Legal issues of bureaucracy which is the case today is the intersection of the principle of legality (wetmatigheid) and discretionary (pouvoir discretionnaire) state officials (executive). This article tries to answer the above problems with a more focused discussion on the “discretion” in administrative law. With normative juridical methods, the study concluded that discretion was necessary in administrative law, especially in solving problems in which the legislation has not been set or simply set in general. Besides, discretion is also required in case there are procedures that cannot be resolved according to the normal administration. Thus the arrangement of Administrative Law to be very important and certainly not just a look from the side of the formation or arrangement of the legislation related to state administration, but further than that is the arrangement of the legal order which consists of the structure, substance, and the culture of the society, bureaucracy, and enforcement the law. Keywords: administration, legisme, rechtsvinding, authority, discretion


Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 341.04 Apri Listiyanto Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 113-133 Pengadaan barang dan jasa secara ideal bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam praktik, pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih banyak sekadar memenuhi kewajiban administratif tanpa mempedulikan aspek substantifnya. Tulisan ini akan membahas ten tang pembenahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Melalui penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa memiliki kelemahan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, pembaharuan peraturan perlu disesuaikan agar fleksibilitas pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan pemerintah dan sekaligus menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada. Disamping itu perlu pula adanya pembenahan terhadap regulasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dari Peraturan Presiden diubah menjadi Undang-Undang. Kata kunci : pembaharuan, fleksibilitas, kepastian hukum, pemerintahan yang baik

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 341.04 Apri Listiyanto Reformation Regulation of Goods and Services Government Procurement RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 113-133 Procurement of goods and services are ideally aimed at ensuring efficiency, transparency and fairness in the implementation of development activities by the government. In practice, the implementation of the procurement of goods / services are still a lot just to meet the administrative duties regardless of the substantive aspects. This paper will discuss the reform of regulation in the field of public procurement. Through normative juridical research, this study found the regulations related to procurement of goods and services have drawbacks, particularly with regard to the implementation mechanisms of goods / services. To address these concerns, the mechanism of action, traditions, and bureaucratic behavior that could potentially hinder the realization of good governance, regulatory reform needs to be adjusted so that the flexibility of the procurement of goods and services meet the needs of government and at the same time avoiding existing procurement principles. Besides, it also needs a revamping of the regulation in the areas of Procurement, which is converted to the President of the Regulations Act. Keywords: Reformation, Flexibility, law certainty, good governance


Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 343.123.5 Nunuk Febriananingsih Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 135-156 Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan UU KIP dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, meskipun lembaga pemerintah belum siap mengimplementasikan UU KIP. Hal ini terlihat dari belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata kepemerintahan seperti kebijakan publik dan pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah perlu segera mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP. Kata kunci: keterbukaan informasi publik, pemerintahan yang baik, pemerintahan terbuka

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 343.123.5 Nunuk Febriananingsih Transparantion of Public Information in Open Government through Good Governance RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 135-156 Freedom of information is a fundamental human right. Past experience shows that information and non-governmental agencies are considered hard to reach communities. Issues raised in this paper is how the readiness of government agencies in implementing the law is in an effort to realize good governance. By using the method of normative legal research note that the Act No. 14 of 2008 concerning Freedom of Information gives assurance to the public to access information from public bodies, although the government agency implementing the law is not yet ready. This is evident from the unavailability of information relating to the affairs of governance such as public policy and public service. For the Government should immediately implement in accordance with the law is mandated by the Government Regulation Number 61 Year 2010 concerning the implementation of the law is. Keywords: public disclosure, good governance, open government


Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 349.23 Adharinalti Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 157-173 Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirimkan warga negaranya bekerja ke luar negeri, namun banyak diantaranya tidak memiliki dokumen yang sah (dalam kondisi irregular). Dengan statusnya tersebut, hakhak mereka beserta keluarganya banyak yang tidak tertunaikan dan diperlakukan tidak semestinya. Bagaimana perlindungan terhadap mereka merupakan permasalahan yang harus diberikan solusinya. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja Indonesia yang tidak berdokumen (irregular situation) beserta keluarganya secara hukum mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut terlihat dalam International Convention 1990 on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, meskipun hingga saat ini pemerintah belum meratifikasi konvensi tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap worker irregular perlu diupayakan ratifikasi atas konvensi tenaga kerja Indonesia yang tidak berdokumen (irregular situation) beserta keluarganya. Kata kunci: tenaga kerja, bantuan hukum, hak asasi manusia

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge UDC: 349.23 Adharinalti Protection of Irregular Indonesian workers in Overseas RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 1, April 2012, page 157-173 Indonesia is one of the largest countries that send their citizens to work in a foreign country, but many of them do not have valid documents (in the irregular condition). With such status, their rights and their families many of which are not guaranteed and should not be treated. How to protect against them is a problem that should be the solution. In a study using a normative approach shows that Indonesian workers are undocumented (irregular situation) and their families are legally protected. Protection is seen in the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, although until now the government has not ratified the convention. To obtain the protection of irregular workers have sought ratification of the Convention of Indonesian workers are undocumented (irregular situation) and his family. Keywords: workers, legal aid, human rights

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Recommend Documents