Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 347.19 Y. Sogar Simamora Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 175-186 Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendirian yayasan diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai modal awal yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tersebut tidak dapat diberi makna investasi karena secara filosofi pendirian yayasan bersifat nirlaba. Dalam praktiknya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, konflik antar pengurus serta penyalahgunaan lembaga yayasan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana prinsip dan aturan hukum dalam pengelolaan yayasan sebagai hukum privat dan bagaimana pengelolaan oleh organ yayasan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa berdasarkan cara pendiriannya yayasan tergolong badan hukum privat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan yayasan diperlukan untuk memastikan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, selain itu perlu adanya pemeriksaan terhadap yayasan untuk memastikan organ yayasan tidak melakukan pelanggaran hukum dan lalai dalam menjalankan tugasnya Kata kunci: yayasan, pengelolaan, pemeriksaan, transparansi, akuntabilitas
The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge. UDC: 347.19 Y. Sogar Simamora Character, Management and Examination Charity Foundation in Indonesia RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 2, August 2012, page 175-186 The foundation is a legal entity established to achieve specific goals in the areas of social, religious, and humanitarian. The establishment of the foundation begins with the separation of founder(s) assets to be incorporated as the authorized capital foundation. Separation founder(s) assets into foundations can not be given meaning as investment, because the founding foundations philosophy is non-profit. In practice there are deviations in the management of the conflict between the board and the abuse of the institution foundation. This paper will examine how the principles and the rule of law in the management of a foundation and how management by organs of the foundation based on principles of transparency and accountability. By using normative methods can be concluded that based on the way its establishment, the foundation belonging to private legal entities. Principles of transparency and accountability in achieving good governance in the management foundation required to ensure that the foundation organ duties solely to achieve the purpose of the foundation, in addition to the need for an examination of the foundation to ensure that the fund did not perform organ offense and negligent in performing their duties. Keywords: foundations, management, inspection, transparency, accountability
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 347.191 Herlien Budiono Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global Jurnal RechtsVinding Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 187-198 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu pilar yang memberikan landasan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi. Meski telah ada berbagai penyempurnaan sejak tahun 2007, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan identitas Perseroan Terbatas (PT) sebagai sebuah badan hukum, serta permasalahan lain terkait dengan proses pendiriannya. Dengan menggunakan pendekatan normatif terlihat bahwa meski PT sebagai sebuah badan hukum disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan badan hukum. Dengan begitu maka identitasnya lebih banyak ditentukan secara doktrinal lewat berbagai teori. Sedangkan permasalahan terkait pendirian PT didekati dengan menggunakan metode sosio hukum untuk menjelaskan mengenai unsur perjanjian yang masih berpolemik untuk dipenuhi. Begitu juga dengan jumlah pendiri PT, proses pengesahan, penyetoran modal dan jenis mata uang, keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta sarana pendukungnya. Untuk itu disarankan perlunya sinkronisasi yang bersifat teoritis bagi penyempurnaan atas beberapa kelemahan UU PT yang ada saat ini, di samping pembenahan di tingkat pelaksanaan yang masih terasa birokratis. Kata Kunci: tanggung gugat, globalisasi, perseroan terbatas
The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge. UDC: 347.191 Herlien Budiono Regulation for the Direction in which the Law Number 40 of 2007 with Respect to the Limited Liability Company to be Dealt with in the Era of Globalization RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 2, August 2012, page 187-198 A Limited Liability Company Act is one of the pillars that provide the foundation for the business world and national economy, in the face of world economic developments in the globalization era. Although there have been many improvements since 2007, but still there are some problems related to the identity of the Limited Liability Company (PT) as a legal entity, as well as other issues related to the establishment of a PT. By using the normative approach is seen that although the Limited Liability Company (PT) as a legal entity is clearly stated in Article 1 number 1 but did not explain what is meant by a legal entity. That way, the identity is determined more doctrinally through various theories. While the problems related to the establishment of a PT approximated using socio-legal methods to explain the elements of the agreement are still debated to be met. So is the number of the founder of the PT number, the process of ratification, the deposit of capital and types of currency, a decision outside the General Meeting of Shareholders, as well as support facilities. It is recommended the need for synchronization of a theoretical nature for the improvement of some weaknesses of existing PT laws today, in addition to improvements in the implementation of which was are still bureaucratic. Keywords: liability, globalization, Limited Liability Company
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 341.223.3 Purwanto Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 199-214 Lembaga pembiayaan konsumen merupakan replika dari pembiayaan perusahaan atau yang dikenal dengan leasing. Lembaga pembiayaan jenis ini berimplikasi pula dengan jenis jaminan. Jaminan merupakan hal penting yang diperlukan dalam setiap perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk jaminan, dikenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan atau fidusia. Tulisan ini membahas praktek transaksi pembiayaan dengan jaminan fidusia dan pelanggaran yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Dari hasil penelitian terlihat bahwa untuk memberikan legitimasi bagi para pihak maka perjanjian dibuat dengan akta otentik, dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia guna mendapatkan hak preference bagi kreditur. Eksekusi atas obyek jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen masih banyak mengalami masalah seperti tidak dilaksanaannya pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam undang-undang jaminan fidusia dan peraturan pelaksanaannya. Disamping itu informasi dan pemahaman yang kurang dari debitur atas jaminan fidusia juga mengakibatkan penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur tidak elegan. Kata kunci: fiducia, jaminan, debitur, kreditur, pembiayaan
The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge. UDC: 341.223.3 Purwanto Some Issues Consumer Financing Agreement with Fiduciary RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 2, August 2012, page 199-214 Consumer finance is a financing alternative that can be given to the consumer of the goods with installment payments are made regularly. General financing agreement with the main guarantee good collateral, guarantees principal and additional collateral to anticipate a default or congestion in loan repayments. The growth of consumer finance agency is actually a replica of the finance company, known as leasing. The types of financial institutions also have implications for the types of collateral. However warranties are important and necessary in any agreement, especially with the lending and borrowing. Regarding the form of guarantees, commonly known personal guarantees and collateral material or fiduciary. In this paper will discuss the transaction and violations that often appear in consumer financing agreement with the fiduciary. From research shows that to provide legitimacy to the parties the agreement made with authentic deed and registered at the registrar’s office in order to get the right preference fiduciary for the creditors. The execution of the object of the agreement guarantees the consumer finance is still a lot of problems such as no registration has fiduciary at the registration office as stipulated in fiduciary law and implementing regulations. Besides the lack of information and understanding of the fiduciary debtor also resulted in the settlement of disputes between debtors and creditors are not elegant. Keywords: fiduciary, collateral, debitur, creditur, financing
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 347.446 Ade Irawan Taufik Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi dan Pekerjaan Konstruksi yang Berkualitas Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 215-235 Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menghasilkan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Dalam mendukung tujuan pembangunan tersebut, pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk memiliki daya saing dan struktur usaha kokoh yang tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kondisi pengaturan jasa konstruksi saat ini dan bagaimana arah pembaharuan regulasi konstruksi di masa depan dalam mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkulitas. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empirik dihasilkan dapat diketahui bahwa kondisi jasa usaha konstruksi pada saat ini belum mewujudkan struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi. Regulasi jasa konstruksi saat ini belum memadai sehingga perlu segera dilakukan pembaharuan regulasi mengenai hal ini. Kata kunci: regulasi, jasa konstruksi, kemitraan, daya saing
The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge. UDC: 347.446 Ade Irawan Taufik Construction Services Regulation Reform in Efforts to Realize a Solid, Reliably, Highly Competitive and Quality of Construction Work RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 2, August 2012, page 215-235 Construction services have an important and strategic role in producing a functioning infrastructure and facilities to support growth and development of various fields. In support of these development objectives, development of construction services geared to be competitive and have a solid business structure that is reflected by the establishment of a synergistic partnership between service providers, both large-scale, medium, and small, as well as a public, specialists, and skilled service providers. The problems studied are the condition of the current regulation of construction services; and how to reform the regulation of construction in the future in creating a solid business structure, reliable and highly competitive and qualified construction work outcome. By using normative empirical research method, can be seen that the condition of the construction business services nowadays have not creating a solid, reliable and highly competitive business structure. Regulation of construction services is currently inadequate to treat the condition so it need an immediate regulatory reform. Keywords: regulation, constructions services, partnership, competition
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 347.78.01 Suyud Margono Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta : Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 237-255 Hukum Hak Cipta Indonesia memiliki regulasi tentang Pendaftaran Hak Cipta. Pendaftarannya bisa dilakukan oleh pemohon baik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta menjadi alat bukti jika terjadi sengketa melalui proses penyelesaian di Pengadilan atau non-pengadilan. Ketentuan Pendaftaran Ciptaan ini tidak seimbang dan mengeyampingkan keberadaan karya-karya Cipta yang tidak didaftarkan dalam jumlah jutaan. Sebenarnya, dalam prinsip universal dan perlindungan hak cipta internasional tidak mewajibkan untuk setiap pendaftaran bagi penciptaan kepada lembaga di satu negara tertentu. Sebuah doktrin universal yang digunakan, untuk perlindungan hak cipta telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain. Prinsip ini dikenal dengan Prinsip Deklaratif. Ini berarti ekspresi penciptaan memiliki perlindungan sejak publikasi pertama kalinya. Oleh karena itu, berdasarkan permasalah pertentangan antara Pendaftaran Hak Cipta dan perlindungan penciptaan yang mengikuti sistem deklaratif, maka perlu pemikiran ulang pengaturan pendaftaran hak cipta yang bertentangan dengan kepemilikan hak cipta yang didapat sejak saat penciptaan pertama dipublikasikan. Kata Kunci: Perlindungan, Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Pendaftaran, Prinsip Deklaratif
The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge. UDC: 347.78.01 Suyud Margono Declarative Principle on Copyright Registration: Contradiction between the creation and First Publication Principle RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 2, August 2012, page 237-255 Indonesian Copyright Law has regulation about Copyright Registration. Its registration can be done by applicant(s) even Creator or the Owner of Copyrights to Directorate General Intellectual Property (Indonesia IP Office). Certificate of Creature Registration will make easy proved if dispute happening event takes proceedings at Court or non-court settlement. This rule of Copyright Registration made in-balance for the un-register creation in fact a million creation that doesn’t listed in General of registered creature. Actually, in universal principle and based on international convention concerning copyright protection not knows or not make compulsory for any sense registration for creation or given authority to the institution at one particular state. An Universal doctrine that is utilized for copyright protection which is a creature has gotten law protection since that creature finish is made, and gets to be known, heard, seen by other Party this principle recognised with Declarative Principal. Its mean a that creation is not an ideas but constitute protected expression of ideas or have protection since first time publication, but especially at Indonesia has rule and mechanism of copyrights Registration event its registration is not compulsary. Therefore, based on problematic contradicting among Copyright Registration and protection of creation that follow declarative system this research is rethinking the existence copyright registration rule causes to be breached copyright ownership compossed to be gotten since that creation first time is publicized (first to publish). Keywords : Protection, Intellectual Property, Copyright, Registration, Declarative Principle
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 348.972.7 Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah) Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 257-275 Di dalam perbankan syariah, disamping peraturan perundang-undangan, para praktisi perbankan syariah juga memerlukan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai acuan dalam mejalankan praktek perbankan syariah. Permasalahannya adalah apakah Fatwa DSN-MUI secara langsung mengikat bagi pelaku perbankan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis diperoleh jawaban bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut, namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi regulator (Bank Indonesia) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI diserap dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Fatwa DSN-MUI semakin menunjukan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan dan fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif. Kata kunci: Fatwa, DSN-MUI, Perbankan Syariah
The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge. UDC: 348.972.7 Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik Position of The National Sharia Board – Indonesian Council Of Ulema’s Fatwa In Stimulate The Development Of Islamic Banking Business (Islamic Banking Law Perspective) RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 2, August 2012, page 257-275 In the Islamic banking, besides legislation, the practitioners of Islamic banking also requires the National Sharia Board – Indonesian Council of Ulema’s Fatwa (DSN-MUI) as a reference in practice carry out Islamic banking. The problem is is whether the DSN-MUI Fatwa is directly tied to the perpetrators of Islamic banking. By using the methods of sociological juridical research obtained answers that DSN-MUI Fatwa is a set of rules which are not binding and there is no legal compulsion for the target to comply with the fatwa issued the fatwa, but on the other side, based on legislation in force, the obligation for the regulator (Bank Indonesia) that the substance contained in the DSN-MUI Fatwa absorbed and transformed the Islamic principles in the substance of legislation. The presence of DSN-MUI Fatwa has grown from its role as the guidelines for the implementation of sharia principles in Islamic banking since the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Obstacles in the implementation of DSN-MUI fatwa in Islamic banking activities, including fatwas that are difficult to translate or difficult to apply in banking regulation and DSN-MUI fatwa is not aligned with the positive law Keywords: Fatwa, DSN-MUI, Islamic Banking
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 341.634 Nevey Varida Ariani Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 277-294 Alternatif sengketa di Luar pengadilan saat ini menjadi alternatif bagi kalangan bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan hal ini disebabkan karena penyelesian melalui proses pengadilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (overloaded), Lamban dan buang waktu (waste of time), Biaya mahal (very expensive) dan kurang tanggap (unresponsive) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampau formalistik (formalistic) dan terlampau teknis (technically). Dengan penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, negosiasi dan pendapat ahli serta penyelesaian sengketa menurut masyarakat adat dapat mencerminkan proses penyelesian sengketa secara adil karena diharapkan dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masayarakat secara cepat, biaya ringan, damai dengan win-win solution bukan win lose solution. Oleh karena itu perlu lembaga-lembaga alternatif penyelesian sengketa terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi. Kata kunci : alternatif penyelesian sengketa, proses diluar pengadilan, masyarakat adat, keadilan
The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge. UDC: 341.634 Nevey Varida Ariani Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 2, August 2012, page 277-294 Today alternative dispute resulution non litigation to be an alternative for businesses to be able to resolve disputes resolution business and this is because through the court process, is considered to have the burden which overloaded, Slow and waste of time, very expensive and unresponsive to the public interest, formalistic and technically. Alternative dispute Resolution with statutory arbitration and alternative dispute resolution mechanisms outside the court through conciliation, mediation, negotiation and dispute resolution expert opinion and according to the indigenous peoples may reflect disputes resolution in a fair process because it is expected to explore the values that live in society as a fast, low cost, peace with the win-win solution rather than lose win solution. Therefore, the courts and state agencies need to respect and protect the decisions issued by the institutions of alternative dispute resolution, especially in terms of execution. Keywords: alternative dispute resolution, Non Litigation, indigenous people, justice
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. UDC: 341.176 Subianta Mandala Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 295-306 Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 telah mendorong Negara Anggota ASEAN untuk mereformasi undang-undang mereka. Ini adalah momentum yang baik bagi Indonesia untuk mereformasi hukum kontrak dan pada saat yang sama untuk mencapai komitmen ASEAN untuk harmonisasi hukum ASEAN. Dalam tulisan ini akan dibahas, pendekatan hukum dapat diambil oleh Indonesia dalam upaya untuk mereformasi hukum kontrak sehingga konsisten dengan tujuan harmonisasi ASEAN hukum; dan seberapa luas atau apa lingkup substansi untuk dimasukkan dalam undang-undang untuk bisa menjadi undang-undang baru yang kompatibel dengan hukum kontrak Negara ASEAN lainnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisa kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan yang diambil untuk mereformasi hukum kontrak Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) 1980 dan Prinsip UNIDROIT Kontrak Komersial Internasional (UPICCs) sebagai referensi untuk hukum kontrak Indonesia yang baru. Sedangkan lingkup substansi yang akan direformasi terbatas pada prinsip-prinsip umum dan aturan hukum kontrak internasional dan ketentuan untuk penjualan barang. Untuk mempercepat reformasi, penulis menunjukkan bahwa hukum kontrak diprioritaskan dengan memasukkannya ke dalam Program Hukum Nasional (Prolegnas) dari periode 2015-2019. Kata kunci: hukum kontrak, harmonisasi hukum, ASEAN.
The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge. UDC: 341.176 Subianta Mandala Indonesian Contract Law Reform on the Legal Framework Contract ASEAN Harmonization RechtsVinding Journal, Vol. 1 No. 2, August 2012, page 295-306 The establishment of ASEAN Economic Community by 2015 has encouraged ASEAN Member States to reform their laws for harmonization, including contract law. This is a good momentum for Indonesia to reform its contract law and at the same time to achieve ASEAN commitment for ASEAN legal harmonization. Having said that, the questions are (1) what legal approach can be taken by Indonesia in its effort to reform its contract law so that it is consistent with the objective of ASEAN legal harmonization, (2) how broad or what the scope of substance to be included in the new law can be so that the new law will be compatible with the contract laws of other ASEAN Countries. To answer those questions, minor research has been conducted. A method of normative legal research is used to collect data which is mainly from books, academic drafts, national legislation and international treaties (secondary data). Those data is, then, analyzed using qualitative method. In conclusion, (1) the approach taken to reform the current Indonesian contract law is by using international legal instruments such as United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980 and UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs) as references for the new Indonesian contract law, (2) the scope of the substance to be reformed is restricted to the general principles and rules of international contract law and provisions for sale of goods. To speed up the reform, the writer suggests that contract law be prioritized by putting it into the National Legal Program (Prolegnas) of 2015-2019 period. Keywords: contract law, legal harmonization, ASEAN.
