KASUS-KASUS HUKUM DAN PENYIMPANGAN PAJAK - PENYELESAIAN INPRES NO. 1 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS HUKUM DAN PENYIMPANGAN PAJAK ABSTRAK
:
Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus hukum dan penyimpangan pajak, maka dikeluarkanlah instruksi presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Menteri keuangan, Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masingmasing untuk menyelesaikan kasus hukum dan penyimpangan pajak serta melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum serta KPK dalam penyelesaian kasus hukum tersebut. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus hokum tersebut kepada presiden dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses yang sudah, sedang dan akan dilakukan.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2011
KASUS BANK CENTURY - PENANGANAN INPRES NO. 2 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN KASUS BANK CENTURY ABSTRAK
:
Dalam rangka percepatan penanganan dan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai kasus Bank Century, maka dikeluarkanlah instruksi presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Menteri keuangan, Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masingmasing secara terkooordinasi dan integrasi untuk penanganan kasus Bank Century serta bekerja sama dengan Gubernur BI dan Ketua KPK dalam penyelesaian kasus hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya pihak-pihak tersebut diharapkan untuk dapat menelusuri, mengamankan, mengembalikan dan memulihkan seluruh asset Bank Century dan bekerja sama dengan pemerintah Negara lain yang diduga menjadi tempat penyimpanan asset Century. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus hokum tersebut kepada presiden dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses yang sudah, sedang dan akan dilakukan.
STATUS
.
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2011
WNI DI MESIR - PENANGANAN INPRES NO. 3 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN WARGA NEGARA INDONESIA DI MESIR ABSTRAK
:
Dalam rangka melindungi keamanan dan keselamatan WNI di Mesir terkait dengan situasi dan kondisi politik yang kurang kondusif, maka dikeluarkanlah instruksi presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Panglima TNI dan Dubes RI di Kairo, Mesir dengan membentuk Satgas Penanganan WNI di Mesir yang bertugas melakukan evaluasi WNI yang berada di Mesir ke Indonesia dan menyediakan logistic yang diperlukan guna menunjang evakuasi WNI yang ada di Mesir sampai tiba di Indonesia. Satgas tersebut barada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan Kedubes Indonesia di Mesir.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2011
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA – PENINGKATAN KUALITAS INPRES NO. 4 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA ABSTRAK
:
Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, maka dikeluarkanlah instruksi presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesektetariatan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan Negara melalui pengelolaan keuangan Negara serta lebih mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan masing-masing, menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta mengintensifkan peran aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan masing-masing. Selain itu juga menginstruksikan kepada BPKP untuk melaksanakan asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman, kepatuhan dan kualitas laporan keuangan, melakukan ecaluasi terhadap penyerapan anggaran, melakukan audit tujuan tertentu terhadap program strategis nasional serta mendorong terselenggaranya SPIP dengan berkoordinasi bersama-sama dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2011
Catatan: - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SPIP bertujuan memastikan bahwa efektifitas dan efisiensi organisasi tercapai. - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Unsur SPIP menurut PP No. 60 Tahun 2008 terdiri dari: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi, dan 5. Pemantauan
IZIN DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT - PENUNDAAN INPRES NO. 10 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENUEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT ABSTRAK
:
Bahwa untuk menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden. Instruksi Presiden ini menginstruksikan: Menteri Kehutanan, Menteri dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Unit Terkait dan Para Gubernur serta Bupati/Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung penundaan izin baru hutan primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain. Penundaan ini tidak berlaku untuk beberapa kondisi tertentu seperti permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang vital, Perpanjangan izin pemanfaatan hutan, dan restorasi ekosistem.
Status
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan Dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2011
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015 - PELAKSANAAN INPRES NO. 12 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015 ABSTRAK
:
Bahwa untuk memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, diperlukan Kebijakan dan Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Instruksi Presiden ini menginstruksikan: Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BKPM, Para Kepala Lembaga Pemerintah Nin Kementerian dan Para Gubernur serta Bupati/Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaaan Jakstranas P4GN tahun 2011-2015 yang meliputi bidang Pencegahan, Pemerdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan.
Status
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan Dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2011
ENERGI DAN AIR - PENGHEMATAN INPRES NO.13 TAHUN 2011 2011
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR ABSTRAK
:
13
TAHUN
2011
TENTANG
Bahwa untuk lebih meningkatkan penghematan energi
dan air, dengan tetap memperhatikan kebutuhan energi dan air serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Para Gubernur serta Bupati/Walikota untuk
melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai kewenangan masing-masing. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2011
ENERGI DAN AIR - PENGHEMATAN INPRES NO.14 TAHUN 2011 2011
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR PERCEPATAN PELAKSANAAN NASIONAL TAHUN 2011 ABSTRAK
:
14 TAHUN PRIORITAS
2011 TENTANG PEMBANGUNAN
Bahwa sebagai upaya percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2011 maka diterbitkanlah Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2011 yang meliputi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, prioritas lainnya dibidang politik, hukum, dan keamanan, Prioritas lainnya di bidang perekonomian, serta prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 27 September 2011
NELAYAN - PERLINDUNGAN INPRES NO.15 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN ABSTRAK
:
Dalam rangka memberikan perlindungan bagi nelayan di Indonesia, maka terbitkanlah Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Para Menteri terkait untuk Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai dengan 60 Gross Tonnage (GT).
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 22 November 2011
HUTAN DAN LAHAN - PENGENDALIAN INPRES NO.16 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ABSTRAK
:
Dalam rangka peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia maka terbitkanlah Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Para Menteri terkait untuk Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 30 November 2011
KORUPSI – PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN INPRES NO.17 TAHUN 2011 2011 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012 ABSTRAK
:
AKSI
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka terbitkanlah Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini menginstruksikan : Para Menteri terkait dan Kepala Daerah untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 dan berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi: 1. Strategi Pencegahan; 2. Strategi Penegakan Hukum; 3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan; 4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi. 5. Strategi Pendidikan dan
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan pada tanggal 30 November 2011
