TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA
Oleh : Ng Andi Gotama Chandra Nim: 12113009
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2015
i
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Oleh : Ng Andi Gotama Chandra Nim: 12113009
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2015 ii
LEMBAR PERSETUJUAN
Tesis Ini Telah Disetujui, Pada Tanggal : 13 Agustus 2015
Oleh : Dosen Pembimbing
( Tutiek Retnowati, S.H., M.Hum. )
Mengetahui Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya
( Rusdianto S, S.H., M.H. )
iii
PENGESAHAN
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2015
TIM PENGUJI TESIS
Ketua
: ...................................................
(.......................................)
Anggota
: ...................................................
(.......................................)
: ...................................................
(.......................................)
iv
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA” dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan juga tidak terlepas dari bantuan para pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat: 1.
Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, D.S, S.T., M.HP. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2.
Bapak Prof. Dr. H. Afdol, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum pada Universitas Narotama Surabaya.
3.
Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya.
4.
Tutiek Retnowati, SH., M.Hum. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini sampai selesai.
5.
Seluruh Dosen pada Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menempuh kuliah di kampus ini.
6.
Seluruh staff/pegawai Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam menunjang proses administrasi perkuliahan.
v
7.
Keluarga di rumah yang telah memberikan dukungan materiel maupun dukungan doa serta nasehat-nasehatnya sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Narotama Surabaya.
8.
Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun. Penulis menyadari penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karenanya, kritik dan saran demi perbaikan tesis ini selalu penulis harapkan.
Surabaya, 17 Agustus 2015
Ng Andi Gotama Chandra
vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama NIM Fakuktas Program Studi Universitas Judul Tesis
: : : : : :
Ng Andi Gotama Chandra 12113009 Hukum Magister Hukum Narotama Surabaya “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA”.
Bersama ini saya menyatakan, bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar acuan/daftar bacaan. Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak Universitas, sesuai ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Surabaya, 17 Agustus 2015
Ng Andi Gotama Chandra Nim: 12113009
vii
RINGKASAN
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan atau dipaksakan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Dalam kaitan ini Muhammad Djafar Saidi menyatakan, “Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan”. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, namun demikian sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh sewenang-wenang menetapkan tarif pajak pada wajib pajak. Kesewenangwenangan pejabat pajak tersebut dapat menimbulkan sengketa perpajakan antara pejabat pajak dan wajib pajak. Apabila terdapat sengketa pajak yang merupakan bentuk pelanggaran hukum pajak sehingga hukum pajak dalam hal ini perlu ditegakkan. Penegakan hukum pajak dapat dilakukan di luar peradilan pajak maupun melalui peradilan pajak dan apabila dalam sengketa pajak tersebut ditemukan ada sangkut paut dengan perbuatan pidana maka diselesaikan melalui peradilan umum seperti di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. Penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak di luar peradilan dilakukan oleh pejabat pajak dengan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak dan surat keputusan lainnya. Sementara itu, penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak melalui peradilan pajak dilakukan oleh Lembaga Keberatan dan Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. Penegakan hukum pajak melalui peradilan pajak yang bercabang dua. Pertama, dilakukan melalui Lembaga Keberatan kemudian dilanjutkan pada Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. Kedua, dilakukan hanya melalui Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung (tanpa melalui Lembaga Keberatan). Kedudukan Lembaga Keberatan sebagai bagian dari Peradilan Pajak yang berada dalam Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri (eksekutif), secara demikian berarti baik mengenai organisasi, administrasi, keuangan, dan pembinaan teknis peradilan pada Lembaga Keberatan berada dalam kekuasaan eksekutif. Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 33 UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berwenang menyelesaikan sengketa pajak dalam bentuk Banding dan gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan
viii
Pajak merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan 2 (dua) rumusan masalahnya, yakni sebagai berikut: (1) bagaimana kebijakan penyelesaian sengketa pajak di Indonesia; dan (2) bagaimana perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Setelah rumusan masalahnya dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia; dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini bertipe penelitian hukum, dengan demikian fokus yang menjadi kajiannya adalah hukum positif. Penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan isi yang diajukan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini yakni bahwa kebijakan penyelasaian sengketa di Indonesia adalah salah satunya dengan cara penegakan prosedur hukum di pengadilan. Upaya yang bisa dilakukan atau ditempuh oleh wajib pajak adalah dengan cara melakukan upaya hukum pada Pengadilan Pajak. Sengketa pajak hanya tertuju kepada upaya hukum banding dan upaya hukum gugatan sebagai kewenangan absolut pengadilan pajak. Sengketa pajak dalam bentuk banding dan gugatan hanya merupakan sengketa pajak dalam arti sempit karena masih ada sengketa pajak tidak termasuk di dalamnya. Misalnya, sengketa pajak yang penyelesaiannya melalui keberatan sebagai upaya hukum biasa. Dengan demikian, sengketa pajak dalam arti luas meliputi sengketa pajak yang diajukan dalam bentuk keberatan, banding, dan gugatan pada lembaga peradilan pajak. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak adalah meliputi perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui lembaga keberatan yang diselenggarakan oleh dirjen pajak dan perlindungan hukum secara represif melalui pengadilan pajak yakni dalam hal banding dan gugatan. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dituangkan dalam berbagai aturan hukum pajak. Yang menentukan prosedur atau tata cara pengajuan gugatan, banding di Pengadilan Pajak. Adapun saran yang penulis ajukan adalah bahwa UU KUP maupun ketentuan perundang-undangan di bawahnya kurang mengatur secara jelas tentang hal yang menentukan isi dari keputusan keberatan dam permohonan peninjauan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada wajib pajak, kiranya harus diatur isi dari putusan keberatan dan permohonan peninjauan, khususnya mengenai keputusan yang berupa menolak dan mengabulkan sebagian. Sedangkan dalam perundangan perpajakan, pengajuan banding dapat dilakukan setelah diperoleh hasil keputusan atas surat keberatan dari Dirjen Pajak. Oleh sebab itu, Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas hasil keputusan Dirjen Pajak seharusnya mengajukan keberatan kepada pengadilan, bukan pengajuan banding.
ix
ABSTRACT
To realize the needs or interests of the State against the tax cannot be made or imposed by the State before there is a law that set it up. Tax law enforcement can be done outside the judicial tax or through judicial and tax when the tax in dispute was discovered there by the relevance of the Criminal deeds then resolved through common judicial as in the District Court and Court of appeal culminating to the Supreme Court based on things that have been described on the background of the above problems, then it can put forward two (2) outline of the problem , which is as follows: (1) simplification of the tax dispute resolution process; and (2) whether the tax dispute resolution policy has been to provide a balance of rights and obligations for taxpayers. The research of legal research. The results of this research is that the dispute settlement policy in Indonesia is one of them by way of enforcement of legal procedures in court. The effort could be done or taken by the taxpayer is the legal effort by the tax court. The tax dispute is only directed to remedy of appeal and the efforts of the law suit as the absolute authority of the tax court. The dispute in the form of tax appeals and the lawsuit is simply a tax dispute in the narrow sense as there is still dispute over taxes not included in it. Legal protection for taxpayers in tax disputes settlement is preventive legal protection covers namely through mind organized by the Directorate General of taxes and repressive legal protection through the tax court i.e. in terms of appeals and lawsuits. Legal protection for taxpayers poured in various rules of tax law. Keywords: The settlement, disputes, and tax.
x
ABSTRAK
Untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan atau dipaksakan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Penegakan hukum pajak dapat dilakukan di luar peradilan pajak maupun melalui peradilan pajak dan apabila dalam sengketa pajak tersebut ditemukan ada sangkut paut dengan perbuatan pidana maka diselesaikan melalui peradilan umum seperti di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan 2 (dua) rumusan masalahnya, yakni sebagai berikut: (1) penyederhanaan proses penyelesaian sengketa pajak; dan (2) Apakah kebijakan penyelesaian sengketa pajak telah memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak. Penelitian ini bertipe penelitian hukum. Hasil penelitian ini yakni bahwa kebijakan penyelesaian sengketa di Indonesia adalah salah satunya dengan cara penegakan prosedur hukum di pengadilan. Upaya yang bisa dilakukan atau ditempuh oleh wajib pajak adalah dengan cara melakukan upaya hukum pada Pengadilan Pajak. Sengketa pajak hanya tertuju kepada upaya hukum banding dan upaya hukum gugatan sebagai kewenangan absolut pengadilan pajak. Sengketa pajak dalam bentuk banding dan gugatan hanya merupakan sengketa pajak dalam arti sempit karena masih ada sengketa pajak tidak termasuk di dalamnya. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak adalah meliputi perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui lembaga keberatan yang diselenggarakan oleh dirjen pajak dan perlindungan hukum secara represif melalui pengadilan pajak yakni dalam hal banding dan gugatan. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dituangkan dalam berbagai aturan hukum pajak. Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, dan Pajak.
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN PRASYARAT GELAR ...........................................................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN..........................................................................
iii
LEMBAR PENGESAHAN ..........................................................................
iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................
v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ...........................................................
vii
RINGKASAN ...............................................................................................
viii
ABSTRACT....................................................................................................
x
DAFTAR ISI.................................................................................................
xii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ...........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
B. Rumusan Masalah ....................................................................
5
C. Tujuan Penelitian......................................................................
6
D. Manfaat Penelitian....................................................................
6
E. Tinjauan Pustaka ......................................................................
7
F. Metode Penelitian.....................................................................
13
G. Sistematika Penulisan...............................................................
16
KEBIJAKAN
PENYELESAIAN
SENGKETA
PAJAK
DI
INDONESIA ...................................................................................
18
A. Kebijakan Perpajakan di Indonesia ..........................................
18
B. Kebijakan Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia.......................
38
xii
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PROSES SENGKETA PAJAK.......................................................
72
A. Penegakan Hukum Pajak Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Wajib Pajak ..............................................................................
72
B. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak ......
95
BAB IV PENUTUP .......................................................................................
133
A. Kesimpulan...............................................................................
133
B. Saran..................................................................................................
134
DAFTAR BACAAN
xiii
