Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
September 2016
KAMPUNG KB : SAATNYA PUPUSKAN EGO SEKTORAL Kampung KB t e la h d ica n a n gka n o le h P re s id e n RI , I r. Jo ko W id o d o menjadi salah satu wadah strategis dalam upaya menyelaraskan program- program lintas sektor lainnya seperti Program 1000 Hari Pertama Kehidupan Rumah Sehat, Genre (Generasi Berencana), dan Gerakan Masyarakat Sehat. Melalui berbagai program dan kegiatan itu diharapkan masyarakat di Kampung KB memperoleh dan pembinaan yang berkelanjutan di dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan Dimulai pada tahun 2016 ini, Kampung KB telah dan sedang diselenggarakan di setiap kabupaten dan kota Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia. Kampung KB dibentuk dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat di dengan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi baik dari pemerintah pusat
“Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat mutlak diperlukan menjamin Kampung KB dapat berjalan dengan baik. Karena itu, saya minta perhatian dan dukungan pihak agar jangan sampai Kampung KB berhenti setelah dicanangkan,” - Presiden Joko Widodo,2016
Penulis : Anindita DS, S.Psi, MSR
Gambar 1. Kampung KB di Indonesia
Pencanangan Kampung KB Presiden RI Jokowi didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri kesehatan Nila Moelek, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Barat Herry Hernawan dan Kepala BKKBN Surya Candra Suryapati mencanangkan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Dusun Jenawi, Desa Mertisaninga, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 Januari 2016.
Gambar 2. Kampung KB di Wamena, Papua
Pentingnya Kampung KB Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan program KB secara terpadu dan komprehensif di tingkat lini lapangan (desa/kelurahan/dusun/RW) konsep kampung KB merupakan konsep terpadu program KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kampung KB ini didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Penetapan wilayah kampung KB sesuai kriteria utama yakni jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) diatas rata-rata Pra-KS dan KS-1, jumlah peserta KB belum cukup tinggi , kriteria wilayah termasuk wilayah yang padat penduduk serta kriteria program KB seperti peserta KB aktif dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, rendah dengan tingkat Unmet Need tinggi . Program KB ini berupaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas. Partisipasi berbagai instansi dalam kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB diantaranya optimalisasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dikandungan sampai seribu hari pertama kehidupan, perencanaan kehamilan yang baik sejak pra nikah dan selama mengandung, menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu merata dan dapat diakses oleh seluruh keluarga serta mengembangkan kualitas keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB). Pelaksanaan Kampung KB perlu didukung oleh lintas sektor karena dalam pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga tidak hanya BKKBN yang mengampu namun seluruh sektor masyarakat perlu bergerak terpadu bersama.
“ Fokus dari dicanangkannya Kampung Keluarga Berencana ini adalah akan dicari tempattempat yang memang keluarganya kurang mampu atau punya mata pencaharian tidak tetap atau tidak jelas, sehingga banyak anak yang kemudian terlantar...Keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera,” ( Puan Maharani
Provinsi Bali yang melaksanakan Pencanangan Kampung KB bersamaan dengan pelaksanaan program PIN. Begitu juga dilaksanakan di Wamena dan Bulukumba yang mengintegrasikan kegiatan instansi terkait dengan pencanangan Kampung KB.
Gambar 3. Kampung KB di Bulukumba
Kegiatan Pencanangan Kampung KB Pencanangan Kampung KB merupakan momentum untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat antara lain: paket BKB kit; paket IUD kit; paket Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG); Implant Kit; satu ton PMT Ibu Hamil; satu ton MP-ASI; Rumah; Beasiswa; Dana Bantuan untuk Kelompok Wanita Tani; dan dana Bantuan untuk Informasi Konseling Remaja, pembagian akte lahir dan akte
Kampung KB ini merupakan program dan instruksi dari Pemerintah Pusat yang diharapkan dapat meberikan solusi untuk permasalahan masyarakat dan untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk, Kampung KB ini adalah perwujudan dari nawa cita. “Yaitu meningkatnya kualitas hidup manusia Indonesia. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pembinaan keluarga dapat mendukung pembangunan sektor terkait lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Bentuk kegiatan nyata Kampung KB ini sendiri merupakan bentuk nyata dari program kependudukan. Bagaimana masyarakat tahu laju penduduk tersebut dapat dikontrol dan menghasilkan manusia yang berkualitas,Maka dari itu pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran yaitu melalui program Keluarga Berencana. Penundaan usia kelahiran melalui program usia perkawinan dan penjarangan kelahiran yaitu jarak kelahiran minimal tiga tahun. Untuk itulah kualitas manusia itu diukur dari kompetensi dan karakter. Maka diperlukan pembangunan karakter dengan revolusi mental. Kampung KB yang diprogramkan oleh pemerintah ini didesain untuk dapat dilaksanakan bersama masyarakat dan program kependudukan keluarga berencana.
Gambar 3. Pameran UPPKS pada Kampung KB Cilacap, Jawa Tengah
Prasyarat Wajib Pencanangan Kampung KB (BKKBN, 2016) 1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari
Hasil Pendataan
Keluarga, data Potensi Desa dan data
Catatan Sipil yang akurat sehingga
dapat
digunakan
dasar penetapan prioritas, sasaran dan program dilaksanakan
di
suatu
wilayah
Kampung
sebagai
yang KB
akan secara
berkesinambungan.
2. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Perintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan di kampung KB dan mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing masing
untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat.
3. Partisipasi Masyarakat yang berpartisipasi aktif Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan
seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB
secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya.
Mekanisme Pembentukan Kampung KB
Gambar 5. Mekanisme Pembentukan Kampung KB
Deklarasi Kampung KB
Model pengembangan Kampung KB diuraikan dalam Gambar 5 mengenai mekanisme pembentukan Kampung KB yang dimulai dari tataran paling atas yaitu di tingkat Pusat dan kemudian bertahap ke Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Desa yang diharapkan dengan adanya tahapan yang jelas tersebut maka akan membuat Kampung KB di suatu wilayah akan lebih dapat terjaga dan terpelihara. Keberadaan Kampung KB di suatu wilayah tidak terlepas dari pengembangan kompetensi SDM pendukung Kampung KB tersebut yang diupayakan lewat Pelatihan Kader Desa/Kelurahan yang dilaksanakan sebelum maupun setelah dicanangkannya Kampung KB.
Pencanangan Kampung KB yang telah dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia perlu adanya dukungan dari berbagai sektor terkait. Permasalahan Program KKBPK tidak hanya sekedar milik BKKBN dan perlu adanya komitmen bersama dalam membangun Kampung KB tersebut. Hal ini dipertegas dengan adanya Deklarasi Kampung KB yang merupakan pernyataan sikap dan komitmen bersama antara BKKBN, Kementerian Kesehatan (dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan), Kementrian Dalam Negeri (Dispendukcapil), Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, Kementerian PMK , Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan berbagai lembaga instansi pemerintah lainnya. Dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB harus memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi tu adanya
dukungan
kependudukan
yang
dan
komitmen
akurat
adanya partisipasi masyarakat.
pemerintah daerah, ketersediaan
data
dan
yai-
informasi
serta Photo Caption
Deklarasi Kampung KB ini sebagai upaya mengatasi permasalahan utama Kampung KB yaitu ter g a m bar dalam Kriteria Utama dan Kriteria Wilayah Kampung KB . Kriteria utama yang harus dipenuhi ada dua kriteria, yaitu 1. jumlah keluarga pra sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I di atas rata rata KPS dan KS I tingkat desa di mana kampung tersebut berada, 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi. Sedangkan kriteria wilayah, setelah Gambar 6. Deklarasi Kampung KB terpenuhi kriteria utama pemilihan dan pembentukan Kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu kriteria wilayah berikut 1. kumuh, 2. pesisir/nelayan, 3. Daerah aliran sungai, 4. bantaran kereta api, 5. kawasan miskin, 6. terpencil 7. perbatasan, 8. kawasan industri, 9. kawasan wisata, 10. tingkat kepadatan penduduk tinggi.
8 Fungsi Keluarga dan Revolusi Mental di Kampung KB Keluarga yang berfungsi optimal dengan adanya 8 Fungsi Keluarga yang diwujudkan ke dalam 8 Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB berasaskan pada prinsip Revolusi Mental berbasis keluarga yaitu :
1.
Revolusi Mental melalui Kampung KB adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik.
2.
Harus didukung oleh tekad politik (political will) Pemerintah untuk memajukan keluarga
3.
Harus bersifat lintas sektoral.
4.
Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah.
5.
Dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik.
6.
Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat.
7.
Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual).
8.
Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.
Gambar 7. Pesan Presiden RI Pada Pencanangan Kampung KB di Cirebon
Revolusi Mental dan Kampung KB Secara nasional, Program Kampung KB telah dicanangkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi Desa Mertisaninga, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Pencanangan Kampung KB ini diharapkan sebagai bagian dari proses sarana pengendalian kelahiran yang berhasil dilakukan melalui Program KKBPK yang merupakan investasi jangka panjang dan tidak seketika dilihat hasilnya, namun merupakan upaya sistematis dan terencana untuk membangun SDM yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan taraf hidup rakyat. Keberhasilan pelaksanaan Kampung KB merupakan tanggung jawab bersama sebagaimana pada Gambar 7 telah diamanatkan oleh Presiden Jokowi bahwa Keluarga yang Sehat dan Sejahtera direncanakan melalui pelaksanaan perubahan pola pikir masyarakat dan keluarga Indonesia bahwa sudah tidak lagi saatnya berpandangan “banyak anak banyak rezeki” dan nilai anak sudah bergeser sebagai suatu modal pembangunan yang mempunyai kualitas tinggi. Zaidan dalam Saputra (2016) menyatakan bahwa Program KKBPK ini dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk mempunyai elemen manfaat salah satunya berkurangnya belanja konsumsi karena kelahiran yang dapat dicegah, sehingga belanja Negara yang tidak dikonsumsi tersebut tersedia untuk penduduk secara luas. Pencanangan Kampung KB akan membantu meningkatkan tabungan Negara yang diperoleh dari penurunan biaya pendidikan karena menurunnya jumlah anak yang lahir. Meningkatnya produktivitas karena keluarga yang lebih kecil bisa meningkatkan status gizinya Meningkatnya private saving sebagai akibat menurunnya fertilitas Berkurangnya biaya konsumsi karena penurunan jumlah kelahiran misalnya termasuk biaya yang berkaitan dengan ante natal care, pertolongan persalinan, perawatan masa nifas. Dalam kategori ini juga termasuk biaya-biaya untuk perawatan berbagai jenis komplikasi kehamilan dan persalinan yang mungkin timbul, misalnya perdarahan, abortus, gangguan kesehatan bayi, dan lain-lain. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas Manusia Indonesia yang diharapkan dapat membawa keberhasilan Negara dalam merubah nasib Negara ke masa depan yang lebih baik dimulai dari lini yang pang bawah.
Pelayanan Keluarga Berencana di Kampung KB
Gambar 8. Pelayanan KB di Kampung KB
Di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan pelayanan dasar kesehatan dan didalamnya termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang mencakup konseling, pemasangan dan periksa serta pelepasan/ganti cara alat, obat, metode Kontrasepsi. Pelayanan KB di Kampung KB merupakan kerjasama terpadu antara Petugas KB, petugas kesehatan setempat (Bidan Desa, Dokter, Kader) dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang minimal disediakan oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya di Kampung KB tersebut. Alur pelayanan KB dengan sistem Kapitasi disosialisasikan melalui Kampung KB dan masyarakat utamanya bagi yang kurang mampu akan mendapatkan pelayanan KB secara gratis dan mendapatkan dana ayoman bagi kasus kegagalan yang dilaporkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh BKKBN dan BPJS.
Membangun Keluarga Sejahtera Jangkauan Kampung KB yang ke daerah terpencil dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sasaran utama Kampung KB bertujuan untuk dapat melaksanakan pemerataan pembangunan Keluarga ke pelosok nusantara. Secara umum, keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu: 1) Komitmen yang kuat dari
para
pemangku
kebijakan
disemua
tingkatan (Kabupaten,
Kecamatan, Desa dan Kelurahan); 2) Intensitas opini publik tentang Program KKBPK beserta integrasinya dengan lintas sektor; 3) Opimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders; 4) Semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/PLKB), dan 5) partisipasi aktif masyarakat. Ke lima indicator keberhasilan Kampung KB ini merupakan gambaran adanya peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh mitra kerja dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dengan program Pembangunan Keluarga melalui Tribina (BKB, BKR, BKL) , UPPKS dan PIK R/M dengan melihat data potensi wilayah setempat sesuai dengan prioritas permasalahan yang ada.
Gambar 9. Petugas KB sedang Menuju Kampng KB di Pinggir Sungai Barito, Kalimantan
Gambar 10. Petugas KB provinsi Jawa Barat sedang melakukan KIE KB
Peningkatan Kualitas SDM Kampung KB Kader Kampung KB sebagai pelaksana di lini terbawah merupakan sumber daya yang perlu didukung dengan metode, mekanisme, pendanaan dan pelatihan yang memadai sebagai upaya memantapkan gerak langkah kader di lapangan. Pelaksanaan pelatihan dan sarasehan berkala sebagai sarana peningkatan kualitas SDM di Kampung KB mutlak adanya karena apabila Kampung KB hanya sekedar dimaknai sebagai pencanangan saja maka akan besar kemungkinan tidak akan bertahan di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama aparat pemerintah setempat dan BKKBN Provinsi dalam menyediakan pelatihan dan monitoring evaluasi berkala akan membantu meningkatkan kapasitas SDM di Kampung KB dan dapat menangkap permasalahan yang dihadapi oleh Petugas KB dan Kader dalam pelaksanaan Kampung KB pasca pencanangan. Perlu adanya kesadaran bersama bahwa Kampung KB adalah milik bersama dan dengan adanya peningkatan Kualitas SDM Kampung KB maka berbagai kepedulian dari semua lapisan masyarakat mengenai permasalahan terkait kependudukan , keluarga berencana dan permasalahan terkait kualitas keluarga (misal kasus KDRT, pengangguran, nikah siri dll) akan diupayakan solusinya melalui Kampung KB ini.
Gambar 11. Suasana Pelatihan Kader 8 Pokja Kampung KB
Penutup Pencanangan Kampung KB diharapkan dapat menjadi suatu t i t i k m o m e n t u m d a n b e n t u k inovasi strategis dalam penguatan Program KKBPK dan Pembangunan sektor terkait di seluruh tingkatan wilayah, terutama sebagai
kegiatan
prioritas
yang
memiliki
daya
suatu
yang
dapat
diterima
implementasi
ungkit terhadap upaya pencapaian target/
sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan KKBPK
langkah
manfaatnya
penggarapan
Program
secara langsung oleh masyarakat.
Pencanangan Kampung KB ini seyogyanya dapat diikuti dengan upaya perluasan cakupan/ jangkauan kegiatan Kampung KB, dukungan mitra kerja/stakeholders serta program dan kegiatan lintas sektor juga harus dapat di integrasikan di Kampung KB sehingga Kampung KB yang telah terbentuk dapat terpelihara dan membawa kemajuan bersama di seluruh wilayah Indonesia.
Daftar Pustaka : BKKBN. 2015 Petunjuk Teknis Kampung KB. Jakarta : BKKBN Kementerian PMK. 2016. Revolusi Mental. Jakarta : Kementerian PMK Sumber Foto: 1. Mustar Raidi. 2016.. Koleksi foto Kampung KB. 2. IPKB. 2016. Kampung KB di Indonesia 3. Balai Diklat KKB Bogor. 2016. Pelatihan Kampung KB di Balai Diklat KKB Bogor
