GUBERNUR SULAWESI TENGAH
SAMBUTAN PENJABAT GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011
KAMIS, 05 MEI 2011
ASSALAMU’ ALAIKUM WAR, WAB, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN, YANG SAYA HORMATI,... 1. KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH, 2. PARA DEPUTI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 3. REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO PALU, 4. PARA NARASUMBER DARI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT, Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
1
5. PARA KEPALA DINAS, BADAN, BIRO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, 6. PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH, 7. PARA PIMPINAN INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, 8. PARA PIMPINAN BANK PEMERINTAH DAN SWASTA SERTA UNDANGAN YANG SAYA MULIAKAN MENGAWALI SAMBUTAN INI SAYA MENGAJAK KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA HANYA ATAS IZIN, KARUNIA DAN RIDHO-NYA LAH, SEHINGGA KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN, SEMANGAT, KEKUATAN DAN KESEHATAN UNTUK DAPAT MENGHADIRI KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011, MELALUI SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
2
ATAS
NAMA
PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
SULAWESI TENGAH, SAYA MENYAMPAIKAN SELAMAT DATANG KEPADA DEPUTI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
RI,
MUDAH-MUDAHAN
MEMBERIKAN
DAMPAK
PEMBANGUNAN
HAL INI
POSITIF
PERUMAHAN
DAPAT
TERHADAP
DAN
KAWASAN
PEMUKIMAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 PASAL 28H AYAT (1) MENGAMANATKAN BAHWA SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN
BATIN,
BERTEMPAT
TINGGAL
DAN
MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.
DENGAN
RUMAH
MENJADI
DEMIKIAN HAK
KEBUTUHAN
DASAR
BAGI
AKAN SETIAP
MANUSIA/ORANG, JUGA MEMPUNYAI PERAN YANG SANGAT STRATEGIS DALAM PEMBENTUKAN WATAK, Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
3
SERTA KEPRIBADIAN BANGSA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
MEMBANGUN
SEUTUHNYA,
BERJATI
MANUSIA DIRI,
INDONESIA
MANDIRI,
DAN
PRODUKTIF. PEMERINTAH MELALUI GERAKAN PERUMAHAN
PRO RAKYAT MENEMPATKAN SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEBAGAI SALAH SATU SEKTOR PRIORITAS DALAM UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA BESARNYA
INDONESIA KEBUTUHAN
SEUTUHNYA. DAN
MENGINGAT
TANTANGAN
YANG
DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMERINTAH PERLU LEBIH BERPERAN KEMUDAHAN
DALAM DAN
MENYEDIAKAN, BANTUAN
MEMBERIKAN
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT MELALUI PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN YANG BERBASIS KAWASAN SERTA KESWADAYAAN MASYARAKAT, SEHINGGA Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
4
MERUPAKAN SATU KESATUAN FUNGSIONAL DALAM WUJUD TATA RUANG FISIK, KEHIDUPAN EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA YANG MAMPU MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP SEJALAN DENGAN SEMANGAT DEMOKRASI, OTONOMI DAERAH, DAN KETERBUKAAN
DALAM
TATANAN
KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. OLEHNYA KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
SULAWESI TENGAH TERUS MENDORONG PERAN SERTA DARI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN YANG UNTUK
TERKAIT
TERMASUK
BERSAMA-SAMA
PARA
SERTA
PENGEMBANG,
BERKOORDINASI
MENGATASI PERMASALAHAN – PERMASALAHAN YANG ADA.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
5
TANGGUNG JAWAB YANG BEGITU BESAR DALAM MEWUJUDKAN
HUNIAN
LAYAK
MASYARAKAT
INDONESIA
BAGI
TAK
SELURUH
AKAN
DAPAT
DISELESAIKAN TANPA DIDUKUNG OLEH ADANYA SINERGITAS
ANTARA
PEMERINTAH
PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU YANG BERGIAT DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. APALAGI DENGAN KENYATAAN BAHWA SEMAKIN KOMPLEKSNYA PERSOALAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI INDONESIA, MAKA SANGAT
DIPERLUKAN
PERHATIAN
PEMERINTAH
PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARAAN
DALAM PERUMAHAN
MENINGKATKAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DISUSUN PERLU TERUS DIKEMBANGKAN BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITASNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
6
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SESUAI
DENGAN
PERATURAN
PEMERINTAH
NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
ANTARA
PEMERINTAH
PUSAT, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DITETAPKAN
DAERAH BAHWA
KABUPATEN/KOTA,
URUSAN
PERUMAHAN
MERUPAKAN SALAH SATU PELAYANAN DASAR YANG MENJADI URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH. HAL INI MEMBERI MAKNA BAHWA PEMERINTAH DAERAH MEMEGANG PERAN PENTING DALAM MENENTUKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
PERMUKIMAN. SUDAH
MENGINGAT
MENJADI
URUSAN
URUSAN
WAJIB
PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMPUNYAI AZAS KONKUREN
ANTARA
PUSAT,
PROVINSI
DAN
KABUPATEN/KOTA, MAKA PEMERINTAH PUSAT PERLU Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
7
MELENGKAPI INSTRUMEN YANG BISA DIGUNAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA AGAR PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENJALANKAN URUSAN WAJIBNYA. HAL INI PERATURAN
JUGA
SEJALAN DENGAN AMANAT
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
TUGAS
DAN
WEWENANG
SERTA
KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DI
KEDUDUKAN
SEBAGAI
GUBERNUR
WILAYAH
MEMILIKI
PROVINSI.
WAKIL TUGAS
DALAM
PEMERINTAH,
DAN
WEWENANG
DALAM : A.
PEMBINAAN
DAN
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA; B.
KOORDINASI PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN DI
DAERAH
URUSAN
PROVINSI
DAN
KABUPATEN/KOTA; DAN Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
8
C.
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN
TERDAPAT
PEMERINTAHAN
DI
BEBERAPA
BIDANG
URUSAN
PERUMAHAN
YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
PUSAT
DI
DAERAH,
MAKA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011 INI MELALUI SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH PROVINSI
SULAWESI
KEGIATAN–KEGIATAN
TENGAH
MELAKSANAKAN
YANG
MELIPUTI:
(1) SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN (2) PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH.
Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
9
KEGIATAN
MELALUI
DANA
DEKONSENTRASI
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TELAH DIMULAI SEJAK
TAHUN
2010
DENGAN:
(1)
KEGIATAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENDATAAN DAN (2). PENDATAAN
DAN
MONITORING
PEMBANGUNAN
PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH. APA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENDATAAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI
SULAWESI
TENGAH
MERUPAKAN
GAMBARAN
PERUMAHAN
DAN
PROVINSI
KONDISI
KAWASAN
SULAWESI
TAHUN
TENGAH,
2010
EKSISTING
PERMUKIMAN DIMANA
DI
HASIL
PENDATAAN YANG DILAKUKAN TERSEBUT PROVINSI SULAWESI TENGAH MASIH MEMBUTUHKAN RUMAH (BACKLOG)
± 66.808 UNIT YANG ARTINYA MASIH
CUKUP BANYAK MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI RUMAH DAN TENTUNYA MENJADI TUGAS DAN Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
10
TANGGUNG
JAWAB
MEWUJUDKAN
KITA
HUNIAN
BERSAMA
YANG
UNTUK
LAYAK
BAGI
APA
YANG
MASYARAKAT.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SAYA
BERHARAP
DIPEROLEH
DARI
KIRANYA
HASIL
PENDATAAN
TERSEBUT
DAPAT MENJADI SALAH SATU DASAR MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
DI
SULAWESI
TENGAH,
DAN
DALAM
KESEMPATAN INI SAYA MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA
TIM
PELAKSANA
PENDATAAN
DAN
MONITORING PEMBANGUNAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 YANG TERDIRI DARI UNSUR
PEMERINTAH
PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
DAN
SEMUA
ATAS
KERJA
KERASNYA DALAM MELAKSANAKAN PENDATAAN.
Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
11
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KIRANYA DAPAT
MEMUTAHIRKAN
PEMBANGUNAN
HASIL
PERUMAHAN
PENDATAAN
DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN SECARA PERIODIK SEHINGGA KITA MEMILIKI DATA YANG AKURAT. KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DILAKUKAN PULA PADA TAHUN 2010 TAK HENTI – HENTINYA DILAKSANAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH
PROVINSI
DALAM
RANGKA
MENYAMPAIKAN KEBIJAKAN MAUPUN PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DENGAN
TUJUAN
UNTUK
MENINGKATKAN
DAN
MENYAMAKAN
PERSEPSI
APARAT PEMERINTAH DAERAH TENTANG KEBIJAKAN DAN
PERATURAN
DIBIDANG
PERUNDANG
PERUMAHAN,
–
UNDANGAN
SEHINGGA
DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
12
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
DI
DAERAH
DAPAT BERSINERGI ANTARA PEMERINTAH
PUSAT,
PEMERINTAH
PROVINSI,
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SEKALIGUS SINERGITAS ANTARA PIHAK EKSEKUTIF DAN PIHAK LEGISLATIF.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, MELALUI KESEMPATAN INI, SAYA BERHARAP KEPADA
PARA
BERPARTISIPASI
PESERTA AKTIF
KIRANYA
DALAM
DAPAT
PELAKSANAAN
KEGIATAN INI UNTUK MEMBERIKAN SUMBANG SARAN DAN MASUKAN BAGI PERCEPATAN PELAKSANAAN DAN
PENCAPAIAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
PERUMAHAN RAKYAT DEMI TERWUJUDNYA HUNIAN YANG LAYAK BAGI SELURUH KELUARGA INDONESIA KHUSUSNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI, Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
13
SEMOGA PERTEMUAN INI MENDAPAT RIDHO DARI ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA. AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN ;“BISMILLAHIR RAHMANIR
RAHIM“ KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT, DENGAN INI SAYA NYATAKAN “DENGAN RESMI DIBUKA “.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH WASSALAMU‘ ALLAIKUM WAR, WAB. PJ. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
DRS. ACHMAD TANRIBALI LAMO, SH
Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan & Kawasan Pemukiman
14
