GUBERNUR SULAWESI TENGAH
SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA ACARA RAPAT KOORDINASI, REKONSILIASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH SELASA, 22 FEBRUARI 2011
ASSALAMU’ ALAIKUM WAR, WAB, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN, YANG SAYA HORMATI, 1. 2. 3. 4.
DIRJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN, KAPOLDA SULAWESI TENGAH, PARA KEPALA DINAS, KANTOR, BADAN DAN BIRO DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH,
Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
1
5.
6.
PARA KEPALA DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGAH, PARA NARASUMBER, UNDANGAN DAN PESERTA YANG BERBAHAGIA. MENGAWALI SAMBUTAN INI SAYA MENGAJAK
KEPADA
KITA
SEKALIAN,
MEMANJATKAN
UNTUK
SENANTIASA
PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH
SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT HADIR DI TEMPAT INI DALAM RANGKA ACARA
MENGIKUTI DAN MENGHADIRI
PEMBUKAAN
REKONSILIASI
DAN
RAPAT
KOORDINASI,
INTENSIFIKASI
PENDAPATAN
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011. ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH
DAN
PRIBADI,
SAYA
MENGHATURKAN SELAMAT DATANG DIKOTA PALU, Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
2
IBUKOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPADA DIRJEN OTONOMI DAERAH DAN DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH BERSAMA ROMBONGAN. DAN SAYA MENYAMBUT BAIK SERTA MEMBERI APRESIASI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN INI, SEMOGA MEMBERIKAN PEMAHAMAN DAN MENAMBAH NILAI WAWASAN KITA SEMUA, YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SEIRING DENGAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, TELAH DITINDAK LANJUTI DENGAN DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
3
HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA PEMERINTAH BERKOMITMEN MEMBERIKAN KEWENANGAN BAGI PROVINSI
DAN
KABUPATEN/KOTA
UNTUK
MELAKUKAN PUNGUTAN SESUAI DENGAN UNDANGUNDANG TERSEBUT, DENGAN ADANYA PERLUASAN OBJEK PAJAK YANG TADINYA MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DIALIHKAN
PUSAT MENJADI
ATAU
PROVINSI
TELAH
PAJAK
KABUPATEN/KOTA,
ANTARA LAIN; BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK AIR TANAH. NAMUN HAL INI BELUM SEPENUHNYA DIRESPON OLEH
PEMERINTAH
BERDASARKAN
HASIL
KABUPATEN/KOTA EVALUASI
YANG
DAN KAMI
LAKUKAN, MASIH ADA 3 (TIGA) KABUPATEN YAITU KABUPATEN POSO, TOJO UNA-UNA DAN PARIGI MOUTONG YANG BELUM MEMBUAT PERDA SESUAI DENGAN AMANAT
UNDANG-UNDANG NOMOR
28
TAHUN 2009. Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
4
INI BERARTI DI KETIGA KABUPATEN TERSEBUT TIDAK ADA PELAYANAN DAN PUNGUTAN YANG BERKAITAN DENGAN BPHTB DAN PAJAK AIR TANAH. MULAI
1
JANUARI
2011
TERSEBUT
TELAH
KEDUA
OBJEK
MENJADI
PAJAK
KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA WALAUPUN DAERAH BELUM SIAP PERDANYA
DAN
TENTUNYA
HAL
INI
AKAN
MERUGIKAN PEMDA, KARENA ADA OBJEK PAJAKNYA TIDAK BISA DIPUNGUT. UNTUK ITU SAYA HARAPKAN AGAR
KETIGA
KABUPATEN
TERSEBUT
SEGERA
MENYUSUN RAPERDA KHUSUSNYA BPHTB UNTUK MENGHINDARI
REAKSI
MASYARAKAT
APABILA
MEREKA TIDAK MENDAPAT PELAYANAN DARI PEMDA. KHUSUS
UNTUK
PERDA
PAJAK
DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH, MULAI TANGGAL 01 MARET 2011 DIBERLAKUKAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH
DAN
OBJEK
PAJAK
BARU
ADALAH
KENDARAAN DINAS (PLAT MERAH) DIKENAKAN PAJAK SAMA DENGAN KENDARAAN UMUM (PLAT HITAM), Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
5
SEHINGGA
DIHARAPKAN
PEMERINTAH
PROPINSI,
KABUPATEN/KOTA TELAH MENGANGGARKAN DALAM APBDNYA MASING-MASING PADA TAHUN INI UNTUK MENGHINDARI TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, DALAM
RANGKA
PENYELENGGARAAN
KOORDINASI
PEMERINTAHAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
PADA
KABUPATEN/KOTA, MOMEN INI SANGAT PENTING KITA
MANFAATKAN
UNTUK
MONITORING
DAN
EVALUASI SERTA MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG
ADA
BAIK
DITINGKAT
PUSAT,
PROPINSI
MAUPUN DIKABUPATEN/KOTA. KARENA SELAMA INI ADA ANGGAPAN DARI PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DAN
Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
6
MASYARAKAT BAHWA ;
PEMERINTAH
DAERAH
MENYALURKAN
DANA
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI YANG
TIDAK
MENJADI
SEHINGGA
HAK
MERUGIKAN
PEMERINTAH DAERAH TERSEBUT. HAL INI PERLU SAYA JELASKAN BAHWA SEMUA HAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA TELAH KAMI SALURKAN SESUAI DENGAN ANGGARAN YANG TERSEDIA DALAM APBD. DAN APABILA ADA KETERLAMBATAN, HAL ITU DISEBABKAN KARENA
DATA
YANG DIBUTUHKAN
UNTUK PENCAIRAN DANA TERSEBUT LAMBAT KAMI TERIMA
DAN
MELAMPAUI TARGET
PENERIMAAN
SEHINGGA ANGGARAN YANG TERSEDIA PADA APBD TAHUN BERJALAN TIDAK MENCUKUPI, SEHINGGA DIPERHITUNGKAN KELEBIHANNYA PADA PERUBAHAN APBD
TAHUN
YANG
AKAN
DATANG.
DAN
INI
TENTUNYA TIDAK AKAN MERUGIKAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA, KARENA AKAN DIBAYARKAN SETELAH ANGGARANNYA DIMASUKAN DALAM APBDP. Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
7
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, REKONSILIASI
DAN
INTENSIFIKASI
PENERIMAAN DAERAH PERLU SETIAP BULAN ATAU PER TRIWULAN KITA LAKUKAN UNTUK MELIHAT DAN MENGECEK REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENJADI HAK PEMDA. UNTUK ITU KAMI
HARAPKAN
SKPD
DIPEMERINTAH
DAERAH
PEMERINTAH
DAERAH
YANG
TERKAIT
PROPINSI
BAIK
MAUPUN
KABUPATEN/KOTA,
KHUSUSNYA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SULAWESI
TENGAH
PENDAPATAN
SEBAGAI
KOORDINATOR
AGAR
BERSAMA-SAMA
DAERAH
BERPERAN AKTIF MEMBANTU MENYIAPKAN DATADATA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENYALURAN DANA TERSEBUT. BAHKAN ADA DANA BAGI HASIL YANG SEHARUSNYA MENJADI HAK KITA, SEPERTI BAGI HASIL
DARI
BIDANG
KEHUTANAN
DAN
PERTAMBANGAN. Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
8
HAL
INI
SANGAT
MERUGIKAN
DAERAH
KITA,
DISEBABKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM MENCATAT MEMINTA BUKTI-BUKTI PEMBAYARAN (PNBP) YANG TELAH
DIBAYAR
OLEH
PENGUSAHA
YANG
BEROPERASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN. SALAH SATU CONTOH ADALAH KABUPATEN BANGGAI YANG SAMPAI SAAT INI BELUM TERDAFTAR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL, SEDANGKAN KITA KETAHUI
SUDAH
ADA
PERUSAHAAN
YANG
BEROPERASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI DAERAH TERSEBUT, SEHINGGA DIPERLUKAN PERAN AKTIF DARI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UNTUK
TENGAH
SEGERA
KEMENTERIAN
DAN
KABUPATEN
BANGGAI
MENYELESAIKANNYA
DENGAN
TERKAIT
AGAR
DAERAH
TIDAK
DIRUGIKAN.
Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
9
HADIRIN YANG SAYA HORMATI, PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI SAYA MENGHARAPKAN KEPADA PARA PELAKSANA DI KANTOR SAMSAT AGAR MENINGKATKAN KINERJANYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI
PEDOMAN
PELAKSANAAN
KESAMSATAN
SEHINGGA MASYARAKAT TIDAK MERASA DIPERSULIT DALAM PENGURUSAN BPKB DAN STNK. DUKUNGAN DARI PIHAK KEPOLISIAN DAN JASA RAHARJA DAN APARAT UPT DISPENDA UNTUK MEMBANTU KAMI PADA PENERIMAAN PAJAK DAERAH KHUSUSNYA PKB DAN BBNKB SANGAT KAMI HARAPKAN, KARENA TANPA DUKUNGAN SEMIA PIHAK TARGET YANG DITETAPKAN
DALAM
APBD
2011
SULIT
UNTUK
DICAPAI SEBAB KEDUA OBJEK PAJAK TERSEBUT MASIH
MERUPAKAN
PRIMADONA
PENERIMAAN
DAERAH SULAWESI TENGAH.
Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
10
DEMIKIAN
BEBERAPA
HAL
YANG
SAYA
SAMPAIKAN, SAYA MENGHARAPKAN DUKUNGAN DAN KERJASAMA DAERAH
YANG
BAIK
ANTARA
PROPINSI
DAN
PEMERINTAH
KABUPATEN
/
KOTA,
AGAR
PEMERINTAH DAERAH
MENGOPTIMALKAN
PENERIMAAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DBH PSDH DAN DANA REBOISASI SERTA PENERIMAAN DARI BIDANG PERTAMBANGAN, AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN RAPAT
“BISMILAHIR
KOORDINASI,
INTENSIFIKASI
RAHMANIR
RAHIM”
REKONSILIASI
PENDAPATAN
DAERAH
DAN
PROPINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2011. DENGAN INI SAYA NYATAKAN ” RESMI DIBUKA ”
SEKIAN DAN TERIMA KASIH BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH WASSALAMU‘ ALLAIKUM WAR, WAB. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
H. B. PALIUDJU Rakor, Rekonsiliasi & Intensifikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2011
11
