Kajian Tenurial Ahmad Nashih Luthfi
Centre for Social Excellence Yogyakarta, 3 April 2016
Tujuan Kajian Tenurial (diacu dari ToR) • Transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang: • Dasar-dasar Kajian Tenurial • Subyek Hak, Jenis Hak, dan Obyek Hak • Kajian Tenurial sebagai alat melakukan mitigasi risiko-risiko pengelolaan SDA • Posisi kelompok rentan (perempuan, anak, remaja, difable, lansia, terinfeksi hiv dan berstatus AIDS, dsb) dalam pengelolaan SDA
1. Konsep Tenurial • Land tenure pattern: atau pola pemilikan tanah. Ini mencakup data tentang jenis status hak pemilikan, jenis penggunaan tanah, dan sebaran (distribusi) pemilikan tanah. • Land tenancy pattern: hubungan penggarapan/penyakapan tanah. Artinya, ini mengenai masalah kelembagaan atau aturanaturan setempat mengenai penggarapan tanah yang bukan milik penggarapnya (Gunawan Wiradi, Metodologi Studi Agraria, 2009: 146)
P4T PEMILIKAN •Legal-formal: pethok, letter C, sertipikat •Jenis: UUPA 1960 Pasal 16
Resources (Tanah, air, Udara)
PENGUASAAN •Aktual: sewa, gadai, bagi hasil, kedokan, serah paksa, ijin pakai, dll
Hak
PENGGUNAAN •Pertanian, •Pemukiman •Perkebunan •Pertambangan
PEMANFAATAN Sawah: padi, kedelai, hortikultura Pemukiman: kampung, perumahan Kebun: sawit, karet, coklat, kopra Pertambangan: timah, nikel, emas
Teori Akses • Akses diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (The ability to derive benefit from things) • Akses mengandung makna: – bundle of rights: Sekumpulan hak (properti) – a bundle of powers: Sekumpulan kekuasaan • Kekuasan diartikan sebagai sesuatu yang terdiri atas elemen-elemen material, budaya dan ekonomi-politik yang terhimpun sedemikian rupa membentuk “Bundel kekuasaan” (bundle of powers) dan “Jaringan kepentingan” (web of powers) yang menjadi penentu akses pada sumber daya (Ribot dan Peluso 2003: 153).
SUBJECT: •People •Institution •State (subyek hak berupa individu, komunal, badan hukum, negara)
bundle of rights Jenis hak: Pasal 16 UUPA 1960
a bundle of powers
Resources • Tanah • Padang luas • Pesisir • Laut • Mata air • Tanah timbul • Hutan • Danau • Bendungan • Bukit (obyek hak)
Dasar legitimasi subyek dalam mengakses sumberdaya alam
Ketimpangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Indonesia 1. Ketimpangan Sektoral, melahirkan krisis sosial-ekonomi dan ekologi: – Konflik – Kemiskinan – Bencana alam
2. Ketimpangan Vertikal
Kajian Tenurial untuk Mitigasi Resiko Pengelolaan SDA • Pengelolaan isu lingkungan dan SDA yang efektif harus mempertimbangkan persoalan TENURIAL dimulai dari fase merancang pengelolaan tersebut. • Misalnya, proyek resettlement, penghijauan, dan reforestasi seharusnya memahami sistem tenurial tersebut dan memasukkan dalam indikator Clean Development Mechanism (CDM) • Keterpisahan antara sistem penguasaan tanah berdasarkan adat dan sistem hukum nasional (Barat) menghalangi pelaksanaan proyek CDM. • Konflik akan terjadi jika terdapat kesenjangan yang tidak dapat teratasi tersebut • Metode penilaian cepat konflik pertanahan: RaTA (Cara Cepat Mengidentifikasi Sifat Dasar Konflik Penguasaan Tanah)
Tahapan Langkah 1
Metode Memetakan daerah: analisis citra
Langkah 2
Faktor yang memperburuk situasi: kebijakan, politik, ekonomi, lingkungan, dll. Data sekunder: Sejarah, sosio-ekonomi, demografik, penetapan daerah oleh pemerintah, ekologi, dan lain-lain. Wawancara
Langkah 3
Langkah 4
Langkah 5
Langkah 6
Fokus Telaah/Intervensi Keluaran/Referensi Menentukan lokasi Daerah konflik tanah potensial Dimensi/sejarah klaim Pemetaan penjelasan yang bersaing konflik
Analisis pelaku
Wawancara, PRA, diskusi kelompok terarah
Penilaian individual, kelompok, pemerintah, dan lain-lain (kearifan lokal, klaim hukum yang dipahami, hukum adat, dll.) Analisis kebijakan yang deskriptif dan Studi kebijakan: perspektif historis Undang-undang, hukum sah, peraturan, dll. Dialog kebijakan
Pilihan kebijakan/intervensi
(Metode bola salju) Menemukan pelaku utama, hubungan dan kekuasaan mereka Beragam bentuk klaim hukum
Beragam kebijakan hukum/undang-undang terkait dengan klaim bersaing Mekanisme resolusi konflik.
Multiidentitas Kelas Sosial (Agraria) (mencari kelompok rentan) 1. Tuan tanah 2. Pemilik tanah luas 3. Pemilik tanah sedang 4. Tunakisma
Kelas sosial (berdasarkan pemilikan tanah)
Put the last first! • Pengelolaan SDA yang Bertanggungjawab – Secara ekologis sehat – Secara sosial sehat – Secara hukum sehat – Secara ekonomi sehat
• Bagaimana Anda memprioritaskan hal di atas? • “HARUS ADIL SEJAK DALAM PIKIRAN!”
