Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
ISSN 0854 - 5561
KAJIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML) DALAM SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI UNTUK KESELAMATAN INSTALASI NUKLIR
Nur Tri Harjanto
ABSTRAK KAJIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LlNGKUNGAN (SML) DALAM SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI UNTUK KESELAMATAN INSTALASI NUKLIR. Instalasi nuklir seperti IEBE dan IRM disamping mempunyai potensi bahaya radiasi juga menghasilkan limbah baik itu berupa limbah padat, cair maupun gas/aerosol yang berdampak pada lingkungan. Dalam operasinya keselamatan menjadi prioritas utama sehingga potensi bahaya radiasi dapat ditekan seminimal mungkin. Sesuai dengan Perka BAPETEN NO.07 Tahun 1999 maka setiap organisasi pengelola instalasi nuklir wajib melaksanakan fungsi jaminan mutu. Dalam Program Jaminan Mutu (PJM) operasi instalasi nuklir sesuai standard IAEA SS 50 C-QA ditekankan pentingnya aspek keselamatan dalam operasi instalasi nuklir, namun aspek penting lingkungan belum dipersyaratkan secara nyata. Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang kompaktibel terhadap manajemen yang lain dapat diimplementasikan dalam manajemen operasi instalasi nuklir dengan mengembangkan dan memasukkan persyaratan SML pada Program Jaminan Mutu. Beberapa persyaratan SML seperti : Kebijakan , Perencanaan, Organisasi, Struktur dan tanggung jawab, Pelatihan, Komunikasi, Dokumentasi, Pengendalian Dokumen, Pengendalian Operasi/proses, Pengecekan dan Tindakan perbaikan, Pengendalian Ketidaksesuaian, Rekaman, dan Audit serta Kajian Manajemen sudah ada dalam PJM, hanya perlu pengembangan lingkup substansinya. Selain itu perlu ditambahkan persyaratan yang belum ada dalam PJM yakni Program Lingkungan serta Kesiagaan dan Tanggap Darurat. Dengan mengimplementasikan SML dalam PJM akan menunjukkan bahwa ada komitmen manajemen untuk memenuhi persyaratan kebijakan lingkungan, adanya penekanan pada tindakan pencegahan yang lebih dari pada tindakan koreksi, serta sistem memasukkan dan memadukan proses penyempurnaan berkelanjutan. Disamping itu instalasi akan lebih siap jika Draf Keselamatan 338 (Sistem Mannajemen Terintegrasi) harus diterapkan. Kata kunci: manajemen, keselamatan, lingkungan.
PENDAHULUAN Isu nuklir sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra sehingga belum bisa diterima oleh masyarakat sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih khawatir akan bahaya potensi radiasi dan limbah yang dihasilkan oleh industri nuklir yang cukup berbahaya. Untuk meredam isue pro dan kontra tersebut pendidikan publik dan transparasi/keterbukaan terhadap masyarakat sangat diperlukan. Instalasi nuk'lir seperti Instalasi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE) dan Instalasi Radiometalurgi (IRM) disamping memiliki teknologi yang cukup tinggi juga mempunyai potensi bahaya radiasi. Oleh sebab itu mulai dari pembangunan hingga operasi dan perawatannya harus memenuhi ketentuan/persyaratan keselamatan yang ditentukan. Sesuai Perka BAPETEN Nomor 07 Tahun 99 Tentang Jaminan Kualitas Instalasi Nuklir, maka setiap organisasi pengelola instalasi nuklir wajib melaksanakan fungsi jaminan mutu. Fungsifungsi jaminan mutu tersebut meliputi : o
Penyusunan program jaminan mutu
411
Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
o o
ISSN 0854 - 5561
Organisasi dan tata kerja jaminan mutu Pengawasan jaminan mutu.
Program jaminan mutu yang dibuat/ disusun oleh penguasa instalasi nuklir selama ini berdasarkan Safety Series No.50-C-Q tahun 1996 (Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants) yang merupakan bagian dari program IAEA yang disebut Standard Keselamatan Nuklir (NUSS Program) yang menekankan pentingnya aspek keselamatan dalam manajemen operasi instalasi nuklir. Program Jaminan Mutu ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh ijin operasi. Program jaminan mutu berisi tentang kebijakan yang berkaitan dengan mutu keselamatan yang mencakup pengaturan tentang pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan masalah nuklir. Selain itu Program Jaminan Mutu juga memuat persyaratan kualifikasi personil untuk setiap kegiatan yang mempengaruhi mutu dan keselamatan. Sistem manajemen adalah pengertian baru yang dikembangkan oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) beberapa tahun belakangan untuk menggantikan istilah "Jaminan Mutu" . Hingga tulisan ini dibuat, dokumen yang menjelaskan sistem manajemen masih dalam proses finalisasi. Meskipun demikian, konsep dasarnya telah diletakkan dengan sangat jelas dalam OS 338 ini. Sehingga ada banyak hal yang secara signifikan perlu segera dipahami oleh orang yang bekerja pad a fasilitas dan aktifitas tenaga nuklir.
----
DS337: SMQ8-Q14, Fasilitas AktiKeselamatan Radiologik DS338: Sistem Managemen (Pengganti SS&50-C-Q) yang selamat zat radioaktif vitas Limbah Radioaktif. (Pengganti SS 50-C-Q) &QI-Q7, Penyimpanan. Penanganan 5 area safety series DS349: SM Fasilitas Nuklir Keselamatan umum (diterapkan pada semua area)
DS326: SM Pengangkutan DS336: SM Perlakuan, DS315: SM Jasa Pengawas Teknologi DSl13: SM Badan
}
T
Keselamatan fasilitas nuklir
Proteksi radiasi dan keselamatan sumber radiasi
IT
Managemen keselamatan limbah radioaktif
Pengangkutan yang selamat zat radioaktif
I : Persyaratan dan Panduan Umum II : Panduan khusus pada setiap area safety series Gambar 1 : Struktur Standard Keselamatan IAEA untuk Sistem Manajemen
Struktur standar keselamatan IAEA untuk Sistem Managemen adalah sebagaimana dijelaskan pada Gambar-1. Oi sini jelas bahwa Sistem Managemen menggantikan dokumen IAEA yang sudah sangat dikenal, yaitu Safety Series No 50-C/SG-Q"Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants and Other Nuclear Installations" untuk bagian Q1 sid Q7. Oi sisi lain,
412
Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
ISSN 0854 - 5561
pengembangan persyaratan Sistem Managemen mempertimbangkan Standar IS014001:1996 ISO 9001 :2000 yang dikembangan International Organization for Standardization.
dan
Sistem Manajemen Lingkungan menurut ISO 14001 adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumberdaya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakkan lingkungan. Model sistem manajemen lingkungan dalam standard SNI 14001 (adopsi dari ISO 14001) dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 1
Penyempurnaan
Berkelanjutan
Kebijakan Lingkungan
Pengkajian Manajemen
Perencanaan
Pemeriksaan dan Tindakan Koreksi
Penerapan dan Operasi
Gambar 2. Model sistem manajemen lingkungan ISO 14001
Standar sistem manajemen lingkungan dimaksudkan untuk memberikan unsur-unsur sistem manajemen lingkungan yang dapat dipadukan dengan persyaratan manajemen keselamatan dalam Program Jaminan Mutu guna membantu organisasi mencapai tujuan mutu, keselamatan, ekonomi dan lingkungan. Standard ISO 14001 memiliki sistem manajemen dasar yang sama dengan Sistem manajemen/jaminan mutu untuk keamanan dan keselamatan instalasi nuklir (IAEA SS 50 C-QA). Sistem manajemen/jaminan mutu keselamatan instalasi nuklir berkaitan dengan keamanan/ keselamatan pembangunan, dan operasi instalasi nuklir, sedangkan sistem manajemen lingkungan (ISO 14001) mengarah pada kebutuhan dari berbagai pihak yang terkait dan adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan lingkungan yang semakin berkembang. Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan yang ditetapkan dalam standard ISO 14001 tidak perlu dirumuskan secara terpisah dari unsur-unsur Program jaminan Mutu Instalasi Nuklir. Dalam b.3berapa hal dimungkinkan untuk memenuhi semua persyaratan melalui penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem manajemen yang sedang berlaku. Dengan menerapkan kepada pihak terkait bahwa a) b)
SML dapat membantu organisasi untuk memberikan
kepercayaan
ada komitmen manajemen untuk memenuhi persyaratan kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan. adanya penekanan pada tindakan pencegahan yang lebih dari pada tindakan koreksi.
413
Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
c)
dapat memberikan undangan.
ISSN 0854 - 5561
bukti adanya perhatian yang cukup dan kesesuaian
Sistem memasukkan dan memadukan proses penyempurnaan
dengan perundang-
berkelanjutan.
STRUKTUR SISTEM MANAJEMEN LlNGKUNGAN ISO 14001 Struktur (elemen-elemen)
dalam Sistem Manajemen Lingkungan meliputi :
1. Kebijakan Lingkungan Kebijakan ini ditetapkan oleh manajemen puncak yang berisi pernyataan mengenai maksud dan prinsip-prinsip dalam peningkatan kinerja lingkungan. Kebijakkan ini sesuai dengan jenis kegiatan, skala dan dampak lingkungan akibat kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan, yang mencakup komitmen untuk perbaikan secara terus menerus dan pencegahan pencemaran, serta mencakup komitmen pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang relevan dan ketentuan lainnya yang terkait.
2. Perencanaan 1. Aspek Lingkungan Organisasi perlu membuat prosedur untuk mengidentifikasi organisasi dapat mengendalikan atau mengantisipasinya.
aspek-aspek lingkungan sehingga
Menentukan aspek mana yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan menjamin bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak penting telah dipertimbangkan dalam penentuan tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan 2. Persyaratan Hukum dan Persyaratan lainnya Organisasi harus menetapkan dan memberlakukan prosedur untuk mengidentifikasi dan mendapatkan akses pada peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan organisasi terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan dari kegiatan, produk maupun jasa yang dihasilkan. 3. Tujuan dan Sasaran Organisasi harus menetapkan dan memelihara tujuan dan sasaran yang terdokumentasi setiap fungsi dan tingkatan manajemen organisasi. Tujuan dan sasaran harus konsisten dengan kebijakan lingkungan, komitmen terhadap pencegahan pencemaran.
termasuk
pada
merefleksikan
4. Program Manajemen lingkungan Organisasi menetapkan dan memelihara program untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan. Program berisi perencanaan kegiatan yang meliputi arahan dan tanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pad a setiap tingkatan dan fungsi yang relevan serta cara bagaimana sasaran dan tujuan tersebut dapat dicapai dan jangka waktu pencapaiannya.
3. Penerapan dan Operasi 1. Struktur dan Tanggung jawab Peran/fungsi, tanggungjawab dan kewenangan harus ditetapkan, didokumenta-sikan dan disampaikan untuk menunjang terciptanya manajemen lingkungan yang efektif. Manajemen harus menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi dan pengendalian SML. 2. Pelatihan, kepedulian, dan kompetensi. Organisasi harus mengkaji kebutuhan pelatihan. Selain itu, semua karyawan yang bekerja pada area yang berpotensi mengakibatkan dampak penting lingkungan, harus telah menerima pelatihan yang memadai.
414
Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
ISSN 0854 - 5561
Karyawan yang melakukan tugas-tugas yang dapat menyebabkan timbulnya dampak penting terhadap lingkungan, harus memiliki kompetensi pendidikan pelatihan, dan/ atau pengalaman yang sesuai. 3. Komunikasi. Dengan berlandaskan pad a aspek-aspek lingkungan dan SML, organisasi perlu menetapkan dan memberlakukan prosedur untuk melakukan komunikasi internal pad a setiap tingkatan dan fungsi dalam organisasi. Selain itu juga prosedur penerimaan dan dokumentasi tanggapan atas komunikasi dari pihak-pihak eksternalyang berkepentingan. 4. Dokumentasi SML Organisasi perlu menetapkan dan memelihara informasi secara tertulis ataupun di dalam data elektronik untuk menjelaskan elemen-elemen inti dari sistem manajemen lingkungan dan interaksi antara elemen-elemen tersebut, serta memberikan arahan atas dokumen yang terkait. Ada 4 tingkatan sistem dokumentasi SML yakni : Manual, Prosedur, Instruksi kerja, dan Reka-man/catatan. 5. Pengendalian Dokumen Organisasi perlu menetapkan dan memberlakukan prosedur untuk mengenda-likan seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh standard internasional ini untuk memastikan bahwa : Dokumen-dokumen secara periodik ditinjau kem-bali, direvisi, dan versi terbaru dari dokumen yang relevan tersedia. Dokumen kadaluwarsa segera ditarik dari setiap lokasi penyimpanan dan penggunaan atau diamankan dari pemakaian yang tidak sengaja. 6. Pengendalian Operasi Organisasi harus mengetahui operasi dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek-aspek penting lingkungan yang telah teridentifikasi, agar dilaksanakan sejalan dengan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan organisasi. Menetapkan dan memelihara prosedur operasi agar tidak terjadi penyimpangan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.
terhadap
7. Kesiagaan dan Tanggap Darurat Organisasi harus menetapkan dan memberlakukan prosedur untuk mengidentifikasi dan tanggap terhadap kecelakaan dan keadaan darurat yang mungkin terjadi, serta prosedur untuk menghindari dan mengatasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat kecelakaan atau keadaan darurat tersebut. Organisasi perlu mengkaji dan memperbaiki prosedur kesiagaan, selain itu perlu menguji secara berkala prosedur-prosedur yang memungkinkan untuk diuji. 4. Pengecekan dan Tindakan Perbaikan 1. Pemantauan dan Pengukuran Organisasi perlu membuat dan memberlakukan prosedur tertulis untuk secara berkala memantau dan mengukur karakteristik kunci dari operasi dan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting pada lingkungan. Alat-alat pemantau lingkungan harus dikalibrasi dan disimpan sesuai dengan ketentuan. Organisasi perlu membuat dan memberlakukan prosedur tertulis untuk secara berkala melakukan evaluasi tentang kesesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup. 2. Ketidaksesuaian,
Perbaikan dan Tindakan Pencegahan.
Organisasi perlu membuat dan memberlakukan prosedur dalam menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk menangani dan menyelidiki kasus-kasus ketidaksesuaian, pengambilan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan akibat ketidaksesuaian tersebut, dan untuk memulai dan menyelesaikan tindakan koreksi dan pencegahan. Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan semua perubahan dalam prosedur tertulis yang diakibatkan oleh tindakan koreksi dan pencegahan.
415
Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
ISSN 0854 - 5561
3. Rekaman Organisasi perlu membuat dan memberlakukan prosedur untuk identifikasi, pemeliharaan, dan pendistribusian rekaman lingkungan. Rekaman harus jelas, dapat diidentifikasi dan dilacak hubungannya dengan aktivitas tertentu, hasil atau jasa. Rekaman lingkungan harus disimpan dan dipelihara sehingga rekaman tersebut siap digunakan dan terjaga dari kerusakan atau hilang. Waktu penyimpanan harus ditetapkan dan dicatat. 4. Audit Sistem Manajemen Lingkungan Organisasi harus menetapkan dan memberlakukan suatu program dan prosedur untuk melaksanakan audit sistem manajemen lingkungan secara periodik. Tujuan dari audit adalah agar dapat menetapkan apakah sistem manajemen lingkungan telah diterapkan dan diberlakukan dengan benar sesuai dengan aturan atau ketetapan yang direncanakan termasuk ketetapan-ketetapan standard ini serta memberikan informasi atas hasil audit kepada manajemen puncak.
5.
Pengkajian Manajemen Manajemen puncak organisasi harus mengkaji sistem manajemen lingkungan sesuai dengan jadwal/interval waktu yang ditetapkan untuk memastikan kesesuaian, ketepatan, dan keefektifan sistem tersebut. Proses kajian manajemen ini harus memastikan bahwa informasi penting telah dikumpulkan sehingga dapat dievaluasi. Kaji ulang pelaksanaan SML secara berkala oleh manajemen puncak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan ketepatan serta keefektifan pelaksanaan yang meliputi pengkajian terhadap : •
Tujuan dan sasaran lingkungan
•
Kinerja lingkungan secara keseluruhan
•
Temuan hasil audit SML
Kajian manajemen harus terbuka terhadap kemungkinan adanya perubahan kebijakan, tujuan dan elemen-elemen lain dalam sistem manajemen lingkungan sejalan dengan hasil audit sistem manajemen lingkungan, perubahan situasi, dan adanya komitmen terhadap perbaikan secar-a terus menerus.
IMPLEMENTASI
SML DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN
INSTALASI NUKLIR
Sistem Manajemen Lingkungan sesuai standard ISO 14001 (SNI 14001) sampai sa at ini masih bersifat sukarela, namun tidak menutup kemungkinan pada suatu sa at akan berubah menjadi wajib sesuai dengan perkembangan hukum/undang-undang dan tuntutan masyarakat. Suatu instalasi nuklir sebaiknya menerapkan sistem manajemen lingkungan secara efektif agar membantu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak penting kegiatan, produk atau jasanya, dan untuk membantu memelihara serta memperbaiki mutu lingkungan. Penerapan SML dalam manajemen operasi instalasi nuklir dapat dilakukan dengan mengembangkan manajemen yang sudah ada dalam hal penekanan aspek dan ruang lingkup serta menambahkan elemen-elemen yang belum diatur dalam program jaminan mutu instalasi nuklir.
416
Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
ISSN 0854 - 5561
Tabel 1. Perbandingan Elemen-elemen IAEA SS 50 C-QA dengan Elemen elemen SML s,frukiur,§MJ..J~~O,
14(01)
5trukfurPJM
II. Perencanaan 1. Aspek Lingkungan 2. Persyaratan Hk & Persyara-tan lainnya 3. Tujuan & Sasaran 4. Program Lingkungan Ill.Implementasi & Operasi 1. Struktur & Tanggung jawab
3. 4.
Pelatihan Kepedulian Kompetensi Komunikasi Dokumentasi SML
5.
Pengendalian Dokumen
dan
1.1. Umum (Kebijakan) II. Program Jaminan Mutu 1.2. Ruang Lingkup 11.1.Umum
111.1.1
1.2. Ruang Lingkup (11.1.) III. Organisasi 111.1.Tanggung Jwb, Wewenang, Komunikasi 1.3.Tanggung jawab 111.3.Penstafan dan Pelatihan (111.1 ) 11.2.Prosedur, Instruksi, dan gambar. IV. Pengendalian Dokumen
Pengendalian Operasi Kesiagaan & Tanggap darurat
VIII. Pengendalian
3. 4.
Ketidak sesuaian, Perbaikan Tindakan Pencegahan Rekaman Audit SML
III.Kinerja 11.1.1
11.2.1
11.1.1 11.1.5 11.4.1
Proses
&
IX. Inspeksi dan Pengendalian Pengujian IX.1. Program Inspeksi IX.2. Program Pengujian IX.3. Pengendalian alat pengujian/pengukuran & kalibrasi X. Pengendalian Ketidaksesuai-
111.4.1 111.4.2
11.3.1
an XI. Tindakan Xll.Rekaman XIII. Audit
Koreksi
11.3.2 11.4.2 IV. Penilaian
11.3.Review Manajemen
V. Kajian Manajemen
PENYE5UAIAN
1.,11.1.3
111.1.1
IV. Pengecekan & Tindakan Perbaikan 1. Pemantauan & Pengukuran
2.
CQ (1996)
II. Managemen
V. Pengendalian Desain VI. Pengendalian Pengadaan VII. Pengendalian Bahan 6. 7.
50"
I. Pendahuluan
I.Pendahuluan
I. Kebijakan Lingkungan
2.
s'esuai IAEA 55 ~QG~g!N
5ML DALAM PENGEMBANGAN
PROGRAM JAMINAN
MUTU IN5TALA51
NUKLIR. Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dapat diterapkan pada seluruh kegiatan/manajemen lain selain dari manajemen tersebut, termasuk manajemen keselamatan operasi instalasi nuklir. Program Jaminan Mutu Instalasi Nuklir yang mengacu pada Pedoman IAEA SS 50 C-QA menekankan manajemen operasi instalasi nuklir terhadap keselamatan operasi instalasi nuklir. Untuk menyesuaikan SML dalam manajemen tersebut harus dilakukan revisi terhadap PJM sehingga dapat mengakomodir persyaratan-persyaratan yang ada dalam SML tersebut. Penerapan SML dalam manajemen operasi instalasi nuklir dapat dilakukan dengan mengembangkan manajemen yang sudah ada dalam hal penekanan aspek dan ruang lingkup serta menambahkan elemen-elemen yang belum diatur dalam program jaminan mutu instalasi nuklir.
417
Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
ISSN 0854 - 5561
Tabel 2. Penyesuaian PJM Operasi Instalasi Nuklir dengan persyaratan dalam SML
tidak harus Tindakan dan untuk Koreksi Perlu ditambahkan dalam PJM : jawab, dan ketidaksesuaian koreksi akibat No dilaksanakan terjadi ditetapkan ditetapkan, Organisasi Kebijakan Program Pengendalian penting PJM lingkungan lingkungan perlu Operasi agar Jaminan MutuPengujian Dokumen Desain Proses Bahan Pengadaan IAEA Mutu SS 50 & Inspeksi C-QA Tidak *) Sudah Ruang Prosedur Struktur Inspeksi dipersyaratkan sesuai lingkup proses/operasi Ketidaksesuaian organisasi, dengan kebijakan dalam tanggung SML diperluas yang yang SML berhubungan berkaitan yakni dengan dengan : pencegahan lingkungan terulangnya Ketidaksesuaian Penyesuaian dengan SML pengambilan tindakan untukwemengatasi matan dulian linqkunqan perlu ditambahkan. nn, tujuan tindakan *)Kalibrasi *) Komitmen lingkungan. Program alat terhadap kesiagaan ukur persvaratan alat dan tanggap ISO darurat 14000 Persyaratan hukum & persyaratan lainnya *)*) Program sasaran Garis Penstafan Program Tujuan Keselamatan di aspek limbah) terhadap P2PLR memantau Sesuai menimbulkan Baku relevan SK Aspek wenang BK. Pelatihan berkaitan Prosedur Ditambahkan BAPETEN Ka komunikasi tingkat (Sub Manajemen dan SK BAPETEN dengan Pengendalian lingkungan kegiatan dan dan Ka kondisi sasaran ABN Bapedal. mengenai inspeksi dengan radioaktivitas untuk dampak perlu Pelatihan. BATAN komunikasi. limbah pengujian/ eksternal &dan dan No lingkungan pengelolaan Lingkungan pengelolaan ditambahkan Aturan lingkungan disamping lingkungan harus 02 penting operasi kemampuan ........ Pengujian dan &uji selain lingkungan, 03 IAEA meliputi pengukuran tugas lingkungan tentang lingkungan. yang aspek perlu limbah, seperti SS yakni dengan yang dan dapat 50 inspeksi ditambah keseladengan ada C-QA :kepedll untuk kan tuk memulaidan*) dan menyelesaikan dampak
418
Hasil-hasil Penelitian EBN Tahun 2009
ISSN 0854 - 5561 Audit Rekaman (Record) XII persvaratan SML kesesuaian Audit SML yaitu
Perlu ditambahkan Sudah sesuai dengandalam SML manajemen terhadap
program
audit dengan
Program kesiagaan dan tanggap darurat dalam instalasi nuklir sudah ada hanya belum ditetapkan dalam PJM oprerasi sehingga dengan penerapan SML ini maka program tersebut dapat dimasukan dalam kebijakan PJM KESIMPULAN 1. Untuk mengimplementasikan SML (ISO 14001) dalam manajemen operasi instalasi nuklir dapat dilakukan penyesuaian dengan mengembangkan manajemen yang sudah ada yaitu aspek aspek yang perlu diperhatikan, ruang lingkup serta menambahkan elemen-elemen yang belum diatur dalam program jaminan mutu instalasi nuklir. 2. Dengan penerapan SML dalam PJM Instalasi nuklir maka ada komitmen manajemen untuk memenuhi persyaratan kebijakan lingkungan, adanya penekanan pada tindakan pencegahan yang lebih dari pada tindakan koreksi, serta sistem memasukkan dan memadukan proses penyempurnaan berkelanjutan. 3. Penerapan SML dalam PJM akan mempermudah instalasilfasilitas dalam mempersiapkan diri diterapkannya Sistem Manajemen Teritegrasi OS 338 DAFTAR PUSTAKA [1] Perka Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 07 Tahun 1999 Tentang Jaminan Kualitas Instalasi Nuklir. [2] ISO 14001 Environmental Managemen Standards (EMS), 1996 [3] SNI 19-14001-1997 : Sistem Manajemen Lingkungan (SML) - Spesifikasi dengan panduan penggunaan, Dewan Standardisasi Nasional, 1997 [4] IAEA, Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants and Other Nuclear Installations, Safety Series No 50-C/SG-Q, Vienna, 1996 [5] IAEA, Management System, Draft Safety Requirements DS338, Vienna, 2005. [6] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaga nukliran
419
