Kajian Mengenai Government Procurement – Trans Pacific Partnership (TPP) dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia Jakarta, 20 September 2016
Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada Email:
[email protected]
Latar Belakang • Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) yang ditandatangani 4 Februari 2016, dianggap sebagai FTA paling komprehensif di abad 21 dan melampaui WTO. • TPP berkontribusi atas 40% dari PDB dunia dan mencakup 1/3 perdagangan dunia serta memiliki porsi pembahasan behind-border issues yang sangat besar. • Fokus dari studi ini adalah Government Procurement yang diatur di bawah Bab 15 dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA)
Outline Memahami ketentuan hukum GP-TPPA Analisis implikasi GP-TPPA terhadap kerangka regulasi nasional Tinjauan strategi negara anggota TPP (Vietnam & Malaysia) dalam mengakomodir GP-TPPA
Analisis cost-benefit GP-TPPA terhadap Ekonomi Indonesia Strategi Indonesia mempersiapkan diri menghadapi konsekuensi dari komitmen dalam TPP
MEMAHAMI KETENTUAN HUKUM GPTPPA
Memahami Ketentuan GP-TPPA • Government Procurement diatur pada Bab 15 dalam TPPA yang terdiri dari 24 Pasal dan 12 annexes. • Pengaturan GP dalam TPPA didasarkan pada prinsip umum Na:onal Treatment dan Non-Discrimina:on (Pasal 15.4.1). • Ketentuan GP-TPPA _dak berlaku untuk seluruh government procurement, tetapi berlaku terbatas pada jenis procurement yang memenuhi persyaratan (pasal 15.2.2).
What’s New? (1)
Scope of protec1on Pasal 15.2.2
General Principles Pasal 15.4
• Barang/jasa/ gabungan keduanya yang dispesifikasikan dalam Annex 15.A • Memiliki maksud hubungan kontraktual • Memiliki nilai yang sama atau melebihi threshold yang dispesifikasikan dalam Annex 15.A • Dilakukan oleh procuring en:ty yang masuk dalam spesifikasi Annex 15 A
• Negara anggota dilarang untuk memperlakukan barang/jasa produksi dalam negeri lebih diuntungkan dibandingkan dengan barang/jasa produksi luar negeri. • Hal ini melipu_ larangan pemberlakuan local content dalam kerangka regulasi nasional.
What’s New? (2)
Qualifica1on of Suppliers Pasal 15.8.3 Modifica1on of Tender Documenta1on Pasal 15.13.4
• GP-TPPA hanya menjamin tahap pelaksanaan bidding namun _dak memberikan special and differen:al treatment bagi negara Berkembang untuk menjadi supplier di Negara Maju. • Untuk dapat lolos bidding menjadi supplier suatu GP, suppliers harus memenuhi standard dalam evaluasi kapasitas finansial, kemampuan komersil dan teknis, serta kegiatan bisnis supplier dari dalam maupun luar negeri.
• Kewajiban bagi Procuring En:ty untuk memberikan pemberitahuan apabila terjadi modifikasi terkait dengan no:ce of intended procurement, yang diberlakukan pada ‘supplier yang diketahui oleh Procuring En1ty’.
Lingkup Pengaturan GPA – TPP (1) Pasal TPP 15.1: Defini_on 15.2: Scope
15.3: Excep_ons
15.4: Na_onal Treatments and NonDiscrimina_on
Elemen kunci Subjek dan objek hukum bab perlindungan government procurement
Poin penPng Pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk dalam lingkup pengaturan GPA TTP apabila memenuhi persyaratan yang tercantum pada pasal 15.2.2 secara kumula_f.
GP TPPA mengatur terkait dengan klausul pengecualian terhadap prinsip Na:onal Treatment dan NonDiscrimina:on
Pengecualian berkaitan dengan moral publik, isu lingkungan untuk melindungi manusia dan ekosistem, perlindungan kekayaan intelektual, dan berkaitan dengan barang/jasa milik difabel dan ins_tusi nonprofit.
Melarang adanya perlakuan diskrimina_f terhadap barang, jasa, dan suppliers dari negara anggota lain.
Melarang segala peraturan yang mewajibkan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri atau kewajiban joint venture dengan produsen dalam negeri.
Lingkup Pengaturan GPA – TPP (2) Pasal TPP
15.5: Transi_onal Measures (TM)
Elemen kunci
Klausul yang memungkinkan Negara Berkembang menikma_ perlakuan khusus dalam jangka waktu tertentu untuk mengimplementasikan kewajiban sebagai Negara Anggota TPPA.
Jaminan bagi supplier 15.9: Qualifica_on of untuk masuk tahap awal penyeleksian tender GP Suppliers melalui sistem registrasi yang bebas hambatan.
Poin penPng
Metode penentuan jangka waktu dapat dilakukan melalui negosiasi dengan Negara anggota yang lain, sehingga TM hanya menguntungkan Negara berkembang jika Negara tersebut memiliki kemampuan negosiasi yang baik.
Melarang procuring en::es Negara anggota untuk memberlakukan sistem registrasi yang menciptakan unnecessary obstacle bagi par_sipasi supplier Negara anggota lain.
Peran Annex 15-A dalam GP-TPPA • Annex 15-A merupakan produk hukum yang dibuat melalui proses negosiasi diantara Negara Anggota yang menghasilkan kesepakatan khusus terkait GP dan dapat mengesampingkan segala ketentuan dalam TPPA selama mendapatkan persetujuan dari Negara Anggota. • Berdasarkan pada Pasal 15.2.4 GP TPPA, terdapat 10 Bab yang pada pokoknya menentukan hal-hal sbb: 1. Subjek yang terikat dalam GP TPPA 2. Bidang pengadaan barang/jasa yang terikat dalam GP TPPA 3. Batas minimum nilai suatu projek terikat dalam GP TPPA 4. Jangka waktu transi1onal measures 5. Modifikasi atau perubahan terhadap jadwal (SA 15-A)
Perbedaan GP-TPPA dengan GPA-WTO ASPEK
GPA-WTO
GP-TPPA
Daya Ikat Perjanjian
Bersifat plurilateral dan voluntary based
Mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Negara anggota TPP
Special Provision for Developing Countries
- Special and differen:al treatment bagi Negara Berkembang untuk menggunakan offsets untuk alasan pembangunan dan menjaga neraca pembayaran (Pasal V: 3,5-7)
Pemberian jangka waktu transi:onal measures yang lebih panjang melalui negosiasi dengan seluruh anggota TPP.
- Technical assistance (Pasal V:11) Scope and Coverage
Threshold pengadaan: - 130.000 SDR, untuk pengadaan barang/ jasa yang dilakukan en_tas pemerintah pusat. - 5.000.000 SDR, untuk pengadaan jasa konstruksi
Threshold pengadaan _dak ditentukan secara umum, tetapi hasil negosiasi masing-masing Pihak.
Perbedaan GP-TPPA dengan GPA-WTO (2) ASPEK
GPA-WTO
GP-TPPA
Modifica1on of Tender Documenta1on
Se_ap informasi yang diberikan kepada salah satu pemasok sehubungan dengan pengadaan yang dimaksud, harus diberikan secara bersamaan kepada seluruh pemasok lainnya dalam waktu yang memadai untuk merespon informasi tersebut.
Kewajiban bagi procuring en:ty untuk memberikan kabar apabila terjadi modifikasi terkait dengan tender documenta:on sebelum pembuatan kontrak pengadaan hanya perlu dilakukan kepada para pemasok selama diketahui oleh procuring en:ty (“if those suppliers are known to the procuring en:ty”).
Enforcement
Perselisihan diantara Pihak berkenaan dengan GPA diatur dalam prosedur Dispute SeLlement Understanding (DSU).
GP-TPPA belum menetapkan mekanisme enforcement dan penyelesaian sengketa diantara para pihak.
ANALISIS IMPLIKASI GP-TPPA TERHADAP KERANGKA REGULASI NASIONAL
Peraturan Indonesia terkait Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kerangka Regulasi Nasional GP Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 86 •
Kewajiban bagi semua lembaga Negara (Pusat/ Daerah) untuk menggunakan produk dalam negeri dalam se_ap pengadaan barang/ jasa pemerintah
Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah •
Regulasi yang mengatur terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah •
Regulasi untuk mengop_malkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro dan kecil, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Peraturan Menteri Perindustrian nomor 2/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah •
Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa ke_ka terdapat barang/jasa yang ditawarkan yang mempunyai nilai TKDN minimal 25% atau mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai minimal 40%.
Implikasi Pengaturan GP -TPPA dan Regulasi Nasional (1) Aspek
TPPA
Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010
Implikasi jika Indonesia Bergabung GP-TPPA
Threshold
Nilai threshold dari suatu Government Procurement yang masuk ke dalam lingkup pengaturan GP-TPPA akan dicantumkan dalam Annex 15A yang didasarkan negosiasi masing-masing Negara Anggota.
Threshold nilai Government Procurement yang dapat dibuka untuk suppliers asing: § Pengadaan pekerjaan konstruksi: Rp 100.000.000.000 § Pengadaan barang/ jasa lainnya: Rp 20.000.000.000 § Pengadaan jasa konsultasi diatas Rp 10.000.000.000
Threshold keikutsertaan perusahaan asing dalam GP akan disesuaikan dengan threshold dalam Annex 15-A dalam satuan SDR
General Principles
GP TPPA yang mengutamakan Na:onal Treatment dan Non Discrimina:on, dimana Negara Anggota dilarang untuk memperlakukan barang/jasa produksi dalam negeri lebih diuntungkan dibandingkan dengan barang/jasa produksi luar negeri.
Bab VII pasal 96, 97 dan 98 dalam Perpres ini mengatur tentang kewajiban untuk menggunakan barang/ jasa produksi dalam negeri dalam se_ap pengadaan barang/ jasa pemerintah di Indonesia.
Ketentuan tentang Penggunaan produk dalam negeri harus disesuaikan karena bertentangan dengan prinsip Na:onal Treatment dan Non-Discrimina:on (Pasal 15.3.1 GP-TPPA)
Implikasi Pengaturan GP -TPPA dan Regulasi Nasional (2) Aspek
TPPA
General Principles
GP TPPA yang mengutamakan Na:onal Treatment dan Non Discrimina:on, dimana Negara Anggota dilarang untuk memperlakukan barang/jasa produksi dalam negeri lebih diuntungkan dibandingkan dengan barang/jasa produksi luar negeri.
UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 86 Kewajiban bagi semua lembaga negara baik pemerintahan pusat maupun daerah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam se_ap pengadaan barang/ jasa.
Permenperin No. 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengunaan Produk Dalam Negeri mewajibkan seluruh kegiatan GP menggunakan produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai minimal 40%.
Implikasi jika Indonesia Bergabung TPP Ketentuan tentang Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam GP pada pasal 86 dan 87 bertentangan dengan prinsip Na:onal Treatment dan NonDiscrimina:on (Pasal 15.3.1 GPTPPA) dan berpotensi direvisi. Implikasi jika Indonesia Bergabung TPP Ketentuan tentang Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam GP pada pasal 86 dan 87 bertentangan dengan prinsip Na:onal Treatment dan NonDiscrimina:on (Pasal 15.3.1 GPTPPA) dan berpotensi direvisi.
Temuan Utama (1) • GP-TPPA _dak berlaku untuk seluruh government procurement, melainkan terbatas pada GP yang dispesifikasikan dalam Annex 15-A masing-masing Negara Anggota. • Kebijakan penggunaan barang/ jasa produksi dalam negeri dalam government procurement yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2014; Perpres no 54 Tahun 2010; Inpres no 2 Tahun 2009 dan Permenperin no 49/M-IND/PER/5/2009 akan bertabrakan langsung dengan prinsip na1onal treatment dan non discrimina1on dalam pengaturan GP-TPP. • GP-TPPA hanya menjamin tahap prosedural pelaksanaan bidding namun _dak menjamin akses bagi keterlibatan supplier Negara Berkembang yang masih menghadapi development gap dengan Negara Maju.
Temuan Utama (2) • Terdapat potensi penyimpangan terhadap prinsip umum NonDiscrimina:on pada pasal 15.3.4 terkait Tender Documenta:on dan 15.15.2 terkait Treatment of Tenders. • Annex 15-A memiliki peran yang sangat pen_ng dalam menentukan posisi Indonesia apabila terlibat sebagai salah satu Negara Anggota dalam GP TPPA. • Keberhasilan Indonesia dalam melindungi kepen_ngan nasional tergantung pada kemampuan untuk memenangkan negosiasi dengan ke-12 Negara anggota lainnya untuk menyusun preferensi dalam Annex 15-A
TINJAUAN STRATEGI NEGARA LAIN: VIET NAM & MALAYSIA
Tinjauan strategi Vietnam & Malaysia dalam mengakomodir GP-TPPA (1) Aspek
Annex 15-A Malaysia
Ambang batas
• GP konstruksi 63,000,000 SDR • GP konstruksi 65.200.000 SDR • GP Jasa pemerintah pusat • GP barang dan jasa - pemerintah 2,000,000 SDR pusat 2.000.000 SDR • GP barang pemerintah pusat 1.500.000 SDR
Lembaga yang dikecualikan dalam GP
Annex 15-A Vietnam
Kementerian Pertanian dan Industri pertanian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesejahteraan Masyarakat Urban, Perumahan, dan Pemerintahan Lokal, dan Istana Negara.
Kementerian tenaga kerja, war invalids dan sosial, Lembaga keamanan sosial Vietnam, Kementerian transportasi, agensi berita Vietnam, lembaga pengadaan barang dan jasa dari lembaga pemerintahan, lembaga yang mencakup lembaga yang belum termasuk dalam GP.
Tinjauan strategi Vietnam & Malaysia dalam mengakomodir GP-TPPA (2) Aspek Bidang GP yang dikecualikan
Annex 15-A Malaysia
Annex 15-A Vietnam
Malaysia dapat memberlakukan • Pengadaan jasa untuk restorasi Ho Chi Minh azas Cabotage untuk pengadaan Na_onal Academy of Poli_cs. jasa pengiriman untuk • Pengadaan jasa distribusi dari produk farmasi perdagangan di dalam wilayah yang merupakan kontrak tender dan salah perairan Malaysia satu bagian kontrak tender. • Jasa plasma frac:ona:on • GP jasa layanan publik • Jasa pengerukan • GP jasa yang berhubungan dengan • GP untuk riset dan manajemen dan operasi dari fasilitas pengembangan pemerintah dan semua fasilitas milik swasta yang digunakan untuk kepen_ngan pemerintah. •
•
Jasa pengerukan
•
Tender konstruksi pada area terpencil, area pegunungan dan area yang sangat sulit dijangkau di area Vietnam.
•
Jasa konstruksi kantor pusat pada level Kementerian.
Tinjauan strategi Vietnam & Malaysia dalam mengakomodir GP-TPPA (3) Aspek Tindakan transisi
Annex 15-A Malaysia •
•
•
•
GP yang didanai oleh paket s_mulus • ekonomi yang ditunjukkan untuk mengurangi krisis ekonomi selama 25 tahun setelah bergabung dengan • TPP. Malaysia dapat menunda penerapan kewajiban dari pasal 15.19 (Domes:c Review) selama _ga pertama. • Malaysia _dak akan dituntut dalam penyelesaian sengketa selama lima tahun pertama. Malaysia dapat menunda penerapan pasal 15.4.6 mengenai offset selama 12 tahun pertama.
Annex 15-A Vietnam Vietnam dapat menuntut bayaran untuk memberikan akses mengenai GP pada media elektronik dan sistem e-procurement. Vietnam diperbolehkan untuk menghilangkan informasi mengenai tender yang direncanakan sampai sistem eprocurement Vietnam sudah legal. Vietnam dapat menetapkan tanggal final pengumpulan proposal _dak kurang dari 25 hari sejak: a) Penawaran terbuka pengumuman tender sudah dipublikasikan; b) Pada kasus penawaran terbatas, lembaga sudah memberitahukan supplier yang diundang untuk mengiku_ tender.
Tinjauan strategi Vietnam & Malaysia dalam mengakomodir GP-TPPA (3) Aspek Tindakan transisi
Annex 15-A Malaysia
Annex 15-A Vietnam •
Vietnam diperbolehkan untuk menghilangkan informasi mengenai post-award no:ces sampai sistem e-procurement Vietnam sudah legal untuk digunakan pada semua lembaga.
•
Vietnam diperbolehkan untuk menunda penerapan kewajiban yang tertera pada pasal 15.19 (Domes:c Review) selama _ga tahun pertama.
•
Vietnam _dak akan dituntut dalam penyelesaian sengketa selama lima tahun pertama.
•
Vietnam diizinkan untuk memakai, memper_mbangkan, memberlakukan segala bentuk offset dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam segala bentuk antara lain: a. Program perlakuan is_mewa pada 40% total nilai GP yang termasuk pada perjanjian ini setelah 10 tahun; dan sampai 30% pada tahun ke-25. b. Syarat sebelumnya _dak membatasi jumlah offset yang diminta pada kontrak persentase tahunan total GP yang diperbolehkan memakai offset diatas.
Lesson Learnt dari Annex 15-A Malaysia dan Vietnam Malaysia • Malaysia dapat menjadikan paket kebijakan s_mulus ekonomi selama 25 tahun untuk memperpanjang masa transisi • Malaysia berhasil memperpanjang jangka waktu transisi penerapan kewajiban (Domes:c Review) untuk memperkuat kesiapan industri domes_k.
Vietnam • Vietnam berhasil memperpanjang jangka waktu transisi penerapan kewajiban (Domes:c Review) untuk memperkuat kesiapan industri domes_k • Vietnam memiliki fleksibilitas untuk menentukan bentuk dan jumlah offset dalam GP.
• Malaysia dapat menghindari tuntutan dalam • Vietnam dapat menghindari tuntutan dalam dispute seLlement selama 5 tahun sejak dispute seLlement selama 5 tahun sejak entry into force. entry into force. • Malaysia berhasil mengecualikan sektor GP yang melibatkan Bumiputera dan UKM. • Malaysia dapat menerapkan Azas Cabotage untuk pengadaan jasa pengiriman.
• Vietnam berhasil mengecualikan GP yang melibatkan UKM dan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan etnis minoritas.
ANALISIS COST & BENEFIT
Analisis Cost-Benefit GP-TPPA terhadap Ekonomi Indonesia Manfaat yang didapat Indonesia bila bergabung dalam TPP
Perbaikan sistem GP
Memperbaiki performa penawar domesPk
• Sektor GP berpotensi menjadi tempat korupsi terbesar dengan persentase sebesar 44% (Laporan KPK, 2004-2010). • TPP diharapkan membawa perubahan sistem yang baru bagi sistem GP yang korup karena peraturan TPP mewajibkan transparansi dalam proses GP.
• Menambah akses pasar bagi penawar lokal ke beberapa anggota TPP seper_ Amerika, Jepang, Singapura, Malaysia, Australia, dan Meksiko yang termasuk 30 negara tujuan ekspor utama Indonesia. • Penawar lokal diberi kesempatan untuk berhadapan dengan penawar luar sehingga mendapatkan dorongan untuk memperbaiki diri.
Analisis Cost-Benefit GP-TPPA terhadap Ekonomi Indonesia (2) Tantangan dihadapi oleh Indonesia dalam TPP
Penyesuaian kerangka regulasi GP Indonesia dengan GP-TPPA
Pemerintah menanggung biaya negosiasi
Peran BUMN yang Terbatas
• Aturan GP yang ada di Indonesia masih melindungi penawar lokal sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan GP-TPPA. PengganPan peraturan memerlukan waktu dan mekanisme yang lama. • Peraturan yang harus digan_ antara lain: Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010; Permenperin No. 49/M-IND/PER/ 5/2009; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
• Pemerintah harus melaksanakan tahapan negosiasi dari pre negosiasi sampai negosiasi ke semua anggota TPP. • Pemerintah Indonesia harus siap menerima trade-off untuk mempertahankan kepen_ngan domes_k.
• BUMN memiliki fungsi strategis sebagai alat untuk membangun sektor _dak popular. • BUMN Indonesia masuk dengan program Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan (RPPK) untuk membangun desa. Peran tersebut akan dibatasi dengan berlakunya TPP.
PENUTUP: STRATEGI INDONESIA
Rekomendasi Strategi Indonesia Mempersiapkan database terintegrasi mengenai GP Indonesia Harmonisasi perundangan-undangan domes_k dengan kewajiban di bawah GP-TPPA Menentukan ambang batas (threshold) bagi keterlibatan asing dalam pengadaan pemerintah Menentukan jangka waktu masa transisi sebelum mengimplementasikan kewajiban sebagai negara anggota TPP Melakukan proses upgrading bagi supplier barang/jasa di Indonesia agar dapat berdaya saing memasuki pasar GP negara anggota TPP lainnya.
Tim Peneli_ PSPD: Poppy S. Winan_ Tri Widodo Eva Novi Karina Hendra Wijaya Deasy Cahyaningsih
Thank you.
