Implikasi Bagi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bila Indonesia Menjadi Anggota Trans Pacific Partnership Kajian CEDS Universitas Padjadjaran
Yose Rizal Damuri Centre for Strategic and International Studies
Jenis BUMN Di INdonesia 1). Perusahaan Perseroan (Persero), terdiri dari: a. Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan mengejar keuntungan. b. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) yang modalnya dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal.
2). Perusahaan Umum (Perum) BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Bertujuan untuk kemanfaatan umum yaitu berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
BUMN/D di Indonesia
Sumber. http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN
Sumber. http://bumn.go.id
KINERJA BUMN : ASEt, liabilitas dan equities • Aset, liabilitas, dan equities menunjukkan tren yang meningkat pada periode tahun 2010-2014. • Aset tumbuh dengan ratarata 16,4% • Liabilitas tumbuh dengan rata-rata 16,5% • Equities tumbuh dengan rata-rata 16,03%
PROFITABILITAS
Net Profit Margin (NPM) menunjukkan kemampuan untuk menciptakan laba bersih. Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan menciptkan laba dengan mempergunakan
asset yang dimiliki perusahaan. NPM cenderung turun pada 2010-2013, kemudian meningkat pada 2014. ROA cenderung turun pada 2010-2013, kemudian membaik pada 2014.
Pendapatan bersih BUMN
Pendapatan bersih BUMN menunjukkan tren yang meningkat pada periode tahun 2010-2014 dengan rata-rata sebesar Rp 133,4 triliun.
DEBT TO EQUITY RATIO
Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan proporsi relatif ekuitas dan utang dalam pembiayaan
asset perusahaan. Selama 2010 – 2013 cenderung meningkat.
Pada 2014 menurun tajam sejalan dengan penambahan modal oleh pemerintah. Rata-rata 2010-2014 sebesar 327,96%
Pembayaran pajak dan setoran dividen
Total kontribusi BUMN kepada penerimaan negara meningkat melalui pembayaran pajak dan setoran dividen dengan peningkatan rata-rata 8,91% per tahun
Perkembangan penyertaan modal negara kepada bumn
PMN dialokasikan untuk : 1. Mendukung pencapaian program pemerintah di bidang tertentu (infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dan kemandirian ekonomi nasional) 2. Mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN. 3. Mendukung upaya restrukturisasi BUMN
Daftar Bumn yang publik Kode Saham
Nama BUMN
ADHI
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
ANTM
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
BBNI
PT Bank BNI (Persero) Tbk
BBRI
PT Bank BRI (Persero) Tbk
BBTN
PT Bank BTN (Persero) Tbk
BMRI
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
GIAA
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
INAF
PT Indofarma (Persero) Tbk
JSMR
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
KAEF
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
KRAS
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PGAS
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PTBA
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PTPP
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
SMBR
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
SMGR
PT Semen Gresik (Persero) Tbk
TINS
PT Timah (Persero) Tbk
TLKM
PT Telkom (Persero) Tbk
WIKA
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sumber: Kementerian BUMN (www.bumn.go.id), 2016
Produktivitas BUMN Dibandingkan perusahaan lain di industri manufaktur
SOE
-0.150***
Notes: *** denotes test statistic significance at the 1% level
Ln(Q/L)
Wald-Stat= 18.89***
Scope Kebijakan Terhadap BUMN dalam TPP • Pemberlakukan pada aktivitas BUMN yang mempengaruhi perdagangan dan investasi antar anggota dalam wilayah perdagangan bebas. • Tidak berlaku pada aktivitas BUMN yang melakukan resolusi untuk mengatasi kegagalan institusi keuangan atau perusahaan yang terlibat dalam penawaran jasa keuangan. • Tidak berlaku untuk independent pension fund atau perusahaan yang dimiliki independent pension fund. • Tidak berlaku untuk government procurement. • Tidak berlalu untuk aktivitas BUMN dalam penyediaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. • Tidak berlaku bagi BUMN yang melakukan pembelian barang dan jasa yang berhubungan dengan aktivitas yang dikecualikan dalam perjanjian (non-conforming measures). • Tidak melarang pembentukan atau mempertahankan keberadaan BUMN dan perusahaan monopoli yang didesain pemerintah. • Tidak berlaku untuk jasa BUMN yang disupply untuk memenuhi tugas atau kewenangan pemerintah.
Pengelompokan bumn berdasarkan 3 categori: Pengelompokan BUMN yang jelas Public Obligation
Commercial
Quasi Commecial
Kandidat untuk Penetapan Exclusion List (Annex) Indonesia
Penyesuaian terhadap Pengelolaan BUMN Perubahan Makro : Perubahan UU dan Regulasi
Perubahan Mikro: Pemisahan Commecial Entities and PSOs
20%
80%
Pendapatan < 3,6 Triliun
Pada periode 2011-2013, BUMN yang memiliki pendapatan usaha setiap tahunnya lebih dari 3,6 triliun adalah sebanyak 28 BUMN atau 20% dari seluruh BUMN yang ada di Indonesia pada periode tersebut.
Pendapatan > 3,6 Triliun
Pada periode 2011-2013, BUMN yang memiliki pendapatan usaha kurang dari 3,6 triliun namun mengalami peningkatan adalah... No
BUMN
Pendapatan Usaha (dalam triliun rupiah) 2011
2012
2013
1
PT Jasa Marga Tbk*
3,60
9,07
10,29
2
PT Angkasa Pura II*
3,49
3,99
4,21
3
PT Kimia Farma Tbk*
3,48
3,73
4,35
4
PT Jasa Raharja*
3,40
5,05
5,46
5
PT Pelabuhan Indonesia III*
3,25
4,32
5,12
6
Perum Perhutani*
3,17
3,56
3,96
7
PT Pos Indonesia
2,98
3,34
4,17
BUMN dengan Pendapatan > 3,6 Triliun di Tahun 2011-2013 dan memiliki produk yang bersifat komersial No. 1 2 3 4 5 6
BUMN PT Pertamina PT Perusahaan Listrik Negara PT Telkom Tbk PT Bank Mandiri Tbk PT Bank BRI Tbk PT Pupuk Indonesia (Pupuk Sriwidjadja)
No.
BUMN
15
PT Pembangunan Perumahan Tbk
16
PT Antam Tbk
17
PT Bukit Asam Tbk
18
PT Adhi Karya Tbk
19
PT Kereta Api Indonesia
20
Perum Pegadaian
21
PT JIWASRAYA
7
PT Garuda Indonesia
8
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
22
PT Pelabuhan Indonesia II
9 10 11
Perum Bulog PT Bank BNI Tbk PT Krakatau Steel Tbk
23
PT Timah Tbk
24
PT Perkebunan Nusantara III
25
PT Perkebunan Nusantara IV
12
PT Semen Indonesia Tbk (Semen Gresik)
26
PT Perkebunan Nusantara V
13 14
PT Wijaya Karya Tbk PT Bank BTN Tbk
27
PT Perkebunan Nusantara VII
28
PT Rajawali Nusantara Indonesia
Dari 119 BUMN Yang Ada Di Indonesia, 44 Badan Usaha Milik Negara Saat Ini Mendapat Hak Monopoli Dan Atau Perlakuan Khusus Berdasarkan Undang/Undang Dan Atau Peraturan Pemerintah
44 75
Hak Monopoli dan hak khusus BUMN • Hak Monopoli BUMN sebagian dilindungi oleh Undang-Undang • Contoh: • UU 16/2002 tentang pertahanan negara • UU 40/2004 tentang taspen
• Namun, banyak hak monopoli yang diberikan melalui peraturan yang lebih rendah. • Beberapa contoh hak khusus: • Hak memproduksi vaksin (kepentingan umum) • Hak memproduksi senjata api (kepentingan umum dan keamanan nasional) • Hak mencetak uang dan surat berharga (kepentingan umum dan keamanan nasional) • Kliring dan penjaminan bursa komoditas
Analisis Dampak Trans Pacific Partnership terhadap Badan usaha milik negara Melakukan analisis pengaruh konsentrasi industri dan kepemilikan perusahaan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia selama Periode 2000-2014 dengan model ekonometrika, sebagai berikut: Kinerja BUMN = f(Konsentrasi Industri, Z) Dimana : • Kinerja Perusahaan : produktivitas • Variabel kontrol Z: Intensitas modal (Capital-Labor Ratio) dan trend • Konsentrasi Industri : – Herfindahl-Hirschman Indeks (HHI) : – Rasio konsentrasi 4 (empat) perusahaan terbesar (CR4) : dimana : j = 1,2,…, m menunjukkan sub sektor i = 1,2,…, n menunjukkan perusahaan dalam sub sektor MSi merupakan pangsa pasar perusahaan ke-i dalam suatu sub sektor
Hasil regresi Model BUMN Konsentrasi Industri terhadap Produktivitas LnCR4 -0.131***
LnCLR
0.138** *
Trend Notes: *** denotes test statistic significance at the 1% level
Ln(Q/L)
0.101** *
R2=0.264 Wald-Stat= 406.55***
Hasil regresi Model BUMN Konsentrasi Industri terhadap Produktivitas LnHHI -0.055**
LnCLR
0.138** *
Trend
Notes: *** denotes test statistic significance at the 1% level ** denotes test statistic significance at the 5% level
Ln(Q/L)
0.102** *
R2=0.261 Wald-Stat= 407.33***
Hasil regresi Konsentrasi Industri dan Kepemilikan Perusahaan terhadap Produktivitas • TPP akan berdampak kepada penurunan konsentrasi industri karena masuknya perusahaan-perusahaan asing. • Penurunan konsentrasi industri diduga akan meningkatkan kompetisi perusahaan dalam industri yang akhirnya akan mendorong produktivitas perusahaan yang lebih baik. • Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki produktivitas yang lebih baik dibandingkan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta domestik. • Perlu ada perbaikan di dalam kinerja BUMN agar bisa bersaing dengan perusahaan asing ketika Indonesia akan bergabung dalam TPP.
Analisis Dampak Trans Pacific Partnership terhadap Badan usaha milik negara Melakukan analisis pengaruh konsentrasi industri dan kepemilikan perusahaan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia selama Periode 2000-2014 dengan model ekonometrika, sebagai berikut: Kinerja Seluruh Perusahaan = f(Kepemilikan BUMN) Kinerja BUMN = f(Konsentrasi Industri, Z) Dimana : • Kinerja Perusahaan : produktivitas • Kepemilikan perusahaan: BUMN Vs Kepemilikan Lainnya • Variabel kontrol Z: Intensitas modal (Capital-Labor Ratio) dan trend • Konsentrasi Industri : – Herfindahl-Hirschman Indeks (HHI) : – Rasio konsentrasi 4 (empat) perusahaan terbesar (CR4) : dimana : j = 1,2,…, m menunjukkan sub sektor i = 1,2,…, n menunjukkan perusahaan dalam sub sektor MSi merupakan pangsa pasar perusahaan ke-i dalam suatu sub sektor
Analisis implikasi GP-TPP terhadap kerangka regulasi nasional Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada Email:
[email protected]
Kerangka Regulasi Nasional GP Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 86 dan Pasal 87
Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Perindustrian nomor 2/MIND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Peraturan Indonesia terkait Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Regulasi Pengadaan Barang/ Jasa di Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 86 •
Kewajiban bagi semua lembaga Negara (Pusat/ Daerah) untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/ jasa pemerintah
Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah •
Regulasi yang mengatur terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah •
Regulasi untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro dan kecil, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Peraturan Menteri Perindustrian nomor 2/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah •
Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa jika produk tsb mempunyai nilai TKDN minimal 25% atau mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai minimal 40%.
Implikasi Pengaturan GP -TPP dan Regulasi Nasional (1) Aspek
Implikasi jika Indonesia Bergabung GP-TPP
TPP
Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010
Threshold
Nilai threshold dari suatu Government Procurement yang masuk ke dalam lingkup pengaturan GP-TPP akan dicantumkan dalam Annex 15-A yang didasarkan negosiasi masing-masing Negara Anggota.
Threshold nilai Government Procurement yang dapat dibuka untuk suppliers asing: Pengadaan pekerjaan konstruksi: Rp 100.000.000.000,- (5.402.900 SDR) Pengadaan barang/ jasa lainnya: Rp 20.000.000.000,- (1.080.580 SDR) Pengadaan jasa konsultasi diatas Rp 10.000.000.000,- (540.290 SDR)
Threshold keikutsertaan perusahaan asing dalam GP akan disesuaikan dengan threshold dalam Annex 15-A dalam satuan SDR
General Principles
GP TPPA yang mengutamakan National Treatment dan Non Discrimination, dimana Negara Anggota dilarang untuk memperlakukan barang/jasa produksi dalam negeri lebih diuntungkan dibandingkan dengan barang/jasa produksi luar negeri.
Bab VII pasal 96, 97 dan 98 dalam Perpres ini mengatur tentang kewajiban untuk menggunakan barang/ jasa produksi dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/ jasa pemerintah di Indonesia.
Ketentuan tentang Penggunaan produk dalam negeri harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip National Treatment dan NonDiscrimination (Pasal 15.3.1 GP-TPP)
Implikasi Pengaturan GP –TPP dan Regulasi Nasional (2) TPPA General Principles (15.4): GP TPP menerapkan National Treatment dan Non Discrimination, dimana Negara Anggota dilarang untuk memperlakukan barang/jasa produksi dalam negeri lebih diuntungkan dibandingkan dengan barang/jasa produksi luar negeri.
UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 86 kewajiban bagi semua lembaga negara baik pemerintahan pusat maupun daerah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/ jasa.
Permenperin No. 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengunaan Produk Dalam Negeri mewajibkan seluruh kegiatan GP menggunakan produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai minimal 40%. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Implikasinya terakit pelaku usaha yang boleh melakukan kegiatan perdagangan. Pasal 6, berkaitan dengan kewajiban bagi para pelaku usaha melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan. Pasal 22, berkaitan dengan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan m,eningkatkan keberpihakan terhadap Produk Dalam Negeri melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran.
Preliminary Assessment (1) • GP-TPPA tidak berlaku untuk seluruh government procurement, melainkan terbatas pada GP yang dispesifikasikan dalam Annex 15-A masing-masing Negara Anggota. • Kebijakan penggunaan barang/ jasa produksi dalam negeri dalam government procurement yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2014; Perpres No 4 Tahun 2015; Perpres no 54 Tahun 2010; Inpres no 2 Tahun 2009 dan Permenperin no 49/M-IND/PER/5/2009 akan bertabrakan langsung dengan prinsip national treatment dan non discrimination dalam pengaturan GP-TPP. • GP-TPPA hanya menjamin tahap prosedural pelaksanaan bidding namun tidak menjamin akses bagi keterlibatan supplier Negara Berkembang yang masih menghadapi development gap dengan Negara Maju.
Preliminary Assessment (2) • Terdapat potensi penyimpangan terhadap prinsip umum NonDiscrimination pada pasal 15.3.4 terkait Tender Documentation dan 15.15.2 terkait Treatment of Tenders. • Annex 15-A memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan posisi Indonesia apabila terlibat sebagai salah satu Negara Anggota TPP. • Keberhasilan Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional tergantung pada kemampuan untuk memenangkan negosiasi dengan ke-12 Negara anggota lainnya untuk menyusun preferensi dalam Annex 15-A
Manfaat Bergabung dalam TPP bagi Indonesia
Perbaikan Sistem GP
• Sektor GP berpotensi menjadi tempat korupsi terbesar dengan persentase sebesar 44% (Laporan KPK, 2004-2010). • TPP diharapkan membawa perubahan sistem yang baru bagi sistem GP yang korup karena peraturan TPP mewajibkan transparansi dalam proses GP.
• Mendukung tujuan primer PBJP mendapatkan value for money untuk setiap belanja negara • Perbaikan pada tata kelola pengadaan barang/ jasa. • Menekan penyalahgunaan anggaran
Manfaat Bergabung dalam TPP bagi Indonesia (2) Akses Pasar dan Perbaikan Performa Penyedia Domestik Menambah akses pasar bagi penawar lokal ke beberapa anggota TPP seperti Amerika, Jepang, Singapura, Malaysia, Australia, dan Meksiko yang merupakan 30 negara tujuan ekspor utama Indonesia. Penawar lokal diberi kesempatan untuk berhadapan dengan penawar luar sehingga mendapatkan dorongan untuk memperbaiki diri. Membuka kesempatan baru bagi perusahaan konstruksi Indonesia untuk memasok kontrak pemerintah negara TPP
Terbukanya pasar GP, meningkatkan jumlah ketersediaan produk GP yang tidak diproduksi di Indonesia dengan biaya yang lebih bersaing. Meningkatnya persaingan membuat perdagangan tradable goods semakin efisien (value for money) bagi pengadaan pemerintah Negara berkembang diberi kesempatan mengambil tindakan selama masa penyesuaian yang didaftarkan.
Potensi Kerugian terhadap Perekonomian Indonesia jika Bergabung dalam TPP Berkurangnya belanja pemerintah (government spending) di dalam negeri. • Berkurangnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam kegiatan GP, sehingga memperlambat potensi laju pertumbuhan industri dan roda ekonomi dalam negeri. • Meskipun masih harus dilihat lagi berapa kontribusi GP yang benarbenar masuk ke dalam perekonomian domestik Pemerintah kehilangan policy space dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pelaku usaha lokal dalam akses terhadap GP di Indonesia, terutama untuk pertumbuhan UMKM
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam TPP Harmonisasi kerangka regulasi GP Indonesia dengan GP-TPPA • Aturan GP yang ada di Indonesia masih melindungi penawar lokal sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan GP-TPPA. Penggantian peraturan memerlukan waktu dan mekanisme yang lama. • Peraturan yang harus diganti antara lain: Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010; Permenperin No. 49/M-IND/PER/5/2009; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Pemerintah menanggung biaya negosiasi • Pemerintah harus melaksanakan tahapan negosiasi dari pre negosiasi sampai negosiasi ke semua anggota TPP. • Pemerintah Indonesia harus siap menerima trade-off untuk mempertahankan kepentingan domestik.
Terkait Pula Dengan Peran BUMN
