KAJIAN KONTRIBUSI KREDIT BANTUAN PERKUATAN DALAM MENDUKUNG PERMODALAN UMKM *)

JURNAL VOLUME 4 - AGUSTUS 2009 : 62-87

KAJIAN KONTRIBUSI KREDIT BANTUAN PERKUATAN DALAM MENDUKUNG PERMODALAN UMKM*) Teuku Syarif**) dan Etty Budhiningsih***) Abstract Sondakh dan Hafiz (1987), Birowo and Lukman Sutrisno (1994), cautioned that most of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) (80,75%) depended upon nonformal financial resources and private in implementing their business activities. This condition as a consequence of unparticipated formal credit institutions. To overcome the problem, the government has done several credit programmes during the last four decades but the effectiveness of those programmes were still asked after up to the end of 2007. The result of the assessment by The State Ministry of Cooperatives and SMEs in 2006, said that enforcement support programme which were done since 2000 it was only 4,63% accessible by micro and small enterprises. From the result of this assessment, it was found that capital structure of micro enterprises 15,75% were from own/internal capital, 11,6% from government’s loan, 9,20% from bank and non-bank loan, 56,70% from capital owner/private money lender and the rest 6,75% were from among family and neighbour. This condition still shows the dominant role of private money lenders and capital owner in supporting business survival of micro enterprises.

Kontribusi kredit, program, tujuan penggunaan, karakteristik UMKM, sumber perkreditan I.

Pendahuluan Kondisi perekonomian dunia pada akhir tahun 2007 yang diwarnai oleh gejolak akibat krisi ekonomoni di AS dan Eropa secara langsung berimbas pada perekonomian nasional. Yang dikhawatirkan adalah krisis yang terjadi sekarang berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1997 yang imbasnya tidak mempengaruhi kelangsungan usaha UMKM. Walaupun demikian eksistensi UMKM masih cukup besar karena dampak krisis masih terbatas hanya pada beberapa produk usaha kecil yang berorientasi ekspor, seperti misalnya hasilhasil perkebunan. Sebaliknya masalah besar yang dikhawatirkan timbul dan berdampak luas adalah bertambahnya jumlah penganggur yang secara langsung akan meningkatnya angka kemiskinan. Kejadian tersebut masih

*)

**) ***)

62

Kajian Asdep Urusan Pengembangan Perkaderan UKM tahun 2008. Artikel diterima 27 April 2009, peer review 27 April s.d. 8 Juni 2009, review akhir 7 Juli 2009 Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM (tim peneliti) Kasubid. Bisnis dan UKM, Asdep Urusan. Penelitian UKM (tim peneliti)

Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM (Teuku Syarief & Etty Budhiningsih)

dapat diantisipasi oleh UMKM karena masih cukup banyak kesempatan kerja yang terbuka dilingkungan UMKM. Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2008) menginformasikan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 jumlah unit usaha UMKM telah mencapai 49,258 juta, atau 99,99% dari pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut 46,795 juta atau 95, 2% adalah pengusaha mikro. Menurut Sutanto (2007) sebagian besar pengusaha mikro terutama yang bergerak di sektor pertanian dan sektor informal memiliki pendapatan bersih kurang dari 1.440 Dolar AS per keluarga per tahun. Dengan pendapatan sekecil itu mereka masih tergolong kelompok miskin yang berpendapatan kurang dari 1 Dolar AS per orang per hari. Namun demikian kelompok usaha ini menyererap lebih kurang 89 juta tenaga kerja atau identik dengan 96,7% tenaga kerja yang ada dalam dunia usaha. Karena itu pemberdayaan UMKM sudah menjadi komitmen nasional. Sampai sekarang sangat banyak masalah di lingkungan UMKM yang belum terselesaikan terutama yang berhubungan dengan iklim usaha. Berbagai kenyataan di lapang menunjukan bahwa baru sedikit yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan program program nyata. Salah satu masalah yang sampai sekarang ini belum terselesaikan adalah kesulitan UMKM dalam mengembangkan permodalannya. Berbagai hasil penelitian antara lain yang dilakukan oleh Sondakh dan Hafiz (1987), Birowo dan Lukman Sutrisno (1994), mensinyalir bahwa sebagian besar atau sebanyak 80,75% UMKM dalam melaksanakan kegiatan usahanya masih terikat pada sumber-sumber keuangan non formal. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari belum berperannya lembaga-lembaga perkreditan formal Untuk mengatasi masalah permodalan bagi UMKM pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan perkreditan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektoral. Antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 saja pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 39,54 triliun untuk 214 jenis program yang disalurkan melalui 12 instansi. Dari dana tersebut lebih kurang Rp 3,4 triliun disalurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sampai sekarang masalah pengembangan modal dikalangan UMKM masih terus mengemuka dan seberapa besar kontribusi program-program pemerintah tersebut dalam mendukung permodalan UMKM khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Berbagai isue dan sinyalemen yang berkembang banyak meragukan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan UMKM dibidang permodalan. Keraguan tersebut juga dialamatkan kepada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai oleh banyak pihak lebih terlihat sebagai isue politis ketimbang perhatian pemerintah terhadap nasib UMKM khususnya pengusaha mikro dan kecil. Dari adanya permasalahan diatas perlu diketahui seberapa besar peranan kredit program-program pemerintah dalam mendukung permodalan kelompok UMKM khususnya pengusaha mikro yang menjadi bagian terbesar dari UMKM.

63


II.

TUJUAN DAN MANFAAT Kajian bertujuan untuk ini adalah: 1) Menginventarisir dan mengidentifikasi sumber-sumber permodalan UMKM khususnya pengusaha mikro; 2) Menganalisis kontribusi kredit program terhadap struktur permodalan usaha mikro. Manfaat kajian adalah mendapatkan gambaran kongkrit tentang struktur permodalan usaha mikro dan kontribusi kredit program pemerintah dalam mendukung permodalan usaha mikro.

III.

KERANGKA PEMIKIRAN 3.1 Kerangka Konsepsional Belum membaiknya kondisi usaha UMKM karena adanya berbagai kendala yang sejak lama belum terpecahkan, antara lain kesulitan akses terhadap permodalan dan iklim usaha yang belum kondusif. Untuk mengatasi masalah kelangkaan modal di kalangan UMKM khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil pemerintah telah melaksanakan berbagai program perkreditan sejak dari program Bimas, Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Usaha Tani (KUT) dan yang terkhir adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Kesemua program tersebut pada hakekatnya dilaksanakan secara sektoral melalui berbagai instansi yang terkait. Dalam pelaksanaan program-program, Nasution (1999) mengemukakan adanya indikasi bahwa tujuan, dan pendekatan serta pola pelaksanaan program-program tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, serta ada beberapa diantaranya memang ditujukan untuk mendukung keberhasilan program sektoral, sehingga penyebarannya dikalangan UMKM juga berbeda. Jika di satu pihak UMKM menghadapi kesulitan mengakses permodalan padahal di pihak yang lain banyak indikasi dan sinyalemen antara lain yang dikemukakan oleh Hutagalung (2007) bahwa dana dari perbankan yang tersimpan pada Bank Indonesia sampai Agustus 2007 mencapai Rp 218 triliun. Paradoks masalah antara demand dan suplay uang ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana peranan Bank Indonesia sebagai regulator pasar uang mampu mengalokasikan sumberdaya potensial tersebut secara optimal. Di sini dinyatakan bahwa permasalahannya terletak pada ketidaksinkronan antara aturan pasar uang dengan karakter UMKM. Kesulitan UMKM untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perkreditan formal menurut Muna (1989) merupakan simptom dari permasalahan yang ada dibelakangnya, yaitu ketidaksesuaian pendekatan pola dan prosedur lembaga perkrediatn formal dengan karakteristik dari sebagaian besar UMKM, khususnya pengusaha mikro dan pengusaha

64


kecil. Akar permasalahan yang masih menjadi kendala bagi UMKM adalah kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perkreditan formal terutama perbankan. Terkait dengan peranan perbankan dalam mendukung permodalan UMKM, Soemardjan, Muna, Sondakh dan Hafiz (1987) dari hasil penelitian tentang lembaga perkreditan pedesaan mengemukakan bahwa “sebagian besar pengusaha kecil jarang sekali berhubungan dengan bank. Sumber utama permodalan mereka adalah dari perorangan, lembaga non formal, atau kalangan keluarga dan tetangga.” Sebagian dari mereka mendapatkan pinjaman dari program pemerintah dalam jumlah terbatas dengan tujuan penggunaan yang umumnya dikaitkan dengan kepentingan pembangunan terutama di sektor pertanian. Dengan kata lain mereka yang bermata pencaharian sebagai pengusaha mikro di luar sektor pertanian sangat jarang mendapatkan pinjaman dari bank Hasil kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UKM tahun 2006 menginformasikan, bahwa modal yang diperlukan oleh usaha mikro untuk melaksanakan kegiatan usahanya berkisar antara Rp 326.700,- sampai dengan Rp 9.118.450,- dengan rata-rata sebesar Rp 4.306,913,-. Dari jumlah modal tersebut diketahui bahwa 12,81% merupakan modal sendiri dan sisanya berasal dari modal pinjaman. Dengan demikian untuk mengembangkan usahanya, per unit usaha mikro diperlukan tambahan modal sebesar Rp 3.755.197,. Total keperluan dana untuk memberdayakan pengusaha mikro yang jumlahnya mencapai 49 juta unit usaha adalah sebesar Rp 184,004 triliun. Dibandingkan dengan besarnya kebutuhan dana untuk UMKM tersebut, jumlah dana yang telah disalurkan pemerintah dari berbagai program pemberdayaan UMKM relatif kecil atau baru lebih kurang 21,2% dari kebutuhan. Disamping kecilnya dana yang disalurkan banyak faktor lain yang menjadi kendala bagi UMKM untuk mendapatkan kredit program antara lain untuk: a) Tujuan pendekatan dan pola penyaluran; b) Distribusi secara sektoral dan regional; c) Ketepatan sasaran penyaluran dan; d) Unsur-unsur lain yang tidak terkait dengan kepentingan pemberdayaan UMKM. Memang program perkreditan dari pemerintah tidak ditujukan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan UMKM. Oleh sebab itu ada sebagian program yang menggunakan pola perguliran seperti program Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Tetapi dalam pola inipun ada satu faktor penting yang perlu dikaji yaitu mengenai pola perguliran termasuk sistem kelembagaannya. Dalam hal efektifitas penggunaan dana oleh peminjam disini juga harus diperhatikan apakah pinjaman tersebut digunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif. Dengan demikian sangat banyak faktor yang menentukan besar kontribusi kredit program terhadap struktur permodalan UMKM, khususnya pengusaha mikro.

65


3.2 Kerangka Analisis Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kontribusi kredit program terhadap permodalan UMKM yaitu: 1) Tujuan program; 2) Pendekatan program 3) Pola Penyaluran; 4) Alokasi dana; 5) Pendistribusian Sektoral; 6) Pendistribusian Regional; 7) Ketepatan Sasaran; 8) Ketepatan Waktu Penyaluran; 9) Prioritas Kegiatan usaha; 10) Prioritas Daerah; 11)Prioritas Kepentingan; 12) Kelembagaan Perguliran; 13) Model Perguliran; 14) Kinerja SDM UMKM; Kinerja usaha UMKM IV.

RUANG LINGKUP DAN METODA PENELITIAN 4.1.

Ruang lingkup Penelitian 4.1.1.

Ruang Lingkup Substansi Oleh karena pengusaha mikro merupakan bagian terbesar UMKM, maka yang dimaksud dengan UMKM dalam kajian ini adalah usaha mikro, dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Ruang lingkup substansi penelitian adalah sebagai berikut: 1) Inventarisasi dan identifikasi permodalan UKM dan sumber-sumber permodalan UMKM khususnya pengusaha serta kemudahan modal dari kalangan pengusaha mikro; 2) Menganalisis kontribusi kredit program terhadap permodalan usaha mikro.

4.1.2.

Ruang Lingkup Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten contoh yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.

4.2.

Metoda Penelitian dan Analisis 4.2.1.

Metoda Penelitian dan Teknik pengambilan Contoh Kajian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan model pengambilan data stratified random sampling. Stratifikasi didasarkan pada keragaman jumlah dan jenis program perkreditan yang dilaksanakan di daerah contoh. Sedangkan analisis untuk penarikan kesimpulan dilakukan dengan model analisis deskriptif dan penggunaan model-model statistik sederhana

66


V.

HASIL PENGAMATAN DAN ANALISIS 5.1 Sumber-sumber Permodalan UMKM 5.1.1

Sumber-sumber Pinjaman Untuk Usaha Mikro Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan sumber-sumber pinjaman usaha mikro dan serta besar kontribusi kredit program terhadap permodalan kelompok usaha mikro.

Tabel 1. Sumber-sumber pinjaman Untuk Usaha Mikro

Tabel 1. Sumber-sumber pinjaman Untuk Usaha Mikro Sumatera Barat Nilai Persen Rp rb %

No

Sumber Modal

1 2 3 4 5

Modal Sdri Kred Prog Perbankan Pelepas Uang Lainnya Jumlah

Nilai (Rp rb)

Persen %

Nusa Tenggara Barat Nilai Persen Rp rb (%)

426 358 310 1.697 301 2.934

14,51 12,20 10,56 57,83 10,26 100,00

568 245 520 2.884 753 3.927

Kalimantan Barat

34,28 13,64 11,74 33,00 7,34 100,00

1.141 461 396 1.114 586 3.378

Rata-rata

8,46 8,96 5,30 73,45 19,17 100,00

Nilai (Rp rb)

Persen (%)

833 409 325 1.882 2388 3.527

19,08 11,60 9,20 53,37 6,75 100,00

Tabel 2 . Sumber-sumber Pinjaman Untuk Usaha Kecil

Dari tabel 1 dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut : Kalimantan Nusa Tenggara

Sumatera Barat No

1 2 3 4 5 6

Sumber Modal

Modal Sdri Men KUKM Ins sektoral Pemda Perbankan Lainnya

1)

Nilai (Rp rb) 18.392 4.297 2.600 1.807 20.028 14.166 2)

Rata-rata

Barat mikro yangBarat Rata-rata usaha menggunakan modal sendiri di ketiga propinsi rendahNilai yaitu Persen sebesar Persen Nilai Persencontoh Nilai relatif Persen (Rp rb) (%) (Rp rb) atau (%)19,08% (Rp rb) (%) (%) Rp 833.000,dari modal yang dibutuhkan. Sedangkan rata-rata jumlah modal yang diperlukan oleh pengusaha adalah sebesar Rp 3.527.000,Data 27,15 18.815 37,46 26.128 16,17 11.927mikro 30,00 tersebut mengindikasikan rendahnya modal 7,07 4.899 6,51 pemilikan 4.538 7,93 5.853 8,01 7,11 4.928 4,27 tidak 2.978 mikro 8,44pengusaha 6.229 para 3,24 sehingga awal, akan mampu 2,89 2.002 0,00 Tda 4.200 5,69 pinjaman 2,95 berusaha tanpa adanya modal. 21.805 27,62 35,41 19.261 32,68 26.128 16.848 24,14 16.834 26,49kredit 19.545 23,11 Rata-rata pinjaman yang bersumber dari

31,47

24,31 program pemerintah masih sangat kurang yaitu rata-rata baru Jumlah 61.290 100 73.782 100UMKM, 69.739 dengan 100 rata-rata 69.297 pinjaman 100 11,6% dari jumlah Rata-rata sebesar Rp 409.000,- per orang. Jumlah ini juga sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan tambahan modal Tabel 3. Jumlah Usaha Mikro dan Usaha Kecil Yang Mendapatkan Pinjaman yang diperlukan oleh mereka yaitu sebesar Rp 3.527.000,. dari Kredit Program Kontribusi kredit program relatif kecil dibandingkan dengan rata-rataDari pinjaman dari Kredit Program Kredit daripara pelepas uang yang Prediksi mencapai rata-rata Rp 1.882.000 atau 53,37%. Jumlah Kemeneg KUKM Instansi Sektoral No

1 2 3

Jumlah UMKM (ribu)

UMKM (rb unit)

Sumbar Kalbar NTB

823,7 754,3 811,8

36.984 42.143 48.238

Jumlah

2.389,8

127.365

Propinsi

Persen (%)

Per sen (%)

UMKM (rb unit)

Persen (%)

UMKM (rb unit)

4,49 5,59 5,94

46,28 22,99 37,68

5,62 3,05 4,64

83,26 65,13 85,92

10,11 8,63 10,58

5,33

106.947

4,48

234.312

9,80

67


5.1.2

3)

Hal tersebut diatas sangat wajar, mengingat jenis program yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah relatif sangat banyak (mencapai 56 jenis), dan alokasi dana yang disediakan relatif kecil-kecil dibandingkan dengan kebutuhan usaha para pengusaha mikro yang jumlahnya sangat banyak (lebih kurang 49 juta unit usaha).

4)

Sharing pemerintah dalam mendukung permodalan kelompok usaha mikro sebesar Rp 39.542 milyar belum sebanding dengan apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Pinjaman kepada UMKM yang bagian terbesar dari dunia usaha yang ada di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kredit perbankan untuk usaha besar yang pada tahun 2008 mencapai Rp 986 triliun.

5)

Sumber-sumber permodalan lainnya bagi kelompok pengusaha mikro adalah dari kalangan keluarga dan tetangga sebesar 6,75%, sedangkan dari perorangan dan lembaga perkreditan non formal termasuk rentenir adalah sebesar 53,37%.

Sumber-sumber Pinjaman Untuk Usaha Kecil Dari tabel 2 dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

68

1)

Rata-rata modal sendiri usaha kecil di ketiga propinsi contoh relatif masih rendah yaitu hanya sebesar Rp 18.815.000,- atau hanya 27,15% dari total modal kerja yang digunakan, tetapi proporsi modal sendiri ini sudah lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro yang hanya sebesar 23,61%.

2)

Pinjaman modal dari kalangan perbankan pada kelompok ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha mikro yaitu mencapai 31,47%. Meningkatkan Meningkatkan proporsi proporsi pinjaman dari kalangan perbankan karena kelompok usaha ini tidak memiliki kemampuan memenuhi persyaratan lembaga keungan yang menerapkan ketentuan The five C of credit.

3)

Rata-rata pinjaman kredit yang bersumber dari bantuan perkuatan Kementerian Negara Koperasi dan UKM

No

Sumber Modal

Kalimantan Barat

Barat Nilai Persen Rp rb %

Nilai (Rp rb)

Persen %

Barat Nilai Persen Rp rb (%)

Rata-rata Nilai (Rp rb)

Persen (%)

19,08 11,60 9,20 53,37 1.882 73,45 57,83 2.884 1.697 33,00 1.114 6,75 2388 yang 753 19,17 dengan 10,26 dibandingkan 7,34 lebih301rendah 586ternyata 3.378diberikan 100,00 kepada 2.934 usaha 100,00mikro. 3.927Hal 100,00 3.527 100,00 tersebut nampaknya

833 8,46 568 426 14,51 34,28 1.141 Modal Sdri 1 Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM 409 8,96 245 358 12,20 13,64 461 Kred Prog 2 (Teuku3 Syarief & Etty Budhiningsih) 325 5,30 520 10,56 310 11,74 396 Perbankan 4 5

Pelepas Uang Lainnya Jumlah

terkait dengan kecil pagu kredit per peminjam.

Tabel . Sumber-sumberPinjaman Pinjaman Untuk Kecil Tabel 2 .2Sumber-sumber UntukUsaha Usaha Kecil Kalimantan Barat

Sumatera Barat No

1 2 3 4 5 6

Sumber Modal

Nusa Tenggara Barat


Nilai (Rp rb)

Persen (%)

Nilai (Rp rb)

Persen (%)

Nilai (Rp rb)

Persen (%)


18.392 4.297 2.600 1.807 20.028 14.166

30,00 8,01 3,24 2,95 32,68 23,11

11.927 5.853 6.229 4.200 26.128 19.545

16,17 7,93 8,44 5,69 35,41 26,49

26.128 4.538 2.978 Tda 19.261 16.834

37,46 6,51 4,27 0,00 27,62 24,14

18.815 4.899 4.928 2.002 21.805 16.848

27,15 7,07 7,11 2,89 31,47 24,31

Jumlah Rata-rata

61.290

100

73.782

100

69.739

100

69.297

100

Persen (%)

4) Kontribusi pinjaman lembagaTabel 3. Jumlah Usaha Mikro dan Usaha Kecildari Yangperseorangan Mendapatkandan Pinjaman dari kredit Kredit non Program lembaga formal. Kondisi ini mungkin dapat

No

dihubungkan dengan semakin baiknya kemampuan SDM Kredit Program Dari Kreditdalam dari dilingkungan pengusaha kecil membangun Jumlah dan Prediksi Kemeneg KUKM Instansi Sektoral menjalankan strategi bisnis. Jumlah Propinsi Per 5)UMKM Rendahnya pemerintah dalam membangun UMKMperan Persen UMKMdaerah Persen UMKM sen (ribu) (rb unit) permodalan (%) (rbusaha unit) mikro (%) dan (rb unit) kemampuan usaha kecil, (%) terlihat sedikitnya kontribusi pinjaman modal dari kelompok ini. 5,62usaha83,26 10,11 823,7pemerintah 36.984daerah 4,49 untuk46,28 Sumbar

1 2 Kalbar 35.2 NTB Jumlah Jumlah 5.2.1 Rata-rata

754,3

42.143

5,59

22,99

3,05

65,13

8,63

4,64 10,58 811,8 yang 48.238 5,94 37,68 UMKM mendapatkan Pinjaman Kredit85,92 Program 2.389,8Pengusaha 127.365 Mikro 5,33 Yang 106.947 4,48 Kredit 234.312 9,80 Jumlah Mendapat Program 796,6

42.455

5,33

35.649

4,48

78.104

9,80

Jumlah usaha mikro dan usaha kecil di ketiga propinsi contoh yang mendapatkan kredit sebanyak 127.365 unit usaha, hanya 5,32% dari jumlah pengusaha mikro yang ada diketiga propinsi contoh sebanyak 2.389.800 unit. Disini terlihat bahwa bahwa kredit program belum banyak memberikan kesempatan1 bagi usaha mikro untuk mengembangkan permodalannya. Hal tersebut berdampak besar pada kondisi pasar uang ditingkat bawah yang semakin didominansi oleh lembaga kredit non formal dan perorangan, disebabkan oleh: 1).

Jumlah dana untuk ketiga daerah contoh relatif sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang mencapai 2.389.000 unit usaha

69

Sumatera Barat No

Sumber Modal

Nilai (Rp rb)

Persen (%)

Kalimantan Barat Nilai (Rp rb)

Persen (%)

Nusa Tenggara Barat Nilai (Rp rb)

Persen (%)


Persen (%)

JURNAL VOLUME 4 - AGUSTUS 2009 : 62-87 1 2 3 4 5 6


18.392 4.297 2.600 2). 1.807 20.028 14.166

18.815 27,15 37,46 16,17 26.128 30,00 11.927 7,07 4.899 6,51 4.538 5.853 7,93 8,01 7,11 4.928 4,27 8,44 2.978 6.229 3,24 Distribusi kredit program belum merata dan 2,89 2.002banyaknya 0,00 Tda 5,69 4.200 2,95 jenis program menyebabkan adanya21.805 tumpang31,47 tindih 27,62 19.261 35,41 26.128 32,68kredit diantara kredit-kredit 24,31 16.848 16.834 24,14 26,49tersebut 23,11 19.545

Jumlah Rata-rata

61.290 3).

100 73.782 69.739 100 peluang 69.297 terjadinya 100 Penyaluran kredit 100 sektoral membuka kesalahan sasaran

TabelTabel 3. Jumlah Usaha Usaha Mikro dan Usaha Yang Mendapatkan Pinjaman 3. Jumlah Mikro danKecil Usaha Kecil Yang Mendapatkan dari Kredit Pinjaman dariProgram Kredit Program

No

1 2 3

Propinsi

Prediksi Jumlah UMKM (ribu)

Sumbar Kalbar NTB

823,7 754,3 811,8

Jumlah Rata-rata

2.389,8 796,6

Kredit Program Dari Kemeneg KUKM UMKM (rb unit)

Persen (%)

Kredit dari Instansi Sektoral

Jumlah

UMKM (rb unit)

Persen (%)

UMKM (rb unit)

Per sen (%)

36.984 42.143 48.238

4,49 5,59 5,94

46,28 22,99 37,68

5,62 3,05 4,64

83,26 65,13 85,92

10,11 8,63 10,58

127.365 42.455

5,33 5,33

106.947 35.649

4,48 4,48

234.312 78.104

9,80 9,80

Dari ketiga hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memperbesar jumlah kredit program tidak saja diperlukan penambahan alokasi kredit tetapi yang lebih penting 1 adalah memperbaiki sistem distribusi dan mengkoordinasikan pemberian bantuan melalui satu lembaga yang secara khusus disesuaikan dengan karakter UMKM 5.2.2

Sumber-sumber Permodalan Pengusaha Mikro Tabel 4 memperlihatkan pinjaman usaha mikro dari perbankan, dan Lembaga Kredit Formal (LKF) dan sumbersumber perkreditan non formal, termasuk perseorangan baik, tetangga kerabat maupun pemilik modal atau pelepas uang. Hal-hal yang dapat dikemukakan dari tabel 4 yaitu: 1) Pelepas uang masih mendominasi sumber pinjaman bagi pengusaha mikro dengan pangsa kredit terhadap permodalan pengusaha mikro mencapai 34,45%. Dapat dikatakan bahwa para money leander ini masih menjadi andalan utama bagi pengusaha mikro dalam mendapatkan modal bagi kelanjutan usahanya. 2) Sebagian pengusaha mikro sudah mampu berhubungan dengan lembaga perkreditan formal terutama BPR (10%)

70


Tabel 4. Sumber-sumber Permodalan Usaha Mikro Diluar Program Pemerintah Tabel 4. Sumber-sumber Permodalan Usaha Mikro Diluar Program Pemerintah Sumatera Barat No

1 2 3 4 5 6 7 8

Sumber Modal

Bank umum BPR Pemilik modal Koperasi Money Leander Tetangga/teman Kerabat Tdk meminjam Jumlah

UKM (unit )

Persen %

4 5 6 3 18 9 9 6 60

6,67 18,33 5,00 10,00 10,00 8,33 20,00 25,00 100,00

Kalimantan Barat UKM Persen (Unit % 2 7 8 9 22 2 6 4 60

Nusa Tenggara Barat

Rata-rata

UKM (unit )

Persen (%)

UKM (unit )

Persen (%)

5 6 13 4 22 4 4 2 60

8,33 15,00 10,00 13,33 31,67 10,00 11,67 8,33 100,00

3,67 6,00 9,00 5,33 20,67 5,00 6,33 4,33 60

6,11 10,00 15,00 8,88 34,45 8,33 11,67 7,22 100,00

3,33 11,67 13,33 23,33 23,33 1,66 15,00 11,66 100,00

Keterangan : Diolah dari data 180 Sample di tiga Propinsi Contoh


dan bank umum sebanyak 6,11%, tetapi mereka lebih banyak bersandar pada kalangan kerabat (11,67%) 3) 5.Koperasi ternyataPermodalan hanya memiliki kontribusi Tabel Sumber-sumber Usaha Kecil sebesar 8,33% hal ini mungkin sedikitnya dukungan dari program-program Diluar Kredit Program Pemerintah kredit pemerintah yang diperuntukan bagi koperasi

No

1 2 3 4 5 6 7 8

Kalimantan Nusa Tenggara Barat usaha mikro yang tidak memiliki pinjaman, Rata-rata 4) Sumatera Hanya 7,22% Barat Barat hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan kredit dikalangan UKM Sumber Modal Persen UKM Persen UKM Persen UKM Persen (unit ) mikro masih sangat besar. usaha % (Unit) % (unit ) (%) (unit) (%)

Dari tabel 5 terlihat bahwa:

Bank umum 1) BPR Pemilik modal Koperasi Money Leander Tetangga/teman Kerabat Tidak meminjam Jumlah Rata-rata

11,65 2,33 10,00 2 10,00 15,00 2 3 Dikalangan kecil pinjaman modal 30,00 dari 6,00 30,00 6 35,00dominansi 7 25,00pengusaha 5 1,33 6,65 5,00 dibandingkan 1 5,00 (tinggal 1 berkurang 10,00 2 pelepas uang mulai 10%), 3,33 5,00 0.66Sumber 1 5,00 1 mikro 0,00 0 dengan pengusaha yang mencapai 34,45%. 10,00 2,00 5,00kecil 2adalah1,00 1 15,00 3 pinjaman bagi pengusaha Bank Perkreditan 13,30 2,66 20,00 10,00 4 2 10,00 2 Rakyat (BPR) dengan pangsa kredit terhadap permodalan 20,00 4,00 10,00 2 30,00 20,00 6 4 pengusaha dengan1,00 pinjaman 5,00 10,00 0,00 30%, 2diikuti 0 5,00kecil mencapai 1 dari kalangan kerabat yang mencapai 20%. 100,00 100,00 20 100,00 20 100,00 20 20

2) 60Pengusaha Keterangan : Diolah dari data Sample di tiga kecil propinsisudah contoh lebih

mampu berhubungan dengan bank komersial yang pangsa kreditnya terhadap permodalan usaha kecil mencapai 11,65%. Hal ini diduga karena kalangan usaha kecil lebih mampu dalam hal penyediaan agunan dan mengikuti prosedur bank umum atau bank komersial

71 2

8

6 60

Tdk meminjam Jumlah

25,00 100,00

4 60

11,66 100,00

2 60

8,33 100,00

4,33 60

7,22 100,00



Tabel 5. Sumber-sumber Permodalan Usaha Kecil Tabel 5. Sumber-sumber Permodalan Usaha Kecil Diluar Kredit Program Pemerintah Diluar Kredit Program Pemerintah

Sumatera Barat No

1 2 3 4 5 6 7 8

Sumber Modal

Bank umum BPR Pemilik modal Koperasi Money Leander Tetangga/teman Kerabat Tidak meminjam Jumlah Rata-rata

UKM (unit )

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat

Rata-rata

Persen %

UKM (Unit)

Persen %

UKM (unit )

Persen (%)

UKM (unit)

Persen (%)

3 5 2 0 3 2 4 1

15,00 25,00 10,00 0,00 15,00 10,00 20,00 5,00

2 7 1 1 1 2 6 0

10,00 35,00 5,00 5,00 5,00 10,00 30,00 0,00

2 6 1 1 2 4 2 2

2,33 6,00 1,33 0.66 2,00 2,66 4,00 1,00

20

100,00

20

100,00

20

10,00 30,00 5,00 5,00 1,00 20,00 10,00 10,00 100,00

11,65 30,00 6,65 3,33 10,00 13,30 20,00 5,00 100,00

20

Keterangan : Diolah dari data 60 Sample di tiga propinsi contoh

Keterangan : Diolah dari data 60 Sample di tiga propinsi contoh

3) Peran koperasi dalam mendukung permodalan kelompok pengusaha kecil ternyata sangat sedikt (3,33%) dibandingkan dengan peran koperasi terhadap permodalan pengusaha mikro yang mencapai 8,33%. Hal ini mungkin disebabkan dana yang diperlukan oleh pengusaha kecil relatif lebih besar dibandingkan dengan pengusaha mikro sehingga koperasi tidak mampu menyediakan pinjaman untuk kelompok 2ini. 4) Hanya 5% usaha kecil yang tidak memiliki pinjaman, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan kredit dikalangan usaha kecil juga masih sangat besar. Oleh sebab itu perlu perhatian yang lebih besar dari para stakeholder terutama pemerintah agar lebih banyak lagi melaksanakan programprogam pemberdayaan permodalan untuk kalangan pengusaha kecil. 5.2.3

UMKM Yang Mendapatkan Pinjaman Program dan Pinjaman Pihak Lain Dari tabel 6 terlihat bahwa jumlah UMKM yang disamping mendapatkan pinjaman dari kredit program juga masih mengambil pinjaman dari tempat lain relatif banyak yaitu untuk usaha mikro 17 unit usaha atau 43,30% dari jumlah sample. Sedangkan untuk usaha kecil lebih sedikit yaitu ratarata 5,67 unit atau 14,17% dari jumlah sampel.

72


Tabel 6. 6. UMKM UMKM Yang Program Tabel YangMendapat MendapatKredit Kredit Program Tabel 6. UMKM Yang Mendapat Kredit Program dan Pinjaman Dari Tempat Lain Pinjaman Dari Tempat Lain dan Pinjaman Dari Tempat Lain

No No

Propinsi Propinsi

Jumlah Jumlah Sample Sample

Sumbar Sumbar Kalbar Kalbar NTB NTB Jumlah Jumlah Rata-rata Rata-rata Keterangan : Diolah dari 1 1 2 32 3

UKM Yang Mendapat Kredit Program dan Pinjaman UKM Yang Mendapat Kredit Program dan Pinjaman Dari Tempat Lain (dalam satuan unit usaha) Dari Tempat Lain (dalam satuan unit usaha) Mikro Usaha Kecil Mikro Usaha Kecil Jumlah Persentase Jumlah Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Jumlah Persentase (Unit) (%) sample unit usaha (%) (Unit) (%) sample unit usaha (%)

40 17 40 17 40 24 40 24 40 11 40 11 120 52 120 52 40 17,33 40 17,33 60 Sample Usaha Mikro

42,40 40 2 5,00 42,40 40 2 5,00 60,00 40 8 20.00 60,00 40 8 20.00 27,50 40 7 17,50 27,50 40 7 17,50 129,90 120 17 42,50 129,90 120 17 42,50 43,30 40 5,67 14,17 43,30 40 5,67 14,17 dan 30 Sample usaha kecil yang mendapat pinjaman

Keterangan : Diolah dari Program 60 Sample Usaha Mikro dan 30 Sample usaha kecil yang mendapat pinjaman dari Kredit dari Kredit Program

Hal ini mengindikasikan bahwa:

Tabel 7. Kebutuhan Modal Modal Tersedia dan Kecukupan Modal Tabel 7. Kebutuhan Modal Modal Tersedia dan Kecukupan Modal Usaha Mikro 1) JumlahUntuk pinjaman yang diterima dari kredit program belum Untuk Usaha Mikro

mencukupi bagi kalangan tersebut untuk mampu memenuhi Pinjaman kredit Pinjaman dari Modal tersedia dan kebutuhan modalnya Pinjaman kredit Pinjaman dari Modal tersedia dan

Propinsi Propinsi

Program Pihak lain Kecukupan modal Kebutuhaan Modal Program Pihak lain Kecukupan modal Kebutuhaan Modal per 2) Modal Ada sebagian pinjaman yang tidak digunakan untukPersentase tujuan sendiri Modal Modal per Persentase UKM (Rp rb) Nilai Persen Nilai Persen Kecukupan sendiri Modal rb) tujuan pengembangan usaha melainkan UKM (Rp rb) (Rpproduktif Nilaiatau Persen Nilai Persen tersedian Kecukupan modal (%) (Rp rb) % (Rp rb) % (Rp rb) tersedian (Rp rb) modal (%) (Rp rb) % (Rp rb) % digunakan untuk tujuan lain atau konsumtif (Rp rb)

Sumbar Sumbar Kalbar Kalbar NTB NTB Jumlah Jumlah Rata-rata Rata-rata

3.378. 3) 3.378. 3.467 3.467 3.927 3.927

Kurangnya pembinaan dana, 98,93 3.342serta tidak 18,70 632penggunaan 44,02 dalam 1.487 1.223 98,93 3.342 18,70 632 44,02 1.487 1.223 adanya perencanaan baik dalam 86,96 3.015 38.45 memperhitungkan 33,69yang1.128 1.168 719 86,96 3.015 38.45 1.128 33,69 1.168 719 kebutuhan965 pinjaman bagi 1.445 kalangan31,70 usaha mikro 93,65 3.678dan usaha 24,57 1.268 3.678 93,65 31,70 1.445 24,57 965 1.268 kecil.

10.772

3.210

3.620

108,39

3.205

88,85

10.035

279,54

10.772 3.210 3.620 108,39 3.205 88,85 10.035 279,54 5.3 Struktur Permodalan, Kontribusi dan Kecukupan 3.574 1.070 1.207 36,13 Kredit 1.068 Program 29,62 3.345 93,18 3.574 1.070 1.207 36,13 1.068 29,62 3.345 93,18 Modal

5.3.1

Struktur Permodalan, Kontribusi kredit Program dan

Kecukupan Modal usaha mikro Modal Usaha Kecil Tabel 8. Struktur Permodalan dan Kecukupan Tabel 8. Struktur Permodalan dan Kecukupan Modal Usaha Kecil Dari hasil temuan seperti diperlihatkan Pinjamanlapang dari Kebutuhan pinjaman pada Modal sendiri Pinjaman dari Kebutuhan pinjaman tabel 7 dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: Pihak lain modal Dari program Modal sendiri

Propinsi Propinsi

Modal Modal (Rp rb) (Rp rb)

(1) (1)

(2) (2)

Sumbar Sumbar Kalbar Kalbar NTB NTB

61.298 61.298 73.782 73.782 69.739 69.739

49.401 19,40 52,23 11.897 mereka hampir32.021 mencapai titik optimal. 49.401 19,40 32.021 52,23 11.897 47.600 35,48 21.287 28,85 26.182 47.600 35,48 21.287 28,85 26.182 42.223 39,45 31.451 45,09 27.516 2) Dari 39,45 sejumlah31.451 modal 45,09 yang digunakan 42.223 27.516

80,59 80,59 64,51 64,51 60,54 oleh pengusaha 60,54

Jumlah Jumlah Rata-rata Rata-rata

68.273 68.273

21.865 21.865

68,54 68,54

Pihak lain modal Dari program Nilai Persen Nilai Persen Nilai Persen tase % Nilai Persen Nilai Persen Nilai 1) Rata-rata atau usaha (Rp rb) % modal (Rpyang rb) digunakan % Rp rb tersedia Persenoleh tase % (7) = 6/2 x 100 (Rp rb) % (Rp rb) % Rp rb (3)mikro sebesar (4) (5)3,345 juta (6) relatif(6) (7)sama = 6/2(93,18%) x 100 Rp hampir (3) (4) (5) (6) (6)

dengan kebutuhan modal usaha mikro sehingga skala usaha

mikro, hanya rata-rata 36,13% yang bersumber dari modal 32,02 32,02

28.253 28.253

42,39 42,39

46,408 46,408

73 3 3


pinjaman kredit program sedangkan sisanya berasal dari modal sendiri (rata-rata 29,93%) dan pinjaman dari sumbersumber lain rata-rata-rata sebesar Rp 1,068 juta (29,62%). Tabel 7. Kebutuhan Modal Modal Tersedia dan Kecukupan Modal Untuk Usaha Mikro

Propinsi

Kebutuhaan Modal per UKM (Rp jt)

Pinjaman kredit Program

Modal sendiri (Rp jt)

Nilai (Rp jt)

Pinjaman dari Pihak lain

Persen %

Nilai (Rp jt)

Persen %

Modal tersedia dan Kecukupan modal Persentase Modal Kecukupan tersedian modal (%) (Rp jt)

Sumbar Kalbar NTB

3,378. 3,467 3,927

1,223 719 1,268

1,487 1,168 965

44,02 33,69 24,57

632 1,128 1,445

18,70 38.45 31,70

3,342 3,015 3,678

98,93 86,96 93,65

Jumlah Rata-rata

10,772 3,574

3,210 1,070

3,620 1,207

108,39 36,13

3,205 1,068

88,85 29,62

10,035 3,345

279,54 93,18

3) Besarnya pinjaman dari pihak-pihak lain dikhawatirkan akan berdampak pada: a) Mengganggu kelancaran pengembalian kredit program; b) Mempertahankan eksistensi para pelepas uang dalam usaha dan kehidupan para pengusaha mikro serta; c) Menyebabkan penggunaaan pinjaman sulit diawasi. 4) Rendahnya kontribusi pinjaman program pemerintah dalam struktur permodalan pengusaha mikro diduga disebabkan oleh: a) Perencanaan yang bersifat sektoral dan terpusat; b) Belum adanya pemikiran untuk menjadikan biaya hidup sebelum produksi sebagai salah satu unsur dalam mengkalkulasi kebutuhan kredit para pengusaha mikro. Hal ini seharusnya mendapat perhatian karena biaya hidup sebelum produksi di kalangan UMKM dapat dikelompokan sebagai biaya produksi karena UMKM sebagian besar (79,84%) menggunakan tenaga kerja keluarga. 5.3.2

Struktur permodalan dan Kecukupan Permodalan Usaha Kecil Dari tabel 8 dapat dikemukakan bahwa: 1) Rata-rata modal yang digunakan oleh usaha mikro sebesar Rp. 68,273 juta sedangkan rata-rata modal sendiri yang dimilikinya sebesar Rp. 21,865 juta sehingga untuk

74


mencapai break event point usahanya diperkirakan masih memerlukan tambahan modal sebesar Rp. 46,408 juta. Keperluan ini sebagian (rata-rata Rp. 28,253 juta), dapat ditutupi dengan meminjam dari berbagai pihak terutama para pelepas uang. 2) Skala usaha usaha kecil pada umumnya belum mencapai titik break event point (titik impas) sehingga untuk dapat meningkatkan efisiensi produksi kalangan usaha ini perlu dibantu dengan memberikan pinjaman agar tercapai break event point yaitu rata-rata sebesar Rp. 46,408 juta rupiah. Tabel 8. Struktur Permodalan dan Kecukupan Modal Usaha Kecil Propinsi

Modal (Rp juta)

Modal sendiri

Pinjaman dari Pihak lain Nilai Persen (Rp jt) % (5) (6)

Kebutuhan pinjaman modal Dari program Nilai Persen tase % Rp jt (7) = 6/2 x 100 (6)

(1)

(2)

Nilai (Rp jt) (3)

Sumbar Kalbar NTB

61,298 73,782 69,739

11,897 26,182 27,516

19,40 35,48 39,45

32,021 21,287 31,451

52,23 28,85 45,09

49,401 47,600 42,223

80,59 64,51 60,54

Jumlah Rata-rata

68,273

21,865

32,02

28,253

42,39

46,408

68,54

Persen % (4)

3) Dengan meningkatnya skala usaha diharapkan efisiensi produksi akan terjadi dan para pengusaha mikro mendapatkan laba yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan PDB. 5.4 Dampak Kredit Program 5.4.1

Dampak Kredit Program terhadap kondisi dan Kinerja Bisnis UMKM Dari data pada tabel 9 dapat dikemukakan: 1) Rata-rata UMKM contoh tergolong dalam kelompok usaha mikro, dengan rata-rata pemilikan aset sebelum menerima bantuan perkuatan sebesar Rp. 13,76 juta; 2) Dengan adanya bantuan program perkuatan, rata-rata aset UMKM meningkat sebesar Rp. 3,086 juta (25,92%) menjadi rata-rata Rp. 17,29 juta. Peningkatan ini merupakan pengaruh langsung dari adanya pinjaman dari program perkuatan,

75


yang terutama digunakan untuk modal kerja. Dengan perkataan lain peminjam belum mampu menginvestasikan sebagian laba yang diperoleh untuk menambah aset dalam bentuk investasi. Hal ini dapat diterangkan dari dua sebab yaitu: a) Para penerima pinjaman sebagian besar sudah mendapatkan pinjaman dari dari pihak ketiga sehingga sebagian laba dipergunakan untuk menutupi pinjaman tersebut; b) Sebagian peminjam lainnya mempersiapkan kelebihan laba yang diperoleh untuk digunakan membayar pinjaman dari program perkuatan walaupun mungkin belum jatuh tempo. Tabel 9. Aset, Permodalan OmsetUKM UKM Berbantuan Tabel 9. Aset, Permodalan dan dan Omset Berbantuan No

Propinsi

Tabel 9. Aset, Permodalan dan Omset UKM Berbantuan

1 2 3 No

1 2 3

Rata-rata Pertambahan Total Asset Rata-rata Pertambahan Modal (Rp Jt) Per tahun Sebelum Sesudah Pertambahan Pertambahan Sebelum Sesudah (Rp jt) (Rp Jt) (%) (%)

Sumbar Kalbar NTB Propinsi Jumlah Rataan

14,83 18,61 25,48 11,41 14,74 29,18 Rata-rata Pertambahan Total Asset 15,05 18,53 23,12 Per tahun Sebelum 51,88 Sesudah 77,78 Pertambahan 41,29 (Rp jt) (Rp Jt) 13,76 17,29 25,92(%)

7,04 10,82 57,80 5,28 8,61 69,66 7,82 11,30 47,54 (Rp Jt) Rata-rata Pertambahan Modal

20,14 Sebelum 30,73 Sesudah 6,71 10,24

Pertambahan 175,00 58,33(%)

Sumbar Kalbar NTB

14,83 18,61 25,48 7,04 10,82 57,80 3) Dari adanya UMKM 69,66 bertambah 11,41 14,74 bantuan 29,18 perkuatan 5,28 modal8,61 15,05rata-rata 18,53sebesar 23,12 Rp. 3,5307,82 juta atau11,30 58,33%, 47,54 yaitu dari

Jumlah Rataan

10,24 juta. Tambahan modal ini relatif belum mencukupi

Tabel 10. Kinerja UKM Berbantuan (yang menerima bantuan) rata-rata sebesar Rp. 6,71 juta menjadi rata-rata sebesar Rp. Usaha dan20,14 Laba 41,29Dari Aspek 51,88 Volume 77,78 30,73 175,00

13,76 17,29 25,92 6,71 10,24 58,33 untuk menutup kebutuhan modal Rata-rata UMKMLaba yang ini Rata-rata Omset Usaha per selama tahun sebagian berasal dari pinjaman pihak ketiga. Per tahun (Rp jt) (Rp jt) No Propinsi Selisih Selisih Sebelum Tabel 10. Kinerja Berbantuan (yang menerima bantuan) Dari Sesudah Sebelum Sesudah Persen Nilai Aspek Persen Tabel 10.UKM Kinerja UKM Nilai Berbantuan (yang menerima bantuan) Usaha dan Laba Jt) (%) Rp Jt (%) DariVolume Aspek(Rp Volume Usaha dan Laba 1 Sumbar 2 Kalbar 3 NTB No Propinsi Jumlah Rataan 1 2 3 No

12,25 Rata-rata 16,19 Laba3.94 32,18 per tahun 9,24 11,56 (Rp jt) 2,31 25,03 9,98 11,79 1,80 18,09 Selisih 31,47 39,54 8,05 75,30 Sebelum Sesudah Nilai Persen 10,49 13,18 2,68 25,10 Rp Jt (%)

Tabel59,78 11. Kinerja UKM Berbantuan (yang menerima bantuan )3.94 70,81 11,02 18,45 12,25 16,19

Sumbar Kalbar NTB Jumlah Propinsi Rataan

32,18 36,41 45,58 9,17 25,20 9,24 11,56 2,31 25,03 Rata-rata51,58 Jam Kerja6,53 Per Hari 14.49 Rata-rata Peningkatan Produksi 45,05 9,98 11,79 1,80 18,09 (Jam) 26,72 (%) 141,24 167,97 58,14 31,47 39,54 8,05 75,30 Selisih 25,10 47,083 55,99 8,90Selisih 19,38 10,49 13,18 2,68 Sebelum Sesudah Nilai Persen Sebelum Sesudah Nilai Persen (%) (yang menerima bantuan (Rp Jt) (%) Tabel 11. Kinerja UKM(Jam) Berbantuan )

Sumbar Kalbar NTB 3 No Propinsi Jumlah Rataan 1

76 2

59,78 70,81 Omset 11,02 Rata-rata Usaha18,45 36,41 45,58 Per tahun9,17 (Rp jt) 25,20 45,05 51,58 6,53 14.49 Selisih 141,24 26,72 58,14 Sebelum 167,97 Sesudah Nilai 19,38 Persen 47,083 55,99 8,90 (Rp Jt) (%)

9,50 1,05Per Hari 12,10 11,05 Rata-rata Jam Kerja 13,00 13.45 (Jam)1,55 11,90 6,32 0,55 9,25 8,70 Selisih 31,65 34,80 3,15 28,82 Sebelum Sesudah Nilai 9,61 Persen 10,55 11,60 1,05 (Jam) (%)

146,00 8,41 Produksi 14,17 5,76 Rata-rata Peningkatan 16,30 12,84 (%)1,80 11,04 45,50 2,07 6,61 4,55 Selisih 21,35 33,62 15,28 207,8 Sebelum Sesudah Nilai Persen 7,17 11,21 5,09 69,27 (Rp Jt) (%)


Dari tabel 10 dapat dikemukakan: 1) Sejalan dengan adanya pertambahan modal, omset UMKM juga meningkat dari rata-rata Rp 47,083 juta, menjadi Rp 55,99 juta, atau rata-rata bertambah sebesar Rp 8,90 juta (19,38%). Pertambahan ini nampaknya masih lebih kecil dari tambahan modal yang diterima UMKM yang rata-rata mencapai 51,23%; 2) Selain mempengaruhi pertambahan omset usaha, meningkatnya modal UMKM juga mempengaruhi pertambahan laba yang diterima UMKM. Laba UMKM meningkat dari rata-rata Rp 10,49 juta, menjadi Rp 13,18 juta per tahun, atau bertambah Rp 2,68 juta (25,10%). Persentase pertambahan laba ini juga masih lebih kecil dibandingkan dengan persentase pertambahan modal yang mencapai 51,23%; 3) Dengan memperhatikan pertambahan omset dan laba, belum terlihat adanya indikasi bahwa pertambahan modal telah dapat menekan biaya produksi misalnya bahan baku, sehingga meningkatnya laba tidak lebih besar dari peningkatan modal; 4) Dari kondisi pada butir 1 sampai dengan butir 3 di atas dapat dikemukakan bahwa pinjaman yang diberikan jumlahnya relatif kecil, sehingga belum mencukupi bagi UMKM untuk dapat mencapai skala ekonomi (ecomic of scale), yang memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi produksi. Disamping itu pertambahan modal juga belum mampu meningkatkan bargaining UKM dalam pasar, baik di pasar input (pengadaan bahan baku) maupun di pasar output-nya (pemasaran produknya). Selain dampak perkuatan terhadap tiga aspek bisnis UMMK di atas, tabel 11 memperlihatkan dampak pemberian bantuan perkuatan modal terhadap perubahan kinerja UMKM, dari aspek peningkatan etos kerja dan peningkatan produksi UMKM. Dari tabel 11 dapat dikemukakan bahwa: 1) Peningkatan etos kerja yang diindikasikan dari pertambahan jam kerja UMKM memperlihatkan adanya tambahan sebesar 1,05 jam per hari, yaitu dari 10,55 jam menjadi 11,60 jam. Dalam hal ini etos kerja, merupakan derivasi

77

Tabel 10. Kinerja UKM Berbantuan (yang menerima bantuan) JURNAL VOLUME 4 - AGUSTUS 2009 : 62-87 Dari Aspek Volume Usaha dan Laba

No

1 2 3

Rata-rata Omset Usaha Rata-rata Laba per tahun Per tahun (Rp jt) (Rp jt) dari keberhasilan usaha seseorang dan kepentingan orang Selisih Selisih Sebelum tersebut untuk mendapatkan prestasi yang secara langsung Sesudah Sebelum Sesudah Nilai Persen Nilai Persen maupun tidak (Rplangsung Jt) (%)mempengaruhi kesejahteraannya; Rp Jt (%)

Propinsi

2) 59,78 36,41 45,05 141,24 47,083

Sumbar Kalbar NTB Jumlah Rataan

Hasil lapang 70,81pengamatan 11,02 18,45 memperlihatkan 12,25 16,19 adanya 3.94 indikasi 32,18 ke45,58 arah kondisi peningkatan jauh 9,17 25,20 9,24 etos kerja, 11,56 seberapa 2,31 25,03 51,58 11,79 1,80 sangat 18,09 dan sebatas6,53 mana 14.49 etos kerja9,98 dapat dikembangkan 167,97 26,72 58,14 31,47 program; 39,54 8,05 75,30 tergantung pada pola pelaksanaan 55,99

8,90

19,38

10,49

13,18

2,68

25,10

Tabel 11. Kinerja UKM Berbantuan (yang menerima bantuan ) Tabel 11. Kinerja UKM Berbantuan (yang menerima bantuan )

No

Propinsi

Rata-rata Jam Kerja Per Hari (Jam) Selisih Sebelum Sesudah Nilai Persen (Jam) (%)

1 2 3


11,05 11,90 8,70 31,65 10,55

12,10 13.45 9,25 34,80 11,60

1,05 1,55 0,55 3,15 1,05

9,50 13,00 6,32 28,82 9,61

Rata-rata Peningkatan Produksi (%) Selisih Sebelum Sesudah Nilai Persen (Rp Jt) (%) 5,76 11,04 4,55 21,35 7,17

14,17 12,84 6,61 33,62 11,21

8,41 1,80 2,07 15,28 5,09

146,00 16,30 45,50 207,8 69,27

3) Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang menyebabkan timbulnya permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan program ini, UMKM harus diarahkan agar mampu pengembangan etos kerja. Pengembangan etos kerja juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, yang akan mendorong semangat kewirausahaan. 4 5.4.2

Dampak Kredit Program Terhadap Perekonomian Daerah 1.

Dampak program perkuatan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 1) Rata-rata jumlah tenaga kerja poduktif (umur antara 17 sampai dengan 60 tahun) yang ada di 3 (tiga) Propinsi contoh cukup besar yaitu mencapai 412.046 orang, dimana sebanyak 325.352 orang (78,06%), diantaranya adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha (bekerja) dalam kelompok UMKM. Dari jumlah tersebut sebanyak 52.895 orang atau 10,97%, adalah para pencari kerja yang diharapkan dapat terserap dengan meningkatnya aktifitas usaha dari kelompok UMKM.

78


2) Rata-rata pertambahan tenaga kerja UMKM setelah mendapat bantuan pinjaman modal dari program perkuatan adalah sebesar 0,61 orang per UKM. Dengan memperhitungkan jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan per propinsi sebanyak 7613 orang, maka dapat diprediksikan jumlah pengangguran yang mampu diserap oleh UMKM baru sebanyak 4.644 orang atau 8,78% dari jumlah penganggur yang ada di ke tiga propinsi contoh. Tabel Tabel 12. Jumlah Tenaga danKinerja Kinerja UMKM Berbantuan 12. Jumlah Tenagakerja kerja dan UMKM Berbantuan (yang(yang menerima bantuan ) di Lima Propinsi Contoh menerima bantuan ) di Lima Propinsi Contoh Jumlah Tenaga Kerja dan Rata-rata Tenaga Kerja per UMKM di UMKM di Kabupaten Contoh ( Orang) kabupaten Contoh (Orang) UMKM Tambahan Pencari Tenaga berbantuan Sebelum Sesudah UMKM Tenaga Persen Kerja Kerja Tabel 12. Jumlah Tenaga kerja dan Kinerja (Org) UMKM Berbantuan (unit) (org) (unit) Kerja (%) (Org) (Org)(yang menerima bantuan ) di Lima Propinsi Contoh (Org)

Propinsi

Jumlah Kerja dan 10.652 326.742 32.154 Tenaga Sumbar 421.843 di Kabupaten Contoh ( Orang) 6.677 176.904 202.769UMKM31.659 Kalbar 5.510 472.411 611.528 94.873 NTB UMKM Propinsi Pencari Tenaga Jumlah 1.236.140 158.686 976.057 berbantuan UMKM 22.839 Kerja Kerja 325.352 Rata-rata 412.046 52,895 7.613 (unit) (unit) (Org) (Org) *) Tenaga kerja usia produktif yang tersedia, termasuk penganggur

Tenaga Kerja 36,87di 0,52per UMKM 1,41 Rata-rata1,93 kabupaten Contoh 0,64 (Orang)44,44 2.08 1,44 65,71 0,69 Tambahan 1,05 1.74 3,90 Sebelum 5,75 Sesudah 1,85 Tenaga 147.02 Persen 1,30(Org) 1,92 0,61 (org) Kerja 49,00 (%) (Org)

*) Tenaga kerja usia produktif yang tersedia, termasuk penganggur 36,87 0,52 Daerah 1,41 Pendapatan 1,93 326.742 421.843 32.154 Sumbar13. Pertumbuhan Tabel Sumbangan UMKM10.652 terhadap Total Kotor 2.08 0,64 31.659 Bruto) 176.904 202.769 2. Domestic Kalbar Dampak Kredit Program terhadap kontribusi UMKM (Product Regional serta 6.677 Jumlah dan1,44 Kinerja Koperasi Penyalur44,44 65,71 1.74 0,69 1,05 472.411 5.510 94.873 NTB 611.528 dalam Jumlah 1.236.140 158.686 Menyumbang 976.057 22.839 PDB 3,90 5,75 1,85 147.02 Sumbangan Jumlah Rata-rata 412.046 Perkiraan 52,895 325.352UMKM 7.613 1,30 dan Kinerja 1,92 Koperasi 0,61 Yang 49,00 Terhadap PDB (Rp miliar) menyalurkan bantuan Perkuatan *) Tenaga kerja usia produktif yang tersedia, termasuk penganggur Tabel 13. Pertumbuhan Sumbangan UMKM terhadap

No

Propinsi

1 2 3 No

Sumbar Kalbar NTB Propinsi Jumlah Rataan

PDRB

Nilai

Jlh

Persen

Penya

Biaya

Penda

SHU

Total Pendapatan Kotor Daerah (Product Regional (miliar) tambah UMKM tase terhadap Kop Total luran Rp juta Domestic patan KopBruto) Tabel 13. Pertumbuhan Sumbangan Pendapatan Kotor Daerah UMKM dan (%) Rp Juta Rp jt serta Jumlah Koperasi Penyalur (Product Regional Domestic Bruto) sertaKinerja Jumlah dan Kinerja Koperasi Penyalur 172,455 1,58 10.877 Perkiraan Sumbangan UMKM 197,186 2,01 9.765 Terhadap PDB (Rp 0,90 miliar) 64,968 7.224 PDRB 434.609 Nilai 4,49 Persen 27.866 (miliar) 144.870 tambah 1,50tase 92.88 UMKM (%)

111,3 374,4 10.700 263,1 36 dan Kinerja 161,3 429,8 Yang 268.5 Koperasi 26 Jumlah 13.540 menyalurkan bantuan Perkuatan 35,7 178.9 7.180 143,2 14 Penya 674,8 Biaya 983,1 Penda 310,1 SHU 76Jlh 31.420 Kop 10.473 luran 224.9 Rp juta 327,7 patan 103,3 Kop 25,33 Rp Juta Rp jt

*) PDRB 2005 dan prediksi tambahan pendapatan UKM tahun 2006

1 2 3

No

Propinsi

374,4 10.700 263,1 36 172,455 1,58 10.877 Sumbar 429,8 13.540 268.5 26 197,186 2,01 9.765 Kalbar 178.9 143,2 7.180 14 64,968 0,90 7.224 NTB Tabel 14. Dampak Program Perkuatan terhadap Kinerja Koperasi Jumlah 27.866 434.609 4,49 76 31.420 674,8 983,1 Rataan 92.88 144.870 1,50 25,33 10.473 224.9 327,7

Rata-rata Peningkatan Rata-rata Peningkatan Jumlah anggota / tahun (%) Simpanan Anggota /tahun (%) *) PDRB 2005 dan prediksi tambahan pendapatan UKM tahun 2006

Rata-rata Peningtan Modal Koperasi Per tahun(%)


Sebelum

Sesudah

Peningk.

Sebelum

Sesudah

Peningk.

Sebelum

Sesudah

Tabel 14. DampakDari Program terhadap Kinerja Koperasi tabelPerkuatan 13 dapat dikemukakan beberapa

1 2 3

Sumbar Kalbar NTB No Jumlah Propinsi Rataan

3,91 7,38 berikut: 3,47 3,44 7,56Peningkatan 4,12 Rata-rata 4,32(%) 8,21 / tahun 3,89Jumlah anggota 11,48 23,15 11,67 3,82 Sebelum 7,72 Sesudah 3,89 Peningk.

1,20 4,18 2,98 0,93 2,90Peningkatan 1,97 Rata-rata Anggota /tahun 1,41 (%) 3,48Simpanan4,89 8,43 11,97 3,54 2,81 Sebelum 3,99 Sesudah 1,18 Peningk.

111,3 161,3 35,7 310,1 103,3

Peningk.

hal sebagai

1,31 4,45 3,14 Peningtan5,33 Modal 9,88 4,45 Rata-rata 2,56 6,32 Per tahun(%) 3,76 Koperasi 11,35 20,65 9,20 3,78 Sebelum 6,88 Sesudah 3,07 Peningk.

79 1 2 3


3,47 4,12 3,89 11,48 3,82

7,38 7,56 8,21 23,15 7,72

3,91 3,44 4,32 11,67 3,89

2,98 1,97 3,48 8,43 2,81

4,18 2,90 4,89 11,97 3,99

1,20 0,93 1,41 3,54 1,18

3,14 4,45 3,76 11,35 3,78

4,45 9,88 6,32 20,65 6,88

1,31 5,33 2,56 9,20 3,07


1) Dengan asumsi sebagian (50%) UMKM yang mendapat bantuan perkuatan bekerja pada kegiatan usaha produktif, dan tidak dengan memperhitungkan dampak kegiatan yang dilaksanakannya, maka sumbangan usaha mikro terhadap PDRB tidak berubah banyak, atau tidak mengalami tambahan yang signifikan. Hal ini dapat dijelaskan dengan memperhatikan bahwa pertambahan jumlah PDRB yang berasal dari adanya UMKM yang mendapat bantuan perkuatan per kabupaten relatif kecil yaitu sebesar Rp. 144,870 juta (1,46%), dibandingkan dengan rata-rata PDRB daerah yang mencapai Rp. 928,8 miliar per kabupaten. Kondisi yang demikian nampaknya cukup wajar karena jumlah UMKM yang menerima bantuan, juga relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM yang berada dimasing masing lokasi tersebut. Seandainya semua (308.342 orang) UMKM sudah mendapat bantuan perkuatan maka diprediksikan sumbangan UMKM akan mencapai 71,83% atau meningkat 23,83 dibandingkan dengan kondisi tahun 2005 yang diperkirakan 48%. 2) Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UMKM merupakan kegiatan spesifik daerah yang tidak lagi memberikan imbasan yang signifikan terhadap kegiatan usaha yang ada dibelakangnya (back word efect), maupun di depannya (fore Word efect). Kondisi ini dikarenakan usaha-usaha tersebut sudah ada sebelumnya dan pertambahan jumlah kebutuhan maupun produk yang dihasilkan oleh UKM yang mendapat bantuan perkuatan relatif masih kecil. 5.4.3

Dampak Kredit Koperasi

Perkuatan Terhadap

Pembangunan

Dari tabel 14 terlihat bahwa terlihat bahwa: 1) Rata-rata jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan dari rata-rata 3,82% pada lima tahun sebelumnya menjadi 7,72% pada tahun 2007. Dari sini terlihat adanya dampak positif dari pelaksanaan program perkuatan dalam mendorong pertumbuhan jumlah anggota sebanyak 3,89%. Kenaikan jumlah anggota yang cukup signifikan ini mengindikasikasikan adanya ketertarikan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Unsur ini jelas didorong oleh adanya program perkreditan yang memang angat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan perkataan lain masyarakat ingin menjadi anggota koperasi karena adanya

80

No

Propinsi

Perkiraan Sumbangan UMKM Terhadap PDB (Rp miliar) PDRB Nilai Persen (miliar) tambah tase UMKM (%)

Jumlah dan Kinerja Koperasi Yang menyalurkan bantuan Perkuatan Jlh Penya Biaya Penda SHU Kop luran Rp juta patan Kop Rp Juta Rp jt

Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM (Teuku Syarief Budhiningsih) 111,3 374,4 10.700 263,1 36 172,455 1,58 Sumbar 10.877 1 & Etty 2 3

Kalbar NTB Jumlah Rataan

161,3 429,8 26 13.540 268.5 197,186 2,01 9.765 35,7 178.9 7.180 143,2 14 0,90 64,968 7.224 harapan 434.609 untuk 4,49 mendapatkan bantuan 27.866 76 31.420 674,8kredit 983,1perkuatan. 310,1 Motivasi144.870 ini memang bukan10.473 motivasi 92.88 1,50 25,33 224.9 yang 327,7ideal. 103,3Hal

tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat pada bantuan permodalan cukup besar.


Tabel 14. Dampak Program Perkuatan terhadap Kinerja Koperasi Tabel 14. Dampak Program Perkuatan terhadap Kinerja Koperasi Rata-rata Peningkatan Jumlah anggota / tahun (%) No

1 2 3

Rata-rata Peningkatan Simpanan Anggota /tahun (%)

Rata-rata Peningtan Modal Koperasi Per tahun(%)

Propinsi


Sebelum

Sesudah

Peningk.

3,47 4,12 3,89 11,48 3,82

7,38 7,56 8,21 23,15 7,72

3,91 3,44 4,32 11,67 3,89

Sebelum

2,98 1,97 3,48 8,43 2,81

Sesudah

Peningk.

Sebelum

Sesudah

Peningk.

4,18 2,90 4,89 11,97 3,99

1,20 0,93 1,41 3,54 1,18

3,14 4,45 3,76 11,35 3,78

4,45 9,88 6,32 20,65 6,88

1,31 5,33 2,56 9,20 3,07

2) Sejalan dengan peningkatan jumlah anggota juga terjadi kenaikan simpanan anggota dari rata-rata 2,81% selama 4 tahun sebelum program perkuatan dilaksanakan, menjadi 3,99% sesudah dilaksanakannya program perkuatan, atau meningkat sebesar 1,18%. Peningkatan jumlahnya 5 simpanan ini terlihat belum sejalan dengan pengingkatan rata-rata jumlah anggota yang mendapat bantuan perkuatan, yang mencapai 23%. Kejadian ini mungkin disebabkan sebelumnya memang partisipasi anggota dalam membayar simpanan sudah tinggi, sehingga adanya bantuan perkuatan tidak lagi mempengaruhi besar simpanan yang dapat dikumpulkan. 3) Modal koperasi meningkat dari rata-rata lima tahun sebelumnya sebesar 3,78% pertahun menjadi rata-rata 4,88%, atau naik sebanyak 1,10%. Dibandingkan dengan tambahan modal luar yang bersumber dari program perkuatan nampaknya tambahan modal koperasi yang bersumber dari SHU pelaksanaan program perkuatan pengaruhnya belum signifikan. Hal tersebut disebabkan adanya tambahan modal luar yang melonjak dari pinjaman modal program perkuatan. Sedangkan pengaruh dari pelaksanaan program terhadap kenaikan modal sendiri relatif sangat sedikit dibandingkan dengan total modal koperasi dalam yang dimiliki koperasi. Lebih lanjut pada tabel 15 diperlihatkan dampak pelaksanaan program perkuatan terhadap volume usaha dan SHU koperasi.

81


Tabel15. 15. Dampak DampakPelaksanaan PelaksanaanProgram ProgramPerkuatan Perkuatan Terhadap Tabel Terhadap VolumeUsaha Usahadan danSisa SisaHasil HasilUsaha UsahaKoperasi Koperasi Volume No

Propinsi

Rata-rata Peningkatan Volume Usaha per tahun (%) Sebelum Sesudah Peningk.

Rata-rata Peningkatan Sisa Hasil Usaha per tahun (%) Sebelu Sesudah Peningk.

1 2 3

Sumbar Kalbar NTB

4,76 3.11 2,34

6,78 4,87 5,59

2,02 1,76 3,25

2,96 1,89 2,14

3,43 2,81 3,18

0,47 0,92 1,04

Jumlah Rataan

10,21 3,40

17,24 5,74

7,03 2,34

6,99 2,33

9,42 3,14

2,43 0,81

Dari tabel 15 terlihat bahwa: 1) Rata-rata volume usaha koperasi mengalami peningkatan dari rata-rata 3,40 pertahun pada lima tahun sebelumnya, menjadi 5,74% sesudah menyalurkan program perkuatan, atau meningkat sebesar 2,34%. Peningkatan ini nampaknya merupakan pengaruh langsung dari pelaksanaan kegiatan penyaluran program bantuan perkuatan saja. Dengan kata lain program perkuatan belum memberikan dampak ikutan bagi kegiatan koperasi diluar kegiatan program itu sendiri. Hal ini menunjukan bahwa koperasi belum mampu mengembangkan kegiatan yang diperlukan anggotanya, yang berkaitan dengan adanya program perkuatan tersebut, seperti penyediaan bahan baku produksi, transportasi dan pemasaran hasil produksi anggotanya. 2) Rata-rata Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi meningkat sebesar 0,81%, bila dibandingkan dengan peningkatan SHU pada lima tahun sebelumnya yaitu dari rata-rata 2,33% menjadi 3,14%. Sama seperti peningkatan volume usaha, peningkatan SHU ini juga murni sebagai sumbangan dari pelaksanaan program perkuatan dan tidak terlihat dampak dari adanya kegiatan pengembangandari pelaksanaan kegiatan penyaluran program. 3) Dari kegiatan melaksanakan penyaluran kredit perkuatan, koperasi memperoleh bagian biaya operasional sebesar 4% dari dana yang disalurkan. Dengan biaya operasional riil yang ternyata masih lebih kecil dari yang didapatkannya tersebut, rata-rata koperasi memperoleh SHU sebesar Rp 8,45 juta. Dengan demikian terlihat bahwa koperasi

82


juga memperoleh dampak positif dari kegiatan ini. Tetapi karena jumlah dana yang disalurkan masih relatif kecil, maka bagian koperasi yang menjadi SHU belum signifikan dengan total SHU koperasi. 4) Hal lain yang juga dapat dicatat bahwa jumlah dana yang telah dikembalikan dari peminjam ada yang belum dapat digulirkan lagi oleh koperasi. Hal tersebut terjadi karena belum ada ketentuan tentang pola pergulirannya dan belum ada institusi yang secara formal mengatur perguliran dana tersebut. VI.

PENUTUP 1. Rata-rata tambahan modal yang diperlukan oleh kalangan pengusaha mikro dan pengusaha kecil adalah sebesar Rp. 3.574.000,- yang terendah adalah untuk mereka yang berusaha di sektor informal dan perdagangan eceran sebesar Rp 1.876.000,- dan yang tertinggi adalah untuk mereka yang berusaha di sektor pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp. 22.783.000,-. Dengan demikian dana yang diperlukan untuk memberdayakan UMKM khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil, diperkirakan mencapai Rp. 171,55 triliun, sehingga idealnya program-program perkreditan dari pemerintah selama 7 tahun terakhir sudah menjangkau 23,05% dari kebutuhan modal UMKM, atau sudah menjangkau 23,05% dari jumlah UMKM khususnya pengusaha mikro. 2. Struktur permodalan usaha mikro dibangun 15,75% oleh modal sendiri, 11,60% dari pinjaman program pemerintah, 9,20% pinjaman dari lembaga perkreditan formal (Bank dan non bank), 56,70% pinjaman dari pemilik modal/pelepas uang dan sisanya 6,75% bersumber dari kalangan keluarga dan tetangga. Kondisi ini masih menunjukkan peranan yang dominan dari para pelepas uang dan pemilik modal dalam mendukung kelangsungan usaha para pengusaha mikro. 3. Adanya perbedaan antara persentase kebutuhan pinjaman UMKM dan dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah (23,05%) dengan hasil pengamatan kontribusi kredit program terhadap permodalan usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu 11,60%. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh: 1) Sebagian dana program pemerintah memang diberikan dalam bentuk pinjaman (kredit sesuai dengan pengertian kredit dan ensiklopedia Indonesia) sebagian lagi dalam bentuk subsidi atau hibah, sehingga tidak dinyatakan sebagai kredit; 2) Ada kesalahan sasaran dalam penyaluran kredit; dan 3) Deviasi sampel.

83


4. Hanya 11,60% pengusaha mikro yang pernah mendapatkan pijaman dari kredit program pemerintah dan 21,83% dari usaha mikro tersebut menyatakan jumlah pinjaman yang diperoleh belum menutupi kebutuhan modal, atau tidak sesuai dengan peruntukannya, akibatnya yang bersangkutan masih meminjam dari sumber-sumber lain terutama para pelepas uang dan pemilik modal. 5. Dari 214 jenis program perkreditan yang dapat diinventarisir diketahui bahwa 47,5% bertujuan untuk mendukung pembangunan sektoral seperti untuk program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 35,25% bertujuan mengurangi kemiskinan, seperti Kredit Keluarga Miskin (KKM) dan Kredit Pemilikan RSS, dan hanya 17,25% yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM seperti P3KUM dan KUR. Sedangkan dari aspek pendekatan program 41,75% menggunakan pendekatan pengembangan komoditas, 11,45% menggunakan pendekatan pengembangan potensi daerah, seperti Program pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal 26,85% menggunakan pendekatan pengembangan kelompok seperti seperti dalam program Lembaga Usaha Ekonomi Bersama (LUEB), dan sisanya 19,95% menggunakan pendekatan pengembangan kelembagaan. 6. Kredit-kredit yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang kesemuanya bertujuan memberdayakan KUMKM, 28,65% menggunakan pendekatan pengembangan komoditas, 44,35% pengembangan kelembagaan, 10.25% pengembangan potensi kelompok, dan sisanya 16,75% menggunakan pendekatan pengembangan daerah. Hasil analisis dari aspek kemanfaatan kredit dalam meningkatkan pendapatan UMKM menunjukkan bahwa, pengembangan potensi daerah dan pengembangan kelompok (Community development) merupakan pendekatan yang efektif untuk memberdayakan UMKM. 7. Dalam hal pola pelaksanaan perkreditan terlihat bahwa: a) Prosedur dan persyaratan cenderung didasarkan pada kepentingan sektoral dan keamanan kredit, sehingga sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter pengusaha mikro; b) Bunga bersubsidi membuka peluang terjadinya manipulasi penggunaan kredit baik ditingkat penyalur maupun oleh peminjam; c) Bentuk dan besar pinjaman yang cenderung menggunakan sistem paket, tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengusaha mikro serta; d) Banyaknya jenis kredit yang disalurkan, menyebabkan terjadinya tumpang tidih penggunaan dan sasaran kredit di tingkat peminjam. 8. Dari aspek pendistribusian dana diketahui 41,18% disalurkan di Pulau Jawa dan sisanya 58,92% disalurkan untuk daerah-daerah lainnya. Banyaknya dana yang disalurkan di Pulau Jawa dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah orang yang berhak menerima, sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk.

84


9. Dalam hal ketepatan sasaran, 79,52% responden menilai kredit program tepat sasaran dan hanya 54,65% kredit tersebut tepat waktu penyalurannya. Sebagian kredit yang tidak tepat sasaran adalah yang diberikan kepada kelompok orang miskin sebagai bantuan sosial. Sedangkan yang tidak tepat waktu penyalurannya adalah kredit yang diberikan dalam bentuk natural seperti pupuk benih, dan pestisida serta untuk pedagang kecil. 10. Sebagian besar (56,87%) responden menilai tidak ada unsur lain yang menentukan penjatahan kredit, sedangkan yang menilai ada unsur lain yang menentukan penjatahan kredit ada sebanyak 28,92% dan sisanya sebanyak 14,21% menyatakan tidak tahu. 11. Sebagian besar (90,77%) kredit program dilaksanakan dengan tidak meng-gunakan model perguliran dan hanya 9,23% yang menggunakan model perguliran. Sebagian dari yang tidak menggunakan perguliran adalah yang berupa hibah untuk masyarakat, maupun untuk lembaga penyelenggaranya. Dalam hal keperluan kelembagaan perguliran, sebagian besar (87,40%) responden menyatakan perlu adanya kelembagaan tersebut (organisasi dan ketentuan-ketentuannya), tetapi 96,85 % dari mereka tidak mengetahui adanya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). 12. Kondisi internal pengusaha mikro didominasi oleh meraka yang memiliki aset terbatas yaitu rata-rata Rp. 6,51 juta, yang paling sedikit Rp. 0,23 juta dan yang terbesar Rp. 32,1 juta. Dalam hal tingkat pendidikan, ratarata responden berpendidikan formal 8,11 tahun atau setingkat dengan SLP. Dari aspek pengalaman, sebagian besar (63,25%) peminjam adalah mereka yang berpengalaman dibidang usahanya kurang dari lima tahun dan sisanya (36,75%) adalah mereka yang berpengalaman lebih dari 5 tahun. Sedangkan dari aspek omset yang diperoleh per tahun rata-rata Rp 37,2 juta dengan laba rata-rata sebesar Rp 11,81 juta per tahun. 13. Kesimpulan 1) Dari temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa: a) Kontribusi kredit program terhadap permodalan usaha mikro relatif masih sangat sedikit (11,60%); b) Rendahnya kontribusi kredit program tersebut disebabkan karena tidak semua program diberikan dalam bentuk kredit (pinjaman yang harus dikembalikan). Selain itu tujuan penggunaannya yang sebagian besar bersifat sektoral, dan pola pelaksanaan yang ada, ternyata tidak sesuai dengan karakteristik UMKM; c) Adanya unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan tujuan pemberdayan UMKM serta; d) Kondisi internal pengusaha mikro yang sangat lemah serta belum siapnya lembaga perguliran dana.

85


2) Peranan sumber-sumber perkreditan non formal masih cukup besar. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain: a) Besarnya permintaan kredit dari kalangan pengusaha mikro karena tidak tercover oleh lembaga-lembaga perkreditan formal. b) Para pemilik modal dan pelepas uang mampu memberikan pinjaman lepada pengusaha mikro dalam waktu singkat. c) Kondisi lingkungan sosial budaya memungkinkan para pemilik modal dan pelepas uang membangun sistem hubungan Patron –Client. 14. Saran 1) Perlu dilakukan perubahan orientasi kredit program yang semula untuk kepentingan pembangunan sektoral diarahkan kepada pemberdayaan UMKM, pengembangan kelembagaan dan kelompok. 2) Perlu adanya pola pelaksanaan program dengan karakter UMKM khususnya pengusaha mikro. 3) Membangun sistem kelembagaan yang komprehensif memperkecil dalam hal jumlah instansi yang terlibat dan jenis kredit program yang disalurkan sehingga koordinasi menjadi mudah dan dana pemerintah tidak berserakan di mana-mana.

DAFTAR PUSTAKA Anonim, (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi, Ditjen Bina Lembaga Koperasi. Jakarta. Anonim, (1995). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta. Anonim, (2003). Medium Enterprise Dynamics: The Barriers Constraining on The Development of Medium-Size Enterprises. Study Report. Supported by The Asia Foundation. Anonim, (2003). Petunjuk Teknis Tentang Modal Awal dan Padanan. Kementerian Negara KUKM. Jakarta. Anonim, (2002). Strategi Pengembangan Iklim Usaha dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah. Jurnal Ekonomi UNTAR, Vol 7 nomor 1, Jakarta. Jakarta. Anonim, (1999). The Asia Foundation, 1999, Small and Medium Entreprise Development. Jakarta.

86


Anonim, (2006). Perhitungan Kinerja UMK Ditinjau dari Aspek Kontribusi Terhadap Berbagai Indikator Makro Ekonomi Serta Survei Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) UKM. BPS-2006. Jakarta. Anonim, (2007). Informasi Tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil dari Dana SUP005. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta. Anonim, (2002). Mid Term Action Plan for SME Development : Strategy and Recommendations. Project Report. ADB MSE Development Technical Assistant. Asian Development Bank. 2002. Indonesia. Anonim, (2006). Kajian pemanfaatan Bantuan Perkuatan. Deputi Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta. ----------, (2006). Annual Report Bank Indonesia 2006. Bank Indonesia Jakarta. Nasution Muslimin, (1991). Lembaga Perkreditan Pedesaan. Badan Litbang Koperasi dan PK. Departemen Koperasi dan PPK. Jakarta. Sondagh, Lucky. F. Penelitian Lembaga Kredit Pedesaan di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta. Tambunan Mangara, (2002). Apakah Usaha Menengah Mengalami Stagnasi. Paper Staff, Center for Economic and Social Studies (CESS). Tambunan Mangara, (2002). Strategi Industrialisasi Berbasis Usaha Kecil dan Menengah: Sebuah Rekonstruksi pada Masa Pemulihan dan Pasca Krisis Ekonomi. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian IPB, 19 Oktober (tidak dipublikasi). John Willey & Son. Entrepreneurship & Small Business Problem Solving, 2nd ed., Singapore. Gibb, Allan A, (1993). The Entreprise Culture and Education.

87

KAJIAN KONTRIBUSI KREDIT BANTUAN PERKUATAN DALAM MENDUKUNG PERMODALAN UMKM *)

Recommend Documents