KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN NGAWI TESIS

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN NGAWI

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan

Oleh :

SANTOSO WIBOWO NIM. S. 4210048

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk : Padamu “NEGERIKU INDONESIA “ Almamaterku MESP Universitas Surakarta Orang Tuaku, Istri dan Anak terkaming

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MoTTO :

“Sebelum BERTINDAK Senantiasa MERENUNG dan BERPIKIR” “TEGUH dengan PRINSIP, LUNAK dalam BERTINDAK”

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN NGAWI . Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian dengan ketulusan hati dari berbagai pihak yang banyak membantu memberi bimbingan, spirit moril dan bantuan, baik saran, pendapat, jasa, informasi, sangat-sangat memberi arti pada penulisan ini. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1. Bapak Dr. Am. Susilo, M.S. selaku Direktur Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Dr.Ir. Kusnandar, M.Si, selaku Pembimbing I pada Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Suryanto, S.E.,M.Si, selaku Pembimbing II pada Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Bupati Ngawi yang berkenan memberi izin guna mengikuti pendidikan 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi yang berkenan memberi waktu guna mengikuti pendidikan 6. Bapak Drs. Siswadi, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi. commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

7. Bapak Bonadi, S.Sos, MM, selaku Kasi Perencanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi. 8. Bapak dan Ibu UPPKH selaku Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ngawi. 9. Dosen Pengajar Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 10. Orang Tuaku, Istriku tercinta dan Putriku tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini. 11. Segenap karyawan dan karyawati Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 12. Teman-teman angkatan XIII yang selalu memberi spirit, selalu menjaga kekompakkan baik dalam studi maupun dalam bekerja. 13. Semua pihak yang telah memberi informasi berharga, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, pendapat, koreksi positif dan membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta,

Desember 2011

Penulis

commit to user

viii

SANTOSO WIBOWO


digilib.uns.ac.id

INTISARI Kajian ini merupakan implementasi atas Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digulirkan oleh Pemerintah sebagai salah satu program peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi. Tujuan dari penelitian mendiskripsi dan menganalisa dampak Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi Dalam penyusunan kajian ini saya menggunakan metode diskriptif kuantitatif dengan menggali data primer yaitu; dengan penyebaran kuisioner pada responden secara acak, wawancara dan observasi lapangan. Sebagai data pendukung saya menampilkan data skunder yaitu; data yang bersumber dari dokumen, buku pedoman dan laporan tertulis. Analisa dampak implementasi Program Keluarga Harapan, terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ada 3 bidang sasaran yaitu; Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penghasilan diukur dengan variabel. Hasil penelitian pada kajian implementasi program menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan mampu memberi kontribusi yang serius dan signifikan dalam upaya membantu penduduk sangat miskin, dengan adanya Program Keluarga Harapan masalah pendidikan dasar, kesehatan dasar, bahkan tingkat penghasilan keluarga dapat diperhatikan. Apresiasi yang tinggi layak diberikan kepada pemerintah karena begitu besar kepeduliannya dalam mempreoritaskan arah dan sasaran pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan, untuk itu Program Keluarga Harapan (PKH) layak untuk berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai target yang telah ditentukan, dengan harapan bahwa citacita luhur bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat terwujud.

Kata Kunci : Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Kabupaten Ngawi.

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT This study is an implementation of, Hopeful Family Programme which has been rolled out by the Government as one of the programs increased the degree of poor welfare in the Ngawi regency. The purpose of the research, describe and analyze the impact of the Hopeful Family Programme to increase the degree of poor welfare in the Ngawi regency. In preparing this study used a quantitative descriptive method, by digging the primary data that is: by distributing questionnaires to the respondents at random, interviews and field observations. As supporting data, we show the secondary data that is: data sourced from documents, manuals and written reports. Analysis of the impact of the implementation of the Hopeful Family Programme, to the Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM, Very Poor Households) there are three target areas that is: Education, Health and Income is measured with a variable. Results of research on program implementation study, showed that the implementation of the Family Hope Program member capable of serious and significant contribution in helping the population is very poor, with the, Hopeful Family Programme issue of basic education, basic health, family income levels can even be considered. Deserves high appreciation to the government, because so much concern in prioritizing the direction and targets for poverty reduction, to the Hopeful Family Programme feasible for sustained and sustainable according to predetermined targets, in the hope that the noble ideals of the nation that is protect the whole Indonesian nation, promote the general welfare and join the intellectual life of the nation and participate in the establishment of world order based on freedom, abiding peace and social justice can be realized. Keywords: Poorness, Hopeful Family Programme, Ngawi Regency

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Hal. HALAMAN JUDUL ...............................................................................................

i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................

iii

PERNYATAAN ......................................................................................................

iv

PERSEMBAHAN................................................................................................

v

MOTTO...............................................................................................................

vi

KATA PENGANTAR ............................................................................................

vii

INTISARI ................................................................................................................

ix

ABSTRACT ............................................................................................................

x

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

xi

DAFTAR TABEL ...................................................................................................

xiv

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................

xvi

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah……………………………………….

1

1.2 Perumusan Masalah……………………………………………

7

1.3 Tujuan Penelitian……………………………………………....

7

1.4 Manfaat Penelitian......................................................................

8

commit to user 1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian.............................

8

xi


BAB II

digilib.uns.ac.id

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori............................................................................

9

2.1.1 Teori Kemiskinan......................................................................

9

2.1.2 Teori Slum Area......................................................................

13

2.1.3 Teori Kebijakan Publik...........................................................

13

2.1.4 Dimensi Kemiskinan................................................................... 15 2.1.5 Penanggulangan Kemiskinan...................................................... 20 2.1.6 Strategi dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan............... 23 2.1.7 Kesejahteraan Ekonomi.............................................................. 27 2.1.8 Program Keluarga Harapan (PKH)............................................. 28

BAB III

BAB IV

2.1.9 PKH dan Kemiskinan.................................................................

31

2.2 Penelitian Terdahulu..................................................................

32

2.3 Kerangka Pikir...........................................................................

36

METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian......................................................................

38

3.2 Jenis dan Sumber Data .............................................................

38

3.3 Pengumpulan Data...................................................................

40

3.4 Analisis Data............................................................................

41

3.5 Definisi Operasional................................................................

44

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Profil Kabupaten Ngawi..........................................................

45

4.2 Sebaran Kemiskinan................................................................ commit to user

49

xii


BAB V

digilib.uns.ac.id

4.3 Gambaran Umum PKH Kabupaten Ngawi.............................

53

4.4 Hasil Pengumpulan Data.............................................................

57

4.5 Analisa Data dan Pembahasan....................................................

69

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan.................................................................................

73

5.2 Saran...........................................................................................

74

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Hal. 2.1. Variabel Kemiskinan Versi BPS (PSE’05) ..................................................

19

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................................

34

4.1. Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera .............................

50

4.2. Kenaikan dan Penurunan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera dalam Empat Tahun Terakhir................................................................................

51

4.3. Jumlah Rumah Tangga Miskin...................................................................

51

4.4. Kecamatan Lokasi PKH Kabupaten Ngawi...............................................

55

4.5. Realisasi Penerima Manfaat PKH Kabupaten Ngawi................................

56

4.6. Realisasi Pencairan Dana Tahun 2008, 2009, 2010...................................

56

4.7. Jumlah Operator.........................................................................................

56

4.8. Jumlah Pendamping....................................................................................

57

4.9. Skenario Bantuan........................................................................................

57

4.10. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin................... .

58

4.11. Data Responden Berdasarkan Umur..........................................................

59

4.12. Data Responden Berdasarkan Tanggungan Keluarga...............................

60

4.13. Data Responden Berdasar Tingkat Pendidikan.................................. ........

61

4.14. Data Responden Berdasar Kondisi Pendidikan........................................ .

61

4.15. Data Responden Berdasar Kualitas Kesehatan...........................................

62

4.16. Data Responden Berdasar Penghasilan Rata-rata Per-bulan..................... . commit to user

63

xiv


digilib.uns.ac.id

4.17. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Jenis Kelamin......................... .

64

4.18. Data Responden Berdasar Umur............................................................... .

64

4.19. Data Responden Berdasar Tanggungan Keluarga..................................... .

65

4.20. Data Responden Berdasar Tingkat Pendidikan......................................... .

66

4.21. Data Responden Berdasar Kualitas Pendidikan.........................................

67

4.22. Data Responden Berdasar Kualitas Kesehatan...........................................

67

4.23. Data Responden Bedasar Penghasilan Rata-rata Per-bulan.......................

68

4.24. Hasil Uji t tes (beda rata-rata) dengan SPSS..............................................

70

4.25. Hasil Signifikansi uji beda rata-rata .............................................. .............

71

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Hal. 2.1. Diagram Kebutuhan Dasar ............................................................................

10

2.2. Program Infrastruktur Kabupaten Ngawi ....................................................

27

2.3. Program Pendidikan dan Kesehatan .............................................................

29

2.4. Lingkaran Perangkap Kemiskinan ................................................................

32

2.5. Alur/Diagram Rasionalitas PKH di Kabupaten Ngawi...............................

37

4.1. Profil Kabupaten Ngawi ........................................................................ ....

45

4.2. Peta Kemiskinan Kabupaten Ngawi...........................................................

49

4.3. Potret PKH Kabupaten Ngawi....................................................................

53

4.4. Aktivitas PKH........................................................................................... .

55

commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id

commit to user

xvii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Indonesia didirikan menempatkan ideologi keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia

sebagai

tujuan

akhir

dari

proses

pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan penting pembangunan di negara manapun, sedangkan kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensional yang dialami oleh hampir seluruh negara maupun daerah. Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih menuju pada kemaslahatan bersama, diharapkan tidak ada satu kelompok masyarakat yang lebih sejahtera secara mencolok dibanding dengan kelompok masyarakat yang lain. Pijakan ini bukan saja hanya karena keadilan sosial merupakan prasyarat untuk sebuah keutuhan tetapi juga realitas bahwa bumi Indonesia didiami oleh bermacam kultur, adat, agama, ras dan etnis yang beragam, sehingga tanpa tali keadilan niscaya keberagaman tersebut berpotensi menyulut konflik, dengan begitu pilihan keadilan sosial sebagai salah satu tiang negara merupakan pilihan cerdas dari founding fathers dalam melihat karakter rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan cita-cita luhur bangsa, namun dalam perjalanannya banyak permasalahan-permasalahan dan dampak serius akan sebuah

proses,

diantaranya

peningkatan

jumlah

penduduk,

jumlah

pengangguran, penduduk miskin meningkat dan lain sebagainya. Kassum memberi tanggapan, cost yang sangat mahal bagi perekonomian yang akan commit to user

1


digilib.uns.ac.id

mengganggu upaya Indonesia membangun kembali perekonomiannya ke jalur pertumbuhan dan mengurangi angka kemiskinan. Asumsi Kassum mungkin tidak salah, tetapi mungkin juga tidak sepenuhnya benar, mengingat parameter yang dipakai untuk kategori kemiskinan adalah mereka yang menyandarkan hidup dengan pendapatan kurang dari dua dolar per hari, sementara pemerintah Indonesia sendiri mengambil ukuran kurang dari satu dolar per hari dengan kurs sepuluh ribu rupiah. Kemiskinan sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek ekonomi saja, tetapi juga menyangkut aspek lain seperti; aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan psikologis. Kemiskinan dan ekonomi mempunyai kaitan yang sangat erat, hubungan yang erat juga terjadi antara kemiskinan dan masalah pangan. Penduduk miskin biasanya diukur dari banyaknya penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Penyebab kemiskinan dapat berbeda di setiap wilayah. Masalah kemiskinan di pedesaan nampaknya erat kaitannya dengan masalah sektor pertanian, sedang di perkotaan, kemiskinan hampir terjadi di semua sektor dan lebih kompleks. Bagi petani, tanah merupakan earning assets yang akan menghasilkan pendapatan, secara umum sebagian besar petani kita merupakan petani tanaman pangan, maka kemiskinan di pedesaan biasanya dialami oleh petani komoditas pangan, khususnya padi. Term of trade hasil - hasil pertanian pangan yang kurang menguntungkan dan bargaining position petani yang lemah dalam melakukan penjualan hasil pertanian, tingginya operational cost, serangan hama dan penyakit, rendahnya tingkat produksi dan pasca produksi adalah faktor - faktor utama penyebab kemiskinan. Petani gurem, petani tanpa tanah dan petani penggarap adalah commit to user

2


digilib.uns.ac.id

bagian dari masyarakat pedesaan yang termiskin. Soetomo (2003) petani sebagai manusia yang selalu kalah, pertama kekalahan yang datang dari alam, ini sesuatu yang sangat ironis bila mengingat pada awalnya kultur bercocok tanam lahir berkat anugerah kekayaan alam, kedua terbentuknya masyarakat dan lembaga beserta sistem kekuasaan dan politik yang ada di dalamnya. Kelembagaan petani modern telah membuka babak baru dimana buruh tani bergantung pada majikannya, pemasaran produksi pertanian dibawah legistimasi need and demand, bahkan harga jual produksi terancam oleh rekayasa praktek ekonomi makro, ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi yang diangankan bisa mengatasi tradisionalitas ternyata tidak tercapai, justru sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi berubah menjadi bentuk-bentuk dominasi baru yang sangat menindas. Kemiskinan di kota terjadi karena tenaga kerja yang sangat melimpah dengan peluang kesempatan kerja yang terbatas, serta rendahnya tingkat sallary pada kegiatan-kegiatan marginal, disamping faktor sosial, budaya. Kemiskinan di perkotaan juga sangat berkaitan dengan kemiskinan yang terjadi di pedesaan, karena kemiskinan di pedesaan akan mendorong migrasi penduduk miskin ke perkotaan. Secara umum masalah kemiskinan di perkotaan ini erat kaitannya dengan masalah tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga. Tingkat pendidikan akan menentukan beban keluarga dan masalah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial, dapat terjadi antar sektor, terutama sektor pertanian dan industri, antar golongan pendapatan dan antar daerah. Masyarakat miskin selalu menempati posisi paling rentan jika terjadi gejolak dalam ekonomi. Kemiskinan memiliki banyak dimensi, di samping commit to user

3


digilib.uns.ac.id

ekonomi juga mencakup masalah pendidikan dan kesehatan. Program mengatasi kemiskinan akan menjadi sia-sia jika dilakukan secara parsial, mengingat perbaikan ekonomi harus paralel dengan perbaikan mutu pendidikan, kesehatan serta pranata sosial. Penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan sebagai wujud dari amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: ............Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial........... Penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan mandat Undang – Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal; pasal 27 ayat (2) " Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) Setiap orang mendapatkan

kemudahan

dan

perlakuan

khusus

untuk

memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada amandemen keempat UUD ’45 commitmenambah to user ayat-ayat baru, sehingga pasal hal tersebut dipertegas lagi dengan

4


digilib.uns.ac.id

34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Perangkap kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketidakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral. Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi dan terjadinya degradasi lingkungan, Faturochman, dkk.(2007:23). Tahun 2007 Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. PKH bukan kelanjutan dari Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang merupakan salah satu “crash program” untuk mengatasi dampak akibat kebijakan kenaikan harga BBM yang dirancang hanya untuk satu tahun. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu rumah tangga sangat miskin (RTSM) pada sisi beban pengeluaran, khususnya terkait dengan upaya peningkatan SDM untuk jangka pendek. PKH memperbaiki pola pikir serta merubah perilaku RTSM ke depan, dengan harapan dapat memutus mata rantai kemiskinan untuk jangka panjang (antar generasi). PKH prinsip dasarnya merupakan program yang memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sepanjang penerima mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Pedoman Operasional Kelembagaan PKH commit to user

5


digilib.uns.ac.id

(2008:12). PKH sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bidang pendidikan dan kesehatan berharap penerima bantuan tunai memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagai konsekuensi program, antara lain; untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi. Pengalaman negara-negara yang telah mengadopsi program serupa conditional cassh transfers menujukkan bahwa program ini memberikan manfaat besar bagi keluarga yang sulit keluar dari kemiskinan dan menghadapi banyak masalah dalam membesarkan anak-anak mereka seiring tuntutan perekonomian dan perkembangan zaman. Pelaksanaan PKH di suatu negara diharapkan akan membantu penduduk sangat miskin. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Program Keluarga Harapan ada 5 komponen MDGs yang sangat potensial dapat dicapai yaitu; pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan. 1.2 PERUMUSAN MASALAH Berdasar pada latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi ?

commit to user

6


digilib.uns.ac.id

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1.3.1 Tujuan penelitian: Mendiskripsi dan menganalisa dampak Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi. 1.3.2 Manfaat Penelitian: Hasil dari riset ini diekspektasikan bisa memberikan kontribusi setidaknya dalam dua aspek, yaitu: 1) Aspek Akademis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh pengalaman dan menambah daya kritis peneliti pada proses pengembangan diri dalam menempuh studi ekonomi dan pembangunan. Semoga hasil riset ini juga bisa memberi manfaat dan membantu bagi penelitianpenelitian dengan topik serupa atau mirip yang akan dilakukan di kemudian hari. 2) Aspek Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan kritik untuk pemerintah terutama pemerintah daerah dan institusi lain yang berhubungan, sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Program Perlindungan Sosial dengan bantuan tunai bersyaratnya mampu memutus mata rantai kemiskinan esok hari, dengan kata lain “saya miskin, tapi anak saya tidak boleh miskin”.

commit to user

7


digilib.uns.ac.id

1.4 RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN Kajian penelitian ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ruang lingkup baik subyek, obyek, keterbatasan waktu, lokasi dan alokasi. Kritik, saran, pendapat sangat diharapkan, sehingga hasil penelitian ini bisa disempurnakan pada kajian penelitian lebih lanjut. Kaji ulang Kebijakan (Poverty and Sosial Impact Assesment), hal ini bisa dilakukan melalui laporan dalam bentuk isu-isu sektoral pembangunan dengan mempermudah pencarian tema dan desain PSIA (Kaji Ulang Kebijakan). Kaji ulang secara teknis dilakukan dua level yakni melalui studi akademik untuk mencari jawaban problem di tingkat teori dan manajemen, serta dampak yang ditimbulkan dalam kerangka ilmiah. Tingkatan lain adalah review berdasarkan persepsi dan komunitas miskin secara partisipatif. Persepsi dan pengalaman ketika berhadapan secara diametral dengan kebijakan atau program pembangunan dan atau program penanggulangan kemiskinan, kontinyuitas, kesinambungan mempunyai arti penting dalam melihat tingkat efisiensi, efektivitas atas kebijakan dan program yang digulirkan.

commit to user

8


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Teori merupakan pijakan utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori utama yang menjadi pilar. Ketiga teori tersebut sangat membantu saya dalam mengkaji sebuah tema yang diangkat yaitu; Teori Kemiskinan, Teori Slum Area dan Teori Kebijakan Publik. Semua teori itu ditujukan sebagai pendukung dalam pembahasan dan merangkai sebuah kerangka pikir. 2.1.1 Teori Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan

karena

berkaitan

dengan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat dan upaya penanganannya. Berbagai kajian dalam ilmu sosial dan ekonomi banyak dilakukan khususnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kemiskinan dan berusaha mencari kebijakan yang benar-benar efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan pada umumnya identik dengan masalah kemiskinan yang berpengaruh dalam bentuk hierarkhi dalam masyarakat, dimana pada hakekatnya pengklasifikasian masyarakat kepada hierarkhi tersebut dideferensiasikan berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan status sosial lainnya, Richard J DeMaria, “Poverty as the Embrace of Insecurity”, Reviev for Religious (Missouri, USA: 434). Golongan orang miskin commit to user

9


digilib.uns.ac.id

biasanya identik dengan pekerja kasar atau budak, sedangkan yang kaya identik dengan bangsawan, pemimpin agama atau seorang saudagar masyur. Kemiskinan diasumsikan membawa implikasi negatif untuk masyarakat, seperti munculnya penyakit, keterbelakangan mental, malnutrisi, bahkan stimulus terjadinya konflik. Abraham K.C “Mission in the Context of Endemic Poverty and affluence” dalam L.A Yuzon, (Singapore: CCA,1983: 4). Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep kemiskinan dalam versi BPS, bahwa kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari garis kemiskinan. diagram gambar 2.1 dibawah ini:

Kebutuhan Dasar Makanan

Setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kalori per orang perbulan

Kebutuhan Dasar Bukan Makanan

Kebutuhan minimum untuk perumahan pendidikan kesehatan

Kebutuhan Dasar

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2005 Gambar 2.1 Diagram Kebutuhan Dasar commit to user

10


digilib.uns.ac.id

Ambar (2004: 27) mengemukakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, oleh karenanya cara pandang yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan kemiskinan hendaknya juga meliputi beberapa aspek dari kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya menyangkut kesejahteraan (welfare) semata, tetapi menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. De wit (1996: 35) tertarik mengadakan penelitian tentang kemiskinan perkotaan di India mengatakan bahwa selama ini studi yang membahas masalah kemiskinan hanya lebih membicarakan mengenai pendapatan dan tingkat konsumsi oleh penduduk miskin. Secara lengkapnya dikatakan : “From…general studi of the poverty problem it has been observed that… a substantial reduction in poverty can be achieved only if there is a dtermined effort at a significant redistribution of income and consumption in favour of the pooere sections of the population (government of India Planning Comission, 1982: 21)” Sumodiningrat (1999:3) mengemukakan klasifikasi kemiskinan dengan melihat pola waktu seseorang atau keluarga menjadi miskin yakni : Pertama Kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun (persistent poverty). Kedua kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan (cyclical poverty). Ketiga kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman commit to user

11


digilib.uns.ac.id

pangan (seasonal poverty), Keempat kemiskinan yang disebabkan oleh adanya bencana alam, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan (accidental poverty). Dari berbagai pengertian tentang kemiskinan dapat disimpulkan tiga kelompok kemiskinan yaitu: kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. 1) Kemiskinan Natural Kemiskinan natural adalah keadaan miskin, karena dari asalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya, sehingga mereka tidak dapat ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang rendah. 2) Kemiskinan Struktural Penyebab struktural berada di lingkungan yang tak memungkinkan keluar, tak punya pendidikan dan tak punya daya ekonomi untuk mendapatkan pendidikan, informasi dan akses ke berbagai hal. 3) Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya, dimana mereka sudah merasa kekurangan atau bisa juga kemiskinan

yang

diakibatkan

oleh

kebijaksanaan

dalam

pembangunan. commit to user

12


digilib.uns.ac.id

2.2.2 Teori Slum Area Teori ini menyatakan bahwa adanya jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Pada kota-kota besar tidak jarang kita melihat fenomena dimana golongan masyarakat tertentu dengan status ekonomi yang hampir sama akan menempati permukiman yang secara geografis sama, namun aneh bila dalam kehidupan kesehariannya terdapat “permukiman kumuh” dan adanya sebuah “rumah gedongan” atau area perumahan elit. Segregasi permukiman kaya dan miskin diatas pada dasarnya merupakan suatu fenomena sosial yang tentunya perlu dipelajari, guna memahami mekanisme alamiah dan faktor kausalitas tentang munculnya hal tersebut Banerjee (1995). 2.2.3.Teori Kebijakan Publik Implementasi kebijakan merupakan fenomena kompleks yamg mungkin bisa dipahami sebagai proses, keluaran (output), maupun sebagai hasil (outcame) Lester & Stewart (2000). Proses implementasi dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Bardach (1991: 3) dalam buku dasar-dasar kebijakan publik karangan Agustino (2008) yaitu: “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien.” Meter dan Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan dalam buku Agustino (2008: 139) sebagai berikut: commit to user

13


digilib.uns.ac.id

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.” Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: - Adanya tujuan atau sasaran kebijakan - Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan - Adanya hasil kegiatan Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Grindle (1980) mengutarakan sebagai berikut: “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.” Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Chief J.O.Udoji (1981) mengatakan bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.” Meter dan Horn (1975) dalam sebuah buku Memahami Dasar-Dasar Kebijakan Publik Agustino (2008: 142) lebih jauh memberikan batasan yang

mungkin

cukup

berpengaruh

terhadap

institusi

dalam

commitkebijakan. to user mengimplementasikan sebuah

14


digilib.uns.ac.id

Meter dan Horn (1975) mengamati, unsur-unsur yang mungkin cukup berpengaruh terhadap institusi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: 1) Faktor Kebijakan 2) Faktor Organisasi 3) Faktor Hubungan antar organisasi 4) Faktor Lingkungan implementasi kebijakan Memahami

implementasi

penjelasan

mengenai

kebijakan

implementasi

perlu

penyederhanaan

dalam

komponen

dan

utama.

Implementasi dari tiap-tiap kebijakan menjadi suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi berbagai variabel. Proses implementasi perlu menjelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain dan bagaimana variabel ini berpengaruh pada proses implementasi kebijakan. 2.2.4 Dimensi Kemiskinan Seorang pakar kemiskinan David Cox dalam buku Suharto (2005:132), Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat membagi kemiskinan ke dalam berbagai dimensi, yakni : 1. Kemiskinan akibat globalisasi Globalisasi telah melahirkan menang dan kalah, yang pemenang adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang atau dunia ketiga tidak jarang semakin tersisihkan oleh persaingan dan pasar bebas yang menjadi syarat globalisasi. commit to user

15


digilib.uns.ac.id

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan Kemiskinan

subsistem

pembangunan),

kemiskinan

(kemiskinan pedesaan

karena

rendahnya

(kemiskinan

karena

marginalisasi warga di daerah rural pada proses pembangunan), kemiskinan urban (kemiskinan yang diakibatkan oleh hakekat dan akselerasi pertumbuhan kota). 3. Kemiskinan Sosial Kemiskinan yang dialami oleh kaum wanita, anak-anak dan kelompok marjinal 4. Kemiskinan konsekuensial Kemiskinan yang terjadi akibat faktor-faktor eksternal di luar kaum miskin, misalnya; tingginya jumlah penduduk, konflik, bencana alam dan terdapat kerusakan lingkungan. Suharto (2005), kemiskinan merupakan fenomena yang berwajah wayuh dan bermatra multidemensional memiliki beberapa ciri yang antara lain: 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan) 2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi) 3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga). 4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal

commit to user

16


digilib.uns.ac.id

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam 6. Tidak dilibatkanya dalam kegiatan sosial masyarakat 7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan 8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental 9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil). Ada lima macam jenis kemiskinan yang umum dikenal, menurut Kim Byong-suh Singapore CCA (1983: 45) dan Sharir (1987: 175) antara lain sebagai berikut : 1. Kemiskinan absolut Konsep kemiskinan pada biasanya selalu dihubungkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic needs). Jadi kemiskinan

absolut

merupakan

kemiskinan

berdasarkan

kesejahteraan minimal. 2. Kemiskinan relatif Byong-suh berpendapat, semakin tinggi kesenjangan antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin tinggi pula jumlah penduduk yang selalu miskin. Model kemiskinan ini memandang kondisi

kemiskinan

yang

diukur

dari

distribusi

penduduk

berlandaskan standar kesejahteraan. commit to user

17


digilib.uns.ac.id

3. Kemiskinan potensial Kemiskinan model ini beranggapan lingkungan dan karakteristik penduduklah yang menjadikan penduduk memiliki potensi untuk mengalami kemiskinan. 4. Kemiskinan sementara Kemiskinan ini diakibatkan oleh adanya transformasi eksternal seperti krisis finansial global dan lain-lain. 5. Kemiskinan kronis Kemiskinan ini adalah kemiskinan yang sudah berlangsung cukup lama, mengakar secara keturunan dan sulit sekali diubah pola pikir warganya. Teorisasi kemiskinan yang bersifat kompleks ini kiranya lebih tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan, serta merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan dipandang sebagai seorang atau kelompok laki-laki dan perempuan tidak dapat memenuhi

hak-hak

mengembangkan

dasarnya

kehidupan

secara yang

layak

untuk

bermartabat

menjalani

Strategi

dan

Nasional

Penanggulangan Kemiskinan (SNPK, 2005). Perlu di ketahui bahwa dalam dimensi kemiskinan setidaknya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, antara lain : 1. Persepektif kultural (Cultural perspektive) 2. Perspektif struktural atau situasional (Situational perspektive) Terkait terminologi kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS, 2005) melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE, 2005) dengan menggunakan 14 commit to user

18


digilib.uns.ac.id

variabel kemiskinan, dimana variabel ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non makanan, adapun variabel dimaksud Tabel 2.1 dibawah: Tabel 2.1 Variabel Kemiskinan Versi BPS (PSE’05) No.

Variabel Kemiskinan

Kriteria

1.

Luas lantai per anggota rumah tangga

:

<8m2

2.

Jenis lantai rumah

:

3.

Jenis dinding rumah

:

4.

Fasilitas tempat buang air besar

:

Tanah/papan/kualitas rendah Bambu, papankualitas rendah Tidak punya

5.

Sumber air minum

:

Bukan air bersih

6.

Penerangan yang digunakan

:

Bukan listrik

7.

Bahan bakar yang digunakan

:

Kayu/arang

8.

Frekuensi makan dalam sehari

:

Kurang dari 2 kali sehari

9.

Kemampuan membeli daging/ayam/susu

:

Tidak dalam seminggu

10.

Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap anggota ART Kemampuan berobat ke puskemas atau Poliklinik Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga Pendidikan kepala rumah tangga

:

Tidak

:

Tidak

:

Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp.500.000,-

:

Petani gurem, nelayan, kebun Belum pernah sekolah/tidak Tidak ada

11. 12. 13. 14.

:

setiap ART

Kategori : RTSM = 14, RTM = (12-13), RTHM = (10-11) dan RTTM = (0-9) Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2005 commit to user

19


digilib.uns.ac.id

2.2.5 Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan diberbagai negara berkembang sekarang ini secara umum telah mengakui adanya paradigma baru. Bukti empiris di negara berkembang telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat

miskin

jauh

lebih

rendah

dibandingkan

dengan

laju

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya mengalir ke seluruh lapisan rakyat, jika semua orang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memiliki akses ke sumber daya kunci. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban, memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009. Koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan serta penguatan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui; bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (Perpres RI. No.13 Tahun 2009). Setiap program penangggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan

penanggulangan

penanggulangan

kemiskinan,

bahwa

kemiskinan nasional berpedoman commit to user

arah pada

kebijakan Rencana

20


Pembangunan

digilib.uns.ac.id

Jangka

penanggulangan

Panjang

kemiskinan

(RPJP) daerah

sedangkan

arah

kebijakan

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kebijakan pengentasan atau penanggulangan kemiskinan menurut (Sumodiningrat: 1998) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu : 1.Kebijakan langsung yang mencakup; a. Pengembangan data dasar (base data) dalam menentukan kelompok sasaran b. Penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) c. Penciptaan kesempatan kerja d. Program pembangunan wilayah e. Pelayanan perkreditan 2.Kebijakan tidak langsung meliputi; a. Upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik b. Mengendalikan jumlah penduduk c. Melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Mawardi dan Sumarto (2003) dalam Lembaga Penelitian SMERU (Maret: 2003), bahwa dalam mendukung sebuah program kegiatan, kebijakan anggaran yang memihak kepada orang miskin sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan secara komprehensif. Kebijakan propoor budget merupakan commit to user

21


digilib.uns.ac.id

kebijakan yang bersifat teknis operasional, maka supaya Pemerintah Daerah mau menerapkan kebijakan demikian diperlukan adanya beberapa pra-syarat kebijakan, antara lain: a. Kehendak Politik 1) Adanya komitmen kuat dan tekad keras pihak-pihak yang secara langsung mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan; 2) Agenda pembangunan daerah menempatkan upaya dan program penanggulangan kemiskinan pada skala prioritas utama; 3) Kemauan untuk secara jujur dan terbuka mengakui kelemahan dan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di masa lalu dan bertekad untuk memperbaikinya, baik pada waktu sekarang maupun di masa mendatang. b. Iklim yang Mendukung 1) Ada kesadaran kolektif untuk menempatkan kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus diperangi, kemudian diikuti dengan langkahlangkah kampanye sosial melalui berbagai saluran informasi untuk lebih meningkatkan kepedulian, kepekaan dan partisipasi masyarakat. 2) Ada peraturan dan kebijakan daerah (Perda) yang mendukung penanggulangan kemiskinan, misalnya yang berkaitan dengan usaha kecil, akses terhadap kredit, pedagang kaki lima, penghapusan pungutan terhadap hasil-hasil pertanian dan sebagainya.

commit to user

22


digilib.uns.ac.id

c.Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Kemiskinan bersifat multidimensi, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, melainkan memerlukan pula kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Tata pemerintahan yang baik (good governance) dari lembaga-lembaga pemerintahan, terutama birokrasi pemerintahan, legislatif, lembaga hukum dan pelayanan umum, hal ini ditandai dengan adanya keterbukaan, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum, penghapusan birokrasi yang menyulitkan, pemberantasan korupsi dan koordinasi lintas lembaga dan lintas pelaku yang baik. Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu rezim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan. Kebijakan pro-poor budget diperlukan adanya kebijakan awal seperti pro-poor policy (kebijakan umum yang memihak pada orang miskin), propoor institutions (adanya institusi-institusi khususnya institusi pemerintah yang memihak orang miskin) dan yang lebih penting lagi adalah adanya propoor government (pemerintahan yang memihak orang miskin). 2.2.6 Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tujuan akhir kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat mereka agar menjadi warga negara dengan seluruh hak dan kewajibannya. Salah satu strategi mendasar yang patut ditempuh adalah memberikan

kesempatan

seluas-luasnya commit to user

bagi

orang

miskin

untuk

23


digilib.uns.ac.id

berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin (propoor growth). Kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya dititik-beratkan pada sektor ekonomi riil yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan sebagian besar orang miskin, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil menengah, dan sektor informal. Landasan paradigma kebijakan pembangunan yang selama ini lebih banyak menciptakan konglomerasi, perlu dirubah menjadi paradigma kebijakan yang lebih memihak kepada kelompok masyarakat “pinggiran”. Pemberdayaan perekonomian rakyat, pencabutan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah (daerah) yang mempersempit akses ekonomi masyarakat miskin, penghentian pungutanpungutan terhadap petani, nelayan, peternak dan sebagainya adalah beberapa contoh kebijakan yang berdampak positif terhadap masyarakat miskin. Pemberian prioritas bagi pembangunan sarana sosial dan fisik penting bagi masyarakat miskin seperti jalan desa, irigasi, sekolah, air bersih, sanitasi, pemukiman, puskesmas, merupakan katalisator untuk mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Kebijakan-kebijakan sektoral maupun lintas sektoral menjadi kurang efektif dan efisien jika tidak dilandasi oleh kebijakan makro ekonomi yang mampu menciptakan perekonomian yang stabil, sehingga laju inflasi rendah, dan iklim usaha menjadi semakin kondusif. Perpres

RI.

No.15

Tahun

2010

bahwa

strategi

percepatan

penanggulangan kemiskinan dilakukan, antara lain : commit to user

24


digilib.uns.ac.id

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan harus dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian baik skala nasional maupun daerah sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas. Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: 1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, seperti; Bantuan Beras Miskin (RASKIN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendidikan Non Formal, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Beasiswa Bagi Siswa Miskin. 2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas

kelompok

masyarakat

miskin

untuk

terlibat

dalam

pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, antara lain; Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PNPM-MP), Program Nasional Pemberdayaan commit to user

25


digilib.uns.ac.id

Masyarakat-Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PNPMPPIP),

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat-Program

Agrobisnis Pertanian (PNPM-PUAP), Gerakan Peduli Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Agropolitan, Intensifikasi Kakao, Lumbung Pangan, Pengeloalaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). 3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, misal; Lembaga Keuangan Masyarakat Koperasi Wanita (LKM Kopwan), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerdu Taskin/PPKM sektor Koperasi, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan-Simpan Pinjam (PNPM-MP-SPP) dan lain-lain. 4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti; Infrastruktur Perdesaan, Dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (DPPIP), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jaringan Infrastruktur Usaha Tani (JITUT) dan lain sebagainya. Berikut aktivitas warga dalam pembangunan infrastruktur sebagai sharing penunjang program seperti dalam gambar 2.2 dibawah.

commit to user

26


digilib.uns.ac.id

Gambar 2.2 Program Infrastruktur Kabupaten Ngawi

2.2.7 Kesejahteraan ekonomi Pendekatan economic welfare memiliki dasar bahwa tujuan dari aktivitas ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan individu-individu yang membentuk masyarakat. Setiap individu tersebut merupakan penilai terbaik mengenai berapa jauh mereka membaik dalam suatu kondisi. Kesejahteraan setiap individu tidak hanya tergantung pada konsumsi barang dan jasa yang tersedia, namun juga tergantung pada kuantitas dan kualitas yang diterima dari barang dan jasa nonmarket dari sistem SDA dan lingkungan, misalnya; kesehatan, pemandangan indah dan rekreasi luar ruang Freedman (1993). Sen dalam buku social welfare problem and social work in indonesia, Suharto Edi (2004) mengatakan bahwa welfare economics merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuranukuran seperti tingkat kehidupan (levels of living), pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs fulfillment), kualitas

hidup (quality of live) dan

pembangunan manusia (human development). commit to user

27


digilib.uns.ac.id

Nicholson (1992) mengemukakan prinsip mengenai kesejahteraan sosial yaitu keadaan kesejahteraan sosial maksimum tercapai bila tidak ada seorangpun yang dirugikan. Borstein dalam Swasono (2004: 71) mengajukan “performance criteria” untuk sosial welfare dengan batasanbatasan yang meliputi; output, growth, effisiency, stability, security, inequality dan freedom yang harus dikaitkan dengan suatu sosial preference. Kedudukan individu dalam masyarakat adalah sebagai makhluk sosial yang harus ditonjolkan dalam ilmu ekonomi utamanya dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan menuju kesejahteraan masyarakat. 2.2.8 Program Keluarga Harapan (PKH) Program

Keluarga

Harapan

(PKH)

adalah

sebuah

program

penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajiban Pedoman Umum PKH (2008). Bantuan PKH difokuskan pada dua elemen yaitu pendidikan dan kesehatan melalui; 1. Pemberian bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak dari RTSM 2. Peningkatan kesadaran kesehatan dengan pembebanan tanggung jawab untuk memeriksakan kesehatan 3. Peningkatan kualitas pendidikan anak RTSM dengan penekanan tanggung jawab kehadiran dalam kelas. Rumah Tangga Sangat Miskin juga mendapat kemudahan dengan memperoleh Jamkesmas untuk meringankan biaya berobat dan BOS commit to user

28


digilib.uns.ac.id

(Bantuan Operasional Sekolah) untuk meringankan biaya pendidikan. Peserta PKH adalah ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekaniskme pemilihan oleh BPS sesuai kriteria yang ditetapkan (ibu hamil/nifas, memiliki bayi sampai dengan usia pra-sekolah dan anak sekolah dasar sampai dengan SMP). Adapun hak peserta PKH antara lain : 1. Hak menerima bantuan tunai 2. Mempunyai hak menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain. 3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan 9 tahun. Sasaran PKH nampak seperti Gambar 2.3 dibawah ini.

• Gizi buruk TIDAK TERJADI secara tiba-tiba •

Selalu diawali dengan tanda-tanda : BERAT BADAN NAIK TIDAK CUKUP

•Jika anak ditimbang •Di monitor pada KMS (Kartu Menuju Sehat)

Gambar 2.3 Program Pendidikan & Kesehatan Sedangkan kewajiban antara lain : 1. Ibu hamil memeriksakan kehamilan setidaknya 4 kali selama masa kehamilan

commit to user

29


digilib.uns.ac.id

2. Ibu melahirkan dalam proses kelahirannya bayi ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 3. Ibu nifas, ibu yang telah melahirkan harus memeriksakan kesehatannya minimal 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari. 4. Anak dibawah usia 1 tahun harus di imunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan. 5. Bayi usia 6-11 bulan harus mendapat suplemen vitamin A dua kali dalam

setahun.

6. Anak usia 1-5 tahun mendapatkan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap tiga bulan. 7. Anak usia 5-6 tahun (pra-sekolah) mendapat pemantauan tumbuh kembang. 8. Untuk anak usia 6-15 tahun terdaftar di SD/MI/SDLB dan SMP/MTS/SMPLB dengan kehadiran 85% hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung 9. Untuk anak usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku Pedoman Umum PKH (2007). Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya generasi penerus (keturunan) Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dapat dijabarkan terdiri atas: commit to user

30


digilib.uns.ac.id

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; 2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; 3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; 4. Mengurangi angka kematian bayi yang baru lahir; 5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. Lebih jauh lagi kekuatan program ini mempunyai maksud : 1) Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak 2) Menurunkan angka putus sekolah, pekerja anak, anak jalanan, dsb. seraya meningkatkan angka partisipasi sekolah 3) Mendorong integrasi berbagai program penanganan kemiskinan seperti Jamkesmas, Bea Siswa Miskin 4) Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendukung khususnya service providers kesehatan dan pendidikan 5) Mendorong

daerah

membantu

secara

intensif

penanganan

kemiskinan termasuk memiliki data base penduduk sangat miskin. 2.2.9 PKH dan Kemiskinan PKH mensyaratkan dua bidang yaitu; Pendidikan dan Kesehatan. Keduanya dengan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berpengaruh. Kesehatan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara, terganggunya kesehatan dapat berdampak pada pengurangan penghasilan keluarga, misalnya karena hilangnya penghasilan akibat sakit, Jika sektor kesehatan dan pendidikan terganggu maka akan commit to user

31


digilib.uns.ac.id

mengakibatkan terganggunya tingkat pendapatan suatu rumah tangga yang pada akhirnya mereka bisa menjadi miskin. Gambar 2.4 siklus lingkaran perangkap kemiskinan:

Lingkaran Perangkap Kemiskinan (The Vicious Circle) Pendapatan Riel Rendah

Kesehatan Rendah

Produktivitas Rendah

Pendidikan Rendah

Sumber : Pedoman Umum PKH (2008) Gambar 2.4 Lingkaran Perangkap Kemiskinan Peserta PKH pada fase satu, diharapkan bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak (seperti: imunisasi bayi, pemeriksaan kandungan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan pasca salin, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan) maka akan meningkatkan taraf kesehatan secara optimal. Pada fase dua, anak siap memasuki pendidikan (seperti; menyekolahkan anak sampai minimal lulus sekolah setara SMP), sehingga PKH akan merubah kebiasaan RTSM ke arah perbaikan kualitas SDM dalam jangka panjang, lebih dari itu program ini diharapkan akan memutus mata rantai kemiskinan pada generasi berikutnya.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU Kerangka acuan mempermudah berfikir baik akademis maupun rasional commit to user hasil penelitian terdahulu yang tidak lepas dari hasil penelitian terdahulu,

32


digilib.uns.ac.id

berkaitan dengan tema penelitian antara lain; oleh Tri Ramadhan (2010) tentang Implementasi Program Keluarga Harapan sebagai Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara. Dari hasil penelitian sudah menyentuh pada substansi tentang implementasi Program Keluarga Harapan secara komprehensif, namun demikian pada penelitian ini berupaya menambah dan menyempurnakan, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksud bukanlah program pemberdayaan, tapi lebih menekankan pada sebuah program penanggulangan kemiskinan berbasis pada Perlindungan Sosial atau program Bantuan Sosial Terpadu Keluarga melalui pemberian Bantuan Tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajiban. Kajian faktor-faktor yang berdampak langsung terhadap proses implementasi PKH belum membahas tentang kinerja pelaksana program dan mengaju pada sebuah Teori Implementasi

Kebijakan.

Tibyan

(2010)

tentang

Analisis

Program

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen. Marno (2010) tentang Analisis Pengaruh Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sragen. Kedua penelitian tersebut mendiskripsi dan manganalisa dari segi produktifitas, tenaga kerja, keuntungan atas pelaksanaan program. Penelitian menggunakan analisa diskriptif kuantitatif yaitu; mencoba menguji data-data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran atas asumsi-asumsi yang dimunculkan di awal bahasan, dengan menggunakan model uji beda mean commit to user

33


digilib.uns.ac.id

rata-rata. Hasil analisa hipotesis tersebut bisa di uji tingkat keberhasilan sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

Kerangka kerja acuan atas

penelitian terdahulu dalam Tabel 2.2 dibawah ini : Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun) 1.Ramadhan (2010)

Tujuan 1.1Memperoleh informasi tentang gambaran umum implementasi dan menguraikan indikator kinerja PKH yang dilaksanakan di Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara

1.2 Mendapatkan pengetahuan mengenai faktorfaktor yang berdampak langsung terhadap proses implementasi PKH di Kec. Gading, Kotamadya Jakarta Utara.

2.Tibyan (2010)

Analisa/Alat ukur 1.1 Analisa Quetion Research/Diskri ptif kualitatif, dengan memaparkan teks narasi

Kesimpulan 1.1Indikator kinerja PKH sebagai Kebijakan publik, diambil 3 poin menilainya; tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran. Indikator kinerja PKH sebagai Kebijakan Pemberdayaan; pemberdayaan dengan perencanaan, pemberdayaan sosial politik, pemberdayaan pendidikan dan penyadartahuan.

1.2 Analisa Quetion Research/Diskri ptif kualitatif, dengan memaparkan teks narasi

1.2 Faktor –faktor yang berdampak langsung antara lain; faktor dana, Faktor PT.Pos Faktor UPPKH, kebijakan, faktor komitmen pelaksana implementasi.

2.1 Tujuan umum: 2.1 Research melihat bagaimana Hipotesis atau keterkaitan Diskriptif commit to user kebijakan Kuantitatif

2.1 P2KP dapat meningkatkan Produktivitas,penyer apan Tenaga Kerja,

34


digilib.uns.ac.id

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah telah memberi dampak menurunkan angka kemiskinan dan perubahan kualitas hidup penduduk miskin di kabupaten Sragen.

dengan menggunakan Uji beda Mean Produktivitas, Tenaga Kerja dan Keuntungan yang diperoleh anggota Kelompok Swadana Mandiri (KSM) Sebelum dan Sesudah pelaksanaan program P2KP.

Peningkatan Keuntungan Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen

3.1 Research Hipotesis atau Diskriptif Kuantitatif dengan menggunakan Uji beda Mean Produktivitas, Tenaga Kerja dan Penghasilan yang diperoleh anggota Kelompok UPPKS Sebelum dan Sesudah commit pelaksanaan to user

3.1 Profile anggota kelompok UPPKS peneriman dana PNPM sebagai berikut: - Penelitian dilakukan 12 kelompok terdistribusi 4 wilayah - Penerima dana mayoritas perempuan - Umur anggota kelompok didominasi 25- 29 tahun

Tujuan khusus: mengetahui pengaruh program kemiskinan (P2KP) terhadap peningkatan Produktivitas, Peningkatan Tenaga Kerja, Peningkatan Keuntungan Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen 3.Marno (2010)

3.1 Mengetahui Profile anggota kelompok UPPKS sebelum dan sesudah menerima dana PNPM

35


digilib.uns.ac.id

program PNPM.

3.2 Mengetahui dampak Program PNPM terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan tenaga kerja, peningkatan penghasilan anggota kelompok UPPKS

3.2 Research Hipotesis atau Diskriptif Kuantitatif

- Tanggungan keluarga mayoritas 3 orang - Tenaga kerja anggota kelompok masih banyak menggunakan 1 orang - Dana PNPM digunakan tambahan modal - Rata-rata penghasilan naik 65% dari sebelum adanya PNPM. 3.2 Pinjaman dana PNPM dapat meningkat kan Produktivitas usaha 71%, penyerapan Tenaga Kerja 13%, Peningk. Penghasilan UPPKS 65% dari penerimaan bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.

2.3 Kerangka pikir Kerangka berpikir (framework) yang peneliti jalankan pada penelitian ini dapat dijabarkan melalui skema gambar 2.5 di bawah ini:

commit to user

36


digilib.uns.ac.id

KEBIJAKAN KARAKTERISTIK

ORGANISASI INPUT (MASUKAN)

LINGKUNGAN IMPLEMENTASI

KELEMAHAN

PROSES Implementasi PKH di Kabupaten Ngawi

KESEHATAN OUTPUT (KELUARAN)

HUB. ANTAR ORGANISASI

TANTANGAN

PENDIDIKAN

PENGHASILAN

SEBELUM PROGRAM

SESUDAH PROGRAM

UJI BEDA RATA-RATA Gambar 2.5 Alur/Diagram Rasionalitas Program Keluarga Harapan di Kab. Ngawi

commit to user

37


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian terletak dalam suatu wilayah, yaitu Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur. Penelitian di Kabupaten Ngawi, dikarenakan letak geografis, bahwa wilayah Ngawi memiliki wilayah yang strategis pada jalur perkotaan merupakan kota penghubung baik antar kota maupun antar propinsi. Ngawi mudah

untuk

dijangkau

dengan

sarana dan

prasarana

pendukung.

Karakteristik, saya sadari dengan berdomisili tetap di Ngawi yang sudah sekian tahun memudahkan saya dalam berkomunikasi utamanya terkait dengan upaya penggalian data. Efektivitas dan efisiensi, dengan keterbatasan waktu yang saya miliki untuk dapat melaksanakan penelitian, dikarenakan keseharian saya bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, maka “setali tiga uang” berinisiatif untuk mendiskripsikan tentang Implementasi PKH, yang mana program tersebut merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam kaitan perencanaan dan penganggaran program kegiatan. 3.2 Jenis dan Sumber Data Menurut waktu pengumpulannya, jenis data yang hendak digunakan adalah data cross section yakni data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu yang berguna untuk memberikan gambaran perkembangan suatu keadaan pada commit to user

38


digilib.uns.ac.id

waktu kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) digulirkan dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden, dengan mencantumkan identitas, kondisi sebelum mendapat bantuan dan kondisi sesudah mendapat bantuan dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan. Untuk menentukan responden dipergunakan teknik pengambilan sampel non probabilitas, yaitu dengan teknik purposive sampling (sampel) yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan sendiri responden penelitiannya dengan anggapan bahwa responden yang dipilih dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, (2003: 114). Adapun data primer dimaksud diperoleh melalui : 1. Wawancara terdiri : a. Kepala Seksi Perencanaan Program Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b.Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. UPPKH selaku pengelola dan penerima pengaduan masyarakat; d.Staf operator administrasi UPPKH; e.RTSM sudah menerima bantuan; f.RTSM belum menerima bantuan. commit to user

39


digilib.uns.ac.id

2. Kuisioner pada responden secara acak 3.Observasi dengan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Data sekunder di dapat dari : Buku Pedoman Ngawi dalam Angka 2009 antara lain; jumlah keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera, kenaikan dan penurunan jumlah tahapan keluarga sejahtera. Laporan tertulis dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain; Kecamatan lokasi PKH Kabupaten Ngawi, data realisasi penerima manfaat PKH, realisasi pencairan dana, jumlah operator, jumlah pendamping, skenario pemberian bantuan. Bappeda antara lain; RPJMD, RKPD, buku pedomaan umum pelaksanaan PKH, Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain; data jumlah rumah tangga miskin, variabel kemiskinan. 3.3 Pengumpulan Data Pengumpulan data perlu diperhitungkan, mengingat tuntutan kecukupan data yang dibutuhkan. Data yang diperlukan harus bersifat akurat, reliabel, valid dan bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Populasi dalam penelitian ini adalah 170 Desa di 13 Kecamatan penerima bantuan PKH di Kabupaten Ngawi. Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya dapat diselidiki dan dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi, sampel dalam penelitian ini 5% dari populasi kelompok, (Singaribun, 1995). Kajian ini mengambil sampel 8 desa (5% X 170) dengan masing-masing desa diambil 6 orang dapat mewakili kultur masyarakat yang majemuk, maka sampel dalam penelitian sebesar 48 ( 8X6 ) responden yang sudah menerima bantuan tunai PKH, sebagai pembanding sampel sebesar 48 (8X6) yaitu diambil dari commit to user

40


digilib.uns.ac.id

responden yang belum menerima bantuan tunai PKH secara acak, sehingga jumlah sampel dinilai telah mewakili jumlah populasi penelitian ( Singaribun dkk, 1995). Jogiyanto 2008, bahwa pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik kuota sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel dari populasi berdasarkan jumlah masing-masing populasi pada setiap wilayah. 3.4 Analisa Data Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Diskriptif Kuantitatif dengan logika berpikir deduktif yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat dengan memulai dari teori menuju pada kenyataan. Dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan tentang gejala, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi tentang gejala, menilai gejala, menetapkan hubungan antar gejala atau bisa dilakukan dengan teknik penafsiran atau interpretasi secara teoritis logis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Penelitian

ini

menggunakan

analisis

diskriptif

kuantitatif

dikarenakan beberapa argumen yaitu: 1. PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis perlindungan sosial keluarga, maka perlu diukur tingkat keberhasilannya, karena program ini bersifat kontinyu tahunan, target diperkirakan sampai Tahun 2015.

commit to user

41


digilib.uns.ac.id

2. Data yang ada bersifat dinamis, sewaktu-waktu bisa berubah diperlukan alat ukur atas implementasi program. 3. Alat ukur atau variabel yang dijadikan pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) antara teori dengan praktek di lapangan banyak dijumpai kerancuan (inclussion eror), meski demikian data yang valid dan terpercaya oleh pusat adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisa data yang diuji dalam penelitian ini meliputi; Uji beda rata-rata Pendidikan, Kesehatan, Penghasilan. Uji beda rata-rata digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Tingkat Penghasilan penerima bantuan tunai bersyarat, sebelum dan sesudah implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) digulirkan. t=

X1 - X 2 æ S öæ S ö S12 S 22 + - 2r ç 1 ÷ç 2 ÷ ç n ÷ç n ÷ n1 n1 è 1 øè 2 ø

Keterangan : X1 = Rata-rata Pendidikan, Kesehatan dan Penghasilan responden yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan. X2 = Rata-rata Pendidikan, Kesehatan dan Penghasilan responden yang sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan. n1 = Banyaknya sampel responden yang belum mendapatkan bantuan PKH n2 = Banyaknya sampel responden yang sudah mendapatkan bantuan PKH S1 = Standard deviasi dari kelompok responden yang belum menerima bantuan PKH commit to user

42


digilib.uns.ac.id

S2 = Standard deviasi dari kelompok responden yang belum menerima bantuan PKH Prosedur : a. Hipotesis Ho : b1 = 0

: Tingkat Penghasilan sebelum dan sesudah Program Keluarga Harapan adalah sama.

H1 : b1 ≠ 0

: Tingkat Penghasilan sebelum dan sesudah Program Keluarga Harapan adalah tidak sama.

b. Tingkat signifikansi : α = 0,05 c. Kriteria pengujian :

ditolak diterima

ditolak

_______________________________ -t (α,n-1)

0

t(α,n-1)

d. Kriteria rumus : thitung =

X1 - X 2 æ S öæ S ö S12 S 22 + - 2r ç 1 ÷ç 2 ÷ ç n ÷ç n ÷ n1 n1 è 1 øè 2 ø

Hasil perhitungan t hitung dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikasi 5% e. Kesimpulan : Ho diterima jika t hitung < t tabel Ho ditolak jika t hitung > t tabel

commit to user

43


digilib.uns.ac.id

3.5 Definisi Operasional Definisi operasional merupakan relevansi dari kisi-kisi operasional terhadap variabel-variabel yang dipakai acuan dalam melaksanakan penelitian, sinkron dengan apa tersaji dalam kerangka pikir. Tujuan

yaitu

mendiskripsi dan

menganalisa

dampak program,

sejauhmana PKH mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin. Bidang Pendidikan dengan mengukur variabel antara lain; angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi sekolah, jumlah absensi, angka putus sekolah, angka melanjutkan sekolah. Bidang Kesehatan dapat dilihat dengan mengukur variabel antara lain; taraf kesehatan, angka usia harapan hidup dengan pemeriksaan bumil, balita gizi buruk dengan imunisasi bayi. Tingkat Penghasilan dengan melihat antara lain; jenis kelamin, usia, jumlah tanggungan, pendidikan terakhir, jenis usaha, besaran dana yang diterima.

commit to user

44


digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Ngawi 1. Geografis

Gambar 4.1 Profil Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah 2

keseluruhan 1.298,58 km , di mana sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km

2

berupa lahan sawah. Kabupaten Ngawi secara administratif kewilayahan terbagi ke dalam 19 kecamatan, terdiri dari 213 Desa dan 4 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngawi memiliki topografi datar sampai landai, hanya sebagian kecil di lereng Gunung Lawu yang memiliki topografi berbukit-bukit dan curam. Tercatat ada empat Kecamatan yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal Wilayah kemiringan 0 – 15 % 118.791 Ha (91,67 %), kemiringan 15 – 40 % : 4.307 Ha (3,32 %), commit to user

45


digilib.uns.ac.id

kemiringan di atas 40 % : 6.500 Ha ( 5,01 %). Luas wilayah keseluruhan 2

2

1.298,58 km , di mana sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km berupa lahan sawah. 2. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi mendasar Ngawi Dalam Angka pada akhir Tahun 2009 adalah 892.051 jiwa, terdiri dari 438.223 penduduk laki-laki dan 453.828 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin/sex ratio sebesar 96 artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki. Bila dibandingkan dengan tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi bertambah sebesar 2.827 jiwa atau meningkat sebesar 0,32%

selama setahun. Kecamatan dengan jumlah penduduk

terbesar adalah Paron dengan 89.366 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasreman yaitu 24.019 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2009 adalah 688 jiwa/km2, naik sekitar 5 jiwa untuk setiap kilometer persegi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan per kecamatan tertinggi di Kecamatan Ngawi (1.196 jiwa/km2) dan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Karanganyar (228 jiwa/km2). 3. Sosial Mayoritas penduduk Kabupaten Ngawi beragama Islam dengan persentase sekitar 99 persen. Jumlah penduduk menurut agama yang dipeluk kondisi akhir 2009 adalah Islam 893.334 jiwa, Katolik 5.130 jiwa, Kristen user 4.840 jiwa, Hindu 48 jiwa,commit Budhato142 jiwa dan lainnya 28 jiwa. Jumlah

46


digilib.uns.ac.id

tempat ibadah terdiri dari masjid 1.382 bangunan, mushola 3.960 bangunan, gereja 77 bangunan, kuil 1 bangunan dan vihara 2 bangunan. Jumlah jamaah haji Kabupaten Ngawi tahun 2009 adalah 203 orang, di mana 110 diantaranya calon jamaah wanita. Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Ngawi mencapai 130 pesantren, dengan jumlah santri mencapai 13.290 santri. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi 2009 menunjukkan bahwa jumlah TK sebanyak 456 lembaga dengan jumlah murid 11.770 siswa, dengan rasio murid-sekolah 26. Jumlah SD 685 lembaga, mempunyai murid 22.148 siswa dengan rasio murid-sekolah 32. Jumlah murid SMP sebanyak 36.810 siswa, yang tersebar di 111 sekolah dengan rasio murid sekolah 332. Jumlah murid SMU/SMK 23.378 siswa yang tersebar di 67 sekolah, dengan rasio murid-sekolah 349. Beberapa sarana kesehatan pada Tahun 2009 yang jumlahnya antara lain: Pustu dari 63 menjadi 64, praktek dokter dari 80 menjadi 120, tempat praktek bidan dari 267 menjadi 274, apotik dari 38 menjadi 42 dan Posyandu dari 1.164 menjadi 1.168. Pada Tahun 2010 Pustu sejumlah 62, Dokter Umum 82, Dokter Spesialis 11 dan 25 Dokter Gigi. Jumlah kelahiran pada tahun 2008 tercatat sebanyak 13.242, dimana 13.220 persalinan ditolong oleh dokter/bidan, 22 persalinan ditolong oleh dukun. Walaupun masih ada persalinan yang ditolong dukun, namun dari tahun ke tahun jumlahnya menurun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pola pikir para orang tua telah bergeser ke arah yang modern dan lebih mengutamakan keselamatan. Peserta KB Aktif Tahun 2009 naik 1,9 % dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 131.655 naik menjadi 134.222 orang peserta KB Aktif, sekitar 55,2 % diantaranya menggunakan KB suntik dan commit to user

47


digilib.uns.ac.id

22,07 % menggunakan IUD. Angka Prevalensi KB juga turun sekitar 0,21% yaitu dari 70,38 % tahun 2008 menjadi 70,18% pada Tahun 2009. Menurut laporan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2009, sejumlah 27.829 penduduk Kabupaten Ngawi tercatat sebagai pencari kerja. Sedangkan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 1.769 orang dan jumlah penempatan kerja hanya untuk 1.153 orang. 4. Pertanian Luas lahan pertanian Tahun 2008 mencapai 84,7 % dari luas wilayah Kabupaten Ngawi. Hal ini menggambarkan sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi penduduk Ngawi. Seperti tahun sebelumnya, produksi padi Tahun 2009 mengalami kenaikan dari 673.869 ton pada Tahun 2008 menjadi 719.385 ton. Diharapkan kenaikan tersebut berlanjut dan predikat sebagai lumbung padi Jawa Timur dapat dipertahankan. 5. Industri Sektor industri di Kabupaten Ngawi berjalan lambat namun terus meningkat baik jumlah usaha maupun nilai produksinya. Jumlah industri kecil/kerajinan rumahtangga naik dari 14.685 Tahun 2008 menjadi 15.075 pada Tahun 2009. Nilai produksi dari usaha di atas juga meningkat dari 90.75 milyar rupiah pada Tahun 2008 menjadi 99.82 milyar rupiah pada Tahun 2009. Jumlah pelanggan lsitrik dari PLN pada tahun 2008 mencapai 119.549 pelanggan, meningkat sekitar 2,15 %

dari Tahun 2007 yang

mencapai 116.979 pelanggan. Nilai penjualan sektor ini meningkat sekitar 9,06 % dari sekitar 55,9 milyar rupiah pada Tahun 2008 menjadi 61,5 milyar rupiah pada Tahun 2008. Jumlah pelanggan commit to user PDAM mengalami peningkatan

48


digilib.uns.ac.id

dari 17.263 pada Tahun 2008 menjadi 17.754 pelanggan pada Tahun 2009. Total produksi air minum pada Tahun 2009 adalah 4.137 juta m3, meningkat sekitar 2,13% dari Tahun 2008 yang hanya mencapai 4,049 juta m3. 6. Keuangan Daerah Total penerimaan daerah pada Tahun 2009 sebesar 797.745 milyar rupiah, meningkat sekitar 11,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 610,883 milyar rupiah. Total realisasi belanja Kabupaten Ngawi Tahun 2009 mencapai 803,673 milyar rupiah, meningkat sekitar 5,69% dari Tahun 2008 yang hanya mencapai 760,350

milyar rupiah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009 hanya menyumbang Rp. 25.894 milyar atau 3,2% dari total Pendapatan. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi penyokong terbesar bagi pendapatan daerah. Pada Tahun 2009 Kabupaten Ngawi memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 555.625 milyar atau 69,65% dari total pendapatan daerah. 4.2 Sebaran Kemiskinan

Peta Kemiskinan Kabupaten Ngawi Berdasarkan Kecamatan

Gambar 4.2 commit toKabupaten user Peta Kemiskinan Ngawi

49


digilib.uns.ac.id

Sebaran kemiskinan di Kabupaten Ngawi seperti dalam Gambar 4.2 yang mana terbagi dalam 3 klaster; sangat miskin, miskin, hampir miskin dengan pemetaan wilayah berdasarkan kecamatan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Ngawi berdasarkan data Ngawi Dalam Angka Tahun 2010, Keluarga Pra sejahtera dengan alasan Ekonomi di Kabupaten Ngawi Tahun 2009 sebesar 145.613 KK dari 267.881 Kepala Keluarga untuk lebih lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 dibawah ini : Tabel 4.1 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kecamatan

Jumlah KK

Keluarga Pra Sejahtera Alasan Alasan Non Total Ekonomi Ekonomi 9 839 9839 5 231 5 231 14 492 14 492 7 241 7 241 13 502 13 502 13 675 13 675 8 113 8 113 3 508 3 508 6 342 6 342 7 215 7 215 7 177 7 177 9 446 9 446 1 443 1 443 6 354 6 354 8 398 8 398 8 451 8 451 5 848 5 848 6 599 6 599 2 739 2 739 145 613 145 613

Ngawi 23 .901 Geneng 16 670 Widodaren 20 010 Jogorogo 12 466 Karangjati 15 985 Kedunggalar 21 110 Kendal 15 175 Kwadungan 8 813 Mantingan 11 982 Karang Anyar 9 110 Ngrambe 12 687 Padas 11 302 Paron 28 208 Sine 12 595 Pangkur 10 358 Bringin 9 891 Pitu 8 787 Kasreman 7 712 Gerih 11 119 Total 267 881 Sumber Kab. Ngawi dalam Angka 2009 commit to user

50


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.2 Kenaikan dan Penurunan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera Dalam Empat Tahun Terakhir Alasan Total No Tahun Jumlah KK Non KK Ekonomi Miskin 1 2005 258 377 74 641 93 370 168 011 2 2006 259 472 157 862 157 862 3 2007 265 232 159 300 159 300 4 2008 267 881 145 613 145 613 Sumber Kab. Ngawi dalam Angka 2009 setelah diolah Alasan Ekonomi

Naik / Turun

Pada Tabel 4.2 menggambarkan terjadi penurunan jumlah KK Pra sejahtera alasan ekonomi pada tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun, namun demikian jumlah angka KK Pra Sejahtaera Tahun 2008 masih sangat memprihatinkan. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Ngawi berdasarkan data BPS hasil PPLS’08, yang sudah diverifikasi Tahun 2009 terbagi dalam tiga kategori : Sangat Miskin sejumlah 16.409 KK, Miskin sejumlah 33.209 KK, dan Hampir Miskin 40.500 KK jumlah total 90.118 KK selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3 dibawah ini : Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ngawi Sangat Miskin Hampir Kecamatan Miskin Miskin 1 2 3 4 [ 010 ] SINE 581 1,488 2,022 [ 020 ] NGRAMBE 911 1,971 1,664 [ 030 ] JOGOROGO 269 895 2,553 [ 040 ] KENDAL 873 1,846 2,429 [ 050 ] GENENG 763 1,520 1,399 [ 051 ] GERIH 531 1,575 1,927 [ 060 ] KWADUNGAN 397 1,079 1,496 [ 070 ] PANGKUR 144 594 2,213 commit to user [ 080 ] KARANGJATI 286 814 2,722

Persen (%) 5 4,091 4,546 3,717 5,148 3,682 4,033 2,972 2,951 3,822

51


[ 090 ] BRINGIN [ 100 ] PADAS [ 101 ] KASREMAN [ 110 ] NGAWI [ 120 ] PARON [ 130 ] KEDUNGGALAR [ 140 ] PITU [ 150 ] WIDODAREN [ 160 ] MANTINGAN [ 170 ] KARANGANYAR

digilib.uns.ac.id

755 418 1,203 1,410 2,462 1,344 806 2,312 525 419

1,883 1,472 1,520 2,023 4,605 2,863 993 3,681 1,318 1,069

3,078 3,033 641 1,905 3,639 1,681 477 2,745 2,139 2,737

5,716 4,923 3,364 5,338 10,706 5,888 2,276 8,738 3,982 4,225

JUMLAH 16,409 33,209 40,500 Sumber data : Data PPLS’08 Badan Pusat Statistik (BPS)

90,118

Data Kemiskinan yang dipakai sebagai acuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Kemiskinan menggunakan Data kemiskinan dari BPS hasil PPLS’08 yang sudah diklasifikasikan sampai pada tingkat nama dan alamat,

dimana jumlah

penduduk miskin Kabupaten Ngawi masih terdapat 90.118 Rumah Tangga Miskin, yang dirinci selengkapnya sebagaimana pada Tabel 4.3 dan data ini merupakan Titik Nol dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Perbedaan antara Tabel 4.1 dengan Tabel 4.3 disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan, pada Tabel 4.1 dihitung berdasar Jumlah Kepala Keluarga (KK) sementara pada Tabel 4.3 dihitung berdasarkan Jumlah Kepala Rumah tangga.

commit to user

52


digilib.uns.ac.id

4.3 Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Ngawi Berikut Gambar 4.3 dibawah ini merupakan aktivitas masyarakat dalam antrian menerima bantuan tunai bersyarat.

Gambar 4.3. Potret PKH Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2010 ini Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahun yang ketiga, selama tiga tahun pelaksanaan di 21 Kabupaten di Jawa Timur salah satunya Kabupaten Ngawi, tentu saja banyak sekali permasalahan yang kita temui di lapangan, namun demikian permasalahan yang ada tersebut janganlah dijadikan hambatan bagi jalannya program ini, tetapi justru dijadikan pengalaman yang berharga untuk meraih kesuksesan di Tahun 2010 hingga 2015 nanti. Selain itu, banyak perkembangan yang terjadi dari tahun pertama PKH di Kabupaten Ngawi hingga tahun ketiga ini, khususnya pada wilayah yang mendapatkan alokasi PKH. Pada Tahun 2007 dan 2008 jumlah Kecamatan penerima manfaat PKH sebanyak 9 Kecamatan, kemudian pada commit13 to Kecamatan user Tahun 2009 berkembang menjadi 96 Desa. Jumlah RTSM

53


digilib.uns.ac.id

7.273 Tahun 2007 menjadi 7.081 Tahun 2008 lanjut pada Tahun 2009 sejumlah 9.549 dan 9.193 Tahun 2010. Perkembangan ini selain mempunyai dampak positif bagi PKH di Ngawi, tentunya juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta para stake holder untuk mensukseskannya. Mari bersama-sama kita optimalkan berbagai program pengentasan kemisikinan yang sudah ada, agar hasilnya nampak nyata pada Tahun 2015 yaitu batas akhir MDG’s, dimana Kabupaten Ngawi minimal telah berhasil mengurangi jumlah telapak tangan, namun perlu upaya keras untuk mewujudkannya, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta tetap melakukan pemberdayaan masyarakat dan transparansi kepada masyarakat. Koordinasi PKH, komitmen kelembagaan baik pusat, propinsi dan daerah untuk mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral guna meningkatkan hasil kinerja program sangat dibutuhkan. Koordinasi sangatlah penting di dalam suatu program yang melibatkan beberapa sektor, dengan koordinasi yang baik maka optimalisasi kinerja program akan tercapai. Seyogyanya masing-masing pihak bersedia melaksanakan komitmen dan tanggung jawab bersama-sama dan memandang ke depan menuju tujuan akhir dari program ini yaitu memutus rantai kemiskinan agar tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai.

commit to user

54


digilib.uns.ac.id

Berikut Gambar 4.4 potret aktivitas posyandu yang merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan.

Gambar 4.4 Aktivitas Posyandu PKH di Ds.Gerih, Kec.Gerih, 8 Juli 2008 Adapun lokasi PKH di Kabupaten Ngawi yang dimaksud diatas meliputi : 13 Kecamatan 96 Desa. Kecamatan dimaksud adalah; Jogorogo, Gerih, Kwadungan, Karangjati, Kasreman, Ngawi, Pitu, Mantingan, Karanganyar, Kedunggalar, Geneng, Bringin Dan Sine, sebagaimana dalam Tabel 4.4 dibawah. Tabel 4.4 Kecamatan Lokasi PKH Kab.Ngawi

No.

Kecamatan

Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Kesehatan

1

Jogorogo

66

65

2

Gerih

29

42

3

Kwadungan

29

43

4

Karangjati

52

56

5

Kasreman

25

35

6

Ngawi

65

98

7

Pitu

28

54

8

Mantingan

38 commit to user Karanganyar 31

54

9

60

55


digilib.uns.ac.id

10

Kedunggalar

89

95

11

Geneng

37

36

12

Bringin

37

26

13

Sine

61

53

Jumlah

521

717

Sumber data: Data UPPKH pada Dinas Sosial, Naker & Trans. Tabel 4.5 Realisasi Penerima Manfaat PKH Kabupaten Ngawi TH. 2007 Thp. I : 7.273 Thp.II : 7.220 Thp.III: 7.220

TH. 2008 Thp. I : 7.081 Thp.II : 6.841 Thp.III: 6.786

TH. 2009 Thp.I : 9.549 Thp.II : 9.546 Thp.III : 9.279

TH. 2010 Thp. I : 9.193 Thp. II : 9.169 Thp. III: 8.824 Thp. IV: Sumber data: Data UPPKH pada Dinas Sosial, Naker & Trans. Tabel 4.6 Realisasi Pencairan Dana Tahun 2008, 2009, 2010

Tahun

Tahap I

2008 2009

2.750.512.000 2.790.698.000 Tahap I 2.621.450.000

2010

Tahap II 2.938.732.000 2.643.702.000 Tahap II 2.634.500.000

Tahap III 2.943.418.000 2.613.452.000 Tahap III 2.511.350.000

Tahap IV -

Sumber data: Data UPPKH pada Dinas Sosial, Naker & Trans. Tabel 4.7 Jumlah Operator No.

Uraian

Jumlah

Keterangan

1 Operator Tetap 4 Orang 2 Operator Tidak Tetap 2 Orang Sumber data: Data UPPKH pada Dinas Sosial, Naker & Trans.

commit to user

56


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.8 Jumlah Pendamping No.

Kecamatan

Jml

No.

Kecamatan

1 Jogorogo 4 8 Mantingan 2 Gerih 2 9 Karanganyar 3 Kwadungan 2 10 Kedunggalar 4 Karangjati 3 11 Geneng 5 Kasreman 2 12 Bringin 6 Ngawi 5 13 Sine 7 Pitu 2 Jumlah Sumber data: Data UPPKH pada Dinas Sosial, Naker & Trans.

Jml 2 4 5 2 3 4 40

Tabel 4.9 Skenario Bantuan

Skenario Bantuan

Bantuan Per RTM Per Th. ( RP )

Bantuan tetap 200.000 Bantuan pendidikan: a. SD/MI 400.000 b. SMP/MTS 800.000 Bantuan kesehatan: a. Balita 800.000 b. Bumil/ menyusui Rata – rata bantuan per RTSM 1.390.000 Bantuan minimum per RSTM 600.000 Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000 Sumber data: Data UPPKH pada Dinas Sosial, Naker & Trans.

4.4 Hasil Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, Populasi yang menjadi sampel atau obyek penelitian adalah 170 Desa 13 Kecamatan penerima bantuan PKH di Kabupaten Ngawi. Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya dapat diselidiki dan dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi, sampel dalam penelitian ini 5% dari populasi kelompok, yaitu 8 desa (5% X 170) dengan masing-masing desa diambil 6 orang, sehingga sampel dalam commit to user penelitian sebesar 48 ( 8X6 ) responden penerima bantuan tunai PKH,

57


digilib.uns.ac.id

sedangkan sebagai pembanding dalam penelitian ini sampel sebesar 48 ( 8X6 ) yaitu diambil dari responden yang belum dapat bantuan tunai PKH diambil secara acak. Pada penelitian ini, data demografi sampel yang diukur adalah jenis kelamin, usia, tanggungan keluarga, pendidikan terakhir, jenis usaha, besaran dana yang diterima. 1. Karakteristik Responden yang Belum Menerima Bantuan a. Jenis kelamin Hasil pengumpulan kuisioner sebanyak 48 orang responden yang belum menerima bantuan, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukan pada

Tabel 4.10 Berdasarkan tabel tersebut

sebanyak 33 orang (68,8% ) responden adalah laki-laki dan 15 orang (31,2%) berjenis kelamin perempuan. Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase (%)

Laki-laki

33

68,8

Perempuan

15

31,2

Total

48

100

Sumber : data primer diolah (2011) b. Umur Distribusi responden yang belum menerima bantuan menurut umur dibagi dalam klasifikasi dengan empat (4)

commit to user

58


digilib.uns.ac.id

kategori seperti ditunjukkan pada Tabel 4.11 rata-rata umur responden adalah 47,5 tahun. Tabel 4.11 Data Responden Berdasar Umur Umur

Frekuensi

Persentase

30-39 Tahun

6

12,5

40-49 Tahun

23

47,9

50-59 Tahun

11

22,9

≥ 60 Tahun

8

16,7

Total

48

100

Rata-rata usia

46,6 tahun

Minimal

37 tahun

Makimal

≥60 tahun

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa sampel responden yang belum menerima bantuan dalam penelitian yang memiliki umur 30-39 tahun sebanyak 6 (12,5%) responden, umur 40-49 tahun sebanyak 23 (47,9%) responden, 50-59 tahun sebanyak 11 (22,9%) responden dan ≥60 tahun sebanyak 8 (16,7%) responden. Sehingga dalam hal ini bisa dihitung bahwa rata-rata berusia kurang produktif dan layak untuk mendapatkan bantuan tunai dalam upaya meringankan beban kebutuhan hidup.

commit to user

59


digilib.uns.ac.id

c. Jumlah Tanggungan Keluarga Tabel 4.12 Data Responden Berdasar Tanggungan Keluarga Jml. Tanggungan Keluarga

Frekuensi

Persentase

2 orang

8

16,7

3 orang

11

22,9

4 orang

11

22,9

5 orang

9

18,8

6 orang

9

18,8

Total

48

100

Rata-rata

4 orang

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.12 dapat diketahui sampel responden yang belum menerima bantuan dalam penelitian yang memiliki tanggungan keluarga 2 orang adalah sebanyak 8 responden (16,7%), yang memiliki tanggungan keluarga 3 orang adalah sebanyak 11 (22,9 %), yang memiliki tanggungan keluarga 4 orang adalah sebanyak 11 (22,9%), yang memiliki tanggungan keluarga 5 orang adalah sebanyak 9 (18,8 %), yang memiliki tanggungan keluarga 6 orang adalah sebanyak 9 (18,8 %). Sehingga dalam hal ini bisa dihitung bahwa rata-rata tanggungan keluarga adalah sebanyak 3 orang dan layak untuk mendapatkan bantuan tunai dalam upaya meringankan beban kebutuhan hidup. d. Tingkat Pendidikan Tingkat

pendidikan

distribusi responden yang belum

menerima bantuan dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut. commit to user

60


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.13 Data Responden Berdasar Tingkat Pendidikan Pendidikan

Frekuensi

Persentase

Tidak sekolah

9

18,8

SD

18

37,5

SLTP

16

33,3

SLTA

5

10,4

Total

48

100

Sumber : data primer diolah (2011) Distribusi tingkat pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan responden dalam kategori memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga akan berpengaruh pada pola pikir dan tingkat penghasilan. e. Kualitas Pendidikan Distribusi

responden

yang

belum

menerima

bantuan

berdasarkan kondisi pendidikan keluarga dapat diketahui pada Tabel 4.14 dibawah ini. Tabel 4.14 Data Responden Berdasar Kondisi Pendidikan Kondisi Pendidikan

Frekuensi

Persentase

Baik

31

64,6

Tidak Baik

17

35,4

Total

48

100

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.14 dapat dilihat kondisi pendidikan keluarga responden yang tidak menerima bantuan sebagian besar memiliki kualitas pendidikan yang baik yaitu sebanyak 31 (93,8%) dalam commit to user kondisi baik dan sebagian kecil yang tidak baik yaitu sebanyak 17

61


digilib.uns.ac.id

(62%) dalam kualitas tidak baik. Berdasarkan data di atas kualitaspendidikan yang tidak baik pada responden yang belum mendapat bantuan masih cukup tinggi dan masih perlu untuk ditingkatkan. f. Kualitas Kesehatan Distribusi

responden

yang

tidak

menerima

bantuan

berdasarkan kualitas kesehatan keluarga dapat diketahui pada Tabel 4.15 dibawah ini. Tabel 4.15 Data Responden Berdasar Kualitas Kesehatan Kondisi Kesehatan

Frekuensi

Persentase

Baik

33

68,8

Tidak Baik

15

31,2

Total

48

100

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.15 dapat dilihat kualitas pendidikan keluarga responden yang tidak menerima bantuan sebagian besar atau sebanyak 33 responden (68,8%) dalam kondisi baik dan sebagian kecil atau sebanyak 15 responden (31,2%) dalam kondisi tidak baik. Walaupun begitu hal ini kondisi kesehatan keluarga responden yang tidak menerima bantuan masih perlu untuk ditingkatkan lagi. g. Penghasilan rata-rata per-bulan Responden yang belum menerima bantuan dapat diketahui besaran penghasilan yang mereka terima dengan hitungan rata-rata per-bulan dengan merujuk atas status pekerjaan. commit to user

62


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.16 Data Responden Berdasar Penghasilan Rata-Rata Per-bulan Jumlah Dana

Frekuensi

Persentase

200 ribu

11

22,9

300 ribu

16

33,3

400 ribu

20

41,7

> 500 ribu

1

2,1

Total

48

100

Rata-rata

400 ribu

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.16 dapat dilihat penghasilan rata-rata perbulan responden yang tidak menerima bantuan sebanyak 20 responden (41,7%) berpenghasilan 400 rb/bln, sebanyak 16 responden (33,3%) berpenghasilan 300 rb/bln, responden yang berpenghasilan 200 rb/bln sebanyak 11 responden (22,9%) dan sebanyak 1 responden (2,1%) berpenghasilan ≥ 500 rb/bln. Dari data tersebut terlihat penghasilan rata-rata per bulan responden yang tidak menerima bantuan masih tergolong rendah.

2. Karakteristik Responden yang Sudah Menerima Bantuan a. Jenis kelamin Hasil pengumpulan kuisioner sebanyak 48 orang responden yang sudah menerima bantuan, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukan pada Tabel 4.17. Tabel tersebut sebanyak 36 orang (75%) responden adalah laki-laki dan 12 orang (25%) berjenis kelamin perempuan.

commit to user

63


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase (%)

Laki-laki

36

75

Perempuan

12

25

Total

48

100

Sumber : data primer diolah (2011) b. Umur Distribusi responden yang sudah menerima bantuan menurut umur dibagi dalam klasifikasi dengan empat (4) kategori seperti ditunjukkan pada Tabel 4.18 rata-rata umur responden adalah 47,2 tahun. Tabel 4.18 Data Responden Berdasar Umur Umur

Frekuensi

Persentase

30-39 Tahun

5

10,4

40-49 Tahun

23

47,9

50-59 Tahun

13

27,1

≥ 60 Tahun

7

14,6

Total

48

100

Rata-rata usia

47,2 tahun

Minimal

38 tahun

Makimal

≥60 tahun

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa sampel responden yang sudah menerima bantuan dalam penelitian yang memiliki umur 30-39 commit to user

64


digilib.uns.ac.id

tahun sebanyak 5 (10,4%) responden, umur 40-49 tahun sebanyak 23 (47,9%) responden, 50-59 tahun sebanyak 13 (27,1%) responden dan ≥60 tahun sebanyak 7 (14,6%) responden. Sehingga dalam hal ini bisa dihitung bahwa rata-rata berusia kurang produktif dan layak untuk mendapatkan bantuan tunai dalam upaya meringankan beban kebutuhan hidup. c. Jumlah Tanggungan Keluarga Tabel 4.19 Data Responden Berdasar Tanggungan Keluarga Jml. Tanggungan Keluarga

Frekuensi

Persentase

2 orang

7

14,6

3 orang

12

25,0

4 orang

10

20,8

5 orang

10

20,8

6 orang

9

18,8

Total

48

100

Rata-rata

5 orang

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa sampel responden yang sudah menerima bantuan dalam penelitian yang memiliki tanggungan keluarga 2 orang adalah sebanyak 7 responden (14,6%), yang memiliki tanggungan keluarga 3 orang adalah sebanyak 12 (25,0%), yang memiliki tanggungan keluarga 4 orang adalah sebanyak 10 (20,8%), yang memiliki tanggungan keluarga 5 orang adalah sebanyak 10 (20,8%), yang memiliki tanggungan keluarga 6 orang adalah sebanyak 9 (18,8 %). Sehingga dalam hal ini bisa dihitung bahwa rata-rata commit to user tanggungan keluarga adalah sebanyak 5 orang dan layak untuk

65


digilib.uns.ac.id

mendapatkan bantuan tunai dalam upaya meringankan beban kebutuhan hidup. d. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan distribusi responden yang sudah menerima bantuan dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut. Tabel 4.20 Data Responden Berdasar Tingkat Pendidikan Pendidikan

Frekuensi

Persentase

Tidak sekolah

10

20,8

SD

18

37,5

SLTP

15

31,2

SLTA

5

10,4

Total

48

100

Sumber : data primer diolah (2011) Pada distribusi tingkat pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan responden dalam kategori memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga akan berpengaruh pada pola pikir dan tingkat penghasilan. e. Kualitas Pendidikan Distribusi

responden

yang

sudah

menerima

bantuan

berdasarkan kualitas pendidikan keluarga dapat diketahui pada Tabel 4.21 dibawah ini.

commit to user

66


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.21 Data Responden Berdasar Kualitas Pendidikan Kondisi Pendidikan

Frekuensi

Persentase

Baik

46

95,8

Tidak Baik

2

4,2

Total

48

100

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.21 dapat dilihat kualitas pendidikan keluarga responden yang menerima bantuan sebagian besar memiliki kondisi pendidikan baik yaitu sebanyak 46 (95,8%) dan sebagian kecil 2 (4,2%) dalam kondisi tidak baik. Berdasarkan data di atas kondisi pendidikan yang baik pada responden merupakan wujud kesejahteraan dari responden. f. Kondisi Kesehatan Distribusi

responden

yang

sudah

menerima

bantuan

berdasarkan kualitas kesehatan keluarga dapat diketahui pada Tabel 4.22 dibawah ini. Tabel 4.22 Data Responden Berdasar Kualitas Kesehatan Kondisi Kesehatan

Frekuensi

Persentase

Baik

46

95,8

Tidak Baik

2

31,2

Total

48

100

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.22 dapat dilihat kualitas pendidikan keluarga responden yang sudah menerima bantuan sebagian besar atau sebanyak 46 responden (95,8%)commit dalamtokondisi user baik dan sebagian kecil atau

67


digilib.uns.ac.id

sebanyak 2 responden (4,2%) dalam kondisi tidak baik. Berdasarkan data di atas kondisi kesehatan yang baik pada responden merupakan wujud kesejahteraan dari responden yang mendapatkan bantuan. g. Penghasilan Rata-rata Per-Bulan Masing-masing responden yang sudah menerima bantuan dapat diketahui besaran penghasilan yang mereka terima dengan hitungan rata-rata per-bulan dengan merujuk atas status pekerjaan. Tabel 4.23 Data Responden Berdasar Penghasilan Rata-Rata Per-bulan Jumlah Dana

Frekuensi

Persentase

200 ribu

5

10,4

300 ribu

16

33,3

400 ribu

16

33,3

≥ 500 ribu

11

22,9

Total

48

100

Rata-rata

400 ribu

Sumber : data primer diolah (2011) Tabel 4.23 dapat dilihat penghasilan rata-rata perbulan responden yang sudah menerima bantuan sebagian besar sebanyak 16 responden (33,3%) berpenghasilan 300-400 rb/bln, sebanyak 11 responden (22,9%) berpenghasilan ≥ 500 rb/bln, dan sebagian kecil responden yang berpenghasilan 200 rb/bln sebanyak 5 responden (10,4%). Penghasilan rata-rata per bulan responden yang sudah menerima bantuan ada peningkatan.

commit to user

68


digilib.uns.ac.id

4.5 Analisa Data dan Pembahasan Analisa data dan pembahasan dalam kajian program ada proses yang dilalui. Pada kajian ini ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian sehingga langkah kedepan ada perbaikan dan penyempurnaan. o Pendataan RTSM calon peserta PKH dilakukan oleh BPS, namun data tersebut banyak yang terbukti tidak valid meski setelah dilakukan pemutakhiran oleh UPPKH Kabupaten yaitu perbaikan dan perubahan data dengan yang eligible namun ketika dikirimkan kembali ke UPPKH Pusat ternyata data yang terolah masih data lama. Kekeliruan ini berlangsung terus menerus dan mengganggu kelancaran pelaksanaan PKH, karena data peserta PKH tidak bersifat konstan dan selalu mengalami perubahan. o Pendamping selalu mengadakan pertemuan rutin dengan para peserta PKH yang didampingi, namun pendamping merasa agak terbebani apabila ada dana yang harus dikeluarkan ketika pelaksanaan pertemuan tersebut (kondisional, keperluan antara lain makanan ringan, transportasi dan sebagainya). o Sebagian besar UPPKH Kabupaten mengaku adanya koordinasi yang kondusif dengan dinasi-dinas terkait lainnya seperti PT Pos, faskes, fasdik, dinkes dan dispendik namun beberapa UPPKH Kabupaten masih ada yang mengalami kesulitan untuk berkoordinasi. Sulitnya berkoordinasi akan sangat

mempengaruhi

kelancaran

pelaksanaan

PKH.

Untuk

itu,

permasalahan kerja sama ini perlu mendapat perhatian serius. o Permasalahan umum kurang sosialisasi ttg PKH ke seluruh lapisan commit to user

69


digilib.uns.ac.id

o Masih ada kartu PKH belum berfunsgsi sbg kartu PKH o Data nama dalam kartu tidak sesui dengan penerima layanan sudah Analisa dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pendidikan, Kesehatan, Penghasilan dalam upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin saya gunakan uji beda rata-rata, yaitu mengetahui perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Analisa data yang diuji dalam penelitian ini meliputi; Uji beda rata-rata Kualitas Pendidikan, Kualitas Kesehatan, Tingkat Penghasilan penerima bantuan tunai bersyarat, sebelum dan sesudah implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan, ditunjukkan pada Tabel 4.24 berikut: Tabel 4.24 Hasil Uji t tes (beda rata-rata) dengan SPSS Pair 1

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference

Pair 3

Penghas. Perbulan Pendidikan Tanpa Tanpa Bantuan Bantuan Pengahs. Perbulan Pendidikan Dengan Bantuan Dengan Bantuan

Uji statistic

Paired Differences

Pair 2

Kesehatan Tanpa Bantuan Kesehatan Dengan Bantuan

-47916.667 77155.779 11136.477 -70320.369

.312 .468 .068 .176

.271 .449 .065 .140

-25512.964

.449

.401

T -4.303 4.622 Df 47 47 Sig. (2-tailed) .000 .000 Sedangkan jika diterapkan ke dalam rumus adalah sebagai berikut:

4.178 47 .000

Lower Upper

Penghasilan per bulan Perbandingan penghasilan rata-rata perbulan antara kelompok responden yang belum menerima bantuan dan commit yang sudah menerima bantuan. to user

70


digilib.uns.ac.id

Tabel 4.25 Hasil Signifikansi uji Beda Rata-rata

Variabel

Pendidikan Kesehatan Penghasilan

Uji Beda Sebelum dan Sesudah Program

t hitung 4,622 4,178 -4,303

Signifikansi 0,00 0,00 0,00

Kesimpulan

Signifikan Signifikan Signifikan

Tabel 4.24 dapatlah diketahui bahwa terdapat beda rata-rata yang signifikan antara Kualitas Pendidikan responden yang belum diberi bantuan dengan yang sudah diberi bantuan. Hal ini diperlihatkan pada nilai t hitung > t tabel (4,622 > 2,012) dan signifikansi 0,00 < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Kondisi Kesehatan responden yang belum diberi bantuan dengan yang sudah diberi bantuan. Diperlihatkan pada nilai t hitung > t tabel (4,178 > 2,012) dan signifikansi 0,00 < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Penghasilan responden yang belum diberi bantuan dengan yang sudah diberi bantuan. Diperlihatkan pada nilai -t hitung < -t tabel (-4,303 < -2,012) dan signifikansi 0,00 < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. PKH sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bidang pendidikan dan kesehatan berharap penerima bantuan tunai memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagai konsekuensi program, antara lain; untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi. Program ini memberikan manfaat besar bagi keluarga yang sulit keluar dari commit to user

71


digilib.uns.ac.id

kemiskinan dan menghadapi banyak masalah dalam membesarkan anak-anak mereka seiring tuntutan perekonomian dan perkembangan zaman. Hasil olah data dapat diketahui bahwa implementasi PKH mampu memberi kontribusi yang serius dan signifikan dalam upaya membantu penduduk sangat miskin, dengan adanya Program Keluarga Harapan masalah pendidikan dasar, kesehatan dasar, bahkan tingkat penghasilan keluarga dapat diperhatikan. Apresiasi yang tinggi layak diberikan kepada pemerintah karena begitu besar kepeduliannya dalam mempreoritaskan arah dan sasaran pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan layak untuk berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai target yang telah ditentukan, dengan harapan bahwa cita-cita luhur bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat terwujud.

commit to user

72


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Implementasi

Program

Keluarga

Harapan

diperlukan

sinergi,

sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, komitmen kelembagaan baik ditingkat pusat, propinsi maupun daerah guna mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan hasil kinerja program sangat dibutuhkan. Program Keluarga Harapan juga harus melibatkan beberapa sektor dan partisipasi aktif masyarakat, faktor kebijakan, faktor karakteristik, faktor organisasi, faktor hubungan antar organisasi serta faktor lingkungan implementasi kebijakan merupakan penentu kesuksesan program. Dampak yang dihasilkan atas implementasi Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi sebagaimana hasil olah data dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mampu meningkatkan prosentase taraf pendidikan anak kelompok rumah tangga sangat miskin sebesar 31,2%. 2. Adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mampu meningkatkan prosentase kualitas kesehatan kelompok keluarga yang mendapat bantuan PKH sebesar 27%.

commit to user

73


digilib.uns.ac.id

3. Adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mampu meningkatkan pendapatan rata-rata perbulan. Pendapatan rata-rata perbulan kelompok keluarga yang tidak mendapat bantuan PKH sebesar adalah 300 rb/bulan, sedangkan pendapatan rata-rata perbulan kelompok keluarga yang mendapat bantuan PKH yaitu 400 rb/bulan. 5.2 Saran 1. Pendamping beserta para RTSM peserta PKH senantiasa belum aktif melakukan program bersama, salah satunya dengan mengadakan kegiatan bersama sehingga kegiatan ini terbukti memiliki kontribusi positif karena mampu memupuk kedekatan, pemecahan masalah bersama, dan proses pengawasan antar peserta PKH dengan pendamping. 2. Bantuan PKH harus melalui survei yang mendalam agar bantuan lebih tepat sasaran sehingga dapat membantu keluarga yang benar-benar membutuhkan peningkatan kesejahteraan utamanya pendidikan dan kesehatan. 3. UPPKH Kabupaten selain melaksanakan program sesuai dengan ketentuan hendaknya mempunyai berbagai kegiatan inovatif lain untuk mendukung pelaksanaan PKH, sebagai contoh menciptakan program-program yang antara lain: perlombaan, bantuan informasi bagi penyandang cacat, beasiswa. 4. Sosialisasi sebagai kiat menciptakan kesadaran masyarakat dan merubah pola pikir perlu terus diintensifkan.

commit to user

74

KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PENINGKATAN DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN NGAWI TESIS

Recommend Documents