IMPLEMENTASI PROGRAM DIALOG SOLUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif di Kabupaten Jember) ABSTRACT

Farikhatul Mardhiyah, Implementasi program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1

IMPLEMENTASI PROGRAM DIALOG SOLUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif di Kabupaten Jember) Farikhatul Mardhiyah, Atik Rahmawati. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: [email protected]. [email protected]

ABSTRACT This article aims to describe and explain “Dialog Solutif” (solution-based dialogue) program implementation in order to improve public welfare. The article is examined using qualitative approach, and informants were determined using snowball sampling. Data were collected by observation, interview and documentation. Methods of data analysis were made through the collection of raw data, data transcript, coding, categorizing, conclusion drawing based on temporary data, triangulation and concluding the final data. Data validity used triangulation of sources. The analysis results showed that the implementation of “Dialog Solutif” program began in 2006, followed by MUSPIDA and communities throghout Jember District. One of the most frequent processes is planning on development applying Buttom up. Buttom up is a planning based on the needs, desires and problems faced by people together with SKPD (Local Government Unit) in order to establish a policy or decision-making and, in this case, SKPD also serves as a facilitator. The program aims to increase regional development and public welfare. In the program implementation, there are several barriers such as technical barriers, Political Barriers to unpunctual budget. Keywords: Program Implementation, Dialog Solutif, Public Relations of Jember Government

bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh

PENDAHULUAN Di era globalisasi informasi merupakan kebutuhan

pokok

dalam

keterbukakan informasi publik merupakan salah

lingkungan

satu ciri penting negara demokratis yang

sosialnya serta merupakan bagian penting

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk

pengembangan

setiap

pribadi

orang

informasi merupakan hak asasi manusia dan

dan

2


mewujudkan penyelenggara negara yang

suatu keputusan publik, mendorong partisipasi

baik. Pemberlakuan Undang-Undang no 14

masyarakat

tahun 2008 tentang Keterbukakan Informasi

kebijakan publik, meningkatkan peran aktif

Publik (KIP) pada tanggal 30 april 2010

masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

merupakan

momentum

dalam

dan pengelolaan badan publik yang baik,

mendorong

keterbukakan

Indonesia.

mewujudkan penyelenggaran negara yang baik

Undang-undang ini telah memberi landasan

yaitu Transparan, efektif dan efisien, akuntabel,

hukum terhadap hak setiap orang untuk

serta dapat dipertanggung jawabkan.

penting di

memperoleh informasi publik dimana setiap

dalam

Salah

satu

proses

Kabupaten

pengambilan

yang

telah

badan publik mempunyai kewajiban dalam

menerapkan

menyediakan

pemohon

publik adalah Kabupaten Jember. Implementasi

informasi publik secara cepat, tepat waktu,

dari Undang-Undang keterbukaan publik di

biaya ringan dan cara sederhana.

Kabupaten

dan

melayani

Undang-Undang

Jember

yang

keterbukaan

dikemas

dalam

Secara normatif UU Keterbukakan

program Dialog Solutif. Program tersebut

Informasi Publik (KIP) dapat dikatakan

bertujuan untuk serap aspirasi dari masyarakat

sebagai produk regulasi yang cukup maju

guna menentukan kebijakan dan meningkatkan

dalam

keterbukaan

pembangunan khususnya di tingkat Kabupaten.

penyelenggaraan Negara. Sebab, UU ini

Dalam pelaksanaannya program dialog solutif

secara tegas memberikan kewajiban kepada

mempunyai dua kegiatan yaitu kegiatan Bedah

Badan Publik untuk transparansi berkaitan

Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat.

dengan

Kegiatan

mewujudkan

institusinya,

dihasilkan, serta

kebijakan

yang

Bedah

Potensi

Desa

mulai

kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2006

dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan

yang bertempat di Kecamatan Umbulsari.

penggunaan

Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur

diketahui,

anggaran. tujuan

UU

Sebagaimana Keterbukakan

Pejabat

Pengelolaan

Informasi

dan

Informasi Publik (KIP), seperti tercantum

Dokumentasi (PPID). Keterbukaan informasi

dalam Pasal 3 UU KIP, antara lain menjamin

publik dalam konteks Pemerintah Daerah

hak warga negara untuk mengetahui rencana

khususnya

pembuatan

Pengelolaan

kebijakan

publik,

program

Kabupaten Informasi

Jember, dan

Pejabat

Dokumentasi

kebijakan publik dan proses pengambilan

(PPID) adalah Pejabat yang ditetapkan melalui

keputusan publik serta alasan pengambilan

SK

Nomor

:

188.4/3/SEKKAB/012/2006

3


Tentang Petugas Penyebar Luasan Informasi

Kabupaten Jember. Kegiatan Bedah Potensi

Penyelenggara Pemerintah Daerah Melalui

Desa bersifat musyawarah dalam mencari solusi

Potret Membagun Desa Menata Kota Untuk

dari permasalahan yang ada.

Kemakmuran Bersama (Program Dialog

kegiatan temu karya rakyat untuk membahas

solutif) Kabupaten Jember yang bertanggung

keberhasilan kegiatan bedah potensi Desa dan

jawab

pamong praja mengenai pembangunan Desa.

dalam

bidang

pendokumentasian,

penyimpanan,

penyediaan

dan

Kegiatan–kegiatan tersebut

Sedangkan

dilakukan oleh

pelayanan informasi yang bertanggungjawab

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah

langsung kepada Sekretaris Daerah selaku

Kabupaten (Pemkab), dalam upaya menjalin

atasan PPID yang terdiri dari Bagian

komunikasi yang baik antara Bupati dan

Hubungan Masyarakat

masyarakat Kabupaten Jember.

pelaksanaan

(Humas). Dalam

program

dialog

solutif

Dalam

penyebarluasan

informasi

melibatkan Polisi Resort (Polres), Dewan

pemerintah

Perwakilan Rakyat (DPR), Komando Daerah

mengimplementasi dengan progrYam dialog

Militer

Pemberdayaan

solutif

untuk

meningkatkan

pembangunan

Masyarakat (BAPEMAS), dan Istansi-istansi

daerah

dan

peningkatan

kesejahteraan

terkait, seperti Dinas Kependudukan Dan

masyarakat.

Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas

bottom-up yaitu Melibatkan masyarakat dalam

Pendidikan,

Dinas

Kesehatan,

Dinas

proses perencanaan. Dalam hal ini perencana

Perindustian

Dan

Perdagangan,

Dinas

memiliki

(Kodim),

Badan

Koperasi Dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Dinas PU (Pekerjaan Umum). Cipta Karya, Dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga.

dapat

bertemu langsung dan berdialog

Dengan

peran

mengunakan

sebagai

Dialog

Peningkatan

Solutif

Kesejahteraan

Kabupaten Jember.

oleh

TINJAUAN PUSTAKA

masyarakat luas untuk mencari solusi atas

Partisipasi Masyarakat

secara

baik

apa yang terjadi di lingkungan masyarakat

antara

mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi

Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat dimanfaatkan

mediator

konsep

Sedangkan tujuan kajian ini adalah untuk

dengan Bupati Jember, melalui kegiatan yang

Jember

pemerintah dan masyarakat.

Program

Pada program Dialog Solutif masyarakat

Kabupaten

Dalam

Rangka

Masyarakat

di

4


Adisasmita

(2006:42)

juga

mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya

dalam

kegiatan

perencanaan

dan

program/proyek

berkontribusi

implementasi

kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat

dan

berkorban

terhadap

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai

pembangunan,

untuk

yang sangat penting, yaitu :

penyusunan

merupakan aktualisasi kesedia dan kemauan masyarakat

mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti

setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

dan

2. Bahwa masyarakat akan lebi mempercayai

implementasi

program atau proyekpembangunan jika merasa

pembangunan. Prinsip partisipasi menuntut

dilibatkan

masyarakat harus diberdayakan, diberikan

perencanaan,

kesempatan

untuk

mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan

berperan dalam proses-proses birokrasi mulai

akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek

dari tahap perencanaan pelaksanaan dan

tertentu.

dan

pengawasan

diikutsertakan

atau

proses

karena

persiapan

mereka

akan

dan lebih

publik.

3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan

Partisipasi masyarakat merupakan control

hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam

adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih

pembangunan

efektif ditujukan sebesar-besarnya untuk

Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai

masyarakat dalam konsep good governance.

hak turut „urun rembug‟ (memberikan saran)

Adanya

dalam menentukan jenis pembangunan yang

ruang

kebijakan

dalam

keterlibatan

warga

dan

masyarakat

mereka

sendiri.

kerangka kelembagaan yang sesuai dalam

akan dilaksanakan didaerah mereka.

partisipasi turut mendorong pembangunan

Partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam

dan pemerataan.

berbagai

Dengan perencanaan

bentuk,

Rusidi

dalam

Siregar

partisipasi

masyarakat,

(2001:21) mengatakan ada empat dimensi

pembangunan

diupayakan

dalam berpartisipasi:

menjadi lebih terarah, artinya rencana dan

1. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)

program pembangunan yang disusun itu

2. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)

adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

3. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi

masyarakat.

kerja)

Conyers

(1992:154)

menyebutkan terdapat tiga alasan utama

4.

Memanfaatkan dan melaksanakan

pelayanan pembangunan.

5


hiburan Komunikasi partisipatif adalah suatu komunikasi

dimana

bersama-sama.

Proses

ini

dilakukan dengan tidak formal dan biasa juga

2.2 Komunikasi Partisipatif proses

secara

terjadi

komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama

diselingi oleh humor dan canda tawa. 2.3

Upaya

Peningkatan

Kesejahteraan

Sosial Melalui Pembanguan Kesejahteraan

sosial

dapat

juga

terhadap pesan yang disampaikan. Rahim

didefinisikan sebagai arena atau domain utama

(2004), mengajukan empat konsep terkait

tempat berkiprahnya pekerja sosial. Pengertian

komunikasi partisipatif akan mendorong

kesejahteraan

terbangunnya pemberdayaan (empowerment)

segenap

yaitu heteroglasia, dialogis, poliponi dan

pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok

karnaval. Pertama, Heteroglasia: Konsep ini

masyarakat, terutama kelompok yang kurang

menunjukkan

sistem

beruntung (disadvantaged groups). Pengertian

pembangunan selalu dilandasi oleh berbagai

kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas

kelompok dan komunitas yang berbeda-beda

yang biasa disebut sebagai usaha kesejahteraan

dengan berbagai variasi ekonomi, sosial, dan

sosial yang di Indonesia dikenal dengan nama

faktor budaya yang saling mengisi satu sama

pembangunan

lain. Kedua, Dialog adalah komunikasi

Suharto (2005:4) menyatakan bahwa:

fakta

bahwa

transaksional dengan pengirim (sender) dan

sosial juga

aktivitas

pengorganisasian

kesejahteraan

“Pembangunan

menunjuk pada

sosial

dan

(PKS).

kesejahteraan

sosial

penerima (receiver) pesan saling berinteraksi

adalah

dalam suatu periode waktu tertentu hingga

melembaga yang meliputi berbagai bentuk

sampai pada makna-makna yang saling

intervensi sosial dan pelayanan sosial

berbagai. Ketiga, Poliponi adalah bentuk

untuk memenuhi kebutuhan manusia,

tertinggi dari suatu dialog dimana suara-

mencegah dan mengatasi masalah sosial,

suara yang tidak menyatu atau terpisah dan

serta

meningkat menjadi terbuka, memperjelas

sosial”.

usaha

yang

memperkuat

terencana

dan

institusi-institusi

satu sama lain, dan tidak menutupi satu sama

Pembangunan kesejahteraan sosial mengacu

lain. Keempat, Karnaval: Konsep ini bagi

pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan

komunikasi pembangunan membawa semua

yang berusaha menjawab kebutuhan ataupun

varian dari semua ritual seperti legenda,

masalah yang dihadapi anggota masyarakat.

komik, festival, permainan, parody, dan

Sehingga yang dimaksud dengan kesejahteraan

6


sosial dalam penelitian ini adalah untuk

menggambarkan rencana suatu program dengan

meningkatkan

penetapan tujuan secara jelas.

kesejahteraan

masyarakat

dengan menyerap asprasi masyarakat pada

2. Pengembangan kontak dengan komunitas

program Dialog Solutif untuk pembangunan

Tahapan ini sebagai upaya pengembangan relasi

daerah.

dengan

komunitas

yang

Pengembangan kontak berbagai

2.4 Implementasi Program Parsons (2008:472), menjelaskan bahwa

pihak

lebih

bermakna.

yang baik dengan

untuk

mempercepat

dan

mempermudah penyampaian tujuan program.

implementasi yang efektif adalah sebuah

3. Pengumpulan data dan informasi

kondisi

dari

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka

pengetahuan dan pengalaman dari orang-

untuk memperoleh data dan informasi dari

orang yang ada digaris depan pemberi

pihak yang terkait dengan masalah yang sedang

layanan. Sedangkan Meier dan Horn dalam

dibahas dimana menggambarkan secara umum

Parsons (2008:482), menyatakan bahwa

yang terkait dengan subjek pembahasan.

studi implementasi perlu mempertimbangkan

4. Perencanaan dan analisis

isi (content) atau tipe kebijakan. Artinya

Menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan

bahwa dalam melaksanakan dan menjalankan

yang

implementasi suatu program kebijakan harus

perencanaan dalam memilih tindakan-tindakan

melihat dan memperhatikan agar sejalan

yang akan dilakukan untuk memfokuskan pada

dengan isi dari kebijakan suatu program.

suatu masalah tertentu.

Tahapan implementasi program menurut

5. Pelaksanaan

Rendall

Masing-masing

yang

B.

dapat

Ripley

dibangun

dalam

Soenarko

akan

dibahas

pihak

dimana

melakukan

yang

terkait

(2000:250) melalui tujuh langkah sebagai

melaksanakan kegiatan program dalam rangka

berikut:

mencapai

1. Persiapan

mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang

Sebelum dilaksanakan program pelaksaan

telah ditetapkan dalam program yang telah

kebijakan terlebih dahulu adanya persiapan

ditetapkan.

pengkajian program untuk mempersiapkan

6. Evaluasi

apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan

Dengan evaluasi maka sutu program atau suatu

ketika program akan dilaksanakan dengan

kebijaksanaan dapat diketahui kelemahanan dan

keberhasilan

program

dengan

kekurangannya sejak direncanakan sampai pada

7


pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya

keabsahan

memenuhi kebutuhan masyarakat.

sumber data.

7.Terminasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap untuk

data

triangulasi

4.1 Implentasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kegiatan

mandiri.

menggunakan

penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah melalui potret membangun Desa menata kota untuk

METODE PENELITIAN Penulisan artikel ilmiah ini mendasar pada hasil penelitian yang berfokus pada Implementasi Program Dialog Solutif dalam rangka

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Jember menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian

studi

Deskriptif,

Penentuan

informan menggunakan snowball Sampling. Pengumpulan data menggunakan tiga teknik di antaranya: observasi, wawancara yang digunakan

In

dept

Interview.

Data

dokumentasi berupa foto-foto dan rekaman saat menggali informasi dengan informan. Kajian ini juga menggunakan teknik analisis data berbentuk taksonomi. Setelah data terkumpul,

Teknik

analisis

data

menggunakan beberapa tahapan yaitu mulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data,

pembuatan

koding,

kategorisasi

data,penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan

akhir.

Untuk

teknik

uji

kemakmuran bersama, yang dikemas dalam Program

Dialog

Solutif

dalam

hal

ini

mempunyai dua kegiatan yaitu bedah potensi Desa dan temu karya rakyat dengan tujuan untuk

peningkatan

pembanguan

daerah.

Kegiatan bedah potensi Desa dimulai pada tanggal 21 Februari 2006 yang bertempat dikecamatan Umbulsari. Dalam pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa, masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai Desanya. Dalam kegiatan bedah potensi Desa tersebut beberapa Desa dalam satu kecamatan berkumpul jadi satu untuk menyampaikan permasalahan yang

ada di

Desanya maupun memamerkan potensi-potensis yang ada di Desanya masing-masing. Untuk putaran terakhir dilaksanakan di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa pada tanggal 22 Juli 2008. Dilanjutkan dengan kegiatan Temu Karya Rakyat (TKR) pada tanggal 22 Maret 2009

8


yang dimulai dari Kecamatan Tanggul. Kegiatan

Temu

ini

program Dialog Solutif ini untuk mempercepat

dilaksanakan 1 tahun 3 kali dengan gabungan

proses penyerapan informasi kemasyarakat

3 kecamatan. Temu karya rakyat pernah

langsung

berhenti

mengetahui

pada

Karya

tahun

Rakyat

Penjelasan informan IT di atas bahwa

2011

dan

mulai

dilanjutkan lagi pada tahun 2012. Kegiatan tersebut

menjadi

media

evaluasi

bagi

oleh

pak

aspirasi

Bupati tentang

karena

ingin

pembanguan

daerah. Dengan

memahami

model-model

pembangunan di Kabupaten Jember yang

Implementasi pada dasarnya dapat dibuat

mempertemukan

Teras

pemetaan model-model Implementasi dalam

Pemkab dan masyarakat secara langsung.

dua jenis pemilahan menurut Pulz dan Treib

Untuk

kembali

dalam Agung (2011:15) yaitu pertama adalah

dilaksanakan kegiatan bedah potensi Desa

Implementasi kebijakan yang berpola dari “atas

dengan

dilaksanakan

ke bawah” (Top Down) versus dari “bawah ke

gabungan tiga kecamata. Pada Tahun 2015

atas” (bottom up), atau pemilahan implementasi

ini akan dilakukan 3 priode dengan waktu 4

yang berpola paksa (command and control) dan

bulan

mekanisme pasar (economic incentives). Model

tahun

Bupati, 2013

konsep

sekali.

Pejabat -2014

kegiatan

Hal

ini

seperti

yang

diungkapkan oleh informan IT sebagai

mekanisme

implementor program berikut:

mengedepankan arti penting lembaga publik

paksa

adalah

model

yang

“Ingin mempercepat proses penyerapan

sebagai lembaga tunggal yang mempunyai

informasi ke masyarakat langsung, oleh

monopoli atas mekanisme paksa dalam Negara.

bapak Bupati karena ingin menggetahui

Sebaliknya “bottom up“ bermakna meskipun

aspirasi tentang pembangunandaerah,

kebijakan dibuat oleh pemerintah atau swata,

mensingkronisasi

dari

namun pelaksanaannya oleh rakyat atau target

pemerintah

sasaran. Diantara dua kutub ini ada interaksi

informasi

masyarakat dan jajaran apakah

benar

informasi

tersebut.

pelaksanaan

antara

pemerintah

(pembuat

Menyelaraskan

informasi

antara

kebijakan) dan masyarakat (target sasaran).

masyarakat

pemerintah

untuk

Model implementasi dengan pendekatan bottom

dan

up muncul sebagai kritik terhadap model

arti

pendekatan rasional (top down).

pembanguna kebutuhan

dan

masyarakat masyarakat

dalam

pembanguna masyarakat”.(IT 03 Maret 2015)

9


Pendekatan perencanaan pembangunan

petugas dan mempersiapkan dilapangan.

Bottom-Up adalah perencanaan yang dibuat

Untuk

berdasarkan

menggadakan

rapat

permasalahan yang dihadapi oleh bawahan

Humas

pembagian

bersama-sama dengan atasan menetapkan

pelaksanaan program. Untuk persiapan

kebijakan atau pengambilan keputusan dan

lapangan yang dipersiapakan biasanya itu

atasan juga berfungsi sebagai fasilitator.

lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu

Sedangkan

pelaksanaan program”. (ZA Maret 2015)

kebutuhan,

dalam

keinginan

pengertian

dan

dibidang

pemerintahan, bottom-up atau perencanaan

persiapan dan

Berdasarkan

petugas

biasa

koordinasi

bagian

peran

penjelasan

kita dalam

informan

ZA

bawah adalah perencanaan yang disusun

diatas bahwa persiapan pelaksanaan program

berdasarkan

dialog solutif ini meliputi persiapan petugas dan

kebutuhan

masyarakat

sedangkan pada posisi ini pemerintah hanya

persiapan

di

lapangan.

sebagai fasilitator.

persiapan pentugas yaitu dilakukannya rapat dilakukan

koordinasi

tahap

persiapan,

pelaksannan program. Sedangkan persiapan

Pelaksanaan, evaluasi dan terminasi yang

lapangan yaitu penentuan lokasi kegiatan dan

dijelaskan sebagai berikut:

keamanan pada waktu pelaksanaan program.

empat

tahap

implementor

yaitu;

dalam pelaksanaan suatu program. Hal ini meminimalisir kendala-

kendala yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan program. sehingga program berjalan lancar dan tujuan dari

pelaksanaan

program

dapat

tercapai

maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebgai implementor program sebagai berikut: “Sebelum

dalam

lancar karena dalam pelaksanaan program ini

Tahap persiapan merupakan tahap awal

dapat

peran

Supaya pelaksanaan program bisa berjalan

4.1.1 Tahap Persiapan

dilakukan untuk

pembagian

persiapan

yang

Ada

dan

Untuk

pelaksanaan program dialog

solutif kita biasanya mempersiapkan

diikuti

oleh

masyarakat

dan

SKPD

di

Kabupaten jember. Persiapan

Program

menurut

menurut

Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) bahwa

Sebelum

dilaksanakan

program

pelaksaan kebijakan terlebih dahulu adanya persiapan

pengkajian

program

untuk

mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas. Tahap persiapan meliputi persiapan petugas

yaitu

10


rapat

koordinasi

pembagian

bagian Humas dan

peran

dalam

Menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko

pelaksanaan

(2000:250) dibahwa Masing-masing pihak yang

program sedangkan persiapan dilapangan

terkait melaksanakan kegiatan program dalam

yaitu

rangka mencapai keberhasilan program dengan

penentuan lokasi kegiatan dan

keamanan

pada

waktu

pelaksanaan

mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang

program.

telah ditetapkan dalam program yang telah

4.1.2 Pelaksanaan

ditetapkan. Dalam pelaksanaan Program Dialog

Pelaksanaan program Dialog Solutif dilaksanakan mulai pada tahun 2006 yang

Solutif ini mengusung dua tema kegiatan yaitu Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat.

mana kegiatan tersebut diikuti oleh Muspida

Setiap bulan Bupati Jember berkeliling ke

dan masyarakat se-Kabupaten Jember. Untuk

seluruh penjuru Kab. Jember untuk menyerap

meningkatkan pembangunan.

langsung

seperti yang

aspirasi

masyarakat.

diungkapkan oleh informan ZA implementor

keinginan,

program sebagai berikut:

disampaikan melalui forum Bedah potensi Desa.

“Sejauh

ini

pelaksanaan

harapan,

saran

dan

Berbagai usulan

program

Dialog Solutif Bedah Potensi Desa, merupakan

Dialog Solutif berjalan mulai 2006

salah satu bentuk upaya yang dilakukan demi

sampai 2014 dan tahun 2015 ini

membuka komunikasi secara intim dengan

insyallah masih akan dilaksanakan 3

masyarakat

priode 4 bulan sekali”. (ZA Maret 2015)

Temu Karya Rakyat merupakan kegiatan lanjutan dari Bedah Potensi Desa. Yang

Berdasarkan menjelaskan

infoman

bahwa

ZA

pelaksana

diatas

membedakan kegiatan Bedah Potensi Desa

program

dengan Temu Karya Rakyat adalah jika dalam

dialog solutif dimulai pada tahun 2006

Bedah

sampai tahun 2014. Sedangkan tahun 2015

mengusulkan dan memberikan paparan tentang

ini

yang

persoalan-persoalan pembangunan yang ada di

dilaksanakan 4 bulan sekali. Pelaksanaan

berbagai Desanya dan dalam kegiatan tersebut

program

untuk

Bupati berperan sebagai narasumber bersama

proses

para Kepala SKPD, sedangkan pada Temu

akan

dilakukan Dialog

mempercepat

3

priode

Solutif pelaksanaan

pembangunan daerah.

ini

Karya

Potensi

Rakyat

moderator

Desa

Bupati

masyarakat

berperan

banyak

sebagai

sedangkan para kepala SKPD

11


menjadi narasumber yang menjelaskan hasil

pelaksanaan program Dialog Solutif masih

kerja

belum

berdasarkan

aspirasi

yang

telah

ada

karena

program

ini

masih

diungkapkan masyarakat pada saat kegiatan

berlangsung dan berjalan sampai sekarang

Bedah Potensi Desa.

sehingga terminasi untuk program ini belum dilakukan. Untuk terminasi program dilakukan

4.1.3 Evaluasi Evaluasi program Dialog Solutif ini dilakukan setelah pelaksanaan program. Untuk evaluasi pelaksanaan program Dialog Solutif

Dilakukan

oleh

bagain

Humas( Hubungan Masyarakat) Pemerintah Kabupaten evaluasi langsung

Jember. dari

Sedangkan

usulan

dilakukan

dari oleh

untuk

masyarakat istansi-istansi

masing-masing. Menurut (Yusuf, 2000 : 3) Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil

yang

telah

direncanakan

sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Evaluasi program yang dilakukan Humas Pemda Jember dan untuk evaluasi kegiatan di lakukan oleh masing-masing istansi-istansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dialog solutif.

adalah

terminasi

pelaksanaan

program.

sedangkan terminasi kegiatan dilakukan oleh Istansi-istansi yang ikut dalam pelaksanaan program Dialog Solutif terminasi kegiatan yaitu menintak lanjuti usulan dari masyarakat pada waktu pelaksanaan program Dialog Solutif. Soenarko (2000) terkait pada tahapan terminasi, dimana akhir dari suatu relasi perubahan dan dapat terjadi Karena waktu bertugas sudah berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri. 4.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelaksanaan Program Dialog Solutif Dalam

pelaksanaan

program

terdapat

faktor pendorong dan faktor penghambat dari pelaksanaan program dialog solutif. Faktor tersebut dapat dideskripsikan dalam sub bab dibawah ini; 4.2.1 Faktor pendorong Pelaksanaan program dialog solutif ini sanggat didukung oleh pihak Kabupaten Jember

4.1.4 Terminasi Terminasi adalah tahapan tindak lanjut yang merupakan akhir dari suatu kegiatan dan relasi perubahan. Untuk

oleh Bagian Humas. Untuk terminasi program

terminasi

karena tujuan program dialog solutif ini adalah untuk

meningkatkan

pembangunan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

dan

12


Dalam

pelaksanaan

program

dialog

pelaksanaan Program Dialog Solutif terdapat

solutif ini melibatkan SKPD(Satuan Kerja

juga

Pemerintah Daerah), untuk sinergitas antara

Pelaksanaan program Dialog Solutif bisa

lembaga pemerintah atau SKPD ini pihak

terhambat karena anggaran yang dianggarkan

humas sebelum pelaksanaan program dialog

pemerintah bagian Humas Pemda Jember belum

solutif ini mengadakan rapat dengan SKPD-

turun.

SKPD terkkait supaya pelaksanaan program Dialog Solutif berjalan lancar.

hambatan

yang

bersifat

politis.

Berdasarkan penjelasan keseluruhan diatas bahwa hambatan pada waktu pelaksanaan

Partisipasi masyarakat yaitu dukungan

program Dialog Solutif adalah hambatan teknis

dari masyarakat untuk tidak hanya hadir di

yaitu

program

juga

program Dialog Solutif, hambatan politis yaitu

menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan

dengan adanya kegiatan yang bernuansa politik

program

pembangunan.

Partisipasi

seperti pemilihan DPR,dan anggaran yang turun

masyarakat

atau

maupun

tidak tepat waktu yaitu anggaran yang turunnya

proses

tidak pasti sedangkan tanggal kegiatan sudah

masalah,

ditentukan jadi dengan terlambatnya turunya

pengidentifikasian potensi yang ada di

anggaran secara langsung akan menghambat

masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi

pelaksanaan program Dialog Solutif.

masalah, dan juga keterlibatan masyarakat

4.3 Dampak Pelaksanaan Program Dialog

dalam proses mengevaluasi perubahan yang

Solutif

dialog

keterlibatan

solutif

tetapi

keikutsertaan

masyarakat

dalam

pengidentifikasian

terjadi. Berjalanya program dialog solutif ini karena

adanya

partisipasi

masyarakat.

hambatan

Program meningkatkan

pada

Dialog forum

Bentuk partisipasi dalam kegiatan dialog

pemerintah

kabupaten

solutif ini diantaranya penyampaian aspirasi.

Pelaksanaan

program

waktu

Solutif

pelaksanaan

ini

untuk

silaturahmi

antara

dan Dialog

masyarakat. Solutif

ini

Program dialog solutif ini tergantung

bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat

dengan anggaran dana jika anggaran dana

untuk kebutuhan pembanguna yang dijadikan

turunya

sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan

tepat

waktu

maka

pelaksanan

program dialog solutif dilaksanakan.

program pembangunan pada tahun berikutnya

4.2.2 Faktor Penghambat

dan

Hambatan teknis yang terjadi pada pelaksanaan program Dialog Solutif. Dalam

untuk

masyarakat.

peningkatan

kesejahteraan

13


Program Dialog Solutif menjadi salah

yang dimulai dari tahap persiapan, Pelaksanaan,

satu program pemerintah Kabupaten Jember

Evaluasi dan Terminasi yang disimpulkan

untuk

sebagai berikut;

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat. Pelaksanaan program ini berupa

Tahap persiapan merupakan tahap awal

serap aspirasi, untuk pembangunan infra

dalam pelaksanaan suatu program. Hal ini

stuktur dan sarana prasarana masyarakat.

dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala

Dengan harapan jika pemerintah Kabupaten

yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan

Jember mengetahui secara jelas kondisi di

program. sehingga program dapat berjalan

masyarakat

mengeluarkan

lancar dan tujuan dari pelaksanaan program

kebijakan – kebijakan yang sesuai dengan

dapat tercapai maksimal. Tahap persiapan

kebutuhan masyarakat Kabupaten

Jember.

meliputi persiapan petugas dan persiapan

Misalnya pembangunan sarana prasarana

dilapangan. Sedangkan pelaksanaan program

yang telah dilakukan dikecamatan Ambulu.

Dialog Solutif dibagi menjadi dua kegiatan yaitu

Berupa

Bedah Potensi Desa dan temu karya rakyat.

akan

dapat

pembangunan

jembatan

dan

pengerukan Dam yang merupakan hasil dari

Untuk evaluasi

kegiatan

yang

Humas Pemda Jember dan untuk evaluasi

merupakan kegiatan bagian dari Program

kegiatan di lakukan oleh istansi-istansi atau

Dialog Solutif yang dilaksanakan pada

dinas-dinas masing-masing.

tanggal 09-03 2008 yang bertempat di Desa

pelaksanaan program dilakukan oleh bagian

Tegalsari.

Humas Pemda Jember sedangkan terminasi

PENUTUP

kegiatan dilaksankan oleh istansi-istansi dan

5.1 Kesimpulan

dinas-dinas yang terkait.

Bedah

Potensi

Desa

Implementasi program Dialog Solutif

program

dilakukan

oleh

Dan terminasi

Umbulsari dan kegiatan temu karya rakyat

Dampak dari pelaksanaan program dialog solutif ini adalah dapat dijadikan pedoman dalam mengeluarkan sebuah kebijakankebijakan untuk pembangunan Desa dan bisa menampung keinginan-keinginan yang diinggin oleh masyarakat. Program dialog solutif ini untuk

dimulai pada tahun 2009 yang diawali dari

meningkatkan

Kecamatan Tanggul. Untuk melihat dari

pemerintah

kabupaten

implementasi program ini, adapun tahapan

terjaringnya

aspirasi

yang mempunyai dua kegiatan yaitu Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat. Kegiatan bedah potensi desa dimulai pada tahun 2006 yang diawali dari Kecamatan

forum

silaturahmi dan

antara

masyarakat.

masyarakat

untuk


kebutuhan pembangunan yang dijadikan sebagai

bahan

untuk

penyusunan

perencanaan program pembangunan pada tahun berikutnya.

Dampak pembangunan

infra struktur dan sarana prasarana dari aspirasi masyarakat

dan

Perkotaan.

Graha

Ilmu,Yogyakarta Bagian humas kabupaten jember ,2013, pengelolah

pelaksanaan informasi

PPID dan

pejabat

dokumentasi

berserta dasar-dasar hukum Conyers, Diana. 1992. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Soenarko. 2000. Public Policy (Pengertian Pokok

untuk

Memahami

Kebijaksanaan

dan

Pemerintah).

Analisa Surabaya:

Airlangga University. Suharto,

Edi.

2009.

Membangun

Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial. Bandung: Refika Aditama. Internet http://www.keterbukaaninformasi.com

,

diakses pada tanggal 28 sebtember 2014

tanggal 30 sebtember 2014 Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesi.2008. Undang undang republik Indonesia nomor 14 tahun Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan

pedoman

http://www.ppid.kominfo.go.id, diakses pada

2008 tentang kererbukaan informasi publik .

DAFTAR PUSTAKA

Perdesaan

14

Peraturan pemerintah republik Indonesia . 2010 . nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

IMPLEMENTASI PROGRAM DIALOG SOLUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif di Kabupaten Jember) ABSTRACT

Recommend Documents