IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2016 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2016 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

RISMALA WATY NIM: 130563201078

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2016 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN RISMALA WATY Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji [email protected] ABSTRAK PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin dimaksudkan sebagai upaya, meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Implementasi PKH di Kelurahan Kawal mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi PKH Tahun 2016 di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, serta faktor Penghambat implementasi PKH Tahun 2016 di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn. Dimana menurut Van Meter dan Van Horn proses implementasi kebijakan itu dilakukan untuk meraih kinerja dari implementasi kebijakan (penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan) yang telah ditetapkan diawal. Teori ini akan digunakan untuk melihat bagaimana implementasi PKH di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini, yaitu Kasubag Penyusun Program di Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Koordinator PKH Kabupaten Bintan, Pendamping PKH Kecamatan Gunung Kijang, Lurah Kelurahan Kawal, serta Peserta PKH. Adapun hasil penelitian dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dimensi standard dan sasaran kebijakan PKH sudah jelas dan terukur. Dimensi sumber daya sudah mencukupi mulai dari SDM, Fasilitas dan Anggaran. Dimensi Hubungan Antarorganisasi, dari segi sosialisasi PKH masih kurang maksimal. 1

Dimensi Karakteristik Agen pelaksana juga sudah memiliki struktur birokrasi dan SOP yang jelas. Dimensi Kondisi sosial, ekonomi, politik sudah mendukung untuk pelaksanaan PKH di Kelurahan Kawal, namun dari lingkungan politik kurang, karena kebijakan PKH tidak berkaitan dengan politik. Dimensi Disposisi masih kurang mendukung implementasi PKH di Kelurahan Kawal. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PKH tahun 2016 di Kelurahan Kawal belum berjalan dengan lancar sesuai harapan. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan selaku pelaksana PKH di Kabupaten dalam implementasi PKH untuk lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi dari setiap proses pelaksanaan PKH, salah satu caranya yaitu dengan menambah sarana sosialisasi secara maksimal, dan menerapkan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Implementasi, PKH (Program Keluarga Harapan) ABSTRACT Family Hope Program (PKH) is a social protection program through conditional cash transfers to very poor households as an effort, improving the quality of life through behavioral changes to education and health and supporting the achievement of social welfare. Implementation of PKH in Kawal Village began in 2015. The purpose of this study is to know how the implementation of PKH in 2016 in Kawal Village, Gunung Kijang Sub district of Bintan Regency, and the Impedement factor of PKH implementation in 2016 in Kawal Village, Gunung Kijang Sub-district, Bintan Regency. This research uses Van Meter Theory and Van Horn. Where according to Van Meter and Van Horn policy implementation process was done to achieve the performance of policy implementation (assessment of the achievement of standards and policy goals) that have been set at the beginning. This theory will be used to see how the implementation of PKH in Kawal Village, Gunung Kijang District, Bintan Regency. The method used in this research is descriptive research method with Qualitative approach. Techniques Data collection by conducting interviews, observation, and documentation. Informant in this research, Kasubag Program Component in Social Service of Bintan Regency, PKH Coordinator of Bintan Regency, PKH Participant of Gunung Kijang Sub district, Village Head of Kawal Village, and PKH Participant. The result of the research from the interview shows that the standard dimension and the target of PKH policy are clear and measurable. The resource dimensions are sufficient starting from HR, Facilities and Budget. Dimensions of Inter-organizational Relations, in terms of PKH socialization is still less than the maximum. Dimensional Characteristics Implementing agencies also have a clear bureaucratic and SOP structure. Dimensions Social, economic, political conditions have been supportive for the implementation of PKH in Kawal Village, 2

but from the political environment is lacking, because the PKH policy is not related to politics. Dimension Disposition is still less support the implementation of PKH in Kawal Village. The conclusion in this research shows that the implementation of PKH in 2016 in Kawal Village has not run smoothly as expected. It is expected that the Social Agency of Bintan Regency as PKH implementer in the District in implementing PKH to further improve the monitoring and evaluation of each process of PKH implementation, one of the ways is by increasing the means of socialization maximally, and applying strict sanctions in accordance with established rules. Keywords: Implementation, PKH (Family Hope Program) PENDAHULUAN Latar Belakang Di setiap Negara pasti akan melakukan yang namanya pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pengembangan dan pembangunan tersebut, tidak bisa dipungkiri akan ada permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan yang terus terjadi di Indonesia ialah permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia menurut Suharto (2009 : 131) merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. . Berdasarkan Peraturan Presiden RI no 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

3

Kemiskinan sering kali dipandang sebagai masalah dari aspek ekonominya saja atau kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan material dasar. Pada saat ini, dapat dikatakan semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan kemiskinan telah sepakat bahwa kemiskinan adalah persoalan yang bersifat multidimensi. Di dalamnya, antara lain mencakup dimensi tidak adanya jaminan masa depan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi dan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan terus menjadi perhatian oleh pemerintah. Banyak alternatif yang telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini. Salah satu kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan juga kesejahteraan sosial bagi Keluarga Miskin (KM) melalui Kementrian Sosial, dan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sebagai pelaksana. Program PKH mempunyai prinsip dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada pesertanya. Dimana anggota Keluarga Miskin harus mengikuti ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Program Keluarga Harapan salah satu program yang sampai saat ini banyak diadopsi oleh banyak negara sebagai strategi program bantuan sosial, karena karakteristik program ini ialah mengharuskan atau mengutamakan perilaku yang harus dilakukan oleh penerima bantuan PKH.

4

Program Keluarga Harapan di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh pemerintah dengan 7 provinsi Kemudian program tersebut terus diperluas dan berkembang sampai pada tahun 2016 dengan 34 provinsi. Jika sebelumnya komponen penerima PKH hanya ada 2, yaitu komponen kesehatan dan pendidikan, sekarang diperluas lagi dengan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari penyandang Disabilitas dan Lansia 70 tahun ke atas. Dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu mengurangi beban konsumsi peserta PKH dan dalam jangka panjang PKH diharapakan mampu memutus rantai kemiskinan (Pedoman Umum PKH 2016). Peserta PKH ( Program Keluarga Harapan ) setiap tahunnya selalu meningkat. Pelaksanaan PKH pada tahun 2015 sebanyak 3,5 juta keluarga miskin dengan anggaran Rp 6,4 Triliun. Hingga pada tahun 2016 target pelaksanaan sebanyak 6 juta keluarga miskin di 514 Kabupaten/kota dengan anggaran ± Rp 10 Triliun. Ini membuktikan bahwa setiap tahun bahkan setiap hari jumlah keluarga miskin di Indonesia terus meningkat (Pedoman Umum PKH 2016). Kelurahan Kawal merupakan satu-satunya kelurahan yang terletak di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Kawal merupakan ibu kota kecamatan Gunung Kijang dengan jumlah KK 1385 KK. Kabupaten Bintan mulai melaksanakan program PKH dari tahun 2010 dengan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 2. 257 KPM, namun pada Kecamatan Gunung Kijang alokasi PKH mulai masuk tahun 2015, ini artinya program PKH mulai dilaksanakan di Kelurahan Kawal pada tahun 2015 (Humas Bintan, 23 april 2016). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bintan mengalami penurunan walaupun

5

tidak signifikan. Berikut data tingkat kemiskinan di Kabupaten Bintan lima tahun terakhir: Tabel I.1 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bintan No

Tahun

Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln)

Persentase Penduduk Miskin

1. 2011 286.007 6,04 % 2. 2012 290.994 6,29 % 3. 2013 298.916 6,23 % 4. 2014 301.829 6,09 % 5. 2015 313.277 6,07 % Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan Tahun 2016

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) 9,307 9,290 9,325 9,270 9,250

Dari tabel diatas, tingkat kemiskinan di kabupaten Bintan dari tahun 20112015 terus mengalami penurunan, walaupun tidak signifikat dan pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bintan mengalami kenaikan 6,29 % karena kenaikan BBM, hingga akhirnya turun menjadi 6,07 %. Ini berarti program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bintan bisa dikatakan cukup berhasil. Data penerima PKH di Kecamatan Gunung Kijang dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel I.2 Data penerima PKH Di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan NO 1

Jumlah KPM Kelurahan/Desa Kelurahan Kawal

2015 74 KPM

6

2016 93 KPM

Total (KPM) 167

2

Desa Teluk Bakau

24 KPM

13 KPM

37

3

Desa Malang Rapat

26 KPM

47 KPM

73

4

Desa Gunung Kijang

10 KPM

43 KPM

53

134 KPM

196 KPM

330

Total

Sumber: Pendamping PKH di Kecamatan Gunung Kijang Tahun 2016 Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2015 di Kelurahan Kawal sebanyak 74 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jumlah ini meningkat sampai pada tahun 2016 dengan jumlah KPM sebanyak 93 KPM. Ini terbukti bahwa Kelurahan Kawal menerima bantuan PKH lebih banyak dari desa lainnya. Program Keluarga Harapan selama ini terbukti bisa mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Masyarakat. Tetapi masih ada hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Seperti di Kelurahan Kawal, Pendataan pesertanya masih mengikuti BDT tahun 2011, sementara PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Ada yang mengeluh tentang pendataan peserta tersebut. Karena adanya perubahan status sosial ekonomi calon peserta PKH, adanya KPM yang memiliki komponen PKH dan sudah mampu tetapi masih terdaftar sebagai KPM, sementara mereka yang termasuk kedalam komponen penerima PKH dan kurang mampu justru tidak terdaftar ; masih ada masyarakat miskin atau KPM yang belum mengetahui atau memahami tentang PKH secara jelas; dalam pelaksanaannya sering terjadi double KPM banyak KPM yang tidak memenuhi komitmennya di fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga 7

Harapan tahun 2016 dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan”. Perumusan Masalah Dari Latar Belakang diatas, maka yang jadi pokok masalah dari penelitian ini, yaitu: “Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Harapan tahun 2016 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan?” Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini, yaitu Untuk Mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan tahun 2016 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi PKH tahun 2016 dalam menngkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi diolah berdasarkan analisis yang dikemukakan oleh peneliti. Sugiyono (2012: 11), Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau

8

lebih (indenpenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Data yang dianalisis adalah data yang didapatkan selama penelitian dari hasil wawancara kepada informan yang terlibat kedalam implementasi Program Keluarga Harapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan alat pedoman wawancara, daftar ceklis serta dokumen-dokumen atau arsip-arsip sebagai bukti autentik yang akan memberikan kekuatan nyata dan empiris. LANDASAN TEORI Kebijakan Publik Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa inggris, yaitu Public Policy. Kata Policy ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Anggara, 2014: 35) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa policy diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecendrungan untuk policy digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Menurut Thomas Dye (Subarsono, 2010: 2) kebijakan publik mengandung makna bahwa: (1) Kebijakan Publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Quade dalam (Yudiatmaja, 2016: 10) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai berikut:

9

“keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah (eksekutif dan legislatif) yang memiliki dampak terhadap masyarakat, sehngga masyarakat harus dilibatkan dalam proses perumusan penyusunannya”. Selanjutnya, David Easton (Anggara, 2014: 35) mendefinisikan kebijakan publik, sebagai berikut: “Public Policy is the authoritative allocation of values for the society” (Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan rakyat (Anggara, 2014: 35). Implementasi Kebijakan Menurut Lane dalam (Yudiatmaja, 2016: 12) konsep „Implementasi‟ mengandung dua aspek, yaitu aspek statis dan dinamis. Dalam arti statis, implementasi didefinisikan sebagai outcomes dan hubungan diantara variabel kebijakan. Sedangkan dalam arti dinamis, implementasi mengacu kepada proses pelaksanaan kebijakan, yaitu bagaimana isi dan tujuan direalisasikan dalam lingkungan kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, seorang implementor akan berpikir bagaimana cara melaksanakan atau menerapkan kebijakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain, impelemntasi kebijakan berarti suatu proses yang dilakukan untuk mengkonversi

10

isi kebijakan menjadi tujuan kebijakan melalu serangkaian aktivitas (Yudiatmaja, 2016: 13). Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2014: 135) yaitu: “memahami apa yang terjadi sesudah program itu dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya peraturan yang mencakup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat”. Tachjan, (2006: 25) mendefinisikan implementasi kebijakan publik, sebagai berikut: “proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui dan kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan (Leo Agustino, 2014: 139). Model pendekatan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn disebut dengan istilah a model of the policy implementation process (model proses implementasi kebijakan). Proses implementasi itu merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Selanjutnya, Van Meter dan Van

11

Horn menyatakan bahwa ada enam variabel, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Standard dan sasaran kebijakan Sumber daya Hubungan antarorganisasi Karakteristik agen pelaksana Kondis sosial, ekonomi, politik Disposisi

Program Keluarga Harapan (PKH) 1.

Pengertian Program keluarga harapan (PKH) PKH merupakan program perlindungan sosial melaui pemberian bantuan

tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) kepada rumah tangga sangat miskin. PKH mulai dilaksanakan tahun 2007 dan dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada KM, meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. 2.

Kriteria peserta PKH Kriteria peserta PKH adalah keluarga miskin yang minimal memiliki salah

satu syarat dibawah ini: 1. 2.

3.

Memiliki komponen kesehatan, yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang. Memiliki komponen pendidikan, yaitu anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat, SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang. Memiliki komponen kesejahteraan sosial, yaitu penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahum keatas.

12

PKH dijalankan berdasarkan peraturan atau landasan hukum, yaitu: 1. 2. 3. 4.

UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. UU no. 13 tahun 2011 tentang penangan fakir miskin. Inpres no 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan program keluarga harapan. 5. Inpres no 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi keluarga sangat mskin ( KSM) sebagai peserta PKH. 6. Perpres no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. PEMBAHASAN PKH mulai diimplementasikan di Kelurahan Kawal pada tahun 2015, karena alokasi PKH baru masuk di Kecamatan Gunung Kijang pada tahun 2015. Dalam Implementasi PKH di Kelurahan Kawal, jumlah peserta PKH selalu bertambah pesertanya, yang awalnya ada 74 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada tahun 2016 bertambah menjadi 93 KPM, dan ini berarti bahwa masyarakat miskin di Kelurahan Kawal selalu bertambah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu dari teori model implementasi yang memiliki variabel yang saling berkaitan, yaitu teori model dari Van Meter dan Van Horn tahun 1975 dimana ada 6 variabel yang mempengaruhi implementasi berdasarkan Dimensi standard dan sasaran kebijakan, Dimensi sumber daya, Dimensi hubungan antarorganisasi, Dimensi karakteristik agen pelaksana, Dimensi kondisi sosial, ekonomi, politik dan Dimensi Disposisi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

13

1.

Standard dan Sasaran Kebijakan Dalam implementasi Program Keluarga Harapan tahun 2016 di Kelurahan

Kawal sudah memiliki standard dan sasaran yang jelas, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sudah sesuai dengan standard dari penerima PKH, walaupun dalam proses pelaksanaan terdapat kekurangan, seperti Inclusif eror dan exklusif eror yang disebabkan karena data yang digunakan untuk penetapan sasaran PKH masih menggunakan data lama berdasarkan PPLS (Pendataan Program Perlndungan sosial) tahun 2011. Dimana kondisi ekonomi masyarakat tentu sudah mengalami perubahan. Tujuan umum yang ingin dicapai dari Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengurangi beban konsumsi peserta PKH, dalam jangka menengah PKH bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku peserta PKH dalam mengakses layanan di Faskes dan Fasdik dan dalam jangka panjang PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Adapun tujuan Khusus PKH, yaitu 1. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH. 2. Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak dibawah usia 6 tahun peserta PKH. 3. Meningkatkan kondisi ekonomi peserta PKH Sasaran PKH adalah Keluarga Miskin, yang memenuhi standard yang sudah ditetapkan oleh pelaksana kebijakan PKH, yaitu yang memiliki komponen Kesehatan, Komponen pendidikan dan Komponen Kesejahteraan Sosial. Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas dan anak usia dibawah 6 tahun, Komponen Pendidikan terdiri dari Anak Sekolah (SD, SMP,SMA), serta

14

Kesejahteraan Sosial terdiri dari Lanjut Usia (Lansia) 70 tahun keatas dan Penyandang Disabilitas/cacat permanen. 2. Sumber Daya Keberhasilan dari sebuah kebijakan tentu sangat tergantung dengan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (staff), sumber daya finansial (anggaran), dan fasilitas.. a.

SDM Dalam PKH untuk SDM di Kabupaten Bintan, ada 10 pendamping, 1

operator, dan 1 pendamping. Jadi untuk 1 kecamatan, termasuk Kelurahan Kawal memliki 1 pendamping PKH, hanya di Tambelan saja yang memiliki 2 pendamping, karena melihat kondisi dari pulau tambelan yang cukup jauh. Dari segi pemahaman dan kemampuan SDM benar-benar diseleksi, mereka yang terpilih akan diberikan bimbingan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap program. SDM di Kelurahan Kawal jika dilihat dari segi jumlah sudah memadai dan mencukupi, karena melihat kondisi geografis Kelurahan Kawal yang mudah di jangkau. SDM untuk di Kelurahan Kawal adalah pendamping PKH, karena pendamping yang akan bersentuhan langsung dengan peserta PKH, mulai dari pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, pemuktahiran data dan verifikasi komitmen di fasilitas kesehatan dan pendidikan, pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH hingga melakukan penanganan pengaduan semuanya adalah tugas pendamping PKH.

15

Dalam implementasi PKH di Kelurahan Kawal, SDM yang ada sudah memiliki kemampuan, pemahaman dan pengetahuan sesuai bidang kerjanya, karena sebelum direkrut menjadi pendamping PKH, mereka mengikuti tes seleksi dan mengikuti workshop sebagai bekal pelaksana PKH terkait dengan Kebijakan PKH serta beberapa bimbingan yang bertujuan diperolehnya SDM yang mempunyai pengetahuan, kemampuan teknis, dan pemahaman terhadap peran, tugas dan fungsi pendampingan PKH dilapangan. b. Fasilitas Dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kawal, pihak kelurahan saling kerja sama dan komunikasi agar pelaksanaan PKH di Kelurahan Kawal berjalan lancar. fasilitas yang biasa di berikan, biasanya berupa tempat, bangku ataupun snack-snack setiap ada kegiatan sosial, seperti pada saat pertemuan awal dengan peserta baru. Kadang tempat yang disediakan, di Kantor Kelurahan Kawal, Kantor Kecamatan Gunung Kijang dan GOR (Gedung Olahraga). Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa Jika SDM yang kompeten dan berkualitas sudah dimiliki, itu saja tidak cukup untuk meraih keberhasilan dalam proses implementasi yang lancar sesuai harapan. Sumber daya lain yang patut diperhitungkan adalah Fasilitas sarana dan prasarana yang akan memudahkan mereka dalam bekerja. Untuk Implementasi PKH di Kelurahan Kawal, fasilitas yang ada memadai dan membantu pendamping dalam menjalankan tugasnya begitu juga dengan

16

peserta PKH. Peserta PKH merasakan fasilitas yang ada sudah cukup mendukung. Untuk pertemuan kelompok bulanan, biasanya fasilitas yang tersedia yaitu berupa tempat berkumpul di rumah salah satu kelompok peserta PKH. Fasilitas Tempat untuk penyaluran bantuan di laksanakan di Kantor Pos, sehingga peserta PKH yang ingin mengambil bantuannya harus langsung ke Kantor Pos dengan membawa Kartu PKH dan tidak dapat di wakilkan. Untuk fasilitas sarana dan prasana di Kelurahan Kawal juga menjadi tanggung jawab dari pihak Kelurahan, karena program ini dilaksanakan di Kelurahannya. c.

Anggaran Pemerintah Daerah juga memberikan dukungannya berupa anggaran.

Anggaran dari pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai operasional pelaksana PKH dan juga segala kegiatan PKH mulai dari sosalisasi sampai pendampingan dan pembinaan peserta PKH. Dalam Pelaksanaan PKH di Kelurahan Kawal Jika ada kegiatan PKH di Kelurahan Kawal, pihak Kelurahan saling bekerja sama dan komunikasi dengan pelaksana PKH yang ada di Kelurahan Kawal, baik itu mengenai fasilitas ataupun anggaran, terkadang anggaran itu bisa dari pelaksana PKH dan bisa juga dari pihak Kelurahan. Anggaran atau juga bantuan tunai yang diberikan langsung dari pemerintah pusat untuk peserta PKH

setiap tahun nominalnya bisa berubah

tergantung anggaran pada tahun tersebut. Bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk membantu peserta PKH dalam memenuhi hak nya untuk mendapatkan fasilitas 17

kesehatan dan pendidikan yang layak untuk anak mereka. Berdasarakan teori Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2014: 142) Sumber daya keuangan (anggaran) adalah hal yang sangat penting. Karena mau tidak mau ketika SDM yang kompeten telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan Kebijakan. Tabel IV.1 Indeks dan komponen bantuan PKH TA 2016 No

Komponen bantuan

Indeks Bantuan 500.000

1.

Bantuan tetap

2.

Bantuan ibu hamil/menyusui

1.200.000

3.

Bantuan anak usia dibawah 6 tahun

1.200.000

4.

Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau

450.000

sederajat 5.

Bantuan peserta pendidikan SMP/MTS atau sederajat

750.000

6.

Bantuan peserta pendidikan SMA/MA atau sederajat

1.000.000

7.

Bantuan penyandang disabilitas berat

3.100.000

8.

Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas

1.900.000

Sumber: pedoman umum pelaksanaan PKH tahun 2016 3.

Hubungan antarorganisasi

a.

Koordinasi dan kerja sama antarorganisasi Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi yang terjalin antar pihak-pihak

18

yang terlibat dalam proses implementasi, maka peluang kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. PKH sebagai program perlindungan sosial yang melibatkan banyak Kementrian/lembaga, saling berkomunikasi dan bekerja sama, agar implementasi PKH berjalan lancar. Sebagai program Lintas Kementrian, PKH yang pelaksana Kabupaten/Kota, yaitu Dinas Sosial, bukan hanya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dimana yang menjadi komponen PKH dibidang Kesehatan dan Pendidikan tetapi juga Bappeda, yang memfasilitasi pengalokasian dana sharing APBD untuk PKH tingkat Kabupaten, Kanwil Kemenag, BPS, BPJS juga PT POS, yang mengkoordinasikan penyaluran bantuan kepada PT Pos Kab/Kota. Setiap Dinas yang terkait dan berkoordinasi dalam PKH memiliki perannya masing-masing dan saling bekerja sama seperti Dinas Sosial berperan sebagai pelaksana PKH di Kabupaten/kota, koordinasi teknis pelaksanaan PKH dengan pihak Kecamatan, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan PKH, penguatan kapasitas Tim pelaksana PKH. Dinas Pendidikan juga memberikan bentuk kerja samanya dalam bentuk dukungan dalam program pendidikan gratis, koordinasi teknis dengan Dindikbud Kabupaten Bintan, Bantuan Siswa Miskin bagi peserta PKH, dan Bantuan siswa berprestasi. Selain berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan berperan dalam pemberian program kesehatan gratis, dan koordinasi teknis dengan Dinkes Kabupaten (Profil PKH Kabupaten Bintan Tahun 2016).

19

Dalam implementasi PKH di Kelurahan Kawal, ketika ada pelaksanaan PKH atau kegiatan sosial lainnya, pendamping PKH saling berkomunikasi baik dengan pihak Kelurahan atau pun dengan Pihak Kecamatan, seperti dalam penyediaan tempat dan pendataan peserta PKH. dalam implementasi PKH di Kelurahan Kawal juga saling bekerja sama dengan RT dan RW setempat, yaitu pada saat pengantaran SUPA (surat undangan pertemuan awal) pendamping dibantu oleh RT dan RW dalam mengantarkan surat undangan ke KPM b. Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat, kemudian provinsi, dan Dinas Sosial dilakukan secara rutin dan biasa disebut dengan monitoring. Untuk pengawasan atau pemantauan terhadap penyaluran bantuan pihak dinas langsung turun untuk memantau, pengawasan pemanfaatan juga, tapi tidak semua daerah bisa dijangkau untuk pemantauan secara langsung. Tapi setiap kecamatan untuk penyaluran dan pemanfaatan pasti di lakukan pemantauan. Dalam Implementasi PKH di Kelurahan Kawal, pendamping PKH juga berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan kepada peserta PKH karena yang paling dekat dengan peserta PKH. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tugas pendamping termasuk dalam melakukan sosialisasi PKH, mengawasi, mendampingi dan memantau bantuan yang diberikan kepada Peserta PKH atau penerima manfaat

20

untuk memastikan bahwa yang

terjadi di lapangan sesuai dengan yang diharapkan dan mendampingi penerima manfaaat dalam memenuhi komitmennya. c.

Sosialisasi Di Kelurahan Kawal sosialisasi Program Keluarga Harapan biasa di

laksanakan di GOR (Gedung Olahraga), Kantor camat, dan Kantor Kelurahan. Sosialisasi dilakukan pada saat proses pertemuan awal dan validasi. Pertemuan awal merupakan kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta PKH, sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta PKH. Dalam PKH ada pertemuan kelompok setiap bulan yang disebut P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diberikan bagi peserta PKH Dimana melalui pertemuan kelompok tersebut, pendamping memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai PKH dan mengingatkan masyarakat untuk memenuhi komitmennya di Faskes, Fasdik dan juga Kesejahteraan sosial dan bisa disebut sebagai sosialisasi lanjutan. Namun sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak pusat dan pendamping belum begitu maksimal, karena masih ada sebagian dari masyarakat dan peserta PKH lupa atau tidak ingat kapan sosialisasi pertama kali dilakukan dan rata-rata mereka masih belum memahami tentang PKH.

sosialisasi secara langsung

sebelum terbentuk kelompok bulanan, hanya dilakukan diawal saja saat pendataan menjadi peserta PKH dan ketika program ini mulai dilaksanakan di Kelurahan Kawal.

21

4.

Karakteristik agen Pelaksana Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, dan juga pola-pola

hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur Birokrasi PKH sudah di atur langsung dari pusat, yaitu Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di bawah Kementrian sosial. Dimana ketua dari Tim koordinasi nasional PKH di pusat, yaitu Mentri Sosial dan pelaksana PKH nya, yaitu Direktorat Jaminan sosial Keluarga Direktorat Jenderal perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk pelaksana PKH di daerah, yaitu Dinas/instansi sosial yang membidangi urusan perlindungan dan jaminan sosial. PKH memiliki Pedoman Pelaksanaan PKH, dimana di dalam pedoman tersebut, sudah dijelaskan secara rinci mengenai PKH, beserta kelembagaan yang terlibat hingga struktur dan pembagian tugas untuk setiap implementor. Setiap tugas yang dijalankan oleh implementor PKH di Kelurahan Kawal, mempunyai SOP (standard operating procedures) yang berbeda, tergantung dengan tugas dan juga kegiatan yang dilakukan. Dalam setiap proses pelaksanaan PKH juga memiliki SOP yang berbeda-beda. Misalnya, dalam kegiatan Validasi ada SOP nya, dalam penyaluran bantuan ada SOP nya. Aturan masing-masing kegiatan sangat berbeda. Tapi SOP nya sangat jelas, karena strukturnya dari pusat ke daerah juga sudah jelas dan tercantum didalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH tahun 2016.

22

5.

Kondisi sosial, ekonomi politik Program Keluarga Harapan mendapatkan respon yang sangat baik dari

masyarakat, karena mereka mengetahui bahwa dengan adanya program ini bisa membantu meringankan kehidupan sosial mereka dan mengangkat perekonomian mereka. Tokoh-tokoh masyarakat juga memberi dukungannya dalam membantu penambahan peserta yang berhak mendapatkan PKH. Namun dari segi politik, PKH kurang mendapat dukungan karena Program Keluarga Harapan merupakan Program sosial dari Kementrian Sosial, tidak ada kaitan dan hubungannya dengan elit-elit politik, mereka juga sangat dilarang keras untuk ikut berpolitik. Dengan adanya program seperti ini bisa membantu meringankan beban KPM baik dibidang kesehatan dan juga pendidikan untuk anak sekolah. Tetapi, PKH di Kelurahan Kawal bisa berhasil ketika antusias yang tinggi juga diringi dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari peserta PKH. Namun yang terjadi dilapangan, bahwa kesadaran yang dimiliki oleh peserta PKH untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, masih rendah. Masih ada dari mereka yang tidak mau atau malas membawa anaknya keposyandu dan tidak masuk kesekolah atau alpha. 6.

Disposisi Jika dilihat dari segi pemahaman dan kemampuan yang dimliki pendamping

PKH selaku implementor PKH di Kecamatan, mereka sudah memiliki pengetahuan dan pemahamn yang baik, ini terlihat bahwa dalam penyampaian informasi, ketika sosialisasi atau pertemuan awal, banyak peserta PKH yang mengajukan pertanyaan kepada pendamping PKH dan pendamping bisa

23

menjawab sesuai pengetahuannya. Namun tidak dengan komitmen yang dimiliki oleh pelaksana, komitmen yang dimiliki oleh pelaksana PKH masih rendah. Pendamping belum sepenuhnya memenuhi komitmennya, ketika pertemuan rutin bulanan pendamping jarang ikut kumpul bersama peserta dampingannya untuk menanyakan sekilas tentang bantuan yang diterima dan juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang PKH, agar pengetahuan KPM terhadap PKH. sehingga komunikasi yang terjalin antara KPM dan pendamping itu kurang baik. Rendahnya komitmen dan komunikasi yang terjalin juga erat kaitannya dengan semangat dan motivasi yang dimiliki oleh pendamping dalam menjalankan tugasnya. Terkadang motivasi dan semangat kerja yang dimiliki oleh pendamping menurun dan lemah, sehingga untuk menjalin komunikasi dan memenuhi komitmennya pun kurang baik, dan tentu akan mengahambat proses implementasi PKH KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan berkitan dengan judul penelitian yaitu Implementasi PKH Tahun 2016 di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi PKH di Kelurahan Kawal belum berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ni dapat dilihat dari beberapa dimensi-dimensi yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

24

1. Standard dan sasaran kebijakan, setelah melakukan penelitian, bahwa menjadi standard dan sasaran kebijakan PKH sudah tercapai dan jelas, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi inclusif eror dan exklusif eror. Di karenakan data yang ada masih berdasarkan data lama. 2. Sumber daya. Sumber daya sudah memadai dan mencukupi, baik dari segi SDM, Fasilitas dan Anggaran semua sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan PKH. 3. Hubungan antarorganisasi. Koordinasi dan kerja sama yang terjalin antar instansi yang terkait dengan PKH sudah berjalan lancar, diaman PKH bukan hanya saling komunikasi dengan intansi lain yang berkaitan dengan PKH, tetapi juga pihak Kelurahan, hingga RT dan RW. Namun sosialisasi yang dilakukan masih kuran atau belum maksimal. Karena masih ada masyarakat/peserta PKH yang tidak mengerti dengan PKH ini. 4. Karakteristik Agen Pelaksana. PKH sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas yang ditetapkan langsung oleh pusat, dan setiap pelaksanaannya sudah memiliki SOP masing-masing, sehingga kegiatan yang dilakukan sudah jelas dan sistematis. 5. Kondisi sosial, ekonomi, politik. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Kawal sudah mendukung untuk dilaksanakannya program ini, mereka sangat antusias dengan PKH. namun dari sisi politik PKH tidak boleh ada kaitannya dengan lingkungan politik. 6. Disposisi. Disposisi/sikap pelaksana

PKH di Kelurahan Kawal

menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan ketentuan PKH, karena

25

komitmen dan semangat yang dimiliki pelaksana masih kurang dan sering melemah. Pelaksana belum sepenuhnya komitmen dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. 7. Faktor penghambat implementasi PKH di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan adalah: a.

Pendamping PKH kesulitan menghubungi peserta PKH pada saat penyaluran bantuan, dikarenakan kontak yang peserta PKH berikan pada saat pertemuan awal sudah tidak aktif.

b.

Rendahnya kesadaran KPM akan pentingnya kesehatan dan pendidikan, masih ada sebagian yang tidak perduli, dikarenakan pola pikir mereka yang belum ada kemajuan.

c.

Adanya KPM yang tidak hadir pada saat pertemuan awal karena pindah alamat dan tidak di ketahui oleh pihak kelurahan, sehingga menyulitkan pendamping dilapangan.

d.

Rendahnya komitmen serta semangat kerja yang dimiliki oleh pelaksana PKH di Kelurahan Kawal untuk mendampingi peserta PKH .

e.

Sosialisasi yang pernah dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial dan Pendamping masih lemah.

Saran Diharapakan Pemerintah dan juga Dinas Sosial selaku pelaksana PKH di Kabupaten untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap setiap proses pelaksanaan PKH agar implementasi PKH di setiap daerah 26

khususnya di

Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang berjalan dengan lancar. oleh karena itu maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut: 1.

Mulai menggunakan data baru yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dimana PKH itu dilaksanakan, agar sasaran dan tujuan yang tercapai sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan dengan mensinkronkan data dari pusat dengan data RT dan RW.

2.

Meningkatkan dan menambahkan jumlah SDM dalam implementasi PKH, agar implementasi PKH di setiap daerah terutama daerah yang kondisinya susah dijangkau dan memiliki peserta PKH banyak, berjalan lancar.

3.

Sosialisasi PKH harus dilakukan secara maksimal sampai kepada sasaran penerima PKH, dengan menambah sarana sosialisasi, seperti penyuluhan dan pemasangan

spanduk

di

setiap

fasilitas

kesehtan

dan

pendidikan,

membagikan brosur terkait PKH dan juga setiap ketua kelompok PKH di berikan buku pegangan PKH. agar ketika ada yang mereka kurang paham dan lupa, peserta PKH bisa melihat buku pegangan dan juga brosur tersebut. 4.

Keterlibatan unsur politik dalam pelaksanaan PKH memang seharusnya ditiadakan, karena ini merupakan program perlindungan sosial, yang merupakan

program

pemerintah

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat dan menciptakan perubahan perilaku masyarakat miskin agar lebih peduli terhadap kesehatan dan pendidikan. jika pelaksanaannya bergantung dan berkaitan dengan unsur politik, tentu akan sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan PKH.

27

5.

Melalui rapat Koordinasi bulanan, Pihak Dinas Sosial selaku pelaksana PKH di Kabupaten harus berusaha lebih optimal lagi, dengan cara terus membangkitkan dan mengingatkan para pendamping dengan apa yang menjadi tanggujawabnya untuk mendampingi peserta PKH dalam pertemuan kelompok bulanan. Jika ada yang tidak menjalankan tugasnya sanksi yang ada harus diberikan bukan hanya berupa teguran lisan, tapi juga bisa dengan pemotongan uang honor atau insentif. Serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk melihat perkembangan peserta PKH dalam pemanfaatan bantuan.

28

Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara. Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Yudiatmaja, Wayu Eko. 2016. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, TanjungPinang: UMRAH PERS Peraturan Undang-Undang Keputusan Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan Peraturan presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Jurnal Racham Aulia, Galih. 2015, Respon Masyarakat terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dusun Bulurejo Desa Mongol Kecamatan Saptosari Kabupaten GunungKidul Yogyakarta Riyadi, Slamet. 2016, Analisis Implementasi Program Keluarag Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Syamsir, Nurfahira. 2014, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar

29

Wibowo,

Santoso. 2011, Kajian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Ngawi.

Dokumen-dokumen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2011. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dam Skripsi Serta ujuan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.. Kementrian Sosial RI, 2016. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Lain-Lain https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakanpublik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementationprocess/ http://www.idsalim.com/2016/08/pedoman-umum-program-keluarga harapan.html http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kemampuan-menurutdefinisi.html

30