KAJIAN HUKUM KOMISIONER KKR MENJADI DEKAN PTS

JARINGAN SURVEI INISIATIF |1

KAJIAN HUKUM KOMISIONER KKR MENJADI DEKAN PTS Tim riset JSI (Aryos Nivada, MA & Teuku Harist Muzani, SH) Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Fuadi Abdullah dilantik menjadi Dekan Fakultas Syariah Universitas Serambi Mekkah (USM) Banda Aceh periode 2017-2021. Penetapan tersebut diputuskan dalam rapat senat tertutup yang dipimpin oleh Rektor Universitas Serambi Mekkah A Gani Asyik MA, Selasa (21 Februari 2017). Timbul polemik dalam pengangkatan tersebut. Sebagian mengatakan bahwa dalam Qanun KKR Aceh nomor 17 tahun 2013, bagian ketiga tentang persyaratan dan kriterian pasal 11 poin terakhir disebutkan bahwa komisioner KKR tidak merangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya. Sementara itu, Fuadi yang dikonfirmasi oleh media mengatakan masalah rangkap jabatan, menjelaskan jabatan sebagai dekan bukanlah jabatan publik, melainkan hanya jabatan struktural dan juga bukan dalam jangka waktu yang lama. Penunjukan dirinya itu juga bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hingga sampai terpilihnya dekan yang baru. Lantas bagaimana pandangan hukum menyikapi hal tersebut?

JABATAN DI INDONESIA Di Indonesia belum dapat ditemukan klasifikasi jabatan yang baku. Kendatipun ada beberapa tulisan yang mengantarkan tentang masalah ini, namun tampaknya belum begitu memuaskan. Namun secara umum dikenal dua jabatan di indonesia, yaitu jabatan struktural dan jabatan publik. Jabatan struktural adalah jabatan yang tertera dalam struktur hirarkis dalam lembagalembaga pemerintahan. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. Sedangkan mengenai jabatan publik, hingga kini tidak ada definisi yang seragam yang mendefinisikan jabatan publik dalam sebuah UU.

Alamat : Jln. T. Di Haji, Lr. Ujong Blang, Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telepon : (0651) 6303 146, Email : [email protected]


Dalam UU No. 8/2008 memberi peristilahan yang lebih tegas dan jelas, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 : Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Sementara, yang dimaksud badan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang sama : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. selain istilah pejabat publik, terdapat juga istilah pejabat politik yang juga sering digunakan. Jabatan politik baru kita kenal setelah era reformasi karena jabatan itu berasal dari partai politik. Pada zaman pemerintahan orde baru, jabatan dikenal sampai sekarang dengan istilah jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara. Ketika dalam pemerintahan orde baru tidak dikenal jabatan politik. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada zaman orde baru, jabatan politik dipersamakan dengan jabatan negara. Para pejabat negara merupakanpolitical appointee, sedangkan pejabat negeri merupakan administrative appointee. Pejabat Negara diangkat karena mencalonkan diri lewat pemilihan umum (seperti anggota DPR dan DPD) dan atau ditunjuk langsung (seperti menteri yang ditunjuk oleh Presiden), sehingga menyebut bahwa pejabat negara itu adalah pejabat politik. Pejabat Negeri dipilih karena mereka mengikuti seleksi recruitment PNS dari tahap awal sampai tahap akhir dan lolos sebagai PNS yang disebut juga karena alasan administratif. Ada beberapa macam yang dapat dikatakan sebagai petugas publik, yaitu: 1. Para pejabat Politik Beberapa jabatan tertentu pada struktur Pemerintahan Republik Indonesia merupakan jabatan politik. Istilah jabatan politik dimaksud sangat mungkin dapat diartikan sama dengan para pejabat atau pegawai negara (pejabat negara). Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) menjelaskan bahwa pejabat negara terdiri atas:



a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Presiden dan Wakil Presiden Ketua, Wakil Ketua, dan Angota Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua, serta hakim untuk seluruh badan peradilan kecuali hakim ad hoc Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Menteri dan Jabatan setingkat Menteri Kepala Perwakilan Republik Indonesia (KPRI) di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa serta berkedudukan penuh Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

mengenai rangkap jabatan bagi PNS, disebutkan Pasal 123 UU ASN menyatakan bahwa: 1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan Jabatan setingkat Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia (KPRI) di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa serta berkedudukan penuh diberhentikan sementara dari jabatanya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. 2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS. 3) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri maupun dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota sejak mendaftar sebagai calon, harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS.



2. Para Pegawai Negeri PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat menjadi Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. PNS bisa menjadi pejabat publik apabila dia memegang jabatan struktural. 3. Para Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum), dan perusahaan perseroan (persero), disamping masih terdapat beberapa perusahaan negara yang berstatus khusus seperti Pertamina dan lain-lain. Jabatan Kelabu Selain yang dikemukakan di atas, ada wilayah “jabatan yang kelabu”. Artinya, ruang jabatan atau jenis jabatan ini sangat sulit untuk diidentifikasi. Jabatan ini adalah hasil bentukan pemerintah untuk menangani satu masalah khusus. Atau, dengan kata lain, jabatan ini merupakan buah dari kreasi-kreasi ‘politik’ si pejabat politik itu sendiri. Status jabatan ini, tidak bersifat struktural, bukan profesi, tapi juga tidak politis. Hanya saja, bisa ditafsirkan atau ditunggani kepentingan politik. Sebut sajalah contohnya itu adalah BPPN, KOMNAS HAM, KKR, Ombudsman atau lembagalembaga baru lainnya bentukan pemerintah. Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut dalam terminologi hukum disebut Auxiliary State`s institutions, atau Auxiliary State`s Organ yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri. Menurut pendapat penulis secara terminologi Auxiliary State`s Organ lebih tepat diterjemahkan sebagai organ negara penunjang atau organ negara pembantu. Organ negara penunjang ini ada yang independen yang disebut dengan Independent State`s Organ dan ada yang tidak independen yang disebut quasi independent

State`s Organ.



Jenis jabatan, atau lembaga baru bentukan pemerintah seperti ini, sangat sulit diidentifikasi dan dikelompokkannya dalam salah satu jabatan yang ada saat ini. Sejumlah kesulitan yang meliputinya itu adalah (a) statusnya bentukan pemerintah, (b) fungsi dan peran spesifik, (c) khusus untuk BPPN dan sejenis lebih cenderung sementara, yakni menyelesaikan masalah perbankan di era krisis ekonomi, (d) dan bersifat strategis (atau politis).

ATURAN HUKUM PEJABAT PUBLIK MENDUDUKI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SWASTA Dalam Qanun KKR Aceh nomor 17 tahun 2013, bagian ketiga tentang persyaratan dan kriterian pasal 11 poin terakhir disebutkan bahwa komisioner KKR tidak merangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya. Mengacu kepada peraturan perundang undangan di Indonesia, maka larangan merangkap dalam jabatan publik tersebut, adalah jabatan sebagai pejabat negara Sebagaimana terangkum diatur dalam Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014, Pejabat BUMN/BUMD maupun jabatan lainnya yang diangkat oleh negara. Dalam UU kementerian negara, pejabat negara dilarang rangkap jabatan yang bersifat publik komisaris/direksi pada perusahaan Negara/perusahaan swasta, atau merangkap sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 17 a Undang-Undang No.25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi :

menyatakan Pelaksana (Pejabat, Pegawai, Petugas, dan setiap orang yang berkerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik), dilarang merangkap sebagai Komisaris atau Pengurus Organisasi Usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Dari sini dapat kita ditafsirkan bahwa pejabat negara dilarang untuk menduduki posisi jabatan tertentu di sebuah organisasi atau instansi yang pembiayaan bersumber dari negara.



bolehkah seorang pejabat publik, katakanlah komisoner KKR yang notabene merupakan pejabat negara, menduduki jabatan tertentu di perguruan tinggi swasta? rangkap jabatan konteksnya lebih kepada pelanggaran etika. Rangkap jabatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara bisa jadi melanggar norma hukum, namun batasannya limitatif seperti yang diatur dalam Pasal 23 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 UU Kementerian Negara, Menteri dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat Negara lainnya, atau menjadi komisaris/direksi pada perusahaan Negara/perusahaan swasta, atau merangkap sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Diluar batasan yang sifatnya limatatif tersebut, menteri atau pejabat Negara setingkat menteri yang melakukan rangkap jabatan, tidak bisa dilengserkan dari jabatannya, kecuali diberhentikan oleh Presiden seperti syarat yang diatur dalam Pasal 24 UU No.39 Tahun 2008. Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS MINIMUM merujuk pada Surat Edaran Dirjen Dikti no. 2705/D/T/1998 dan tidak boleh bertentangan dengan UU Guru dan Dosen 14 Tahun 2005 yaitu kualifikasi dosen minimal S2 dan PP dosen 37 Tahun 2009 yaitu tidak sedang dalam pembebasan tugas sebagai dosen. Perlu ingat masing-masing PTS berwenang menambah sejumlah persyaratan tambahan (boleh menambah tak boleh kurang dari persyaratan minimum) seperti misalnya mengikuti Permendikbud no. 33 tahun 2012 tentang pengangkatan pimpinan PTN, dengan menambah persyaratan misalnya harus berstatus dosen tetap di PTS tsb, ada batasan usia, memiliki jabatan fungsional akademik minimal, tidak merangkap di PTS lain, pernah menjabat sebagai kajur dsb. Biasanya semua tata cara dan persyaratan ini dirangkumkan dalam Statuta (baca pedoman penyusunan Statuta PT yaitu Permendiknas nomor 85 Tahun 2008: butir 9 bab VIII tentang Tata Cara Pengkangkatan Pimpinan). Bila di kemudian hari terjadi perubahan tata cara dan persyaratan pengangkatan pimpinan maka diadakan perubahan Statuta yang disahkan oleh Yayasan atas usul Senat atau ditetapkan dalam Surat Keputusan yang disepakati Yayasan dan Senat.



Di dalam surat edaran Dikti nomor 2705/D/T/1998 pada huruf c butir 4 g, menjelaskan bahwa pimpinan perguruan tinggi swasta harus sanggup, a. Sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan di PTS yang bersangkutan, b. Tidak merangkap sebagai pimpinan PTS lainnya, c. Tidak merangkap sebagai pengurus BP-PTS yang bersangkutan. Yang terlarang bagi pimpinan PTS rangkap jabatan adalah terbatas pada pimpinan PTS lainnya dan BP-PTS yang bersangkutan. Tidak ada larangan bagi pimpinan PTS untuk menduduki jabatan publik seperti komisoner KKR. Pada dasarnya Dosen tetap boleh ditempatkan di jabatan struktural dasar hukumnya: – Untuk Dosen PNS/DPK : Permendiknas no 67 tahun 2008 tentang pengangkatan pimpinan PTN Pasal 2 : dosen di lingkungan kemendiknas dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Fakultas – Untuk Dosen PTS SE Dirjen no 2705/D/T/1998 tentang pengangkatan pimpinan PTS Namun perlu diperhatikan Dosen tersebut harus diberhentikan sementara sebagai dosen tetap (berhenti tunjangan dosen) apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen. Itu bisa ditandai yaitu tidak sanggup melaksanakan beban kerja dosen yang diwajibkan (sesuai ketentuan yang diatur dalam pedoman beban kerja dosen). Disamping itu merujuk kepada aturan pengangkatan dan pergantian dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas undang-undang nomor 67 tahun 2008. Dalam konsideran jelas disebutkan “bahwa dalam rangka

pengangkatan dan pemberhentian dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas”. Artinya jabatan pimpinan fakultas tidak termasuk jabatan publik, melainkan tugas tambahan yang diberikan kepada dosen yang bersangkutan.



Kesimpulan 1) Qanun KKR Aceh nomor 17 tahun 2013, bagian ketiga tentang persyaratan dan kriteria pasal 11 poin terakhir disebutkan bahwa komisioner KKR tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya, harus diartikan jabatan publik yang diatur oleh perundang undangan. Jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat Negara lainnya, atau menjadi komisaris/direksi pada perusahaan Negara/perusahaan swasta, atau merangkap sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. 2) Pimpinan Perguruan tinggi Swasta (PTS), tidak termasuk ke dalam kategori pejabat negara sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang undangan. Dengan demikian jabatan pimpinan PTS tidak termasuk kedalam jabatan publik, dikarenakan pimpinan PTS bukan pejabat negara. 3) Status komisioner yang menjadi dekan di PTS, adalah dosen dengan tugas tambahan. Bukan dosen yang berstatus merangkap jabatan publik. 4) Tidak ada larangan dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai pimpinan PTS menjadi pejabat publik. Selama jabatan publik itu tidak dilakukan secara rangkap. Misal, dosen selain berstatus komisioner KKR juga merangkap kepala SKPA yang notabene merupakan pejabat negara. Maka hal demikian tidak diperbolehkan.


KAJIAN HUKUM KOMISIONER KKR MENJADI DEKAN PTS

Recommend Documents