Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat. Arum Tri Utami 1

Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat Arum Tri Utami1 Abstrak Artikel ini memberikan informasi mengenai kebebasan dan hak pilih khususnya tentang kebebasan dan hak pilih wanita. Hak pilih adalah sesuatu yang diberikan kepada orang untuk memilih kepala negaranya. Hak pilih wanita di Amerika Serikat telah melewati perkembangan sejarah yang panjang, diperlukan adanya sebuah pergerakan sosial agar wanita dapat memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di negara tersebut. Pada awal mula pemilihan di Amerika Serikat, hak pilih diberikan kepada lelaki berkulit putih yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Pendiri negara tersebut berpikir bahwa hak pilih seharusnya diberikan kepada mereka yang dapat memimpin dirinya sendiri, wanita tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut. Pergerakan ini membawa sebuah perubahan pada pemerintahan di Amerika Serikat. Amandemen ke sembilan belas menyatakan bahwa wanita memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di Amerika Serikat. Kata-kata Kunci : Hak pilih wanita, sejar ah per ger akan, demokr asi liber al, pemilihan umum, dan Amerika Serikat Abstract The aim of this article is to give an information about freedom and suffrage especially about woman freedom and suffrage. Suffrage is something that is given to the people to vote for their leader of the state. Woman suffrage in United State America have been through a long history, where a social movement for women's suffrage in elections in the United States was required. At the begining of the election history in the United States the right to vote was given to the white men who have abundant wealth. The founders of the state assume that voting right should be given to those who can lead theirselves, and women were excluded from that criteria. This movement resulted in the change of the Government of the United States. The nineteenth amendment to the constitution states that women have the right to vote in elections. Keywords: woman suffrage, history movement, demokrasi liberal, pemilihan umum, United State of America

Pendahuluan

politik. Banyak negara di dunia ini yang

Wanita pada era modern sekarang ini

memiliki

pemimpin

wanita.

Indonesia

menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam

contohnya pernah dipimpin oleh presiden

hubungan internasional, salah satu kajian

wanita, Megawati Soekarno Putri. Shong

hubungan

feminisme

Ching Ling presiden Republik Rakyat Cina.

membahas mengenai wanita pada khususnya.

Selain menjadi pemimpin negara, wanita

Sejarah panjang juga mewarnai perkembangan

sekarang ini juga menempati banyak kursi

wanita dalam menyetarakan haknya di bidang

penting

1

internasional

yaitu

di

pemerintahan.

Penulis adalah alumni Jurusan HI Universitas Jenderal Soedirman. Email: [email protected]

1

Perjuangan

Arum Tri Utami

perempuan terjadi hampir di setiap negara di

kebutuhan lebih dari 260 juta warga Amerika

dunia untuk mendapat pengakuan yang sama

di lebih dari 50 negara bagian. Tiga belas

dengan laki – laki. Hampir kebanyakan

koloni

memiliki latar belakang yang sama dalam

kemerdekaannya pada tahun 1776, setahun

kepercayaan

sebelumnya pecah sebuah perang kemerdekaan

bahwa

perempuan

adalah

makhluk yang lemah dan hanya dapat bekerja

di

Amerika

menyatakan

selama enam tahun (Oris, 2008: 13).

di dapur dan mengurus anak. Seiring

Inggris

Masih dalam situasi perang, ketiga

perkembangan

jaman,

dan

belas koloni ini membuat satu kesepakatan

perempuan – perempuan di dunia mendapat

dalam A rticles of Confederation, dimana

pendidikan yang sama dengan laki – laki

didalamnya dibicarakan mengenai sebuah

mereka mulai menuntut adanya kesetaraan

asosiasi yang longgar di antara negara – negara

dalam segala sendi kehidupan. Baik kehidupan

bagian dan menyusun sebuah pemerintahan

sosial maupun politik. Hal ini yang menjadi

federal dengan kekuasaan yang sangat terbatas

banyak pergerakan di dunia yang mengatas

(Kurtis, 2000:15). Akan tetapi peraturan ini

namakan kesejajaran antara laki – laki dan

tidak membawa Amerika dalam keadaan yang

perempuan. Amerika serikat yang dianggap

kondusif, maka pada Februari 1787, Kongres

sebagai negara paling demokratis di dunia,

Kontinental, yakni badan legislatif republik,

juga tidak terlepas dari sejarah panjang

menyerukan kepada setiap negara bagian untuk

perempuan untuk mendapatkan haknya di

mengirimkan delegasi ke Philadelphia, negara

bidang politik khususnya dalam hak pilih.

bagian

Dalam pembukaan undang – undang Amerika

Serikat,

menyatakan

bahwa

Pennysylvania,

untuk

meninjuau

kembali pasal – pasal tentang Konfederasi dan perserikatan tersebut (Targonski, 1989:8).

kebebasan individu sangat dijunjung tinggi

Pembentuk dasar – dasar negara yang

oleh para pendiri Amerika Serikat. Hal ini

sering

dilakukan karena pengalaman sejarah Amerika

menyepakati tujuan utama yang tercantum

Serikat. Amerika Serikat dibawah koloni, dan

dalam pembukaan Undang – undang Dasar.

untuk memperoleh kemerdekaannya bukanlah

“Kami rakyat Amerika Serikat, dengan maksud membentuk sebuah perserikatan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin kedamaian domestik, mengadakan pertahanan bersama, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menjaga anugerah kebebasan bagi diri dan para penerus kami, maka kami mengukuhkan dan menetapkan Undang – undang Dasar ini bagi

melalui proses yang singkat dan sederhana. Undang

–

undang

di

Amerika

Serikat

dirancang pada abad ke 18 untuk dapat memerintah 4 juta orang di 13 negara bagian yang berbeda di sepanjang pesisir Atlantik. Aturannya mudah dipahami, terdapat 27 amandemen yang sekarang bisa melayani

2

disebut

sebagai

bapak

bangsa

Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 20152

Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat

Amerika Serikat”.

Adam Smith disebut mahzab klasik sebab

Pada awal perkembangannya hak pilih yang diakui adalah hanya hak pilih untuk laki – laki kelas menengah keatas dan hak wanita tidak diakui. Perkembangan yang terjadi di tahun 1800an , yaitu majunya pendidikan terhadap perempuan membuat era baru dalam perkembangan pengakuan hak pilih perempuan di Amerika Serikat.

gagasan – gagasan yang ditulisnya sebetulnya sudah banyaak dibahas dan dibicarakan oleh pakar – pakar ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya, soal paham individualisme tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh Epicurus pada masa Yunani Kuno.

Adam Smith diberi julukan sebagai “Bapak Ilmu Ekonomi” karena bukunya yang

Landasan Teori

berjudul The W ealth of Nations yang ditulis

Liberalisme

tahun 1776 dianggap sebagai pancangan

Amerika merupakan salah satu negara yang

berlandaskan

pertama tonggak sejarah perkembangan ilmu

liberalisme.

ekonomi. Pemikiran Smith sejalan dengan

Internasionalisme Liberalisme sebagai salah

paham kaum fisiokrat yang menganggap

satu studi dalam Hubungan Internasional yang

produksi barang – barang dan jasa sebagai

mengedepankan kebebasan individu. Ciri – ciri

sumber utama kemakmuran suatu negara.

dari sistem ekonomi Liberal adalah adanya

Perbedaan antara pandangan Smith dengan

kebebasan individu, produk filosodfi dari

pandangan aliran fisiokrat hanyalah penekanan

Eropa,

pembentukan

faktor yang paling dominan dalam menentukan

kebebasan

faktor kemakmuran negara. Kaum fisiokrat

hak

asasi

menganggap alamlah yang paling menentukan

manusia, kebebasan individu, kesamaan di

kemakmuran bangsa – bangsa. Sebaliknya,

mata hukum, dasar dari globalisasi modern,

Smith mengangap manusia sebagai faktor

percaya pada pasar bersistem kapitalis dan

produksi utama. Alasannya alam (tanah) tidak

persaingan bebas, dengan cara untuk meraih

ada artinya kalau tidak ada sumber daya

kesejahteraan, peran negara adalah sebagai

manusia yang pandai mengolahnya sehingga

penengah konflik, dan penyedia pelayanan

bermanfaat

publik (Burchill & Linklater, 1996:55).

1995:29).

berpengaruh

masyarakat

industri

politik,demokrasi,

Salah

satu

pada modern,

perlindungan

tokoh

yang

memiliki

pemikiran liberalisme adalah Adam Smith. Banyak pemikiran dari Adam Smith yang diadopsi Amerika dalam perekonomiannya. Aliran atau mahzab yang dikembangkan oleh

3Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015

bagi

kehidupan

(Deliarnov,

Salah satu karya Adam Smith adalah The Wealth of Nations yang terbit pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith adalah dia tidak mendorong peraturan

kebijakan

publik

(seperti,

yang menganjurkan masyarakat

3

Arum Tri Utami

untuk melakukan kegiatan ekonomi tertentu)

menggunakan “harga” labor sebagai alat ukur,

tetapi ia lebih memilih agar masyarakat

yaitu

bekerja sesuai dengan yang menurut mereka

menghasilkan barang tersebut. Bagi Smith

menguntungkan, dia juga tidak mengklaim

nilai tukar dapat diartikan dengan kemampuan

bahwa semua bisnis kepentingan pribadi

sesuatu barang untuk memperoleh barang lain.

memiliki Artinya,

keuntungan dia

tidak

bagi

masyarakat.

mengatakan

upah

yang

diterimanya

dalam

Menurut Smith produktivitas tenaga

bahwa

kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian

kepentingan pribadi selalu baik, tetapi dia

kerja (division of labor). Pembagian kerja akan

menentang jika ada yang mengatakan bahwa

mendorong spesialisasi; orang akan memilih

kepentingan pribadi adalah buruk. Menurut

mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat

Smith, tindak-tanduk manusia pada umumnya

dan kemampuannya masing – masing. Adanya

didasarkan pada kepentingan diri sendiri (self-

spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu

interest), bukan belas kasihan dan juga bukan

menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan

perikemanusiaan.

secara sendiri – sendiri. Akan tetapi, hanya

Smith mendukung motto Laissez faire-

menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan

laissez passer yang menghendaki campur

barang

tangan pemerintah seminimal mungkin dalam

dipertukarkan

perekonomian.

(Deliarnov, 2006: 30).

campur

tangan

Pemerintah mengatur

tidak

terlalu

perekonomian,

atas

Setiap

kebutuhan

sendiri

(diperdagangkan) orang

di

bertindak

itu pasar ntuk

karena perekonomian akan berjalan dengan

kepentingannya dan atas dasar keuntungan

sendirinya. Nanti akan ada suatu tangan yang

yang diperolehnya. Peningkatan kesejahteraan

tak kentara (invisible hand)

yang akan

bisa diperoleh dengan meningkatkan laba.

membawa perekonomian tersebut ke arah

Untuk memperoleh keuntungan sebesar –

keseimbangan.

barang

besarnya dapat dilakukan dengan investasi ,

mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna

yaitu membeli mesin – mesin dan peralatan.

(value in use); kedua, nilai tukar (value in

Dengan mesin – mesin yang lebih canggih,

exchange). Nilai tukar atau harga suatu

maka

barang ditentukan oleh jumlah tenaga (labor)

meningkat. Peningkatan produksi labor ini

yang diperlukan untuk menghasilkan barang

berarti peningkatan produksi perusahaan. Jika

tersebut. Untuk mengukur tenaga labor yang

semua perusahaan melakukan hal yang sama,

dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang

makan pendapatan nasional akan meningkat.

atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau

Dalam sistem liberal, tiap individu diberi

hari kerja saja. Hal itu karena ketrampilan

keleluasaan yang besar untuk bertindak dalam

setiap orang tidak sama. Untuk itu, ia

perekonomian.

4

Menurut

Smith,

produktivitas

labor

Sistem

akan

liberal

jga

semakin

sering



dsiebut sebagai sistem ekonomi kapitalisme

Secara

gradual

Liberalisme

karena menekankan arti akumulasi kapital

dihubungkan dengan doktrin yang menyatakan

dalam pembangunan ekonomi.

bahwa individu seharusnya bebas mengejar Smith

pilihannya sendiri dalam persoalan agama,

terhadap perekonomian dunia sangat besar.

ekonomi, dan politik semua yang pada

Salah satunya adalah sistem ekonomi pasar

kenyataannya

yang sangat sederhana diterpakan dalam

mereka sehari – hari. Sebuah elemen penting

kehidupan.

dalam hal ini adalah dukungan terhadap

Pengaruh

yang

Sistem

diberikan

ekonomi

pasar

tidak

mempengaruhi

membutuhkan perencanaan dan pengawasan

ekonomi

dari pihak mana pun. Serahkan saja semuanya

penghormatan terhadap kepemilikan pribadi.

kepada pasar, dan suatu invisible hand akan

Elemen kedua dari liberalisme tempo dulu

membawa perekonomian tersebut ke arah

adalah klaim bahwa kekuasaan negara tidak

keseimbangan,

yang

didasarkan pada hak- hak dasar dan hak – hak

keseimbangan

semua

dalam

posisi

sumber

daya

pasar

supranatural,

yang

kehidupan

berdasarkan

melainkan

pada

pada

kehendak

dimanfaatkan sepenuhnya. Apabila terdapat

masyarakat yang berdaulat. Akhirnya, klaim

banyak campur tangan pemerintah, pasar justru

ini menyebabkan tuntutan akan demokrasi,

mengalami

yaitu penciptaan mekanisme perwakilan yang

distorsi,

perekonomian

akan

pada

membawa

inefficiency

dan

menjamin bahwa mereka yang memegang kekuasaan

ketidakseimbangan.

negara

memperoleh

dukungan

rakyat. Demokrasi Liberal Liberalisme

dikembangkan

sebagai

perlawanan terhadap institusi mediasi yang hirarkis,

yaitu

kekuasaannya pernyataan

monarki yang

bahwa

depostis

kuat mereka

dengan

terletak

pada

memperoleh

dukungan ilahi. Liberalisme menyerang sistem yang lama dalam dua hal. Pertama, kaum liberal berjuang untuk menurunkan kekuasaan negara

dan

menciptakan

lingkungan

masyarakat sipil dimana hubungan – hubungan sosial, termasuk urursan pribadi. Lembaga non negara , keluarga, dan kehidupan pribadi dapat berkembang tanpa campur tangan negara.


Perkembangan mengenai demokrasi liberal telah dirangkum oleh, C.B.MacPherson dalam tiga model demokrasi yaitu demokrasi protektif,

demokrasi

demokrasi

ekuilibrium.

pembangunan, Model

dan

demokrasi

liberal kuno, yang berasal dari tahun 1820an,

dibangun atas sumbangan pemikiran Jeremy Bentham

dan

menyebutkan

James demokrasi

Mill.

MacPherson

protektif,

karena

keasyikan model tersebut dengan perlindungan terhadap warga negara dari pemerintah dan upayanya dalam memastikan bahwa gubernur akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan warga negara

5

Arum Tri Utami

secara keseluruhan. Cara – cara perlindungan

Deklarasi kemerdekaan terjadi pada

seperti ini dilihat sebagai hak suara yang

tanggal 4 Juli 1776, dimana dalam deklarasi

bersifat universal. Suara tersebut memberikan

tersebut

kekuatan politik, satu orang satu suara

masyarakat Amerika Serikat yang telah dibuat

menghasilkan

karena

oleh para pendiri Amerika. Di dalamnya

penguasa dapat dijatuhkan. Bentham dan Mill

termuat mengenai hak yang dimiliki oleh

bersedia menerima pembatasan ketat atas hak

setiap warga negara, dan tanggung jawab

memilih, kaum wanita dan sejumlah besar

pemerintah untuk melindunginya. Hal ini

kelas pekerja tidak memperoleh hak istimewa

untuk menentang anggapan yang selama ini

itu. Alasan mereka lebih bersifat liberal

beredar

daripada

terdapat orang – orang yang mereka telah

perlindungan

demokratis.

diri

Tujuannya

adalah

termuat

dalam

dipilih

kegiatan dan lembaga pemerintah.

dipertanyakan lagi.

Pengakuan

Hak

Pilih

Perempuan di Amerika Serikat Pada

bulan

Mei

1787

diadakan

konferensi Konstitusi yang dihadiri oleh 55 perwakilan dari 13 negara bagian kecuali Rhode Island, mereka telah memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris. Mereka adalah loloni Inggris yang berkumpul karena dua alasan penting. Pertama , cita – cita bersama mengenai kebebasan ekonomi pada tahun 1607, koloni Inggris pertama yang disebut sebagai Jamestown di Virginia. Kedua, adalah dikarenakan

adanya

keinginan

bersama

mengenai kebebasan bergama, hal ini berasal ketika tahun 1602, kapal Mayflower berlabuh di Massachisetts, membawa orang – orang Pilgrin dari Inggris. Mereka adalah pelarian dari kekuasaan gereja yang berlebihan di Inggris. Gereja menguasai hampir setiap kehdiupan warga Inggris.

6

–

sistem

membatasi bidang politik, terutama bidang

Perjuangan

oleh

cita

Tuhan

cita

bersama

monarki, dan

dimana

tidak

perlu

John Locke memandang bahwa Tuhan telah memberikan manusia keistimewaan dari hewan yaitu hak yang telah ada di dalam diri manusia atau yang disebut sebagai natural

rights

,

dimana

Keberagaman merupakan

tidak

bangsa tantangan

ada

pembeda.

Amerika dalam

juga

mencapai

persatuan. Mereka diberi hak oleh Undang – undang Dasar abad ke-18 untuk memilih dan menguasai pemerintah pusat, mewakili asal usul, kepercayaan, dan kepentingan, yang berbeda

–

beda.

Kebanyakan

penduduk

Amerika datang dari Inggris, tapi ada juga

bangsa Swedia, Norwegia, Perancis, Belanda, Prusia, Polandia, dan banyak lainnya yang telah berimigrasi ke dunia baru “Amerika”. Para pembuat Undang – undang Dasar menyadari bahwa dunia akan bergerak ke arah yang berbeda dari jaman dimana mereka hidup. Karenanya, mereka memasukkan ke dalam Undang – undang Dasar sebuah



ketentuan untuk melakukan amandemen jika

mereka” kata sejarawan Michael Schudson.

kondisi

politik

“Kewarganegaraan hanya berlaku buat mereka

memintanya. Dua puluh tujuh amandemen

yang menjadi tuan bagi dirinya sendiri”.

telah dilalui sejak UUD tersebut diratifikasi

Karena batasan – batasan ini, hanya sekitar 6

dan kelenturanya terbukti sebagai salah satu

persen saja penduduk Amerika saat itu yang

kekuatan yang istimewa. Dengan adanya

akhirnya memilih George Washington menjadi

rancangan konstitusi Amerika pada tahun

presiden pertama pada 1789. Pada awalnya

1787, kekuasaan memerintah ada di tangan

masyarakat Amerika bangga karena mereka

rakyat,

seperti

dapat menghapuskan sistem kerajaan, akan

monarki atau kekuatan senjata, tetapi melalui

tetapi seiring jalannya waktu sistem yang ada

pemilihan yang bebas dan terbuka oleh rakyat

di negara ini hanya ditujukan untuk golongan

Amerika Serikat (http://www.bbc.co.uk/news/

atas. Hanya orang – orang kaya dan punya

magazine-20231337).

koneksi luas yang biasanya mampu merebut

akan

soial,

bukan

ekonomi,

melalui

atau

keturunan

Secara teori hal ini sudah sangat jelas,

jabatan di dunia politik tanpa mendapat

tetapi

perlawanan yang berarti.

dalam

prakteknya

tidaklah

demikian. Yang memperumit masalah sejak

Dari masa kolonial, para wanita yang

awal adalah syarat memilih : siapa yang boleh

tidak menikah sudah menikmati hak – hak

ikut memilih dan siapa yang tidak. Bagi para

yang sama dengan pria, meskipun adat istiadat

pendiri hanya orang – orang yang punya andil

menghendaki mereka harus cepat menikah.

di masyarakat saja yang berhak memutuskan

Dengan

siapa yang memerintah. Mereka percaya

kehilangan identitas mereka sendiri menurut

bahwa karena pemerintah didirikan untuk

hukum. Para wanita tidak memiliki hak pilih,

melindungi hak milik dan kebebasan pribadi,

dan pendidikan mereka di abad ke 17 dan 18,

maka hanya mereka yang mempunyai hak

sebagian

milik dan kebebasan sajalah yang boleh

membaca, menulis, musik, menari, dan jahit

memilih. Ini berarti, pada waktu itu hanya

menjahit (Targonski, 1989:154).

ikatan

besar

perkawinan,

terbatas

para

pada

wanita

pelajaran

golongan laki – laki kulit putih beragama

Perubahan sosial yang terjadi pada

protestan yang berhak memilih (Targonski,

perempuan di awal tahun 1800an, diikuti

1989:41).

dengan pemikiran mengenai kesetaraan, dan

Kaum wanita, orang miskin, pembantu,

mengakibatkan

kelahiran

gerakan

untuk

orang katolik, yahudi, budak dari Afrika, dan

memperjuangkan hak pilih wanita. Sebagai

orang indian semuanya tidak berhak. “Kaum

contoh, perempuan mendapatkan pendidikan

wanita, seperti halnya budak dan pembantu,

yang lebih tinggi, dan ikut tergabung ke dalam

statusnya

gerakan – gerakan reformasi, yang melibatkan

ditentukan

oleh

ketergantungan


7

Arum Tri Utami

mereka pada dunia politik. Hal ini yang

meloloskan undang – undang di negara bagian

kemudian

–

New York yang mengizinkan wanita yang su-

pertanyaan dari kalangan perempuan mengapa

dah menikah memiliki properti atas nama

mereka tidak diizinkan juga untuk memilih.

mereka sendiri. Salah satu UU pertama jenis

memunculkan

pertanyaan

Kebangkitan kaum perempuan dimulai

ini di Amerika, Undang – undang properti

ketika Francis Wright, seorang pengajar dan

wanita menikah, memacu para dewan legislatif

wartawan Skotlandia, mengunjungi Amerika.

di negara bagian lain untuk memberlakukan

Dia secara terbuka mendukung hak – hak

undang – undang yang serupa.

wanita sepanjang Amerika Serikat selama

Konvensi yang diadakan pada tanggal

tahun 1820an. Saat itu, wanita sering dilarang

19 sampai 20 Juli 1848 di Seneca Falls New

berbicara di tempat umum. Namun Wright

York ini kemudian diikuti berangusur – angsur

juga tidak hanya berbicara lantang, ia juga

oleh

mengejutkan banyak orang dengan pandangan

history.house.gov/Exhibitions-and-

– pandangan tentang hak – hak wanita mencari

Publications/WIC/Historical-Essays/No-Lady/

keterangan mengenai keluarga berencana dan

Womens-Rights/).

perceraian. Pada tahun 1840-an, sekelompok

menghadiri konvensi tersebut. Pada konvensi

wanita Amerika tampil membentuk gerakan

ini di kritik mengenai pembukaan Undang –

pertama

undang dimana wanita dan lai – laki dibuat

hak

–

hak

perempuan.

Yang

gerakan

wanita

derajatnya.

lainnya

Hampir

Akan

(http://

100

tetapi

orang

terkemuka dalam kelompok istimewa ini

sama

dalam

adalah Elizabeth Cady Stanton.

prakteknya tidaklah demikian. Pada tahun

Pada tahun 1848 Cady Stanton dan

1850 mereka berjuang dalam hal kebebasan

Lucretia Mott, juga seorang pembela hak – hak

ekonomi. Kemudian mereka tidak berhasil

wanita, mengadakan suatu konvensi hak – hak

mendesak kongres untuk mencantumkan hak

wanita yang pertama dalam sejarah dunia di

pilih untuk wanita dalam amandemen keempat

Senece

belas dan lima belas mengenai hak warga

Falls,

New

York

(http://

www.americanprogress.org/issues/women/

negara dan kebebasan hak suara.

report/2012/12/12/47916/how-women-changed

Pada gelombang civil war, mereka

-the-outcome-of-the-election/). Para delegasi

berusaha agar isu yang dibawa tidak terlalu

tersebut membuat deklarasi yang menuntut

marginal. Perang sipil terjadi pada tahun 1861

persamaan dengan pria di mata hukum, hak

– 1865) akibat adanya perbudakan, tiga

untuk memilih, dan mendapat kesempatan

amandemen

yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Di

berubah secara signifikan cakupan dan sifat

tahun yang sama, Ernestine Rose, seorang imi-

demokrasi Amerika. Amandemen ke tigabelas

gran asal Polandia, berperan penting dalam

diratfikasi

8

Konstitusi

pada

tahun

Amerika

1865,

Serikat

menghaus



perbudakan. Amandemen ke empat belas, yang

Essays/No-Lady/Womens-Rights/). Walaupun

disahkan pada tahun 1868, menyatakan bahwa

di

semua orang yang lahir atau dinaturalisasikan

mengenalkan adanya rancangan amandemen

di Amerika adalah waga negara Amerika

mengenai hak pilih wanita, akan tetapi bentuk

Serikat dan negara bagian dimana dia tinggal,

nyata

dan hak hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan

terwujud. Pada kurun waktu tahun 1800an,

perlindungan

harus

terjadi persaingan antara NWSA dan AWSA,

ditegakkan oleh pemerintah federal (http://

dimana kumpulan dana yang dimiliki oleh

www.americanprogress.org/issues/women/

AWSA lebih banyak akan tetapi hanya pada

report/2012/12/12/47916/how-women-changed

lingkup negara bagian. NWSA yang memilki

-the-outcome-of-the-election/).

pusat

hukum

yang

adil

tingkat

senat,

dari

di

Aaron

amandemen

New

York

Sargen

tersebut

lebih

telah

belum

menekankan

Amandemen kelima belas, diratifikasi

perjuangan yang meluas dimana meminta

pada tahun 1870,melarang pemerintah federal

dukungan dari para pemilih dan laki – laki

atau pemerintah negara bagian melakukan

untuk mendukung perjuangan mereka.

diskriminasi

terhadap

calon

pemilih

Titik balik terjadi pada tahun 1880 dan

berdasarkan ras, warna kulit, atau status

1890, kedua asosiasi AWSA dan NWSA

terdahulunya sebagai budak. Jenis kelamin

bergabung menjadi satu bernama National

tidak disebutan di dalam amandemen tersebut.

Americn

oleh karena itu, kaum wanita tetap dilarang

(NAWSA). Dipimpin oleh

memberikan suara. Perluasan hak pilih yang

Anthony. NAWSA mulai membentuk gerakan

memperbolehkan mantan budak untuk ikut

lain dibawahnya seperti Women’s Trade Union

pemilu memberikan nafas baru bagi kampanye

League, the Woman’s Christian Temperance

gerakan kaum wanita untuk ikut memberikan

Union (WCTU), and the National Consumer’s

suara.Dan mereka membuat NWSA untuk

League.

memperjuangkan hak pilih wanita yang tidak

NAWSA bergerak sebagai organisasi non

dibahas di dalam amandemen yang kelima

partisan yang difokuskan pada mendapatkan

belas.

suara dalam serikat, meskipun masih terdapat Lucy Stone, seorang aktivis pembela

beberapa

Woman

Selama

Suffrage

dua

persoalan

dekade

Association Stanton dan

berikutnya,

didalamnya

ada

perempuan membuat sebuah asosiasi yang

keberhasilan yang diraih oleh organisasi ini.

bernama

Suffrage

Pada tahun 1869 negara bagian pertama yang

Association (AWSA), dan menolak rancangan

mengakui hak pilih wanita adalah Wyoming.

yang diajukan oleh NWSA karena dianggap

Tiga negara berikutnya adalah Colorado pada

terlalu

tahun 1893, Utah pada tahun 1896, dan Idaho

A merican

rasial

W oman

(http://history.house.gov/

Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-


pada tahun 1896. Pada rentan tahun 1910 dan

9

Arum Tri Utami

1914 terdapat empat negara bagian yang

Serikat dan negara bagian dimana dia tinggal,

melegalkan hak pilih wanit dalam pimilhan

dan hak hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan

umum.

perlindungan

Keempat

negara

tersebut

adalah

Washington, California, Arizona, Kansas, dan Oregon.

hukum

yang

adil

harus

ditegakkan oleh pemerintah federal. Amandemen kelima belas, diratifikasi pada

Pada tahun 1913, Alice Paul, seorang

tahun 1870, melarang pemerintah federal atau

aktivis muda yang memiliki pengalaman dalam

pemerintah

gerkan hak pilih membentuk National W oman

diskriminasi

Party

dari

berdasarkan ras, warna kulit, atau status

Congressional Union (Dahl, 2000:89). Paul

terdahulunya sebagai budak. Jenis kelamin

lebih menekankan lebih militan dengan lebih

tidak disebutan di dalam amandemen tersebut.

banyak

dan

oleh karena itu, kaum wanita tetap dilarang

menekan pemerintah Woodrow Wilson untu

memberikan suara. Perluasan hak pilih yang

mengamandemen undang – undang mengenai

memperbolehkan mantan budak untuk ikut

hak pilih wanita. Pada tahun 1917, Presiden

pemilu memberikan nafas baru bagi kampanye

Wilson mendesak kongres untuk meloloskan

gerakan kaum wanita untuk ikut memberikan

amandemen hak suara. Prestasi juga diperoleh

suara. Pada tanggal 10 Januari 1918 House of

pada tahun itu dimana Jeanetta Rankin

Representative

diangkat

yang

amandemen mengenai hak pilih wanita, akan

melayani di tingkat legislatif nasional. Paul

tetapi tidak dololoskan oleh Kongres. Dua

mengadakan kampanye untuk menyarakan

tahun kemudian, pada tanggal 26 Agustus

agar

dalam

1920, amandemen kesembilan belas mengenai

mengalamai

hak pilih penuh wanita dalam pemilihan umum

sebagai

bentuk

mengajak

masa

sebagai

adanya

amandemen.

pendukung

wanita

hak Hal

saingan

pilih ini

pertama

wanita

masih

Perang sipil terjadi pada tahun 1861 – akibat

amandemen

adanya

Konstitusi

perbudakan,

Amerika

tiga

Serikat

berubah secara signifikan cakupan dan sifat demokrasi Amerika. Amandemen ke tigabelas diratfikasi

pada

tahun

1865,

menghaus

perbudakan. Amandemen ke empat belas, yang disahkan pada tahun 1868, menyatakan bahwa semua orang yang lahir atau dinaturalisasikan di Amerika adalah waga negara Amerika

10

terhadap

bagian calon

meloloskan

melakukan pemilih

adanya

(Targonski, 1989:127).

kegagalan (Dahl, 2000: 90). 1865)

negara

Penutup Konstitusi Amerika Serikat adalah sebuah konstitusi tertua di dunia yang masih digunkan hingga saat ini. Didalam konstitusi tersebut terdapat sebuah Undang – undang Dasar, dimana para pendiri bangsa telah meramalkan bahwa di masa yang akan datang akan terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu undang – undang dasar ini harus dibuat secara fleksibel Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 10


dan dapat mengikuti perkembangan waktu, oleh karena itu para pendiri bangsa mengatur sebuah tata cara dimana peraturan yang ada di dalam undang – undang dapat di amandemen. Ketiga belas negara bekas koloni membuat kesepakatan untuk membuat suatu negara dimana bebas dari pengaruh monarki dan menjunjung tinggi adanya kebebasan individu. Akan tetapi dalam pelaksaannya tidak sedemikian mulus.

Masih

terdapat

penyimpangan seperti penindasan terhadap budak, tidak meratanya hak pilih yang ada di dalam

masyarakat.

Seperti

halnya

perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Negara ini yang mengaku menjunjung tinggi nilai demokrasi. Pada awal pemilihan umum, yang diakui hak suaranya adalah laki – laki dari kulit putih yang memiliki kekayaan yang melimpah. Para pendiri bangsa pada mulaya beranggapan bahwa yang seharusnya diakui hak pilihnya adalah mereka yang dapat memerdekakan dirinya sendiri. Wanita dalam hal

ini

tidak

diakui,

karena

mereka

beranggapan bahwa wanita sama halnya seperti budak memiliki tingkat ketergantungan

yang tinggi. Hal ini yang menjadikan para wanita melakukan gerakan dimana mereka menuntut agar hak mereka diakui, dan perjuangan ini membuahkan hasil tidak hanya dalam sejarah demokrasi di Amerika, namun juga di dunia. Bahwa tidak ada pembeda jenis kelamin terhadap hak pilih di pemilihan umum.

Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 11

11

Arum Tri Utami

12



Daftar Pustaka Buku Alston J.Lee dan Joseph P. Ferie. 1999. Southern Patrenalism and The A merican Welfare State: Economics, Politics, and Institutions in the South, 1865–1965. Cambridge: Cambridge University Press Dahl, A. Robert. 2000. How Democratic is the A merican Constitution. London: Yale University Press. Deliarnov. 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafiando Deliarnov. 2006. Mencakup Berbagai Teori dan Konsep Komprehensif Ekonomi dan Politik. Jakarta: Erlangga Rosalie, Targonski. 1989. (terj.) Garis – garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat; Amerika Serikat: Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kurtis, Michel Kent. 2000. Free Speech , The People Darling Privilage Struggles for Freedom of Expression in American History. Duke University Press. Stephen H.Oris. 2008. A merican Constitutional Law: Civil Rights and Liberties; volume II, Fourth edision; Thompson Wordswoth. Internet: http://www.americanprogress.org/issues/women/report/2012/12/12/47916/how-women-changedthe-outcome-of-the-election/ http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/gender-gap-2012-election-obama_n_2086004.html http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/07/womens-vote-obama-victory-election http://www.americanprogress.org/issues/women/report/2012/12/12/47916/how-women-changedthe-outcome-of-the-election/ http://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-Essays/No-Lady/WomensRights/ http://www.archives.gov/historicaldocs/document.html?doc=13&title.raw=19th%20Amendment% 20to%20the%20U.S.%20Constitution:%20Women's%20Right%20to%20Vote


13

Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis Dion Maulana Prasetya1 Abstrak Indonesia dan Malaysia sering dianggap sebagai negara serumpun. Pandangan tersebut berpengaruh terhadap hubungan antara dua negara yang banyak dibentuk oleh diskursus-diskursus identitas. Seringkali dalam proses pengambilan kebijakan, para elit politik dipengaruhi oleh “ikatan kekerabatan” antara kedua negara. Namun sejarah membuktikan bahwa pertimbangan geostrategis sangat memengaruhi hubungan Indonesia-Malaysia di masa lampau. Tulisan ini akan membahas mengenai hubungan kedua negara di masa lampau jika dipandang dari sudut pandang geostrategis, serta bagaimana prospek hubungan Indonesia-Malaysia di era Poros Maritim. Argumentasi utama tulisan ini adalah hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya digerakkan oleh faktor-faktor identitas, tetapi juga oleh faktor geostrategis. Jika selama ini hubungan keduanya seringkali diterjemahkan sebagai hasil dari politisasi kebudayaan, tulisan ini lebih menekankan pada faktor-faktor strategis di mana Selat Malaka menjadi salah satu center of gravity-nya. Tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian. Pertama akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektif identitas. Bagian kedua membahas sejarah hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektif historis dengan menitik beratkan pada aspek geostrategisnya. Sedangkan bagian ketiga akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia kontemporer dengan penekanan pada visi Indonesia sebagai poros maritim. Bagian keempat adalah kesimpulan. Kata-kata kunci: Ser umpun, Identitas, Geostr ategi, Por os Mar itim. Abstract Indonesia and Malaysia are often considered as kins. The perspective has been influencing the relationship between the two which has been shaped by identity discourse. In the decision making process, political elite are often influenced by the ‘kinship bound’ between two countries. History, however, proved that geostrategic considerations determined the relationship of the two significantly in the past. This article aims to discuss the Indonesia-Malaysia relationship in the past from geostrategic perspective, and to discuss how are the prospects of the relationship in the Maritime Axis era. This article argues, the relationshi between Indonesia and Malaysia is not only determined by identity factors, but also geostrategic ones. Most scholars think that the relationship of the two are the result of culture politicization, but the author sees that geostrategic factors, which is Malaka as one of the center of gravity, are very determinant. This article is devided into four section. The first section will discuss the Indonesia-Malaysia relationship from the identity perspective. The second one talks about the history of the two with an emphasis on geostrategic aspects. The third section discusses contemporary Indonesia-Malaysia relationship with an emphasis on Indonesia vision as maritime axis. The last part is the conlusion of the article. Keywords: Serumpun, Identity, Geostrategic, Maritime Axis.

1

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Airlangga Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Email: [email protected]

14

Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif eostrategis

Pendahuluan

Indonesia, Donald Luther Colopita, Mahfud

Hubungan dua negara tetangga di Asia

juga

mengatakan

bahwa

Malaysia

telah

Tenggara, Indonesia dan Malaysia, kerap kali

melecehkan dan menginjak-injak harga diri

mengalami

bangsa

pasang-surut.

Pasang-surut

Indonesia

sebagai

“saudara

hubungan keduanya sangat dipengaruhi oleh

tua” (Mahfud MD, 2007). Hal serupa juga

konstruksi

negara

terjadi di pihak Malaysia, meski dengan skala

“serumpun” yang memiliki kesamaan kultural

yang lebih rendah (Hidayat &Widjanarko,

– khususnya bahasa. Konstruksi identitas ini

2008).2

identitas

memunculkan

mana

Konstruksi identitas sebagai negara

Indonesia kerap memosisikan diri sebagai

“serumpun”, baik di Malaysia maupun di

“abang atau saudara tua” dari Malaysia yang

Indonesia,

dianggap sebagai “saudara muda”. Tak pelak

kebudayaan (politization of culture) yang

cara

mewarnai

pernah dilakukan oleh para bapak bangsa

khususnya

kedua negara. Dalam hal ini, Susan Wright

pandang

hubungan

fenomena

sebagai

tersebut

unik,

selalu

Indonesia-Malaysia,

di

tidak

terlepas

dari

politisasi

ketika keduanya sedang dilanda permasalahan.

mengatakan,

Seringkali “saudara tua” merasa dilecehkan

merupakan

atau direndahkan oleh “saudara mudanya”

pembentukan sebuah makna (a contested

ketika

Misalnya

process of a meaning-making) (Wright, 1998:

dalam kasus sengketa perbatasan di perairan

7-15). Upaya pembentukan makna ini pernah

Ambalat

terkait

dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim

dengan tenaga kerja Indonesia, ketua DPR RI

Yaakob dan Burhanuddin Al-Helmy dari

saat itu (tahun 2009), Agung Laksono,

Semenanjung, serta Sukarno dan Muhammad

menyatakan, Malaysia telah merendahkan

Yamin

bangsa Indonesia serta tidak mencerminkan

penyatuan

sikap sebagai negara serumpun (Diputra,

(Indonesia) menjadi satu kesatuan politik dan

2009). Opini bernada serupa juga dilontarkan

budaya bernama Indonesia Raya atau Melayu

oleh Mahfud M.D, yang kala itu (tahun 2007)

Raya (McIntyre, 1973). Identitas “Indonesia

menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI.

Raya atau Melayu Raya” yang bersumber dari

Dalam menanggapi kasus pemukulan Polisi

kesamaan kebudayaan inilah yang di kemudian

Malaysia terhadap Ketua Dewan Wasit Karate

hari, barangkali sampai saat ini, mewarnai

kesalahpahaman dan

terjadi.

permasalahan

yang

kebudayaan proses

dari

suatu

kontestasi

Indonesia,

Semenanjung

dari

melalui dan

bangsa upaya

gagasan

Kepulauan

2

Penyebab utamanya adalah kembalinya Inggris ke Semenanjung setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, sehingga gagasan mengenai persatuan Nusantara yang didukung oleh Jepang juga turut layu sebelum berkembang. Sedikit uraian mengenai hal ini baca tulisan Daniel Dhakidae, “Meninggalkan Indonesia-Raya dan Menemukan Kembali Indonesia Dalam,” dalam, Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko, 2008, Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa, Jakarta: Penerbit Mizan. Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 15

15

Dion Maulana Prasetya

hubungan Indonesia-Malaysia. Pada titik ini,

“tetap” di sini adalah faktor geografis. Untuk

munculnya identitas sebagai “saudara” –

membahas hal ini, penulis akan menggunakan

karena proses politisasi kebudayaan – yang

pemikiran

bertemu dengan kelahiran negara-bangsa pasca

Braudel.

Perang

Dunia

II

di

Asia

sejarawan

Perancis,

Fernand

Tenggara,

Braudel menjadi salah satu pelopor

menciptakan kesadaran unik sebagai satu

studi sejarah total yang tidak hanya berkisah

keluarga meski berbeda kebangsaan (one kin,

tentang

two nations) (Yong Liow, 2005). Inilah yang

bagaimana alam atau lingkungan sekitar

menjadi titik penting rumitnya memahami

memengaruhi

hubungan Indonesia-Malaysia.

penduduknya. Dengan kata lain, Fernand

Meski telah mengalami pemudaran mengenai

semenjak

kedua

keserumpunan, negara

lahir

bahkan menjadi

Indonesia dan Malaysia, wacana tersebut masih sangat kuat terpatri di dalam benak masyarakat kedua negara. Setidaknya media massa di kedua negara sangat berperan dalam “mengawetkan”

wacana

keserumpunan

tersebut (Clark, 2014). Pada tataran diplomatik -normatif, hal ini nampaknya tidak menjadi masalah yang berarti. Namun pada tataran yang

lebih

keserumpunan

strategis, hanya

dominasi akan

wacana

mengaburkan,

bahkan melemahkan, kepentingan nasional kedua negara. Sentimen identitas sebagai

negara

serumpun

rasionalitas

para

hanya

akan

pengambil

mengikis kebijakan,

sehingga rentan memunculkan mispersepsi – faktor utama yang memantik Perang Dunia I dan

II

(Jervis,

1988).

Oleh

sebab

itu

dibutuhkan upaya menumbuhkan kesadaran baru yang sifatnya lebih strategis dan relatif tetap (tidak berubah). Apa yang dimaksud

16

peristiwa,

tetapi

kehidupan

juga

sosial-politik

Braudel berpaling pada struktur daripada

Identitas yang Cair makna

sejarah

peristiwa.

Braudel

memandang

geografi

sebagai aspek sejarah yang paling imun terhadap

perubahan.

menurutnya, sangat

mengalami

lambat,

perubahan.

Geographical

meski

Sebagai

perubahan

time, yang

tetap

mengalami

analogi,

bayangkan

pegunungan, sungai-sungai, atau selat-selat, yang tentunya mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut begitu lambatnya sehingga tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang, dalam artian pengalaman pribadi, kecuali

menggunakan

pengetahuan

atau

bantuan

perbandingan

ilmu melintasi

ruang dan waktu yang sangat panjang. Pada level kedua terdapat struktur ekonomi dan

kebudayaan yang berdurasi menengah. Meski begitu dibutuhkan waktu setidaknya dua sampai

tiga

abad

untuk

dapat

melihat

perubahan pola (pattern) pada level ini. Sebagai contoh, kehidupan suatu negara atau peradaban,

kondisi

psikologis

atau

spiritualnya, berhasil diturunkan dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan radikal.



Sedangkan pada level terakhir berkaitan

Salah satu wacana tandingan yang

dengan peristiwa yang berubah sangat cepat.

muncul dengan “mengendarai” globalisasi dan

Pada level inilah sejarah politik dan tokoh-

diyakini mampu mengikis nasionalisme kaku

tokoh ditulis (Braudel, 1994).

ala negara-bangsa adalah kosmopolitanisme.

Dalam konteks hubungan Indonesia-

Kosmopolitanisme merupakan sebuah paham

selain

bahwa setiap orang diberkahi dengan satu

bersumber pada fakta historis terjadinya

tatanan etika-politik yang terkonstruksi secara

perkawinan campuran di antara penduduk

global (Gannaway, 2009).3 Namun, meski

Nusantara, merupakan produk dari sebuah

mampu mengikis nasionalisme di satu sisi,

meaning-making

oleh

kosmopolitanisme juga akan menghilangkan

Helmy.

identitas “lokal” sebagai bangsa serumpun

Dengan kata lain, menggunakan pemikiran

Indonesia-Malaysia pada sisi yang lain. Alih-

Braudel, wacana keserumpunan yang mewujud

alih semakin menguat, ke depannya wacana

sebagai identitas Indonesia dan Malaysia

keserumpunan akan semakin tenggelam ditelan

masuk di dalam struktur sosial-kebudayaan

arus globalisasi.

Malaysia,

wacana

Sukarno-Yamin

yang

kecepatan

keserumpunan,

yang dan

diusahakan Yaakob-Al

perubahannya

lambat-

Berdasarkan

pertimbangan

tersebut,

menengah. Sehingga, cepat atau lambat,

penulis bermaksud menawarkan perspektif

struktur

geostrategis

sosial-kebudayaan

tersebut

akan

dalam

memahami

berubah dan kehilangan maknanya jika tidak

Indonesia-Malaysia.

ada proses pemaknaan ulang di kedua negara.

relevansi faktor geografi dalam studi Indonesia

Namun, agaknya usaha pemaknaan ulang akan

-Malaysia penulis akan membahas mengenai

menghadapi permasalahan pelik, mengingat

hubungan keduanya pada abad ke-15 dan ke-

struktur

masyarakat

sudah

16, di mana Selat Malaka menjadi center of

berubah

secara

Munculnya

gravity. Dari sejarah Nusantara abad 15-16

internasional

fundamental.

kita

sehingga mengikis “persaudaraan” Nusantara,

merupakan dan tetap menjadi faktor penting

digantikan

yang menggerakkan masyarakat Asia (dan juga

nasionalisme

Melayu

(Malaysia) di semenanjung dan Indonesia yang kepulauan.

menyimpulkan,

membuktikan

negara-bangsa menjadi penanda identitas baru

oleh

dapat

Untuk

hubungan

Selat

Malaka

kemudian Barat) sampai saat ini. Malaka yang Strategis

3

Para penganut kosmopolitanisme berpendapat bahwa solidaritas politik dan kultural tidak lagi dapat dibatasi oleh kedaulatan negara-bangsa karena globalisasi telah menggerogoti banyak fungsi utamanya – yang darinya negarabangsa memperoleh legitimasi. Lihat juga Cheah Pheng, 2006, “Cosmopolitanism”, Theory of Culture Society (23: 486). Secara umum kosmopolitanisme memiliki definisi yang beroposisi dengan definisi nasionalisme. Jika nasionalisme bersifat partikular, kosmopolitanisme bersifat universal.


17


Satu hal yang patut diperhatikan, Selat Malaka menjadi jalur penting perdagangan tidak hanya setelah munculnya Kerajaan Malaka di abad 15. Semenjak era Kerajaan Sriwijaya, selat tersebut telah menjadi jalur perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Namun begitu, kemajuan teknologi perkapalan dan navigasi membuat Malaka

semakin penting di abad-abad berikutnya, terlebih di abad 15 dan 16. Pelabuhan dagang Malaka merupakan titik bertemunya barang beserta manusia-manusia dari Tiongkok, India, Arab, Jawa dan kepulauan Nusantara lainnya. Barang-barang

yang

diperdagangkan

pun

sangat beragam, mulai dari rempah-rempah, tekstil, perhiasan, sampai ke benda-benda logam (Cleary & Chuan, 2000). Bisa dikatakan

bahwa pelabuhan Malaka merupakan pasar pusat titik pertemuan dari perdagangan antar bangsa Asia.

18



Tabel 1. Komoditas yang diperdagangkan di Malaka awal abad 16

Sumber: Mark Cleary dan Goh Kim Chuan (2000) Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini ada-

menekankan pada kesadaran maritim, khu-

lah kesadaran geostrategis manusia-manusia

susnya betapa pentingnya Malaka bagi keber-

Nusantara abad ke 15 hingga 16. Manusia

langsungan kehidupan bermartabat di Nusanta-

Nusantara begitu paham mengenai pentingnya

ra. Penguasaan Portugis atas Malaka menjadi

menjaga stabilitas Malaka demi keberlangsun-

titik balik (atau dalam bahasa Pram “arus ba-

gan “arus” dari Utara ke Selatan dan juga se-

lik”) kemunduran kerajaan-kerajaan Nusanta-

baliknya. Sedikit saja terjadi masalah di Mala-

ra. Monopoli perdagangan bangsa Barat

ka, maka hal itu dapat merusak struktur

(Portugis, Inggris, dan Belanda) mematikan

ekonomi dan sosial-budaya yang telah lama

perdagangan kuno Asia Tenggara, sehingga

terbangun di Nusantara. Ada baiknya mem-

merubah struktur ekonomi dan sosial-politik

baca novel sejarah Pramoedya Ananta Toer

Nusantara secara fundamental. Oleh sebab itu

untuk sekedar membangun gambaran tentang

menjadi isu bersama kerajaan-kerajaan Nusan-

kesadaran

manusia-manusia

tara abad 15 untuk mengusir Portugis dari Ma-

Nusantara abad 15-16. Pramoedya berkali-kali

laka. Dalam salah satu percakapan di dalam

geostrategis


19


Arus Balik, Pram menulis,

Malaka (Lombard, 2008:94). Meski mengala-

“…selama Peranggi (Portugis) menguasai jalan rempah-rempah, merekalah yang menguasai dunia, dan kita hanya menduduki pojokan yang gelap. Apabila mereka tak dihalau dari tempat-tempat mereka berkuasa sekarang ini (Malaka), bahkan dibiarkan semakin kuat juga, nasib Jawa dan Nusantara sudah dapat ditentukan – ambruk entah sampai berapa keturunan” (Toer, 2002: 745). 4

mi kekalahan, serangan dari Jawa kembali dilancarkan

dan menciptakan pertempuran

sengit yang berlangsung selama tiga bulan, pada tahun 1574 atas perintah Ratu Kalinyamat dari Jepara (Ricklefs, 2001: 45). Kesultanan Malaka sendiri juga bukan kerajaan yang tidak paham geostrategi. Selain kesiapan menerima

misi perdamaian dari para pendatang untuk berdagang, Kesultanaan Malaka juga bersiap

Apa yang ditulis oleh Pram di atas

untuk menghalau ancaman yang sewaktu-

nampaknya bukan dongengan semata. Bebera-

waktu dapat muncul. Pihak Portugis mencatat,

pa peristiwa berkaitan dengan penguasaan Ma-

terdapat 3.000 buah meriam, 2.000 dari

laka yang terjadi di abad 16 menjadi bukti bah-

perunggu dan 1.000 dari besi, yang berhasil

wa kesadaran geostrategis sangatlah tinggi saat

dirampas oleh Albuquerque ketika menakluk-

itu. Setidaknya dua usaha membebaskan Mala-

kan pelabuhan di tahun 1511 (Lombard, 2008:

ka dari Portugis dapat menjadi bukti apa yang

208). Hal-hal tersebut hanyalah menunjukkan

ditulis oleh Pram tersebut. Pada tahun 1513

betapa

pasukan dari Kerajaan Demak di bawah ko-

konteks geostrategi.

mando Pati Unus berangkat dari Jepara menuju Malaka

untuk

membebaskan

pentingnya

posisi

Malaka

dalam

Upaya pembebasan Malaka lainnya

“jantung”

yang tercatat dalam sejarah dilakukan oleh

perdagangan tersebut dari penguasaan Portu-

Aceh. Dengan dikuasainya Malaka oleh Portu-

gis. Menurut kesaksian dari pihak Portugis,

gis,

armada Pati Unus merupakan armada paling

memunculkan titik-titik perdagangan baru sep-

besar yang pernah dihadapi sepanjang sejarah

erti Aceh dan Pasai di Sumatra, dan Johor di

penaklukkan di Hindia. Sebanyak seratusan

semenanjung.

kapal perang, empat puluh jung, dan enam

kemunduran Malaka dan peningkatan perniag-

puluh lancara - di mana yang terkecil berkapa-

aan di wilayahnya, Aceh bertransformasi men-

sitas 200 ton – berangkat untuk membebaskan

jadi ancaman yang paling berbahaya bagi Por-

pusat

perdagangan

Dengan

terpecah

dan

memanfaatkan

4

Meskipun tidak bisa digunakan sebagai sumber sejarah, novel “Arus Balik” agaknya berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh penulisnya sebelum akhirnya ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan diasingkan di pulau Buru tanpa sempat membawa satu sumber pun. Oleh sebab itu, dalam konteks penulisan karya ilmiah, novel “Arus Balik” hanya dapat digunakan sebagai gambaran masyarakat Jawa abad 15-16 dan hubungan antar masyarakat di Asia Tenggara secara umum, bukan sebagai sumber sejarah ilmiah.

20



tugis. Seorang uskup Portugis bernama Jorge

maka Aceh tidak akan menyerang Johor yang

Temudo mengakui bahwa orang-orang Aceh

sama-sama Islam. Perihal ini Rickfles menulis:

adalah musuh yang paling berbahaya di Asia

“When the VOC arrived, Johor built up a friendly association with the Protestant Dutch, and the Portuguese attempted, albeit unsuccessfully, to forge an alliance with Aceh. Religion cannot explain the warfare in the Straits of Malacca, the true roots of which were to be found in the clash among three powerful states for commercial and imperial hegemony in the area” (Ricklefs, 2001: 38).

(Soedjono & Leirissa (ed), 2008). Kesultanan Aceh diberitakan meminta bantuan militer kepada Kekaisaran Turki berupa pengiriman meriam-meriam, pembuat-pembuat senjata api, dan penembak-penembak, yang tiba di Aceh

pada tahun 1566 atau 1577. Dengan bantuan dari Turki dan Jawa, Aceh melancarkan serangan terhadap Malaka pada tahun 1568 (Soedjono & Leirissa (ed), 2008 : 359). Pepe-

Poros Malaka (?)

rangan yang terus menerus berkecamuk di Ma-

Posisi strategis Selat Malaka bukanlah

laka membuat kedua belah pihak yang ber-

cerita manis dongeng sebelum tidur manusia-

perang kelelahan sehingga menciptakan peri-

manusia Nusantara yang hanya berakhir se-

ode damai di penghujung abad 16. Namun,

bagai satu bab di buku pelajaran sekolah. Dari

memasuki abad 17, di bawah Sultan Iskandar

sudut pandang geostrategis, Malaka yang da-

Muda,

menjadi

hulu tidak berbeda dengan Malaka yang

kekuatan besar di Sumatra dan Semenanjung.

sekarang. Jika dahulu Malaka merupakan jalur

Hasilnya, Aceh berhasil menaklukkan kerajaan

perdagangan tersibuk, begitu juga saat ini.

-kerajaan di Sumatra dan Semenanjung seperti,

Sebanyak puluhan ribu kapal melintasi Selat

Deli, Aru, Johor, Pahang, Perak, dan Kedah.

Malaka setiap tahunnya. Salah satu komoditas

Setelah

kerajaan-

paling besar dan strategis adalah minyak men-

kerajaan tersebut, sasaran penaklukkan beri-

tah, yang tercatat mendominasi sedikitnya 90

kutnya bisa ditebak – Malaka – yang dilancar-

persen dari total komoditas yang melintasi

kan pada tahun 1629 (Lombard, 2006 : 141-

Selat Malaka. Di tahun 2011 jumlah minyak

145).

mentah yang tercatat melintasi Selat Malaka

Aceh

kembali

berhasil

bangkit

menaklukkan

Sekali lagi, satu hal yang perlu digaris-

sebesar 15,2 juta barel per hari, meningkat 1,4

bawahi adalah kesadaran geostrategis manusia-

juta barel dari tahun 2007 yaitu sebesar 13,8

manusia Nusantara abad 15-16. Alih-alih ter-

juta barel per hari (U.S. Energy Information

motivasi

pertimbangan-pertimbangan

Administration, 2014). Padatnya arus kapal di

identitas-kultural, upaya penaklukkan Malaka

Selat Malaka dapat dilihat dari terus mening-

lebih didasarkan pada aspek strategisnya. Jika

katnya jumlah kapal yang melintas setiap ta-

benar faktor identitas-kultural yang dominan,

hunnya. Tabel di bawah menunjukkan pertum-

oleh


21


buhan jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka sejak tahun 2000 sampai tahun 2006. Jumlah tersebut hampir tiga kali lebih besar dari jumlah kapal yang melintasi Terusan Panama, dan dua kali lebih besar dari jumlah kapal yang melintasi Terusan Suez.

Tabel II.4 Jumlah Kapal yang Melintasi Selat Malaka th. 2000-2006

Berkaca pada keberlanjutan strategis

baik tersebut tertuang dalam buku visi-misi

(strategic continuity) Selat Malaka, sudah

Jokowi-JK yang berbunyi, “Mewujudkan poli-

seharusnya pemerintah Malaysia dan Indonesia

tik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

kembali pada kesadaran geostrategis yang te-

diri sebagai negara maritim. Mewujudkan In-

lah dibangun oleh nenek moyang kedua bangsa

donesia sebagai negara maritim yang mandiri,

selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan na-

Indonesia, melalui Presiden Joko “Jokowi”

sional.” Selain itu, pada berbagai kesempatan

Widodo, telah mengumandangkan gagasan

Jokowi kerap mengatakan, bangsa Indonesia

“Poros Maritim Dunia” sebagai visinya. Niat

telah

22

lama

“memunggunggi”

lautan

dan



sekarang adalah saat yang tepat untuk kembali

2004).5 Dengan kata lain gagasan poros mari-

menjadikan lautan sebagai halaman depan In-

tim tidak semestinya menjadi milik Indonesia

donesia. Kesadaran geostrategis telah terlahir

semata, dan keberhasilannya juga tidak hanya

(kembali) di Indonesia, setidaknya pada aras

ditentukan oleh kebijakan “maritim” domestik

wacana.

semata, tetapi jaringan atau kolektivitas.

Gagasan “Poros Maritim Dunia” men-

Gagasan yang sifatnya ahistoris terse-

jadi “angin segar” bagi sebuah bangsa yang

but mengantarkan pada kesalahan kedua, yaitu

telah dipaksa untuk melupakan jati dirinya

teritorialisasi maritim. Term teritorialisasi mar-

selama ratusan tahun – baik oleh pemerintah

itim ini dipinjam dari Susanto (2014). Pan-

kolonial maupun oleh pemerintah Orde Baru.

dangan ini, melanjutkan warisan Orde Baru,

Namun, terdapat setidaknya dua pelajaran

hanya melihat laut sebagai batas wilayah yang

penting yang terlewat oleh Jokowi dan

harus dijaga kedaulatannya. Dengan kata lain,

pemerintahannya. Pertama, gagasan Indonesia

laut diibaratkan sebagai pagar pembatas,

sebagai poros maritim dunia tidak memiliki

bukannya sebagai pintu gerbang konektivitas

landasan historis. Gagasan besar “Poros Mari-

maritim antar bangsa. Kecenderungan ini dapat

tim Dunia” tentunya tidak ditulis di dalam ru-

dilihat dari (ekspos) kebijakan penenggelaman

ang hampa, yang kemungkinan besar mengacu

kapal nelayan negara tetangga yang dianggap

pada model yang telah ada di masa lalu. Dalam

mencuri ikan di wilayah kedaulatan Indonesia.

konteks ini mengacu pada kejayaan imperium

Tentunya kebijakan seperti ini tidak salah, jika

maritim Sriwijaya dan Majapahit. Meski tam-

dibarengi dengan upaya pembangunan budaya

pak “historis” acuan ini justru sifatnya ahistor-

maritim kepada para nelayan yang hidup dan

is, dan lebih bersifat mitos, karena fakta se-

beraktivitas di perairan perbatasan. Tanpa itu,

jarah tidak berkata demikian. Kesalahan men-

penenggelaman kapal hanya menjadi “basa-

dasar dari Jokowi (dan juga timnya), me-

basi” belaka, tanpa kesadaran sesungguhnya

mandang kebesaran imperium maritim Sriwija-

mengenai potensi utuh maritim Indonesia. 6

ya dan Majapahit adalah karena dirinya sendiri

Berkaca pada pertimbangan tersebut

(per se). Padahal kebesaran Sriwijaya maupun

maka sangatlah tepat jika prioritas utama

Majapahit terletak pada jaringan dagang,

pemerintahan Jokowi adalah memperlancar

bukan pada kebesaran diri sendiri (Hobson, 5

Pandangan seperti ini persis seperti mitos yang dibuat oleh bangsa Eropa yang selalu membesar-besarkan peran para petualangnya dalam membangun jaringan dagang di seluruh dunia, termasuk di Asia Selatan. Sehingga muncul mitos jaringan dagang Asia baru tercipta setelah mendapat “sentuhan” dari angsa Eropa. Mitos ini dipatahkan oleh John M. Hobson yang berargumen, bangsa Eropa justru memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari jaringan dagang Asia yang telah mapan jauh sebelum kedatangan mereka di abad 16. Untuk jaringan dagang, lihat juga, Kenneth R. Hall, 2011. A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500. Plymouth: Rowman & Little Field Publishers. Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 23

23


arus “kehidupan” dari barat ke timur dan se-

bangsa. Untuk itu, alangkah baiknya jika ke

baliknya. Jika Selat Malaka adalah “jantung”,

depannya hubungan Indonesia-Malaysia dik-

maka Kepulauan Sunda Kecil merupakan “urat

erangkai oleh perspektif geostrategis, daripada

nadi” kehidupan Indonesia. Dua-duanya sangat

identitas keserumpunan.

menentukan sehat-tidaknya kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Jokowi

Penutup Membangun

hanya berfokus pada pembangunan maritim di

kesadaran

geostrategis

dan

bukanlah pekerjaan yang mudah. Semenjak

mengesampingkan wilayah timur, maka ketim-

kekalahan Demak di Malaka, dan berkuasanya

pangan sosial akan semakin lebar. Jika ketim-

kesultanan di Jawa yang berorientasi ke dalam

pangan sosial semakin lebar, maka potensi per-

(inward-looking),

pecahan

untuk

Nusantara juga ikut tumbang. Membangkitkan

berpisah dari NKRI juga semakin besar. Begitu

kesadaran geostrategis bisa jadi lebih sulit da-

juga sebaliknya. Jika hanya berfokus pada

ripada mempertahankannya. Karena jika telah

“kesehatan urat nadi” tanpa memerhatikan

tenggelam, dibutuhkan waktu ratusan tahun

“jantung”nya, maka Indonesia tidak akan bisa

untuk

mengambil keuntungan dari perdagangan glob-

mungkin mengapa Demak dan juga Aceh be-

al yang sebagian besar memanfaatkan Selat

gitu ngotot untuk membebaskan Malaka,

Malaka sebagai jalur perniagaannya.

“jantung” maritim Nusantara. Bolehlah beran-

bagian

barat

Indonesia

negara

akibat

saja

keinginan

Dalam konteks hubungan IndonesiaMalaysia, menjadikan Selat Malaka menjadi “jantung maritim” tidak bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri. Jantung yang dimaksud merupakan jantung bersama, antara Indonesia dan Malaysia (dan juga Singapura). Indonesia dan

juga

Malaysia

harus

segera

“membangkitkan batang terendam” kesadaran geostrategis yang telah lama tenggelam, kembali membuat “jantung” Malaka berdenyut, dan kembali menghidupkan jaringan kuno

kesadaran

membangkitkannya

geostrategis

kembali.

Itulah

dai-andai, ketika hendak menyerang Malaka Pati Unus mengatakan hal yang sama dengan Laksamana Laut Inggris, Andrew Cunningham, “It takes the Navy three years to build a ship. It will take three hundred years to build a new tradition.” Armada gabungan DemakAceh boleh hancur, tetapi kesadaran geostrategis sebagai bangsa maritim tidak boleh pupus. Oleh sebab itu, kita juga boleh mulai meyakini bahwa Indonesia dan Malaysia itu seladang, bukan serumpun.

yang telah dibangun oleh nenek moyang kedua

6

Potensi maritim seutuhnya merujuk tidak hanya pada sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, tetapi juga berkaitan dengan potensi geostrategis dan geopolitiknya.

24



Daftar Pustaka Buku dan Jurnal: Adam Gannaway, 2009. “What is Cosmopolitanism.” MPSA Conference Paper Angus, Mc. Intyre, , 1973. "The 'Greater Indonesia' Idea of Nationalism in Malaysia and Indonesia.". Modern A sian Studies 7 (1): 75–83. Braudel, Fernand, 1994. A History of Civilizations (terj. Richard Mayne, Grammaire de Civilisations). New York: Allen Lane The Penguin Press. Cleary, Mark dan Chuan, Goh Kim, 2000. Environment and Development in The Straits of Malacca. London: Routledge. Hall, Kenneth R., 2011. A History of Early Southeast A sia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500. Plymouth: Rowman & Little Field Publishers. Hidayat, Komaruddin dan Widjanarko, Putut, 2008. Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa. Jakarta: Penerbit Mizan. Hobson, John. M., 2004. Eastern Origins of W estern Civilisation. Cambridge: Cambridge University Press. Jervis, Robert, 1988. “War and Misperception”. Journal of Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988), pp. 675-700. Liow, Joseph Chin Yong, 2005. The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations. New York: RoutledgeCurzon. Lombard, Denys, 2006. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: KPG. Lombard, Denys, 2008. Nusa Jawa: Silang Budaya II. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Pheng, Cheah, 2006. “Cosmopolitanism.” Theory of Culture Society (23: 486). Ricklefs, M. C., 2001. A History of Modern Indonesia since c.1200. Basingstoke: Palgrave. Soedjono, R.P. dan Leirissa, K.Z. (ed), 2008. Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 359.


25


Susanto, Joko, 2014. “Dari Teritorialisasi Maritim ke Maritimisasi Teritorial: Evolusi Strategi Maritim Indonesia.” Konvensi Nasional ke-V Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Toer, Pramoedya Ananta, 2002. Arus Balik. Jakarta: Hasta Mitra. Wright, Susan, 1998. “The Politicization of 'Culture'”. Anthropology Today, Vol. 14, No. 1: 7-15 Online: Rizka Diputra, 2009. “Agung: Kapal Malaysia Masuk Ambalat, Tembak Saja!”, dalam http:// news.okezone.com/read/2009/06/11/1/228220/agung-kapal-malaysia-masuk-ambalat tembak-saja. [diakses 26 Agustus 2015]. Mahfud M.D, 2007. “Pelecehan Saudara Serumpun”, dalam http://melayuonline.com/ind/ article/read/339/pelecehan-saudara-serumpun. [diakses 26 Agustus 2015]. Marshall Clark, 2014. “Indonesia and Malaysia’s Love-hate Relationship”, dalam http:// asiancorrespondent.com/121462/indonesia-and-malaysias-love-hate-relationship/. [diakses 26 Agustus 2015]. Laporan U.S. Energy Information Administration mengenai World Oil Transit Chokepoints. dalam http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf, [diakses tanggal 27 Mei 2014].

26


Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Elpeni Fitrah Abstract This paper discusses the application of human security concept in national security policy in Indonesia. Societal change towards democratization after reform and the ongoing security sector reform process in Indonesia has impacted on the changing security paradigm –from highly statecentered security into the paradigms that are more concern to non-traditional issues such as human security (people-centered security). Regardless of the pros and cons as well as the breadth of the meaning of the human security concept, the concept of human security is viewed in this paper as a point of view (perspective) or the government guidelines for setting national security policy. This paper argues that Indonesia has put the idea of human security in its national security policy, but its implementation has not been so good. Individuals or human beings or citizens in the concept of human security in Indonesia are defined as social beings who are bound with their community. Keywords: secur ity, human secur ity, National Secur ity Act Dr aft, National Secur ity Policy. Abstrak Tulisan ini membahas penerapan konsep human security dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Perubahan sosial menuju demokratisasi setelah melewati era reformasi serta proses reformasi sector keamanan yang tengah berlangsung di Indonesia berdampak pada berubahnya paradigmn keamanan- dari konsep keamanan yang sangat terpusat pada keamanan Negara ke dalam isu-isu yang lebih bersifat non-tradisional seperti human security (keamanan yang terpusat pada manusia). Terdapat banyak pro dan kontra serta pengertian yang luas dari konsep human security, namun di tulisan ini human security akan dilihat sebagai perspektif atau acuan bagi pemerintah untuk mengatur kebijakan mengenai keamanan nasional. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia telah meletakkan ide human security dalam kebijakan keamanan nasional, namun implementasinya masih belum sempurna. Individu atau manusia atau warga negara dalam konsep human security di Indonesia didefinisikan sebagai makhluk sosial yang terikat dengan komunitasnya. Kata-kata kunci: keamanan, human security, r ancangan UU Keamanan Nasional, kebijakan keamanan nasional.

Pendahuluan

terutama pasca perang dingin dan terlebih

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa

pasca tragedi serangan sebelas September di

Keamanan Manusia adalah dasar dari

Amerika Serikat, menguatkan kembali wacana

Keamanan Nasional. TA. Legowo (2005, p.32)

tersebut, atau setidaknya menciptakan

mempertegas asumsi itu dengan mengatakan

momentum baru yang memberi ruang untuk

bahwa batas-batas keamanan nasional menjadi

menafsirkan kembali makna keamanan (Edy

sangat luas justru karena subyek utamanya

Prasetyono, 2003).

adalah warga negara. Pada warsa kekinian

Menguatnya gagasan human security

27

Elpeni Fitrah

dewasa ini merupakan reaksi terhadap masalah

(keamanan manusia) memang nampak lebih

-masalah kemanusiaan yang melanda dunia

jelas dalam Laporan UNDP mengenai Human

saat ini, seperti pengungsi akibat konflik dan

Development Report of the United Nations

kekerasan fisik, perdagangan anak-anak dan

Development Program pada tahun 1994.

w a n i t a , m a s a l a h p a n ga n , t e r o r i s m e ,

Dalam laporan itu UNDP menyatakan, "the

perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak

concept of security must change-from an

azasi manusia (HAM), dan sebagainya. Meski

exclusive stress on national security to a much

banyak pihak yang meragukan konsep ini tak

greater stress on people security, from security

lain hanya propaganda Barat belaka yang

through armaments to security through human

berniat menyebarkan nilai-nilai mereka

development, from territorial to food,

terutama mengenai HAM, namun kajian

employment and environmental security".

mengenai konsep keamanan manusia ini tetap

Ada tujuh komponen keamanan manusia

menarik untuk dikaji. Salah satu hal yang patut

(human security) menurut UNDP (2004) yang

di telisik adalah mengenai perbedaan

pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab

pandangan antara berbagai negara dalam

pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen

merespon konsep keamanan manusia.

t e rsebut adal ah; Keam anan ekonom i

Shahrbanou Tadjbakhsh (2008) memang

(economic security), keamanan pangan (food

menyebut bahwa hingga saat ini belum ada

security), kea ma na n keseha ta n (health

definisi tunggal yang disepakati sebagai

security), kea ma na n lingkunga n hidup

pengertian konsep human security. Ilmuwan

(environment security), keamanan personal

sosial, termasuk pemerintahan nasional seperti

(personal security), keamanan komunitas

Jepang dan Kanada, atau lembaga

(community security), dan keamanan politik

i nt ernas i onal sepert i United Nations

(political security). Tujuh komponen di atas

Development Program (UNDP) memiliki

bisa disimplifika-si menjadi dua komponen

pandangan masing-masing mengenai konsep

utama, yaitu freedom from fear (bebas dari

tersebut dengan fokus problem kemanusiaan

rasa takut) dan freedom from want (bebas dari

yang berbeda-beda, mulai dari yang paling

ketidakmampuan untuk memiliki).

kecil tentang pencegahan kekerasan hingga

Terlepas dari pro dan kontra serta

pandangan yang lebih luas mengenai

luasnya makna konsep hum an security

pembangunan, penegakan Hak Azasi Manusia

(keamanan manusia), penulis lebih

(HAM) dan/atau kombinasi keduanya dengan

menempatkan konsep human security tersebut

pandangan keamanan tradisional.

sebagai sebuah cara pandang (perspektif) atau

Gagasan mengenai hum an security

28

panduan pemerintah dalam menetapkan


Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia

kebijakan keamanan nasionalnya. Penelitian

Propatria Institute dalam Monograph No-2

ini hendak meninjau apakah gagasan human

t entang kedaulatan nasional. Apakah

security sudah terintegrasi dalam kebijakan

kedaulatan nasional hak ataukah kewajiban?

keamanan nasional di Indonesia. Menurut

Bukankah pemerintah nasional wajib

penulis, Indonesia merupakan satu ilustrasi

melakukan perlindungan terhadap individu

yang menarik untuk diamati, khususnya

warga negaranya? Jika gagal melakukan

tentang bagaimana pemerintah Indonesia

kewajiban untuk itu, siapa yang akan

memandang konsep keamanan manusia

melindungi individu tersebut dan bagaimana

ditengah perubahan masyarakat menuju

dengan akuntabilitas dari pemerintah nasional

demokratisasi pasca bergulirnya era reformasi.

yang gagal menjalankan kewajiban tersebut?

Permasalahannya adalah sebagian

Pertanyaan di atas mengandung dua dimensi.

kalangan menilai bahwa konsep human

Pertama, bahwa pemerintah mempunyai

security yang saat ini berkembang secara

tanggung jawab politik terhadap keamanan

global tak lebih dari penegasan terhadap

individu secara luas. Untuk itu, dalam situasi

kewajiban pemerintah untuk menjamin dan

tertentu perlu ada perluasan fungsi kekuatan

melindungi

individu

militer tidak hanya dalam bidang pertahanan

warganegaranya sebagai bagian dari amanat

teritorial, melainkan juga dalam misi-misi

konstitusi. Jika memang demikian maka, tidak

kemanusiaan. Kedua, untuk itu semua pula

perlu lagi mengintegrasikannya dalam bentuk

harus ada mekanisme pertanggungjawaban

peraturan atau kebijakan yang berbeda.

politik dan operasional dalam menjalankan

Dengan kata lain, kelompok ini menilai bahwa

operasi militer baik operasi perang maupun

human security bukan bagian dari keamanan

non-perang (Propatria, 2004).

keamanan

dan keberadaannya hanyalah suatu dinamika

Penulis mengambil kebijakan

sosial kemasyarakatan belaka, terpisah dari

Rancangan Undang Undang Keamanan

wilayah keamanan.

Nasional (RUU Kamnas) sebagai contoh kasus

Sementara itu, di Indonesia sendiri telah

untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah

banyak pengkaji masalah keamanan nasional

mengakomodir gagasan human security. Tuli-

maupun organisasi masyarakat sipil yang

san ini berargumen bahwa Indonesia sudah

mendorong agar konsep keamanan manusia

memasukkan gagasan human security dalam

dimasukkan secara eksplisit dalam kebijakan

kebijakan keamanan nasionalnya, namun

keamananan nasional Indonesia. Salah satu

dalam pelaksanaannya belum begitu baik.

pusat studi yang konsisten melakukan itu

Individu atau insani atau warga negara dalam

adalah Propatria Institute. Penulis menemukan

konsep keamanan manusia di Indonesia

sebuah pertanyaan menarik yang dikemukakan

diartikan sebagai makhluk sosial yang terikat


29

Elpeni Fitrah

dengan komunitasnya dan berbeda dengan

melatarinya: (1) peningkatan perang sipil dan

pemaknaan individu dalam tradisi liberal.

konflik dalam negara, (2) penyebaran

Ekonomi dan politik adalah agenda utama

demokrasi, (3) intervensi kemanusiaan, (4)

Indonesia dalam mewujudkan perlindungan

meluasnya kemiskinan dan pengangguran

dan keamanan manusia di Indonesia. Meski

karena krisis ekonomi pada 1990-an yang

demikian, masih terdapat tumpang tindih

diakibatkan globalisasi. Sebagai perumus

kebijakan dan peraturan yang tidak sesuai

konsep human security dalam laporan UNDP,

dengan praktik di lapangan.

Mahbub ul Haq (2000) pernah mengatakan:

Gagasan Human Security Dalam Kajian Keamanan Salah satu sumber penting yang

“We need to fashion a new concept of human security that is reflected in the lives of our people, not in the weapons of our country.”

m em unculkan human security adalah

Gagasan mengenai human security

perdebatan tentang gagasan mengenai

(keamanan manusia) memang nampak lebih

pelucutan senjata dan pembangunan yang

jelas dalam Laporan UNDP mengenai Human

banyak terjadi di berbagai forum PBB dalam

Development Report of the United Nations

rangka merespon perlombaan senjata pada era

Development Program pada tahun 1994.

perang dingin. Demikian pula beberapa

Dalam laporan itu UNDP menyatakan, "the

kegiatan dari beberapa komisi independen

concept of security must change-from an

s e p e r t i K o m i s i B r a n d t ( T h e B randt

exclusive stress on national security to a much

Commission), Komisi Br untla nd (The

greater stress on people security, from security

B r u n t l a n d C o m m i s s i o n ) d a n Komi si

through armaments to security through human

Penakbiran Global (The Commission on

development, from territorial to food,

Global Governance) membantu merubah fokus

employment and environmental security".

analisa keamanan nasional atau keamanan

Isu human security dianggap penting

negara menjadi keamanan untuk warga negara

dalam kajian keamanan kontemporer karena

(kadang-kadang disebut pula The Security of

masalah-masalah kemanusiaan lebih banyak

the People atau Societal Security). Diskursus

muncul ke permukaan saat ini. Masalah-

tersebut kemudian diikuti dengan tumbuhnya

masalah itu mulai dari pengungsi akibat

pengakuan mengenai ancaman non-militer

konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-

dalam perdebatan mengenai keamanan global

anak dan wanita, masalah pangan, terorisme,

(J Kristiadi,2003).

perdagangan senjata ilegal, pelanggaran Ham,

Di balik kemunculan gagasan human

dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa

security, Amitav Acharya (2001, p. 450)

(PBB) menekankan perubahan konsep dan

mencermati adanya empat perkembangan yang

fokus keamanan dari keamanan yang

30



menitikberatkan kepada keamanan negara

inalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan

menjadi keamanan masyarakat, dari keamanan

bahkan kecelakaan lalu lintas), 6) community

melalui kekuatan militer menuju keamanan

security (kelestarian identitas kultural dan

melalui pembangunan masyarakat, dari

tradisi budaya), dan 7) political security

keamanan wilayah kepada keamanan manusia

(perlindungan terhadap hak asasi manusia dan

terkait jaminan keamanan, pangan, pekerjaan

kebebasan dari tekanan politik).

dan lingkungan (IDSPS, 2008).

Gagasan Human Security dalam Kebijakan

Untuk alasan itulah maka Anne

Keamanan Indonesia; Tinjauan terhadap

Hammerstad (2000, p.395) memaparkan

D r a f t R a n c a n g a n Un d an g Un d an g

bahwa, "Security is about attaining the social,

Kemanan Nasional (RUU Kamnas)

political, environmental and economic

Secara konseptual, Indonesia sudah

conditions conducive to a life in freedom and

lebih baik dengan mengakomodir isu

dignity for the individual." Selanjutnya,

keamanan

Lincoln Chen (1995, p.139) berpendapat

mengintegrasikan gagasan human security

bahwa human security adalah pelabuhan

dalam kebijakan keamanan nasionalnya.

terakhir tempat segala perhatian mengenai

Pemerintah Indonesia mendukung konsep

keamanan bermuara. Oleh sebab itu Chen

h uman securi t y denga n mener bi t ka n

menyebut bahwa bentuk-bentuk keamanan

serangkaian kebijakan keamanan yang

seperti keamanan militer bukanlah tujuan

berorientasi pada perlindungan dan jaminan

utama melainkan hanya sarana untuk mencapai

keamanan warga negara Indonesia. Itu antara

tujuan yang hakiki yakni keamanan manusia.

lain tertuang dalam Rancangan Undang

non

tradisional

serta

UNDP (1994)) merinci tujuh komponen

Undang Keamanan Nasional, dan Strategi

keamanan manusia yang harus mendapat

Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

perhatian yakni, 1) economic security (bebas

Indonesia juga memiliki persepsi khusus

dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan

mengenai pemaknaan human security yang

kebutuhan hidup, 2) food security (kemudahan

disesuaikan dengan karakter bangsa. Berikut

akses terhadap kebutuhan pangan), 3) health

akan kita urai tentang gagasan human security

security (kemudahan mendapatkan layanan

dan kebijakan keamanan nasional di Indonesia.

kesehatan dan proteksi dari penyakit), 4) envi-

Hanya saja, mengutip pernyataan Prof. Ichlasul

ronmental security (proteksi dari polusi udara

Amal, gagasan human security sudah ada

dan pencemaran lingkungan, serta akses ter-

dalam kebijakan keamanan di Indonesia tapi

hadap air dan udara bersih), 5) personal securi-

pelaksanannya masih perlu banyak perbaikan.

ty (keselamatan dari ancaman fisik yang diaki-

Hal yang tak dapat dinafikan dari latar

batkan oleh perang, kekerasan domestik, krim-

belakang penyusunan RUU Kamnas adalah


31

Elpeni Fitrah

lahirnya

wilayah

a b u -a b u

dalam

tahun 2011 ini, tidak hanya ada untuk

penyelenggaraan keamanan nasional serta

kepentingan pertahanan kedaulatan negara,

belum ada lembaga atau badan yang berperan

tapi lebih dari itu, turut mengintegrasikan

untuk mengkoordinasikan segenap komponen

gagasan human security yang menjamin dan

yang terlibat dalam persoalan keamanan

melindungi keamanan warga negara. Menurut

nasional pada berbagai tingkatan kesertaan

Naskah akademik Rancangan Undang Undang

(degree of magnitude) yang berbeda-beda

tentang Keamanan Nasional yang diterbitkan

menurut relevansi kondisi ancaman

Kementerian Pertahanan (2011, p. 18),

dihadapkan pada kepentingan nasional

gagasan human security perlu dimasukkan

(Naskah Akademik, Kemhan; 2011).

dalam suatu kebijakan keamanan nasional

R U U K a m n a s di harapkan dapat

karena pada dasarnya manusia membutuhkan

menerjemahkan amanat UUD 1945 pada

rasa aman karena adanya kepentingan untuk

bagian Pembukaan dan Bab XII mengenai

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.

Bahkan lebih dari itu, sebagai makhluk sosial,

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 adalah

manusia tidak hanya melindungi diri sendiri,

landasan konstitusional yang menggambarkan

tapi dalam tataran yang lebih luas, harus

tujuan negara yang berdiri diatas pengelolaan

mampu hidup bermasyarakat, berbangsa dan

terhadap keamanan nasional (national security)

b e r n e g a r a ya n g b e r k e m b a n g s e c a r a

dan kes ej aht eraan nasional (national

bermartabat.

prosperity) yang saling bergantung (Naskah Akademik, Kemhan; 2011).

Hal tersebut

Penulis perlu menggarisbawahi kata "sebagai makhluk sosial" diatas, karena

tertuang dalam alinea keempat yang berbunyi:

hakekat hum an security atau keamanan

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan i kut sert a melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”.

manusia dalam perspektif Indonesia adalah

Kehadiran Rancangan Undang Undang

antara manusia dengan komunitasnya. Itu

tentang Keamanan Nasional yang orientasinya

berbeda dengan term individu menurut versi

akan disahkan menjadi undang undang pada

Barat yang lebih mengacu pada paham liberal.

32

menempatkan individu sebagai makhluk sosial. Individu sebagai makhluk sosial tersebut menurut Dewan Ketahanan Nasional

(2010, p.52) adalah konsep keamanan manusia berbasis paham komunitarian. Pengertiannya adalah paham komunitarian memandang manusia seba-gai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya. Ada hu-bungan timbal balik



Individu dalam konteks liberal ini memandang

pikiran dan hati nurani, untuk beragama, untuk

manusia sebagai individu yang universal,

tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi,

bebas, tanpa melihat identitas dan relasi-

dan persamaan di hadapan hukum. Termasuk

relasinya di dalam komunitas di mana ia

perlindungan dari bencana alam, bencana

berada.

kelaparan, kemiskinan, kejahatan, dari tekanan

Gagasan human security dalam RUU Kamnas tertuang dalam BAB III yang

fisik maupun moril yang luar biasa (penjelasan RUU Kamnas).

membahas persoalan ruang lingkup keamanan

Gagasan human security dalam RUU

nasional. Pada bagian tersebut dinyatakan

Kamnas tampak sangat menonjol pada Bab V

bahwa ruang lingkup keamanan nasional

bagian Ancaman Keamanan Nasional. Itu

terdiri dari empat hal yakni, 1) Keamanan

misalnya terlihat dari pernyataan pasal 16

Insani, 2) Keamanan Publik, 3) Keamanan Ke

tentang Spektrum dan Sasaran Keamanan. Di

dalam, dan 4) Keamanan Ke luar. Term

situ disebutkan bahwa sasaran ancaman terdiri

Keamanan Insani tersebut dijelaskan dalam

atas; a) bangsa dan negara, b) keberlangsungan

BAB I mengenai Kententuan Umum yang

pembangunan nasional, c) masyarakat, dan d)

menyatakan bahwa “Keamanan Insani adalah

insani. Yang dimaksud dengan sasaran

kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya

ancaman insani yaitu ancaman baik terhadap

hak-hak dasar setiap individu warga negara

warga negara Indonesia maupun warga negara

untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai

asing yang berada di wilayah Indonesia

ancaman dalam rangka terciptanya keamanan

(penjelasan RUU Kamnas). Pada Pasal 17

nasional”.

tentang Jenis dan Bentuk Ancaman disebutkan

P ada Pasal 6 disebutkan bahwa

bahwa ancaman keamanan nasional di segala

“Keamanan Insani sebagaimana dimaksud

aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam

dalam Pasal 5 huruf a diwujudkan melalui

jenis ancaman yang terdiri atas: a) ancaman

berbagai upaya terpadu dengan melibatkan

militer, b) ancaman bersenjata, dan c) ancaman

masyarakat dalam meningkatkan kesadaran

tidak bersenjata. Ketiga ancaman tersebut

hukum warga negara, dan penegakan hukum

selain membahayakan kedaulatan dan

untuk melindungi dan menghormati hak-hak

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

dasar kehidupan manusia serta pemenuhan

juga mengancam segenap bangsa Indonesia,

kebutuhan insani demi terpeliharanya

termasuk didalamnya keamanan insani

keselamatan segenap bangsa”. Yang dimaksud

(individu). Tanpa menafikan dua jenis

dengan “substansi dasar kehidupan manusia”

ancaman lainnya, jenis ancaman tidak

yaitu, perlindungan untuk hidup, untuk tidak

bersenjata disebutkan paling berpotensi

disiksa, untuk mendapatkan kebebasan pribadi,

mengancam keamanan manusia. Yang


33

Elpeni Fitrah

dimaksud dengan ancaman tidak bersenjata

netic, narkoba, ekonomi dan pasar gelap), 10)

yaitu ancaman yang tidak menggunakan

ideologi, 11) radikalisme, 12) penghancuran

senjata, dan/atau yang ditimbulkan oleh

nilai-nilai moral dan etika bangsa, 13)

b e n c a n a a l a m d a n n o n a l a m ya n g

kelangkaan pangan dan air, 14)

m e m b a h a ya k a n k e s e l a m a t a n i n s a n i ,

penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif,

keselamatan publik, keselamatan negara dan

nuklir (pertanian, peternakan, perikanan), 15)

pertahanan negara di segala aspek kehidupan,

pengrusakan lingkungan (hutan, air, degradasi

antara lain kerusuhan, penyakit menular,

fungsi lahan, 16) kelangkaan energi, 17)

gempa bumi, tsunami.

pandemi (HIV, Flu Burung, Flu Babi), 18)

Untuk mempertegas jenis ancaman tadi,

sosial (kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan,

RUU Kamnas menguraikan lagi bentuk-bentuk

ketidaktaatan hukum korupsi, dan lain-lain),

ancaman yang membahayakan keamanan

dan 19) diskonsepsional perumusan legislasi

manusia (insani), juga keamanan publik,

dan regulasi.

keamanan ke dalam dan keamanan ke luar. Disini diuraikan secara lebih detail apa-apa saja peristiwa ancaman keamanan. Sekali lagi, gagasan human security tampak lebih

menonjol dalam kalkulasi bentuk ancaman tidak bersenjata yang disebutkan berpotensi membahayakan keamanan insani dan publik di Indonesia. Bentuk ancaman tidak bersenjata tersebut adalah; 1) pelanggaran wilayah perbatasan, 2) konflik horisontal dan komunal, 3 ) a n a r k i s m e , 4 ) m u l t i s m u ggl i n g / penelundupan (manusia, imigran gelap, senjata/amunisi), 5) persaingan perdagangan

yang tidak sehat (dumping, pemalsu, pembajakan produk), 6) krisis moneter, 7) kejahatan keuangan (uang palsu, money laundry, finansial cybercrime), 8) bencana; alam (banjir, tsunami, dan lain-lain), non alam (kegagalan teknologi, kebakaran hutan ulah manusia, dan lain-lain) dan sosial (pemogokan massal), 9) kejahatan transnasional (cyber

34

“Keamanan Insani” dan Konsep Human Security Pertanyaan besar yang perlu mendapat penegasan adalah; apakah term Keamanan Insani yang dicantumkan dalam RUU Kamnas tersebut benar-benar dimaksudkan untuk mengakomodir konsep human security dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia?. Riyadi Tambunan dari divisi Rencana UndangUndang Direktorat Hukum Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI mengatakan bahwa RUU Kamnas digagas memang untuk merangkul semua komponen keamanan, tidak

hanya mengenai keamanan negara melainkan juga jaminan dan perlindungan terhadap keamanan manusia yang belum diatur dalam k e b i j a k a n pert ahanan dan keam anan sebelumnya (Wawancara pribadi). Riyadi Tambunan menambahkan, isi RUU Kamnas ini sebenarnya sudah banyak yang dilaksanakan oleh lembaga kementerian Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 34


terkait sehubungan dengan program-program

di Jakarta (2010), mengatakan, cakupan

sosial kemasyarakatan, namun belum seratus

keamanan nasional meliputi elemen human

persen, dan kekurangan itu diharapkan akan

security, public security, internal security, dan

dapat disempurnakan lewat RUU Kamnas jika

external defence, baik secara eksplisit maupun

nanti sudah menjadi UU. Dalam perumusan

implisit, tersurat atau tersirat ada pada UUD

RUU Kamnas ini, tidak saja disusun oleh

1945 (Naskah Akademik, Kemhan; 2011).

Kementerian Pertahanan melainkan melibatkan

Senada dengan pendapat diatas, mantan

seluruh departemen/ kementerian termasuk

Menteri Pertahanan RI, Jowono Sudarsono

Kemenkopolhukam, pakar, serta konsultasi

mengatakan bahwa ada empat fungsi

publik. Riyadi Tambunan mengakui bahwa

pemerintahan yang menjadi pilar utama sistem

RUU Kamnas ini juga bermakna sebagai

keamanan nasional komprehensif. Pertama,

"declare" pemerintah sehubungan dengan

Pertahanan Negara, yaitu fungsi pemerintahan

perhatian pemerintah terhadap isu -isu

negara dalam menghadapi ancaman dari luar

keamanan terkini. Namun nanti dalam

negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan

pelaksanaannya akan diatur lebih rinci dalam

bangsa, keselamatan, kehormatan dan

peraturan pemerintah.

keutuhan NKRI. Kedua, Keamanan Negara,

Rien Suwarni dari bagian Direktorat

yaitu fungsi pemerintahan negara dalam

Hukum Strategi Pertahanan Kementerian

menghadapi ancaman dalam negeri. Ketiga,

Pertahanan RI turut mengatakan bahwa RUU

Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan

Kamnas berupaya untuk menyeimbangkan

negara dalam memelihara dan memulihkan

perlindungan terhadap keamanan nasional

keselamatan, keamanan, dan ketertiban

(konvensional) dengan human security meski

masyarakat melalui penegakan hukum,

tidak dapat langsung diterapkan dan menunggu

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

pengesahan serta peraturan teknis lebih lanjut.

masyarakat. Keempat, Keamanan Insani, yakni

Rien mengatakan bahwa RUU Kamnas ini bisa

fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan

jadi belum merangkul semua komponen

hak-hak dasar warga negara (Naskah

keamanan, namun berharap dapat

Akademik Kemhan; 2011).

disempurnakan dalam rapat di DPR sebelum pengesahan (wawancara pribadi). Mengenai integrasi gagasan human

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa saat ini dimensi keamanan nasional Indonesia tidak hanya mencakup

security dalam kebijakan keamanan nasional,

kekuatan

Mantan Presiden RI Susilo Bambang

mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan

Yudhoyono dalam seminar IKAL tentang

nasional lainnya, seperti kehidupan ekonomi

siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi,

yang lebih merata dan adil, kebebasan


militer

namun

turut

35

Elpeni Fitrah

individu, dan pengakuan atas hak asasi

penjamin keamanan secara institusional

manusia dari negara dan bangsa. Keamanan

(2009).

Insani sebagai bentuk keamanan manusia

Selanjutnya pada tataran praktis, Axwor-

(human security) a la Indonesia lebih

thy (1997, p.184) memberi saran bahwa

menekankan pada terpenuhinya hak-hak dasar

penerapan human security harus mencakup

setiap individu warga negara. Hak-hak dasar

keselamatan dari ancaman fisik, pencapaian

itu digambarkan sebagai pintu gerbang

kualitas hidup yang baik, jaminan hak asasi

tercapainya kondisi keamanan nasional.

manusia paling fundamental, penegakan

Keberhasilan Indonesia mengatasi ancaman

hukum, good governance, social equity,

keamanan baik yang sifatnya tradisional

proteksi masyarakat sipil dalam konflik, dan

maupun non-tradisional juga dipengaruhi oleh

pembangunan berkelanjutan.

kerja keras pemerintah Indonesia untuk berusaha memenuhi hak-hak dasar seorang warga negara. Karena komponen keamanan nasional di Indonesia bersifat komprehensif, yakni perpaduan atau gabungan antara keamanan

teritorial (pertahanan) dan keamanan manusia, maka Riyadi Tambunan mengatakan, dalam pelaksanaanya turut melibatkan seluruh komponen masyarakat bekerjasama dengan semua badan-badan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Hasnan Habib mengatakan, keamanan nasional yang bersifat komprehensif tersebut memberi implikasi bahwa keamanan tidak lagi bisa ditangani secara sendiri-sendiri,

karena sudah menjadi keamanan bersama (common security). Lantas perlu dilakukannya pembinaan kerjasama keamanan (cooperative security) antara semua komponen keamanan nasional baik militer maupun non militer. Lebih lanjut Ingo Wandlet mengatakan, perluasan skala keamanan mengakibatkan kebutuhan memperbesar jumlah aktor

36

Penutup Perlindungan dan jaminan terhadap hak dan keamanan warga negara saat ini menjadi tolak ukur penilaian sebuah negara oleh dunia internasional. Kemampuan memproduksi dan mengelola keamanan warga negara serta peningkatan kapasitas aktor-aktor keamanan dalam menyediakan keamanan nasional sebagai political goods bagi warga negara di Indonesia akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam pergaulan global. Jika Indonesia mampu memanifestasikan konsep keamanan manusia dalam tata kelola negara, maka itu merupakan sumbangan tak terhingga untuk menciptakan negara Indonesia yang

lebih kuat dan diperhitungkan dalam komunitas Internasional. Indonesia memang memiliki banyak alasan untuk penerapan human security agar dijaminkan pada masyarakatnya. Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, pengrusakan lingkungan, kekerasan domestik, ancaman



kematian, terorisme, konflik bersenjata adalah

oleh oknum TNI, mereka tidak bisa dibawa ke

penyakit bangsa yang sudah lama melanda.

pengadilan umum, melainkan menurut UU No

Mengingat bahwa human security memiliki

31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, harus

pengertian yang amat luas, maka dia bisa tidak

diadili di peradilan militer. Disinilah banyak

memiliki arti apa-apa. Lembaga-lembaga yang

terjadi impunitas dan masalah pelanggaran

bekerja untuk melindungi keamanan manusia

kemanusiaan tidak terselesaikan secara

pun tidak akan mampu untuk mewujudkan

transparan. Hal ini menuntut upaya penuntasan

semua aspek kemanusiaan. Untuk menghindari

sesegera mungkin dan revisi UU tentang

ini, keamanan manusia menuntut tindakan-

Peradilan Militer agar secepatnya digelar.

tindakan konkrit yang saling tergantung dan

Pada akhirnya perdebatan tentang perlu

berhubungan dari beragam inisiatif untuk dapat

tidaknya penerapan keamanan manusia akan

diwujudkan atau diimplementasikan.

sangat tergantung pada konteks sosio-politik

Berdasarkan Rancangan Undang Undang

suatu entitas atau negara. Dan, yang lebih

Keam anan Nasi onal (R UU Kamnas),

penting lagi terkait dengan hakikat hubungan

penanggulangan keamanan insani dibebankan

sosial dan politik antara negara dengan

kepada kementerian terkait bekerja sama

masyarakatnya.

dengan TNI dan lembaga lain sebagai unsur

pendukung. Dalam hal ini, profesionalisme militer perlu mendapat perhatian serius yang bisa saja menjadi kendala penerapan keamanan manusia. Dalam diskusi seputar keamanan manusia cenderung meminggirkan isu militer dan memandang militer sebagai penghambat utama proses advokasi keamanan manusia di tingkat nasional. Pendapat itu muncul berdasarkan kenyataan yang mengungkap

bahwa pihak militer seringkali melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan individu sipil, khususnya melalui tindakan-tindakan represif mereka di daerahdaerah yang selama ini dianggap strategis secara ekonomis, misalnya Aceh, Kalimantan dan Papua Barat. Sementara itu, hingga saat ini, jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan


37

Elpeni Fitrah

38



Daftar Pustaka Buku dan Jurnal Abad Jr., M.C.. 2000. The Challenge of Balancing State Security with Human Security. Indonesian Quarterly. Vol. XXXVII, No. 4. Acharya, Amitav. 2001. Human Security: East versus W est. Singapore; Institute of Defence and Strategic Studies. Anne Hammerstad. 2000. W hose Security? UNHCR, Refugee Protection and State Security A fter the Cold War. Security Dialogue Axworthy, Lloyd. 1997. Canada and Human Security: The Need for Leadership. International Journal. Bantarto Bandoro (ed). 2005. kumpulan tulisan. Perspektif Baru Keamanan Nasional. Jakarta. CSIS. Burke, Anthony. 2001. Caught between National and Human Security: Knowledge and Power in Post-Crisis Asia. Pacifica Review: Peace, Security & Global Change. Buzan, Barry (et.al.). 1998. Security: A New Framework for A nalysis. Lynne Rienner London. Caballero-Anthony, Mely, dan Mohamed Jawhar Hasan (eds.). 2001. The A sia Pacific in the New Millennium: Political and Security Challenges. Kuala Lumpur: Institute of Strategic and International Studies Caballero-Anthony, Mely. 2004. Revisioning Human Security in Southeast A sia. Asian Perspective. Dalby, Simon. 1997. "Contesting an Essential Concept: Reading the Dilemma in Contemporary Security Discourse", dalam Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.). Critical Security Studies: Concept and Cases. UCL Press. London Fierke, K.M. 2007. Critical A pproaches to International Security. Cambridge: Polity Press. Johan Galtung dan Charles Webel (ed). 2007. Hanbooks of Peace and Conflict Studies. London & New York. Routledge. Gasper, Des. 2005. Securing Humanity: Situating ‘Human Security’ as Consept and Discourse. Journal of Human Development Hari, Prihatono K., dkk. 2007. Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan. Jakarta. Propatria Institute. Kristiadi, J. 2003. Makalah Seminar. National Democracy, Human Security, HAM dan Demokrasi. Jakarta. Propatria Institute. Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.). 1997. Critical Security Studies: Concept and Cases. UCL Press. London Matsumae, Tatsuro and Lincoln C. Chen (eds). 1995. Common Security in A sia New Concepts of Human Security. Tokyo; Tokai University Press Mas'oed, Mohtar dan Riza Noer Arfani (ed). 1992. Isyu-Isyu Global Masa Kini. Yogyakarta. Pusat Antar Universitas – Studi Sosial UGM. Monograph No. 2. 2004. Keamanan Nasional. Jakarta. Propatria Institute.


39

Elpeni Fitrah

Paris, Roland. 2001. Human Security: Paradigm Shift or Hot A ir?. International Security. Prasetyono, Edi. 2003. Makalah Seminar. Human Security. Jakarta. Propatria Institute. Richard Wyn Jones. 1999. Security, Strategy and Critical Theory. London: Lynne Rienner. Seabrook, Jeremy. 2006. Kemiskinan Global (Kegagalan Ekonomi Model Neo Liberalisme. Yogyakarta; Resist Book. Subianto, Landry Haryo. 2002. Konsep Human Security; Tinjauan dan Prospek, dalam Analisis CSIS No.1 Tahun XXXI/2002. Jakarta; CSIS. Sukadis, Beni (ed). 2007. Kumpulan Tulisan. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta. Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia. Susatyo, Heru. 2008. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. Jakarta. Lex Jurnalica. Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradham. 2007. Human Security; concept and implications. Chenoy, Routledge. New York. Tulisan Terbitan Organisasi / PemerintahSukadis, Beni (ed). 2007. A lmanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Jakarta. LESPERSSI dan DCAF. Dewan Ketahanan Nasional. 2010. Keamanan Nasional; Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Jakarta. DKN. Prihatono, T. Hari, Jessica E., Iis Gindarsah. Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan. Jakarta. Propatia Institute. Focus Group Discussion. 2006. Mencari Format RUU KN. Jakarta. Propatria Institute. Focus Group Discussion. 2006. Tujuan dan Hakekat Keamanan Nasional. Jakarta. Propatria Institute. Institute for Defence Security and Peace Studies. 2008. Kebijakan Umum Keamanan Nasional. Jakarta. IDSPS. Maakarim, Mufti, Wendy Andika P., Fitri Bintang T. (ed). 2009. Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta. IDSPS National Security Concept of the Republic of Azerbaijan. 2007. Steven J Main. 2000. Rusia's New National Security Concept; the Threat Defined.Sandhurst. CSRC. United Nations Development Program (UNDP). 1994. Human Development Report. Oxford. Oxford University Press.

Sumber Internet; Aprizal Rahmatullah, Menkes-Kapolri Teken MoU Penanggulangan Bencana Alam, http:// www.detiknews.com/read/2011/05/05/113017/1632994/10/menkes-kapolri-teken-moupenanggulangan-bencana-alam. Diakses tanggal 07 Mei 2011.

40



Jun Honna, The Peace Dividend, dalam Inside Indonesia, edisi April-Juni 2008. http://www.insideindonesia.org/edition-92/the-peace-dividend Kualitas Keamanan Manusia di Indonesia Masih Rendah, http://rol.republika.co.id/berita/72898 Kualitas_Keamanan_Manusia_di_Indonesia_Masih_Rendah, diakses tanggal 08 Februari 2011. Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008. Stamnes, Eli, dan Richard Wyn Jones (2000) “Burundi : A Critical Security Perspective” dalam Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Sanam Naraghi Andelini and Camille Pampell Conaway. Security Sector Reform, www.huntalternatives.org/download/46_security_sector_reform.pdf Sverre

Lodgaard (2000), Human Security; Concept and Operationalization, http:// www.cpdsindia.org/conceptandoperationalization.htm, diakses tanggal 14 Februari 2011 Seri 8 penjelasan singkat (back grounder) Keamanan Nasional. diakses dari www.idsps.org/option,com_docman/task,doc_download/gid.../Itemid,15/ tanggal 06 Februari 2011


41

Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK Iwan Nurdin1 Abstrak Tulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang terjadi akibat hambatan-hambatan kelembagaan. Hambatan yang bersifat kelembagaan ini merupakan akibat dari kebijakan yang dibuat sejak rezim Orde Baru dimana masalah agraria dijadikan tanggung jawab beberapa departemen dalam pemerintahan. Dengan kurangnya koordinasi antar departemen, terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mereka mengenai agraria dan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinir ini berlanjut di pemerintahanpemerintahan setelah reformasiterlihat dari tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatur sumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati oleh peraturan dibawahnya dan disharmoni peraturan-peraturan hukum yang sifatnya sejajar. Tulisan ini kemudian menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Kata-kata Kunci: Refor ma Agr ar ia, Kelembagaan Agr ar ia, Penyelesaian Konflik Agr ar ia . Abstract This paper analyzes the agrarian problems during the Susilo Bambang Yudhoyono government resulted by the institutional obstacles. These institutional obstacles were results of the policies during New Order which made agrarian issue the responsibilities of more than one Department. With lack of coordination among the departments, there had been overlapping in their policies on agraria and natural resources. These uncoordinated policies persisted in the regimes after 1998 reform, including the unsychronized laws that ruegulate natural resources and agraria whereas the higher law is not refeerred as to by the subordinating laws; and the disharmony of parallel law. Furthermore, this paper provides recommendations for the new government in pursuing the agrarian reform. Keywords: Agr ar ian r efor m, agr ar ian institution, agr ar ian conflict r esolution.

Pendahuluan

Kementerian ini menjadi penanda baru struktur

Presiden

telah

kementerian yang digulirkan oleh Presiden di

membentuk Kementerian Agraria dan Tata

bidang tanah dan pengelolaan sumber daya

Ruang/

Nasional

alam. Sementara di bidang pangan, entah

(Kementerian ATR/BPN), Kementerian Desa,

mengapa Presiden Jokowi tidak membentuk

Pembangunan

dan

Kementerian Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Kementerian

seperti yang ia wacanakan selama masa

Kehutanan.

kampanye (Kompas, 2014). Meski dalam buku

Badan

Transmigrasi, Lingkungan

1

Jokowi

Widodo

Pertanahan

Daerah

Tertinggal

kemudian Hidup

dan

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

42

Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK

visi

misi

ia

berkomitmen

mewujudkan

pelaksanaan

reforma

agraria.

Dengan

kedaulatan pangan, namun presiden tetap

demikian, tulisan ini hendak menguraikan

memisahkan

dan

gagasan bagaimana sebaiknya garis besar

kelembagaan pangan. Sehingga, untuk urusan

penataan kelembagaan Kementerian Agraria

pertanian dan pangan tidak ada penanda baru

dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian,

di

Kementerian

urusan

pemerintahan

pertanian

Jokowi-JK.

Sebenarnya,

Lingkungan

Hidup

dan

pembentukan Kementerian ATR/BPN adalah

Kehutanan, serta Kementerian Desa, PDT dan

sinyal

Transmigrasi

positif

bagi

masyarakat

yang

mendambakan pelaksanaan reforma agraria di

mewujudkan

agenda

reforma agraria yang dijanjikan pemerintah.

tanah air. Apalagi, pembentukan kementerian tersebut

dalam

Paparan dari tulisan ini diawali dari

menyambungkan visi-misi presiden

memberikan potret tentang tumpang tindih

yang menjanjikan redistribusi tanah seluas 9

kelembagaan agraria selama ini terjadi dan

juta hektar kepada petani (KPU, 2014).

akibat-akibat utamanya, mengajukan gagasan

Persoalan agraria selama dua periode

pentingnya reforma agraria sebagai jawaban

masa SBY tidak dapat diselesaikan dengan

dan mengusulkan sebuah peta jalan bagaimana

baik. Bahkan cenderung meneruskan kebijakan

konsolidasi kementerian yang yang baru

sektoralisme pengelolaan tanah dan sumber

dibentuk untuk melaksanakan reforma agraria.

daya alam yang pada periode sebelumnya. Sehingga, media massa mengungkapkan di

Buah Tumpang Tindih Kelembagaan Sebelum mengulas lebih jauh, dalam

tengah-tengah masyarakat yang memprotes banyak perampasan tanah, mencuat aneka

artikel

problem

dimaksudkan bukanlah pengertian yang kerap

pembangunan

infrastruktur

yang

ini

tanah bagi proses pembangunan.

Pengertian yang digunakan adalah yang resmi

mencoba

menguraikan

wujud kerugian yang telah dialami oleh bangsa

ini akibat tumpang tindih kelembagaan yang menangani

agraria

selama

periode

lalu.

Selanjutnya, menyumbangkan gagasan tentang langkah

lanjutan

yang

harus

dilakukan

pemerintah setelah pembentukan Kementerian bagaimana

kementerian

ini

bisa

menerjemahkan visi misi Jokowi tentang


tanah.

dipakai oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960, yang menjelaskan bahwa agraria adalah bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya. Dengan demikian, pengertian ini sejajar dengan istilah yang saat ini lazim dipakai yaitu tanah dan sumber daya alam. Dengan pengertian tersebut, UUD 1945

ATR/BPN. Tulisan ini membatasi diri pada usulan

yaitu

yang

dipahami

ini

masyarakat

agraria

mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan Tulisan

oleh

pengertian

dan

UUPA

1960

sesungguhnya

telah

memerintahkan sebuah model penguasaan dan

43

Iwan Nurdin

pengelolaan agraria nasional yang terkoordinir

Kehutanan, UU Pertambangan pada awal

tanpa

bingkai

kekuasaan Orde Baru yang tidak merujuk

sektoralisme. Ini juga menandakan bahwa visi

kepada UUPA 1960. Lebih jauh, agraria

kesatuan ekologis sebuah wilayah yang saling

kemudian dimaknai menjadi pertanahan dan

terhubung telah dipahami oleh para pendiri

kelembagaanya

bangsa kita. Namun kenyataannya, tanah dan

urusan administrasi hak atas tanah semata. Jika

sumber daya alam di Indonesia dikelola secara

pada masa Orde Lama urusan agraria berwujud

sektoral alih-alih terkordinir, bahkan terjadi

ke

tumpang tindih kewenangan di atasnya.

Departemen

tersekat-sekat

dalam

Tumpang tindih kewenangan pada

hanya

dalam

terbatas

Kementerian

mengenai

Koordinator

(Menkopartemen)

membawahi

pertanian,

yang

perkebunan

dan

berbagai kelembagaan tersebut tidak dapat

kehutanan, maka pada masa awal Orde Baru

dilepaskan

ditempatkan

dari

proses

politik

naiknya

dibawah

Departemen

Dalam

kekuasaan Orde Baru yang memandang bahwa

Negeri di dalam Direktorat Jenderal Agraria.

UUPA 1960 sebagai produk hukum Orde

Dengan demikian, sejak masa Orde Baru

Lama yang beraliran komunis. Pandangan ini

urusan agraria kemudian tersebar ke dalam

tidak

berbagai lembaga dan kementerian tanpa

dapat

dilepaskan

dari

perjalanan

pelaksanaan land reform sebagai salah satu

saling berkordinasi.

mandat dari UUPA 1960 yang sempat dijalankan Sukarno

secara

terbatas

berkuasa.

Pada

selama masa

Tumpang tindih tersebut masih terus

rezim

berlangsung hingga saat ini. Pada masa awal

tersebut,

reformasi, kekeliruan ini telah dipahami dan

pelaksanaan land reform dengan gigih dituntut

dimandatkan

oleh organisasi sayap tani Partai Komunis

Kemudian mandat ini semakin diperkuat

Indonesia (PKI) yaitu Barisan Tani Indonesia

dengan dikeluarkannya Tap MPR No.IX/2001

(BTI).

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Tuduhan bahwa UUPA sebagai produk

Sumber

Daya

untuk

Alam.

segera

Tap

diperbarui.

MPR

ini

hukum beraliran komunis akhirnya tidak dapat

memandatkan agar dilakukan kaji ulang

dibuktikan. Meski demikian, UUPA 1960 tetap

(review) secara menyeluruh berbagi kebijakan

saja tidak dilaksanakan secara benar selama

yang tumpang tindih tersebut dan seturut

kekuasaan pemerintah Orde Baru. Bahkan

dengan hal tersebut pemerintah dimandatkan

terjadi sejumlah penyelewengan pelaksanaan

untuk

UUPA 1960 dan pengebirian UU ini yang

(reforma) agraria. Namun, lagi-lagi mandat ini

seharusnya berfungsi sebagai UU payung.

tidak dijalankan oleh pemerintah. Bahkan,

Pengebirian

dengan

berbagai UU sektoral terus bermunculan pada

dilahirkannya berbagai UU sektoral seperti UU

masa reformasi seperti UU Perkebunan, UU

44

ini

dilakukan

segera

melaksanakan

pembaruan



Sumber Daya Air, UU Pengelolaan Wilayah

tanah dan pengelolaan sumber daya alam

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Minerba,

kepada pengusaha.

UU Migas. Sampai akhir periode pemerintahan SBY,

kewenangan

dan

dilansir oleh Kementerian Kehutanan, potensi

sumber daya alam masih tersebar pada banyak

kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan

kelembagaan

berbagai

hutan di 7 Provinsi di Indonesia yaitu (Kalbar,

bertabrakan.

Kaltim, Kalteng, Jambi, Riau dan Sultra)

produk

dibidang

dan

hukum

diatur

yang

agraria

Sebagai contoh, menurut data yang

dalam

saling

Menurut BPN, Terdapat 632 peraturan agraria

diprediksikan

yang tumpang tindih. Di sisi lain, masalah

Kerugian

utama secara teknis implementatif adalah

pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722

terjadinya

dan

unit pertambangan yang dinilai bermasalah.

peraturan. Sedikitnya terdapat 17 Undang-

Dari jumlah kerugian negara yang terjadi,

Undang yang tumpang tindih; 48 Peraturan

Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar

Pemerintah;

yaitu Rp 158 triliun (Partnership dan ICW,

Instruksi

tumpang

22

tindih

hukum

Keputusan

Presiden,

dan

Presiden,

496

4

Peraturan/

agraria.

negara

Rp

tersebut

273

triliun.

timbul

akibat

2011).

Keputusan/Surat Edaran dan Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN yang mengatur soal

mencapai

Akibat lain yang utama dari tumpang tindih kewenangan tersebut adalah meluasnya

konflik

agraria.

Hal

ini

mudah

untuk

Kenyataan berbagai peraturan hukum

dimengerti sebab berbagai izin, konsesi dan

agraria semacam ini dapat dikelompokkan

hak yang dikeluarkan oleh pejabat publik atas

menjadi

sebidang

beberapa

hal

yaitu:

(1)

Tidak

tanah

kerap

dilakukan

tanpa

singkronnya peraturan hukum yang mengatur

mengindahkan hak-hak masyarakat yang telah

sumber agraria atau SDA dimana hukum yang

berada di atasnya.

lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati oleh peraturan dibawahnya; (2) Disharmoni peraturan-peraturan

hukum

yang

sifatnya

sejajar.

Merujuk pada rekaman data konflik agraria

yang

dilakukan

Konsorsium

Pembaruan Agraria (KPA), dimana organisasi

ini hanya melakukan rekaman konflik agraria Selain tanpa koordinasi kelembagaan ,-

yang

bercirikan:

(1)

Bersifat

kronis

sering dibahasakan dengan istilah ego sektoral-

(berlangsung lama), massif, dan berdimensi

, keadaan semakin memburuk karena perilaku

hukum, sosial, politik dan ekonomi yang luas;

aparat birokrasi yang umumnya berwatak

(2) Merupakan konflik agraria struktural,

pemburu

dimana

rente

(rent

seeker)

dalam

memberikan izin, konsesi maupun hak atas


kebijakan-kebijakan

pemerintah

menjadi penyebab utama; (3) Penerbitan ijin-

45

Iwan Nurdin

ijin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan

bersertifikat tersebut. Padahal, Hak Guna

SDA tidak menghormati keberagaman hukum

Usaha adalah jenis hak yang diberikan kepada

yang

tenurial

perseorangan dan badan hukum untuk usaha

masyarakat; (4) Terjadi pelanggaran HAM

pertanian dan perkebunan yang sudah pasti

dalam penanganan konflik. Dalam rekaman

tidak dimiliki oleh rumah tangga petani.

menjadi

dasar

dari

hak

tersebut, KPA mencatat bahwa selama satu

Ketimpangan pada penguasaan dan

dekade masa pemerintahan SBY (2004-2014)

pengusahaan pada kawasan hutan juga sangat

telah terjadi 1.391 konflik agraria, dengan luas

tinggi.

areal konflik mencapai 5,7 juta hektar dan

Kehutanan, pemerintah telah menunjuk secara

korban lebih dari 926.700 KK. Sebagian besar

sepihak luas kawasan hutan adalah seluas

konflik

wilayah

136,94 juta hektar atau 69 persen wilayah

perkebunan, proyek infrastruktur, kehutanan

daratan Indonesia. Dari sisi pengusahaan

dan pertambangan (KPA, 2012). Menurut

kawasan hutan, luas HTI hingga tahun 2011

KPA, sebenarnya angka-angka yang dirilis ini

telah mencapai 9,39 juta hektare dan dikelola

diyakini sebagai angka minimum, sebab belum

oleh 262 unit perusahaan dengan izin bahkan

mencakup semua wilayah tanah air.

hingga 100 tahun. Selain itu, luas HPH di

tersebut

berada

pada

Melalui

UU

41/1999

tentang

kecepatan

Indonesia 21,49 juta hektar yang dikelola oleh

pemberian izin dan konsesi kepada perusahaan

303 perusahaan HPH. Bandingkan dengan izin

yang berbanding terbalik dengan perlindungan

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang hanya

hak-hak

telah

seluas

ketimpangan

2011).

Lebih

lanjut,

masyarakat

mengakibatkan

karena

tersebut

meningkatnya

631.628 hektar (Yayasan Pusaka,

dan

Di bidang perkebunan hal yang sama

pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam.

pun terjadi, sedikitnya 9.4 juta hektar tanah

Secara sederhana ketimpangan tersebut adalah

telah

sedikit orang dan badan hukum menguasai

perkebunan sawit (Surambo & Wagiman,

tanah yang demikian luas di tengah puluhan

2012). Tidak berhenti disitu, pengadaan tanah

juta rakyat yang tuna kisma dan gurem.

bagi perusahaan pangan juga terus terjadi,

struktur

pemilikan,

penguasaan

Menurut BPN, sampai Agustus 2013

diberikan

kepada

600

perusahaan

sementara tanah untuk petani pintunya selalu

telah terdapat 26.366.788 bidang tanah yang

tertutup.

telah bersertifikat di Indonesia dengan luas

mengeluarkan izin 2 juta hektar tanah di

72.954.190 Ha. Dari puluhan juta sertifikat

Merauke kepada hanya 41 perusahaan saja

tersebut, terdapat 10.368 sertifikat Hak Guna

melalui proyek Merauke Integrated Food and

Usaha (HGU), namun luas HGU mencapai 46

Energy Estate (MIFEE) (KPA, 2012).

persen atau 33.5 juta ha dari luasan tanah yang

46

Pada

tahun

2009,

pemerintah

Wajah yang serupa juga telah terjadi



pada sector pertambangan. Setidaknya 64,2

dan sumber daya alam

juta hektar tanah (33,7% daratan)

telah

besar untuk dieksploitasi telah menyumbang

perusahaan

kerusakan lingkungan hidup yang tinggi.

diberikan

izin

kepada

kepada pengusaha

pertambangan mineral dan batubara. Angka ini

Sehingga,

pertumbuhan

belum termasuk luas konsesi pertambangan

diberitakan

relative

minyak dan gas. Luasan total lahan untuk Izin

rentan dari sisi keberlanjutan sebab hanya

Usaha

mencapai

mengandalkan eksploitasi sumber daya alam.

41,750,107 Ha, Kontrak Karya (KK) total

Persoalan yang saling terkait satu sama lain

luasan 22,764,619.07 Ha dan Perjanjian Karya

tersebut sesungguhnya semakin meneguhkan

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

pentingnya pelaksanaan reforma agraria.

Pertambangan

(IUP)

seluas 7,908,807.80 Ha. Kontras dengan hal tersebut, terjadi pada sedikitnya 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia. Di dalamnya terdapat

6,1 juta RTP di Pulau Jawa yang

tidak memiliki lahan pertanian sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa.

Sedangkan bagi mereka yang memiliki, ratarata kepemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Ketimpangan inilah yang menjadi akar kemiskinan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang pada umumnya bekerja sebagai petani

gurem.

Kemiskinan

masyarakat

pedesaan telah memberikan tekanan yang tinggi kepada laju urbanisasi dan migrasi pekerja hingga keluar negeri (buruh migran). Rasio gini di Indonesia terus meningkat dari 0,32 pada tahun 2003 menjadi 0,41di tahun 2012, 20% kelompok terkaya menikmati 49% pendapatan nasional, (naik dari level 40% pada tahun

2002).

Sementara

40%

kelompok

termiskin menikmati 16% pendapatan nasional (turun dari 20% pada tahun 2002). Padahal, titik tekan peruntukan tanah


ekonomi

tinggi

yang

sesungguhnya

Reforma Agraria Kompleksitas persoalan agraria yang di alami oleh bangsa ini, telah membuat gagasan pelaksanaan

reforma

agraria

relevan

dikemukakan kembali. Sebab, melaksanakan reforma agraria berarti memberikan basis atau fondasi yang kokoh bagi kemandirian sebuah bangsa. Reforma

Agraria

atau

Pembaruan

Agraria adalah sebuah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya seperti terangkum dalam pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17 di dalam UUPA

1960. Inti dari pembaruan agraria adalah landreform yaitu redistribusi kepemilikan dan penguasaan

tanah

yang

bertujuan

untuk

kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat (Cohen, 1978). Dalam Tap MPR No. IX tahun 2001 pasal 5 (b) juga menyebutkan tentang landreform: “ melaksanakan penataan kembali

47

The Paradox of Social Media: The De-democratization of Malaysia

penguasaan,

pemilikan,

dan

dan belum berhasil melakukan lompatan kelas

yang

dari negara berkembang menjadi negara yang

memperhatikan

maju secara ekonomi dan politik. Bahkan,

kepemilikan tanah untuk rakyat. Meskipun

kemiskinan di pedesaan yang dialami kedua

demikian, landreform tidak akan berhasil jika

negara memperlihatkan wajah ekonomi, sosial

tidak

politik yang cenderung serupa. Indonesia dan

pemanfaatan

tanah

berkeadilan

(landreform)

dengan

didukung

penunjang

penggunaan

seperti

penyuluhan,

oleh

program-program

pengairan,

pendidikan,

perkreditan,

pemasaran,

dan

Philipina adalah negara pengekspor tenaga kerja

murah,

dan

bahan

mentah

yang

sebagainya. Jadi pembaruan agraria adalah

dihasilkan oleh korporasi yang mengekploitasi

landreform

menyangkut

sumber daya alam. Secara politik, kemiskinan

redistribusi kepemilikan juga menyangkut

di pedesaan telah membuat demokrasi nasional

peningkatan

pola

tumbuh menjadi demokrasi prosedural semata,

pengelolaan tanah maupun regulasi dan pajak

sebuah pseudo democracy yang penuh dengan

yang adil.

money

plus,

selain

produktifitas

tanah,

Pengalaman di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang menjalankan reforma agraria pada

tahun

penguasaan

kaum

oligarkhi ekonomi pada partai politik dan birokrasi. Tujuan pembaruan agraria menurut

memperlihatkan bahwa pelaksanaan reforma

UUPA adalah penciptaan keadilan sosial,

agraria yang dilakukan telah membuat ketiga

peningkatan produktivitas dan kesejahteraan

negara tersebut mempunyai fondasi yang

rakyat untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan

kokoh bagi industrialisasi nasional. Sebab,

bangsa yang terangkum dalam Pembukaan

kepemilikan luas lahan pertanian yang dimiliki

UUD 1945 dan terjemahan dari praktek

petani bukan saja telah meningkatkan hasil

ekonomi negara dalam Pasal 33 UUD 1945.

Namun

hingga

karena

1960-an

produksi.

1950-an

politic

telah

Pengalaman pelaksanaan pembaruan

yang

agraria di sejumlah negara Asia (seperti:

dihasilkan petani, daya beli yang meningkat,

China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan),

yang menstimulus bagi pasar industri nasional

Afrika dan Amerika Latin,) menunjukkan

yang tengah dibangun.

setidaknya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang

meningkatkan

tabungan

Sementara, menjalankan

memberikan nasional

keengganan

reforma

agraria

negara meskipun

perlu

diurus

kelengkapannya

oleh

penyelenggara negara bila pembaruan agraria

memiliki payung hukum pelaksanaan juga

mau

memperlihatkan wajah yang serupa. Indonesia,

Konstitusional,

Philipina adalah sebuah contoh negara yang

Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4)

tidak mau melaksanakan pembaruan agraria,

Sistem Administrasi Agraria, (5) Peradilan, (6)

48

berhasil,

yakni: (2)

Hukum

(1)

Mandat

Agraria

dan


Leo Agustino, Badrul Azmier Mohamed@Bakar

Desain Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan

agraria, (2). Data peruntukan tanah, (3) Desain

dan Latihan, (8) Pembiayaan, (9) Pemerintahan

redistribusi tanah dalam skema rumah tangga

Lokal, dan (10) Keterlibatan Penuh Organisasi

pertanian,

Rakyat.

koperasi produksi dan atau usaha bersama

Bagaimana

langkah

pelaksanaan

kolektive/komunal

pertanian

oleh

masyarakat,

masyarakat, (4).

Desain

pembaruan agraria sejati tersebut? Untuk

larangan dan sanksi bagi penerima tanah yang

menjalankannya, diperlukan sebuah badan

menelantarkan tanah dan menjual tanah, (5)

pelaksana

yang

bertugas

sanksi berat bagi pemalsu objek dan subjek

agraria.

Komite

pembaruan agraria, (6). Desain keterlibatan

tersebut adalah sebuah badan pelaksana yang

dan peran para pihak dalam pelaksanaan

dibentuk dan bertanggung jawab langsung

pembaruan agraria (7). Desain dukungan akses

kepada Presiden.

infrastruktur dan keuangan setelah distribusi.

atau

menjalankan

komite

pembaruan

Tugas utama badan ini adalah: (1) Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan

Restrukturisasi dan Penghubungan Ulang Antar Kelembagaan

pembaruan agraria; (2) Mengkordinasikan departemen-departemen terkait dan badanbadan pemerintah lainnya, pemerintah daerah,

dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan

pembaruan

agraria;

(3)

Melaksanakan penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumbersumber agraria lainnya; dan (4) Menangani konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu,

maupun konflik-konflik agraria yang

mungkin

muncul

akibat

pelaksanaan

pembaruan agraria.

Lebih jauh, badan ini adalah sebuah badan adhoc yang bekerja hanya dalam jangka waktu pelaksanaan pembaruan agraria. Badan ini

juga

pelaksanaan agraria.

merumuskan hingga

Desain objek

evaluasi

rencana

sekurang-kurangnya pendataan

desain

pembaruan

pelaksanaan

memuat dan

rencana

subjek

(1).

itu

Sistem

pembaruan


Sebagaimana telah diulas di awal, Presiden Jokowi yang dilantik tanggal 20 Oktober 2014 lalu membawa perubahan pada kelembagaan yang terkait dengan agraria dan pedesaan dengan membentuk Kementerian Agraria

dan

Lingkungah

Tata

Ruang,

Kementerian

Hidup dan Kehutanan serta

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Harapan publik dengan dibentuknya kementerian ini akan membawa perbaikan dan memberikan bagi masalah agraria nasional yang tengah dihadapi, sehingga warisan buruk berbagai masalah agraria dapat lebih mudah diurai

oleh

pemerintahan

Jokowi-JK.

Penguraian masalah agraria tersebut tentu bukan semata-mata untuk melahirkan sistem birokrasi

agraria

mewujudkan

yang

keadilan

bersih,

namun

sosial

melalui

pelaksanaan reforma agraria.

49

Iwan Nurdin

Usulan penataan kelembagaan agraria sebenarya

telah

banyak

dilakukan

oleh

Penguatan

Kementerian

mengambil

kewenangan

kalangan organisasi masyarakat sipil. Pada

Kementerian

tanggal 22-23 September 2014, di Wisma

Setiawan, 2014) .

Antara Jakarta, sejumlah kalangan organisasi masyarakat

sipil

mengadakan

Nasional

Reforma

Konferensi

dengan

konservasi

pada

(Rahman

dan

Kehutanan

Usulan ini memperlihatkan bahwa kalangan masyarakat sipil menilai bahwa

yang

problem agraria nasional disebabkan oleh

menghasilkan Buku Putih Reforma Agraria

pelaksanaan UU 41/1999 tentang Kehutanan

dan

dan bentuk Kementerian Kehutanan yang

Resolusi

“Laksanakan

(KNRA)

LH

KNRA

yang

Reforma

berjudul

Agraria

Guna

sangat

super

body

dimana

kewenangan

Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan

penunjukan dan pengukuhan kawasan yang

Bangsa”.

“senafas” dengan pendaftaran dan pemberian

Konferensi

ini

kemudian

mengusulkan sejumlah kelembagaan baru yang

hak

menjadi penanda bagi keberpihakan Jokowi

kehutanan,

kepada agenda reforma agraria yang telah

dimulai dari produksi hingga konservasi

dijanjikan. Kelembagaan baru tersebut adalah

berada

penggabungan beberapa fungsi agraria dan

kementerian ini menguasai 70 persen daratan

pembangunan pedesaan yang tersebar kedalam

di Indonesia.

berbagai kementerian. Usulan tersebut juga

atas

tanah,

di

pengaturan

pemberian dalam

konsesi

satu

Menyambut

tata

ruang

kehutanan

badan.

gagasan

Padahal,

tersebut,

secara resmi disampaikan kepada Rumah

Pemerintahan Jokowi mengakomodir sebagian

Transisi yang saat itu tengah menggodok

besar gagasan tersebut. Menurut Perpres

agenda kerja pemerintahan Jokowi yang belum

165/2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

dilantik.

Kabinet

Usulan

tersebut

adalah:

(1)

Kerja

yang

ditandatangani

oleh

Presiden Jokowi pada tanggal 27 Oktober 2014

Pembentukan Kementerian Agraria yang berisi

disebutkan

Dirjen

Kehutanan, Kementerian Desa, PDT dan

Planologi

Kehutanan,

Dirjen

pada

Tata

Kementerian

Ruang

pada

Kementerian PU, Badan Informasi Geospasial dan Badan Pertanahan Nasional menjadi

bahwa

Kementerian

LH

dan

Tranmigrasi serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan

membentuk

Kementerian

Pembentukan

Agraria dan Tata Ruang, Presiden Jokowi

Kementerian Desa yang berisi Kementerian

menggabungkan fungsi perencanaan tata ruang

PDT, Dirjen Transmigrasi, Dirjen PMD pada

dan administrasi hak atas tanah ke dalam

Kemendagri, dan Direktorat Komunitas Adat

sebuah kelembagaan. Ini adalah langkah maju

Terpencil

di dalam mewujudkan good land governance

sebuah

50

kementerian;

di

(2)

Kementerian

Sosial;

(3)



ke depan. Meskipun mengau kepada Perpres

tersebut. Kedepan, kementerian ini seharusnya

tersebut ada beberapa hal yang perlu diatur

menjadi pintu utama dalam dalam mengajukan

ulang

Planologi

legislasi nasional yang terkait dengan agraria

Kehutanan di Kehutanan, Badan Koordinasi

dan sumberdaya alam dalam satubingkai dan

Tata Ruang Nasional di Bappenas dan Badan

arah

Informasi Geospasial yang tentunya harus

kementerian ini menjadi jawaban atas masalah

dikoordinasikan dalam satu atap.

ego-sektoral antar kementerian/lembaga yang

terkait

dengan

Selanjutnya,

Dirjen

dengan mengedepankan

kebijakan

yang

sama.

lebih luas di sektor pertanahan, perkebunan,

kata agraria dalam kementerian ini, tentulah

kehutanan,

administrasi pendaftaran dan hak atas tanah

pertanian, dan pesisir-kelautan.

yang dilakukan selama ini dilakukan oleh Badan

Pertanahan

Nasional

Sehingga,

energi/sumberdaya

mineral,

Karena luasan penunjukan kawasan

Republik

hutan yang hampir mencapai 70 persen daratan

Indonesia (BPN RI) menjadi diperluas, tidak

Indonesia dan diatur di dalam Kementerian

hanya mencakup wilayah non kawasan hutan

Kehutanan, tidak mengherankan jika terdapat

seperti yang selama ini terjadi.

33 ribu desa definitif di dalam kawasan hutan.

Sebenarnya, akan lebih lengkap jika

Penduduk desa di dalam kawasan hutan ini,

Badan Informasi Geo-Spasial juga berada

meskipun telah bergenerasi di dalamnya, tidak

dalam kementerian ini. Jika hal ini dilakukan,

mendapatkan perlindungan hukum atas hak-

kementerian ini juga menjadi pusat rujukan

hak atas tanah mereka punyai. Sebab diklaim

utama dalam Peta Informasi Geospasial yang

sebagai kawasan hutan negara. Jika pemerintah

diikuti

lembaga

hendak menjalankan reforma agraria, memang

pemerintah. Dengan demikian, Kementerian

tanah yang masih dikategorikan oleh hukum

Agraria memastikan kebijakan satu peta (one

sebagai kawasan hutan dan telah dikelola oleh

map policy) dapat dijalankan efektif dan

masyarakat dan menjadi desa-desa definitif

menjadi panduan semua kementerian sektoral

inilah wilayah utama program reforma agraria.

yang ada.

Karena itu, reforma agraria hampir mustahil

oleh

semua

instansi

Hal ini tentu saja tidak akan tercipta dengan serta merta. Sebab, ada banyak hambatan Gebrakan

regulasi cepat

dari

yang sisi

menghambat. hukum

harus

jika tidak melibatkan kehutanan. Penggabungan Kementerian LH dan Kehutanan merupakan langkah yang tepat. Dari nama baru ini, diharapkan terjadi

dilakukan. Karena itu, kementerian ini wajib

kepemimpinan

menyelaraskan aturan hukum tentang sektor-

kementerian

sektor agraria ditingkat pemerintah yang

ekploitasi dan produksi seperti yang selama ini

tumpang

terjadi. Langkah lanjutan dari penggabungan

tindih

yang

berjumlah


ratusan

lingkungan kehutanan

hidup

dalam

dibandingkan

sisi

51

Iwan Nurdin

ini adalah memindahkan fungsi Bina Produksi

ketimpangan struktur agraria, menemukan

Kehutanan kedalam induk lamanya yaitu ke

objek reforma agraria seperti tanah kelebihan

dalam

Dengan

maksimum, tanah Negara bebas dll dilakukan

kehutanan

di tingkat desa. Juga, para penerima manfaat

menjadi lebih dominan. Ini sesuai dengan

reforma agraria (subjek reforma agraria) sangat

semangat lingkungan hidup yang seharusnya

terkait dengan pemerintahan dan organisasi

memimpin kementerian baru ini.

masyarakat

Kementerian

demikian,

fungsi

Dengan Desa,

tentu

mengaitkan

Pertanian. konservasi

dibentuknya menjadi

dengan

tidak agenda

di

tingkat

desa.

Sehingga,

Kementerian

kesalahan penerima manfaat reforma agraria

tepat

bisa dihindari.

tanpa

pelaksanaan

Kedepan,

seharusnya

terdapat

reforma agraria yang dijanjikan. Apalagi,

kementerian koordinator yang mengkoordinir

mayoritas masyarakat yang menjadi korban

KementerianAgraria, Kementerian Pertanian,

masalah pertanian dan masalah agraria kita

Kementerian

berada di pedesaan. Apalagi, pemerintah

Kementerian Pesisir Kelautan, Kementerian

kedepan menjanjikan sebuah pemerintahan

Lingkungan

yang akan memperkuat pembangunan desa.

dikoordinasikan secara solid untuk mengabdi

Dengan pelaksanaan reforma agraria terdapat

kepada konstitusi kita.

Desa, Hidup

Kementerian sehingga

ESDM, dapat

cetak biru nasional untuk menata hubungan desa -kota, pertanian-industri ke dalam pola hubungan yang saling menguatkan. Maka kelak harus diupayakan hadirnya badan usaha milik desa, badan usaha milik petani yang mempunyai skala usaha pertanian modern dan maju yang dimiliki oleh masyarakat desa kita. Inilah sebenarnya yang dicita-citakan oleh UUPA 1960 bahwa Hak Guna Usaha (HGU)

perkebunan dan pertanian yang diatur dalam UUPA 1960 itu sesungguhnya diprioritaskan untuk masyarakat kita khusus nya kaum tani dalam bentuk koperasi. Pelaksanaan pemerintahan penting. ditujukan

52

desa

Sebab, untuk

reforma

agraria,

memainkan

peranan

pendaftaran

tanah

menemukan

yang derajat



Daftar Pustaka Cohen, Suleiman I. 1978. A grarian Structures and A grarian Reform: Exercise in Development Theory and Policy. Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Leiden and Boston, USA. Konsorsium Pembaruan Agraria. 2012. Laporan A khir Tahun 2012 Konsorsium Pembaruan Agraria: “Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria”. Jakarta: KPA. Noer Fauzi Rahman dan Usep Setiawan (peny). 2014. Buku Putih Reforma Agraria. Jakarta: KPA Surambo, Achmad & Wahyu Wagiman. 2012. Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-Pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. Jakarta: ELSAM. Zakaria R. Yando, Emilianus O Kleden, Y.L. Franky, 2011. MIFEE: Tak Terjangkau A ngan Malind. Jakarta: Yayasan Pusaka.


53

Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY) Sunardi Purwaatmoko1 Abstrak Analisis dalam studi ini menemukan bahwa oligarki politik baru yang terdiri atas partai politik reformis yang didukung oleh kepala pemerintahan local, organisasi petani dan NGO memiliki kapasitas untuk mengurangi pengaruh dominan dari oligarki rezim Orde Baru yang lama dalam proses pembuatan kebijakan pada sektor beras. Pemerintahan Gus Dur mampu mengatus tariff impor dan pemerintahan setelahnya dibawah Megawati tidak hanya berhasil mengakhiri hubungan Indonesia dengan IMF, tapi juga melarang impor beras. Bagaimanapun, kebijakan mereka dihambat tidak hanya oleh kelemahan koalisi partai reformis dan kekuatan dominan dari elit oligarki dari rezim Orde Baru yang telah lalu. Dibawah kepemimpinan Yudhoyono yang pertama, larangan impor beras dihapuskan dan sebagai hasilnya partai politik reformis mengalihkan dukungan politik mereka pada oligarki Orde Baru yang lama. Kata-kata kunci: kebijakan ber as, koalisi par tai r efor mis dan oligar ki politik. Abstract This study analizes that the new political oligarchy consisting of reformist political parties supported by heads of local government, peasant organizations, and NGOs had the capacity to reduce the dominant influence of the old New Order regime oligarchy in the policy making process of the rice sector. The Gus Dur government was able to stipulate import tariff, and the following governtment under Megawati was, not only, successful in terminating the cooperation between Indonesia and IMF, but also, prohibited rice import. However, their policy performance is hindered by both the weakness of reformist party coalition and the dominant power of oligarchic elites of the past New Order regime. Under the First Yudhoyono government, rice import ban was lifted as a result of reformist political parties diverted their political support to the old New Order oligarchy. Keywords: r ice policy, r efor mist par ty coalition, and political oligarchy,

Pendahuluan

organisasi petani, kepala-kepala daerah dan

Pasca

pergantian

rezim

Baru,

Indonesia

memasuki

partai-partai

otoriter

politik.

Mereka

mulai

era

mempermasalahkan segi negatif kebijakan

reformasi dan menganut rezim demokrasi.

impor dan liberalisasi pasar beras domestik.

Adopsi kebijakan the Structural A djustment

Pemerintah Gus Dur mulai tampil dengan

Programs

kebijakan

Order

(SAPs),

khususnya

dalam

assertivenya

dengan

liberalisasi pertanian mulai mendapatkan

mengendalikan kebijakan liberalisasi pasar

tanggapan yang negatif dari organisasi-

beras dengan menetapkan tarif spesifik

1

Penulis adalah Ketua Jurusan HI, FISIP Universitas Jenderal Soedirman. Email:[email protected]

54

Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan

sebesar

Rp

430/kilogram

(kg)

yang

pimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),

diberlakukan sejak Januari tahun 2000.

sekalipun

Namun, dalam perkembangannya penetapan

tekanan yang kuat dari organisasi-organisasi

tarif

petani, bupati, gubernur, partai politik, dan

impor

beras

itu

tidak

mampu

mengendalikan impor beras.

pemerintah memeroleh tekanan-

organisasi mahasiswa untuk mempertahankan

Pada era pemerintahan berikutnya,

larangan impor beras. Pada akhir tahun 2005,

Megawati berupaya untuk mengendalikan

pemerintahan SBY berusaha untuk membuka

impor dan stabilitas harga beras dengan

kran impor kembali dengan mengijinkan impor

menetapkan

beras

beras sebanyak 189.617 ton. Impor beras terus

melalui Inpres Nomor 9, tahun

meningkat menjadi 304.000 ton pada tahun

domestik

tataniaga

gabah

dan

2002. Dalam Inpress tersebut dimasukkan pula

2005,

perlunya reformasi fungsi dan peran BULOG.

sebesar 840.000 dan pada tahun berikutnya,

Namun,

Inpress

yaitu tahun 2007 impor beras menjadi 1.5 juta

mampu menciptakan

ton (TRR, 2007, dalam SPI:9). Pada tahun

dalam

implementasinya,

tersebut juga tidak

dan pada tahun 2006 impor beras

yang

2010, 2011, dan 2012, impor beras meningkat

menguntungkan petani produsen. Tidak kurang

lagi menjadi masing-masing sebanyak 1,7 juta

akal, pemerintah kemudian mengambil jurus-

ton, 2,5 juta ton,

stabilitas

harga

gabah

dan

beras

jurus yang lebih jitu dengan memberlakukan

dan 1,927 ton. (BPS, 2012).

Pada

umumnya,

kembali subsidi input pertanian melalui S.K.

menunjukkan

Menperindag

356/MPP/KEP/5/2004.

demokrasi dan industri maju, sektor pertanian

Untuk mengurangi penderitaan petani dari

diperlakukan secara khusus karena adanya

banjirnya


No.

impor

beras,

pemerintah

pada

bahwa

pengalaman

di

negara-negara

strategis

dan

akhirnya mengeluarkan S.K. No. 9/MPP/

sosial.

Kep/1/2004 untuk menghentikan impor beras

intervensi yang kuat dalam sektor produk

yang berlaku sampai dengan tahun 2007. Perlu

pertanian

diketahui bahwa lonjakan impor beras di mulai

perdagangan komoditi pertanian. (Kompas,

pada tahun 2001, yang mencapai 1,384,000

27/3/2003). Namun, kasus yang terjadi dalam

ton, dan thun berikutnya, yaitu tahun 2002

kebijakan sektor pertanian pangan di Indonesia

meningkat menjadi 3.707.000 ton. Sekalipun

justru sebaliknya. Di Indonesia, demokratisasi

terjadi penurunan impor beras, impor beras

politik

pada tahun 2003 masih tergolong tinggi, yang

ekonomi pada sektor pertanian, sehingga

mencapai 2.750.000 ton.

liberalisasi sektor pertanian dan pasar bebas

Kebijakan larangan impor beras tidak diteruskan oleh pemerintahan baru di bawah


Negara-negara untuk

tidak

justru semakin

maju

mengatur

diikuti

melakukan

produksi

oleh

meningkatkan

dan

demokratisasi

penderitaan

kaum petani dan penduduk miskin yang

55

Sunardi Purwaatmoko

terpinggirkan.

produk pertanian pada tingkat harga garansi

Berdasarkan

latar

belakang

minimum

(Harga

Dasar

Pembelian

permasalahan tersebut diatas dapat dirumuskan

Pemerintah) sampai harga pasar berada di atas

permasalahan berikut. Bagaimana interaksi

tingkat itu. Instrumen pendukung lain adalah

antar aktor yang terlibat dalam kebijakan beras

pembatasan tarif dan impor. Sebagai negara

setelah rezim politik demokratis era reformasi?

yang sudah mencapai tahap demokratisasi dan

Mengapa organisasi-organisasi petani dan

industrialisasi tingkat tinggi, Uni Eropa,

NGOs (Non- Governmental Organizations)

Jepang, dan Amerika Serikat, menetapkan

yang mendapat dukungan dari kepala-kepala

harga dasar produk pertanian yang tinggi dan

daerah dan partai-partai politik pendukung

penetapan tarif impor untuk melindungi petani

kebijakan

dari serangan impor dari luar negeri. (Kompas,

proteksi

tidak

mampu

mempengaruhi policy making process dalam

27/3/2003).

impor beras? Sejauh mana pengaruh tekanan-

Pada akhir pemerintahan Orde Baru

tekanan politik koalisi kekuatan oligarki

kebijakan liberalisasi perberasan atas tekanan

politik baru terhadap perubahan-perubahan

IMF mendapatkan dukungan kuat dari elemen-

kebijakan sektor perberasan ?

elemen kekuatan oligarki politik yang berada di bawah kendali Suharto. Dilihat dari

Landasan Teori

perspektif Neo-Marxis, pada era pemerintahan

Secara teoretik, pada dasarnya sektor

reformasi, resistensi terhadap kebijakan de-

pertanian pangan umumnya dan perberasan

liberalisasi disebabkan karena elemen-elemen

khususnya,

pada

kekuatan politik oligarki Orde Baru yang

mekanisme pasar bebas karena hanya akan

terikat dalam kelas kapital menguasai jaringan

merugikan

Justifikasi

bisnis patronase yang melibatkan aktor-aktor

intervensi pemerintah berdasarkan pada prinsip

bisnis, tehnokrat, birokrat-politik, lembaga-

bahwa suatu struktur kelembagaan akan

lembaga

menggerakkan sektor pertanian sesuai dengan

(International Monetary Fund), Bank Dunia,

tujuan-tujuan yang dikehendaki pemerintah

WTO (World Trade Organizations), dan

berdasarkan


negara-negara Barat. Aliansi bisnis patronase

strategis dan sosial. (Hitiris, 1988:158; El-

ini dapat bertahan dan mempunyai posisi

Agraa, 1990:192). Untuk mencapai tujuan-

dominan dalam proses pengambilan keputusan

tujuan itu pemerintah membuat kebijakan

pada

penetapan harga dasar produk pertanian.

(Pepinsky 2013:16; Hadiz 2003:593; Robison

Instrumen yang digunakan untuk melakukan

and

stabilisasi harga adalah dengan membeli

2005:232,

56

tidak

dapat

petani

diserahkan

produsen.

finansial

sektor Hadiz,

internasional

perberasan 2004;

233;

Hadiz

era and

Suryadinata,

IMF

reformasi. Robison, 2007:352).



Seperti halnya kaum Marxis, pendukung teori

Besar

kecilnya

proteksi

perubahan pada

menuju

Public Choice berpendapat bahwa kelompok-

kebijakan

sektor

kelompok kepentingan dapat memaksakan

tergantung pada sejauh mana oligarki politik

kebijakan Pemerintah untuk memenuhi tujuan-

baru yang didukung oleh ormas petani dan

tujuan yang sempit (self-interest), walaupun

NGOs bertindak konsisten dalam mengejar

mereka cenderung menyalahkan aktor-aktor

perubahan-perubahan

yang miskin, seperti buruh dan petani.

kepentingan petani dan kelompok miskin; dan

Pandangan ini menjadi lebih mengemuka

seberapa besar sumber-sumber kekuatan yang

ketika perspektif Public Choice menjelaskan

mereka miliki. Apabila partai-partai politik

bagaimana tekanan dari luar negeri dan

reformis yang bermitra dengan ormas petani

lembaga-lembaga politik domestik bersama-

dan NGOs, dan kepala-kepala daerah yang

sama dengan kelompok-kelompok kepentingan

terikat dalam struktur oligarki politik baru

mempengaruhi kebijakan publik. (Freiden et.

dapat menguasai kabinet Pemerintahan dan

al, 2000: xvi).

DPR, perubahan kebijakan menuju proteksi

kebijakan

beras

menuju

era

yang dihasilkannya akan terwujud secara

pemerintahan reformasi, perubahan kebijakan

signifikan. Sebaliknya, jika partai partai politik

dalam

semata-mata

reformis terpecah dan sebagian besar memilih

pendukung

tindakan politik pragmatis dan berkoalisi

liberalisasi yang terikat dalam oligarki politik

dengan oligarki politik lama maka perubahan

patrimonial rezim Orde Baru akan tetapi juga

kebijakan tidak akan terjadi.

Walaupun sektor

ditentukan

demikian, beras

oleh

tidak

aktor-aktor

pada

oligarki politik pendatang baru yang terdiri

Teori yang menjadi dasar argumen ini

dari parpol reformis. Di satu fihak, oligarki

adalah

politik lama berhasil menyesuaikan diri dalam

(Stupak, et.al, 1977:56; Truman, dalam Dye,

rezim politik reformasi dengan menguasai

1978:23). Teori itu mampu menjelaskan

lembaga-lembaga politik demokrasi baru, di

kelompok-kelompok kepentingan masyarakat

lain pihak elemen elemen kekuatan politik

sipil

pendatang baru yang terdiri dari parpol

organisasi-organisasi petani dan NGOs masih

reformis telah membentuk oligarki politik baru

dalam masa pertumbuhan dan lemah, sehingga

untuk melawan dominasi politik oligarki

mereka tidak dapat menentukan proses politik

politik

pengambilan keputusan dan tergantung pada

lama.

pengambilan

Oleh

sebab

kebijakan

itu

proses

publik

telah

melibatkan tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi antara oligarki politik lama dengan baru.


teori

petani

perilaku

Pluralisme

yang

politik

atau

Kelompok.

direpresentasikan

elemen-elemen

oleh

kekuatan

oligarki politik lama dan baru. Perubahan perilaku parpol reformis yang menentukan tindakan politik pragmatis

57

Sunardi Purwaatmoko

dapat dijelaskan melalui kerangka analisis MPE (Modern Political Economy). Dalam sistem politik multi-partai persaingan antar

bentuk rumusan kata-kata atau kalimat. Pembahasan

parpol sangat tinggi, politisi-politisi parpol

Preferensi Kebijakan Impor Aktor-Aktor

reformis berusaha untuk mempertahankan

Pendukung Liberalisasi

eksistensi dan kelanggengan karier politik

Karena pemerintah reformasi mendapat

dengan cara membentuk koalisi dengan parpol

tekanan IMF dan Bank Dunia agar melakukan

pemerintah

sumber-

liberalisasi/privatisasi, maka tarif impor beras

sumber milik negara dengan mengabaikan

dan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)

kepentingan kolektif. (Freiden et. al, 2000:37-

ditetapkan terlampau rendah dan tidak dapat

38; Geddes dalam Freiden et. al, 2000:83;

menyangga stabilitas harga gabah dan beras

Geddes, 1994:40). Baik politisi-politisi parpol

domestik. (Machfud, 2010:62, dalam A gricola

reformis maupun beberapa organisasi petani

1/6/2010; Pratiwi, 2008:95; Arifin, 2007).

dan

Sebagai akibatnya, pasar gabah dan beras

NGOs

untuk

mendapatkan

dikooptasi

pemerintah

untuk

mendukung kebijakan liberal sehingga, mereka

domestik

tidak mampu melawan dominasi aktor-aktor

distributor beras yang menerapkan oligopoli

pendukung liberalisasi. (Piven and Cloward,

dan mampu menciptakan disparitas harga

1979).

gabah dan beras. (Kompas 6/3/2008; Arifin,

bertumpu pada data primer yang diperoleh dari hasil wawancara tidak terstruktur terhadap sampel yang menjadi sasaran dan data diperoleh

dari

studi

kepustakaan. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yang dimaksud adalah menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif berusaha mengintepretasikan secara mendalam terhadap fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Tehnik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif baik primer maupun sekunder yang disajikan dalam

58

pedagang

dan

dalam Mardianto, et. al., 2005:127).

Sebagai analisis kasus, penelitian ini

yang

oleh

2007:67; Paasch et. al., 2007:108; Natawijaya,

Metode Penelitian

sekunder

dikuasai

Kegiatan kartel/oligopoli tidak hanya menyangkut beras akan tetapi juga jenis pangan yang lain. Praktik oligopoli melibatkan politisi dan pedagang merupakan gejala baru yang muncul semenjak dimulainya kebijakan liberalisasi sektor pertanian. Eksportir di luar

negeri bekerja sama dengan orang Indonesia dan melibatkan oknum pejabat pemerintah, DPR, penegak hukum, dan para politisi. (Said, Rakyat Merdeka,Senin,18/2/2013;Misanam,2013:waw ancara;Kusbini,http:// www.suarapembaruan.com/home/k...iatanah/29802). Kecurangan prak-tik kar-tel



pangan selama ini selalu sama, tapi pe-lakunya berbeda-beda.

(Mezi,

http://

2007:97). Perusahaan-perusahaan importir yang

www.suarapembaruan.com/home/k...ia-

dikenal dengan nama delapan “Samurai”

tanah/29802).

menguasai impor beras semenjak masa Orde

Dampak dari oligopoli sangat serius

Baru. Untuk tahun 1997/1998, importir yang

terhadap kesejahteraan petani desa. Pertama,

ditunjuk BULOG adalah Sudono Salim, Siti

produsen

mendapatkan

Hutami, Siti Hediati, Dasuki, dan Ayong.

keuntungan yang layak dalam usaha tani

Mereka mendapat jatah impor dalam skala

karena tingkat nilai tambah yang mereka

puluhan ribu sampai jutaan ton.2 (Kompas,

hasilkan sebagaian besar jatuh ke tangan

8/9/1998). Pada era reformasi importir beras

pedagang dan distributor. Kedua, kelangkaan

tidak hanya terbatas dikuasai oleh aktor-aktor

beras yang terjadi di pasaran dan disparitas

bisnis yang dekat dengan Cendana akan tetapi

yang tinggi antara harga beras domestik dan

mulai meyebar ke luar lingkungan keluarga

internasional memacu timbulnya kebijakan

Cendana.

impor

petani

beras.

tidak

contoh,

impor

beras

impor

beras

“setengah resmi” yang diistilahkan sebagai

yang

besar

“separuh nyolong” telah melibatkan politisi-

eksportir

yang

politisi Golkar Nurdin Halid dan Setyo

beraliansi dengan birokrat dan politisi-politisi

Novanto. Mohammad Luthfy, seorang importir

parpol.

domestik mendapatkan kemudahan dari politisi

memberikan

Kebijakan

Sebagai

keuntungan

konglomerat/importir

dan

Organisasi petani seperti, API, FSPI

Golkar yakni, menantu dari Hartarto, dan

(Federasi Serikat Petani Indonesia), WAMTI,

politisi Golkar. Wijanarko Puspoyo, sebagai

dan

kepala BULOG menerima suap dari importir

organisasi

ANMK

masyarakat

(Aliansi

sipil,

Nasional

seperti Melawan

beras Vietnam.

Kelaparan), Bina Desa, IGJ (Institute for

Persoalan impor beras dan subsidi pupuk

Global Justice) dan Koalisi Rakyat untuk

tidak terlepas dari kepentingan korporasi bisnis

Kedaulatan Pangan, semua sepakat dalam

dengan politisi-politisi parpol. (Basirun, 2011:

kritik mereka bahwa dibukanya pasar dalam

wawancara). BULOG sering melobi anggota-

negeri terhadap beras impor selama tahun 1997

anggota DPR untuk mendukung kebijakan

-2001 hanya menguntungkan kelompok dan

impor beras. (Kristianto, Rakyat Merdeka,

orang-orang yang berada dekat dan dalam

15/1/ 2006). Aktor-aktor bisnis perberasan

lingkar kekuasaan, tetapi tidak menguntungkan

melekat pada partai-partai besar. (Nurruddin,

rakyat miskin. Pendapat mereka tidak banyak

2011, wawancara). Indikasi penguatan pelaku

berubah setelah terungkap kasus BULOGATE

bisnis beras swasta nasional dan internasional

yang melibatkan partai-partai politik. (Paasch,

dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah


59

Sunardi Purwaatmoko

yang lebih pro-pasar dan menguntungkan

kompleks yang melibatkan politisi, broker, dan

importir

importir. (Misanam, 2013: Interview).

beras. Kasus impor beras tidak

telepas dari kepentingan para importir yang

Perilaku politik politisi-politisi parpol

disebut sebagai mafia impor beras yang pelaku

dijelaskan oleh pendekatan MPE. Untuk

-pelakunya hanya dalam jumlah yang terbatas.

mendapatkan suara konstituen yang sebanyak-

Kelompok

banyaknya,

kepentingan

ini

mempunyai

dengan

hadiah-hadiah

yang

pengaruh yang kuat di kalangan DPR dan

diberikan secara individual, politisi-politisi

Pemerintah. (Hasan, 2008). Pelaku bisnis

memerlukan mesin-mesin politik yang besar

beras dan politisi dari dalam negeri yang

yang diperkerjakan oleh para aktivis parpol

mempunyai kepentingan mengimpor beras

dan pekerja-pekerja partai. (Geddes, 1994:40).

bertindak sebagai broker bekerjasama dengan

Disebabkan karena perlu “membayar” pekerja-

kepentingan

pekerja partai, para aktivis Parpol tidak

importir

dari

negara-negara

tetangga. (Sujatmiko, wawancara: 2014).

mempunyai independensi sama sekali dalam

Impor beras dikuasai oleh beberapa perusahaan

importir

beras.

Dari

menentukan preferensi kebijakan dan hanya

belasan

peduli agar terpilih kembali dalam pemilu.

importir yang mendapatkan kuota impor,

(Geddes, 1994:41). Untuk mempertahankan

hanya ada beberapa importir yang besar.

karier

Sisanya atau mayoritas merupakan perusahaan

memanfaatkan sumber-sumber milik negara

-perusahaan kecil yang bisa menjual kuota

yang melibatkan pejabat-pejabat birokrasi

impor mereka ke perusahaan besar. (Nurhayat–

pemerintah,

detikfinance,

swasta.

http://finance.detik.com/

read/2014/02/10/111258/2491861/4/impor-

politik

para

BULOG,

politisi

dan

pelaku

parpol

bisnis

Sebagai LPND (Lembaga Pemerintah

beras-diduga-dikuasai-jaringan-kartel).

Non-Departemen) yang telah berubah menjadi

Perusahaan-perusahaan yang memiliki kuota

Perum, BULOG sudah tidak punya tanggung

impor dan dapat menjualnya ke perusahaan-

jawab lagi untuk menyangga stabilitas harga

perusahaan

ikatan

beras domestik sehingga pilihan kebijakan

kepentingan yang sangat erat dengan elite-elite

impor merupakan prioritas. BULOG lebih

partai politik dan birokrat. Dapat dipahami

banyak

bahwa pejabat-pejabat birokrasi pemerintah

impor beras karena, kebutuhan beras dengan

importir

mempunyai

mendapatkan

keuntungan

melalui

telah membentuk suatu aliansi politik yang 2

Sudono Salim, dengan 4 perusahaannya Ginivy Trading, Graphica Mgt, Calvi Sunrise dan Interlink Asia mengimpor sekitar 2,3 juta ton (657,5 ribu USD). Sedang Siti Hutami dengan PT AL Resourcesnya mendapat jatah 300.000 ton (90,3 ribu USD). Siti Hediati P mengimpor 35.000 ton melalui PT Data N Latipson. Dasuki A melalui 2 perusahaannya Concorca World Trade dan Timur Madu Sejati mengimpor 325.000 ton (96,2 ribu USD). Sementara Ayong dengan Siam Race Trading, Sunlabel, Thaimapan Trade dan Pramee Trading mendapat order 112.000 ton (36,9 ribu USD).

60



cara impor lebih mudah dilakukan tanpa biaya

Dur maupun Megawati tidak mampu untuk

yang besar, dibandingkan jika harus membeli

mengendalikan

beras

domestik dan mengurangi volume impor beras.

dalam

negeri

walaupun

akibatnya

liberalisasi

Pemerintah

pasar

beras

menyengsarakan kehidupan petani. Alasannya

Akhirnya,

rasional, yaitu motif mencari keuntungan. Oleh

mendapatkan dukungan kuat dari PDIP dan

sebab itu, perubahan status BULOG dari

parpol reformis Islam memutuskan untuk

LPND menjadi Perum membuka kemungkinan

mengakhiri

bagi politisi-politisi parpol untuk mendapatkan

dengan

keuntungan dari impor beras oleh BULOG.

pertanian, dan melarang impor beras. Namun,

Hal ini menjadi halangan utama dalam

pada masa Pemerintahan SBY kebijakan

menciptakan stabilitas harga beras dan gabah

larangan

domestik yang menguntungan petani.

pemerintahan Gus Dur hingga SBY tata kelola

kerjasama

IMF,

Megawati

antara

mensubsidi

impor

beras

yang

Pemerintah

kembali

direvisi.

input

Sejak

Perubahan Status BULOG dari LPND

perdagangan beras dan gabah domestik yang

menjadi Perum merupakan tindak lanjut dari

cenderung liberal dan merugikan petani belum

proses privatisasi berdasarkan LoI IMF. Para

pernah dapat diatasi. Penetapan HPP, tarif

peneliti dan teknokrat pendukung liberalisasi

impor, dan jumlah impor beras, ditentukan

memegang peran yang penting dalam proses

oleh pejabat-pejabat birokrasi kementerian

reformasi BULOG. Dari total hampir 100

strategis yang terikat dengan kepentingan aktor

jumlah literatur, hanya 4-5 literatur yang

-aktor politik oligarki lama.

ditulis oleh orang Indonesia asli. (Sawit,

Penetapan HPP gabah dan beras diatur

2007:194). Lembaga BAPPENAS (Badan

melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan dibahas

Perencanaan Pembangunan Nasional) juga

dalam

dipengaruhi oleh para teknokrat berhaluan

melibatkan Kementerian Pertanian, Kemenko

liberal. (Y onekura, 2003).

Perekonomian,

A.

Dominasi

Aktor-Aktor

Pendukung

pertemuan

Kementerian

INTERDEPT

Kementerian Perdagangan,

yang

Keuangan,

dan

BULOG

Liberalisasi dalam Penetapan HPP, Tarif, dan

(Badan Urusan Logistik) ditamabah HKTI

Impor Beras

(Himpunan Keluarga Tani Indonesia), KTNA

Sebagai akibat dari liberalisasi, pada akhir

pemerintahan

rezim

Orde

Baru

penetapan Harga Dasar tidak effektif untuk menyangga stabilitas harga beras dan gabah yang menguntungkan petani karena, tarif impor beras dibebaskan. Sampai dengan pertengahan tahun 2004, baik Pemerintah Gus Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 61

(Kelompok Tani dan Nelayan Andalan) dan PERAPDI (Persatuan Penggilingan Padi Dan Pengusaha Beras)

ketua

Koperasi

yang biasanya diikuti oleh Pasar

Induk

Cipinang.

Lembaga yang paling kuat pengaruhnya terhadap penentuan HPP adalah Kementerian Keuangan

dan

Kemenko

Perekonomian.

61

Sunardi Purwaatmoko

Kementerian Pertanian, walaupun lebih banyak

(Aliansi Petani Indonesia), STN (Serikat Tani

mengetahui permasalahan perberasan tidak

Nasional), Petani Mandiri, KPA (Konsorsium

mampu melawan dominasi tiga kementerian

Pembaharuan Agraria), PPNSI (Persatuan

itu. (Nurrudin, 2011: Wawancara).

Petani

PERPADI

bersikap

“netral”

dan

dan

IPPHTI

Nelayan

(Ikatan

Seluruh

Petani

Indonesia),

Pemerhati

Hama

beras

Tanaman Indonesia), dan organisasi-organisasi

diserahkan pada mekanisme pasar. (Sukidi,

petani yang lain tidak diikutsertakan dalam

2011: Wawancara). Sikap “netral” PERPADI

pertemuan INTERDEPT karena mereka terlalu

ini menunjukkan bahwa PERPADI tidak

kritis terhadap kebijakan pemerintah. Eksklusi

diperlukan karena menjadi penghalang bagi

terhadap proses pengambilan keputusan itu

pedagang

menghendaki

harga

gabah

dan

beras

untuk

telah mengakibatkan mereka bertindak lebih

Tata

kelola

militan dalam melawan keputusan-keputusan

perberasan masa reformasi tidak menghendaki

pemerintah. Kritik keras melalui pers dan

peran sentral KUD (Koperasi Unit Desa)

demonstrasi publik melawan liberalisasi sektor

sebagai perpanjangan tangan BULOG dalam

perberasan sering dilakukan. Ormas petani dan

pengadaan beras. Semakin lemahnya KUD

NGOs berada pada posisi yang terpinggirkan

sebagai perpanjangan tangan BULOG dalam

dalam

pengadaan beras dan gabah telah memberikan

menganggap

peluang bagi pengusaha penggilingan padi dan

petani di Indonesia masih sangat kecil dan

distributor

pemerintah hanya membatasi pada HKTI dan

dan

mendapatkan

distributor keuntungan.

beras

untuk

mendapatkan

penetapan

bahwa

organisasi-organisasi

KTNA;

Wawancara). Sikap politik PERPADI yang

organisasi-organisasi petani yang dianggap

pro-pasar ini sangat merugikan petani karena

kritis pemerintah sengaja membatasi ruang

posisi tawar menawar mereka sangat lemah.

gerak

dan

KTNA

menghendaki

dua

untuk

Pemerintah

keuntungan yang lebih besar. (Sukidi, 2011:

HKTI,

dan

HPP.

memperlemah

organisasi

petani

peran

tersebut.

(Nurrudin, 2011: Wawancara).

perlunya tingkat HPP yang menguntungkan

Pola mekanisme penetapan tarif impor

petani, akan tetapi tidak mempunyai pengaruh

beras tidak jauh berbeda dengan mekanisme

yang menentukan dalam tahap akhir penentuan

penetapan HPP. Kementerian Ekonomi, yang

HPP diikutkan dalam perundingan. Mereka

terdiri

menuntut agar penetapan HPP oleh pemerintah

Kementerian Keuangan, dan Perindustrian dan

dibuat tinggi agar petani diuntungkan. (Sukidi,

Perdagangan tetap mempunyai posisi kunci

2011: Wawancara). Tidak seperti HKTI dan

dalam penetapan tarif dan kebijakan impor

KTNA, organisasi-organisasi petani yang lain,

beras. Terdapat empat aktor kunci yang

seperti SPI (Serikat Petani Indonesia), API

menentukan

62

dari

Kemenko

pembuatan

Perekonomian,

kebijakan

dalam



masalah tarif impor beras. Mereka terdiri dari

jumlah impor beras akan dilakukan oleh

Kementerian

Kemenko

pemerintah. DKP3 (Dewan Ketahanan Pangan)

Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan

yang dibentuk sejak pemerintahan Megawati

Keuangan (tariff rendah); BAPPENAS (tariff

juga tidak berpengaruh terhadap penentuan

nol); BULOG (tarif impor tinggi); dan

kebijakan impor. (http://www.kompas.com/bisnis/

Kementerian Pertanian (tariff tinggi). (Leith

news/0205/27/223329.htm).

et.al, PSIA Report, 2003). Tiga kementerian

penetapan kebijakan impor yang tertutup

strategis tidak mendukung pemberlakuan tarif

karena menyangkut negosiasi antar parpol

impor beras yang tinggi dan pengaruh yang

yang mendapatkan jatah impor (Nuruddin,

dihasilkannya dominan. Departemen Pertanian

Wawancara: 2011).

ekonomi

yakni

dan BULOG yang mendukung tarif tinggi tidak berpengaruh besar dalam penetapan tarif walaupun merupakan lembaga yang lebih banyak mengetahui tentang masalah pertanian.

mekanisme

B. Pola Hubungan Antar Koalisi Aktor-Aktor Era Rezim Reformasi dan Pengaruhnya Terhadap Proses Pengambilan Keputusan 1. Pola Interaksi Antar Aktor Masa Gus Dur

Pola penentuan kebijakan impor lebih

dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Tarif

tertutup dibandingkan dengan penetapan HPP dan tarif impor. Jika dalam penentuan tarif

Pola

Rezim

Gus

Dur

berusaha

untuk

mengurangi penderitaan petani dan penduduk

impor dan HPP pemerintah masih bersedia

miskin dengan mengenakan tarif impor beras 30%

melibatkan Kementerian Pertanian, BULOG,

ad valorem Rp. 430,-per kilogram. Dalam masa

HKTI, KTNA, dan BAPPENAS, maka dalam

transisi demokrasi semua elemen kekuatan politik

kebijakan impor beras hanya ditentukan secara

mendukung penetapan tarif impor beras untuk

terbatas

melindungi

oleh

Kemenko

Prekonomian,

petani

dan

penduduk

miskin.

Kementerian Keuangan, dan Perdagangan.

Kebijakan tariff ini pada awalnya tidak disetujui

Kebijakan impor beras dikoordinir secara

IMF yang menghendaki liberalisasi. Pemerintah

tertutup oleh Kemenko Perekonomian. Namun, jika sampai pada keputusan tentang berapa

jumlah impor beras, Menteri Keuangan yang menentukan

dan

Menteri

Perdagangan

Indonesia harus bertemu dengan tim IMF sampai 5 -6

kali,

hanya

sekedar

untuk

memperoleh

persetujuan penetapan tarif untuk produk beras dan gula. Walaupun tarif yang diusulkan akhirnya disetujui oleh IMF, kebijakan Gus Dur tidak

bertugas untuk mengekskusi keputusan itu.

effektif dalam mengendalikan arus masuk beras

Tiga kementerian itu yang mempunyai posisi

impor, karena tidak dapat menghilangkan praktek-

yang kuat dalam menentukan kebijakan impor

praktek

beras.

2011:W awancara).

berkembang. Namun demikian, prestasi Gus Dur

Kementerian Pertanian dan BULOG hanya

dalam mengendalikan liberalisasi sektor beras

memberikan pertimbangan sebarapa besar

melalui penetapan tarif impor dapat dikatakan

(Nurruddin,

penyelundupan

yang

sudah

lama

cukup berhasil karena pada saat itu rezim baru Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 63

63

Sunardi Purwaatmoko

reformasi dihadapkan kondisi di mana oligarki

kebijakan

politik Orde Baru masih mempunyai posisi

mencerminkan bahwa Golkar tidak menghendaki

dominan

kebijakan proteksi terhadap petani.

dan

tekanan-tekanan

IMF

untuk

impor.

Sikap

politik

Kalla

liberalisasi terus dijalankan. Sikap kompromi Yusuf Kalla sebagai tokoh Golkar terhadap Kwik Kian Gie dan Bambang Soedibyo yang merupakan bagian dari elemen kekuatan politik reformis dapat dimaknai sebagai sikap menyesuaikan diri dengan sistem politik demokratis baru yang telah memperoleh kemenangan dan berhasil menggantikan rezim Orde Baru. Sebagai bagian dari elemen kekuatan oligarki politik Orde Baru, Yusuf Kalla tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus bersikap komromistis terhadap Kwik dan Bambang dalam menghadapi IMF yang menghendaki liberalisasi total. Dalam perkembangannya sikap Kalla yang kompromistis

ini

lambat

laun

mengalami

perubahan ketika Golkar berhasil berperan kembali dalam politik nasional dan berkoalisi dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Poros Tengah dalam menggulingkan pemerintahan Gus Dur. Dalam masa pemerintahan Megawati, Kalla tidak lagi peduli pada penderitaan petani. Dalam perdebatan tentang tarif impor beras Kalla sebagai Menko Kesra menghendaki tarif impor yang rendah (Leith et.al., PSIA Report, 2003), dan ketika menjadi Wakil Presiden dalam masa pemerintahan

SBY

menghendaki

dibukanya

3

DKP adalah lembaga non-struktural yang pertama dibentuk oleh Pemerintah Megawati yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan di Indonesia, Lembaga ini dipimpin langsung oleh Presiden dan sebagai ketua harian ditunjuk Menteri Pertanian. DKP beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kesehatan, Sosial, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Kepala BULOG, Kepala BPOM, dan kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.

64



Gambar 1. Pola Interaksi AntarKoalisi Era Pemerintahan Gus Dur

Koalisi Pendukung

Koalisi Pendukung Liberalisasi/Impor

Proteksi

Beras

PDIP Parpol Reformis Islam (Poros Tengah)

GOLKAR/ Oligarki Politik Peninggalan ORBA Presiden Gus Dur /Oligarki Politik Baru

Ormas Petani dan NGOs


IMF, Bank Dunia, dan Negara-negara Barat Pedagang dan Distributor Beras, Importir/Konglomerat, Birokrat, Technokrat.

65

Sunardi Purwaatmoko

Keberhasilan Gus Dur dalam melakukan

sangat resisten terhadap perubahan-perubahan

negosiasi tarif ini tidak terlepas dari dukungan

kebijakan. Sejak masa pemerintahan Habibie,

kekuatan-kekuatan politik reformis, organisasi

Gus Dur, hingga Megawati kelompok Mafia

petani, dan NGOs. Pemerintah Gus Dur

Berkeley yang didukung oleh IMF dan elemen-

mempunyai hubungan yang dekat dengan

elemen kekuatan politik masa Orde Baru


NGOs.

memegang posisi penting dalam Lembaga

(Astuti, 2012:wawancara). Akan tetapi, pada

Kepresidenan sebagai penasehat. (Kurniawan,

masa pemerintahan Gus Dur fragmentasi

2003, Republika: wawancara).

petani

dan

politik mulai berpengaruh kuat terhadap

Promosi

Megawati

dalam

jabatan

kinerja pemerintahan. Golkar sebagai partai

Presiden didukung oleh parti-partai politik

politik yang dibentuk Orde Baru berusaha

reformis

untuk memanfaatkan konflik yang terjadi di

pemerintahan Megawati, perubahan politik ini

dalam lingkungan kabinet Gus Dur agar dapat

tidak berpengaruh terhadap terhadap orientasi

berperan kembali dalam perpolitikan nasional

kebijakan pemerintah dalam sektor kebijakan

dalam rezim politik demokrasi yang baru.

beras yang selama ini liberal dan mendapat

Strategi politik Golkar untuk kembali berperan

tekanan IMF. Dari tahun 2001 hingga tahun

penting dalam politik nasional berhasil dengan

2003 volume impor beras jauh melebihi

gemilang setelah partai-partai politik Islam

persediaan

yang tergabung dalam Poros Tengah yang

memukul

dipimpin oleh Amin Rais tidak sefaham lagi

mulai merevisi tata kelola perberasan dalam

dengan Gus Dur.

negeri dengan meningkatkan campur tangan

2. Pola Interaksi Antar Aktor Masa Megawati

negara terhadap pasar beras dan gabah, namun

dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan De-

kedudukan

Gus

Megawati Dur

menggantikan

sebagai

Presiden,

beras terus berjalan. Penetapan HPP dan tarif impor beras yang rendah tidak dapat dijadikan sebagai instrumen pengendali pasar beras domestik dan aliran impor beras tetapi tetap Elemen-elemen

kekuatan

politik sisa Orde Baru yang mendapatkan dukungan dari IMF dan negara-negara Barat

66

beras

Golkar.

dalam

kesejahteraan

Pada

negeri petani.

awal

sehingga Megawati

Elemen-elemen kekuatan politik sisa

kebijakan yang cenderung liberal pada sektor

dipertahankan.

dan

tidak efektif.

Liberalisasi Setelah

Islam

Orde Baru yang masih dominan berusaha untuk

mengendalikan

pos-pos

kabinet

kementerian yang mempunyai posisi strategis dalam pembentukan kebijakan publik. Pos-pos Kementerian, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Keuangan, berada di bawah kendali tim ahli dan birokrat yang

mendukung

liberalisasi.

Lembaga

Kepresidenan didominasi oleh Mafia Berkeley yang bertindak sebagai penasehat-penasehat



Presiden. Posisi Kementerian Pertanian dan

BAPPENAS, dan Bank Dunia berusaha keras

BULOG tidak dianggap sebagai posisi yang

untuk

menentukan

internal

pentarifan yang tinggi. (Leith et.al., PSIA

anggota PDIP sebagai partai politik reformis

Report, 2003). Walaupun Kwik Kian Gie,

untuk

dengan

yang notabene memiliki pandangan anti-

kepentingan politisi-politisi warisan oligarki

liberalisasi total menduduki posisi sebagai

politik patrimonial rezim politik Orde Baru

Ketua

dengan

kekuasaan.

berpengaruh terhadap preferensi kebijakan

(Kurniawan, 2003, Republika: wawancara).

liberalisasi total yang dimiliki oleh anggota-

Pernyataan tokoh politik senior PDIP, Kwik

anggota yang berada di bawah pimpinannya.

kebijakan.

sebagian

Kondisi

cenderung

larut

memperjual-belikan

menghalangi

munculnya

BAPPENAS,

akan

kebijakan

tetapi

tidak

Kian Gie, menunjukkan bahwa setelah terjadi

Mulai tahun 1990-an Kwik selalu

pergantian dari rezim politik otoriter Orde

berseberangan pendapat dengan ekonom yang

Baru menjadi rezim politik reformasi yang

dikenal sebagai kelompok Mafia Berkley yang

demokratis, proses pengambilan kebijakan

saat itu sangat berkuasa. Kwik menjelaskan

publik bukan mengarah pada pemenuhan

bahwa ketika terjadi perubahan dari Presiden

kepentingan kolektif dan elite parpol mulai

Soeharto

mengikuti tindakan koruptif oligarki politik

Berkeley tidak lagi menempatkan menterinya

Orde Baru. Oleh sebab itu tidak dapat dijamin

di dalam kabinet, tapi berpengaruh sebagai

bahwa sebuah kebijakan efektif dijalankan

penasehat Presiden. Kwik Kian Gie sebagai

karena mendapatkan halangan aktor-aktor

Menteri

politik yang berada dalam lembaga birokrasi

Bambang Soedibyo sebagai Menteri Keuangan

dan Parlemen. Hal ini disebabkan, mereka

ditentang secara keras dan dianggap tidak

mempunyai ikatan kepentingan dengan aktor-

mengetahui permasalahan dan dianggap tidak

aktor bisnis.

bisa kerjasama. (Kurniawan, 2003, Republika:

Pemerintah Megawati berusaha untuk menaikkan tarif impor beras, akan tetapi

kementerian-kementerian

strategis

yang

ke

Habibie,

Koordinator

kelompok

Mafia

Perekonomian

dan

wawancara). Ketika

Perencanaan

menduduki

posisi

Pembangungan/

Menteri

Ketua

menentukan kebijakan itu tidak mendukung

PAPPENAS masa pemerintahan Megawati,

peningkatan tarif impor beras yang tinggi.

Kwik Kian Gie menghadapi perlawanan dari

Dalam penetapan kebijakan tarif impor beras

penasehat-penasehat

pos-pos

Mereka berusaha untuk mempengaruhi proses

kementerian

Perekonominan,

kunci

Menteri

(Kemenko

Keuangan

dan

pengambilan

Presiden

keputusan

Perdagangan) yang didukung oleh Kemenko

berbagai

departemen

Kesra,

kebijakan

nasional

penasehat-penasehat

ekonomi


di

yang dan

yang

dan

DPR.

terjadi

di

mengarahkan liberal.

Dapat

67

Sunardi Purwaatmoko

dikatakan bahwa Megawati sebagai Presiden telah tersandera oleh aktor-aktor yang terlibat dalam

politik

domestik

dan

aktor-aktor

internasional seperi IMF, Bank Dunia, dan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat yang menghendaki liberalisasi total. Hingga saat itu penasehat-penasehat yang orientasi pemikirannya liberal itu masih memegang

peranan

yang

penting

dalam

proses

pengambilan kebijakan publik. (Sujatmiko, wawancara: 2014)

Gambar 2. Pola Interaksi Antar Koalisi Pemerintahan Megawati

Koalisi Pendukung Proteksi

Koalisi Pendukung Liberalisasi/Impor

Parpol Reformis Islam (Poros Tengah) Kecuali PKB

IMF, Bank Dunia, Negaranegara Barat Presiden Megawati/ Oligarki Politik Baru

PDIP

GOLKAR/Oligarki Politik Peninggalan ORBA Birokrat dan Teknokrat

Ormas Petani, NGOs, dan Kepala– Kepala Daerah

Pemerintah

untuk

proteksi/nasionalisme ekonomi itu didukung

menghindari pengaruh liberalisasi total di

oleh partai-partai politik Islam, organisasi-

bawah tekanan-tekanan dari IMF dan Bank

organisasi petani dan NGOs, dan sebagian

Dunia yang mendapatkan dukungan dari aktor-

kecil kepala-kepala daerah. Koalisi yang

aktor politik dan birokrasi di dalam negeri.

terbentuk

Pilihan

reformis Islam yang didukung organisasi-

68

Megawati

kebijakan

yang

berusaha

Pedagang dan Distributor Beras, Importir/Konglomerat.

mengarah

pada

antara

PDIP,

kekuatan

politik



organisasi petani dan NGOs ini efektif dalam

Tidak seperti pada masa Gus Dur dan

melakukan perubahan-perubahan kebijakan.

Megawati susunan Kabinet yang dibentuk oleh

Para aktivis organisasi petani dan NGOs bukan

pasangan SBY-Kalla ini sangat jelas Parpol

memandang PDIP dan parpol reformis lainnya

mana

sebagai parpol akan tetapi sebagai kekuatan

pemerintahan dan Parpol mana yang memilih

yang mampu melawan kekuatan agen-agen

melakukan oposisi. Perkembangan politik baru

Neo-Liberalisme yang merugikan kepentingan

yang muncul adalah bahwa sebagian besar dari

masyarakat petani. (Astuti, 2012:wawancara).

parpol reformis memilih untuk ikut serta dalam

Pemerintah

kabinet. Hanya partai politik reformis PDIP

Megawati

berhasil

yang

memilih

liberalisasi

dengan cara memberikan posisi

pemerintahan. Dilihat dari kekuatan politik

kunci bagi tokoh kuat PDIP Kwik Kian Gie

yang ada dalam kabinet SBY-Kalla, komposisi

yang menduduki

Menteri

kabinet yang terbentuk ini sangat kuat dan

Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.

mengarah pada preferensi kebijakan liberal.

Melalui lembaga ini serangkaian perubahan-

SBY oleh para aktivis ormas petani dan NGOs

perubahan kebijakan besar, seperti pemutusan

dikenal

hubungan dengan IMF, pemberlakuan kembali

cenderung suka bekerjasama dengan kekuatan

subsidi pupuk dan larangan impor beras.

kapitalisme global dan tidak memiliki ikatan-

3. Pola Interaksi Antar Aktor Era Pertama SBY dan Menguatnya Kembali Kebijakan Impor Beras.

sebagai

pemimpin

di

dalam

yang

sebagai

berada

di

“melumpuhkan” kekuatan koalisi pendukung

posisi

memutuskan

ikut

politik

luar

yang

ikatan yang kuat dengan mereka. Sebaliknya, walaupun sebagian besar ormas petani tidak berafiliasi dengan PDIP, akan tetapi secara informal

tokoh-tokoh

PDIP

mempunyai

Perkembangan baru terjadi setelah

hubungan dekat dengan organisasi-organisasi

pemilu diadakan pada tahun 2004. Dalam

petani dan NGOs. PDIP mempunyai ikatan

pemilu

masyarakat

informal dengan sebagian besar organisasi-

mengalami

organisasi petani dan NGOs seperti FSPI

penurunan sehingga pada level lembaga

(Federasi Serikat Petani Indonesia), API, STN,

legislatif jumlah politisi-politisi partai politik

AGGRA, KPA, Petani Mandiri dan lain-lain.

reformis PDIP berkurang. Dalam pemilu

Oleh sebab itu, ketika impor beras akan dibuka

Presiden

mereka berkoalisi dengan PDIP menentang

konstituen

legislatif

dukungan

terhadap

pasangan

PDIP

Megawati-Muzadi

menderita kekalahan melawan pasangan SBY-

pemerintah

Kalla. Susunan kabinet yang dibentuk oleh

2012:wawancara). Sementara itu,

Presiden SBY didominasi oleh aktor-aktor

disamping memiliki Organisasi petani sendiri,

politik yang mendapatkan keuntungan dari

PPNSI,

SBY-Kalla.

(Astuti, PKS,

juga menjalin hubungan yang baik

kebijakan liberal. Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 69

69

Sunardi Purwaatmoko

dengan


petani

dan

Rakyat Demokratik. (Anonim, 279). Namun,

NGOs. Salah satu tokoh organisasi petani SPI

PRD tidak berhasil mendapatkan dukungan

misalnya menjadi tim ahli di Kementerian

dari

Pertanian. (Nurruddin, 2012:wawancara).

perkembangannya tokoh kuat pendiri PRD,

Pada umumnya organisasi-organisasi petani

yang

termasuk

pengembangan

daerah

dalam

Jawa

poros

Barat,

masyarakat

Budiman

pemilih.

Sujatmiko

memutuskan

Dalam untuk

bergabung dengan PDIP.

DKI

Organisasi-organisasi petani pecahan

Jakarta, dan Sumatera yang meliputi KPA,

dari HKTI, KTNA dan WAMTI dikooptasi

SPI, API, AGGRA, SPP (Serikat Petani

agar

Pasundan), dan STaB, tidak berafiliasi dengan

mereka dalam melawan pemerintah. Dalam

salah satu parpol. Beberapa organisasi petani

menyerap gabah dan beras petani BULOG

yang termasuk dalam poros pengembangan

melakukan koordinasi dengan PERAPDI dan

wilayah barat yang dipimpin oleh STaB

KTNA untuk membentuk lembaga-lembaga

(Serikat Tani Bengkulu), juga menginginkan

pangan yang ada di pedesaan. (Suara Karya:

berdirinya parpol yang mewakili petani akan

Senin, 26/3/2007). WAMTI mempunyai lebih

tetapi hingga kini belum terwujud.

banyak koneksi dengan birokrasi kementerian

supaya

dapat

mengurangi

militansi

Organisasi-organisasi yang termasuk

Pertanian. Pada tahun 2006 organisasi petani

dalam poros pengambangan wilayah di Jawa

ini mendapat order pengadaan benih unggul

Tengah dan Timur mempunyai sikap politik

bersertifikat. Basis mereka yang di Purwakarta

yang berbeda. Di Jawa Tengah pada tahun

atau Subang memeroleh order dari PT Sang

1993

yang

Hyang Sri atau PT Pertani untuk pengadaan

berorientasi ke kiri membentuk organisasi

benih unggul. (Nurrudin, 2011: Wawancara).

beberapa

aktivis

mahasiswa

petani tingkat nasional STN. Tujuan dari pertemuan ini adalah mengkonsolidasikan

Posisi HKTI sendiri sebagai organisasi

gerakan-gerakan rakyat di pedesaan melawan

bentukan Orde Baru sangat unik. HKTI telah

rezim Orde Baru dan membangun basis

menjadi ajang perebuatan pengaruh bagi para

gerakan petani di pedesaan. (Anonim, 278).

politisi lama dan digunakan sebagai alat untuk

Pada tahun 1994 para aktivis STN dan aktivis

mendapatkan pengaruh bagi konstituen petani

organisasi-organisasi massa yang lain seperti

pedesaan oleh kandidat-kandidat presiden,

PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), SRI

seperti Siswono dan Prabowo. Pada dasarnya

(Serikat Rakyat Indonesia), Jakker (Jaringan

HKTI sudah tidak ada lagi dan tinggal nama.

Kerja

SMID,

HKTI hanya menjadi alat bagi parpol yang

Rakyat

tokoh-tokohnya berdekatan dengan HKTI

Kesenian

mendirikan

PRD

Rakyat),

dan

(Persatuan

Demokratik), yang berevolusi menjadi Partai

70



sejak

masa

Orde

Baru.

(Ismawan,

2011:wawancara).

sekalipun

banyak

anggota

DPR

yang

menentang keputusan Presiden. Keputusan

Pada masa pemerintahan SBY mulai

untuk membuka kembali impor beras ini

lahir aktor baru yang independen di daerah

memeroleh dukungan kuat, baik dari koalisi

sebagai akibat dari pelaksanaan Undang-

parpol yang ada dalam kabinet SBY-Kall,

Undang

Kepala-kepala

maupun dari politisi-politisi di DPR, birokrat,

daerah tidak lagi tergantung pada kekuatan-

pelaku bisnis beras, dan Bank Dunia. Tuntutan

kekuatan politik yang ada di pemerintah pusat

-tuntutan

karena untuk menduduki posisi sebagai kepala

bermunculan dengan gencar, yang dimotori

daerah tergantung pada pemilukada. Pada

oleh

tahun 2005 kebanyakan partai politik banyak

dukungan dari ormas-ormas petani, NGOs, dan

dikuasai oleh kandidat-kandidat yang kaya

kepala-kepala daerah, namun pada akhirnya

sehingga telah memperlemah kepemimpinan

tuntutan

partai politik. (Meitzner 2007). Harapan kepala

kegagalan. Pada level lembaga Legislatif

daerah untuk mempertahankan posisi politik di

parpol reformis Islam seperti PAN (Partai

tingkat lokal tidak dapat dipenuhi melalui

Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan

jaringan-jaringan

ikatan

Bangsa), dan PPP (Partai Persatuan dan

primordial, suku, agama dan kelompok mafia

Pembangunan) yang ikut serta dalam kabinet

akan

SBY-Kalla

Otonomi

tetapi

Daerah.

dengan

juga

parpol,

memerlukan

dukungan

pembatalan

PDI

dan

mereka

dapat

impor

PKS,

kandas

dan

dan

dikooptasi

beras

juga

mendapatkan

mengalami

oleh

Partai

konstituen masyarakat petani yang merupakan

Demokrat dan Golkar sehingga upaya anggota-

mayoritas di pedesaan. Dalam sektor kebijakan

anggota DPR untuk mengajukan hak angket

perberasan di mana konstituen petani di daerah

mengenai

mereka dirugikan, pilihan rasional mereka

walaupun pada awalnya mereka mendukung

adalah membela petani, terlepas dari apakah

PDIP dan PKS.

partai

politik

yang

mengalami

kekalahan,

mereka

Untuk menggagalkan tuntutan hak

menghendaki impor beras atau tidak. Oleh

angket dalam kebijakan impor beras fraksi-

sebab itu pada masa pemerintahan SBY-Kalla

fraksi DPR mengadakan pertemuan khusus

kepala-kepala

mayoritas

lintas fraksi. Menurut sumber Tempo yang

penduduknya petani mengajukan tuntutan

menjadi anggota fraksi DPR, pertemuan itu

untuk membatalkan impor beras. (Berita

gagasan Partai Golkar dan Demokrat. Fraksi

Indonesia 22/9/06).

PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan

daerah

mendukung

impor

yang

Pada era pemerintahan pertama, SBY

Sejahtera tidak diundang dalam pertemuan itu.

memutuskan penghentian kebijakan larangan

Selain PKS dan PDIP ada fraksi lain yang

impor beras oleh pemerintahan sebelumnya,

menjadi pengusul hak angket dan diundang


71

Sunardi Purwaatmoko

dalam pertemuan yakni, PAN, PDS (Partai

mendapat tekanan dari ketua-ketua parpol

Damai Sejahtera), PPP, dan PKB. Aktor-aktor

reformis yang memutuskan ikut dalam kabinet.

politik ormas petani dan NGOs, dan kepala-

Disamping itu, partai Golkar dan Demokrat

kepala daerah yang berada di luar kabinet

telah berhasil mengkooptasi mereka untuk

pemerintahan

mendukung kebijakan impor beras. Ditolaknya

melakukan

dan

lembaga

tekanan-tekanan

legislatif

politik,

baik

hak angket dan interpelasi tentang impor beras

melalui demonstrasi publik, maupun kritik di

ini merupakan kemenangan Fraksi Partai

media massa tidak berpengaruh terhadap

Golkar dan Demokrat, yang sejak awal

perubahan-perubahan kebijakan.

mempunyai

Konflik terkait dengan kebijakan impor

keinginan

menggagalkan

dua

tuntutan ini di lembaga Legislatif.

beras berawal di dalam lembaga-lembaga birokrasi

kementerian

kemudian

merembes

pemerintah ke

dalam

yang

lembaga

Legistatif yang berakhir dengan tuntutan akan hak angket tentang impor beras. Walaupun dapat diduga sebelumnya bahwa konflik yang terjadi di dalam lembaga Legislatif itu akan

dimenangkan oleh kelompok koalisi kekuatan pro-impor beras. Menteri Pertanian yang tidak mempunyai posisi kunci dalam menentukan kebijakan dikuasai oleh PKS yang tidak setuju dengan kebijakan impor beras. Sementara itu pos-pos

kabinet

Kementerian

yang

lain

diduduki oleh beberapa Menteri yang berasal dari beberapa partai politik reformis, seperti PAN, PKB, dan PPP.

Keikutsertaan

partai-partai

politik

reformis ke dalam kabinet yang dibentuk oleh SBY mempunyai dampak yang luas terhadap pengambilan

kebijakan

perberasan

yang

liberal. Di dalam lembaga Parlemen politisipolitisi

parpol

reformis

yang

semula

menentang impor beras kemudian berbalik arah menyetujui kebijakan impor beras karena

72



Gambar 3. Pola Interaksi AntarKoalisi Era Pertama Pemerintahan SBY

Koalisi Pendukung Liberalisasi

Koalisi Pendukung Proteksi

IMF, Bank Dunia,

Partai Keadilan Presiden SBY/ Oligarki Politik Lama

PD, GOLKAR, dan Parpol Reformis (PAN, PKB, PPP)

PDIP/Oligarki Politik Baru

Birokrat dan Technokrat

Pedagang dan Distributor Beras, Importir/Konglomerat.

Terbukti,

Ormas Petani, NGOs, dan Kepala– Kepala Daerah

usulan hak angket

atas

beras, sehingga aliran impor beras semakin

kebijakan impor akhirnya kandas di tengah

meningkat.

jalan. Suara pendukung awal terpecah. Hanya

Penutup

F-PDIP dan F-PKS yang konsisten. (http://

Perubahan-perubahan kebijakan sektor

www.kompas.com/kompas-cetak/0601/26/

beras ditentukan oleh interaksi politik antara

opini/2391742.htm). Perubahan sikap politik

oligarki politik peninggalan rezim Orde Baru

anggota Dewan atas usul hak angket itu

dengan oligarki politik reformis pendatang

tampak dari keunggulan kubu penolak hak

baru. Tarik menarik kepentingan antara dua

angket yang dimotori oleh Fraksi Partai Golkar

kutub kekuatan kepentingan itu menentukan

dan Demokrat dalam voting yang digelar

nasib petani dan penduduk miskin. Hal ini

dalam rapat paripurna DPR. Kemenangan

disebabkan karena Masyarakat Sipil tidak

parpol pendukung kebijakan impor telah

mempunyai

mengakibatkan

perubahan-perubahan

kebijakan dibukanya kran

kapasitas

untuk

menuntut

kebijakan

yang

impor beras tidak mendapatkan halangan. Pada

ditujukan pada Masyarakat Politik karena,

era Pemerintahan SBY I kebijakan impor beras

mereka hanya menggantungkan pada kekuatan

kembali dilakukan dan volume impor beras

oligarki politik baru. Ketika elemen-elemen

mengalami peningkatan yang signifikan pada

kekuatan oligarki politik baru solid dan

masa pemerintahan SBY II.

berkuasa

Pasar beras

dalam

Pemerintahan,

perubahan

domestik tetap liberal dan dikuasai oleh

kebijakan menuju proteksi yang dihasilkannya

pedagang dan distributor beras. Disparitas

terwujud walaupun hanya bersifat moderat

harga gabah dan beras yang tinggi telah

karena, hubungan patronase antara birokrat,

memberikan insentif yang besar bagi importir

politisi-politisi


lama,

dan

pengusaha-

73

Sunardi Purwaatmoko

pengusaha, yang didukung oleh lembaga-

beras karena tidak memiliki sumber-sumber

lembaga internasional dan negara-negara Barat

kekuatan yang cukup memadai untuk melawan

sangat kuat. Sebaliknya, ketika oligarki politik

kekuatan oligarki politik lama.

baru terpecah, pengaruh perubahan kebijakan yang

dihasilkannya

negatif

atau

Pada masa Pemerintahan Gus Dur dan

tidak

Pemerintahan Megawati, Partai Politik Golkar

berpengaruh sama sekali dengan alasan yang

tetap dapat mempertahankan keberadaannya

sama.

dan memperoleh dukungan konstituen yang Penelitian ini membenarkan bahwa

besar. Walaupun para teknokrat masa Orde

akor-aktor politik dan bisnis nasional dan lokal

Baru tidak menduduki posisi sebagai menteri,

pada masa Orde Baru vis-a-vis aktor-aktor

namun mereka masih mempunyai posisi yang

politik global dapat bertahan dalam situasi

kuat dalam proses pengambilan kebijakan.

politik demokrasi yang baru. Bahkan dalam

Kelompok Mafia Berkely menduduki posisi

sektor perberasan aliansi diantara pelaku bisnis

dominan

nasional dan internasional, birokrat, politisi,

Kelompok teknokrat ini masih bertahan hingga

dan lembaga-lembaga internasional IMF dan

Pemerintahan SBY. Orientasi pemikiran dari

Bank Dunia yang mendapat dukungan negara-

para teknokrat itu adalah liberal. Dengan

negara Barat menjadi semakin kuat dengan

dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga

adanya kebijakan liberalisasi, walaupun telah

internasional IMF, Bank Dunia, W TO, dan

lahir rezim politik reformasi. Oleh sebab itu

negara-negara Barat kebijakan perberasan

mereka

yang liberal tetap bertahan. Dengan demikian,

masih

memiliki

pengaruh

yang

sebagai

penasehat

Presiden.

menentukan terhadap proses pengambilan

pelaku bisnis importir

kebijakan publik sektor kebijakan perberasan.

masa Orde Baru yang terdiri dari para importir

Kegagalan pengendalian liberalisasi sektor

beras yang dekat dengan oligarki politik masa

perberasan pada masa rezim reformasi tidak

Orde Baru masih mempunyai peran dominan.

terlepas dari dominasi oligarki politik masa

Dalam

beras domestik pada

perkembangannya

kebijakan

Orde Baru. Dalam sistem politik demokratis,

impor beras juga melibatkan politisi-politisi

oligarki politik lama dapat bertahan dan

reformis yang hendak mempertahankan posisi

menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi

politik mereka. Partai-partai politik reformis

yang ada karena sistem politik multi-partai

berubah menjadi pragmatis dan berkoalisi

telah memberikan peluang bagi mereka untuk

dengan

menguasai

politik

oligarki lama. Sebagai akibatnya, kekuatan

demokrasi. Oligarki politik pendatang baru

oligarki politik reformis pendatang baru

tidak

menjadi

lembaga-lembaga

mampu

mendominasi

proses

pengambilan kebijakan publik pada sektor

74

elemen-elemen

semakin

kekuatan

melemah.

Pada

politik

masa

Pemerintahan SBY era pertama, aktor-aktor



yang diuntungkan oleh kebijakan liberalisasi dan

impor

beras

dibandingkan dirugikan. reformis

menjadi

dengan

Mengapa? terperangkap

lebih

kuat,

aktor-aktor

yang

Partai-partai dalam

politik

kepentingan

bisnis oligarki politik patrimonial sisa Orde Baru yang menguasai jaringan patronase dengan birokrat dan sektor bisnis.

Daftar Pustaka Anonymus, The Emergence of Peasant Coalitions In Indonesia, (tanpa tahun), Flinders University. Caporaso, James A., 1992, Theories of Political Economy, Cambridge: Press Syndicate of University of Cambridge.

Chilcote, Ronald H., 1981, Theories of Comparative Politics: The Search for Paradigm, Boulder: Westview Press Inc. Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. , 1994, Handbook of Qualitative Research, London: SAGE Publications. Dye, Thomas R. , 1978, Understanding Public Policy, Florida State University, Englewood Cliffs, N.Y.: Prentic Hall, Inc. El-Agraa, AM, 1990, Economics Of The European Community, London: Phillip Allan. Freiden, Jefrey A. et. al., 2000, Modern Political Economy And Latin America, Theory and Policy, Boulder, Colorado: Westview Press Geddes, Barbara,1994, Politicians Dillema: Building State Capacity in Latin America, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Hitiris,T.,1988, European Community Economics, London: Harvester Wheatsheaf. Leith, Jennifer et.al., 2003, Poverty and Sosial Impact Analysis (PSIA), Indonesia Rice Tariff. SMERU Institute. Mietzner, Marcus, 2009, Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia, Catalyst or obstacle to democratic consolidation?, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 165, no. 1, pp. 95–126, URL: http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv, URN:NBN:NL:UI:10-1-100094, Copyright: content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License, ISSN: 0006-2294.


75

Sunardi Purwaatmoko

Paasch, Armin et. al., 2007, Kebijakan Perdagangan dan Kelaparan : Dampak Liberalisasi perdagangan Terhadap Hak atas Pangan Komunitas Petani Padi di Ghana, Honduras dan Indonesia, Ecumenical Advocacy Alliance, Switzerland. Pepinsky, Thomas B., 2013, Pluralism and Political Conflict in Indonesia, Department of Government Cornell University. Piven, Frances Fox; and . Cloward, Richard A, 1979, Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail, New York: Vintage Books. Robinson, Richard and Hadiz, Vedi R., 2004, Reorganizing Power in Indonesia: The politics of Olygarchy in an Age of Markets, Rootledge Curzon, London EC4P4EE. Rosser, Andrew et.al., tanpa tahun, Indonesia: the politics of inclusion, July 2004, Institute Of Development Studies, Brighton, Sussex Bn1 9re, England. Stupak, Ronald J, et. al. , 1977, Understanding Political Science: The A rena of Power, Port Washington, N.Y.: Alfred Publishing C., Inc. Internet: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/26/opini/2391742.htm, diakses 12 Juni 2011. http://finance.detik.com/read/2014/02/10/111258/2491861/4/impor-beras-diduga-dikuasaijaringan-kartel, diakses 2 Agustus 2013. http://www.kompas.com/bisnis/news/0205/27/223329.htm, diakses 12 Juli 2006 http://www.suarapembaruan.com/home/k...ia-tanah/29802), diakses 23 Maret 2013 Interview: Astuti, Dwi, Bina Desa, 2011 and 2013, Interview, Jakarta, 28/10/20011 dan 23/3/2013. Basirun, Kepala Humas BULOG, 2011, Interview, Jakarta, 12 Maret-2011. Kian Gie, Kwik, oleh Jalil Hakim, 2003, Interview. Diakses 27 Maret 2011. Kian Gie, Kwik, oleh SS Kurniawan, 2003, interview. Diakses 27 Maret 2011. Misanam, Munrokim, Anggota KPPU, 2013, Interview, Jakarta, 30-April-2012.. Nuruddin, Ketua API, 2011, Interview, Jakarta, 19-Mei 2011. Sujatmiko, Budiman, Anggota DPR, 2014, interview, Cilacap, 25- Januari-2014. Sukidi, Nellys, Ketua PERPADI Jakarta, 2011 and 2013, Interview, Jakarta, 18/10/2012 dan 15/4/2013.Yudho Husodo, Siswono, http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=161690, Interview, diakses 16 -3-2010.

76


Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan M. Syaprin Zahidi1 Abstrak Aspek Hukum Humaniter dan Diplomasi Kemanusiaan jika dilihat dari perspektif Indonesia sebenarnya dapat dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh adanya double standard yang ditetapkan oleh Indonesia dalam penanganan masalah Kemanusiaan sehingga Indonesia sama saja dengan Amerika Serikat dalam konteks ini. Hal ini diperkuat dengan data-data mengenai Pembantaian massal yang terjadi pada tahun l965, pelanggaran-pelanggaran Kemanusiaan di Timor-Timur, Tanjung Priok, Papua, Aceh lalu terbunuhnya beberapa mahasiswa pada era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang sampai saat ini belum tuntas diselesaikan. Pada sisi yang lain Juru bicara Presiden Teuku Faizasyah malah mengklaim bahwa Diplomasi Kemanusiaan menjadi jargon dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kata-Kata Kunci : Diplomasi Kemanusiaan, Kemanusiaan

Hukum Humaniter, Pelanggaran Terhadap

Abstract Humanitaran law and humanitarian diplomacy from Indonesia prespective could be questioned. Why? Because in my opinion Indonesia like a janus person, it same with America in this position with double standard. What that I said it couldbe subjective but if we look a data about collision of human right in Indonesia it could be the answer from my opinion before. It’s began from 1965 with genocide, The Collision of Human Rights in East Timor, Tanjung Priok, Papua and Aceh, the abbattoir of students in reformation process 1998 all of that problems it can’t be finished all until now. But it couldbe a joke in my opinion when Indonesian president Spokeperson, Teuku Faizasyah, claimed that humanitarian diplomacy is ‘flagship’ for Indonesian foreign policy (Minutes of Meeting at the Department of International Relations UGM March 2012). So, in this paper i will focus to analyze the janus attitude of Indonesia in it’s humanitarian diplomacy. Keywords : Humanitar ian Diplomacy, Humanitar ian Law, The Collision of Humanitar ian Aspects

Pendahuluan

Internasional ini menurut penulis perlu juga

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota

untuk dipertanyakan karena dalam realitasnya

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB

Indonesia sampai dengan saat ini (2014) masih

periode 2011-2014 menunjukkan kepercayaan

menyisakan

masyarakat internasional kepada Indonesia

kemanusiaan

sebagai negara yang mampu menyelesaikan

(Kontras,

permasalahan

didalam

berkaitan dengan kemanusiaan bisa dikatakan

negerinya maupun di negara lain. Namun,

sukses karena akhirnya Indonesia terpilih

kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat

sebagai anggota Dewan HAM PBB. Namun

kemanusiaan

baik

banyak yang 2013).

permasalahan

belum Diplomasi

terselesaikan Indonesia

1 Penulis adalah dosen pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, email: [email protected].

77

M. Syaprin Zahidi

disisi lain, keberhasilan ini dalam bahasa

keluar dari Indonesia terlihat sangat aktif

penulis menunjukkan perilaku “janus” dari

dalam

Indonesia berkaitan dengan permasalahan

antara lain terlihat dari pengiriman pasukan

Kemanusiaan karena didunia internasional

perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia ke

Indonesia terlibat aktif dalam penanganan

Republik Demokratik Kongo, Liberia, Sudan,

masalah Kemanusiaan namun penanganan

Lebanon dan beberapa negara lainnya. tapi hal

masalah Kemanusiaan didalam negeri sendiri

yang

terbengkalai.

Indonesia ke dalam, banyak permasalahan

penanganan

berbeda

masalah

terjadi

Kemanusiaan

dalam

kebijakan

Aktivitas Indonesia dalam diplomasi

Kemanusiaan yang hingga saat inipun belum

Kemanusiaan sebagaimana dijabarkan oleh

tuntas untuk diselesaikan contohnya adalah

juru

Bambang

permasalahan kematian Aktivis HAM Munir

Yudhoyono (SBY) yaitu Teuku Faizasyah

walaupun terdakwanya telah ditetapkan namun

dalam suatu diskusi di Departemen Hubungan

masih banyak yang ragu dengan keputusan

Internasional, UGM. Terdiri dari tiga hal.

pengadilan tersebut, Kematian Mahasiswa

Pertama, pengiriman pasukan perdamaian.

Trisakti pada tahun 1998 dalam upaya

Kedua,

Ketiga

reformasi di Indonesia, penghilangan paksa

penanganan bencana. Keikutsertaan Indonesia

beberapa aktivis yang sampai saat inipun

dalam

belum diketahui keberadaannya dan masih

bicara

Presiden

Resolusi

penanganan

Susilo

Konflik

masalah

dan

kemanusiaan

sebagaimana tersebut dalam tiga bentuk

banyak lagi sebenarnya.

aktivitas tersebut sudah sangat menjelaskan

Secara umum akan ada tiga hal yang

ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam

penulis soroti dalam konteks pelanggaran

konteks penanganan masalah Kemanusiaan

dalam aspek kemanusiaan di Indonesia antara

oleh Indonesia. Hal ini disampaikan Juru

lain

Bicara Presiden mengenai aktivitas Indonesia

reformasi

dalam Diplomasi HAM pada diskusi terbatas

komprehensif

di Departemen Hubungan Internasional, UGM

perempuan

tahun 2012.

memfokuskan di Papua. ketiga hal tersebut

Ketimpangan

dalam

konteks

adalah

kebebasan

peradilan dan dalam

beragama,

militer

yang

kekerasan tulisan

aspek

ini

tidak

terhadap penulis

menurut penulis menjadi penting karena

ini

menjadi isu utama dalam pelanggaran aspek

maksudnya adalah terjadi perbedaan kebijakan

kemanusiaan di Indonesia. Pembahasan dalam

di luar negeri dan didalam negeri dalam

tulisan ini akan penulis bagi menjadi dua

penanganan masalah Kemanusiaan. Kebijakan

bagian. Pertama, penulis akan menyoroti

penanganan

masalah

Kemanusiaan

2

Janus yang penulis maksud disini adalah kebijakan double standard yang diterapkan oleh Indonesia berkaitan dengan isu HAM ini.

78


. Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan

mengenai

Diplomasi

Kemanusiaan

yang

pasukan

tambahan tugas

dari

Indonesia

sebagai

untuk

dilakukan oleh Indonesia. Kedua, Pelanggaran

pelaksanaan

satuan

Force

aspek kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

Headquarter Support Unit (FHQSU) dan INDOForce Protection Company (INDO FP

Pembahasan

Coy)

Diplomasi

menyusul

keberhasilan

penugasan

yang

Kontingen Garuda XXIII bersama dengan

dilakukan oleh Indonesia jika mengacu pada

UNIFIL dalam pemeliharaan perdamaian di

penjabaran dari juru bicara presiden Teuku

Lebanon.

Faizasyah terdiri dari tiga hal. Pertama,

keberhasilan

pengiriman

Indonesia dengan mengeluarkan laporan yang

pasukan

Kemanusiaan

perdamaian.

Kedua,

PBB

sendiri

pasukan

mengapresiasi

perdamaian

dari

Resolusi Konflik dan Ketiga penanganan

mencantumkan

bencana. Penulis akan membahas satu persatu

dengan urutan ke-15 dari 177 negara yang

mengenai aktivitas Diplomasi Kemanusiaan

paling banyak mengirimkan pasukan penjaga

Indonesia tersebut.

perdamaian dunia selain Indonesia dalam

Pengiriman Pasukan Perdamaian

daftar 15 besar terdapat negara-negara antara

Indonesia pertama kali mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Mesir pada tahun

1957 dan dinamakan Kontingen Garuda I atau

Indonesia

sebagai

negara

lain Bangladesh, Pakistan, India, Nigeria, Etiopia, Jordan, Ghana dan Afrika Selatan

(Kompas, 2013). Upaya

KONGA I yang kemudian dilanjutkan dengan

peningkatan

eksistensi

pengiriman-pengiriman pasukan perdamaian

Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian

berikutnya antara lain ke Kongo, Vietnam,

sangat

Timur Tengah, Iran-Irak, Namibia, Irak-

dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat

Kuwait,

(KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie pada

Kamboja,

Somalia,

Bosnia-

terlihat

pada

saat

Tajikistan, Sierra Leone, Liberia, Sudan,

perdamaian yang akan dikirim ke Sudan.

Lebanon dan Nepal (Kompas, 2013).

KSAD mengatakan “Kamu (pasukan) adalah

pasukan

perdamaian oleh Indonesia ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat di negara tempat penempatan pasukan ini dan PBB sebagai institusi yang mengendalikan pengiriman pasukan perdamaian ke berbagai negara. Hal tersebut contohnya terlihat dalam bentuk permintaan PBB untuk mengirimkan Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 79

persiapan

yang

Herzegovina, Georgia, Mozambik, Filipina,

Pengiriman-pengiriman

pengecekan

statement

pasukan

yang pertama, jadi jangan cederai TNI. Jangan sampai kesan bagus dari PBB terhadap kamu hanya kesan pertama” (Detik.Com, 2013). Statement

tersebut

secara

holistik

menunjukkan upaya pencitraan yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks Diplomasi Kemanusiaan. Dalam

Upaya

meningkatkan

79

M. Syaprin Zahidi

kemampuan pasukan perdamaian yang akan

dengan

terlaksananya

dikirim

Meeting

(JIM).

pemerintah

Indonesia

telah

Jakarta

Informal

Keberhasilan-keberhasilan

membangun pusat pelatihan yang dinamakan

Indonesia tersebut telah mampu menciptakan

Indonesian Peace and Security Center yang

perdamaian di Kawasan Asia Tenggara dan

didirikan

hektar

tentunya membuat Indonesia menjadi negara

dikawasan Sentul dan telah diresmikan oleh

yang disegani di kawasan ini. Berikut ini

Presiden SBY pada tahun 2011 lalu. Jika kita

penulis

menganalisis secara lebih mendalam mengenai

kesuksesan yang telah diraih oleh Indonesia

upaya-upaya

dalam penanganan konflik di suatu negara.

pada

area

dalam

seluas

261

pengiriman

pasukan

perdamaian tersebut terlihat bahwa kebijakan Indonesia

ke

luar

berkenaan

dengan

Kemanusiaan ini sangatlah disusun dengan road map yang jelas dan berkesinambungan. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu aktivitas dalam Diplomasi Kemanusiaan.

kesuksesan-

Penanganan Konflik di Thailand Selatan Penanganan

konflik

di

Thailand

Selatan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk

kesuksesan

dari

Diplomasi

Kemanusiaan Indonesia. Konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun tersebut merupakan konflik yang terjadi antara di provinsi-provinsi selatan Thailand yang

Dalam konteks penanganan konflik negara

kemungkinan

menjabarkan

pemerintah Thailand dan pemberontak muslim

Resolusi Konflik

disuatu

akan

setidaknya

politik

luar

ada

tiga

negeri

yang

tersebar di di wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat. Pihak-pihak

yang

menyatakan

Berpihak pada negara induk (host country); (2)

mengakhiri konflik di Istana Bogor pada hari

berpihak

Minggu tanggal 21 September 2008. Konflik

belligerents);

(3)

pemberontak bersikap

(rebels/

netral

atau

tersebut

terjadi

karena

mereka

telah

dilakukan oleh negara ke tiga yaitu (1) pada

komitmen

berkonflik

adanya

untuk

gerakan

ambivalen (Wardhani, 2007). Pada peranannya

menuntut pemisahan diri yang dilakukan oleh

dalam penanganan konflik disuatu negara

penduduk Thailand Selatan yang berjumlah

Indonesia selalu berada pada salah satu posisi

sekitar

tersebut.

dalam

penduduk yang berbeda dengan mayoritas

penanganan konflik antara lain terjadi pada

penduduk Thailand dalam hal agama dan ras.

saat

antara

Tuntutan pemisahan diri dari minoritas muslim

pemerintah Filipina dengan MNLF (bangsa

keturunan melayu kepada kerajaan Thailand

Moro). Peranan lainnya yaitu Indonesia telah

sudah mulai mucul sejak tahun 1900an yang

berhasil menjadi juru damai di Kamboja

disebabkan oleh sentralisasi kekuasaan yang

80

Keberhasilan

membantu

resolusi

Indonesia konflik

4-5

persen.

Mereka

merupakan



dilakukan

oleh

pemerintah

Thai

dan

sangat berperan dalam suksesnya Diplomasi

menyebabkan dampak politik yaitu kurangnya

Indonesia ini.

partisipasi politik dari masyarakat di Thailand

Netralitas Posisi

Selatan. Keberhasilan Diplomasi Kemanusiaan

Posisi

Netral

yang

dimiliki

oleh

Indonesia ini dapat dikatakan terjadi karena

Indonesia berkaitan dengan konflik Thailand

dua faktor penting yaitu (1) Inisiatif Proaktif

Selatan menjadi nilai positif bagi pihak-pihak

dan (2) Netralitas Posisi (Wardhani, 2008).

yang berkonflik. Hal yang berbeda terjadi pada

Inisiatif Proaktif

Malaysia

Inisiatif Proaktif ini disebabkan oleh peluang positif yang dilihat oleh Indonesia untuk memainkan peran regionalnya di Asia Tenggara

dengan

memanfaatkan

modal

sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar. Insiatif untuk berperan aktif dalam konflik Thailand Selatan inipun sudah lama digagas terutama oleh Jusuf Kalla (ketika beliau menjabat sebagai Wakil Presiden di Pemerintahan

SBY).

Dalam

rangka

memainkan perannya sebagai mediator konflik tersebut. Kantor Deputi Wakil Presiden RI meminta masukan dari banyak pihak di Indonesia seperti Ilmuwan, NGO dan lain-lain agar nantinya Indonesia dapat berperan secara maksimal. Dalam penyelesaian konfik di Thailand tersebut tidak dapat dipungkiri para ulama

memainkan peranan yang sangat signifikan. Sebelum

tercapainya

komitmen

untuk

mengakhiri konflik pada hari minggu di Istana Bogor tersebut para ulama dari kedua negara terus menerus mengadakan pertemuan dan pembahasan. Peran Ormas-ormas besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah


yang

sudah

beberapa

kali

mengajukan diri sebagai mediator konflik tersebut. Niat Malaysia tersebut berkali-kali disampaikan oleh PM Ahmad Badawi kepada PM Thailand membuat

Samak Sundarajev. Hal yang

Thailand

terlihat

enggan

jika

Malaysia ikut berperan dalam penanganan konflik di Thailand Selatan adalah karena keinginan masyarakat di daerah tersebut yang ingin bergabung dengan Kedah dan Kelantan

yang merupakan negara bagian dari Malaysia yang paling dekat dengan Thailand Selatan (Wardhani, 2008). Kondisi diataslah yang menyebabkan akhirnya Thailand setuju ketika Indonesia menawarkan diri untuk penyelesaian konflik yang terjadi di Thailand Selatan karena dalam pandangan pemerintah Thailand Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun dalam

konflik di Thailand selatan tersebut dan ini tentunya menjadi suatu kemenangan diplomasi yang meningkatkan citra baik Indonesia di Asia Tenggara. Keberhasilan Indonesia dalam Resolusi Konflik di suatu negara selain Thailand Selatan juga terjadi di beberapa negara lainnya salah satunya adalah perdamaian di Filipina

81

M. Syaprin Zahidi

Selatan. Berikut ini adalah deskripsi mengenai

Indonesia

peranan

antara MNLF dan Filipina (Tempo, 2013).

Indonesia

dalam

tercapainya

perdamaian di Filipina Selatan.

Indonesia

dalam

ketika Filipina dan Moro National Liberation

Front (MNLF) meminta Indonesia secara resmi menjadi mediator pada 1993. Sebenarnya dua pihak yang bertikai ini telah mencapai kata sepakat untuk berdamai dengan bantuan dari

pemerintahan

Libya. Qadafi

pertemuan

Filipina Selatan ada tiga tingkatan dalam

penanganan konflik di Filipina Selatan dimulai

mediasi

memfasilitasi

Dalam upaya penyelesaian konflik di

Penanganan Konflik di Filipina Selatan Keterlibatan

untuk

Libya

berhasil

dibawah mendorong

kedua belah pihak untuk menandatangani kesepakatan tripoli pada 23 Desember 1976. Inti dari kesepakatan itu adalah MNLF bersedia menerima otonomi dan tidak ada lagi tuntutan merdeka seperti sebelumnya (Tempo, 2013).

proses perundingan. Pertama, pertemuan resmi yang diketuai menteri luar negeri saat itu, Ali Alatas. Kedua, tingkat komite gabungan. Ketiga, tingkat komite teknis. Selama proses

perundingan 1993 sampai 1996 ada empat kali pertemuan resmi, 10 kali pertemuan komite gabungan dan 77 kali di tingkat komite teknis. Pertemuan

komite

gabungan

yang

pertama diadakan pada Desember 1993 di kota Jolo, Pulau Sulu. Hasilnya kedua pihak sepakat untuk

melakukan

gencatan

senjata

dan

Indonesia diminta untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia dibawah institusi OKI

akhirnya mengirimkan pasukan perdamaian sejumlah 16 orang. Dalam perundingan antara MNLF dan pemerintah Filipina ada dua hal

Kesepakatan tersebut ternyata dalam

yang dianggap cukup alot pembahasannya.

realitanya tidak terimplementasi dengan baik

Pertama, soal pembagian sumber daya. Kedua,

akibatnya bentrokan senjata tetap terjadi. Oleh

bergabungnya laskar MNLF ke Angkatan

karena

Bersenjata

itulah

akhirnya

Filipina

dibawah

dan

Polisi

Nasional

Filipina.

pemerintahan Fidel Ramos meminta bantuan

Setelah

kepada Indonesia untuk menjadi mediator.

akhirnya keduanya menandatangani perjanjian

Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Luar

damai pada 2 September 1996 dan menjadi

Negeri Indonesia 2001-2009, Hasan Wirajuda

cikal bakal lahirnya A utonomous Region in

bahwa “Ketika pemerintah Filipina meminta,

Muslim Mindanao (ARMM).

Kita tidak serta merta menerima. Kita tidak

Contoh-contoh

melalui

negosiasi

yang

diatas

panjang

menunjukkan

mau hanya diminta oleh satu pihak. Tapi harus

keberhasilan Indonesia dalam menjalankan

semuanya

diplomasi kemanusiaan dibeberapa negara

termasuk

memfasilitasi”.

Pada

OKI saat

yang pertemuan

dulu di

sekaligus

meningkatkan

citra

Indonesia

Cipanas, Jawa Barat, pada 14-16 April 1993

sebagai negara yang sukses dalam memediasi

semua pihak memberikan mandat kepada

konflik

82

di

beberapa

negara.

Selanjutnya



penulis akan membahas mengenai bantuan-

bentuk cek karena menurut Menko Kesra itu

bantuan

di

akan menjadi lebih praktis dibandingkan

oleh

dengan memberikan bantuan lainnya karena

dalam

beberapa

penanganan

negara

yang

bencana

dilakukan

Indonesia.

yang mengalami bencana lebih mengerti apa

Penanganan Bencana

yang mereka butuhkan (Berita8, 2013). Apabila

Dalam penanganan bencana dibeberapa

melihat

ke

tahun-tahun

negara Indonesia juga memiliki peranan yang

sebelumnya Indonesia juga berperan aktif

sangat signifikan diantaranya adalah bantuan

dalam penanganan bencana di salah satu

Indonesia untuk penanganan bencana di negara

negara ASEAN yang sering terkena Bencana

-negara ASEAN yang dilaksanakan oleh

yaitu Myanmar. Bencana yang menimpa

Kementerian

Bidang

Myanmar seperti badai nargis yang terjadi

Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) bersama

pada tanggal 3 Mei 2008 mengakibatkan

dengan

Penanggulangan

kerusakan dan jatuhnya korban jiwa dalam

Bencana (BNPB) pada tahun 2011 yang

jumlah yang sangat besar. Korban yang jatuh

menyiapkan dana bantuan sebesar US$ 3,1

jumlahnya

Juta untuk negara ASEAN yang terkena

menimbulkan keprihatinan yang mendalam

bencana alam seperti Thailand, Filipina, Laos,

bagi

Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Bantuan itu

sebagai

sendiri diberikan dalam bentuk cek yang

dikawasan Asia Tenggara. Berkaitan dengan

diberikan ke masing-masing negara dalam

hal itulah maka pemerintah Indonesia pada

nominal yang berbeda-beda. Dimana Thailand

tanggal 8 Mei 2008 pukul 15.00 WIB

mendapatkan US$1 Juta, Vietnam US$50

memberangkatkan

Ribu, Kamboja, Laos, Myanmar dan Filipina

bantuan dari bandara Lanud Halim Perdana

masing-masing mendapatkan US$400 Ribu

Kusuma

(Berita8, 2013).

Hercules. Tim yang membawa bantuan ini

Badan

Koordinator Nasional

sekitar

banyak

34.200

negara

negara

dengan

yang

tim

jiwa

termasuk

sehingga Indonesia

sama-sama

untuk

menggunakan

berada

membawa pesawat

Bidang

sendiri dilepas oleh Menteri Sosial didampingi

Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung

oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Laksono mengatakan: “Bantuan yang bernilai

Bencana (BNPB) dan Dubes Myanmar untuk

sekitar Rp28 Miliar tersebut diberikan sebagai

Indonesia (DEPKES, 2013).

Menteri

Koordinator

bentuk solidaritas kesetiakawanan sosial antar

Tim yang dikirim itu sendiri dipimpin

negara ASEAN,” dalam konferensi pers di

oleh DR. Asep Karsidi, MSc, Deputi Bidang

Kantor

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kerawanan Sosial Kemenko Kesra. Bantuan

(Kemenko

Kesra).

yang dibawa berupa pakaian 27 koli, biskuit

Bantuan sendiri sengaja diberikan dalam

150 koli, MP ASI 744 koli, obat-obatan 292

Kesejahteraan

Rakyat


83

M. Syaprin Zahidi

koli, makanan siap saji 4000 koli, selimut

dari UUD 1945 pun sebenarnya juga telah

10.000 potong, sarung 5000 potong dan tenda

menegaskan jaminan tersebut. Sebagaimana

10 buah, serta bantuan uang tunai sebesar 1

yang tertuang dalam UU No. 12/2005 tentang

juta US Dollar. Bantuan tersebut tiba di

Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik yang

Bandara Internasional Yangon Myanmar pada

salah satu pasalnya memuat mengenai jaminan

pukul 13.30 WIB dan diterima langsung oleh

kebebasan beragama/berkeyakinan yang juga

Direktur Jenderal Fire Service Department,

menjadi

Department of Social Welfare, Uni Myanmar

internasional tersebut telah menjadi bagian

disaksikan oleh KUAI KBRI di Myanmar.

hukum Indonesia yang mengharuskan negara

Pada saat itu juga, bantuan tersebut dibongkar

untuk menjaminnya (SETARA Institute, 2009:

dari

iii-iv).

Hercules

diterbangkan

TNI

AU

dan

menggunakan

langsung helikopter

(DEPKES, 2013). Tiga

bahwa

produk

hukum

Namun kenyataannya dalan penilaian penulis

Aktivitas

landasan

justru

walaupun

ada

jaminan

sebagaimana

konstitusional dan legal yang dijamin oleh

penjabaran penulis diatas menunjukkan begitu

negara melalui UU mengenai kebebasan

concernnya

melakukan

beragama tersebut tapi pada kenyataannya

pencitraan sebagai negara yang menjunjung

pelanggaran justru banyak terjadi dan dipicu

aspek kemanusiaan. Namun, hal yang berbeda

oleh negara dengan memproduksi UU yang

terjadi

masalah

sangat menekan pemeluk agama minoritas. Hal

kemanusiaan didalam negeri. Berikut ini akan

inilah yang akan penulis soroti sebagai salah

penulis

satu bentuk pelanggaran Kemanusiaan yang

Indonesia

dalam sajikan

dalam

penanganan penjabaran

mengenai

pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Indonesia yang penulis bagi dalam tiga fokus

dilakukan oleh negara. Sepanjang

tahun

2008

saja

telah

utama yaitu kebebasan beragama, reformasi

tercatat 265 peristiwa pelanggaran kebebasan

peradilan militer yang tidak komprehensif dan

beragama yang tersebar dari bulan Januari-

kekerasan terhadap perempuan (Papua).

Desember. Peristiwa yang tertinggi terjadi

Kebebasan Beragama Dalam UUD 1945 sebenarnya secara konstitusional telah memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masingmasing. Berbagai produk kebijakan turunan

84

pada bulan Juni (103) peristiwa dan selebihnya tersebar di hampir setiap bulannya (SETARA Institute, 2009: 36). Secara umum peristiwa yang terjadi pada tahun 2008 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 sejumlah 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Peningkatan ini bisa terjadi karena disebabkan oleh dua hal: Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 84


Pertama, menguatnya penolakan organisasi-

Manusia merupakan bentuk pelanggaran HAM

organisasi Islam terhadap Ahmadiyah serta

yang dilakukan oleh negara. Dikarenakan

mendesak

agar

mengeluarkan

negara sebagai pihak yang terikat baik secara

keputusan

Presiden

pembubaran

hukum ataupun moral karena telah meratifikasi

Ahmadiyah dan Kedua, Implikasi serius dari

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan

adanya Keputusan Bersama Tiga Menteri,

Politik yang dalam pasal 18 menegaskan

Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/

tentang kewajiban negara menjamin kebebasan

JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang

beragama.

Peringatan dan Perintah Kepada Penganut,

Indonesia telah melakukan kelalaian dengan

Anggota, dan/ Anggota Pengurus Jemaat

membiarkan

Ahmadiyah

Kebebasan

pemerintah tentang

Indonesia

(JAI)

dan

Warga

Masyarakat.

Secara singkat dapat dikatakan terjadinya

pelanggaran

beragama.

Pelanggaran

Kemanusiaan berikutnya yang dilakukan oleh

Hal yang paling penting dan dapat

Indonesia adalah berkaitan dengan peradilan

dilihat disini adalah SKB dari tiga menteri

militer. Berikut ini adalah penjelasannya.

tersebut

Peradilan Militer

menunjukkan

pemerintah

untuk

begitu

mudahnya

mendiskreditkan

suatu

agama tertentu dengan berbagai alasan. Hal yang paling signifikan berkenaan dengan Ahmadiyah adalah sebelum SKB tiga menteri dikeluarkan jumlah tindakan anarkis terhadap jama’ah

Ahmadiyah

sementara

72

ada

peristiwa

193

peristiwa

lainnya

tidak

berhubungan dengan Ahmadiyah. Pelanggaran yang

berhubungan

dengan

Peradilan Militer di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1997 sebenarnya sejak tahun 2005 telah berupaya untuk direvisi. Hal ini disebabkan karena itu menjadi alat langgengnya kekebalan aparat militer karena memiliki yurisdiksi sendiri untuk mengadili tindak pidana umum. Padahal idealnya mereka harus diadili di pengadilan

Ahmadiyah

umum. Hal tersebut menyebabkan berbagai

sebelum dan sesudah SKB dikeluarkan cukup

macam kasus pelanggaran Kemanusiaan berat

besar dari 193 Peristiwa yang berhubungan

justru diadili di pengadilan militer. Prosesnya

dengan Ahmadiyah, 48 peristiwa terjadi

tertutup,

sebelum adanya SKB dan 145 peristiwa terjadi

mengakomodir

setelah terbitnya SKB (SETARA Institute,

(KONTRAS, 2009: 3-4).

2009: 39). Pelanggaran Ahmadiyah

dapat

yang

terjadi

kepada

dikategorikan

sebagai

pelanggaran by commission dan by omission yang dalam kerangka hukum Hak Asasi Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 85

tidak

transparan kepentingan

dan

tidak korban

Kondisi peradilan militer yang seperti itu akan mudah ditebak hasilnya dimana pelaku yang diadili hanyalah pelaku lapangan, hukumannya rendah dan disisi lain kebenaran

85

M. Syaprin Zahidi

tidak terungkap dan yang paling penting

Tim Mawar untuk melaksanakan misinya

adalah hak-hak para korban tidak terpenuhi.

dengan metode pengambilan paksa. Setelah

Mulai tahun 2004-2009 upaya untuk merevisi

peristiwa ini terkuak ke publik muncul desakan

UU

untuk

tentang

peradilan

militer

ini

telah

menuntut

mengemuka di DPR RI namun upaya tersebut

keterlibatan

seperti menguap dengan sendirinya bahkan

Republik

DPR tidak mengusulkannya sebagai agenda

Agustus 1998 pemerintah membentuk Dewan

prioritas dalam Program Legislasi Nasional

Kehormatan Perwira (DKP). Tim ini sendiri

2010. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata

diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat

upaya reformasi peradilan militer ternyata

(KSAD) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo.

tidak didukung kuat oleh pemerintah dan ini

Kemudian pada tanggal 6 April 1999 Markas

sama saja dengan aksi pembiaran terhadap

Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

pelanggaran aspek kemanusiaan oleh aparat

(MABES ABRI) menggelar peradilan militer

militer. Berikut ini akan penulis sajikan

untuk 11 orang anggota Tim Mawar yang

beberapa kasus pelanggaran Kemanusiaan

diduga melakukan penculikan. Sayangnya para

yang dilakukan oleh aparat militer dan

terdakwa hanya dituntut dengan kejahatan

peradilan militer yang dilaksanakan untuk

perampasan kemerdekaan secara bersama-

pelanggaran-pelanggaran

sama. Dari 11 anggota Tim Mawar, hanya

kemanusiaan

tersebut.

Aktivis 1997/1998 Kasus

Indonesia).

terdakwa

Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa

ABRI

pertanggungjawaban

1

yang

(Angkatan

Bersenjata

Kemudian,

ditambah

pada

3

hukuman

pemecatan. Sedangkan terdakwa 2-5 hanya ditambah masa tahanan tapi tidak dipecat, selebihnya tidak ada perubahan masa tahanan

ini

terjadi

di

penghujung

dan tidak ada pemecatan. Sementara itu, 4

pemerintahan Soeharto bersamaan dengan

terdakwa lainnya dalam karir kemiliterannya

menguatnya desakan reformasi politik di

malah mendapatkan promosi kenaikan jenjang

Indonesia. Dua puluh empat orang menjadi

karir dalam dinas (KONTRAS, 2009: 64-65).

korban dalam penculikan tersebut dan baru sembilan orang yang dikembalikan, tiga belas

Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998

orang masih dinyatakan hilang dan satu orang ditemukan meninggal

di

Magetan, Jawa

Kasus penembakan ini terjadi pada 12 Mei

1998

dan

merupakan

terhadap

puncak

mahasiswa

dari

Tengah. Duagaan Kuat yang melakukannya

kekerasan

dalam

adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

gelombang aksi mahasiswa yang meluas

darat

disemua tempat di Indonesia pada 1997-1998

membentuk unit khusus yang dinamai sebagai

menuntut agar Soeharto bersedia untuk turun

Pasukan

86

elit

dari

angkatan



dari jabatannya. Disaat yang bersamaan ABRI

dilihat secara lebih mendalam tindakan represif

membentuk PPRM (Pasukan Penindak Rusuh

tersebut tidak bisa dipisahkan dari kebijakan

Massa) yang terdiri dari TNI dan Polri.

pimpinan ABRI saat itu yang memerintahkan

Pembentukan PPRM tersebut untuk

tindakan kekerasan bagi mahasiswa yang

menghalau meluasnya aksi Mahasiswa bahkan

melakukan aksi keluar kampus ini merupakan

panglima ABRI saat itu Jenderal Wiranto

bukti konkret dari bentuk pertanggungjawaban

menyatakan akan melakukan tindakan tegas

komando. Dalam keputusannya pengadilan

(kekerasan) apabila mahasiswa berani keluar

hanya menyatakan bahwa petugas dilapangan

kampus dalam melakukan tuntutan reformasi.

telah melakukan kesalahan prosedur dan tidak

Kemudian, pada tanggal 12 Mei 1998, pasukan

ada upaya dari pengadilan militer untuk

PPRM lah yang pada akhirnya menembaki

mencari dan menunjuk aparat tertentu sebagai

aksi

penanggungjawab atas kekerasan yang terjadi

mahasiswa

hingga

4

mahasiswa

meninggal dunia yaitu Elang Mulya Lesmana,

di trisakti. Terakhir penulis akan menyajikan satu

Hafidin Royan, Hendrawan Sie dan Heri Susanto

sedangkan

Ratusan

Mahasiswa

bentuk

pelanggaran

dilakukan

lainnya luka-luka. Tewasnya beberapa mahasiswa tersebut

oleh

Kemanusiaan

negara

berkaitan

yang dengan

kekerasan terhadap perempuan terutama yang

akhirnya menyebabkan banyaknya desakan

terjadi di Papua. berikut penjelasannya.

agar pemerintah menindak tegas para pelaku

Kekerasan Terhadap Perempuan Papua

penembakan.

Akhirnya

ABRI

memilih

Kekerasan

terhadap

perempuan

di

membawa para pelaku lapangan (termasuk dari

Papua tidak dapat dilepaskan dari sejarah

kesatuan

militer.

panjang konflik di Papua, sejak tahun 1963

menuntut

walaupun pemerintahan di Indonesia telah

sembilan terdakwa (dari 11 orang) dari

mengalami beberapa kali pergantian rezim

Kepolisian

dakwaan

namun kelihatannya pemerintah Indonesia

pelanggaran hukum pidana pasal 338 dan 351

masih menganggap keamanan di Papua belum

ayat (3) KUHP (KONTRAS, 2009: 68-69).

kondusif.

Akhirnya

polisi)

ke

Pengadilan (Brimob)

pengadilan militer dengan

Hal

ini

terlihat

dari

kuatnya

Banyak dari Organisasi masyarakat

pendekatan keamanan teritorial di Papua yang

sipil melihat bahwa peradilan militer yang

diberlakukan oleh pemerintah. Pendekatan

dilakukan

merupakan

keamanan teritorial pada akhirnya cenderung

sandiwara belaka. Terbukti persidangan atas

berdampak negatif terhadap penduduk sipil,

kasus ini meminimalisir kesalahan-kesalahan

termasuk perempuan dan anak. Terutama

ABRI secara institusional sekedar menjadi

perempuan Papua yang telah mengalami

kesalahan aparat di lapangan. Padahal kalau

berbagai bentuk kekerasan berbasis jender

oleh

ABRI

lebih


87

M. Syaprin Zahidi

(KOMNAS PEREMPUAN, 2009: iii-iv). Dalam

tulisan

ini

penulis

berumur delapan bulan bersama dua saudara akan

perempuannya tetapi disana Ia ditembak

menyoroti beberapa bentuk kekerasan yang

hingga

jatuh

pingsan

sementara

dilakukan oleh negara terhadap perempuan

saudaranya yang lari membawa bayi ditangkap

Papua diantaranya adalah kekerasan oleh

tentara dan saudara perempuannya yang lain

negara Periode 1963-2009 dan tidak adanya

bersembunyi dan dia pergi membawanya ke

upaya negara untuk memenuhi hak korban atas

kampungnya. Perempuan-perempuan

pemulihan. Kekerasan Oleh Negara Periode 1963-1998 dan Periode 1999-2009 Papua pada masa ini memang sedang

satu

di

Papua

memang akhirnya menjadi korban yang tidak dapat menghindarkan diri dari kekerasankekerasan oleh TNI dalam menumpas OPM.

dari

Dalam rentang waktu 1963-2009 sudah tidak

penyerahan wiayah Papua dari UNTEA kepada

terhitung jumlah korban perempuan yang

Indonesia sampai pada periode reformasi. Pada

mengalami tindakan perkosaan, penganiayaan

masa rezim Orde Baru sebagaimana di wilayah

dan penculikan oleh militer. Walaupun era

-wilayah konflik lain di Indonesia, negara

reformasi telah menurunkan rezim Orde Baru

menggunakan pendekatan keamanan terhadap

dan menghasilkan otonomi khusus di Papua

kelompok-kelompok sipil yang melakukan

ternyata pendekatan keamanan tetap menjadi

perlawanan

ciri utama yang dipakai pemerintah untuk

mengalami

masa

dan

transisi

lebih

dimulai

mengutamakan

kepentingan pengusaha dan pemerintah pusat

menghadapi

tanpa berupaya memahami akar masalahnya.

Peristiwa-peristiwa

Ini

mengemuka seperti kasus-kasus yang menurut

Papua

menyebabkan terseret

perempuan-perempuan

dalam

arus

konflik

dan

ketidakpuasan

masyarakat.

kekerasanpun

tetap

kesimpulan KOMNAS HAM mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti kasus

mengalami berbagai bentuk kekerasan. tahun 1965

Abepura, Wasior dan lain-lain. Perilaku oknum

sebuah upaya perlawanan OPM (Operasi

aparat keamanan yang bertindak sewenang-

Papua Merdeka) disekitar wilayah Sorong

wenang terhadap orang-orang yang dianggap

direspon dengan sebuah operasi militer oleh

separatis ternyata berimpas pula pada berbagai

pihak

bentuk

Sebagai

TNI.

contoh

Tanpa

pada

pandang

bulu

TNI

kekerasan

terhadap

membakar habis rumah orang-orang diwilayah

termasuk

tersebut dan menembaki siapa saja yang

(KOMNAS PEREMPUAN, 2009: 21-25).

dicurigai sebagaimana diceritakan seorang perempuan yang waktu sedang mencari bahan makanan ke hutan dengan bayinya yang

Kealfaan

didalamnya

perempuan

Negara

kekerasan

untuk

seksual

memenuhi

Hak

Korban Atas Pemulihan Hal yang menjadi pertanyaan besar

88



menurut penulis disini adalah tidak adanya

menghukum

upaya untuk membantu dari negara terhadap

menjadi Pekerjaan Rumah bagi Indonesia yang

korban-korban tersebut kecuali upaya yang

menunggu

sangat terbatas dari masyarakat sipil dan

diselesaikan.

korban sendiri. Berbagai kasus kekerasan berdampak secara fisik. Misalnya, ada korban

para

pelakunya.

untuk

Ini

secepat

masih

mungkin

Penutup

perlu

Dari Pembahasan diatas penulis dapat

lidahnya

melihat adanya disparitas yang cukup tinggi

terpotong karena tertembus peluru; ada yang

dalam konteks isu kemanusiaan di Indonesia.

mengalami berbagai masalah kesehatan karena

Kebijakan Indonesia ke luar sangat concern

upaya pengguguran kandungan secara paksa;

terhadap penanganan aspek Kemanusiaan di

seorang korban perkosaan dan perbudakan

berbagai negara sampai-sampai Indonesia bisa

seksual

dikatakan melupakan permasalahan yang sama

yang

ditembak

diamputasi;

ada

selama

sehingga korban

kakinya yang

bertahun-tahun

akhirnya

meninggal akibat penyakit kelamin yang tidak

didalan

negeri.

Memang

pernah diobati; Ada korban yang memberikan

kebijakan ke luar Indonesia yang concern

kesaksian bagaimana anggota keluarganya

terhadap

yang mati akibat kelaparan ataupun terkena

membuat Indonesia terpilih menjadi anggota

peluru ketika mengungsi selama berbulan-

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB

bulan dan bertahun-tahun di hutan akibat

periode 2011-2014.

aspek

pada

Kemanusiaan

akhirnya tersebut

operasi militer. Namun, kesakitan korban tidak

Terpilihnya Indonesia tersebut bisa

cuma fisik, tetapi juga psikis, yang diakibatkan

dikatakan sebagai bentuk kesuksesan dari

oleh

Diplomasi Kemanusiaan yang secara intensif

diskriminasi

dan

pengucilan.

Dari

berbagai cerita korban diketahui bagaimana

dilakukan

seorang korban kekerasan negara dikucilkan

menjadi permasalahan disini menurut penulis

masyarakat

adalah

umum;

ada

korban

yang

oleh

Indonesia.

Indonesia

alfa

Namun

dengan

yang

masalah

mengalami diskriminasi sehingga kariernya

kemanusiaan

sebagai pegawai negeri tidak bisa menanjak,

penanganannya bisa dikatakan belum tuntas.

atau anaknya tidak diterima disekolah tertentu

Menurut penulis seyogyanya Indonesia sebagai

(KOMNAS PEREMPUAN, 2009: 42).

Anggota Dewan HAM PBB juga memulai

Hal inilah yang menjadi kealfaan

reformasi

didalam

dalam

negeri

penanganan

yang

masalah

negara dalam mengupayakan upaya pemulihan

kemanusiaan didalam negeri dan itu semua

para korban kekerasan oleh negara. Kenapa

memang didasari oleh political will dari rezim

tidak ada pengakuan bahwa ada kekerasan

yang berkuasa.

yang dilakukan terhadap permpuan sekaligus


89

M. Syaprin Zahidi

90



Daftar Pustaka Buku KONTRAS, Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia, (Jakarta: Kontras, 2009) Komnas Perempuan, Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2009) SETARA Institute, Berpihak dan Bertindak Intoleran, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2009) Artikel dan Koran Bantuan Kemanusiaan Untuk Myanmar, di unduh 16 September 2013 pada Indonesia Termasuk Paling Aktif Menjaga Perdamaian Dunia, di unduh 14 September 2013 pada Indonesia Bantu Korban Bencana Negara ASEAN, di unduh 15 September 2013 pada Jejak Indonesia dalam Perdamaian Filipina Selatan, di unduh 15 September 2013 pada

Mendorong Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran HAM Berat di Korea Utara, di unduh 13 September 2013 pada Misi Perdamaian, TNI Kirim 120 Personel dan 3 Heli MI-17 ke Sudan, di unduh 14 September 2013 pada Wardhani, Baiq L.S.W., “Mengukur Probabilitas Keterlibatan Indonesia dalam Resolusi Konflik di Thailand Selatan”, Makalah pada pada diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Internasional, Kedeputian Politik, Sekreratariat Wakil Presiden RI bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 12 Juli 2007. Wardhani, Baiq L.S.W., Jawa Pos, “Thailand Selatan, Sukses Diplomasi Indonesia”, 24 September 2008.


91

PEDOMAN PENULISAN JURNAL INSIGNIA 1.

Artikel harus orisinil atau bukan hasil plagiasi, belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain (termasuk blog), dan tidak dikirim secara bersamaan ke media atau penerbitan lain.

2.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul pada masing-masing bagian artikel. Judul artikel harus spesifik, efektif dan dicetak tebal. Peringkat judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal atau dicetak miring dan tidak menggunakan nomor/angka pada judul bagian. JUDUL ARTIKEL (Huruf Besar, Tebal, Di Tengah) Peringkat judul bagian (Huruf Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri) Peringkat Sub Bagian (Huruf Besar Kecil, Cetak Miring, Rata Tepi Kiri)

3. Artikel dikirim menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan menggunakan spasi 1,5, panjang artikel: maksimal 7000 kata (tidak termasuk abstrak dan daftar pustaka; setara dengan 10-20 halaman kertas A4). Artikel dikirim melalui email ke [email protected] dengan format MS Word (.doc). 4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Keterangan tentang artikel hasil presentasi dan keterangan tentang penulis dapat dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Jika penulis 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama yang ditentukan berdasarkan urutan kontribusinya pada artikel; nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki. Bagi naskah yang ditulis oleh sebuah tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis dianjurkan untuk mencantumkan alamat email demi memudahkan komunikasi. 5. Abstrak dibuat dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia) maksimal 250 kata dengan keywords atau kata-kata kunci minimal lima (3) kata. 6. Artikel harus aktual dengan substansi yang: (1) memiliki relevansi dengan kebutuhan proses belajar-mengajar di bidang ilmu hubungan internasional; (2) berhubungan dengan persoalanpersoalan global dan strategis, seperti diplomasi dan hubungan luar negeri kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, ekonomi dan politik internasional, organisasi dan bisnis internasional, politik dan pemerintahan negara-negara kawasan, globalisasi dan strategi; (3) berkaitan erat dan/atau sesuai dengan bidang keilmuan yang selama ini dikuasai penulis, baik yang berupa kajian teoritis, metodologis, ringkasan hasil penelitian maupun resensi buku ilmiah; dan (4) memperhatikan obyektifitas substansi dan kaidah-kaidah keilmuan. 7. Penulisan artikel:    8.

92

Artikel ditulis dalam bentuk esai, sehingga tidak ada format numeric (abjad) yang memisahkan antar bab/ bagian, ataupun untuk menandai bab/bagian baru. Apabila ada tabel dan gambar/grafik, harus dibuat sesederhana mungkin, menggunakan format MS Word (.doc), dituliskan sumbernya (apabila ada) di bagian bawah tabel dan diacu dalam pembahasan. Kesimpulan tidak dirinci dalam poin-poin, tetapi berupa paragraph.

Sistematika artikel hasil pemikiran adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 250 kata); kata kunci; pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub bagian);


penutup atau kesimpulan; daftar pustaka (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk). 9.

Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk tesis, skripsi, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan atau majalah ilmiah.

10. Pengutipan menggunakan teknik rujukan body note menurut standar akademis. 11. Penulis bertanggung jawab penuh atas keseluruhan isi artikel yang dikirim. 12. Penulis menyertakan curriculum vitae (CV). 13. Artikel yang dkirim ke redaksi harus sudah sesuai dengan pedoman penulisan jurnal ini. Artikel yang tidak sesuai dengan pedoman penulisan jurnal ini tidak akan dipertimbangkan untuk dipublikasikan. 14. Redaksi berhak mengedit artikel tanpa mengubah substansi dan pokok pikiran penulisnya. 15. Redaksi tidak akan mengembalikan artikel yang tidak layak muat.


93

94

94

STRUKTUR KEPENGURUSAN JURNAL

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Pelindung / Penanggung Jawab : Dr. Ali Rokhman M.Si (Dekan FISIP)

Penasehat : Dr. Joko Santoso, M.Si (Wakil Dekan I) Muhammad Yamin, S.IP., M.Si (Ketua Jurusan HI) Pemimpin Redaksi : Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc Sekretaris Redaksi: Nurul Azizah Zayzda, S.IP., MA Redaksi Pelaksana: Elpeni Fitrah, S.IP., MA Sri Wijayanti, S.IP., M.Si Soni Martin Anwar, S.IP., MA Renny Miryanti, S.IP., M.Si Mitra Bebestari : Dr. Endi Haryono (President University) Musa Maliki, PhD candidate (UPN Veteran Jakarta) Tata Letak dan Desain: Hanif Andi Hermawan Sirkulasi : Dwi Yulianto

Alamat Redaksi : Jl. H.R Boenyamin No. 993 Purwokerto Telp. (0281) 635292 ext. 221, 222 ; Fax. (0281) 636992 Email: [email protected]

INSIGNIA

ISSN 2089-1962 Vol. 2, No.1 April 2015

Journal of International Relations

DAFTAR ISI 1

Arum Tri Utami Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat

14

Dion Maulana Prasetya Seladang meski tak Serumpun : Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis

27

Elpeni Fitrah Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Iwan Nurdin

42

Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK Sunardi Purwatmoko

54

Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY) M. Syaprin Zahidi

77

Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan Pedoman Penulisan

92

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhoNya sehingga Jurnal INSIGNIA kali ini sampai ke tangan pembaca yang budiman. Rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua kontributor dan dewan penyunting yang telah mengawal proses dan mendukung penerbitan jurnal ini. Pada edisi kali ini, jurnal INSIGNIA menghadirkan enam artikel dengan topik yang beragam dan penulisnya dari berbagai universitas. Pertama terdapat tulisan dari Arum Tri Utami yang mendiskusikan mengenai hak wanita dalam konteks sejarah Amerika Serikat dengan memfokuskan pada hak pilih. Tulisan kedua dari Dion Maulana Prasetya membahas hubungan Indonesia-Malaysia dalam perspektif geostrategis. Disini penulis ingin menekankan bahwa politisasi kebudayaan bukan satu-satunya faktor utama yang mempengaruhi hubungan kedua negara, namun ada faktor strategis terutama menyangkut dengan Selat Malaka. Selanjutnya Elpeni Fitrah dalam tulisan kedua berusaha menganalisis implementasi dari konsep human security dalam kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya dalam rancangan UU Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Disini penulis menekankan bahwa perhatian negara terhadap keamanan manusia akan sangat tergantung pada hakikat hubungan sosial dan politik antara negara dengan masyarakatnya. Isu agraria menjadi bahasan dalam tulisan keempat dengan fokus utama pada pelembagaan reformasi agraria di Indonesia. Dalam tulisan ini, Iwan Nurdin menjelaskan hambatan reformasi agraria yang merupakan warisan dari periode orde baru, serta rekomendasi yang ditawarkan pada rezim pemerintahan Joko Widodo. Sunardi Purwaatmoko dalam tulisan keempat melakukan analisis pengaruh pola koalisi partai politik dalam kebijakan pemerintah mengenai perberasan. Dengan mempelajari pola pada tiga periode pemerintahan, yakni Gusdur, Megawati dan periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono, penulis melihat bahwa pengaruh dominan oligarki rezim Orde Baru dapat diturunkan setelah reformasi dengan adanya dukungan pemerintah lokal, organisasi petani dan NGO dalam partai politik. Tulisan terakhir dari M. Syaprin Zahidi mengenai diplomasi kemanusiaan Indonesia berargumen bahwa terdapat double standard yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Di satu sisi, Indonesia mengklaim bahwa diplomasi kemanusiaan merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia, dilihat dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai penanganan masalah kemanusiaan di luar negeri. Di sisi lain, Indonesia banyak tersangkut isu pelanggaran HAM berat di dalam negeri, mulai dari pembantaian massal 1965, masalah di Timor Timur, Aceh dan pelanggaran HAM semasa reformasi. Pembaca yang budiman, dewan penyunting berharap dengan terbitnya Jurnal INSIGNIA edisi kali ini, senyatanya mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan studi Hubungan Internasional khususnya di Indonesia. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan di dalam penyusunan Jurnal ini, sehingga masukan, kritik maupun saran sangat kami harapkan untuk perkembangan dan perbaikan Jurnal INSIGNIA berikutnya. Kami juga mengharapkan kiriman naskah-naskah akademik dari pembaca. Salam Hangat, Ayusia Sabhita Kusuma Ketua Penyunting

iii

iv

Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat. Arum Tri Utami 1

Recommend Documents