Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat Arum Tri Utami1 Abstrak Artikel ini memberikan informasi mengenai kebebasan dan hak pilih khususnya tentang kebebasan dan hak pilih wanita. Hak pilih adalah sesuatu yang diberikan kepada orang untuk memilih kepala negaranya. Hak pilih wanita di Amerika Serikat telah melewati perkembangan sejarah yang panjang, diperlukan adanya sebuah pergerakan sosial agar wanita dapat memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di negara tersebut. Pada awal mula pemilihan di Amerika Serikat, hak pilih diberikan kepada lelaki berkulit putih yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Pendiri negara tersebut berpikir bahwa hak pilih seharusnya diberikan kepada mereka yang dapat memimpin dirinya sendiri, wanita tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut. Pergerakan ini membawa sebuah perubahan pada pemerintahan di Amerika Serikat. Amandemen ke sembilan belas menyatakan bahwa wanita memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di Amerika Serikat. Kata-kata Kunci : Hak pilih wanita, sejar ah per ger akan, demokr asi liber al, pemilihan umum, dan Amerika Serikat Abstract The aim of this article is to give an information about freedom and suffrage especially about woman freedom and suffrage. Suffrage is something that is given to the people to vote for their leader of the state. Woman suffrage in United State America have been through a long history, where a social movement for women's suffrage in elections in the United States was required. At the begining of the election history in the United States the right to vote was given to the white men who have abundant wealth. The founders of the state assume that voting right should be given to those who can lead theirselves, and women were excluded from that criteria. This movement resulted in the change of the Government of the United States. The nineteenth amendment to the constitution states that women have the right to vote in elections. Keywords: woman suffrage, history movement, demokrasi liberal, pemilihan umum, United State of America
Pendahuluan
politik. Banyak negara di dunia ini yang
Wanita pada era modern sekarang ini
memiliki
pemimpin
wanita.
Indonesia
menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam
contohnya pernah dipimpin oleh presiden
hubungan internasional, salah satu kajian
wanita, Megawati Soekarno Putri. Shong
hubungan
feminisme
Ching Ling presiden Republik Rakyat Cina.
membahas mengenai wanita pada khususnya.
Selain menjadi pemimpin negara, wanita
Sejarah panjang juga mewarnai perkembangan
sekarang ini juga menempati banyak kursi
wanita dalam menyetarakan haknya di bidang
penting
1
internasional
yaitu
di
pemerintahan.
Penulis adalah alumni Jurusan HI Universitas Jenderal Soedirman. Email:
[email protected]
1
Perjuangan
Arum Tri Utami
perempuan terjadi hampir di setiap negara di
kebutuhan lebih dari 260 juta warga Amerika
dunia untuk mendapat pengakuan yang sama
di lebih dari 50 negara bagian. Tiga belas
dengan laki – laki. Hampir kebanyakan
koloni
memiliki latar belakang yang sama dalam
kemerdekaannya pada tahun 1776, setahun
kepercayaan
sebelumnya pecah sebuah perang kemerdekaan
bahwa
perempuan
adalah
makhluk yang lemah dan hanya dapat bekerja
di
Amerika
menyatakan
selama enam tahun (Oris, 2008: 13).
di dapur dan mengurus anak. Seiring
Inggris
Masih dalam situasi perang, ketiga
perkembangan
jaman,
dan
belas koloni ini membuat satu kesepakatan
perempuan – perempuan di dunia mendapat
dalam A rticles of Confederation, dimana
pendidikan yang sama dengan laki – laki
didalamnya dibicarakan mengenai sebuah
mereka mulai menuntut adanya kesetaraan
asosiasi yang longgar di antara negara – negara
dalam segala sendi kehidupan. Baik kehidupan
bagian dan menyusun sebuah pemerintahan
sosial maupun politik. Hal ini yang menjadi
federal dengan kekuasaan yang sangat terbatas
banyak pergerakan di dunia yang mengatas
(Kurtis, 2000:15). Akan tetapi peraturan ini
namakan kesejajaran antara laki – laki dan
tidak membawa Amerika dalam keadaan yang
perempuan. Amerika serikat yang dianggap
kondusif, maka pada Februari 1787, Kongres
sebagai negara paling demokratis di dunia,
Kontinental, yakni badan legislatif republik,
juga tidak terlepas dari sejarah panjang
menyerukan kepada setiap negara bagian untuk
perempuan untuk mendapatkan haknya di
mengirimkan delegasi ke Philadelphia, negara
bidang politik khususnya dalam hak pilih.
bagian
Dalam pembukaan undang – undang Amerika
Serikat,
menyatakan
bahwa
Pennysylvania,
untuk
meninjuau
kembali pasal – pasal tentang Konfederasi dan perserikatan tersebut (Targonski, 1989:8).
kebebasan individu sangat dijunjung tinggi
Pembentuk dasar – dasar negara yang
oleh para pendiri Amerika Serikat. Hal ini
sering
dilakukan karena pengalaman sejarah Amerika
menyepakati tujuan utama yang tercantum
Serikat. Amerika Serikat dibawah koloni, dan
dalam pembukaan Undang – undang Dasar.
untuk memperoleh kemerdekaannya bukanlah
“Kami rakyat Amerika Serikat, dengan maksud membentuk sebuah perserikatan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin kedamaian domestik, mengadakan pertahanan bersama, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menjaga anugerah kebebasan bagi diri dan para penerus kami, maka kami mengukuhkan dan menetapkan Undang – undang Dasar ini bagi
melalui proses yang singkat dan sederhana. Undang
–
undang
di
Amerika
Serikat
dirancang pada abad ke 18 untuk dapat memerintah 4 juta orang di 13 negara bagian yang berbeda di sepanjang pesisir Atlantik. Aturannya mudah dipahami, terdapat 27 amandemen yang sekarang bisa melayani
2
disebut
sebagai
bapak
bangsa
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 20152
Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
Amerika Serikat”.
Adam Smith disebut mahzab klasik sebab
Pada awal perkembangannya hak pilih yang diakui adalah hanya hak pilih untuk laki – laki kelas menengah keatas dan hak wanita tidak diakui. Perkembangan yang terjadi di tahun 1800an , yaitu majunya pendidikan terhadap perempuan membuat era baru dalam perkembangan pengakuan hak pilih perempuan di Amerika Serikat.
gagasan – gagasan yang ditulisnya sebetulnya sudah banyaak dibahas dan dibicarakan oleh pakar – pakar ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya, soal paham individualisme tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh Epicurus pada masa Yunani Kuno.
Adam Smith diberi julukan sebagai “Bapak Ilmu Ekonomi” karena bukunya yang
Landasan Teori
berjudul The W ealth of Nations yang ditulis
Liberalisme
tahun 1776 dianggap sebagai pancangan
Amerika merupakan salah satu negara yang
berlandaskan
pertama tonggak sejarah perkembangan ilmu
liberalisme.
ekonomi. Pemikiran Smith sejalan dengan
Internasionalisme Liberalisme sebagai salah
paham kaum fisiokrat yang menganggap
satu studi dalam Hubungan Internasional yang
produksi barang – barang dan jasa sebagai
mengedepankan kebebasan individu. Ciri – ciri
sumber utama kemakmuran suatu negara.
dari sistem ekonomi Liberal adalah adanya
Perbedaan antara pandangan Smith dengan
kebebasan individu, produk filosodfi dari
pandangan aliran fisiokrat hanyalah penekanan
Eropa,
pembentukan
faktor yang paling dominan dalam menentukan
kebebasan
faktor kemakmuran negara. Kaum fisiokrat
hak
asasi
menganggap alamlah yang paling menentukan
manusia, kebebasan individu, kesamaan di
kemakmuran bangsa – bangsa. Sebaliknya,
mata hukum, dasar dari globalisasi modern,
Smith mengangap manusia sebagai faktor
percaya pada pasar bersistem kapitalis dan
produksi utama. Alasannya alam (tanah) tidak
persaingan bebas, dengan cara untuk meraih
ada artinya kalau tidak ada sumber daya
kesejahteraan, peran negara adalah sebagai
manusia yang pandai mengolahnya sehingga
penengah konflik, dan penyedia pelayanan
bermanfaat
publik (Burchill & Linklater, 1996:55).
1995:29).
berpengaruh
masyarakat
industri
politik,demokrasi,
Salah
satu
pada modern,
perlindungan
tokoh
yang
memiliki
pemikiran liberalisme adalah Adam Smith. Banyak pemikiran dari Adam Smith yang diadopsi Amerika dalam perekonomiannya. Aliran atau mahzab yang dikembangkan oleh
3Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015
bagi
kehidupan
(Deliarnov,
Salah satu karya Adam Smith adalah The Wealth of Nations yang terbit pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith adalah dia tidak mendorong peraturan
kebijakan
publik
(seperti,
yang menganjurkan masyarakat
3
Arum Tri Utami
untuk melakukan kegiatan ekonomi tertentu)
menggunakan “harga” labor sebagai alat ukur,
tetapi ia lebih memilih agar masyarakat
yaitu
bekerja sesuai dengan yang menurut mereka
menghasilkan barang tersebut. Bagi Smith
menguntungkan, dia juga tidak mengklaim
nilai tukar dapat diartikan dengan kemampuan
bahwa semua bisnis kepentingan pribadi
sesuatu barang untuk memperoleh barang lain.
memiliki Artinya,
keuntungan dia
tidak
bagi
masyarakat.
mengatakan
upah
yang
diterimanya
dalam
Menurut Smith produktivitas tenaga
bahwa
kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian
kepentingan pribadi selalu baik, tetapi dia
kerja (division of labor). Pembagian kerja akan
menentang jika ada yang mengatakan bahwa
mendorong spesialisasi; orang akan memilih
kepentingan pribadi adalah buruk. Menurut
mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat
Smith, tindak-tanduk manusia pada umumnya
dan kemampuannya masing – masing. Adanya
didasarkan pada kepentingan diri sendiri (self-
spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu
interest), bukan belas kasihan dan juga bukan
menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan
perikemanusiaan.
secara sendiri – sendiri. Akan tetapi, hanya
Smith mendukung motto Laissez faire-
menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan
laissez passer yang menghendaki campur
barang
tangan pemerintah seminimal mungkin dalam
dipertukarkan
perekonomian.
(Deliarnov, 2006: 30).
campur
tangan
Pemerintah mengatur
tidak
terlalu
perekonomian,
atas
Setiap
kebutuhan
sendiri
(diperdagangkan) orang
di
bertindak
itu pasar ntuk
karena perekonomian akan berjalan dengan
kepentingannya dan atas dasar keuntungan
sendirinya. Nanti akan ada suatu tangan yang
yang diperolehnya. Peningkatan kesejahteraan
tak kentara (invisible hand)
yang akan
bisa diperoleh dengan meningkatkan laba.
membawa perekonomian tersebut ke arah
Untuk memperoleh keuntungan sebesar –
keseimbangan.
barang
besarnya dapat dilakukan dengan investasi ,
mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna
yaitu membeli mesin – mesin dan peralatan.
(value in use); kedua, nilai tukar (value in
Dengan mesin – mesin yang lebih canggih,
exchange). Nilai tukar atau harga suatu
maka
barang ditentukan oleh jumlah tenaga (labor)
meningkat. Peningkatan produksi labor ini
yang diperlukan untuk menghasilkan barang
berarti peningkatan produksi perusahaan. Jika
tersebut. Untuk mengukur tenaga labor yang
semua perusahaan melakukan hal yang sama,
dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang
makan pendapatan nasional akan meningkat.
atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau
Dalam sistem liberal, tiap individu diberi
hari kerja saja. Hal itu karena ketrampilan
keleluasaan yang besar untuk bertindak dalam
setiap orang tidak sama. Untuk itu, ia
perekonomian.
4
Menurut
Smith,
produktivitas
labor
Sistem
akan
liberal
jga
semakin
sering
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 20154
Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
dsiebut sebagai sistem ekonomi kapitalisme
Secara
gradual
Liberalisme
karena menekankan arti akumulasi kapital
dihubungkan dengan doktrin yang menyatakan
dalam pembangunan ekonomi.
bahwa individu seharusnya bebas mengejar Smith
pilihannya sendiri dalam persoalan agama,
terhadap perekonomian dunia sangat besar.
ekonomi, dan politik semua yang pada
Salah satunya adalah sistem ekonomi pasar
kenyataannya
yang sangat sederhana diterpakan dalam
mereka sehari – hari. Sebuah elemen penting
kehidupan.
dalam hal ini adalah dukungan terhadap
Pengaruh
yang
Sistem
diberikan
ekonomi
pasar
tidak
mempengaruhi
membutuhkan perencanaan dan pengawasan
ekonomi
dari pihak mana pun. Serahkan saja semuanya
penghormatan terhadap kepemilikan pribadi.
kepada pasar, dan suatu invisible hand akan
Elemen kedua dari liberalisme tempo dulu
membawa perekonomian tersebut ke arah
adalah klaim bahwa kekuasaan negara tidak
keseimbangan,
yang
didasarkan pada hak- hak dasar dan hak – hak
keseimbangan
semua
dalam
posisi
sumber
daya
pasar
supranatural,
yang
kehidupan
berdasarkan
melainkan
pada
pada
kehendak
dimanfaatkan sepenuhnya. Apabila terdapat
masyarakat yang berdaulat. Akhirnya, klaim
banyak campur tangan pemerintah, pasar justru
ini menyebabkan tuntutan akan demokrasi,
mengalami
yaitu penciptaan mekanisme perwakilan yang
distorsi,
perekonomian
akan
pada
membawa
inefficiency
dan
menjamin bahwa mereka yang memegang kekuasaan
ketidakseimbangan.
negara
memperoleh
dukungan
rakyat. Demokrasi Liberal Liberalisme
dikembangkan
sebagai
perlawanan terhadap institusi mediasi yang hirarkis,
yaitu
kekuasaannya pernyataan
monarki yang
bahwa
depostis
kuat mereka
dengan
terletak
pada
memperoleh
dukungan ilahi. Liberalisme menyerang sistem yang lama dalam dua hal. Pertama, kaum liberal berjuang untuk menurunkan kekuasaan negara
dan
menciptakan
lingkungan
masyarakat sipil dimana hubungan – hubungan sosial, termasuk urursan pribadi. Lembaga non negara , keluarga, dan kehidupan pribadi dapat berkembang tanpa campur tangan negara.
5Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015
Perkembangan mengenai demokrasi liberal telah dirangkum oleh, C.B.MacPherson dalam tiga model demokrasi yaitu demokrasi protektif,
demokrasi
demokrasi
ekuilibrium.
pembangunan, Model
dan
demokrasi
liberal kuno, yang berasal dari tahun 1820an,
dibangun atas sumbangan pemikiran Jeremy Bentham
dan
menyebutkan
James demokrasi
Mill.
MacPherson
protektif,
karena
keasyikan model tersebut dengan perlindungan terhadap warga negara dari pemerintah dan upayanya dalam memastikan bahwa gubernur akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan warga negara
5
Arum Tri Utami
secara keseluruhan. Cara – cara perlindungan
Deklarasi kemerdekaan terjadi pada
seperti ini dilihat sebagai hak suara yang
tanggal 4 Juli 1776, dimana dalam deklarasi
bersifat universal. Suara tersebut memberikan
tersebut
kekuatan politik, satu orang satu suara
masyarakat Amerika Serikat yang telah dibuat
menghasilkan
karena
oleh para pendiri Amerika. Di dalamnya
penguasa dapat dijatuhkan. Bentham dan Mill
termuat mengenai hak yang dimiliki oleh
bersedia menerima pembatasan ketat atas hak
setiap warga negara, dan tanggung jawab
memilih, kaum wanita dan sejumlah besar
pemerintah untuk melindunginya. Hal ini
kelas pekerja tidak memperoleh hak istimewa
untuk menentang anggapan yang selama ini
itu. Alasan mereka lebih bersifat liberal
beredar
daripada
terdapat orang – orang yang mereka telah
perlindungan
demokratis.
diri
Tujuannya
adalah
termuat
dalam
dipilih
kegiatan dan lembaga pemerintah.
dipertanyakan lagi.
Pengakuan
Hak
Pilih
Perempuan di Amerika Serikat Pada
bulan
Mei
1787
diadakan
konferensi Konstitusi yang dihadiri oleh 55 perwakilan dari 13 negara bagian kecuali Rhode Island, mereka telah memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris. Mereka adalah loloni Inggris yang berkumpul karena dua alasan penting. Pertama , cita – cita bersama mengenai kebebasan ekonomi pada tahun 1607, koloni Inggris pertama yang disebut sebagai Jamestown di Virginia. Kedua, adalah dikarenakan
adanya
keinginan
bersama
mengenai kebebasan bergama, hal ini berasal ketika tahun 1602, kapal Mayflower berlabuh di Massachisetts, membawa orang – orang Pilgrin dari Inggris. Mereka adalah pelarian dari kekuasaan gereja yang berlebihan di Inggris. Gereja menguasai hampir setiap kehdiupan warga Inggris.
6
–
sistem
membatasi bidang politik, terutama bidang
Perjuangan
oleh
cita
Tuhan
cita
bersama
monarki, dan
dimana
tidak
perlu
John Locke memandang bahwa Tuhan telah memberikan manusia keistimewaan dari hewan yaitu hak yang telah ada di dalam diri manusia atau yang disebut sebagai natural
rights
,
dimana
Keberagaman merupakan
tidak
bangsa tantangan
ada
pembeda.
Amerika dalam
juga
mencapai
persatuan. Mereka diberi hak oleh Undang – undang Dasar abad ke-18 untuk memilih dan menguasai pemerintah pusat, mewakili asal usul, kepercayaan, dan kepentingan, yang berbeda
–
beda.
Kebanyakan
penduduk
Amerika datang dari Inggris, tapi ada juga
bangsa Swedia, Norwegia, Perancis, Belanda, Prusia, Polandia, dan banyak lainnya yang telah berimigrasi ke dunia baru “Amerika”. Para pembuat Undang – undang Dasar menyadari bahwa dunia akan bergerak ke arah yang berbeda dari jaman dimana mereka hidup. Karenanya, mereka memasukkan ke dalam Undang – undang Dasar sebuah
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 20156
Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
ketentuan untuk melakukan amandemen jika
mereka” kata sejarawan Michael Schudson.
kondisi
politik
“Kewarganegaraan hanya berlaku buat mereka
memintanya. Dua puluh tujuh amandemen
yang menjadi tuan bagi dirinya sendiri”.
telah dilalui sejak UUD tersebut diratifikasi
Karena batasan – batasan ini, hanya sekitar 6
dan kelenturanya terbukti sebagai salah satu
persen saja penduduk Amerika saat itu yang
kekuatan yang istimewa. Dengan adanya
akhirnya memilih George Washington menjadi
rancangan konstitusi Amerika pada tahun
presiden pertama pada 1789. Pada awalnya
1787, kekuasaan memerintah ada di tangan
masyarakat Amerika bangga karena mereka
rakyat,
seperti
dapat menghapuskan sistem kerajaan, akan
monarki atau kekuatan senjata, tetapi melalui
tetapi seiring jalannya waktu sistem yang ada
pemilihan yang bebas dan terbuka oleh rakyat
di negara ini hanya ditujukan untuk golongan
Amerika Serikat (http://www.bbc.co.uk/news/
atas. Hanya orang – orang kaya dan punya
magazine-20231337).
koneksi luas yang biasanya mampu merebut
akan
soial,
bukan
ekonomi,
melalui
atau
keturunan
Secara teori hal ini sudah sangat jelas,
jabatan di dunia politik tanpa mendapat
tetapi
perlawanan yang berarti.
dalam
prakteknya
tidaklah
demikian. Yang memperumit masalah sejak
Dari masa kolonial, para wanita yang
awal adalah syarat memilih : siapa yang boleh
tidak menikah sudah menikmati hak – hak
ikut memilih dan siapa yang tidak. Bagi para
yang sama dengan pria, meskipun adat istiadat
pendiri hanya orang – orang yang punya andil
menghendaki mereka harus cepat menikah.
di masyarakat saja yang berhak memutuskan
Dengan
siapa yang memerintah. Mereka percaya
kehilangan identitas mereka sendiri menurut
bahwa karena pemerintah didirikan untuk
hukum. Para wanita tidak memiliki hak pilih,
melindungi hak milik dan kebebasan pribadi,
dan pendidikan mereka di abad ke 17 dan 18,
maka hanya mereka yang mempunyai hak
sebagian
milik dan kebebasan sajalah yang boleh
membaca, menulis, musik, menari, dan jahit
memilih. Ini berarti, pada waktu itu hanya
menjahit (Targonski, 1989:154).
ikatan
besar
perkawinan,
terbatas
para
pada
wanita
pelajaran
golongan laki – laki kulit putih beragama
Perubahan sosial yang terjadi pada
protestan yang berhak memilih (Targonski,
perempuan di awal tahun 1800an, diikuti
1989:41).
dengan pemikiran mengenai kesetaraan, dan
Kaum wanita, orang miskin, pembantu,
mengakibatkan
kelahiran
gerakan
untuk
orang katolik, yahudi, budak dari Afrika, dan
memperjuangkan hak pilih wanita. Sebagai
orang indian semuanya tidak berhak. “Kaum
contoh, perempuan mendapatkan pendidikan
wanita, seperti halnya budak dan pembantu,
yang lebih tinggi, dan ikut tergabung ke dalam
statusnya
gerakan – gerakan reformasi, yang melibatkan
ditentukan
oleh
ketergantungan
7Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015
7
Arum Tri Utami
mereka pada dunia politik. Hal ini yang
meloloskan undang – undang di negara bagian
kemudian
–
New York yang mengizinkan wanita yang su-
pertanyaan dari kalangan perempuan mengapa
dah menikah memiliki properti atas nama
mereka tidak diizinkan juga untuk memilih.
mereka sendiri. Salah satu UU pertama jenis
memunculkan
pertanyaan
Kebangkitan kaum perempuan dimulai
ini di Amerika, Undang – undang properti
ketika Francis Wright, seorang pengajar dan
wanita menikah, memacu para dewan legislatif
wartawan Skotlandia, mengunjungi Amerika.
di negara bagian lain untuk memberlakukan
Dia secara terbuka mendukung hak – hak
undang – undang yang serupa.
wanita sepanjang Amerika Serikat selama
Konvensi yang diadakan pada tanggal
tahun 1820an. Saat itu, wanita sering dilarang
19 sampai 20 Juli 1848 di Seneca Falls New
berbicara di tempat umum. Namun Wright
York ini kemudian diikuti berangusur – angsur
juga tidak hanya berbicara lantang, ia juga
oleh
mengejutkan banyak orang dengan pandangan
history.house.gov/Exhibitions-and-
– pandangan tentang hak – hak wanita mencari
Publications/WIC/Historical-Essays/No-Lady/
keterangan mengenai keluarga berencana dan
Womens-Rights/).
perceraian. Pada tahun 1840-an, sekelompok
menghadiri konvensi tersebut. Pada konvensi
wanita Amerika tampil membentuk gerakan
ini di kritik mengenai pembukaan Undang –
pertama
undang dimana wanita dan lai – laki dibuat
hak
–
hak
perempuan.
Yang
gerakan
wanita
derajatnya.
lainnya
Hampir
Akan
(http://
100
tetapi
orang
terkemuka dalam kelompok istimewa ini
sama
dalam
adalah Elizabeth Cady Stanton.
prakteknya tidaklah demikian. Pada tahun
Pada tahun 1848 Cady Stanton dan
1850 mereka berjuang dalam hal kebebasan
Lucretia Mott, juga seorang pembela hak – hak
ekonomi. Kemudian mereka tidak berhasil
wanita, mengadakan suatu konvensi hak – hak
mendesak kongres untuk mencantumkan hak
wanita yang pertama dalam sejarah dunia di
pilih untuk wanita dalam amandemen keempat
Senece
belas dan lima belas mengenai hak warga
Falls,
New
York
(http://
www.americanprogress.org/issues/women/
negara dan kebebasan hak suara.
report/2012/12/12/47916/how-women-changed
Pada gelombang civil war, mereka
-the-outcome-of-the-election/). Para delegasi
berusaha agar isu yang dibawa tidak terlalu
tersebut membuat deklarasi yang menuntut
marginal. Perang sipil terjadi pada tahun 1861
persamaan dengan pria di mata hukum, hak
– 1865) akibat adanya perbudakan, tiga
untuk memilih, dan mendapat kesempatan
amandemen
yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Di
berubah secara signifikan cakupan dan sifat
tahun yang sama, Ernestine Rose, seorang imi-
demokrasi Amerika. Amandemen ke tigabelas
gran asal Polandia, berperan penting dalam
diratfikasi
8
Konstitusi
pada
tahun
Amerika
1865,
Serikat
menghaus
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 20158
Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
perbudakan. Amandemen ke empat belas, yang
Essays/No-Lady/Womens-Rights/). Walaupun
disahkan pada tahun 1868, menyatakan bahwa
di
semua orang yang lahir atau dinaturalisasikan
mengenalkan adanya rancangan amandemen
di Amerika adalah waga negara Amerika
mengenai hak pilih wanita, akan tetapi bentuk
Serikat dan negara bagian dimana dia tinggal,
nyata
dan hak hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan
terwujud. Pada kurun waktu tahun 1800an,
perlindungan
harus
terjadi persaingan antara NWSA dan AWSA,
ditegakkan oleh pemerintah federal (http://
dimana kumpulan dana yang dimiliki oleh
www.americanprogress.org/issues/women/
AWSA lebih banyak akan tetapi hanya pada
report/2012/12/12/47916/how-women-changed
lingkup negara bagian. NWSA yang memilki
-the-outcome-of-the-election/).
pusat
hukum
yang
adil
tingkat
senat,
dari
di
Aaron
amandemen
New
York
Sargen
tersebut
lebih
telah
belum
menekankan
Amandemen kelima belas, diratifikasi
perjuangan yang meluas dimana meminta
pada tahun 1870,melarang pemerintah federal
dukungan dari para pemilih dan laki – laki
atau pemerintah negara bagian melakukan
untuk mendukung perjuangan mereka.
diskriminasi
terhadap
calon
pemilih
Titik balik terjadi pada tahun 1880 dan
berdasarkan ras, warna kulit, atau status
1890, kedua asosiasi AWSA dan NWSA
terdahulunya sebagai budak. Jenis kelamin
bergabung menjadi satu bernama National
tidak disebutan di dalam amandemen tersebut.
Americn
oleh karena itu, kaum wanita tetap dilarang
(NAWSA). Dipimpin oleh
memberikan suara. Perluasan hak pilih yang
Anthony. NAWSA mulai membentuk gerakan
memperbolehkan mantan budak untuk ikut
lain dibawahnya seperti Women’s Trade Union
pemilu memberikan nafas baru bagi kampanye
League, the Woman’s Christian Temperance
gerakan kaum wanita untuk ikut memberikan
Union (WCTU), and the National Consumer’s
suara.Dan mereka membuat NWSA untuk
League.
memperjuangkan hak pilih wanita yang tidak
NAWSA bergerak sebagai organisasi non
dibahas di dalam amandemen yang kelima
partisan yang difokuskan pada mendapatkan
belas.
suara dalam serikat, meskipun masih terdapat Lucy Stone, seorang aktivis pembela
beberapa
Woman
Selama
Suffrage
dua
persoalan
dekade
Association Stanton dan
berikutnya,
didalamnya
ada
perempuan membuat sebuah asosiasi yang
keberhasilan yang diraih oleh organisasi ini.
bernama
Suffrage
Pada tahun 1869 negara bagian pertama yang
Association (AWSA), dan menolak rancangan
mengakui hak pilih wanita adalah Wyoming.
yang diajukan oleh NWSA karena dianggap
Tiga negara berikutnya adalah Colorado pada
terlalu
tahun 1893, Utah pada tahun 1896, dan Idaho
A merican
rasial
W oman
(http://history.house.gov/
Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-
9Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015
pada tahun 1896. Pada rentan tahun 1910 dan
9
Arum Tri Utami
1914 terdapat empat negara bagian yang
Serikat dan negara bagian dimana dia tinggal,
melegalkan hak pilih wanit dalam pimilhan
dan hak hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan
umum.
perlindungan
Keempat
negara
tersebut
adalah
Washington, California, Arizona, Kansas, dan Oregon.
hukum
yang
adil
harus
ditegakkan oleh pemerintah federal. Amandemen kelima belas, diratifikasi pada
Pada tahun 1913, Alice Paul, seorang
tahun 1870, melarang pemerintah federal atau
aktivis muda yang memiliki pengalaman dalam
pemerintah
gerkan hak pilih membentuk National W oman
diskriminasi
Party
dari
berdasarkan ras, warna kulit, atau status
Congressional Union (Dahl, 2000:89). Paul
terdahulunya sebagai budak. Jenis kelamin
lebih menekankan lebih militan dengan lebih
tidak disebutan di dalam amandemen tersebut.
banyak
dan
oleh karena itu, kaum wanita tetap dilarang
menekan pemerintah Woodrow Wilson untu
memberikan suara. Perluasan hak pilih yang
mengamandemen undang – undang mengenai
memperbolehkan mantan budak untuk ikut
hak pilih wanita. Pada tahun 1917, Presiden
pemilu memberikan nafas baru bagi kampanye
Wilson mendesak kongres untuk meloloskan
gerakan kaum wanita untuk ikut memberikan
amandemen hak suara. Prestasi juga diperoleh
suara. Pada tanggal 10 Januari 1918 House of
pada tahun itu dimana Jeanetta Rankin
Representative
diangkat
yang
amandemen mengenai hak pilih wanita, akan
melayani di tingkat legislatif nasional. Paul
tetapi tidak dololoskan oleh Kongres. Dua
mengadakan kampanye untuk menyarakan
tahun kemudian, pada tanggal 26 Agustus
agar
dalam
1920, amandemen kesembilan belas mengenai
mengalamai
hak pilih penuh wanita dalam pemilihan umum
sebagai
bentuk
mengajak
masa
sebagai
adanya
amandemen.
pendukung
wanita
hak Hal
saingan
pilih ini
pertama
wanita
masih
Perang sipil terjadi pada tahun 1861 – akibat
amandemen
adanya
Konstitusi
perbudakan,
Amerika
tiga
Serikat
berubah secara signifikan cakupan dan sifat demokrasi Amerika. Amandemen ke tigabelas diratfikasi
pada
tahun
1865,
menghaus
perbudakan. Amandemen ke empat belas, yang disahkan pada tahun 1868, menyatakan bahwa semua orang yang lahir atau dinaturalisasikan di Amerika adalah waga negara Amerika
10
terhadap
bagian calon
meloloskan
melakukan pemilih
adanya
(Targonski, 1989:127).
kegagalan (Dahl, 2000: 90). 1865)
negara
Penutup Konstitusi Amerika Serikat adalah sebuah konstitusi tertua di dunia yang masih digunkan hingga saat ini. Didalam konstitusi tersebut terdapat sebuah Undang – undang Dasar, dimana para pendiri bangsa telah meramalkan bahwa di masa yang akan datang akan terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu undang – undang dasar ini harus dibuat secara fleksibel Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 10
Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
dan dapat mengikuti perkembangan waktu, oleh karena itu para pendiri bangsa mengatur sebuah tata cara dimana peraturan yang ada di dalam undang – undang dapat di amandemen. Ketiga belas negara bekas koloni membuat kesepakatan untuk membuat suatu negara dimana bebas dari pengaruh monarki dan menjunjung tinggi adanya kebebasan individu. Akan tetapi dalam pelaksaannya tidak sedemikian mulus.
Masih
terdapat
penyimpangan seperti penindasan terhadap budak, tidak meratanya hak pilih yang ada di dalam
masyarakat.
Seperti
halnya
perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Negara ini yang mengaku menjunjung tinggi nilai demokrasi. Pada awal pemilihan umum, yang diakui hak suaranya adalah laki – laki dari kulit putih yang memiliki kekayaan yang melimpah. Para pendiri bangsa pada mulaya beranggapan bahwa yang seharusnya diakui hak pilihnya adalah mereka yang dapat memerdekakan dirinya sendiri. Wanita dalam hal
ini
tidak
diakui,
karena
mereka
beranggapan bahwa wanita sama halnya seperti budak memiliki tingkat ketergantungan
yang tinggi. Hal ini yang menjadikan para wanita melakukan gerakan dimana mereka menuntut agar hak mereka diakui, dan perjuangan ini membuahkan hasil tidak hanya dalam sejarah demokrasi di Amerika, namun juga di dunia. Bahwa tidak ada pembeda jenis kelamin terhadap hak pilih di pemilihan umum.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 11
11
Arum Tri Utami
12
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 12
Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
Daftar Pustaka Buku Alston J.Lee dan Joseph P. Ferie. 1999. Southern Patrenalism and The A merican Welfare State: Economics, Politics, and Institutions in the South, 1865–1965. Cambridge: Cambridge University Press Dahl, A. Robert. 2000. How Democratic is the A merican Constitution. London: Yale University Press. Deliarnov. 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafiando Deliarnov. 2006. Mencakup Berbagai Teori dan Konsep Komprehensif Ekonomi dan Politik. Jakarta: Erlangga Rosalie, Targonski. 1989. (terj.) Garis – garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat; Amerika Serikat: Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kurtis, Michel Kent. 2000. Free Speech , The People Darling Privilage Struggles for Freedom of Expression in American History. Duke University Press. Stephen H.Oris. 2008. A merican Constitutional Law: Civil Rights and Liberties; volume II, Fourth edision; Thompson Wordswoth. Internet: http://www.americanprogress.org/issues/women/report/2012/12/12/47916/how-women-changedthe-outcome-of-the-election/ http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/gender-gap-2012-election-obama_n_2086004.html http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/07/womens-vote-obama-victory-election http://www.americanprogress.org/issues/women/report/2012/12/12/47916/how-women-changedthe-outcome-of-the-election/ http://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-Essays/No-Lady/WomensRights/ http://www.archives.gov/historicaldocs/document.html?doc=13&title.raw=19th%20Amendment% 20to%20the%20U.S.%20Constitution:%20Women's%20Right%20to%20Vote
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 13
13
Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis Dion Maulana Prasetya1 Abstrak Indonesia dan Malaysia sering dianggap sebagai negara serumpun. Pandangan tersebut berpengaruh terhadap hubungan antara dua negara yang banyak dibentuk oleh diskursus-diskursus identitas. Seringkali dalam proses pengambilan kebijakan, para elit politik dipengaruhi oleh “ikatan kekerabatan” antara kedua negara. Namun sejarah membuktikan bahwa pertimbangan geostrategis sangat memengaruhi hubungan Indonesia-Malaysia di masa lampau. Tulisan ini akan membahas mengenai hubungan kedua negara di masa lampau jika dipandang dari sudut pandang geostrategis, serta bagaimana prospek hubungan Indonesia-Malaysia di era Poros Maritim. Argumentasi utama tulisan ini adalah hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya digerakkan oleh faktor-faktor identitas, tetapi juga oleh faktor geostrategis. Jika selama ini hubungan keduanya seringkali diterjemahkan sebagai hasil dari politisasi kebudayaan, tulisan ini lebih menekankan pada faktor-faktor strategis di mana Selat Malaka menjadi salah satu center of gravity-nya. Tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian. Pertama akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektif identitas. Bagian kedua membahas sejarah hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektif historis dengan menitik beratkan pada aspek geostrategisnya. Sedangkan bagian ketiga akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia kontemporer dengan penekanan pada visi Indonesia sebagai poros maritim. Bagian keempat adalah kesimpulan. Kata-kata kunci: Ser umpun, Identitas, Geostr ategi, Por os Mar itim. Abstract Indonesia and Malaysia are often considered as kins. The perspective has been influencing the relationship between the two which has been shaped by identity discourse. In the decision making process, political elite are often influenced by the ‘kinship bound’ between two countries. History, however, proved that geostrategic considerations determined the relationship of the two significantly in the past. This article aims to discuss the Indonesia-Malaysia relationship in the past from geostrategic perspective, and to discuss how are the prospects of the relationship in the Maritime Axis era. This article argues, the relationshi between Indonesia and Malaysia is not only determined by identity factors, but also geostrategic ones. Most scholars think that the relationship of the two are the result of culture politicization, but the author sees that geostrategic factors, which is Malaka as one of the center of gravity, are very determinant. This article is devided into four section. The first section will discuss the Indonesia-Malaysia relationship from the identity perspective. The second one talks about the history of the two with an emphasis on geostrategic aspects. The third section discusses contemporary Indonesia-Malaysia relationship with an emphasis on Indonesia vision as maritime axis. The last part is the conlusion of the article. Keywords: Serumpun, Identity, Geostrategic, Maritime Axis.
1
Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Airlangga Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Email:
[email protected]
14
Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif eostrategis
Pendahuluan
Indonesia, Donald Luther Colopita, Mahfud
Hubungan dua negara tetangga di Asia
juga
mengatakan
bahwa
Malaysia
telah
Tenggara, Indonesia dan Malaysia, kerap kali
melecehkan dan menginjak-injak harga diri
mengalami
bangsa
pasang-surut.
Pasang-surut
Indonesia
sebagai
“saudara
hubungan keduanya sangat dipengaruhi oleh
tua” (Mahfud MD, 2007). Hal serupa juga
konstruksi
negara
terjadi di pihak Malaysia, meski dengan skala
“serumpun” yang memiliki kesamaan kultural
yang lebih rendah (Hidayat &Widjanarko,
– khususnya bahasa. Konstruksi identitas ini
2008).2
identitas
memunculkan
mana
Konstruksi identitas sebagai negara
Indonesia kerap memosisikan diri sebagai
“serumpun”, baik di Malaysia maupun di
“abang atau saudara tua” dari Malaysia yang
Indonesia,
dianggap sebagai “saudara muda”. Tak pelak
kebudayaan (politization of culture) yang
cara
mewarnai
pernah dilakukan oleh para bapak bangsa
khususnya
kedua negara. Dalam hal ini, Susan Wright
pandang
hubungan
fenomena
sebagai
tersebut
unik,
selalu
Indonesia-Malaysia,
di
tidak
terlepas
dari
politisasi
ketika keduanya sedang dilanda permasalahan.
mengatakan,
Seringkali “saudara tua” merasa dilecehkan
merupakan
atau direndahkan oleh “saudara mudanya”
pembentukan sebuah makna (a contested
ketika
Misalnya
process of a meaning-making) (Wright, 1998:
dalam kasus sengketa perbatasan di perairan
7-15). Upaya pembentukan makna ini pernah
Ambalat
terkait
dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim
dengan tenaga kerja Indonesia, ketua DPR RI
Yaakob dan Burhanuddin Al-Helmy dari
saat itu (tahun 2009), Agung Laksono,
Semenanjung, serta Sukarno dan Muhammad
menyatakan, Malaysia telah merendahkan
Yamin
bangsa Indonesia serta tidak mencerminkan
penyatuan
sikap sebagai negara serumpun (Diputra,
(Indonesia) menjadi satu kesatuan politik dan
2009). Opini bernada serupa juga dilontarkan
budaya bernama Indonesia Raya atau Melayu
oleh Mahfud M.D, yang kala itu (tahun 2007)
Raya (McIntyre, 1973). Identitas “Indonesia
menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI.
Raya atau Melayu Raya” yang bersumber dari
Dalam menanggapi kasus pemukulan Polisi
kesamaan kebudayaan inilah yang di kemudian
Malaysia terhadap Ketua Dewan Wasit Karate
hari, barangkali sampai saat ini, mewarnai
kesalahpahaman dan
terjadi.
permasalahan
yang
kebudayaan proses
dari
suatu
kontestasi
Indonesia,
Semenanjung
dari
melalui dan
bangsa upaya
gagasan
Kepulauan
2
Penyebab utamanya adalah kembalinya Inggris ke Semenanjung setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, sehingga gagasan mengenai persatuan Nusantara yang didukung oleh Jepang juga turut layu sebelum berkembang. Sedikit uraian mengenai hal ini baca tulisan Daniel Dhakidae, “Meninggalkan Indonesia-Raya dan Menemukan Kembali Indonesia Dalam,” dalam, Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko, 2008, Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa, Jakarta: Penerbit Mizan. Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 15
15
Dion Maulana Prasetya
hubungan Indonesia-Malaysia. Pada titik ini,
“tetap” di sini adalah faktor geografis. Untuk
munculnya identitas sebagai “saudara” –
membahas hal ini, penulis akan menggunakan
karena proses politisasi kebudayaan – yang
pemikiran
bertemu dengan kelahiran negara-bangsa pasca
Braudel.
Perang
Dunia
II
di
Asia
sejarawan
Perancis,
Fernand
Tenggara,
Braudel menjadi salah satu pelopor
menciptakan kesadaran unik sebagai satu
studi sejarah total yang tidak hanya berkisah
keluarga meski berbeda kebangsaan (one kin,
tentang
two nations) (Yong Liow, 2005). Inilah yang
bagaimana alam atau lingkungan sekitar
menjadi titik penting rumitnya memahami
memengaruhi
hubungan Indonesia-Malaysia.
penduduknya. Dengan kata lain, Fernand
Meski telah mengalami pemudaran mengenai
semenjak
kedua
keserumpunan, negara
lahir
bahkan menjadi
Indonesia dan Malaysia, wacana tersebut masih sangat kuat terpatri di dalam benak masyarakat kedua negara. Setidaknya media massa di kedua negara sangat berperan dalam “mengawetkan”
wacana
keserumpunan
tersebut (Clark, 2014). Pada tataran diplomatik -normatif, hal ini nampaknya tidak menjadi masalah yang berarti. Namun pada tataran yang
lebih
keserumpunan
strategis, hanya
dominasi akan
wacana
mengaburkan,
bahkan melemahkan, kepentingan nasional kedua negara. Sentimen identitas sebagai
negara
serumpun
rasionalitas
para
hanya
akan
pengambil
mengikis kebijakan,
sehingga rentan memunculkan mispersepsi – faktor utama yang memantik Perang Dunia I dan
II
(Jervis,
1988).
Oleh
sebab
itu
dibutuhkan upaya menumbuhkan kesadaran baru yang sifatnya lebih strategis dan relatif tetap (tidak berubah). Apa yang dimaksud
16
peristiwa,
tetapi
kehidupan
juga
sosial-politik
Braudel berpaling pada struktur daripada
Identitas yang Cair makna
sejarah
peristiwa.
Braudel
memandang
geografi
sebagai aspek sejarah yang paling imun terhadap
perubahan.
menurutnya, sangat
mengalami
lambat,
perubahan.
Geographical
meski
Sebagai
perubahan
time, yang
tetap
mengalami
analogi,
bayangkan
pegunungan, sungai-sungai, atau selat-selat, yang tentunya mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut begitu lambatnya sehingga tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang, dalam artian pengalaman pribadi, kecuali
menggunakan
pengetahuan
atau
bantuan
perbandingan
ilmu melintasi
ruang dan waktu yang sangat panjang. Pada level kedua terdapat struktur ekonomi dan
kebudayaan yang berdurasi menengah. Meski begitu dibutuhkan waktu setidaknya dua sampai
tiga
abad
untuk
dapat
melihat
perubahan pola (pattern) pada level ini. Sebagai contoh, kehidupan suatu negara atau peradaban,
kondisi
psikologis
atau
spiritualnya, berhasil diturunkan dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan radikal.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 16
Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif eostrategis
Sedangkan pada level terakhir berkaitan
Salah satu wacana tandingan yang
dengan peristiwa yang berubah sangat cepat.
muncul dengan “mengendarai” globalisasi dan
Pada level inilah sejarah politik dan tokoh-
diyakini mampu mengikis nasionalisme kaku
tokoh ditulis (Braudel, 1994).
ala negara-bangsa adalah kosmopolitanisme.
Dalam konteks hubungan Indonesia-
Kosmopolitanisme merupakan sebuah paham
selain
bahwa setiap orang diberkahi dengan satu
bersumber pada fakta historis terjadinya
tatanan etika-politik yang terkonstruksi secara
perkawinan campuran di antara penduduk
global (Gannaway, 2009).3 Namun, meski
Nusantara, merupakan produk dari sebuah
mampu mengikis nasionalisme di satu sisi,
meaning-making
oleh
kosmopolitanisme juga akan menghilangkan
Helmy.
identitas “lokal” sebagai bangsa serumpun
Dengan kata lain, menggunakan pemikiran
Indonesia-Malaysia pada sisi yang lain. Alih-
Braudel, wacana keserumpunan yang mewujud
alih semakin menguat, ke depannya wacana
sebagai identitas Indonesia dan Malaysia
keserumpunan akan semakin tenggelam ditelan
masuk di dalam struktur sosial-kebudayaan
arus globalisasi.
Malaysia,
wacana
Sukarno-Yamin
yang
kecepatan
keserumpunan,
yang dan
diusahakan Yaakob-Al
perubahannya
lambat-
Berdasarkan
pertimbangan
tersebut,
menengah. Sehingga, cepat atau lambat,
penulis bermaksud menawarkan perspektif
struktur
geostrategis
sosial-kebudayaan
tersebut
akan
dalam
memahami
berubah dan kehilangan maknanya jika tidak
Indonesia-Malaysia.
ada proses pemaknaan ulang di kedua negara.
relevansi faktor geografi dalam studi Indonesia
Namun, agaknya usaha pemaknaan ulang akan
-Malaysia penulis akan membahas mengenai
menghadapi permasalahan pelik, mengingat
hubungan keduanya pada abad ke-15 dan ke-
struktur
masyarakat
sudah
16, di mana Selat Malaka menjadi center of
berubah
secara
Munculnya
gravity. Dari sejarah Nusantara abad 15-16
internasional
fundamental.
kita
sehingga mengikis “persaudaraan” Nusantara,
merupakan dan tetap menjadi faktor penting
digantikan
yang menggerakkan masyarakat Asia (dan juga
nasionalisme
Melayu
(Malaysia) di semenanjung dan Indonesia yang kepulauan.
menyimpulkan,
membuktikan
negara-bangsa menjadi penanda identitas baru
oleh
dapat
Untuk
hubungan
Selat
Malaka
kemudian Barat) sampai saat ini. Malaka yang Strategis
3
Para penganut kosmopolitanisme berpendapat bahwa solidaritas politik dan kultural tidak lagi dapat dibatasi oleh kedaulatan negara-bangsa karena globalisasi telah menggerogoti banyak fungsi utamanya – yang darinya negarabangsa memperoleh legitimasi. Lihat juga Cheah Pheng, 2006, “Cosmopolitanism”, Theory of Culture Society (23: 486). Secara umum kosmopolitanisme memiliki definisi yang beroposisi dengan definisi nasionalisme. Jika nasionalisme bersifat partikular, kosmopolitanisme bersifat universal.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 17
17
Dion Maulana Prasetya
Satu hal yang patut diperhatikan, Selat Malaka menjadi jalur penting perdagangan tidak hanya setelah munculnya Kerajaan Malaka di abad 15. Semenjak era Kerajaan Sriwijaya, selat tersebut telah menjadi jalur perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Namun begitu, kemajuan teknologi perkapalan dan navigasi membuat Malaka
semakin penting di abad-abad berikutnya, terlebih di abad 15 dan 16. Pelabuhan dagang Malaka merupakan titik bertemunya barang beserta manusia-manusia dari Tiongkok, India, Arab, Jawa dan kepulauan Nusantara lainnya. Barang-barang
yang
diperdagangkan
pun
sangat beragam, mulai dari rempah-rempah, tekstil, perhiasan, sampai ke benda-benda logam (Cleary & Chuan, 2000). Bisa dikatakan
bahwa pelabuhan Malaka merupakan pasar pusat titik pertemuan dari perdagangan antar bangsa Asia.
18
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 18
Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif eostrategis
Tabel 1. Komoditas yang diperdagangkan di Malaka awal abad 16
Sumber: Mark Cleary dan Goh Kim Chuan (2000) Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini ada-
menekankan pada kesadaran maritim, khu-
lah kesadaran geostrategis manusia-manusia
susnya betapa pentingnya Malaka bagi keber-
Nusantara abad ke 15 hingga 16. Manusia
langsungan kehidupan bermartabat di Nusanta-
Nusantara begitu paham mengenai pentingnya
ra. Penguasaan Portugis atas Malaka menjadi
menjaga stabilitas Malaka demi keberlangsun-
titik balik (atau dalam bahasa Pram “arus ba-
gan “arus” dari Utara ke Selatan dan juga se-
lik”) kemunduran kerajaan-kerajaan Nusanta-
baliknya. Sedikit saja terjadi masalah di Mala-
ra. Monopoli perdagangan bangsa Barat
ka, maka hal itu dapat merusak struktur
(Portugis, Inggris, dan Belanda) mematikan
ekonomi dan sosial-budaya yang telah lama
perdagangan kuno Asia Tenggara, sehingga
terbangun di Nusantara. Ada baiknya mem-
merubah struktur ekonomi dan sosial-politik
baca novel sejarah Pramoedya Ananta Toer
Nusantara secara fundamental. Oleh sebab itu
untuk sekedar membangun gambaran tentang
menjadi isu bersama kerajaan-kerajaan Nusan-
kesadaran
manusia-manusia
tara abad 15 untuk mengusir Portugis dari Ma-
Nusantara abad 15-16. Pramoedya berkali-kali
laka. Dalam salah satu percakapan di dalam
geostrategis
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 19
19
Dion Maulana Prasetya
Arus Balik, Pram menulis,
Malaka (Lombard, 2008:94). Meski mengala-
“…selama Peranggi (Portugis) menguasai jalan rempah-rempah, merekalah yang menguasai dunia, dan kita hanya menduduki pojokan yang gelap. Apabila mereka tak dihalau dari tempat-tempat mereka berkuasa sekarang ini (Malaka), bahkan dibiarkan semakin kuat juga, nasib Jawa dan Nusantara sudah dapat ditentukan – ambruk entah sampai berapa keturunan” (Toer, 2002: 745). 4
mi kekalahan, serangan dari Jawa kembali dilancarkan
dan menciptakan pertempuran
sengit yang berlangsung selama tiga bulan, pada tahun 1574 atas perintah Ratu Kalinyamat dari Jepara (Ricklefs, 2001: 45). Kesultanan Malaka sendiri juga bukan kerajaan yang tidak paham geostrategi. Selain kesiapan menerima
misi perdamaian dari para pendatang untuk berdagang, Kesultanaan Malaka juga bersiap
Apa yang ditulis oleh Pram di atas
untuk menghalau ancaman yang sewaktu-
nampaknya bukan dongengan semata. Bebera-
waktu dapat muncul. Pihak Portugis mencatat,
pa peristiwa berkaitan dengan penguasaan Ma-
terdapat 3.000 buah meriam, 2.000 dari
laka yang terjadi di abad 16 menjadi bukti bah-
perunggu dan 1.000 dari besi, yang berhasil
wa kesadaran geostrategis sangatlah tinggi saat
dirampas oleh Albuquerque ketika menakluk-
itu. Setidaknya dua usaha membebaskan Mala-
kan pelabuhan di tahun 1511 (Lombard, 2008:
ka dari Portugis dapat menjadi bukti apa yang
208). Hal-hal tersebut hanyalah menunjukkan
ditulis oleh Pram tersebut. Pada tahun 1513
betapa
pasukan dari Kerajaan Demak di bawah ko-
konteks geostrategi.
mando Pati Unus berangkat dari Jepara menuju Malaka
untuk
membebaskan
pentingnya
posisi
Malaka
dalam
Upaya pembebasan Malaka lainnya
“jantung”
yang tercatat dalam sejarah dilakukan oleh
perdagangan tersebut dari penguasaan Portu-
Aceh. Dengan dikuasainya Malaka oleh Portu-
gis. Menurut kesaksian dari pihak Portugis,
gis,
armada Pati Unus merupakan armada paling
memunculkan titik-titik perdagangan baru sep-
besar yang pernah dihadapi sepanjang sejarah
erti Aceh dan Pasai di Sumatra, dan Johor di
penaklukkan di Hindia. Sebanyak seratusan
semenanjung.
kapal perang, empat puluh jung, dan enam
kemunduran Malaka dan peningkatan perniag-
puluh lancara - di mana yang terkecil berkapa-
aan di wilayahnya, Aceh bertransformasi men-
sitas 200 ton – berangkat untuk membebaskan
jadi ancaman yang paling berbahaya bagi Por-
pusat
perdagangan
Dengan
terpecah
dan
memanfaatkan
4
Meskipun tidak bisa digunakan sebagai sumber sejarah, novel “Arus Balik” agaknya berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh penulisnya sebelum akhirnya ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan diasingkan di pulau Buru tanpa sempat membawa satu sumber pun. Oleh sebab itu, dalam konteks penulisan karya ilmiah, novel “Arus Balik” hanya dapat digunakan sebagai gambaran masyarakat Jawa abad 15-16 dan hubungan antar masyarakat di Asia Tenggara secara umum, bukan sebagai sumber sejarah ilmiah.
20
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 20
Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif eostrategis
tugis. Seorang uskup Portugis bernama Jorge
maka Aceh tidak akan menyerang Johor yang
Temudo mengakui bahwa orang-orang Aceh
sama-sama Islam. Perihal ini Rickfles menulis:
adalah musuh yang paling berbahaya di Asia
“When the VOC arrived, Johor built up a friendly association with the Protestant Dutch, and the Portuguese attempted, albeit unsuccessfully, to forge an alliance with Aceh. Religion cannot explain the warfare in the Straits of Malacca, the true roots of which were to be found in the clash among three powerful states for commercial and imperial hegemony in the area” (Ricklefs, 2001: 38).
(Soedjono & Leirissa (ed), 2008). Kesultanan Aceh diberitakan meminta bantuan militer kepada Kekaisaran Turki berupa pengiriman meriam-meriam, pembuat-pembuat senjata api, dan penembak-penembak, yang tiba di Aceh
pada tahun 1566 atau 1577. Dengan bantuan dari Turki dan Jawa, Aceh melancarkan serangan terhadap Malaka pada tahun 1568 (Soedjono & Leirissa (ed), 2008 : 359). Pepe-
Poros Malaka (?)
rangan yang terus menerus berkecamuk di Ma-
Posisi strategis Selat Malaka bukanlah
laka membuat kedua belah pihak yang ber-
cerita manis dongeng sebelum tidur manusia-
perang kelelahan sehingga menciptakan peri-
manusia Nusantara yang hanya berakhir se-
ode damai di penghujung abad 16. Namun,
bagai satu bab di buku pelajaran sekolah. Dari
memasuki abad 17, di bawah Sultan Iskandar
sudut pandang geostrategis, Malaka yang da-
Muda,
menjadi
hulu tidak berbeda dengan Malaka yang
kekuatan besar di Sumatra dan Semenanjung.
sekarang. Jika dahulu Malaka merupakan jalur
Hasilnya, Aceh berhasil menaklukkan kerajaan
perdagangan tersibuk, begitu juga saat ini.
-kerajaan di Sumatra dan Semenanjung seperti,
Sebanyak puluhan ribu kapal melintasi Selat
Deli, Aru, Johor, Pahang, Perak, dan Kedah.
Malaka setiap tahunnya. Salah satu komoditas
Setelah
kerajaan-
paling besar dan strategis adalah minyak men-
kerajaan tersebut, sasaran penaklukkan beri-
tah, yang tercatat mendominasi sedikitnya 90
kutnya bisa ditebak – Malaka – yang dilancar-
persen dari total komoditas yang melintasi
kan pada tahun 1629 (Lombard, 2006 : 141-
Selat Malaka. Di tahun 2011 jumlah minyak
145).
mentah yang tercatat melintasi Selat Malaka
Aceh
kembali
berhasil
bangkit
menaklukkan
Sekali lagi, satu hal yang perlu digaris-
sebesar 15,2 juta barel per hari, meningkat 1,4
bawahi adalah kesadaran geostrategis manusia-
juta barel dari tahun 2007 yaitu sebesar 13,8
manusia Nusantara abad 15-16. Alih-alih ter-
juta barel per hari (U.S. Energy Information
motivasi
pertimbangan-pertimbangan
Administration, 2014). Padatnya arus kapal di
identitas-kultural, upaya penaklukkan Malaka
Selat Malaka dapat dilihat dari terus mening-
lebih didasarkan pada aspek strategisnya. Jika
katnya jumlah kapal yang melintas setiap ta-
benar faktor identitas-kultural yang dominan,
hunnya. Tabel di bawah menunjukkan pertum-
oleh
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 21
21
Dion Maulana Prasetya
buhan jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka sejak tahun 2000 sampai tahun 2006. Jumlah tersebut hampir tiga kali lebih besar dari jumlah kapal yang melintasi Terusan Panama, dan dua kali lebih besar dari jumlah kapal yang melintasi Terusan Suez.
Tabel II.4 Jumlah Kapal yang Melintasi Selat Malaka th. 2000-2006
Berkaca pada keberlanjutan strategis
baik tersebut tertuang dalam buku visi-misi
(strategic continuity) Selat Malaka, sudah
Jokowi-JK yang berbunyi, “Mewujudkan poli-
seharusnya pemerintah Malaysia dan Indonesia
tik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati
kembali pada kesadaran geostrategis yang te-
diri sebagai negara maritim. Mewujudkan In-
lah dibangun oleh nenek moyang kedua bangsa
donesia sebagai negara maritim yang mandiri,
selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan na-
Indonesia, melalui Presiden Joko “Jokowi”
sional.” Selain itu, pada berbagai kesempatan
Widodo, telah mengumandangkan gagasan
Jokowi kerap mengatakan, bangsa Indonesia
“Poros Maritim Dunia” sebagai visinya. Niat
telah
22
lama
“memunggunggi”
lautan
dan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 22
Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif eostrategis
sekarang adalah saat yang tepat untuk kembali
2004).5 Dengan kata lain gagasan poros mari-
menjadikan lautan sebagai halaman depan In-
tim tidak semestinya menjadi milik Indonesia
donesia. Kesadaran geostrategis telah terlahir
semata, dan keberhasilannya juga tidak hanya
(kembali) di Indonesia, setidaknya pada aras
ditentukan oleh kebijakan “maritim” domestik
wacana.
semata, tetapi jaringan atau kolektivitas.
Gagasan “Poros Maritim Dunia” men-
Gagasan yang sifatnya ahistoris terse-
jadi “angin segar” bagi sebuah bangsa yang
but mengantarkan pada kesalahan kedua, yaitu
telah dipaksa untuk melupakan jati dirinya
teritorialisasi maritim. Term teritorialisasi mar-
selama ratusan tahun – baik oleh pemerintah
itim ini dipinjam dari Susanto (2014). Pan-
kolonial maupun oleh pemerintah Orde Baru.
dangan ini, melanjutkan warisan Orde Baru,
Namun, terdapat setidaknya dua pelajaran
hanya melihat laut sebagai batas wilayah yang
penting yang terlewat oleh Jokowi dan
harus dijaga kedaulatannya. Dengan kata lain,
pemerintahannya. Pertama, gagasan Indonesia
laut diibaratkan sebagai pagar pembatas,
sebagai poros maritim dunia tidak memiliki
bukannya sebagai pintu gerbang konektivitas
landasan historis. Gagasan besar “Poros Mari-
maritim antar bangsa. Kecenderungan ini dapat
tim Dunia” tentunya tidak ditulis di dalam ru-
dilihat dari (ekspos) kebijakan penenggelaman
ang hampa, yang kemungkinan besar mengacu
kapal nelayan negara tetangga yang dianggap
pada model yang telah ada di masa lalu. Dalam
mencuri ikan di wilayah kedaulatan Indonesia.
konteks ini mengacu pada kejayaan imperium
Tentunya kebijakan seperti ini tidak salah, jika
maritim Sriwijaya dan Majapahit. Meski tam-
dibarengi dengan upaya pembangunan budaya
pak “historis” acuan ini justru sifatnya ahistor-
maritim kepada para nelayan yang hidup dan
is, dan lebih bersifat mitos, karena fakta se-
beraktivitas di perairan perbatasan. Tanpa itu,
jarah tidak berkata demikian. Kesalahan men-
penenggelaman kapal hanya menjadi “basa-
dasar dari Jokowi (dan juga timnya), me-
basi” belaka, tanpa kesadaran sesungguhnya
mandang kebesaran imperium maritim Sriwija-
mengenai potensi utuh maritim Indonesia. 6
ya dan Majapahit adalah karena dirinya sendiri
Berkaca pada pertimbangan tersebut
(per se). Padahal kebesaran Sriwijaya maupun
maka sangatlah tepat jika prioritas utama
Majapahit terletak pada jaringan dagang,
pemerintahan Jokowi adalah memperlancar
bukan pada kebesaran diri sendiri (Hobson, 5
Pandangan seperti ini persis seperti mitos yang dibuat oleh bangsa Eropa yang selalu membesar-besarkan peran para petualangnya dalam membangun jaringan dagang di seluruh dunia, termasuk di Asia Selatan. Sehingga muncul mitos jaringan dagang Asia baru tercipta setelah mendapat “sentuhan” dari angsa Eropa. Mitos ini dipatahkan oleh John M. Hobson yang berargumen, bangsa Eropa justru memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari jaringan dagang Asia yang telah mapan jauh sebelum kedatangan mereka di abad 16. Untuk jaringan dagang, lihat juga, Kenneth R. Hall, 2011. A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500. Plymouth: Rowman & Little Field Publishers. Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 23
23
Dion Maulana Prasetya
arus “kehidupan” dari barat ke timur dan se-
bangsa. Untuk itu, alangkah baiknya jika ke
baliknya. Jika Selat Malaka adalah “jantung”,
depannya hubungan Indonesia-Malaysia dik-
maka Kepulauan Sunda Kecil merupakan “urat
erangkai oleh perspektif geostrategis, daripada
nadi” kehidupan Indonesia. Dua-duanya sangat
identitas keserumpunan.
menentukan sehat-tidaknya kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Jokowi
Penutup Membangun
hanya berfokus pada pembangunan maritim di
kesadaran
geostrategis
dan
bukanlah pekerjaan yang mudah. Semenjak
mengesampingkan wilayah timur, maka ketim-
kekalahan Demak di Malaka, dan berkuasanya
pangan sosial akan semakin lebar. Jika ketim-
kesultanan di Jawa yang berorientasi ke dalam
pangan sosial semakin lebar, maka potensi per-
(inward-looking),
pecahan
untuk
Nusantara juga ikut tumbang. Membangkitkan
berpisah dari NKRI juga semakin besar. Begitu
kesadaran geostrategis bisa jadi lebih sulit da-
juga sebaliknya. Jika hanya berfokus pada
ripada mempertahankannya. Karena jika telah
“kesehatan urat nadi” tanpa memerhatikan
tenggelam, dibutuhkan waktu ratusan tahun
“jantung”nya, maka Indonesia tidak akan bisa
untuk
mengambil keuntungan dari perdagangan glob-
mungkin mengapa Demak dan juga Aceh be-
al yang sebagian besar memanfaatkan Selat
gitu ngotot untuk membebaskan Malaka,
Malaka sebagai jalur perniagaannya.
“jantung” maritim Nusantara. Bolehlah beran-
bagian
barat
Indonesia
negara
akibat
saja
keinginan
Dalam konteks hubungan IndonesiaMalaysia, menjadikan Selat Malaka menjadi “jantung maritim” tidak bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri. Jantung yang dimaksud merupakan jantung bersama, antara Indonesia dan Malaysia (dan juga Singapura). Indonesia dan
juga
Malaysia
harus
segera
“membangkitkan batang terendam” kesadaran geostrategis yang telah lama tenggelam, kembali membuat “jantung” Malaka berdenyut, dan kembali menghidupkan jaringan kuno
kesadaran
membangkitkannya
geostrategis
kembali.
Itulah
dai-andai, ketika hendak menyerang Malaka Pati Unus mengatakan hal yang sama dengan Laksamana Laut Inggris, Andrew Cunningham, “It takes the Navy three years to build a ship. It will take three hundred years to build a new tradition.” Armada gabungan DemakAceh boleh hancur, tetapi kesadaran geostrategis sebagai bangsa maritim tidak boleh pupus. Oleh sebab itu, kita juga boleh mulai meyakini bahwa Indonesia dan Malaysia itu seladang, bukan serumpun.
yang telah dibangun oleh nenek moyang kedua
6
Potensi maritim seutuhnya merujuk tidak hanya pada sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, tetapi juga berkaitan dengan potensi geostrategis dan geopolitiknya.
24
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 24
Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif eostrategis
Daftar Pustaka Buku dan Jurnal: Adam Gannaway, 2009. “What is Cosmopolitanism.” MPSA Conference Paper Angus, Mc. Intyre, , 1973. "The 'Greater Indonesia' Idea of Nationalism in Malaysia and Indonesia.". Modern A sian Studies 7 (1): 75–83. Braudel, Fernand, 1994. A History of Civilizations (terj. Richard Mayne, Grammaire de Civilisations). New York: Allen Lane The Penguin Press. Cleary, Mark dan Chuan, Goh Kim, 2000. Environment and Development in The Straits of Malacca. London: Routledge. Hall, Kenneth R., 2011. A History of Early Southeast A sia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500. Plymouth: Rowman & Little Field Publishers. Hidayat, Komaruddin dan Widjanarko, Putut, 2008. Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa. Jakarta: Penerbit Mizan. Hobson, John. M., 2004. Eastern Origins of W estern Civilisation. Cambridge: Cambridge University Press. Jervis, Robert, 1988. “War and Misperception”. Journal of Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988), pp. 675-700. Liow, Joseph Chin Yong, 2005. The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations. New York: RoutledgeCurzon. Lombard, Denys, 2006. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: KPG. Lombard, Denys, 2008. Nusa Jawa: Silang Budaya II. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Pheng, Cheah, 2006. “Cosmopolitanism.” Theory of Culture Society (23: 486). Ricklefs, M. C., 2001. A History of Modern Indonesia since c.1200. Basingstoke: Palgrave. Soedjono, R.P. dan Leirissa, K.Z. (ed), 2008. Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 359.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 25
25
Dion Maulana Prasetya
Susanto, Joko, 2014. “Dari Teritorialisasi Maritim ke Maritimisasi Teritorial: Evolusi Strategi Maritim Indonesia.” Konvensi Nasional ke-V Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Toer, Pramoedya Ananta, 2002. Arus Balik. Jakarta: Hasta Mitra. Wright, Susan, 1998. “The Politicization of 'Culture'”. Anthropology Today, Vol. 14, No. 1: 7-15 Online: Rizka Diputra, 2009. “Agung: Kapal Malaysia Masuk Ambalat, Tembak Saja!”, dalam http:// news.okezone.com/read/2009/06/11/1/228220/agung-kapal-malaysia-masuk-ambalat tembak-saja. [diakses 26 Agustus 2015]. Mahfud M.D, 2007. “Pelecehan Saudara Serumpun”, dalam http://melayuonline.com/ind/ article/read/339/pelecehan-saudara-serumpun. [diakses 26 Agustus 2015]. Marshall Clark, 2014. “Indonesia and Malaysia’s Love-hate Relationship”, dalam http:// asiancorrespondent.com/121462/indonesia-and-malaysias-love-hate-relationship/. [diakses 26 Agustus 2015]. Laporan U.S. Energy Information Administration mengenai World Oil Transit Chokepoints. dalam http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf, [diakses tanggal 27 Mei 2014].
26
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 26
Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Elpeni Fitrah Abstract This paper discusses the application of human security concept in national security policy in Indonesia. Societal change towards democratization after reform and the ongoing security sector reform process in Indonesia has impacted on the changing security paradigm –from highly statecentered security into the paradigms that are more concern to non-traditional issues such as human security (people-centered security). Regardless of the pros and cons as well as the breadth of the meaning of the human security concept, the concept of human security is viewed in this paper as a point of view (perspective) or the government guidelines for setting national security policy. This paper argues that Indonesia has put the idea of human security in its national security policy, but its implementation has not been so good. Individuals or human beings or citizens in the concept of human security in Indonesia are defined as social beings who are bound with their community. Keywords: secur ity, human secur ity, National Secur ity Act Dr aft, National Secur ity Policy. Abstrak Tulisan ini membahas penerapan konsep human security dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Perubahan sosial menuju demokratisasi setelah melewati era reformasi serta proses reformasi sector keamanan yang tengah berlangsung di Indonesia berdampak pada berubahnya paradigmn keamanan- dari konsep keamanan yang sangat terpusat pada keamanan Negara ke dalam isu-isu yang lebih bersifat non-tradisional seperti human security (keamanan yang terpusat pada manusia). Terdapat banyak pro dan kontra serta pengertian yang luas dari konsep human security, namun di tulisan ini human security akan dilihat sebagai perspektif atau acuan bagi pemerintah untuk mengatur kebijakan mengenai keamanan nasional. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia telah meletakkan ide human security dalam kebijakan keamanan nasional, namun implementasinya masih belum sempurna. Individu atau manusia atau warga negara dalam konsep human security di Indonesia didefinisikan sebagai makhluk sosial yang terikat dengan komunitasnya. Kata-kata kunci: keamanan, human security, r ancangan UU Keamanan Nasional, kebijakan keamanan nasional.
Pendahuluan
terutama pasca perang dingin dan terlebih
Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa
pasca tragedi serangan sebelas September di
Keamanan Manusia adalah dasar dari
Amerika Serikat, menguatkan kembali wacana
Keamanan Nasional. TA. Legowo (2005, p.32)
tersebut, atau setidaknya menciptakan
mempertegas asumsi itu dengan mengatakan
momentum baru yang memberi ruang untuk
bahwa batas-batas keamanan nasional menjadi
menafsirkan kembali makna keamanan (Edy
sangat luas justru karena subyek utamanya
Prasetyono, 2003).
adalah warga negara. Pada warsa kekinian
Menguatnya gagasan human security
27
Elpeni Fitrah
dewasa ini merupakan reaksi terhadap masalah
(keamanan manusia) memang nampak lebih
-masalah kemanusiaan yang melanda dunia
jelas dalam Laporan UNDP mengenai Human
saat ini, seperti pengungsi akibat konflik dan
Development Report of the United Nations
kekerasan fisik, perdagangan anak-anak dan
Development Program pada tahun 1994.
w a n i t a , m a s a l a h p a n ga n , t e r o r i s m e ,
Dalam laporan itu UNDP menyatakan, "the
perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak
concept of security must change-from an
azasi manusia (HAM), dan sebagainya. Meski
exclusive stress on national security to a much
banyak pihak yang meragukan konsep ini tak
greater stress on people security, from security
lain hanya propaganda Barat belaka yang
through armaments to security through human
berniat menyebarkan nilai-nilai mereka
development, from territorial to food,
terutama mengenai HAM, namun kajian
employment and environmental security".
mengenai konsep keamanan manusia ini tetap
Ada tujuh komponen keamanan manusia
menarik untuk dikaji. Salah satu hal yang patut
(human security) menurut UNDP (2004) yang
di telisik adalah mengenai perbedaan
pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab
pandangan antara berbagai negara dalam
pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen
merespon konsep keamanan manusia.
t e rsebut adal ah; Keam anan ekonom i
Shahrbanou Tadjbakhsh (2008) memang
(economic security), keamanan pangan (food
menyebut bahwa hingga saat ini belum ada
security), kea ma na n keseha ta n (health
definisi tunggal yang disepakati sebagai
security), kea ma na n lingkunga n hidup
pengertian konsep human security. Ilmuwan
(environment security), keamanan personal
sosial, termasuk pemerintahan nasional seperti
(personal security), keamanan komunitas
Jepang dan Kanada, atau lembaga
(community security), dan keamanan politik
i nt ernas i onal sepert i United Nations
(political security). Tujuh komponen di atas
Development Program (UNDP) memiliki
bisa disimplifika-si menjadi dua komponen
pandangan masing-masing mengenai konsep
utama, yaitu freedom from fear (bebas dari
tersebut dengan fokus problem kemanusiaan
rasa takut) dan freedom from want (bebas dari
yang berbeda-beda, mulai dari yang paling
ketidakmampuan untuk memiliki).
kecil tentang pencegahan kekerasan hingga
Terlepas dari pro dan kontra serta
pandangan yang lebih luas mengenai
luasnya makna konsep hum an security
pembangunan, penegakan Hak Azasi Manusia
(keamanan manusia), penulis lebih
(HAM) dan/atau kombinasi keduanya dengan
menempatkan konsep human security tersebut
pandangan keamanan tradisional.
sebagai sebuah cara pandang (perspektif) atau
Gagasan mengenai hum an security
28
panduan pemerintah dalam menetapkan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 28
Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia
kebijakan keamanan nasionalnya. Penelitian
Propatria Institute dalam Monograph No-2
ini hendak meninjau apakah gagasan human
t entang kedaulatan nasional. Apakah
security sudah terintegrasi dalam kebijakan
kedaulatan nasional hak ataukah kewajiban?
keamanan nasional di Indonesia. Menurut
Bukankah pemerintah nasional wajib
penulis, Indonesia merupakan satu ilustrasi
melakukan perlindungan terhadap individu
yang menarik untuk diamati, khususnya
warga negaranya? Jika gagal melakukan
tentang bagaimana pemerintah Indonesia
kewajiban untuk itu, siapa yang akan
memandang konsep keamanan manusia
melindungi individu tersebut dan bagaimana
ditengah perubahan masyarakat menuju
dengan akuntabilitas dari pemerintah nasional
demokratisasi pasca bergulirnya era reformasi.
yang gagal menjalankan kewajiban tersebut?
Permasalahannya adalah sebagian
Pertanyaan di atas mengandung dua dimensi.
kalangan menilai bahwa konsep human
Pertama, bahwa pemerintah mempunyai
security yang saat ini berkembang secara
tanggung jawab politik terhadap keamanan
global tak lebih dari penegasan terhadap
individu secara luas. Untuk itu, dalam situasi
kewajiban pemerintah untuk menjamin dan
tertentu perlu ada perluasan fungsi kekuatan
melindungi
individu
militer tidak hanya dalam bidang pertahanan
warganegaranya sebagai bagian dari amanat
teritorial, melainkan juga dalam misi-misi
konstitusi. Jika memang demikian maka, tidak
kemanusiaan. Kedua, untuk itu semua pula
perlu lagi mengintegrasikannya dalam bentuk
harus ada mekanisme pertanggungjawaban
peraturan atau kebijakan yang berbeda.
politik dan operasional dalam menjalankan
Dengan kata lain, kelompok ini menilai bahwa
operasi militer baik operasi perang maupun
human security bukan bagian dari keamanan
non-perang (Propatria, 2004).
keamanan
dan keberadaannya hanyalah suatu dinamika
Penulis mengambil kebijakan
sosial kemasyarakatan belaka, terpisah dari
Rancangan Undang Undang Keamanan
wilayah keamanan.
Nasional (RUU Kamnas) sebagai contoh kasus
Sementara itu, di Indonesia sendiri telah
untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah
banyak pengkaji masalah keamanan nasional
mengakomodir gagasan human security. Tuli-
maupun organisasi masyarakat sipil yang
san ini berargumen bahwa Indonesia sudah
mendorong agar konsep keamanan manusia
memasukkan gagasan human security dalam
dimasukkan secara eksplisit dalam kebijakan
kebijakan keamanan nasionalnya, namun
keamananan nasional Indonesia. Salah satu
dalam pelaksanaannya belum begitu baik.
pusat studi yang konsisten melakukan itu
Individu atau insani atau warga negara dalam
adalah Propatria Institute. Penulis menemukan
konsep keamanan manusia di Indonesia
sebuah pertanyaan menarik yang dikemukakan
diartikan sebagai makhluk sosial yang terikat
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 29
29
Elpeni Fitrah
dengan komunitasnya dan berbeda dengan
melatarinya: (1) peningkatan perang sipil dan
pemaknaan individu dalam tradisi liberal.
konflik dalam negara, (2) penyebaran
Ekonomi dan politik adalah agenda utama
demokrasi, (3) intervensi kemanusiaan, (4)
Indonesia dalam mewujudkan perlindungan
meluasnya kemiskinan dan pengangguran
dan keamanan manusia di Indonesia. Meski
karena krisis ekonomi pada 1990-an yang
demikian, masih terdapat tumpang tindih
diakibatkan globalisasi. Sebagai perumus
kebijakan dan peraturan yang tidak sesuai
konsep human security dalam laporan UNDP,
dengan praktik di lapangan.
Mahbub ul Haq (2000) pernah mengatakan:
Gagasan Human Security Dalam Kajian Keamanan Salah satu sumber penting yang
“We need to fashion a new concept of human security that is reflected in the lives of our people, not in the weapons of our country.”
m em unculkan human security adalah
Gagasan mengenai human security
perdebatan tentang gagasan mengenai
(keamanan manusia) memang nampak lebih
pelucutan senjata dan pembangunan yang
jelas dalam Laporan UNDP mengenai Human
banyak terjadi di berbagai forum PBB dalam
Development Report of the United Nations
rangka merespon perlombaan senjata pada era
Development Program pada tahun 1994.
perang dingin. Demikian pula beberapa
Dalam laporan itu UNDP menyatakan, "the
kegiatan dari beberapa komisi independen
concept of security must change-from an
s e p e r t i K o m i s i B r a n d t ( T h e B randt
exclusive stress on national security to a much
Commission), Komisi Br untla nd (The
greater stress on people security, from security
B r u n t l a n d C o m m i s s i o n ) d a n Komi si
through armaments to security through human
Penakbiran Global (The Commission on
development, from territorial to food,
Global Governance) membantu merubah fokus
employment and environmental security".
analisa keamanan nasional atau keamanan
Isu human security dianggap penting
negara menjadi keamanan untuk warga negara
dalam kajian keamanan kontemporer karena
(kadang-kadang disebut pula The Security of
masalah-masalah kemanusiaan lebih banyak
the People atau Societal Security). Diskursus
muncul ke permukaan saat ini. Masalah-
tersebut kemudian diikuti dengan tumbuhnya
masalah itu mulai dari pengungsi akibat
pengakuan mengenai ancaman non-militer
konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-
dalam perdebatan mengenai keamanan global
anak dan wanita, masalah pangan, terorisme,
(J Kristiadi,2003).
perdagangan senjata ilegal, pelanggaran Ham,
Di balik kemunculan gagasan human
dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa
security, Amitav Acharya (2001, p. 450)
(PBB) menekankan perubahan konsep dan
mencermati adanya empat perkembangan yang
fokus keamanan dari keamanan yang
30
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 30
Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia
menitikberatkan kepada keamanan negara
inalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan
menjadi keamanan masyarakat, dari keamanan
bahkan kecelakaan lalu lintas), 6) community
melalui kekuatan militer menuju keamanan
security (kelestarian identitas kultural dan
melalui pembangunan masyarakat, dari
tradisi budaya), dan 7) political security
keamanan wilayah kepada keamanan manusia
(perlindungan terhadap hak asasi manusia dan
terkait jaminan keamanan, pangan, pekerjaan
kebebasan dari tekanan politik).
dan lingkungan (IDSPS, 2008).
Gagasan Human Security dalam Kebijakan
Untuk alasan itulah maka Anne
Keamanan Indonesia; Tinjauan terhadap
Hammerstad (2000, p.395) memaparkan
D r a f t R a n c a n g a n Un d an g Un d an g
bahwa, "Security is about attaining the social,
Kemanan Nasional (RUU Kamnas)
political, environmental and economic
Secara konseptual, Indonesia sudah
conditions conducive to a life in freedom and
lebih baik dengan mengakomodir isu
dignity for the individual." Selanjutnya,
keamanan
Lincoln Chen (1995, p.139) berpendapat
mengintegrasikan gagasan human security
bahwa human security adalah pelabuhan
dalam kebijakan keamanan nasionalnya.
terakhir tempat segala perhatian mengenai
Pemerintah Indonesia mendukung konsep
keamanan bermuara. Oleh sebab itu Chen
h uman securi t y denga n mener bi t ka n
menyebut bahwa bentuk-bentuk keamanan
serangkaian kebijakan keamanan yang
seperti keamanan militer bukanlah tujuan
berorientasi pada perlindungan dan jaminan
utama melainkan hanya sarana untuk mencapai
keamanan warga negara Indonesia. Itu antara
tujuan yang hakiki yakni keamanan manusia.
lain tertuang dalam Rancangan Undang
non
tradisional
serta
UNDP (1994)) merinci tujuh komponen
Undang Keamanan Nasional, dan Strategi
keamanan manusia yang harus mendapat
Nasional Penanggulangan Kemiskinan.
perhatian yakni, 1) economic security (bebas
Indonesia juga memiliki persepsi khusus
dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan
mengenai pemaknaan human security yang
kebutuhan hidup, 2) food security (kemudahan
disesuaikan dengan karakter bangsa. Berikut
akses terhadap kebutuhan pangan), 3) health
akan kita urai tentang gagasan human security
security (kemudahan mendapatkan layanan
dan kebijakan keamanan nasional di Indonesia.
kesehatan dan proteksi dari penyakit), 4) envi-
Hanya saja, mengutip pernyataan Prof. Ichlasul
ronmental security (proteksi dari polusi udara
Amal, gagasan human security sudah ada
dan pencemaran lingkungan, serta akses ter-
dalam kebijakan keamanan di Indonesia tapi
hadap air dan udara bersih), 5) personal securi-
pelaksanannya masih perlu banyak perbaikan.
ty (keselamatan dari ancaman fisik yang diaki-
Hal yang tak dapat dinafikan dari latar
batkan oleh perang, kekerasan domestik, krim-
belakang penyusunan RUU Kamnas adalah
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 31
31
Elpeni Fitrah
lahirnya
wilayah
a b u -a b u
dalam
tahun 2011 ini, tidak hanya ada untuk
penyelenggaraan keamanan nasional serta
kepentingan pertahanan kedaulatan negara,
belum ada lembaga atau badan yang berperan
tapi lebih dari itu, turut mengintegrasikan
untuk mengkoordinasikan segenap komponen
gagasan human security yang menjamin dan
yang terlibat dalam persoalan keamanan
melindungi keamanan warga negara. Menurut
nasional pada berbagai tingkatan kesertaan
Naskah akademik Rancangan Undang Undang
(degree of magnitude) yang berbeda-beda
tentang Keamanan Nasional yang diterbitkan
menurut relevansi kondisi ancaman
Kementerian Pertahanan (2011, p. 18),
dihadapkan pada kepentingan nasional
gagasan human security perlu dimasukkan
(Naskah Akademik, Kemhan; 2011).
dalam suatu kebijakan keamanan nasional
R U U K a m n a s di harapkan dapat
karena pada dasarnya manusia membutuhkan
menerjemahkan amanat UUD 1945 pada
rasa aman karena adanya kepentingan untuk
bagian Pembukaan dan Bab XII mengenai
mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.
Bahkan lebih dari itu, sebagai makhluk sosial,
Undang Undang Dasar (UUD) 1945 adalah
manusia tidak hanya melindungi diri sendiri,
landasan konstitusional yang menggambarkan
tapi dalam tataran yang lebih luas, harus
tujuan negara yang berdiri diatas pengelolaan
mampu hidup bermasyarakat, berbangsa dan
terhadap keamanan nasional (national security)
b e r n e g a r a ya n g b e r k e m b a n g s e c a r a
dan kes ej aht eraan nasional (national
bermartabat.
prosperity) yang saling bergantung (Naskah Akademik, Kemhan; 2011).
Hal tersebut
Penulis perlu menggarisbawahi kata "sebagai makhluk sosial" diatas, karena
tertuang dalam alinea keempat yang berbunyi:
hakekat hum an security atau keamanan
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan i kut sert a melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”.
manusia dalam perspektif Indonesia adalah
Kehadiran Rancangan Undang Undang
antara manusia dengan komunitasnya. Itu
tentang Keamanan Nasional yang orientasinya
berbeda dengan term individu menurut versi
akan disahkan menjadi undang undang pada
Barat yang lebih mengacu pada paham liberal.
32
menempatkan individu sebagai makhluk sosial. Individu sebagai makhluk sosial tersebut menurut Dewan Ketahanan Nasional
(2010, p.52) adalah konsep keamanan manusia berbasis paham komunitarian. Pengertiannya adalah paham komunitarian memandang manusia seba-gai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya. Ada hu-bungan timbal balik
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 32
Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia
Individu dalam konteks liberal ini memandang
pikiran dan hati nurani, untuk beragama, untuk
manusia sebagai individu yang universal,
tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi,
bebas, tanpa melihat identitas dan relasi-
dan persamaan di hadapan hukum. Termasuk
relasinya di dalam komunitas di mana ia
perlindungan dari bencana alam, bencana
berada.
kelaparan, kemiskinan, kejahatan, dari tekanan
Gagasan human security dalam RUU Kamnas tertuang dalam BAB III yang
fisik maupun moril yang luar biasa (penjelasan RUU Kamnas).
membahas persoalan ruang lingkup keamanan
Gagasan human security dalam RUU
nasional. Pada bagian tersebut dinyatakan
Kamnas tampak sangat menonjol pada Bab V
bahwa ruang lingkup keamanan nasional
bagian Ancaman Keamanan Nasional. Itu
terdiri dari empat hal yakni, 1) Keamanan
misalnya terlihat dari pernyataan pasal 16
Insani, 2) Keamanan Publik, 3) Keamanan Ke
tentang Spektrum dan Sasaran Keamanan. Di
dalam, dan 4) Keamanan Ke luar. Term
situ disebutkan bahwa sasaran ancaman terdiri
Keamanan Insani tersebut dijelaskan dalam
atas; a) bangsa dan negara, b) keberlangsungan
BAB I mengenai Kententuan Umum yang
pembangunan nasional, c) masyarakat, dan d)
menyatakan bahwa “Keamanan Insani adalah
insani. Yang dimaksud dengan sasaran
kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya
ancaman insani yaitu ancaman baik terhadap
hak-hak dasar setiap individu warga negara
warga negara Indonesia maupun warga negara
untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai
asing yang berada di wilayah Indonesia
ancaman dalam rangka terciptanya keamanan
(penjelasan RUU Kamnas). Pada Pasal 17
nasional”.
tentang Jenis dan Bentuk Ancaman disebutkan
P ada Pasal 6 disebutkan bahwa
bahwa ancaman keamanan nasional di segala
“Keamanan Insani sebagaimana dimaksud
aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam
dalam Pasal 5 huruf a diwujudkan melalui
jenis ancaman yang terdiri atas: a) ancaman
berbagai upaya terpadu dengan melibatkan
militer, b) ancaman bersenjata, dan c) ancaman
masyarakat dalam meningkatkan kesadaran
tidak bersenjata. Ketiga ancaman tersebut
hukum warga negara, dan penegakan hukum
selain membahayakan kedaulatan dan
untuk melindungi dan menghormati hak-hak
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dasar kehidupan manusia serta pemenuhan
juga mengancam segenap bangsa Indonesia,
kebutuhan insani demi terpeliharanya
termasuk didalamnya keamanan insani
keselamatan segenap bangsa”. Yang dimaksud
(individu). Tanpa menafikan dua jenis
dengan “substansi dasar kehidupan manusia”
ancaman lainnya, jenis ancaman tidak
yaitu, perlindungan untuk hidup, untuk tidak
bersenjata disebutkan paling berpotensi
disiksa, untuk mendapatkan kebebasan pribadi,
mengancam keamanan manusia. Yang
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 33
33
Elpeni Fitrah
dimaksud dengan ancaman tidak bersenjata
netic, narkoba, ekonomi dan pasar gelap), 10)
yaitu ancaman yang tidak menggunakan
ideologi, 11) radikalisme, 12) penghancuran
senjata, dan/atau yang ditimbulkan oleh
nilai-nilai moral dan etika bangsa, 13)
b e n c a n a a l a m d a n n o n a l a m ya n g
kelangkaan pangan dan air, 14)
m e m b a h a ya k a n k e s e l a m a t a n i n s a n i ,
penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif,
keselamatan publik, keselamatan negara dan
nuklir (pertanian, peternakan, perikanan), 15)
pertahanan negara di segala aspek kehidupan,
pengrusakan lingkungan (hutan, air, degradasi
antara lain kerusuhan, penyakit menular,
fungsi lahan, 16) kelangkaan energi, 17)
gempa bumi, tsunami.
pandemi (HIV, Flu Burung, Flu Babi), 18)
Untuk mempertegas jenis ancaman tadi,
sosial (kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan,
RUU Kamnas menguraikan lagi bentuk-bentuk
ketidaktaatan hukum korupsi, dan lain-lain),
ancaman yang membahayakan keamanan
dan 19) diskonsepsional perumusan legislasi
manusia (insani), juga keamanan publik,
dan regulasi.
keamanan ke dalam dan keamanan ke luar. Disini diuraikan secara lebih detail apa-apa saja peristiwa ancaman keamanan. Sekali lagi, gagasan human security tampak lebih
menonjol dalam kalkulasi bentuk ancaman tidak bersenjata yang disebutkan berpotensi membahayakan keamanan insani dan publik di Indonesia. Bentuk ancaman tidak bersenjata tersebut adalah; 1) pelanggaran wilayah perbatasan, 2) konflik horisontal dan komunal, 3 ) a n a r k i s m e , 4 ) m u l t i s m u ggl i n g / penelundupan (manusia, imigran gelap, senjata/amunisi), 5) persaingan perdagangan
yang tidak sehat (dumping, pemalsu, pembajakan produk), 6) krisis moneter, 7) kejahatan keuangan (uang palsu, money laundry, finansial cybercrime), 8) bencana; alam (banjir, tsunami, dan lain-lain), non alam (kegagalan teknologi, kebakaran hutan ulah manusia, dan lain-lain) dan sosial (pemogokan massal), 9) kejahatan transnasional (cyber
34
“Keamanan Insani” dan Konsep Human Security Pertanyaan besar yang perlu mendapat penegasan adalah; apakah term Keamanan Insani yang dicantumkan dalam RUU Kamnas tersebut benar-benar dimaksudkan untuk mengakomodir konsep human security dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia?. Riyadi Tambunan dari divisi Rencana UndangUndang Direktorat Hukum Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI mengatakan bahwa RUU Kamnas digagas memang untuk merangkul semua komponen keamanan, tidak
hanya mengenai keamanan negara melainkan juga jaminan dan perlindungan terhadap keamanan manusia yang belum diatur dalam k e b i j a k a n pert ahanan dan keam anan sebelumnya (Wawancara pribadi). Riyadi Tambunan menambahkan, isi RUU Kamnas ini sebenarnya sudah banyak yang dilaksanakan oleh lembaga kementerian Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 34
Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia
terkait sehubungan dengan program-program
di Jakarta (2010), mengatakan, cakupan
sosial kemasyarakatan, namun belum seratus
keamanan nasional meliputi elemen human
persen, dan kekurangan itu diharapkan akan
security, public security, internal security, dan
dapat disempurnakan lewat RUU Kamnas jika
external defence, baik secara eksplisit maupun
nanti sudah menjadi UU. Dalam perumusan
implisit, tersurat atau tersirat ada pada UUD
RUU Kamnas ini, tidak saja disusun oleh
1945 (Naskah Akademik, Kemhan; 2011).
Kementerian Pertahanan melainkan melibatkan
Senada dengan pendapat diatas, mantan
seluruh departemen/ kementerian termasuk
Menteri Pertahanan RI, Jowono Sudarsono
Kemenkopolhukam, pakar, serta konsultasi
mengatakan bahwa ada empat fungsi
publik. Riyadi Tambunan mengakui bahwa
pemerintahan yang menjadi pilar utama sistem
RUU Kamnas ini juga bermakna sebagai
keamanan nasional komprehensif. Pertama,
"declare" pemerintah sehubungan dengan
Pertahanan Negara, yaitu fungsi pemerintahan
perhatian pemerintah terhadap isu -isu
negara dalam menghadapi ancaman dari luar
keamanan terkini. Namun nanti dalam
negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan
pelaksanaannya akan diatur lebih rinci dalam
bangsa, keselamatan, kehormatan dan
peraturan pemerintah.
keutuhan NKRI. Kedua, Keamanan Negara,
Rien Suwarni dari bagian Direktorat
yaitu fungsi pemerintahan negara dalam
Hukum Strategi Pertahanan Kementerian
menghadapi ancaman dalam negeri. Ketiga,
Pertahanan RI turut mengatakan bahwa RUU
Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan
Kamnas berupaya untuk menyeimbangkan
negara dalam memelihara dan memulihkan
perlindungan terhadap keamanan nasional
keselamatan, keamanan, dan ketertiban
(konvensional) dengan human security meski
masyarakat melalui penegakan hukum,
tidak dapat langsung diterapkan dan menunggu
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
pengesahan serta peraturan teknis lebih lanjut.
masyarakat. Keempat, Keamanan Insani, yakni
Rien mengatakan bahwa RUU Kamnas ini bisa
fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan
jadi belum merangkul semua komponen
hak-hak dasar warga negara (Naskah
keamanan, namun berharap dapat
Akademik Kemhan; 2011).
disempurnakan dalam rapat di DPR sebelum pengesahan (wawancara pribadi). Mengenai integrasi gagasan human
Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa saat ini dimensi keamanan nasional Indonesia tidak hanya mencakup
security dalam kebijakan keamanan nasional,
kekuatan
Mantan Presiden RI Susilo Bambang
mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan
Yudhoyono dalam seminar IKAL tentang
nasional lainnya, seperti kehidupan ekonomi
siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi,
yang lebih merata dan adil, kebebasan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 35
militer
namun
turut
35
Elpeni Fitrah
individu, dan pengakuan atas hak asasi
penjamin keamanan secara institusional
manusia dari negara dan bangsa. Keamanan
(2009).
Insani sebagai bentuk keamanan manusia
Selanjutnya pada tataran praktis, Axwor-
(human security) a la Indonesia lebih
thy (1997, p.184) memberi saran bahwa
menekankan pada terpenuhinya hak-hak dasar
penerapan human security harus mencakup
setiap individu warga negara. Hak-hak dasar
keselamatan dari ancaman fisik, pencapaian
itu digambarkan sebagai pintu gerbang
kualitas hidup yang baik, jaminan hak asasi
tercapainya kondisi keamanan nasional.
manusia paling fundamental, penegakan
Keberhasilan Indonesia mengatasi ancaman
hukum, good governance, social equity,
keamanan baik yang sifatnya tradisional
proteksi masyarakat sipil dalam konflik, dan
maupun non-tradisional juga dipengaruhi oleh
pembangunan berkelanjutan.
kerja keras pemerintah Indonesia untuk berusaha memenuhi hak-hak dasar seorang warga negara. Karena komponen keamanan nasional di Indonesia bersifat komprehensif, yakni perpaduan atau gabungan antara keamanan
teritorial (pertahanan) dan keamanan manusia, maka Riyadi Tambunan mengatakan, dalam pelaksanaanya turut melibatkan seluruh komponen masyarakat bekerjasama dengan semua badan-badan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Hasnan Habib mengatakan, keamanan nasional yang bersifat komprehensif tersebut memberi implikasi bahwa keamanan tidak lagi bisa ditangani secara sendiri-sendiri,
karena sudah menjadi keamanan bersama (common security). Lantas perlu dilakukannya pembinaan kerjasama keamanan (cooperative security) antara semua komponen keamanan nasional baik militer maupun non militer. Lebih lanjut Ingo Wandlet mengatakan, perluasan skala keamanan mengakibatkan kebutuhan memperbesar jumlah aktor
36
Penutup Perlindungan dan jaminan terhadap hak dan keamanan warga negara saat ini menjadi tolak ukur penilaian sebuah negara oleh dunia internasional. Kemampuan memproduksi dan mengelola keamanan warga negara serta peningkatan kapasitas aktor-aktor keamanan dalam menyediakan keamanan nasional sebagai political goods bagi warga negara di Indonesia akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam pergaulan global. Jika Indonesia mampu memanifestasikan konsep keamanan manusia dalam tata kelola negara, maka itu merupakan sumbangan tak terhingga untuk menciptakan negara Indonesia yang
lebih kuat dan diperhitungkan dalam komunitas Internasional. Indonesia memang memiliki banyak alasan untuk penerapan human security agar dijaminkan pada masyarakatnya. Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, pengrusakan lingkungan, kekerasan domestik, ancaman
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 36
Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia
kematian, terorisme, konflik bersenjata adalah
oleh oknum TNI, mereka tidak bisa dibawa ke
penyakit bangsa yang sudah lama melanda.
pengadilan umum, melainkan menurut UU No
Mengingat bahwa human security memiliki
31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, harus
pengertian yang amat luas, maka dia bisa tidak
diadili di peradilan militer. Disinilah banyak
memiliki arti apa-apa. Lembaga-lembaga yang
terjadi impunitas dan masalah pelanggaran
bekerja untuk melindungi keamanan manusia
kemanusiaan tidak terselesaikan secara
pun tidak akan mampu untuk mewujudkan
transparan. Hal ini menuntut upaya penuntasan
semua aspek kemanusiaan. Untuk menghindari
sesegera mungkin dan revisi UU tentang
ini, keamanan manusia menuntut tindakan-
Peradilan Militer agar secepatnya digelar.
tindakan konkrit yang saling tergantung dan
Pada akhirnya perdebatan tentang perlu
berhubungan dari beragam inisiatif untuk dapat
tidaknya penerapan keamanan manusia akan
diwujudkan atau diimplementasikan.
sangat tergantung pada konteks sosio-politik
Berdasarkan Rancangan Undang Undang
suatu entitas atau negara. Dan, yang lebih
Keam anan Nasi onal (R UU Kamnas),
penting lagi terkait dengan hakikat hubungan
penanggulangan keamanan insani dibebankan
sosial dan politik antara negara dengan
kepada kementerian terkait bekerja sama
masyarakatnya.
dengan TNI dan lembaga lain sebagai unsur
pendukung. Dalam hal ini, profesionalisme militer perlu mendapat perhatian serius yang bisa saja menjadi kendala penerapan keamanan manusia. Dalam diskusi seputar keamanan manusia cenderung meminggirkan isu militer dan memandang militer sebagai penghambat utama proses advokasi keamanan manusia di tingkat nasional. Pendapat itu muncul berdasarkan kenyataan yang mengungkap
bahwa pihak militer seringkali melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan individu sipil, khususnya melalui tindakan-tindakan represif mereka di daerahdaerah yang selama ini dianggap strategis secara ekonomis, misalnya Aceh, Kalimantan dan Papua Barat. Sementara itu, hingga saat ini, jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 37
37
Elpeni Fitrah
38
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 38
Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia
Daftar Pustaka Buku dan Jurnal Abad Jr., M.C.. 2000. The Challenge of Balancing State Security with Human Security. Indonesian Quarterly. Vol. XXXVII, No. 4. Acharya, Amitav. 2001. Human Security: East versus W est. Singapore; Institute of Defence and Strategic Studies. Anne Hammerstad. 2000. W hose Security? UNHCR, Refugee Protection and State Security A fter the Cold War. Security Dialogue Axworthy, Lloyd. 1997. Canada and Human Security: The Need for Leadership. International Journal. Bantarto Bandoro (ed). 2005. kumpulan tulisan. Perspektif Baru Keamanan Nasional. Jakarta. CSIS. Burke, Anthony. 2001. Caught between National and Human Security: Knowledge and Power in Post-Crisis Asia. Pacifica Review: Peace, Security & Global Change. Buzan, Barry (et.al.). 1998. Security: A New Framework for A nalysis. Lynne Rienner London. Caballero-Anthony, Mely, dan Mohamed Jawhar Hasan (eds.). 2001. The A sia Pacific in the New Millennium: Political and Security Challenges. Kuala Lumpur: Institute of Strategic and International Studies Caballero-Anthony, Mely. 2004. Revisioning Human Security in Southeast A sia. Asian Perspective. Dalby, Simon. 1997. "Contesting an Essential Concept: Reading the Dilemma in Contemporary Security Discourse", dalam Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.). Critical Security Studies: Concept and Cases. UCL Press. London Fierke, K.M. 2007. Critical A pproaches to International Security. Cambridge: Polity Press. Johan Galtung dan Charles Webel (ed). 2007. Hanbooks of Peace and Conflict Studies. London & New York. Routledge. Gasper, Des. 2005. Securing Humanity: Situating ‘Human Security’ as Consept and Discourse. Journal of Human Development Hari, Prihatono K., dkk. 2007. Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan. Jakarta. Propatria Institute. Kristiadi, J. 2003. Makalah Seminar. National Democracy, Human Security, HAM dan Demokrasi. Jakarta. Propatria Institute. Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.). 1997. Critical Security Studies: Concept and Cases. UCL Press. London Matsumae, Tatsuro and Lincoln C. Chen (eds). 1995. Common Security in A sia New Concepts of Human Security. Tokyo; Tokai University Press Mas'oed, Mohtar dan Riza Noer Arfani (ed). 1992. Isyu-Isyu Global Masa Kini. Yogyakarta. Pusat Antar Universitas – Studi Sosial UGM. Monograph No. 2. 2004. Keamanan Nasional. Jakarta. Propatria Institute.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 39
39
Elpeni Fitrah
Paris, Roland. 2001. Human Security: Paradigm Shift or Hot A ir?. International Security. Prasetyono, Edi. 2003. Makalah Seminar. Human Security. Jakarta. Propatria Institute. Richard Wyn Jones. 1999. Security, Strategy and Critical Theory. London: Lynne Rienner. Seabrook, Jeremy. 2006. Kemiskinan Global (Kegagalan Ekonomi Model Neo Liberalisme. Yogyakarta; Resist Book. Subianto, Landry Haryo. 2002. Konsep Human Security; Tinjauan dan Prospek, dalam Analisis CSIS No.1 Tahun XXXI/2002. Jakarta; CSIS. Sukadis, Beni (ed). 2007. Kumpulan Tulisan. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta. Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia. Susatyo, Heru. 2008. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. Jakarta. Lex Jurnalica. Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradham. 2007. Human Security; concept and implications. Chenoy, Routledge. New York. Tulisan Terbitan Organisasi / PemerintahSukadis, Beni (ed). 2007. A lmanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Jakarta. LESPERSSI dan DCAF. Dewan Ketahanan Nasional. 2010. Keamanan Nasional; Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Jakarta. DKN. Prihatono, T. Hari, Jessica E., Iis Gindarsah. Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan. Jakarta. Propatia Institute. Focus Group Discussion. 2006. Mencari Format RUU KN. Jakarta. Propatria Institute. Focus Group Discussion. 2006. Tujuan dan Hakekat Keamanan Nasional. Jakarta. Propatria Institute. Institute for Defence Security and Peace Studies. 2008. Kebijakan Umum Keamanan Nasional. Jakarta. IDSPS. Maakarim, Mufti, Wendy Andika P., Fitri Bintang T. (ed). 2009. Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta. IDSPS National Security Concept of the Republic of Azerbaijan. 2007. Steven J Main. 2000. Rusia's New National Security Concept; the Threat Defined.Sandhurst. CSRC. United Nations Development Program (UNDP). 1994. Human Development Report. Oxford. Oxford University Press.
Sumber Internet; Aprizal Rahmatullah, Menkes-Kapolri Teken MoU Penanggulangan Bencana Alam, http:// www.detiknews.com/read/2011/05/05/113017/1632994/10/menkes-kapolri-teken-moupenanggulangan-bencana-alam. Diakses tanggal 07 Mei 2011.
40
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 40
Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia
Jun Honna, The Peace Dividend, dalam Inside Indonesia, edisi April-Juni 2008. http://www.insideindonesia.org/edition-92/the-peace-dividend Kualitas Keamanan Manusia di Indonesia Masih Rendah, http://rol.republika.co.id/berita/72898 Kualitas_Keamanan_Manusia_di_Indonesia_Masih_Rendah, diakses tanggal 08 Februari 2011. Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008. Stamnes, Eli, dan Richard Wyn Jones (2000) “Burundi : A Critical Security Perspective” dalam Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Sanam Naraghi Andelini and Camille Pampell Conaway. Security Sector Reform, www.huntalternatives.org/download/46_security_sector_reform.pdf Sverre
Lodgaard (2000), Human Security; Concept and Operationalization, http:// www.cpdsindia.org/conceptandoperationalization.htm, diakses tanggal 14 Februari 2011 Seri 8 penjelasan singkat (back grounder) Keamanan Nasional. diakses dari www.idsps.org/option,com_docman/task,doc_download/gid.../Itemid,15/ tanggal 06 Februari 2011
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 41
41
Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK Iwan Nurdin1 Abstrak Tulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang terjadi akibat hambatan-hambatan kelembagaan. Hambatan yang bersifat kelembagaan ini merupakan akibat dari kebijakan yang dibuat sejak rezim Orde Baru dimana masalah agraria dijadikan tanggung jawab beberapa departemen dalam pemerintahan. Dengan kurangnya koordinasi antar departemen, terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mereka mengenai agraria dan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinir ini berlanjut di pemerintahanpemerintahan setelah reformasiterlihat dari tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatur sumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati oleh peraturan dibawahnya dan disharmoni peraturan-peraturan hukum yang sifatnya sejajar. Tulisan ini kemudian menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Kata-kata Kunci: Refor ma Agr ar ia, Kelembagaan Agr ar ia, Penyelesaian Konflik Agr ar ia . Abstract This paper analyzes the agrarian problems during the Susilo Bambang Yudhoyono government resulted by the institutional obstacles. These institutional obstacles were results of the policies during New Order which made agrarian issue the responsibilities of more than one Department. With lack of coordination among the departments, there had been overlapping in their policies on agraria and natural resources. These uncoordinated policies persisted in the regimes after 1998 reform, including the unsychronized laws that ruegulate natural resources and agraria whereas the higher law is not refeerred as to by the subordinating laws; and the disharmony of parallel law. Furthermore, this paper provides recommendations for the new government in pursuing the agrarian reform. Keywords: Agr ar ian r efor m, agr ar ian institution, agr ar ian conflict r esolution.
Pendahuluan
Kementerian ini menjadi penanda baru struktur
Presiden
telah
kementerian yang digulirkan oleh Presiden di
membentuk Kementerian Agraria dan Tata
bidang tanah dan pengelolaan sumber daya
Ruang/
Nasional
alam. Sementara di bidang pangan, entah
(Kementerian ATR/BPN), Kementerian Desa,
mengapa Presiden Jokowi tidak membentuk
Pembangunan
dan
Kementerian Pertanian dan Kedaulatan Pangan
Kementerian
seperti yang ia wacanakan selama masa
Kehutanan.
kampanye (Kompas, 2014). Meski dalam buku
Badan
Transmigrasi, Lingkungan
1
Jokowi
Widodo
Pertanahan
Daerah
Tertinggal
kemudian Hidup
dan
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
42
Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK
visi
misi
ia
berkomitmen
mewujudkan
pelaksanaan
reforma
agraria.
Dengan
kedaulatan pangan, namun presiden tetap
demikian, tulisan ini hendak menguraikan
memisahkan
dan
gagasan bagaimana sebaiknya garis besar
kelembagaan pangan. Sehingga, untuk urusan
penataan kelembagaan Kementerian Agraria
pertanian dan pangan tidak ada penanda baru
dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian,
di
Kementerian
urusan
pemerintahan
pertanian
Jokowi-JK.
Sebenarnya,
Lingkungan
Hidup
dan
pembentukan Kementerian ATR/BPN adalah
Kehutanan, serta Kementerian Desa, PDT dan
sinyal
Transmigrasi
positif
bagi
masyarakat
yang
mendambakan pelaksanaan reforma agraria di
mewujudkan
agenda
reforma agraria yang dijanjikan pemerintah.
tanah air. Apalagi, pembentukan kementerian tersebut
dalam
Paparan dari tulisan ini diawali dari
menyambungkan visi-misi presiden
memberikan potret tentang tumpang tindih
yang menjanjikan redistribusi tanah seluas 9
kelembagaan agraria selama ini terjadi dan
juta hektar kepada petani (KPU, 2014).
akibat-akibat utamanya, mengajukan gagasan
Persoalan agraria selama dua periode
pentingnya reforma agraria sebagai jawaban
masa SBY tidak dapat diselesaikan dengan
dan mengusulkan sebuah peta jalan bagaimana
baik. Bahkan cenderung meneruskan kebijakan
konsolidasi kementerian yang yang baru
sektoralisme pengelolaan tanah dan sumber
dibentuk untuk melaksanakan reforma agraria.
daya alam yang pada periode sebelumnya. Sehingga, media massa mengungkapkan di
Buah Tumpang Tindih Kelembagaan Sebelum mengulas lebih jauh, dalam
tengah-tengah masyarakat yang memprotes banyak perampasan tanah, mencuat aneka
artikel
problem
dimaksudkan bukanlah pengertian yang kerap
pembangunan
infrastruktur
yang
ini
tanah bagi proses pembangunan.
Pengertian yang digunakan adalah yang resmi
mencoba
menguraikan
wujud kerugian yang telah dialami oleh bangsa
ini akibat tumpang tindih kelembagaan yang menangani
agraria
selama
periode
lalu.
Selanjutnya, menyumbangkan gagasan tentang langkah
lanjutan
yang
harus
dilakukan
pemerintah setelah pembentukan Kementerian bagaimana
kementerian
ini
bisa
menerjemahkan visi misi Jokowi tentang
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 43
tanah.
dipakai oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960, yang menjelaskan bahwa agraria adalah bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya. Dengan demikian, pengertian ini sejajar dengan istilah yang saat ini lazim dipakai yaitu tanah dan sumber daya alam. Dengan pengertian tersebut, UUD 1945
ATR/BPN. Tulisan ini membatasi diri pada usulan
yaitu
yang
dipahami
ini
masyarakat
agraria
mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan Tulisan
oleh
pengertian
dan
UUPA
1960
sesungguhnya
telah
memerintahkan sebuah model penguasaan dan
43
Iwan Nurdin
pengelolaan agraria nasional yang terkoordinir
Kehutanan, UU Pertambangan pada awal
tanpa
bingkai
kekuasaan Orde Baru yang tidak merujuk
sektoralisme. Ini juga menandakan bahwa visi
kepada UUPA 1960. Lebih jauh, agraria
kesatuan ekologis sebuah wilayah yang saling
kemudian dimaknai menjadi pertanahan dan
terhubung telah dipahami oleh para pendiri
kelembagaanya
bangsa kita. Namun kenyataannya, tanah dan
urusan administrasi hak atas tanah semata. Jika
sumber daya alam di Indonesia dikelola secara
pada masa Orde Lama urusan agraria berwujud
sektoral alih-alih terkordinir, bahkan terjadi
ke
tumpang tindih kewenangan di atasnya.
Departemen
tersekat-sekat
dalam
Tumpang tindih kewenangan pada
hanya
dalam
terbatas
Kementerian
mengenai
Koordinator
(Menkopartemen)
membawahi
pertanian,
yang
perkebunan
dan
berbagai kelembagaan tersebut tidak dapat
kehutanan, maka pada masa awal Orde Baru
dilepaskan
ditempatkan
dari
proses
politik
naiknya
dibawah
Departemen
Dalam
kekuasaan Orde Baru yang memandang bahwa
Negeri di dalam Direktorat Jenderal Agraria.
UUPA 1960 sebagai produk hukum Orde
Dengan demikian, sejak masa Orde Baru
Lama yang beraliran komunis. Pandangan ini
urusan agraria kemudian tersebar ke dalam
tidak
berbagai lembaga dan kementerian tanpa
dapat
dilepaskan
dari
perjalanan
pelaksanaan land reform sebagai salah satu
saling berkordinasi.
mandat dari UUPA 1960 yang sempat dijalankan Sukarno
secara
terbatas
berkuasa.
Pada
selama masa
Tumpang tindih tersebut masih terus
rezim
berlangsung hingga saat ini. Pada masa awal
tersebut,
reformasi, kekeliruan ini telah dipahami dan
pelaksanaan land reform dengan gigih dituntut
dimandatkan
oleh organisasi sayap tani Partai Komunis
Kemudian mandat ini semakin diperkuat
Indonesia (PKI) yaitu Barisan Tani Indonesia
dengan dikeluarkannya Tap MPR No.IX/2001
(BTI).
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Tuduhan bahwa UUPA sebagai produk
Sumber
Daya
untuk
Alam.
segera
Tap
diperbarui.
MPR
ini
hukum beraliran komunis akhirnya tidak dapat
memandatkan agar dilakukan kaji ulang
dibuktikan. Meski demikian, UUPA 1960 tetap
(review) secara menyeluruh berbagi kebijakan
saja tidak dilaksanakan secara benar selama
yang tumpang tindih tersebut dan seturut
kekuasaan pemerintah Orde Baru. Bahkan
dengan hal tersebut pemerintah dimandatkan
terjadi sejumlah penyelewengan pelaksanaan
untuk
UUPA 1960 dan pengebirian UU ini yang
(reforma) agraria. Namun, lagi-lagi mandat ini
seharusnya berfungsi sebagai UU payung.
tidak dijalankan oleh pemerintah. Bahkan,
Pengebirian
dengan
berbagai UU sektoral terus bermunculan pada
dilahirkannya berbagai UU sektoral seperti UU
masa reformasi seperti UU Perkebunan, UU
44
ini
dilakukan
segera
melaksanakan
pembaruan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 44
Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK
Sumber Daya Air, UU Pengelolaan Wilayah
tanah dan pengelolaan sumber daya alam
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Minerba,
kepada pengusaha.
UU Migas. Sampai akhir periode pemerintahan SBY,
kewenangan
dan
dilansir oleh Kementerian Kehutanan, potensi
sumber daya alam masih tersebar pada banyak
kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan
kelembagaan
berbagai
hutan di 7 Provinsi di Indonesia yaitu (Kalbar,
bertabrakan.
Kaltim, Kalteng, Jambi, Riau dan Sultra)
produk
dibidang
dan
hukum
diatur
yang
agraria
Sebagai contoh, menurut data yang
dalam
saling
Menurut BPN, Terdapat 632 peraturan agraria
diprediksikan
yang tumpang tindih. Di sisi lain, masalah
Kerugian
utama secara teknis implementatif adalah
pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722
terjadinya
dan
unit pertambangan yang dinilai bermasalah.
peraturan. Sedikitnya terdapat 17 Undang-
Dari jumlah kerugian negara yang terjadi,
Undang yang tumpang tindih; 48 Peraturan
Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar
Pemerintah;
yaitu Rp 158 triliun (Partnership dan ICW,
Instruksi
tumpang
22
tindih
hukum
Keputusan
Presiden,
dan
Presiden,
496
4
Peraturan/
agraria.
negara
Rp
tersebut
273
triliun.
timbul
akibat
2011).
Keputusan/Surat Edaran dan Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN yang mengatur soal
mencapai
Akibat lain yang utama dari tumpang tindih kewenangan tersebut adalah meluasnya
konflik
agraria.
Hal
ini
mudah
untuk
Kenyataan berbagai peraturan hukum
dimengerti sebab berbagai izin, konsesi dan
agraria semacam ini dapat dikelompokkan
hak yang dikeluarkan oleh pejabat publik atas
menjadi
sebidang
beberapa
hal
yaitu:
(1)
Tidak
tanah
kerap
dilakukan
tanpa
singkronnya peraturan hukum yang mengatur
mengindahkan hak-hak masyarakat yang telah
sumber agraria atau SDA dimana hukum yang
berada di atasnya.
lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati oleh peraturan dibawahnya; (2) Disharmoni peraturan-peraturan
hukum
yang
sifatnya
sejajar.
Merujuk pada rekaman data konflik agraria
yang
dilakukan
Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA), dimana organisasi
ini hanya melakukan rekaman konflik agraria Selain tanpa koordinasi kelembagaan ,-
yang
bercirikan:
(1)
Bersifat
kronis
sering dibahasakan dengan istilah ego sektoral-
(berlangsung lama), massif, dan berdimensi
, keadaan semakin memburuk karena perilaku
hukum, sosial, politik dan ekonomi yang luas;
aparat birokrasi yang umumnya berwatak
(2) Merupakan konflik agraria struktural,
pemburu
dimana
rente
(rent
seeker)
dalam
memberikan izin, konsesi maupun hak atas
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 45
kebijakan-kebijakan
pemerintah
menjadi penyebab utama; (3) Penerbitan ijin-
45
Iwan Nurdin
ijin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan
bersertifikat tersebut. Padahal, Hak Guna
SDA tidak menghormati keberagaman hukum
Usaha adalah jenis hak yang diberikan kepada
yang
tenurial
perseorangan dan badan hukum untuk usaha
masyarakat; (4) Terjadi pelanggaran HAM
pertanian dan perkebunan yang sudah pasti
dalam penanganan konflik. Dalam rekaman
tidak dimiliki oleh rumah tangga petani.
menjadi
dasar
dari
hak
tersebut, KPA mencatat bahwa selama satu
Ketimpangan pada penguasaan dan
dekade masa pemerintahan SBY (2004-2014)
pengusahaan pada kawasan hutan juga sangat
telah terjadi 1.391 konflik agraria, dengan luas
tinggi.
areal konflik mencapai 5,7 juta hektar dan
Kehutanan, pemerintah telah menunjuk secara
korban lebih dari 926.700 KK. Sebagian besar
sepihak luas kawasan hutan adalah seluas
konflik
wilayah
136,94 juta hektar atau 69 persen wilayah
perkebunan, proyek infrastruktur, kehutanan
daratan Indonesia. Dari sisi pengusahaan
dan pertambangan (KPA, 2012). Menurut
kawasan hutan, luas HTI hingga tahun 2011
KPA, sebenarnya angka-angka yang dirilis ini
telah mencapai 9,39 juta hektare dan dikelola
diyakini sebagai angka minimum, sebab belum
oleh 262 unit perusahaan dengan izin bahkan
mencakup semua wilayah tanah air.
hingga 100 tahun. Selain itu, luas HPH di
tersebut
berada
pada
Melalui
UU
41/1999
tentang
kecepatan
Indonesia 21,49 juta hektar yang dikelola oleh
pemberian izin dan konsesi kepada perusahaan
303 perusahaan HPH. Bandingkan dengan izin
yang berbanding terbalik dengan perlindungan
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang hanya
hak-hak
telah
seluas
ketimpangan
2011).
Lebih
lanjut,
masyarakat
mengakibatkan
karena
tersebut
meningkatnya
631.628 hektar (Yayasan Pusaka,
dan
Di bidang perkebunan hal yang sama
pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam.
pun terjadi, sedikitnya 9.4 juta hektar tanah
Secara sederhana ketimpangan tersebut adalah
telah
sedikit orang dan badan hukum menguasai
perkebunan sawit (Surambo & Wagiman,
tanah yang demikian luas di tengah puluhan
2012). Tidak berhenti disitu, pengadaan tanah
juta rakyat yang tuna kisma dan gurem.
bagi perusahaan pangan juga terus terjadi,
struktur
pemilikan,
penguasaan
Menurut BPN, sampai Agustus 2013
diberikan
kepada
600
perusahaan
sementara tanah untuk petani pintunya selalu
telah terdapat 26.366.788 bidang tanah yang
tertutup.
telah bersertifikat di Indonesia dengan luas
mengeluarkan izin 2 juta hektar tanah di
72.954.190 Ha. Dari puluhan juta sertifikat
Merauke kepada hanya 41 perusahaan saja
tersebut, terdapat 10.368 sertifikat Hak Guna
melalui proyek Merauke Integrated Food and
Usaha (HGU), namun luas HGU mencapai 46
Energy Estate (MIFEE) (KPA, 2012).
persen atau 33.5 juta ha dari luasan tanah yang
46
Pada
tahun
2009,
pemerintah
Wajah yang serupa juga telah terjadi
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 46
Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK
pada sector pertambangan. Setidaknya 64,2
dan sumber daya alam
juta hektar tanah (33,7% daratan)
telah
besar untuk dieksploitasi telah menyumbang
perusahaan
kerusakan lingkungan hidup yang tinggi.
diberikan
izin
kepada
kepada pengusaha
pertambangan mineral dan batubara. Angka ini
Sehingga,
pertumbuhan
belum termasuk luas konsesi pertambangan
diberitakan
relative
minyak dan gas. Luasan total lahan untuk Izin
rentan dari sisi keberlanjutan sebab hanya
Usaha
mencapai
mengandalkan eksploitasi sumber daya alam.
41,750,107 Ha, Kontrak Karya (KK) total
Persoalan yang saling terkait satu sama lain
luasan 22,764,619.07 Ha dan Perjanjian Karya
tersebut sesungguhnya semakin meneguhkan
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
pentingnya pelaksanaan reforma agraria.
Pertambangan
(IUP)
seluas 7,908,807.80 Ha. Kontras dengan hal tersebut, terjadi pada sedikitnya 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia. Di dalamnya terdapat
6,1 juta RTP di Pulau Jawa yang
tidak memiliki lahan pertanian sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa.
Sedangkan bagi mereka yang memiliki, ratarata kepemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Ketimpangan inilah yang menjadi akar kemiskinan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang pada umumnya bekerja sebagai petani
gurem.
Kemiskinan
masyarakat
pedesaan telah memberikan tekanan yang tinggi kepada laju urbanisasi dan migrasi pekerja hingga keluar negeri (buruh migran). Rasio gini di Indonesia terus meningkat dari 0,32 pada tahun 2003 menjadi 0,41di tahun 2012, 20% kelompok terkaya menikmati 49% pendapatan nasional, (naik dari level 40% pada tahun
2002).
Sementara
40%
kelompok
termiskin menikmati 16% pendapatan nasional (turun dari 20% pada tahun 2002). Padahal, titik tekan peruntukan tanah
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 47
ekonomi
tinggi
yang
sesungguhnya
Reforma Agraria Kompleksitas persoalan agraria yang di alami oleh bangsa ini, telah membuat gagasan pelaksanaan
reforma
agraria
relevan
dikemukakan kembali. Sebab, melaksanakan reforma agraria berarti memberikan basis atau fondasi yang kokoh bagi kemandirian sebuah bangsa. Reforma
Agraria
atau
Pembaruan
Agraria adalah sebuah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya seperti terangkum dalam pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17 di dalam UUPA
1960. Inti dari pembaruan agraria adalah landreform yaitu redistribusi kepemilikan dan penguasaan
tanah
yang
bertujuan
untuk
kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat (Cohen, 1978). Dalam Tap MPR No. IX tahun 2001 pasal 5 (b) juga menyebutkan tentang landreform: “ melaksanakan penataan kembali
47
The Paradox of Social Media: The De-democratization of Malaysia
penguasaan,
pemilikan,
dan
dan belum berhasil melakukan lompatan kelas
yang
dari negara berkembang menjadi negara yang
memperhatikan
maju secara ekonomi dan politik. Bahkan,
kepemilikan tanah untuk rakyat. Meskipun
kemiskinan di pedesaan yang dialami kedua
demikian, landreform tidak akan berhasil jika
negara memperlihatkan wajah ekonomi, sosial
tidak
politik yang cenderung serupa. Indonesia dan
pemanfaatan
tanah
berkeadilan
(landreform)
dengan
didukung
penunjang
penggunaan
seperti
penyuluhan,
oleh
program-program
pengairan,
pendidikan,
perkreditan,
pemasaran,
dan
Philipina adalah negara pengekspor tenaga kerja
murah,
dan
bahan
mentah
yang
sebagainya. Jadi pembaruan agraria adalah
dihasilkan oleh korporasi yang mengekploitasi
landreform
menyangkut
sumber daya alam. Secara politik, kemiskinan
redistribusi kepemilikan juga menyangkut
di pedesaan telah membuat demokrasi nasional
peningkatan
pola
tumbuh menjadi demokrasi prosedural semata,
pengelolaan tanah maupun regulasi dan pajak
sebuah pseudo democracy yang penuh dengan
yang adil.
money
plus,
selain
produktifitas
tanah,
Pengalaman di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang menjalankan reforma agraria pada
tahun
penguasaan
kaum
oligarkhi ekonomi pada partai politik dan birokrasi. Tujuan pembaruan agraria menurut
memperlihatkan bahwa pelaksanaan reforma
UUPA adalah penciptaan keadilan sosial,
agraria yang dilakukan telah membuat ketiga
peningkatan produktivitas dan kesejahteraan
negara tersebut mempunyai fondasi yang
rakyat untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan
kokoh bagi industrialisasi nasional. Sebab,
bangsa yang terangkum dalam Pembukaan
kepemilikan luas lahan pertanian yang dimiliki
UUD 1945 dan terjemahan dari praktek
petani bukan saja telah meningkatkan hasil
ekonomi negara dalam Pasal 33 UUD 1945.
Namun
hingga
karena
1960-an
produksi.
1950-an
politic
telah
Pengalaman pelaksanaan pembaruan
yang
agraria di sejumlah negara Asia (seperti:
dihasilkan petani, daya beli yang meningkat,
China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan),
yang menstimulus bagi pasar industri nasional
Afrika dan Amerika Latin,) menunjukkan
yang tengah dibangun.
setidaknya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang
meningkatkan
tabungan
Sementara, menjalankan
memberikan nasional
keengganan
reforma
agraria
negara meskipun
perlu
diurus
kelengkapannya
oleh
penyelenggara negara bila pembaruan agraria
memiliki payung hukum pelaksanaan juga
mau
memperlihatkan wajah yang serupa. Indonesia,
Konstitusional,
Philipina adalah sebuah contoh negara yang
Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4)
tidak mau melaksanakan pembaruan agraria,
Sistem Administrasi Agraria, (5) Peradilan, (6)
48
berhasil,
yakni: (2)
Hukum
(1)
Mandat
Agraria
dan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 48
Leo Agustino, Badrul Azmier Mohamed@Bakar
Desain Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan
agraria, (2). Data peruntukan tanah, (3) Desain
dan Latihan, (8) Pembiayaan, (9) Pemerintahan
redistribusi tanah dalam skema rumah tangga
Lokal, dan (10) Keterlibatan Penuh Organisasi
pertanian,
Rakyat.
koperasi produksi dan atau usaha bersama
Bagaimana
langkah
pelaksanaan
kolektive/komunal
pertanian
oleh
masyarakat,
masyarakat, (4).
Desain
pembaruan agraria sejati tersebut? Untuk
larangan dan sanksi bagi penerima tanah yang
menjalankannya, diperlukan sebuah badan
menelantarkan tanah dan menjual tanah, (5)
pelaksana
yang
bertugas
sanksi berat bagi pemalsu objek dan subjek
agraria.
Komite
pembaruan agraria, (6). Desain keterlibatan
tersebut adalah sebuah badan pelaksana yang
dan peran para pihak dalam pelaksanaan
dibentuk dan bertanggung jawab langsung
pembaruan agraria (7). Desain dukungan akses
kepada Presiden.
infrastruktur dan keuangan setelah distribusi.
atau
menjalankan
komite
pembaruan
Tugas utama badan ini adalah: (1) Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan
Restrukturisasi dan Penghubungan Ulang Antar Kelembagaan
pembaruan agraria; (2) Mengkordinasikan departemen-departemen terkait dan badanbadan pemerintah lainnya, pemerintah daerah,
dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan
pembaruan
agraria;
(3)
Melaksanakan penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumbersumber agraria lainnya; dan (4) Menangani konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu,
maupun konflik-konflik agraria yang
mungkin
muncul
akibat
pelaksanaan
pembaruan agraria.
Lebih jauh, badan ini adalah sebuah badan adhoc yang bekerja hanya dalam jangka waktu pelaksanaan pembaruan agraria. Badan ini
juga
pelaksanaan agraria.
merumuskan hingga
Desain objek
evaluasi
rencana
sekurang-kurangnya pendataan
desain
pembaruan
pelaksanaan
memuat dan
rencana
subjek
(1).
itu
Sistem
pembaruan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 49
Sebagaimana telah diulas di awal, Presiden Jokowi yang dilantik tanggal 20 Oktober 2014 lalu membawa perubahan pada kelembagaan yang terkait dengan agraria dan pedesaan dengan membentuk Kementerian Agraria
dan
Lingkungah
Tata
Ruang,
Kementerian
Hidup dan Kehutanan serta
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Harapan publik dengan dibentuknya kementerian ini akan membawa perbaikan dan memberikan bagi masalah agraria nasional yang tengah dihadapi, sehingga warisan buruk berbagai masalah agraria dapat lebih mudah diurai
oleh
pemerintahan
Jokowi-JK.
Penguraian masalah agraria tersebut tentu bukan semata-mata untuk melahirkan sistem birokrasi
agraria
mewujudkan
yang
keadilan
bersih,
namun
sosial
melalui
pelaksanaan reforma agraria.
49
Iwan Nurdin
Usulan penataan kelembagaan agraria sebenarya
telah
banyak
dilakukan
oleh
Penguatan
Kementerian
mengambil
kewenangan
kalangan organisasi masyarakat sipil. Pada
Kementerian
tanggal 22-23 September 2014, di Wisma
Setiawan, 2014) .
Antara Jakarta, sejumlah kalangan organisasi masyarakat
sipil
mengadakan
Nasional
Reforma
Konferensi
dengan
konservasi
pada
(Rahman
dan
Kehutanan
Usulan ini memperlihatkan bahwa kalangan masyarakat sipil menilai bahwa
yang
problem agraria nasional disebabkan oleh
menghasilkan Buku Putih Reforma Agraria
pelaksanaan UU 41/1999 tentang Kehutanan
dan
dan bentuk Kementerian Kehutanan yang
Resolusi
“Laksanakan
(KNRA)
LH
KNRA
yang
Reforma
berjudul
Agraria
Guna
sangat
super
body
dimana
kewenangan
Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan
penunjukan dan pengukuhan kawasan yang
Bangsa”.
“senafas” dengan pendaftaran dan pemberian
Konferensi
ini
kemudian
mengusulkan sejumlah kelembagaan baru yang
hak
menjadi penanda bagi keberpihakan Jokowi
kehutanan,
kepada agenda reforma agraria yang telah
dimulai dari produksi hingga konservasi
dijanjikan. Kelembagaan baru tersebut adalah
berada
penggabungan beberapa fungsi agraria dan
kementerian ini menguasai 70 persen daratan
pembangunan pedesaan yang tersebar kedalam
di Indonesia.
berbagai kementerian. Usulan tersebut juga
atas
tanah,
di
pengaturan
pemberian dalam
konsesi
satu
Menyambut
tata
ruang
kehutanan
badan.
gagasan
Padahal,
tersebut,
secara resmi disampaikan kepada Rumah
Pemerintahan Jokowi mengakomodir sebagian
Transisi yang saat itu tengah menggodok
besar gagasan tersebut. Menurut Perpres
agenda kerja pemerintahan Jokowi yang belum
165/2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
dilantik.
Kabinet
Usulan
tersebut
adalah:
(1)
Kerja
yang
ditandatangani
oleh
Presiden Jokowi pada tanggal 27 Oktober 2014
Pembentukan Kementerian Agraria yang berisi
disebutkan
Dirjen
Kehutanan, Kementerian Desa, PDT dan
Planologi
Kehutanan,
Dirjen
pada
Tata
Kementerian
Ruang
pada
Kementerian PU, Badan Informasi Geospasial dan Badan Pertanahan Nasional menjadi
bahwa
Kementerian
LH
dan
Tranmigrasi serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan
membentuk
Kementerian
Pembentukan
Agraria dan Tata Ruang, Presiden Jokowi
Kementerian Desa yang berisi Kementerian
menggabungkan fungsi perencanaan tata ruang
PDT, Dirjen Transmigrasi, Dirjen PMD pada
dan administrasi hak atas tanah ke dalam
Kemendagri, dan Direktorat Komunitas Adat
sebuah kelembagaan. Ini adalah langkah maju
Terpencil
di dalam mewujudkan good land governance
sebuah
50
kementerian;
di
(2)
Kementerian
Sosial;
(3)
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 50
Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK
ke depan. Meskipun mengau kepada Perpres
tersebut. Kedepan, kementerian ini seharusnya
tersebut ada beberapa hal yang perlu diatur
menjadi pintu utama dalam dalam mengajukan
ulang
Planologi
legislasi nasional yang terkait dengan agraria
Kehutanan di Kehutanan, Badan Koordinasi
dan sumberdaya alam dalam satubingkai dan
Tata Ruang Nasional di Bappenas dan Badan
arah
Informasi Geospasial yang tentunya harus
kementerian ini menjadi jawaban atas masalah
dikoordinasikan dalam satu atap.
ego-sektoral antar kementerian/lembaga yang
terkait
dengan
Selanjutnya,
Dirjen
dengan mengedepankan
kebijakan
yang
sama.
lebih luas di sektor pertanahan, perkebunan,
kata agraria dalam kementerian ini, tentulah
kehutanan,
administrasi pendaftaran dan hak atas tanah
pertanian, dan pesisir-kelautan.
yang dilakukan selama ini dilakukan oleh Badan
Pertanahan
Nasional
Sehingga,
energi/sumberdaya
mineral,
Karena luasan penunjukan kawasan
Republik
hutan yang hampir mencapai 70 persen daratan
Indonesia (BPN RI) menjadi diperluas, tidak
Indonesia dan diatur di dalam Kementerian
hanya mencakup wilayah non kawasan hutan
Kehutanan, tidak mengherankan jika terdapat
seperti yang selama ini terjadi.
33 ribu desa definitif di dalam kawasan hutan.
Sebenarnya, akan lebih lengkap jika
Penduduk desa di dalam kawasan hutan ini,
Badan Informasi Geo-Spasial juga berada
meskipun telah bergenerasi di dalamnya, tidak
dalam kementerian ini. Jika hal ini dilakukan,
mendapatkan perlindungan hukum atas hak-
kementerian ini juga menjadi pusat rujukan
hak atas tanah mereka punyai. Sebab diklaim
utama dalam Peta Informasi Geospasial yang
sebagai kawasan hutan negara. Jika pemerintah
diikuti
lembaga
hendak menjalankan reforma agraria, memang
pemerintah. Dengan demikian, Kementerian
tanah yang masih dikategorikan oleh hukum
Agraria memastikan kebijakan satu peta (one
sebagai kawasan hutan dan telah dikelola oleh
map policy) dapat dijalankan efektif dan
masyarakat dan menjadi desa-desa definitif
menjadi panduan semua kementerian sektoral
inilah wilayah utama program reforma agraria.
yang ada.
Karena itu, reforma agraria hampir mustahil
oleh
semua
instansi
Hal ini tentu saja tidak akan tercipta dengan serta merta. Sebab, ada banyak hambatan Gebrakan
regulasi cepat
dari
yang sisi
menghambat. hukum
harus
jika tidak melibatkan kehutanan. Penggabungan Kementerian LH dan Kehutanan merupakan langkah yang tepat. Dari nama baru ini, diharapkan terjadi
dilakukan. Karena itu, kementerian ini wajib
kepemimpinan
menyelaraskan aturan hukum tentang sektor-
kementerian
sektor agraria ditingkat pemerintah yang
ekploitasi dan produksi seperti yang selama ini
tumpang
terjadi. Langkah lanjutan dari penggabungan
tindih
yang
berjumlah
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 51
ratusan
lingkungan kehutanan
hidup
dalam
dibandingkan
sisi
51
Iwan Nurdin
ini adalah memindahkan fungsi Bina Produksi
ketimpangan struktur agraria, menemukan
Kehutanan kedalam induk lamanya yaitu ke
objek reforma agraria seperti tanah kelebihan
dalam
Dengan
maksimum, tanah Negara bebas dll dilakukan
kehutanan
di tingkat desa. Juga, para penerima manfaat
menjadi lebih dominan. Ini sesuai dengan
reforma agraria (subjek reforma agraria) sangat
semangat lingkungan hidup yang seharusnya
terkait dengan pemerintahan dan organisasi
memimpin kementerian baru ini.
masyarakat
Kementerian
demikian,
fungsi
Dengan Desa,
tentu
mengaitkan
Pertanian. konservasi
dibentuknya menjadi
dengan
tidak agenda
di
tingkat
desa.
Sehingga,
Kementerian
kesalahan penerima manfaat reforma agraria
tepat
bisa dihindari.
tanpa
pelaksanaan
Kedepan,
seharusnya
terdapat
reforma agraria yang dijanjikan. Apalagi,
kementerian koordinator yang mengkoordinir
mayoritas masyarakat yang menjadi korban
KementerianAgraria, Kementerian Pertanian,
masalah pertanian dan masalah agraria kita
Kementerian
berada di pedesaan. Apalagi, pemerintah
Kementerian Pesisir Kelautan, Kementerian
kedepan menjanjikan sebuah pemerintahan
Lingkungan
yang akan memperkuat pembangunan desa.
dikoordinasikan secara solid untuk mengabdi
Dengan pelaksanaan reforma agraria terdapat
kepada konstitusi kita.
Desa, Hidup
Kementerian sehingga
ESDM, dapat
cetak biru nasional untuk menata hubungan desa -kota, pertanian-industri ke dalam pola hubungan yang saling menguatkan. Maka kelak harus diupayakan hadirnya badan usaha milik desa, badan usaha milik petani yang mempunyai skala usaha pertanian modern dan maju yang dimiliki oleh masyarakat desa kita. Inilah sebenarnya yang dicita-citakan oleh UUPA 1960 bahwa Hak Guna Usaha (HGU)
perkebunan dan pertanian yang diatur dalam UUPA 1960 itu sesungguhnya diprioritaskan untuk masyarakat kita khusus nya kaum tani dalam bentuk koperasi. Pelaksanaan pemerintahan penting. ditujukan
52
desa
Sebab, untuk
reforma
agraria,
memainkan
peranan
pendaftaran
tanah
menemukan
yang derajat
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 52
Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK
Daftar Pustaka Cohen, Suleiman I. 1978. A grarian Structures and A grarian Reform: Exercise in Development Theory and Policy. Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Leiden and Boston, USA. Konsorsium Pembaruan Agraria. 2012. Laporan A khir Tahun 2012 Konsorsium Pembaruan Agraria: “Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria”. Jakarta: KPA. Noer Fauzi Rahman dan Usep Setiawan (peny). 2014. Buku Putih Reforma Agraria. Jakarta: KPA Surambo, Achmad & Wahyu Wagiman. 2012. Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-Pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. Jakarta: ELSAM. Zakaria R. Yando, Emilianus O Kleden, Y.L. Franky, 2011. MIFEE: Tak Terjangkau A ngan Malind. Jakarta: Yayasan Pusaka.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 53
53
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY) Sunardi Purwaatmoko1 Abstrak Analisis dalam studi ini menemukan bahwa oligarki politik baru yang terdiri atas partai politik reformis yang didukung oleh kepala pemerintahan local, organisasi petani dan NGO memiliki kapasitas untuk mengurangi pengaruh dominan dari oligarki rezim Orde Baru yang lama dalam proses pembuatan kebijakan pada sektor beras. Pemerintahan Gus Dur mampu mengatus tariff impor dan pemerintahan setelahnya dibawah Megawati tidak hanya berhasil mengakhiri hubungan Indonesia dengan IMF, tapi juga melarang impor beras. Bagaimanapun, kebijakan mereka dihambat tidak hanya oleh kelemahan koalisi partai reformis dan kekuatan dominan dari elit oligarki dari rezim Orde Baru yang telah lalu. Dibawah kepemimpinan Yudhoyono yang pertama, larangan impor beras dihapuskan dan sebagai hasilnya partai politik reformis mengalihkan dukungan politik mereka pada oligarki Orde Baru yang lama. Kata-kata kunci: kebijakan ber as, koalisi par tai r efor mis dan oligar ki politik. Abstract This study analizes that the new political oligarchy consisting of reformist political parties supported by heads of local government, peasant organizations, and NGOs had the capacity to reduce the dominant influence of the old New Order regime oligarchy in the policy making process of the rice sector. The Gus Dur government was able to stipulate import tariff, and the following governtment under Megawati was, not only, successful in terminating the cooperation between Indonesia and IMF, but also, prohibited rice import. However, their policy performance is hindered by both the weakness of reformist party coalition and the dominant power of oligarchic elites of the past New Order regime. Under the First Yudhoyono government, rice import ban was lifted as a result of reformist political parties diverted their political support to the old New Order oligarchy. Keywords: r ice policy, r efor mist par ty coalition, and political oligarchy,
Pendahuluan
organisasi petani, kepala-kepala daerah dan
Pasca
pergantian
rezim
Baru,
Indonesia
memasuki
partai-partai
otoriter
politik.
Mereka
mulai
era
mempermasalahkan segi negatif kebijakan
reformasi dan menganut rezim demokrasi.
impor dan liberalisasi pasar beras domestik.
Adopsi kebijakan the Structural A djustment
Pemerintah Gus Dur mulai tampil dengan
Programs
kebijakan
Order
(SAPs),
khususnya
dalam
assertivenya
dengan
liberalisasi pertanian mulai mendapatkan
mengendalikan kebijakan liberalisasi pasar
tanggapan yang negatif dari organisasi-
beras dengan menetapkan tarif spesifik
1
Penulis adalah Ketua Jurusan HI, FISIP Universitas Jenderal Soedirman. Email:
[email protected]
54
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
sebesar
Rp
430/kilogram
(kg)
yang
pimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),
diberlakukan sejak Januari tahun 2000.
sekalipun
Namun, dalam perkembangannya penetapan
tekanan yang kuat dari organisasi-organisasi
tarif
petani, bupati, gubernur, partai politik, dan
impor
beras
itu
tidak
mampu
mengendalikan impor beras.
pemerintah memeroleh tekanan-
organisasi mahasiswa untuk mempertahankan
Pada era pemerintahan berikutnya,
larangan impor beras. Pada akhir tahun 2005,
Megawati berupaya untuk mengendalikan
pemerintahan SBY berusaha untuk membuka
impor dan stabilitas harga beras dengan
kran impor kembali dengan mengijinkan impor
menetapkan
beras
beras sebanyak 189.617 ton. Impor beras terus
melalui Inpres Nomor 9, tahun
meningkat menjadi 304.000 ton pada tahun
domestik
tataniaga
gabah
dan
2002. Dalam Inpress tersebut dimasukkan pula
2005,
perlunya reformasi fungsi dan peran BULOG.
sebesar 840.000 dan pada tahun berikutnya,
Namun,
Inpress
yaitu tahun 2007 impor beras menjadi 1.5 juta
mampu menciptakan
ton (TRR, 2007, dalam SPI:9). Pada tahun
dalam
implementasinya,
tersebut juga tidak
dan pada tahun 2006 impor beras
yang
2010, 2011, dan 2012, impor beras meningkat
menguntungkan petani produsen. Tidak kurang
lagi menjadi masing-masing sebanyak 1,7 juta
akal, pemerintah kemudian mengambil jurus-
ton, 2,5 juta ton,
stabilitas
harga
gabah
dan
beras
jurus yang lebih jitu dengan memberlakukan
dan 1,927 ton. (BPS, 2012).
Pada
umumnya,
kembali subsidi input pertanian melalui S.K.
menunjukkan
Menperindag
356/MPP/KEP/5/2004.
demokrasi dan industri maju, sektor pertanian
Untuk mengurangi penderitaan petani dari
diperlakukan secara khusus karena adanya
banjirnya
pertimbangan-pertimbangan
No.
impor
beras,
pemerintah
pada
bahwa
pengalaman
di
negara-negara
strategis
dan
akhirnya mengeluarkan S.K. No. 9/MPP/
sosial.
Kep/1/2004 untuk menghentikan impor beras
intervensi yang kuat dalam sektor produk
yang berlaku sampai dengan tahun 2007. Perlu
pertanian
diketahui bahwa lonjakan impor beras di mulai
perdagangan komoditi pertanian. (Kompas,
pada tahun 2001, yang mencapai 1,384,000
27/3/2003). Namun, kasus yang terjadi dalam
ton, dan thun berikutnya, yaitu tahun 2002
kebijakan sektor pertanian pangan di Indonesia
meningkat menjadi 3.707.000 ton. Sekalipun
justru sebaliknya. Di Indonesia, demokratisasi
terjadi penurunan impor beras, impor beras
politik
pada tahun 2003 masih tergolong tinggi, yang
ekonomi pada sektor pertanian, sehingga
mencapai 2.750.000 ton.
liberalisasi sektor pertanian dan pasar bebas
Kebijakan larangan impor beras tidak diteruskan oleh pemerintahan baru di bawah
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 55
Negara-negara untuk
tidak
justru semakin
maju
mengatur
diikuti
melakukan
produksi
oleh
meningkatkan
dan
demokratisasi
penderitaan
kaum petani dan penduduk miskin yang
55
Sunardi Purwaatmoko
terpinggirkan.
produk pertanian pada tingkat harga garansi
Berdasarkan
latar
belakang
minimum
(Harga
Dasar
Pembelian
permasalahan tersebut diatas dapat dirumuskan
Pemerintah) sampai harga pasar berada di atas
permasalahan berikut. Bagaimana interaksi
tingkat itu. Instrumen pendukung lain adalah
antar aktor yang terlibat dalam kebijakan beras
pembatasan tarif dan impor. Sebagai negara
setelah rezim politik demokratis era reformasi?
yang sudah mencapai tahap demokratisasi dan
Mengapa organisasi-organisasi petani dan
industrialisasi tingkat tinggi, Uni Eropa,
NGOs (Non- Governmental Organizations)
Jepang, dan Amerika Serikat, menetapkan
yang mendapat dukungan dari kepala-kepala
harga dasar produk pertanian yang tinggi dan
daerah dan partai-partai politik pendukung
penetapan tarif impor untuk melindungi petani
kebijakan
dari serangan impor dari luar negeri. (Kompas,
proteksi
tidak
mampu
mempengaruhi policy making process dalam
27/3/2003).
impor beras? Sejauh mana pengaruh tekanan-
Pada akhir pemerintahan Orde Baru
tekanan politik koalisi kekuatan oligarki
kebijakan liberalisasi perberasan atas tekanan
politik baru terhadap perubahan-perubahan
IMF mendapatkan dukungan kuat dari elemen-
kebijakan sektor perberasan ?
elemen kekuatan oligarki politik yang berada di bawah kendali Suharto. Dilihat dari
Landasan Teori
perspektif Neo-Marxis, pada era pemerintahan
Secara teoretik, pada dasarnya sektor
reformasi, resistensi terhadap kebijakan de-
pertanian pangan umumnya dan perberasan
liberalisasi disebabkan karena elemen-elemen
khususnya,
pada
kekuatan politik oligarki Orde Baru yang
mekanisme pasar bebas karena hanya akan
terikat dalam kelas kapital menguasai jaringan
merugikan
Justifikasi
bisnis patronase yang melibatkan aktor-aktor
intervensi pemerintah berdasarkan pada prinsip
bisnis, tehnokrat, birokrat-politik, lembaga-
bahwa suatu struktur kelembagaan akan
lembaga
menggerakkan sektor pertanian sesuai dengan
(International Monetary Fund), Bank Dunia,
tujuan-tujuan yang dikehendaki pemerintah
WTO (World Trade Organizations), dan
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
negara-negara Barat. Aliansi bisnis patronase
strategis dan sosial. (Hitiris, 1988:158; El-
ini dapat bertahan dan mempunyai posisi
Agraa, 1990:192). Untuk mencapai tujuan-
dominan dalam proses pengambilan keputusan
tujuan itu pemerintah membuat kebijakan
pada
penetapan harga dasar produk pertanian.
(Pepinsky 2013:16; Hadiz 2003:593; Robison
Instrumen yang digunakan untuk melakukan
and
stabilisasi harga adalah dengan membeli
2005:232,
56
tidak
dapat
petani
diserahkan
produsen.
finansial
sektor Hadiz,
internasional
perberasan 2004;
233;
Hadiz
era and
Suryadinata,
IMF
reformasi. Robison, 2007:352).
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 56
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
Seperti halnya kaum Marxis, pendukung teori
Besar
kecilnya
proteksi
perubahan pada
menuju
Public Choice berpendapat bahwa kelompok-
kebijakan
sektor
kelompok kepentingan dapat memaksakan
tergantung pada sejauh mana oligarki politik
kebijakan Pemerintah untuk memenuhi tujuan-
baru yang didukung oleh ormas petani dan
tujuan yang sempit (self-interest), walaupun
NGOs bertindak konsisten dalam mengejar
mereka cenderung menyalahkan aktor-aktor
perubahan-perubahan
yang miskin, seperti buruh dan petani.
kepentingan petani dan kelompok miskin; dan
Pandangan ini menjadi lebih mengemuka
seberapa besar sumber-sumber kekuatan yang
ketika perspektif Public Choice menjelaskan
mereka miliki. Apabila partai-partai politik
bagaimana tekanan dari luar negeri dan
reformis yang bermitra dengan ormas petani
lembaga-lembaga politik domestik bersama-
dan NGOs, dan kepala-kepala daerah yang
sama dengan kelompok-kelompok kepentingan
terikat dalam struktur oligarki politik baru
mempengaruhi kebijakan publik. (Freiden et.
dapat menguasai kabinet Pemerintahan dan
al, 2000: xvi).
DPR, perubahan kebijakan menuju proteksi
kebijakan
beras
menuju
era
yang dihasilkannya akan terwujud secara
pemerintahan reformasi, perubahan kebijakan
signifikan. Sebaliknya, jika partai partai politik
dalam
semata-mata
reformis terpecah dan sebagian besar memilih
pendukung
tindakan politik pragmatis dan berkoalisi
liberalisasi yang terikat dalam oligarki politik
dengan oligarki politik lama maka perubahan
patrimonial rezim Orde Baru akan tetapi juga
kebijakan tidak akan terjadi.
Walaupun sektor
ditentukan
demikian, beras
oleh
tidak
aktor-aktor
pada
oligarki politik pendatang baru yang terdiri
Teori yang menjadi dasar argumen ini
dari parpol reformis. Di satu fihak, oligarki
adalah
politik lama berhasil menyesuaikan diri dalam
(Stupak, et.al, 1977:56; Truman, dalam Dye,
rezim politik reformasi dengan menguasai
1978:23). Teori itu mampu menjelaskan
lembaga-lembaga politik demokrasi baru, di
kelompok-kelompok kepentingan masyarakat
lain pihak elemen elemen kekuatan politik
sipil
pendatang baru yang terdiri dari parpol
organisasi-organisasi petani dan NGOs masih
reformis telah membentuk oligarki politik baru
dalam masa pertumbuhan dan lemah, sehingga
untuk melawan dominasi politik oligarki
mereka tidak dapat menentukan proses politik
politik
pengambilan keputusan dan tergantung pada
lama.
pengambilan
Oleh
sebab
kebijakan
itu
proses
publik
telah
melibatkan tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi antara oligarki politik lama dengan baru.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 57
teori
petani
perilaku
Pluralisme
yang
politik
atau
Kelompok.
direpresentasikan
elemen-elemen
oleh
kekuatan
oligarki politik lama dan baru. Perubahan perilaku parpol reformis yang menentukan tindakan politik pragmatis
57
Sunardi Purwaatmoko
dapat dijelaskan melalui kerangka analisis MPE (Modern Political Economy). Dalam sistem politik multi-partai persaingan antar
bentuk rumusan kata-kata atau kalimat. Pembahasan
parpol sangat tinggi, politisi-politisi parpol
Preferensi Kebijakan Impor Aktor-Aktor
reformis berusaha untuk mempertahankan
Pendukung Liberalisasi
eksistensi dan kelanggengan karier politik
Karena pemerintah reformasi mendapat
dengan cara membentuk koalisi dengan parpol
tekanan IMF dan Bank Dunia agar melakukan
pemerintah
sumber-
liberalisasi/privatisasi, maka tarif impor beras
sumber milik negara dengan mengabaikan
dan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)
kepentingan kolektif. (Freiden et. al, 2000:37-
ditetapkan terlampau rendah dan tidak dapat
38; Geddes dalam Freiden et. al, 2000:83;
menyangga stabilitas harga gabah dan beras
Geddes, 1994:40). Baik politisi-politisi parpol
domestik. (Machfud, 2010:62, dalam A gricola
reformis maupun beberapa organisasi petani
1/6/2010; Pratiwi, 2008:95; Arifin, 2007).
dan
Sebagai akibatnya, pasar gabah dan beras
NGOs
untuk
mendapatkan
dikooptasi
pemerintah
untuk
mendukung kebijakan liberal sehingga, mereka
domestik
tidak mampu melawan dominasi aktor-aktor
distributor beras yang menerapkan oligopoli
pendukung liberalisasi. (Piven and Cloward,
dan mampu menciptakan disparitas harga
1979).
gabah dan beras. (Kompas 6/3/2008; Arifin,
bertumpu pada data primer yang diperoleh dari hasil wawancara tidak terstruktur terhadap sampel yang menjadi sasaran dan data diperoleh
dari
studi
kepustakaan. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yang dimaksud adalah menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif berusaha mengintepretasikan secara mendalam terhadap fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Tehnik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif baik primer maupun sekunder yang disajikan dalam
58
pedagang
dan
dalam Mardianto, et. al., 2005:127).
Sebagai analisis kasus, penelitian ini
yang
oleh
2007:67; Paasch et. al., 2007:108; Natawijaya,
Metode Penelitian
sekunder
dikuasai
Kegiatan kartel/oligopoli tidak hanya menyangkut beras akan tetapi juga jenis pangan yang lain. Praktik oligopoli melibatkan politisi dan pedagang merupakan gejala baru yang muncul semenjak dimulainya kebijakan liberalisasi sektor pertanian. Eksportir di luar
negeri bekerja sama dengan orang Indonesia dan melibatkan oknum pejabat pemerintah, DPR, penegak hukum, dan para politisi. (Said, Rakyat Merdeka,Senin,18/2/2013;Misanam,2013:waw ancara;Kusbini,http:// www.suarapembaruan.com/home/k...iatanah/29802). Kecurangan prak-tik kar-tel
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 58
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
pangan selama ini selalu sama, tapi pe-lakunya berbeda-beda.
(Mezi,
http://
2007:97). Perusahaan-perusahaan importir yang
www.suarapembaruan.com/home/k...ia-
dikenal dengan nama delapan “Samurai”
tanah/29802).
menguasai impor beras semenjak masa Orde
Dampak dari oligopoli sangat serius
Baru. Untuk tahun 1997/1998, importir yang
terhadap kesejahteraan petani desa. Pertama,
ditunjuk BULOG adalah Sudono Salim, Siti
produsen
mendapatkan
Hutami, Siti Hediati, Dasuki, dan Ayong.
keuntungan yang layak dalam usaha tani
Mereka mendapat jatah impor dalam skala
karena tingkat nilai tambah yang mereka
puluhan ribu sampai jutaan ton.2 (Kompas,
hasilkan sebagaian besar jatuh ke tangan
8/9/1998). Pada era reformasi importir beras
pedagang dan distributor. Kedua, kelangkaan
tidak hanya terbatas dikuasai oleh aktor-aktor
beras yang terjadi di pasaran dan disparitas
bisnis yang dekat dengan Cendana akan tetapi
yang tinggi antara harga beras domestik dan
mulai meyebar ke luar lingkungan keluarga
internasional memacu timbulnya kebijakan
Cendana.
impor
petani
beras.
tidak
contoh,
impor
beras
impor
beras
“setengah resmi” yang diistilahkan sebagai
yang
besar
“separuh nyolong” telah melibatkan politisi-
eksportir
yang
politisi Golkar Nurdin Halid dan Setyo
beraliansi dengan birokrat dan politisi-politisi
Novanto. Mohammad Luthfy, seorang importir
parpol.
domestik mendapatkan kemudahan dari politisi
memberikan
Kebijakan
Sebagai
keuntungan
konglomerat/importir
dan
Organisasi petani seperti, API, FSPI
Golkar yakni, menantu dari Hartarto, dan
(Federasi Serikat Petani Indonesia), WAMTI,
politisi Golkar. Wijanarko Puspoyo, sebagai
dan
kepala BULOG menerima suap dari importir
organisasi
ANMK
masyarakat
(Aliansi
sipil,
Nasional
seperti Melawan
beras Vietnam.
Kelaparan), Bina Desa, IGJ (Institute for
Persoalan impor beras dan subsidi pupuk
Global Justice) dan Koalisi Rakyat untuk
tidak terlepas dari kepentingan korporasi bisnis
Kedaulatan Pangan, semua sepakat dalam
dengan politisi-politisi parpol. (Basirun, 2011:
kritik mereka bahwa dibukanya pasar dalam
wawancara). BULOG sering melobi anggota-
negeri terhadap beras impor selama tahun 1997
anggota DPR untuk mendukung kebijakan
-2001 hanya menguntungkan kelompok dan
impor beras. (Kristianto, Rakyat Merdeka,
orang-orang yang berada dekat dan dalam
15/1/ 2006). Aktor-aktor bisnis perberasan
lingkar kekuasaan, tetapi tidak menguntungkan
melekat pada partai-partai besar. (Nurruddin,
rakyat miskin. Pendapat mereka tidak banyak
2011, wawancara). Indikasi penguatan pelaku
berubah setelah terungkap kasus BULOGATE
bisnis beras swasta nasional dan internasional
yang melibatkan partai-partai politik. (Paasch,
dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 59
59
Sunardi Purwaatmoko
yang lebih pro-pasar dan menguntungkan
kompleks yang melibatkan politisi, broker, dan
importir
importir. (Misanam, 2013: Interview).
beras. Kasus impor beras tidak
telepas dari kepentingan para importir yang
Perilaku politik politisi-politisi parpol
disebut sebagai mafia impor beras yang pelaku
dijelaskan oleh pendekatan MPE. Untuk
-pelakunya hanya dalam jumlah yang terbatas.
mendapatkan suara konstituen yang sebanyak-
Kelompok
banyaknya,
kepentingan
ini
mempunyai
dengan
hadiah-hadiah
yang
pengaruh yang kuat di kalangan DPR dan
diberikan secara individual, politisi-politisi
Pemerintah. (Hasan, 2008). Pelaku bisnis
memerlukan mesin-mesin politik yang besar
beras dan politisi dari dalam negeri yang
yang diperkerjakan oleh para aktivis parpol
mempunyai kepentingan mengimpor beras
dan pekerja-pekerja partai. (Geddes, 1994:40).
bertindak sebagai broker bekerjasama dengan
Disebabkan karena perlu “membayar” pekerja-
kepentingan
pekerja partai, para aktivis Parpol tidak
importir
dari
negara-negara
tetangga. (Sujatmiko, wawancara: 2014).
mempunyai independensi sama sekali dalam
Impor beras dikuasai oleh beberapa perusahaan
importir
beras.
Dari
menentukan preferensi kebijakan dan hanya
belasan
peduli agar terpilih kembali dalam pemilu.
importir yang mendapatkan kuota impor,
(Geddes, 1994:41). Untuk mempertahankan
hanya ada beberapa importir yang besar.
karier
Sisanya atau mayoritas merupakan perusahaan
memanfaatkan sumber-sumber milik negara
-perusahaan kecil yang bisa menjual kuota
yang melibatkan pejabat-pejabat birokrasi
impor mereka ke perusahaan besar. (Nurhayat–
pemerintah,
detikfinance,
swasta.
http://finance.detik.com/
read/2014/02/10/111258/2491861/4/impor-
politik
para
BULOG,
politisi
dan
pelaku
parpol
bisnis
Sebagai LPND (Lembaga Pemerintah
beras-diduga-dikuasai-jaringan-kartel).
Non-Departemen) yang telah berubah menjadi
Perusahaan-perusahaan yang memiliki kuota
Perum, BULOG sudah tidak punya tanggung
impor dan dapat menjualnya ke perusahaan-
jawab lagi untuk menyangga stabilitas harga
perusahaan
ikatan
beras domestik sehingga pilihan kebijakan
kepentingan yang sangat erat dengan elite-elite
impor merupakan prioritas. BULOG lebih
partai politik dan birokrat. Dapat dipahami
banyak
bahwa pejabat-pejabat birokrasi pemerintah
impor beras karena, kebutuhan beras dengan
importir
mempunyai
mendapatkan
keuntungan
melalui
telah membentuk suatu aliansi politik yang 2
Sudono Salim, dengan 4 perusahaannya Ginivy Trading, Graphica Mgt, Calvi Sunrise dan Interlink Asia mengimpor sekitar 2,3 juta ton (657,5 ribu USD). Sedang Siti Hutami dengan PT AL Resourcesnya mendapat jatah 300.000 ton (90,3 ribu USD). Siti Hediati P mengimpor 35.000 ton melalui PT Data N Latipson. Dasuki A melalui 2 perusahaannya Concorca World Trade dan Timur Madu Sejati mengimpor 325.000 ton (96,2 ribu USD). Sementara Ayong dengan Siam Race Trading, Sunlabel, Thaimapan Trade dan Pramee Trading mendapat order 112.000 ton (36,9 ribu USD).
60
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 60
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
cara impor lebih mudah dilakukan tanpa biaya
Dur maupun Megawati tidak mampu untuk
yang besar, dibandingkan jika harus membeli
mengendalikan
beras
domestik dan mengurangi volume impor beras.
dalam
negeri
walaupun
akibatnya
liberalisasi
Pemerintah
pasar
beras
menyengsarakan kehidupan petani. Alasannya
Akhirnya,
rasional, yaitu motif mencari keuntungan. Oleh
mendapatkan dukungan kuat dari PDIP dan
sebab itu, perubahan status BULOG dari
parpol reformis Islam memutuskan untuk
LPND menjadi Perum membuka kemungkinan
mengakhiri
bagi politisi-politisi parpol untuk mendapatkan
dengan
keuntungan dari impor beras oleh BULOG.
pertanian, dan melarang impor beras. Namun,
Hal ini menjadi halangan utama dalam
pada masa Pemerintahan SBY kebijakan
menciptakan stabilitas harga beras dan gabah
larangan
domestik yang menguntungan petani.
pemerintahan Gus Dur hingga SBY tata kelola
kerjasama
IMF,
Megawati
antara
mensubsidi
impor
beras
yang
Pemerintah
kembali
direvisi.
input
Sejak
Perubahan Status BULOG dari LPND
perdagangan beras dan gabah domestik yang
menjadi Perum merupakan tindak lanjut dari
cenderung liberal dan merugikan petani belum
proses privatisasi berdasarkan LoI IMF. Para
pernah dapat diatasi. Penetapan HPP, tarif
peneliti dan teknokrat pendukung liberalisasi
impor, dan jumlah impor beras, ditentukan
memegang peran yang penting dalam proses
oleh pejabat-pejabat birokrasi kementerian
reformasi BULOG. Dari total hampir 100
strategis yang terikat dengan kepentingan aktor
jumlah literatur, hanya 4-5 literatur yang
-aktor politik oligarki lama.
ditulis oleh orang Indonesia asli. (Sawit,
Penetapan HPP gabah dan beras diatur
2007:194). Lembaga BAPPENAS (Badan
melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan dibahas
Perencanaan Pembangunan Nasional) juga
dalam
dipengaruhi oleh para teknokrat berhaluan
melibatkan Kementerian Pertanian, Kemenko
liberal. (Y onekura, 2003).
Perekonomian,
A.
Dominasi
Aktor-Aktor
Pendukung
pertemuan
Kementerian
INTERDEPT
Kementerian Perdagangan,
yang
Keuangan,
dan
BULOG
Liberalisasi dalam Penetapan HPP, Tarif, dan
(Badan Urusan Logistik) ditamabah HKTI
Impor Beras
(Himpunan Keluarga Tani Indonesia), KTNA
Sebagai akibat dari liberalisasi, pada akhir
pemerintahan
rezim
Orde
Baru
penetapan Harga Dasar tidak effektif untuk menyangga stabilitas harga beras dan gabah yang menguntungkan petani karena, tarif impor beras dibebaskan. Sampai dengan pertengahan tahun 2004, baik Pemerintah Gus Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 61
(Kelompok Tani dan Nelayan Andalan) dan PERAPDI (Persatuan Penggilingan Padi Dan Pengusaha Beras)
ketua
Koperasi
yang biasanya diikuti oleh Pasar
Induk
Cipinang.
Lembaga yang paling kuat pengaruhnya terhadap penentuan HPP adalah Kementerian Keuangan
dan
Kemenko
Perekonomian.
61
Sunardi Purwaatmoko
Kementerian Pertanian, walaupun lebih banyak
(Aliansi Petani Indonesia), STN (Serikat Tani
mengetahui permasalahan perberasan tidak
Nasional), Petani Mandiri, KPA (Konsorsium
mampu melawan dominasi tiga kementerian
Pembaharuan Agraria), PPNSI (Persatuan
itu. (Nurrudin, 2011: Wawancara).
Petani
PERPADI
bersikap
“netral”
dan
dan
IPPHTI
Nelayan
(Ikatan
Seluruh
Petani
Indonesia),
Pemerhati
Hama
beras
Tanaman Indonesia), dan organisasi-organisasi
diserahkan pada mekanisme pasar. (Sukidi,
petani yang lain tidak diikutsertakan dalam
2011: Wawancara). Sikap “netral” PERPADI
pertemuan INTERDEPT karena mereka terlalu
ini menunjukkan bahwa PERPADI tidak
kritis terhadap kebijakan pemerintah. Eksklusi
diperlukan karena menjadi penghalang bagi
terhadap proses pengambilan keputusan itu
pedagang
menghendaki
harga
gabah
dan
beras
untuk
telah mengakibatkan mereka bertindak lebih
Tata
kelola
militan dalam melawan keputusan-keputusan
perberasan masa reformasi tidak menghendaki
pemerintah. Kritik keras melalui pers dan
peran sentral KUD (Koperasi Unit Desa)
demonstrasi publik melawan liberalisasi sektor
sebagai perpanjangan tangan BULOG dalam
perberasan sering dilakukan. Ormas petani dan
pengadaan beras. Semakin lemahnya KUD
NGOs berada pada posisi yang terpinggirkan
sebagai perpanjangan tangan BULOG dalam
dalam
pengadaan beras dan gabah telah memberikan
menganggap
peluang bagi pengusaha penggilingan padi dan
petani di Indonesia masih sangat kecil dan
distributor
pemerintah hanya membatasi pada HKTI dan
dan
mendapatkan
distributor keuntungan.
beras
untuk
mendapatkan
penetapan
bahwa
organisasi-organisasi
KTNA;
Wawancara). Sikap politik PERPADI yang
organisasi-organisasi petani yang dianggap
pro-pasar ini sangat merugikan petani karena
kritis pemerintah sengaja membatasi ruang
posisi tawar menawar mereka sangat lemah.
gerak
dan
KTNA
menghendaki
dua
untuk
Pemerintah
keuntungan yang lebih besar. (Sukidi, 2011:
HKTI,
dan
HPP.
memperlemah
organisasi
petani
peran
tersebut.
(Nurrudin, 2011: Wawancara).
perlunya tingkat HPP yang menguntungkan
Pola mekanisme penetapan tarif impor
petani, akan tetapi tidak mempunyai pengaruh
beras tidak jauh berbeda dengan mekanisme
yang menentukan dalam tahap akhir penentuan
penetapan HPP. Kementerian Ekonomi, yang
HPP diikutkan dalam perundingan. Mereka
terdiri
menuntut agar penetapan HPP oleh pemerintah
Kementerian Keuangan, dan Perindustrian dan
dibuat tinggi agar petani diuntungkan. (Sukidi,
Perdagangan tetap mempunyai posisi kunci
2011: Wawancara). Tidak seperti HKTI dan
dalam penetapan tarif dan kebijakan impor
KTNA, organisasi-organisasi petani yang lain,
beras. Terdapat empat aktor kunci yang
seperti SPI (Serikat Petani Indonesia), API
menentukan
62
dari
Kemenko
pembuatan
Perekonomian,
kebijakan
dalam
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 62
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
masalah tarif impor beras. Mereka terdiri dari
jumlah impor beras akan dilakukan oleh
Kementerian
Kemenko
pemerintah. DKP3 (Dewan Ketahanan Pangan)
Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan
yang dibentuk sejak pemerintahan Megawati
Keuangan (tariff rendah); BAPPENAS (tariff
juga tidak berpengaruh terhadap penentuan
nol); BULOG (tarif impor tinggi); dan
kebijakan impor. (http://www.kompas.com/bisnis/
Kementerian Pertanian (tariff tinggi). (Leith
news/0205/27/223329.htm).
et.al, PSIA Report, 2003). Tiga kementerian
penetapan kebijakan impor yang tertutup
strategis tidak mendukung pemberlakuan tarif
karena menyangkut negosiasi antar parpol
impor beras yang tinggi dan pengaruh yang
yang mendapatkan jatah impor (Nuruddin,
dihasilkannya dominan. Departemen Pertanian
Wawancara: 2011).
ekonomi
yakni
dan BULOG yang mendukung tarif tinggi tidak berpengaruh besar dalam penetapan tarif walaupun merupakan lembaga yang lebih banyak mengetahui tentang masalah pertanian.
mekanisme
B. Pola Hubungan Antar Koalisi Aktor-Aktor Era Rezim Reformasi dan Pengaruhnya Terhadap Proses Pengambilan Keputusan 1. Pola Interaksi Antar Aktor Masa Gus Dur
Pola penentuan kebijakan impor lebih
dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Tarif
tertutup dibandingkan dengan penetapan HPP dan tarif impor. Jika dalam penentuan tarif
Pola
Rezim
Gus
Dur
berusaha
untuk
mengurangi penderitaan petani dan penduduk
impor dan HPP pemerintah masih bersedia
miskin dengan mengenakan tarif impor beras 30%
melibatkan Kementerian Pertanian, BULOG,
ad valorem Rp. 430,-per kilogram. Dalam masa
HKTI, KTNA, dan BAPPENAS, maka dalam
transisi demokrasi semua elemen kekuatan politik
kebijakan impor beras hanya ditentukan secara
mendukung penetapan tarif impor beras untuk
terbatas
melindungi
oleh
Kemenko
Prekonomian,
petani
dan
penduduk
miskin.
Kementerian Keuangan, dan Perdagangan.
Kebijakan tariff ini pada awalnya tidak disetujui
Kebijakan impor beras dikoordinir secara
IMF yang menghendaki liberalisasi. Pemerintah
tertutup oleh Kemenko Perekonomian. Namun, jika sampai pada keputusan tentang berapa
jumlah impor beras, Menteri Keuangan yang menentukan
dan
Menteri
Perdagangan
Indonesia harus bertemu dengan tim IMF sampai 5 -6
kali,
hanya
sekedar
untuk
memperoleh
persetujuan penetapan tarif untuk produk beras dan gula. Walaupun tarif yang diusulkan akhirnya disetujui oleh IMF, kebijakan Gus Dur tidak
bertugas untuk mengekskusi keputusan itu.
effektif dalam mengendalikan arus masuk beras
Tiga kementerian itu yang mempunyai posisi
impor, karena tidak dapat menghilangkan praktek-
yang kuat dalam menentukan kebijakan impor
praktek
beras.
2011:W awancara).
berkembang. Namun demikian, prestasi Gus Dur
Kementerian Pertanian dan BULOG hanya
dalam mengendalikan liberalisasi sektor beras
memberikan pertimbangan sebarapa besar
melalui penetapan tarif impor dapat dikatakan
(Nurruddin,
penyelundupan
yang
sudah
lama
cukup berhasil karena pada saat itu rezim baru Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 63
63
Sunardi Purwaatmoko
reformasi dihadapkan kondisi di mana oligarki
kebijakan
politik Orde Baru masih mempunyai posisi
mencerminkan bahwa Golkar tidak menghendaki
dominan
kebijakan proteksi terhadap petani.
dan
tekanan-tekanan
IMF
untuk
impor.
Sikap
politik
Kalla
liberalisasi terus dijalankan. Sikap kompromi Yusuf Kalla sebagai tokoh Golkar terhadap Kwik Kian Gie dan Bambang Soedibyo yang merupakan bagian dari elemen kekuatan politik reformis dapat dimaknai sebagai sikap menyesuaikan diri dengan sistem politik demokratis baru yang telah memperoleh kemenangan dan berhasil menggantikan rezim Orde Baru. Sebagai bagian dari elemen kekuatan oligarki politik Orde Baru, Yusuf Kalla tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus bersikap komromistis terhadap Kwik dan Bambang dalam menghadapi IMF yang menghendaki liberalisasi total. Dalam perkembangannya sikap Kalla yang kompromistis
ini
lambat
laun
mengalami
perubahan ketika Golkar berhasil berperan kembali dalam politik nasional dan berkoalisi dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Poros Tengah dalam menggulingkan pemerintahan Gus Dur. Dalam masa pemerintahan Megawati, Kalla tidak lagi peduli pada penderitaan petani. Dalam perdebatan tentang tarif impor beras Kalla sebagai Menko Kesra menghendaki tarif impor yang rendah (Leith et.al., PSIA Report, 2003), dan ketika menjadi Wakil Presiden dalam masa pemerintahan
SBY
menghendaki
dibukanya
3
DKP adalah lembaga non-struktural yang pertama dibentuk oleh Pemerintah Megawati yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan di Indonesia, Lembaga ini dipimpin langsung oleh Presiden dan sebagai ketua harian ditunjuk Menteri Pertanian. DKP beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kesehatan, Sosial, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Kepala BULOG, Kepala BPOM, dan kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.
64
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 64
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
Gambar 1. Pola Interaksi AntarKoalisi Era Pemerintahan Gus Dur
Koalisi Pendukung
Koalisi Pendukung Liberalisasi/Impor
Proteksi
Beras
PDIP Parpol Reformis Islam (Poros Tengah)
GOLKAR/ Oligarki Politik Peninggalan ORBA Presiden Gus Dur /Oligarki Politik Baru
Ormas Petani dan NGOs
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 65
IMF, Bank Dunia, dan Negara-negara Barat Pedagang dan Distributor Beras, Importir/Konglomerat, Birokrat, Technokrat.
65
Sunardi Purwaatmoko
Keberhasilan Gus Dur dalam melakukan
sangat resisten terhadap perubahan-perubahan
negosiasi tarif ini tidak terlepas dari dukungan
kebijakan. Sejak masa pemerintahan Habibie,
kekuatan-kekuatan politik reformis, organisasi
Gus Dur, hingga Megawati kelompok Mafia
petani, dan NGOs. Pemerintah Gus Dur
Berkeley yang didukung oleh IMF dan elemen-
mempunyai hubungan yang dekat dengan
elemen kekuatan politik masa Orde Baru
organisasi-organisasi
NGOs.
memegang posisi penting dalam Lembaga
(Astuti, 2012:wawancara). Akan tetapi, pada
Kepresidenan sebagai penasehat. (Kurniawan,
masa pemerintahan Gus Dur fragmentasi
2003, Republika: wawancara).
petani
dan
politik mulai berpengaruh kuat terhadap
Promosi
Megawati
dalam
jabatan
kinerja pemerintahan. Golkar sebagai partai
Presiden didukung oleh parti-partai politik
politik yang dibentuk Orde Baru berusaha
reformis
untuk memanfaatkan konflik yang terjadi di
pemerintahan Megawati, perubahan politik ini
dalam lingkungan kabinet Gus Dur agar dapat
tidak berpengaruh terhadap terhadap orientasi
berperan kembali dalam perpolitikan nasional
kebijakan pemerintah dalam sektor kebijakan
dalam rezim politik demokrasi yang baru.
beras yang selama ini liberal dan mendapat
Strategi politik Golkar untuk kembali berperan
tekanan IMF. Dari tahun 2001 hingga tahun
penting dalam politik nasional berhasil dengan
2003 volume impor beras jauh melebihi
gemilang setelah partai-partai politik Islam
persediaan
yang tergabung dalam Poros Tengah yang
memukul
dipimpin oleh Amin Rais tidak sefaham lagi
mulai merevisi tata kelola perberasan dalam
dengan Gus Dur.
negeri dengan meningkatkan campur tangan
2. Pola Interaksi Antar Aktor Masa Megawati
negara terhadap pasar beras dan gabah, namun
dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan De-
kedudukan
Gus
Megawati Dur
menggantikan
sebagai
Presiden,
beras terus berjalan. Penetapan HPP dan tarif impor beras yang rendah tidak dapat dijadikan sebagai instrumen pengendali pasar beras domestik dan aliran impor beras tetapi tetap Elemen-elemen
kekuatan
politik sisa Orde Baru yang mendapatkan dukungan dari IMF dan negara-negara Barat
66
beras
Golkar.
dalam
kesejahteraan
Pada
negeri petani.
awal
sehingga Megawati
Elemen-elemen kekuatan politik sisa
kebijakan yang cenderung liberal pada sektor
dipertahankan.
dan
tidak efektif.
Liberalisasi Setelah
Islam
Orde Baru yang masih dominan berusaha untuk
mengendalikan
pos-pos
kabinet
kementerian yang mempunyai posisi strategis dalam pembentukan kebijakan publik. Pos-pos Kementerian, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Keuangan, berada di bawah kendali tim ahli dan birokrat yang
mendukung
liberalisasi.
Lembaga
Kepresidenan didominasi oleh Mafia Berkeley yang bertindak sebagai penasehat-penasehat
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 66
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
Presiden. Posisi Kementerian Pertanian dan
BAPPENAS, dan Bank Dunia berusaha keras
BULOG tidak dianggap sebagai posisi yang
untuk
menentukan
internal
pentarifan yang tinggi. (Leith et.al., PSIA
anggota PDIP sebagai partai politik reformis
Report, 2003). Walaupun Kwik Kian Gie,
untuk
dengan
yang notabene memiliki pandangan anti-
kepentingan politisi-politisi warisan oligarki
liberalisasi total menduduki posisi sebagai
politik patrimonial rezim politik Orde Baru
Ketua
dengan
kekuasaan.
berpengaruh terhadap preferensi kebijakan
(Kurniawan, 2003, Republika: wawancara).
liberalisasi total yang dimiliki oleh anggota-
Pernyataan tokoh politik senior PDIP, Kwik
anggota yang berada di bawah pimpinannya.
kebijakan.
sebagian
Kondisi
cenderung
larut
memperjual-belikan
menghalangi
munculnya
BAPPENAS,
akan
kebijakan
tetapi
tidak
Kian Gie, menunjukkan bahwa setelah terjadi
Mulai tahun 1990-an Kwik selalu
pergantian dari rezim politik otoriter Orde
berseberangan pendapat dengan ekonom yang
Baru menjadi rezim politik reformasi yang
dikenal sebagai kelompok Mafia Berkley yang
demokratis, proses pengambilan kebijakan
saat itu sangat berkuasa. Kwik menjelaskan
publik bukan mengarah pada pemenuhan
bahwa ketika terjadi perubahan dari Presiden
kepentingan kolektif dan elite parpol mulai
Soeharto
mengikuti tindakan koruptif oligarki politik
Berkeley tidak lagi menempatkan menterinya
Orde Baru. Oleh sebab itu tidak dapat dijamin
di dalam kabinet, tapi berpengaruh sebagai
bahwa sebuah kebijakan efektif dijalankan
penasehat Presiden. Kwik Kian Gie sebagai
karena mendapatkan halangan aktor-aktor
Menteri
politik yang berada dalam lembaga birokrasi
Bambang Soedibyo sebagai Menteri Keuangan
dan Parlemen. Hal ini disebabkan, mereka
ditentang secara keras dan dianggap tidak
mempunyai ikatan kepentingan dengan aktor-
mengetahui permasalahan dan dianggap tidak
aktor bisnis.
bisa kerjasama. (Kurniawan, 2003, Republika:
Pemerintah Megawati berusaha untuk menaikkan tarif impor beras, akan tetapi
kementerian-kementerian
strategis
yang
ke
Habibie,
Koordinator
kelompok
Mafia
Perekonomian
dan
wawancara). Ketika
Perencanaan
menduduki
posisi
Pembangungan/
Menteri
Ketua
menentukan kebijakan itu tidak mendukung
PAPPENAS masa pemerintahan Megawati,
peningkatan tarif impor beras yang tinggi.
Kwik Kian Gie menghadapi perlawanan dari
Dalam penetapan kebijakan tarif impor beras
penasehat-penasehat
pos-pos
Mereka berusaha untuk mempengaruhi proses
kementerian
Perekonominan,
kunci
Menteri
(Kemenko
Keuangan
dan
pengambilan
Presiden
keputusan
Perdagangan) yang didukung oleh Kemenko
berbagai
departemen
Kesra,
kebijakan
nasional
penasehat-penasehat
ekonomi
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 67
di
yang dan
yang
dan
DPR.
terjadi
di
mengarahkan liberal.
Dapat
67
Sunardi Purwaatmoko
dikatakan bahwa Megawati sebagai Presiden telah tersandera oleh aktor-aktor yang terlibat dalam
politik
domestik
dan
aktor-aktor
internasional seperi IMF, Bank Dunia, dan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat yang menghendaki liberalisasi total. Hingga saat itu penasehat-penasehat yang orientasi pemikirannya liberal itu masih memegang
peranan
yang
penting
dalam
proses
pengambilan kebijakan publik. (Sujatmiko, wawancara: 2014)
Gambar 2. Pola Interaksi Antar Koalisi Pemerintahan Megawati
Koalisi Pendukung Proteksi
Koalisi Pendukung Liberalisasi/Impor
Parpol Reformis Islam (Poros Tengah) Kecuali PKB
IMF, Bank Dunia, Negaranegara Barat Presiden Megawati/ Oligarki Politik Baru
PDIP
GOLKAR/Oligarki Politik Peninggalan ORBA Birokrat dan Teknokrat
Ormas Petani, NGOs, dan Kepala– Kepala Daerah
Pemerintah
untuk
proteksi/nasionalisme ekonomi itu didukung
menghindari pengaruh liberalisasi total di
oleh partai-partai politik Islam, organisasi-
bawah tekanan-tekanan dari IMF dan Bank
organisasi petani dan NGOs, dan sebagian
Dunia yang mendapatkan dukungan dari aktor-
kecil kepala-kepala daerah. Koalisi yang
aktor politik dan birokrasi di dalam negeri.
terbentuk
Pilihan
reformis Islam yang didukung organisasi-
68
Megawati
kebijakan
yang
berusaha
Pedagang dan Distributor Beras, Importir/Konglomerat.
mengarah
pada
antara
PDIP,
kekuatan
politik
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 68
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
organisasi petani dan NGOs ini efektif dalam
Tidak seperti pada masa Gus Dur dan
melakukan perubahan-perubahan kebijakan.
Megawati susunan Kabinet yang dibentuk oleh
Para aktivis organisasi petani dan NGOs bukan
pasangan SBY-Kalla ini sangat jelas Parpol
memandang PDIP dan parpol reformis lainnya
mana
sebagai parpol akan tetapi sebagai kekuatan
pemerintahan dan Parpol mana yang memilih
yang mampu melawan kekuatan agen-agen
melakukan oposisi. Perkembangan politik baru
Neo-Liberalisme yang merugikan kepentingan
yang muncul adalah bahwa sebagian besar dari
masyarakat petani. (Astuti, 2012:wawancara).
parpol reformis memilih untuk ikut serta dalam
Pemerintah
kabinet. Hanya partai politik reformis PDIP
Megawati
berhasil
yang
memilih
liberalisasi
dengan cara memberikan posisi
pemerintahan. Dilihat dari kekuatan politik
kunci bagi tokoh kuat PDIP Kwik Kian Gie
yang ada dalam kabinet SBY-Kalla, komposisi
yang menduduki
Menteri
kabinet yang terbentuk ini sangat kuat dan
Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.
mengarah pada preferensi kebijakan liberal.
Melalui lembaga ini serangkaian perubahan-
SBY oleh para aktivis ormas petani dan NGOs
perubahan kebijakan besar, seperti pemutusan
dikenal
hubungan dengan IMF, pemberlakuan kembali
cenderung suka bekerjasama dengan kekuatan
subsidi pupuk dan larangan impor beras.
kapitalisme global dan tidak memiliki ikatan-
3. Pola Interaksi Antar Aktor Era Pertama SBY dan Menguatnya Kembali Kebijakan Impor Beras.
sebagai
pemimpin
di
dalam
yang
sebagai
berada
di
“melumpuhkan” kekuatan koalisi pendukung
posisi
memutuskan
ikut
politik
luar
yang
ikatan yang kuat dengan mereka. Sebaliknya, walaupun sebagian besar ormas petani tidak berafiliasi dengan PDIP, akan tetapi secara informal
tokoh-tokoh
PDIP
mempunyai
Perkembangan baru terjadi setelah
hubungan dekat dengan organisasi-organisasi
pemilu diadakan pada tahun 2004. Dalam
petani dan NGOs. PDIP mempunyai ikatan
pemilu
masyarakat
informal dengan sebagian besar organisasi-
mengalami
organisasi petani dan NGOs seperti FSPI
penurunan sehingga pada level lembaga
(Federasi Serikat Petani Indonesia), API, STN,
legislatif jumlah politisi-politisi partai politik
AGGRA, KPA, Petani Mandiri dan lain-lain.
reformis PDIP berkurang. Dalam pemilu
Oleh sebab itu, ketika impor beras akan dibuka
Presiden
mereka berkoalisi dengan PDIP menentang
konstituen
legislatif
dukungan
terhadap
pasangan
PDIP
Megawati-Muzadi
menderita kekalahan melawan pasangan SBY-
pemerintah
Kalla. Susunan kabinet yang dibentuk oleh
2012:wawancara). Sementara itu,
Presiden SBY didominasi oleh aktor-aktor
disamping memiliki Organisasi petani sendiri,
politik yang mendapatkan keuntungan dari
PPNSI,
SBY-Kalla.
(Astuti, PKS,
juga menjalin hubungan yang baik
kebijakan liberal. Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 69
69
Sunardi Purwaatmoko
dengan
organisasi-organisasi
petani
dan
Rakyat Demokratik. (Anonim, 279). Namun,
NGOs. Salah satu tokoh organisasi petani SPI
PRD tidak berhasil mendapatkan dukungan
misalnya menjadi tim ahli di Kementerian
dari
Pertanian. (Nurruddin, 2012:wawancara).
perkembangannya tokoh kuat pendiri PRD,
Pada umumnya organisasi-organisasi petani
yang
termasuk
pengembangan
daerah
dalam
Jawa
poros
Barat,
masyarakat
Budiman
pemilih.
Sujatmiko
memutuskan
Dalam untuk
bergabung dengan PDIP.
DKI
Organisasi-organisasi petani pecahan
Jakarta, dan Sumatera yang meliputi KPA,
dari HKTI, KTNA dan WAMTI dikooptasi
SPI, API, AGGRA, SPP (Serikat Petani
agar
Pasundan), dan STaB, tidak berafiliasi dengan
mereka dalam melawan pemerintah. Dalam
salah satu parpol. Beberapa organisasi petani
menyerap gabah dan beras petani BULOG
yang termasuk dalam poros pengembangan
melakukan koordinasi dengan PERAPDI dan
wilayah barat yang dipimpin oleh STaB
KTNA untuk membentuk lembaga-lembaga
(Serikat Tani Bengkulu), juga menginginkan
pangan yang ada di pedesaan. (Suara Karya:
berdirinya parpol yang mewakili petani akan
Senin, 26/3/2007). WAMTI mempunyai lebih
tetapi hingga kini belum terwujud.
banyak koneksi dengan birokrasi kementerian
supaya
dapat
mengurangi
militansi
Organisasi-organisasi yang termasuk
Pertanian. Pada tahun 2006 organisasi petani
dalam poros pengambangan wilayah di Jawa
ini mendapat order pengadaan benih unggul
Tengah dan Timur mempunyai sikap politik
bersertifikat. Basis mereka yang di Purwakarta
yang berbeda. Di Jawa Tengah pada tahun
atau Subang memeroleh order dari PT Sang
1993
yang
Hyang Sri atau PT Pertani untuk pengadaan
berorientasi ke kiri membentuk organisasi
benih unggul. (Nurrudin, 2011: Wawancara).
beberapa
aktivis
mahasiswa
petani tingkat nasional STN. Tujuan dari pertemuan ini adalah mengkonsolidasikan
Posisi HKTI sendiri sebagai organisasi
gerakan-gerakan rakyat di pedesaan melawan
bentukan Orde Baru sangat unik. HKTI telah
rezim Orde Baru dan membangun basis
menjadi ajang perebuatan pengaruh bagi para
gerakan petani di pedesaan. (Anonim, 278).
politisi lama dan digunakan sebagai alat untuk
Pada tahun 1994 para aktivis STN dan aktivis
mendapatkan pengaruh bagi konstituen petani
organisasi-organisasi massa yang lain seperti
pedesaan oleh kandidat-kandidat presiden,
PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), SRI
seperti Siswono dan Prabowo. Pada dasarnya
(Serikat Rakyat Indonesia), Jakker (Jaringan
HKTI sudah tidak ada lagi dan tinggal nama.
Kerja
SMID,
HKTI hanya menjadi alat bagi parpol yang
Rakyat
tokoh-tokohnya berdekatan dengan HKTI
Kesenian
mendirikan
PRD
Rakyat),
dan
(Persatuan
Demokratik), yang berevolusi menjadi Partai
70
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 70
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
sejak
masa
Orde
Baru.
(Ismawan,
2011:wawancara).
sekalipun
banyak
anggota
DPR
yang
menentang keputusan Presiden. Keputusan
Pada masa pemerintahan SBY mulai
untuk membuka kembali impor beras ini
lahir aktor baru yang independen di daerah
memeroleh dukungan kuat, baik dari koalisi
sebagai akibat dari pelaksanaan Undang-
parpol yang ada dalam kabinet SBY-Kall,
Undang
Kepala-kepala
maupun dari politisi-politisi di DPR, birokrat,
daerah tidak lagi tergantung pada kekuatan-
pelaku bisnis beras, dan Bank Dunia. Tuntutan
kekuatan politik yang ada di pemerintah pusat
-tuntutan
karena untuk menduduki posisi sebagai kepala
bermunculan dengan gencar, yang dimotori
daerah tergantung pada pemilukada. Pada
oleh
tahun 2005 kebanyakan partai politik banyak
dukungan dari ormas-ormas petani, NGOs, dan
dikuasai oleh kandidat-kandidat yang kaya
kepala-kepala daerah, namun pada akhirnya
sehingga telah memperlemah kepemimpinan
tuntutan
partai politik. (Meitzner 2007). Harapan kepala
kegagalan. Pada level lembaga Legislatif
daerah untuk mempertahankan posisi politik di
parpol reformis Islam seperti PAN (Partai
tingkat lokal tidak dapat dipenuhi melalui
Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan
jaringan-jaringan
ikatan
Bangsa), dan PPP (Partai Persatuan dan
primordial, suku, agama dan kelompok mafia
Pembangunan) yang ikut serta dalam kabinet
akan
SBY-Kalla
Otonomi
tetapi
Daerah.
dengan
juga
parpol,
memerlukan
dukungan
pembatalan
PDI
dan
mereka
dapat
impor
PKS,
kandas
dan
dan
dikooptasi
beras
juga
mendapatkan
mengalami
oleh
Partai
konstituen masyarakat petani yang merupakan
Demokrat dan Golkar sehingga upaya anggota-
mayoritas di pedesaan. Dalam sektor kebijakan
anggota DPR untuk mengajukan hak angket
perberasan di mana konstituen petani di daerah
mengenai
mereka dirugikan, pilihan rasional mereka
walaupun pada awalnya mereka mendukung
adalah membela petani, terlepas dari apakah
PDIP dan PKS.
partai
politik
yang
mengalami
kekalahan,
mereka
Untuk menggagalkan tuntutan hak
menghendaki impor beras atau tidak. Oleh
angket dalam kebijakan impor beras fraksi-
sebab itu pada masa pemerintahan SBY-Kalla
fraksi DPR mengadakan pertemuan khusus
kepala-kepala
mayoritas
lintas fraksi. Menurut sumber Tempo yang
penduduknya petani mengajukan tuntutan
menjadi anggota fraksi DPR, pertemuan itu
untuk membatalkan impor beras. (Berita
gagasan Partai Golkar dan Demokrat. Fraksi
Indonesia 22/9/06).
PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan
daerah
mendukung
impor
yang
Pada era pemerintahan pertama, SBY
Sejahtera tidak diundang dalam pertemuan itu.
memutuskan penghentian kebijakan larangan
Selain PKS dan PDIP ada fraksi lain yang
impor beras oleh pemerintahan sebelumnya,
menjadi pengusul hak angket dan diundang
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 71
71
Sunardi Purwaatmoko
dalam pertemuan yakni, PAN, PDS (Partai
mendapat tekanan dari ketua-ketua parpol
Damai Sejahtera), PPP, dan PKB. Aktor-aktor
reformis yang memutuskan ikut dalam kabinet.
politik ormas petani dan NGOs, dan kepala-
Disamping itu, partai Golkar dan Demokrat
kepala daerah yang berada di luar kabinet
telah berhasil mengkooptasi mereka untuk
pemerintahan
mendukung kebijakan impor beras. Ditolaknya
melakukan
dan
lembaga
tekanan-tekanan
legislatif
politik,
baik
hak angket dan interpelasi tentang impor beras
melalui demonstrasi publik, maupun kritik di
ini merupakan kemenangan Fraksi Partai
media massa tidak berpengaruh terhadap
Golkar dan Demokrat, yang sejak awal
perubahan-perubahan kebijakan.
mempunyai
Konflik terkait dengan kebijakan impor
keinginan
menggagalkan
dua
tuntutan ini di lembaga Legislatif.
beras berawal di dalam lembaga-lembaga birokrasi
kementerian
kemudian
merembes
pemerintah ke
dalam
yang
lembaga
Legistatif yang berakhir dengan tuntutan akan hak angket tentang impor beras. Walaupun dapat diduga sebelumnya bahwa konflik yang terjadi di dalam lembaga Legislatif itu akan
dimenangkan oleh kelompok koalisi kekuatan pro-impor beras. Menteri Pertanian yang tidak mempunyai posisi kunci dalam menentukan kebijakan dikuasai oleh PKS yang tidak setuju dengan kebijakan impor beras. Sementara itu pos-pos
kabinet
Kementerian
yang
lain
diduduki oleh beberapa Menteri yang berasal dari beberapa partai politik reformis, seperti PAN, PKB, dan PPP.
Keikutsertaan
partai-partai
politik
reformis ke dalam kabinet yang dibentuk oleh SBY mempunyai dampak yang luas terhadap pengambilan
kebijakan
perberasan
yang
liberal. Di dalam lembaga Parlemen politisipolitisi
parpol
reformis
yang
semula
menentang impor beras kemudian berbalik arah menyetujui kebijakan impor beras karena
72
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 72
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
Gambar 3. Pola Interaksi AntarKoalisi Era Pertama Pemerintahan SBY
Koalisi Pendukung Liberalisasi
Koalisi Pendukung Proteksi
IMF, Bank Dunia,
Partai Keadilan Presiden SBY/ Oligarki Politik Lama
PD, GOLKAR, dan Parpol Reformis (PAN, PKB, PPP)
PDIP/Oligarki Politik Baru
Birokrat dan Technokrat
Pedagang dan Distributor Beras, Importir/Konglomerat.
Terbukti,
Ormas Petani, NGOs, dan Kepala– Kepala Daerah
usulan hak angket
atas
beras, sehingga aliran impor beras semakin
kebijakan impor akhirnya kandas di tengah
meningkat.
jalan. Suara pendukung awal terpecah. Hanya
Penutup
F-PDIP dan F-PKS yang konsisten. (http://
Perubahan-perubahan kebijakan sektor
www.kompas.com/kompas-cetak/0601/26/
beras ditentukan oleh interaksi politik antara
opini/2391742.htm). Perubahan sikap politik
oligarki politik peninggalan rezim Orde Baru
anggota Dewan atas usul hak angket itu
dengan oligarki politik reformis pendatang
tampak dari keunggulan kubu penolak hak
baru. Tarik menarik kepentingan antara dua
angket yang dimotori oleh Fraksi Partai Golkar
kutub kekuatan kepentingan itu menentukan
dan Demokrat dalam voting yang digelar
nasib petani dan penduduk miskin. Hal ini
dalam rapat paripurna DPR. Kemenangan
disebabkan karena Masyarakat Sipil tidak
parpol pendukung kebijakan impor telah
mempunyai
mengakibatkan
perubahan-perubahan
kebijakan dibukanya kran
kapasitas
untuk
menuntut
kebijakan
yang
impor beras tidak mendapatkan halangan. Pada
ditujukan pada Masyarakat Politik karena,
era Pemerintahan SBY I kebijakan impor beras
mereka hanya menggantungkan pada kekuatan
kembali dilakukan dan volume impor beras
oligarki politik baru. Ketika elemen-elemen
mengalami peningkatan yang signifikan pada
kekuatan oligarki politik baru solid dan
masa pemerintahan SBY II.
berkuasa
Pasar beras
dalam
Pemerintahan,
perubahan
domestik tetap liberal dan dikuasai oleh
kebijakan menuju proteksi yang dihasilkannya
pedagang dan distributor beras. Disparitas
terwujud walaupun hanya bersifat moderat
harga gabah dan beras yang tinggi telah
karena, hubungan patronase antara birokrat,
memberikan insentif yang besar bagi importir
politisi-politisi
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 73
lama,
dan
pengusaha-
73
Sunardi Purwaatmoko
pengusaha, yang didukung oleh lembaga-
beras karena tidak memiliki sumber-sumber
lembaga internasional dan negara-negara Barat
kekuatan yang cukup memadai untuk melawan
sangat kuat. Sebaliknya, ketika oligarki politik
kekuatan oligarki politik lama.
baru terpecah, pengaruh perubahan kebijakan yang
dihasilkannya
negatif
atau
Pada masa Pemerintahan Gus Dur dan
tidak
Pemerintahan Megawati, Partai Politik Golkar
berpengaruh sama sekali dengan alasan yang
tetap dapat mempertahankan keberadaannya
sama.
dan memperoleh dukungan konstituen yang Penelitian ini membenarkan bahwa
besar. Walaupun para teknokrat masa Orde
akor-aktor politik dan bisnis nasional dan lokal
Baru tidak menduduki posisi sebagai menteri,
pada masa Orde Baru vis-a-vis aktor-aktor
namun mereka masih mempunyai posisi yang
politik global dapat bertahan dalam situasi
kuat dalam proses pengambilan kebijakan.
politik demokrasi yang baru. Bahkan dalam
Kelompok Mafia Berkely menduduki posisi
sektor perberasan aliansi diantara pelaku bisnis
dominan
nasional dan internasional, birokrat, politisi,
Kelompok teknokrat ini masih bertahan hingga
dan lembaga-lembaga internasional IMF dan
Pemerintahan SBY. Orientasi pemikiran dari
Bank Dunia yang mendapat dukungan negara-
para teknokrat itu adalah liberal. Dengan
negara Barat menjadi semakin kuat dengan
dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga
adanya kebijakan liberalisasi, walaupun telah
internasional IMF, Bank Dunia, W TO, dan
lahir rezim politik reformasi. Oleh sebab itu
negara-negara Barat kebijakan perberasan
mereka
yang liberal tetap bertahan. Dengan demikian,
masih
memiliki
pengaruh
yang
sebagai
penasehat
Presiden.
menentukan terhadap proses pengambilan
pelaku bisnis importir
kebijakan publik sektor kebijakan perberasan.
masa Orde Baru yang terdiri dari para importir
Kegagalan pengendalian liberalisasi sektor
beras yang dekat dengan oligarki politik masa
perberasan pada masa rezim reformasi tidak
Orde Baru masih mempunyai peran dominan.
terlepas dari dominasi oligarki politik masa
Dalam
beras domestik pada
perkembangannya
kebijakan
Orde Baru. Dalam sistem politik demokratis,
impor beras juga melibatkan politisi-politisi
oligarki politik lama dapat bertahan dan
reformis yang hendak mempertahankan posisi
menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi
politik mereka. Partai-partai politik reformis
yang ada karena sistem politik multi-partai
berubah menjadi pragmatis dan berkoalisi
telah memberikan peluang bagi mereka untuk
dengan
menguasai
politik
oligarki lama. Sebagai akibatnya, kekuatan
demokrasi. Oligarki politik pendatang baru
oligarki politik reformis pendatang baru
tidak
menjadi
lembaga-lembaga
mampu
mendominasi
proses
pengambilan kebijakan publik pada sektor
74
elemen-elemen
semakin
kekuatan
melemah.
Pada
politik
masa
Pemerintahan SBY era pertama, aktor-aktor
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 74
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan
yang diuntungkan oleh kebijakan liberalisasi dan
impor
beras
dibandingkan dirugikan. reformis
menjadi
dengan
Mengapa? terperangkap
lebih
kuat,
aktor-aktor
yang
Partai-partai dalam
politik
kepentingan
bisnis oligarki politik patrimonial sisa Orde Baru yang menguasai jaringan patronase dengan birokrat dan sektor bisnis.
Daftar Pustaka Anonymus, The Emergence of Peasant Coalitions In Indonesia, (tanpa tahun), Flinders University. Caporaso, James A., 1992, Theories of Political Economy, Cambridge: Press Syndicate of University of Cambridge.
Chilcote, Ronald H., 1981, Theories of Comparative Politics: The Search for Paradigm, Boulder: Westview Press Inc. Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. , 1994, Handbook of Qualitative Research, London: SAGE Publications. Dye, Thomas R. , 1978, Understanding Public Policy, Florida State University, Englewood Cliffs, N.Y.: Prentic Hall, Inc. El-Agraa, AM, 1990, Economics Of The European Community, London: Phillip Allan. Freiden, Jefrey A. et. al., 2000, Modern Political Economy And Latin America, Theory and Policy, Boulder, Colorado: Westview Press Geddes, Barbara,1994, Politicians Dillema: Building State Capacity in Latin America, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Hitiris,T.,1988, European Community Economics, London: Harvester Wheatsheaf. Leith, Jennifer et.al., 2003, Poverty and Sosial Impact Analysis (PSIA), Indonesia Rice Tariff. SMERU Institute. Mietzner, Marcus, 2009, Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia, Catalyst or obstacle to democratic consolidation?, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 165, no. 1, pp. 95–126, URL: http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv, URN:NBN:NL:UI:10-1-100094, Copyright: content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License, ISSN: 0006-2294.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 75
75
Sunardi Purwaatmoko
Paasch, Armin et. al., 2007, Kebijakan Perdagangan dan Kelaparan : Dampak Liberalisasi perdagangan Terhadap Hak atas Pangan Komunitas Petani Padi di Ghana, Honduras dan Indonesia, Ecumenical Advocacy Alliance, Switzerland. Pepinsky, Thomas B., 2013, Pluralism and Political Conflict in Indonesia, Department of Government Cornell University. Piven, Frances Fox; and . Cloward, Richard A, 1979, Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail, New York: Vintage Books. Robinson, Richard and Hadiz, Vedi R., 2004, Reorganizing Power in Indonesia: The politics of Olygarchy in an Age of Markets, Rootledge Curzon, London EC4P4EE. Rosser, Andrew et.al., tanpa tahun, Indonesia: the politics of inclusion, July 2004, Institute Of Development Studies, Brighton, Sussex Bn1 9re, England. Stupak, Ronald J, et. al. , 1977, Understanding Political Science: The A rena of Power, Port Washington, N.Y.: Alfred Publishing C., Inc. Internet: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/26/opini/2391742.htm, diakses 12 Juni 2011. http://finance.detik.com/read/2014/02/10/111258/2491861/4/impor-beras-diduga-dikuasaijaringan-kartel, diakses 2 Agustus 2013. http://www.kompas.com/bisnis/news/0205/27/223329.htm, diakses 12 Juli 2006 http://www.suarapembaruan.com/home/k...ia-tanah/29802), diakses 23 Maret 2013 Interview: Astuti, Dwi, Bina Desa, 2011 and 2013, Interview, Jakarta, 28/10/20011 dan 23/3/2013. Basirun, Kepala Humas BULOG, 2011, Interview, Jakarta, 12 Maret-2011. Kian Gie, Kwik, oleh Jalil Hakim, 2003, Interview. Diakses 27 Maret 2011. Kian Gie, Kwik, oleh SS Kurniawan, 2003, interview. Diakses 27 Maret 2011. Misanam, Munrokim, Anggota KPPU, 2013, Interview, Jakarta, 30-April-2012.. Nuruddin, Ketua API, 2011, Interview, Jakarta, 19-Mei 2011. Sujatmiko, Budiman, Anggota DPR, 2014, interview, Cilacap, 25- Januari-2014. Sukidi, Nellys, Ketua PERPADI Jakarta, 2011 and 2013, Interview, Jakarta, 18/10/2012 dan 15/4/2013.Yudho Husodo, Siswono, http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=161690, Interview, diakses 16 -3-2010.
76
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 76
Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan M. Syaprin Zahidi1 Abstrak Aspek Hukum Humaniter dan Diplomasi Kemanusiaan jika dilihat dari perspektif Indonesia sebenarnya dapat dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh adanya double standard yang ditetapkan oleh Indonesia dalam penanganan masalah Kemanusiaan sehingga Indonesia sama saja dengan Amerika Serikat dalam konteks ini. Hal ini diperkuat dengan data-data mengenai Pembantaian massal yang terjadi pada tahun l965, pelanggaran-pelanggaran Kemanusiaan di Timor-Timur, Tanjung Priok, Papua, Aceh lalu terbunuhnya beberapa mahasiswa pada era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang sampai saat ini belum tuntas diselesaikan. Pada sisi yang lain Juru bicara Presiden Teuku Faizasyah malah mengklaim bahwa Diplomasi Kemanusiaan menjadi jargon dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kata-Kata Kunci : Diplomasi Kemanusiaan, Kemanusiaan
Hukum Humaniter, Pelanggaran Terhadap
Abstract Humanitaran law and humanitarian diplomacy from Indonesia prespective could be questioned. Why? Because in my opinion Indonesia like a janus person, it same with America in this position with double standard. What that I said it couldbe subjective but if we look a data about collision of human right in Indonesia it could be the answer from my opinion before. It’s began from 1965 with genocide, The Collision of Human Rights in East Timor, Tanjung Priok, Papua and Aceh, the abbattoir of students in reformation process 1998 all of that problems it can’t be finished all until now. But it couldbe a joke in my opinion when Indonesian president Spokeperson, Teuku Faizasyah, claimed that humanitarian diplomacy is ‘flagship’ for Indonesian foreign policy (Minutes of Meeting at the Department of International Relations UGM March 2012). So, in this paper i will focus to analyze the janus attitude of Indonesia in it’s humanitarian diplomacy. Keywords : Humanitar ian Diplomacy, Humanitar ian Law, The Collision of Humanitar ian Aspects
Pendahuluan
Internasional ini menurut penulis perlu juga
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota
untuk dipertanyakan karena dalam realitasnya
Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia sampai dengan saat ini (2014) masih
periode 2011-2014 menunjukkan kepercayaan
menyisakan
masyarakat internasional kepada Indonesia
kemanusiaan
sebagai negara yang mampu menyelesaikan
(Kontras,
permasalahan
didalam
berkaitan dengan kemanusiaan bisa dikatakan
negerinya maupun di negara lain. Namun,
sukses karena akhirnya Indonesia terpilih
kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat
sebagai anggota Dewan HAM PBB. Namun
kemanusiaan
baik
banyak yang 2013).
permasalahan
belum Diplomasi
terselesaikan Indonesia
1 Penulis adalah dosen pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, email:
[email protected].
77
M. Syaprin Zahidi
disisi lain, keberhasilan ini dalam bahasa
keluar dari Indonesia terlihat sangat aktif
penulis menunjukkan perilaku “janus” dari
dalam
Indonesia berkaitan dengan permasalahan
antara lain terlihat dari pengiriman pasukan
Kemanusiaan karena didunia internasional
perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia ke
Indonesia terlibat aktif dalam penanganan
Republik Demokratik Kongo, Liberia, Sudan,
masalah Kemanusiaan namun penanganan
Lebanon dan beberapa negara lainnya. tapi hal
masalah Kemanusiaan didalam negeri sendiri
yang
terbengkalai.
Indonesia ke dalam, banyak permasalahan
penanganan
berbeda
masalah
terjadi
Kemanusiaan
dalam
kebijakan
Aktivitas Indonesia dalam diplomasi
Kemanusiaan yang hingga saat inipun belum
Kemanusiaan sebagaimana dijabarkan oleh
tuntas untuk diselesaikan contohnya adalah
juru
Bambang
permasalahan kematian Aktivis HAM Munir
Yudhoyono (SBY) yaitu Teuku Faizasyah
walaupun terdakwanya telah ditetapkan namun
dalam suatu diskusi di Departemen Hubungan
masih banyak yang ragu dengan keputusan
Internasional, UGM. Terdiri dari tiga hal.
pengadilan tersebut, Kematian Mahasiswa
Pertama, pengiriman pasukan perdamaian.
Trisakti pada tahun 1998 dalam upaya
Kedua,
Ketiga
reformasi di Indonesia, penghilangan paksa
penanganan bencana. Keikutsertaan Indonesia
beberapa aktivis yang sampai saat inipun
dalam
belum diketahui keberadaannya dan masih
bicara
Presiden
Resolusi
penanganan
Susilo
Konflik
masalah
dan
kemanusiaan
sebagaimana tersebut dalam tiga bentuk
banyak lagi sebenarnya.
aktivitas tersebut sudah sangat menjelaskan
Secara umum akan ada tiga hal yang
ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam
penulis soroti dalam konteks pelanggaran
konteks penanganan masalah Kemanusiaan
dalam aspek kemanusiaan di Indonesia antara
oleh Indonesia. Hal ini disampaikan Juru
lain
Bicara Presiden mengenai aktivitas Indonesia
reformasi
dalam Diplomasi HAM pada diskusi terbatas
komprehensif
di Departemen Hubungan Internasional, UGM
perempuan
tahun 2012.
memfokuskan di Papua. ketiga hal tersebut
Ketimpangan
dalam
konteks
adalah
kebebasan
peradilan dan dalam
beragama,
militer
yang
kekerasan tulisan
aspek
ini
tidak
terhadap penulis
menurut penulis menjadi penting karena
ini
menjadi isu utama dalam pelanggaran aspek
maksudnya adalah terjadi perbedaan kebijakan
kemanusiaan di Indonesia. Pembahasan dalam
di luar negeri dan didalam negeri dalam
tulisan ini akan penulis bagi menjadi dua
penanganan masalah Kemanusiaan. Kebijakan
bagian. Pertama, penulis akan menyoroti
penanganan
masalah
Kemanusiaan
2
Janus yang penulis maksud disini adalah kebijakan double standard yang diterapkan oleh Indonesia berkaitan dengan isu HAM ini.
78
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 78
. Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan
mengenai
Diplomasi
Kemanusiaan
yang
pasukan
tambahan tugas
dari
Indonesia
sebagai
untuk
dilakukan oleh Indonesia. Kedua, Pelanggaran
pelaksanaan
satuan
Force
aspek kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.
Headquarter Support Unit (FHQSU) dan INDOForce Protection Company (INDO FP
Pembahasan
Coy)
Diplomasi
menyusul
keberhasilan
penugasan
yang
Kontingen Garuda XXIII bersama dengan
dilakukan oleh Indonesia jika mengacu pada
UNIFIL dalam pemeliharaan perdamaian di
penjabaran dari juru bicara presiden Teuku
Lebanon.
Faizasyah terdiri dari tiga hal. Pertama,
keberhasilan
pengiriman
Indonesia dengan mengeluarkan laporan yang
pasukan
Kemanusiaan
perdamaian.
Kedua,
PBB
sendiri
pasukan
mengapresiasi
perdamaian
dari
Resolusi Konflik dan Ketiga penanganan
mencantumkan
bencana. Penulis akan membahas satu persatu
dengan urutan ke-15 dari 177 negara yang
mengenai aktivitas Diplomasi Kemanusiaan
paling banyak mengirimkan pasukan penjaga
Indonesia tersebut.
perdamaian dunia selain Indonesia dalam
Pengiriman Pasukan Perdamaian
daftar 15 besar terdapat negara-negara antara
Indonesia pertama kali mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Mesir pada tahun
1957 dan dinamakan Kontingen Garuda I atau
Indonesia
sebagai
negara
lain Bangladesh, Pakistan, India, Nigeria, Etiopia, Jordan, Ghana dan Afrika Selatan
(Kompas, 2013). Upaya
KONGA I yang kemudian dilanjutkan dengan
peningkatan
eksistensi
pengiriman-pengiriman pasukan perdamaian
Indonesia sebagai pasukan penjaga perdamaian
berikutnya antara lain ke Kongo, Vietnam,
sangat
Timur Tengah, Iran-Irak, Namibia, Irak-
dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat
Kuwait,
(KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie pada
Kamboja,
Somalia,
Bosnia-
terlihat
pada
saat
Tajikistan, Sierra Leone, Liberia, Sudan,
perdamaian yang akan dikirim ke Sudan.
Lebanon dan Nepal (Kompas, 2013).
KSAD mengatakan “Kamu (pasukan) adalah
pasukan
perdamaian oleh Indonesia ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat di negara tempat penempatan pasukan ini dan PBB sebagai institusi yang mengendalikan pengiriman pasukan perdamaian ke berbagai negara. Hal tersebut contohnya terlihat dalam bentuk permintaan PBB untuk mengirimkan Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 79
persiapan
yang
Herzegovina, Georgia, Mozambik, Filipina,
Pengiriman-pengiriman
pengecekan
statement
pasukan
yang pertama, jadi jangan cederai TNI. Jangan sampai kesan bagus dari PBB terhadap kamu hanya kesan pertama” (Detik.Com, 2013). Statement
tersebut
secara
holistik
menunjukkan upaya pencitraan yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks Diplomasi Kemanusiaan. Dalam
Upaya
meningkatkan
79
M. Syaprin Zahidi
kemampuan pasukan perdamaian yang akan
dengan
terlaksananya
dikirim
Meeting
(JIM).
pemerintah
Indonesia
telah
Jakarta
Informal
Keberhasilan-keberhasilan
membangun pusat pelatihan yang dinamakan
Indonesia tersebut telah mampu menciptakan
Indonesian Peace and Security Center yang
perdamaian di Kawasan Asia Tenggara dan
didirikan
hektar
tentunya membuat Indonesia menjadi negara
dikawasan Sentul dan telah diresmikan oleh
yang disegani di kawasan ini. Berikut ini
Presiden SBY pada tahun 2011 lalu. Jika kita
penulis
menganalisis secara lebih mendalam mengenai
kesuksesan yang telah diraih oleh Indonesia
upaya-upaya
dalam penanganan konflik di suatu negara.
pada
area
dalam
seluas
261
pengiriman
pasukan
perdamaian tersebut terlihat bahwa kebijakan Indonesia
ke
luar
berkenaan
dengan
Kemanusiaan ini sangatlah disusun dengan road map yang jelas dan berkesinambungan. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu aktivitas dalam Diplomasi Kemanusiaan.
kesuksesan-
Penanganan Konflik di Thailand Selatan Penanganan
konflik
di
Thailand
Selatan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk
kesuksesan
dari
Diplomasi
Kemanusiaan Indonesia. Konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun tersebut merupakan konflik yang terjadi antara di provinsi-provinsi selatan Thailand yang
Dalam konteks penanganan konflik negara
kemungkinan
menjabarkan
pemerintah Thailand dan pemberontak muslim
Resolusi Konflik
disuatu
akan
setidaknya
politik
luar
ada
tiga
negeri
yang
tersebar di di wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat. Pihak-pihak
yang
menyatakan
Berpihak pada negara induk (host country); (2)
mengakhiri konflik di Istana Bogor pada hari
berpihak
Minggu tanggal 21 September 2008. Konflik
belligerents);
(3)
pemberontak bersikap
(rebels/
netral
atau
tersebut
terjadi
karena
mereka
telah
dilakukan oleh negara ke tiga yaitu (1) pada
komitmen
berkonflik
adanya
untuk
gerakan
ambivalen (Wardhani, 2007). Pada peranannya
menuntut pemisahan diri yang dilakukan oleh
dalam penanganan konflik disuatu negara
penduduk Thailand Selatan yang berjumlah
Indonesia selalu berada pada salah satu posisi
sekitar
tersebut.
dalam
penduduk yang berbeda dengan mayoritas
penanganan konflik antara lain terjadi pada
penduduk Thailand dalam hal agama dan ras.
saat
antara
Tuntutan pemisahan diri dari minoritas muslim
pemerintah Filipina dengan MNLF (bangsa
keturunan melayu kepada kerajaan Thailand
Moro). Peranan lainnya yaitu Indonesia telah
sudah mulai mucul sejak tahun 1900an yang
berhasil menjadi juru damai di Kamboja
disebabkan oleh sentralisasi kekuasaan yang
80
Keberhasilan
membantu
resolusi
Indonesia konflik
4-5
persen.
Mereka
merupakan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 80
. Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan
dilakukan
oleh
pemerintah
Thai
dan
sangat berperan dalam suksesnya Diplomasi
menyebabkan dampak politik yaitu kurangnya
Indonesia ini.
partisipasi politik dari masyarakat di Thailand
Netralitas Posisi
Selatan. Keberhasilan Diplomasi Kemanusiaan
Posisi
Netral
yang
dimiliki
oleh
Indonesia ini dapat dikatakan terjadi karena
Indonesia berkaitan dengan konflik Thailand
dua faktor penting yaitu (1) Inisiatif Proaktif
Selatan menjadi nilai positif bagi pihak-pihak
dan (2) Netralitas Posisi (Wardhani, 2008).
yang berkonflik. Hal yang berbeda terjadi pada
Inisiatif Proaktif
Malaysia
Inisiatif Proaktif ini disebabkan oleh peluang positif yang dilihat oleh Indonesia untuk memainkan peran regionalnya di Asia Tenggara
dengan
memanfaatkan
modal
sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar. Insiatif untuk berperan aktif dalam konflik Thailand Selatan inipun sudah lama digagas terutama oleh Jusuf Kalla (ketika beliau menjabat sebagai Wakil Presiden di Pemerintahan
SBY).
Dalam
rangka
memainkan perannya sebagai mediator konflik tersebut. Kantor Deputi Wakil Presiden RI meminta masukan dari banyak pihak di Indonesia seperti Ilmuwan, NGO dan lain-lain agar nantinya Indonesia dapat berperan secara maksimal. Dalam penyelesaian konfik di Thailand tersebut tidak dapat dipungkiri para ulama
memainkan peranan yang sangat signifikan. Sebelum
tercapainya
komitmen
untuk
mengakhiri konflik pada hari minggu di Istana Bogor tersebut para ulama dari kedua negara terus menerus mengadakan pertemuan dan pembahasan. Peran Ormas-ormas besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 81
yang
sudah
beberapa
kali
mengajukan diri sebagai mediator konflik tersebut. Niat Malaysia tersebut berkali-kali disampaikan oleh PM Ahmad Badawi kepada PM Thailand membuat
Samak Sundarajev. Hal yang
Thailand
terlihat
enggan
jika
Malaysia ikut berperan dalam penanganan konflik di Thailand Selatan adalah karena keinginan masyarakat di daerah tersebut yang ingin bergabung dengan Kedah dan Kelantan
yang merupakan negara bagian dari Malaysia yang paling dekat dengan Thailand Selatan (Wardhani, 2008). Kondisi diataslah yang menyebabkan akhirnya Thailand setuju ketika Indonesia menawarkan diri untuk penyelesaian konflik yang terjadi di Thailand Selatan karena dalam pandangan pemerintah Thailand Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun dalam
konflik di Thailand selatan tersebut dan ini tentunya menjadi suatu kemenangan diplomasi yang meningkatkan citra baik Indonesia di Asia Tenggara. Keberhasilan Indonesia dalam Resolusi Konflik di suatu negara selain Thailand Selatan juga terjadi di beberapa negara lainnya salah satunya adalah perdamaian di Filipina
81
M. Syaprin Zahidi
Selatan. Berikut ini adalah deskripsi mengenai
Indonesia
peranan
antara MNLF dan Filipina (Tempo, 2013).
Indonesia
dalam
tercapainya
perdamaian di Filipina Selatan.
Indonesia
dalam
ketika Filipina dan Moro National Liberation
Front (MNLF) meminta Indonesia secara resmi menjadi mediator pada 1993. Sebenarnya dua pihak yang bertikai ini telah mencapai kata sepakat untuk berdamai dengan bantuan dari
pemerintahan
Libya. Qadafi
pertemuan
Filipina Selatan ada tiga tingkatan dalam
penanganan konflik di Filipina Selatan dimulai
mediasi
memfasilitasi
Dalam upaya penyelesaian konflik di
Penanganan Konflik di Filipina Selatan Keterlibatan
untuk
Libya
berhasil
dibawah mendorong
kedua belah pihak untuk menandatangani kesepakatan tripoli pada 23 Desember 1976. Inti dari kesepakatan itu adalah MNLF bersedia menerima otonomi dan tidak ada lagi tuntutan merdeka seperti sebelumnya (Tempo, 2013).
proses perundingan. Pertama, pertemuan resmi yang diketuai menteri luar negeri saat itu, Ali Alatas. Kedua, tingkat komite gabungan. Ketiga, tingkat komite teknis. Selama proses
perundingan 1993 sampai 1996 ada empat kali pertemuan resmi, 10 kali pertemuan komite gabungan dan 77 kali di tingkat komite teknis. Pertemuan
komite
gabungan
yang
pertama diadakan pada Desember 1993 di kota Jolo, Pulau Sulu. Hasilnya kedua pihak sepakat untuk
melakukan
gencatan
senjata
dan
Indonesia diminta untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia dibawah institusi OKI
akhirnya mengirimkan pasukan perdamaian sejumlah 16 orang. Dalam perundingan antara MNLF dan pemerintah Filipina ada dua hal
Kesepakatan tersebut ternyata dalam
yang dianggap cukup alot pembahasannya.
realitanya tidak terimplementasi dengan baik
Pertama, soal pembagian sumber daya. Kedua,
akibatnya bentrokan senjata tetap terjadi. Oleh
bergabungnya laskar MNLF ke Angkatan
karena
Bersenjata
itulah
akhirnya
Filipina
dibawah
dan
Polisi
Nasional
Filipina.
pemerintahan Fidel Ramos meminta bantuan
Setelah
kepada Indonesia untuk menjadi mediator.
akhirnya keduanya menandatangani perjanjian
Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Luar
damai pada 2 September 1996 dan menjadi
Negeri Indonesia 2001-2009, Hasan Wirajuda
cikal bakal lahirnya A utonomous Region in
bahwa “Ketika pemerintah Filipina meminta,
Muslim Mindanao (ARMM).
Kita tidak serta merta menerima. Kita tidak
Contoh-contoh
melalui
negosiasi
yang
diatas
panjang
menunjukkan
mau hanya diminta oleh satu pihak. Tapi harus
keberhasilan Indonesia dalam menjalankan
semuanya
diplomasi kemanusiaan dibeberapa negara
termasuk
memfasilitasi”.
Pada
OKI saat
yang pertemuan
dulu di
sekaligus
meningkatkan
citra
Indonesia
Cipanas, Jawa Barat, pada 14-16 April 1993
sebagai negara yang sukses dalam memediasi
semua pihak memberikan mandat kepada
konflik
82
di
beberapa
negara.
Selanjutnya
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 82
. Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan
penulis akan membahas mengenai bantuan-
bentuk cek karena menurut Menko Kesra itu
bantuan
di
akan menjadi lebih praktis dibandingkan
oleh
dengan memberikan bantuan lainnya karena
dalam
beberapa
penanganan
negara
yang
bencana
dilakukan
Indonesia.
yang mengalami bencana lebih mengerti apa
Penanganan Bencana
yang mereka butuhkan (Berita8, 2013). Apabila
Dalam penanganan bencana dibeberapa
melihat
ke
tahun-tahun
negara Indonesia juga memiliki peranan yang
sebelumnya Indonesia juga berperan aktif
sangat signifikan diantaranya adalah bantuan
dalam penanganan bencana di salah satu
Indonesia untuk penanganan bencana di negara
negara ASEAN yang sering terkena Bencana
-negara ASEAN yang dilaksanakan oleh
yaitu Myanmar. Bencana yang menimpa
Kementerian
Bidang
Myanmar seperti badai nargis yang terjadi
Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) bersama
pada tanggal 3 Mei 2008 mengakibatkan
dengan
Penanggulangan
kerusakan dan jatuhnya korban jiwa dalam
Bencana (BNPB) pada tahun 2011 yang
jumlah yang sangat besar. Korban yang jatuh
menyiapkan dana bantuan sebesar US$ 3,1
jumlahnya
Juta untuk negara ASEAN yang terkena
menimbulkan keprihatinan yang mendalam
bencana alam seperti Thailand, Filipina, Laos,
bagi
Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Bantuan itu
sebagai
sendiri diberikan dalam bentuk cek yang
dikawasan Asia Tenggara. Berkaitan dengan
diberikan ke masing-masing negara dalam
hal itulah maka pemerintah Indonesia pada
nominal yang berbeda-beda. Dimana Thailand
tanggal 8 Mei 2008 pukul 15.00 WIB
mendapatkan US$1 Juta, Vietnam US$50
memberangkatkan
Ribu, Kamboja, Laos, Myanmar dan Filipina
bantuan dari bandara Lanud Halim Perdana
masing-masing mendapatkan US$400 Ribu
Kusuma
(Berita8, 2013).
Hercules. Tim yang membawa bantuan ini
Badan
Koordinator Nasional
sekitar
banyak
34.200
negara
negara
dengan
yang
tim
jiwa
termasuk
sehingga Indonesia
sama-sama
untuk
menggunakan
berada
membawa pesawat
Bidang
sendiri dilepas oleh Menteri Sosial didampingi
Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung
oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Laksono mengatakan: “Bantuan yang bernilai
Bencana (BNPB) dan Dubes Myanmar untuk
sekitar Rp28 Miliar tersebut diberikan sebagai
Indonesia (DEPKES, 2013).
Menteri
Koordinator
bentuk solidaritas kesetiakawanan sosial antar
Tim yang dikirim itu sendiri dipimpin
negara ASEAN,” dalam konferensi pers di
oleh DR. Asep Karsidi, MSc, Deputi Bidang
Kantor
Kementerian
Koordinator
Bidang
Kerawanan Sosial Kemenko Kesra. Bantuan
(Kemenko
Kesra).
yang dibawa berupa pakaian 27 koli, biskuit
Bantuan sendiri sengaja diberikan dalam
150 koli, MP ASI 744 koli, obat-obatan 292
Kesejahteraan
Rakyat
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 83
83
M. Syaprin Zahidi
koli, makanan siap saji 4000 koli, selimut
dari UUD 1945 pun sebenarnya juga telah
10.000 potong, sarung 5000 potong dan tenda
menegaskan jaminan tersebut. Sebagaimana
10 buah, serta bantuan uang tunai sebesar 1
yang tertuang dalam UU No. 12/2005 tentang
juta US Dollar. Bantuan tersebut tiba di
Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik yang
Bandara Internasional Yangon Myanmar pada
salah satu pasalnya memuat mengenai jaminan
pukul 13.30 WIB dan diterima langsung oleh
kebebasan beragama/berkeyakinan yang juga
Direktur Jenderal Fire Service Department,
menjadi
Department of Social Welfare, Uni Myanmar
internasional tersebut telah menjadi bagian
disaksikan oleh KUAI KBRI di Myanmar.
hukum Indonesia yang mengharuskan negara
Pada saat itu juga, bantuan tersebut dibongkar
untuk menjaminnya (SETARA Institute, 2009:
dari
iii-iv).
Hercules
diterbangkan
TNI
AU
dan
menggunakan
langsung helikopter
(DEPKES, 2013). Tiga
bahwa
produk
hukum
Namun kenyataannya dalan penilaian penulis
Aktivitas
landasan
justru
walaupun
ada
jaminan
sebagaimana
konstitusional dan legal yang dijamin oleh
penjabaran penulis diatas menunjukkan begitu
negara melalui UU mengenai kebebasan
concernnya
melakukan
beragama tersebut tapi pada kenyataannya
pencitraan sebagai negara yang menjunjung
pelanggaran justru banyak terjadi dan dipicu
aspek kemanusiaan. Namun, hal yang berbeda
oleh negara dengan memproduksi UU yang
terjadi
masalah
sangat menekan pemeluk agama minoritas. Hal
kemanusiaan didalam negeri. Berikut ini akan
inilah yang akan penulis soroti sebagai salah
penulis
satu bentuk pelanggaran Kemanusiaan yang
Indonesia
dalam sajikan
dalam
penanganan penjabaran
mengenai
pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Indonesia yang penulis bagi dalam tiga fokus
dilakukan oleh negara. Sepanjang
tahun
2008
saja
telah
utama yaitu kebebasan beragama, reformasi
tercatat 265 peristiwa pelanggaran kebebasan
peradilan militer yang tidak komprehensif dan
beragama yang tersebar dari bulan Januari-
kekerasan terhadap perempuan (Papua).
Desember. Peristiwa yang tertinggi terjadi
Kebebasan Beragama Dalam UUD 1945 sebenarnya secara konstitusional telah memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masingmasing. Berbagai produk kebijakan turunan
84
pada bulan Juni (103) peristiwa dan selebihnya tersebar di hampir setiap bulannya (SETARA Institute, 2009: 36). Secara umum peristiwa yang terjadi pada tahun 2008 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 sejumlah 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Peningkatan ini bisa terjadi karena disebabkan oleh dua hal: Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 84
. Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan
Pertama, menguatnya penolakan organisasi-
Manusia merupakan bentuk pelanggaran HAM
organisasi Islam terhadap Ahmadiyah serta
yang dilakukan oleh negara. Dikarenakan
mendesak
agar
mengeluarkan
negara sebagai pihak yang terikat baik secara
keputusan
Presiden
pembubaran
hukum ataupun moral karena telah meratifikasi
Ahmadiyah dan Kedua, Implikasi serius dari
Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan
adanya Keputusan Bersama Tiga Menteri,
Politik yang dalam pasal 18 menegaskan
Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/
tentang kewajiban negara menjamin kebebasan
JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang
beragama.
Peringatan dan Perintah Kepada Penganut,
Indonesia telah melakukan kelalaian dengan
Anggota, dan/ Anggota Pengurus Jemaat
membiarkan
Ahmadiyah
Kebebasan
pemerintah tentang
Indonesia
(JAI)
dan
Warga
Masyarakat.
Secara singkat dapat dikatakan terjadinya
pelanggaran
beragama.
Pelanggaran
Kemanusiaan berikutnya yang dilakukan oleh
Hal yang paling penting dan dapat
Indonesia adalah berkaitan dengan peradilan
dilihat disini adalah SKB dari tiga menteri
militer. Berikut ini adalah penjelasannya.
tersebut
Peradilan Militer
menunjukkan
pemerintah
untuk
begitu
mudahnya
mendiskreditkan
suatu
agama tertentu dengan berbagai alasan. Hal yang paling signifikan berkenaan dengan Ahmadiyah adalah sebelum SKB tiga menteri dikeluarkan jumlah tindakan anarkis terhadap jama’ah
Ahmadiyah
sementara
72
ada
peristiwa
193
peristiwa
lainnya
tidak
berhubungan dengan Ahmadiyah. Pelanggaran yang
berhubungan
dengan
Peradilan Militer di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1997 sebenarnya sejak tahun 2005 telah berupaya untuk direvisi. Hal ini disebabkan karena itu menjadi alat langgengnya kekebalan aparat militer karena memiliki yurisdiksi sendiri untuk mengadili tindak pidana umum. Padahal idealnya mereka harus diadili di pengadilan
Ahmadiyah
umum. Hal tersebut menyebabkan berbagai
sebelum dan sesudah SKB dikeluarkan cukup
macam kasus pelanggaran Kemanusiaan berat
besar dari 193 Peristiwa yang berhubungan
justru diadili di pengadilan militer. Prosesnya
dengan Ahmadiyah, 48 peristiwa terjadi
tertutup,
sebelum adanya SKB dan 145 peristiwa terjadi
mengakomodir
setelah terbitnya SKB (SETARA Institute,
(KONTRAS, 2009: 3-4).
2009: 39). Pelanggaran Ahmadiyah
dapat
yang
terjadi
kepada
dikategorikan
sebagai
pelanggaran by commission dan by omission yang dalam kerangka hukum Hak Asasi Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 85
tidak
transparan kepentingan
dan
tidak korban
Kondisi peradilan militer yang seperti itu akan mudah ditebak hasilnya dimana pelaku yang diadili hanyalah pelaku lapangan, hukumannya rendah dan disisi lain kebenaran
85
M. Syaprin Zahidi
tidak terungkap dan yang paling penting
Tim Mawar untuk melaksanakan misinya
adalah hak-hak para korban tidak terpenuhi.
dengan metode pengambilan paksa. Setelah
Mulai tahun 2004-2009 upaya untuk merevisi
peristiwa ini terkuak ke publik muncul desakan
UU
untuk
tentang
peradilan
militer
ini
telah
menuntut
mengemuka di DPR RI namun upaya tersebut
keterlibatan
seperti menguap dengan sendirinya bahkan
Republik
DPR tidak mengusulkannya sebagai agenda
Agustus 1998 pemerintah membentuk Dewan
prioritas dalam Program Legislasi Nasional
Kehormatan Perwira (DKP). Tim ini sendiri
2010. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata
diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat
upaya reformasi peradilan militer ternyata
(KSAD) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo.
tidak didukung kuat oleh pemerintah dan ini
Kemudian pada tanggal 6 April 1999 Markas
sama saja dengan aksi pembiaran terhadap
Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
pelanggaran aspek kemanusiaan oleh aparat
(MABES ABRI) menggelar peradilan militer
militer. Berikut ini akan penulis sajikan
untuk 11 orang anggota Tim Mawar yang
beberapa kasus pelanggaran Kemanusiaan
diduga melakukan penculikan. Sayangnya para
yang dilakukan oleh aparat militer dan
terdakwa hanya dituntut dengan kejahatan
peradilan militer yang dilaksanakan untuk
perampasan kemerdekaan secara bersama-
pelanggaran-pelanggaran
sama. Dari 11 anggota Tim Mawar, hanya
kemanusiaan
tersebut.
Aktivis 1997/1998 Kasus
Indonesia).
terdakwa
Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa
ABRI
pertanggungjawaban
1
yang
(Angkatan
Bersenjata
Kemudian,
ditambah
pada
3
hukuman
pemecatan. Sedangkan terdakwa 2-5 hanya ditambah masa tahanan tapi tidak dipecat, selebihnya tidak ada perubahan masa tahanan
ini
terjadi
di
penghujung
dan tidak ada pemecatan. Sementara itu, 4
pemerintahan Soeharto bersamaan dengan
terdakwa lainnya dalam karir kemiliterannya
menguatnya desakan reformasi politik di
malah mendapatkan promosi kenaikan jenjang
Indonesia. Dua puluh empat orang menjadi
karir dalam dinas (KONTRAS, 2009: 64-65).
korban dalam penculikan tersebut dan baru sembilan orang yang dikembalikan, tiga belas
Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998
orang masih dinyatakan hilang dan satu orang ditemukan meninggal
di
Magetan, Jawa
Kasus penembakan ini terjadi pada 12 Mei
1998
dan
merupakan
terhadap
puncak
mahasiswa
dari
Tengah. Duagaan Kuat yang melakukannya
kekerasan
dalam
adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
gelombang aksi mahasiswa yang meluas
darat
disemua tempat di Indonesia pada 1997-1998
membentuk unit khusus yang dinamai sebagai
menuntut agar Soeharto bersedia untuk turun
Pasukan
86
elit
dari
angkatan
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 86
. Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan
dari jabatannya. Disaat yang bersamaan ABRI
dilihat secara lebih mendalam tindakan represif
membentuk PPRM (Pasukan Penindak Rusuh
tersebut tidak bisa dipisahkan dari kebijakan
Massa) yang terdiri dari TNI dan Polri.
pimpinan ABRI saat itu yang memerintahkan
Pembentukan PPRM tersebut untuk
tindakan kekerasan bagi mahasiswa yang
menghalau meluasnya aksi Mahasiswa bahkan
melakukan aksi keluar kampus ini merupakan
panglima ABRI saat itu Jenderal Wiranto
bukti konkret dari bentuk pertanggungjawaban
menyatakan akan melakukan tindakan tegas
komando. Dalam keputusannya pengadilan
(kekerasan) apabila mahasiswa berani keluar
hanya menyatakan bahwa petugas dilapangan
kampus dalam melakukan tuntutan reformasi.
telah melakukan kesalahan prosedur dan tidak
Kemudian, pada tanggal 12 Mei 1998, pasukan
ada upaya dari pengadilan militer untuk
PPRM lah yang pada akhirnya menembaki
mencari dan menunjuk aparat tertentu sebagai
aksi
penanggungjawab atas kekerasan yang terjadi
mahasiswa
hingga
4
mahasiswa
meninggal dunia yaitu Elang Mulya Lesmana,
di trisakti. Terakhir penulis akan menyajikan satu
Hafidin Royan, Hendrawan Sie dan Heri Susanto
sedangkan
Ratusan
Mahasiswa
bentuk
pelanggaran
dilakukan
lainnya luka-luka. Tewasnya beberapa mahasiswa tersebut
oleh
Kemanusiaan
negara
berkaitan
yang dengan
kekerasan terhadap perempuan terutama yang
akhirnya menyebabkan banyaknya desakan
terjadi di Papua. berikut penjelasannya.
agar pemerintah menindak tegas para pelaku
Kekerasan Terhadap Perempuan Papua
penembakan.
Akhirnya
ABRI
memilih
Kekerasan
terhadap
perempuan
di
membawa para pelaku lapangan (termasuk dari
Papua tidak dapat dilepaskan dari sejarah
kesatuan
militer.
panjang konflik di Papua, sejak tahun 1963
menuntut
walaupun pemerintahan di Indonesia telah
sembilan terdakwa (dari 11 orang) dari
mengalami beberapa kali pergantian rezim
Kepolisian
dakwaan
namun kelihatannya pemerintah Indonesia
pelanggaran hukum pidana pasal 338 dan 351
masih menganggap keamanan di Papua belum
ayat (3) KUHP (KONTRAS, 2009: 68-69).
kondusif.
Akhirnya
polisi)
ke
Pengadilan (Brimob)
pengadilan militer dengan
Hal
ini
terlihat
dari
kuatnya
Banyak dari Organisasi masyarakat
pendekatan keamanan teritorial di Papua yang
sipil melihat bahwa peradilan militer yang
diberlakukan oleh pemerintah. Pendekatan
dilakukan
merupakan
keamanan teritorial pada akhirnya cenderung
sandiwara belaka. Terbukti persidangan atas
berdampak negatif terhadap penduduk sipil,
kasus ini meminimalisir kesalahan-kesalahan
termasuk perempuan dan anak. Terutama
ABRI secara institusional sekedar menjadi
perempuan Papua yang telah mengalami
kesalahan aparat di lapangan. Padahal kalau
berbagai bentuk kekerasan berbasis jender
oleh
ABRI
lebih
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 87
87
M. Syaprin Zahidi
(KOMNAS PEREMPUAN, 2009: iii-iv). Dalam
tulisan
ini
penulis
berumur delapan bulan bersama dua saudara akan
perempuannya tetapi disana Ia ditembak
menyoroti beberapa bentuk kekerasan yang
hingga
jatuh
pingsan
sementara
dilakukan oleh negara terhadap perempuan
saudaranya yang lari membawa bayi ditangkap
Papua diantaranya adalah kekerasan oleh
tentara dan saudara perempuannya yang lain
negara Periode 1963-2009 dan tidak adanya
bersembunyi dan dia pergi membawanya ke
upaya negara untuk memenuhi hak korban atas
kampungnya. Perempuan-perempuan
pemulihan. Kekerasan Oleh Negara Periode 1963-1998 dan Periode 1999-2009 Papua pada masa ini memang sedang
satu
di
Papua
memang akhirnya menjadi korban yang tidak dapat menghindarkan diri dari kekerasankekerasan oleh TNI dalam menumpas OPM.
dari
Dalam rentang waktu 1963-2009 sudah tidak
penyerahan wiayah Papua dari UNTEA kepada
terhitung jumlah korban perempuan yang
Indonesia sampai pada periode reformasi. Pada
mengalami tindakan perkosaan, penganiayaan
masa rezim Orde Baru sebagaimana di wilayah
dan penculikan oleh militer. Walaupun era
-wilayah konflik lain di Indonesia, negara
reformasi telah menurunkan rezim Orde Baru
menggunakan pendekatan keamanan terhadap
dan menghasilkan otonomi khusus di Papua
kelompok-kelompok sipil yang melakukan
ternyata pendekatan keamanan tetap menjadi
perlawanan
ciri utama yang dipakai pemerintah untuk
mengalami
masa
dan
transisi
lebih
dimulai
mengutamakan
kepentingan pengusaha dan pemerintah pusat
menghadapi
tanpa berupaya memahami akar masalahnya.
Peristiwa-peristiwa
Ini
mengemuka seperti kasus-kasus yang menurut
Papua
menyebabkan terseret
perempuan-perempuan
dalam
arus
konflik
dan
ketidakpuasan
masyarakat.
kekerasanpun
tetap
kesimpulan KOMNAS HAM mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti kasus
mengalami berbagai bentuk kekerasan. tahun 1965
Abepura, Wasior dan lain-lain. Perilaku oknum
sebuah upaya perlawanan OPM (Operasi
aparat keamanan yang bertindak sewenang-
Papua Merdeka) disekitar wilayah Sorong
wenang terhadap orang-orang yang dianggap
direspon dengan sebuah operasi militer oleh
separatis ternyata berimpas pula pada berbagai
pihak
bentuk
Sebagai
TNI.
contoh
Tanpa
pada
pandang
bulu
TNI
kekerasan
terhadap
membakar habis rumah orang-orang diwilayah
termasuk
tersebut dan menembaki siapa saja yang
(KOMNAS PEREMPUAN, 2009: 21-25).
dicurigai sebagaimana diceritakan seorang perempuan yang waktu sedang mencari bahan makanan ke hutan dengan bayinya yang
Kealfaan
didalamnya
perempuan
Negara
kekerasan
untuk
seksual
memenuhi
Hak
Korban Atas Pemulihan Hal yang menjadi pertanyaan besar
88
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 88
. Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan
menurut penulis disini adalah tidak adanya
menghukum
upaya untuk membantu dari negara terhadap
menjadi Pekerjaan Rumah bagi Indonesia yang
korban-korban tersebut kecuali upaya yang
menunggu
sangat terbatas dari masyarakat sipil dan
diselesaikan.
korban sendiri. Berbagai kasus kekerasan berdampak secara fisik. Misalnya, ada korban
para
pelakunya.
untuk
Ini
secepat
masih
mungkin
Penutup
perlu
Dari Pembahasan diatas penulis dapat
lidahnya
melihat adanya disparitas yang cukup tinggi
terpotong karena tertembus peluru; ada yang
dalam konteks isu kemanusiaan di Indonesia.
mengalami berbagai masalah kesehatan karena
Kebijakan Indonesia ke luar sangat concern
upaya pengguguran kandungan secara paksa;
terhadap penanganan aspek Kemanusiaan di
seorang korban perkosaan dan perbudakan
berbagai negara sampai-sampai Indonesia bisa
seksual
dikatakan melupakan permasalahan yang sama
yang
ditembak
diamputasi;
ada
selama
sehingga korban
kakinya yang
bertahun-tahun
akhirnya
meninggal akibat penyakit kelamin yang tidak
didalan
negeri.
Memang
pernah diobati; Ada korban yang memberikan
kebijakan ke luar Indonesia yang concern
kesaksian bagaimana anggota keluarganya
terhadap
yang mati akibat kelaparan ataupun terkena
membuat Indonesia terpilih menjadi anggota
peluru ketika mengungsi selama berbulan-
Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
bulan dan bertahun-tahun di hutan akibat
periode 2011-2014.
aspek
pada
Kemanusiaan
akhirnya tersebut
operasi militer. Namun, kesakitan korban tidak
Terpilihnya Indonesia tersebut bisa
cuma fisik, tetapi juga psikis, yang diakibatkan
dikatakan sebagai bentuk kesuksesan dari
oleh
Diplomasi Kemanusiaan yang secara intensif
diskriminasi
dan
pengucilan.
Dari
berbagai cerita korban diketahui bagaimana
dilakukan
seorang korban kekerasan negara dikucilkan
menjadi permasalahan disini menurut penulis
masyarakat
adalah
umum;
ada
korban
yang
oleh
Indonesia.
Indonesia
alfa
Namun
dengan
yang
masalah
mengalami diskriminasi sehingga kariernya
kemanusiaan
sebagai pegawai negeri tidak bisa menanjak,
penanganannya bisa dikatakan belum tuntas.
atau anaknya tidak diterima disekolah tertentu
Menurut penulis seyogyanya Indonesia sebagai
(KOMNAS PEREMPUAN, 2009: 42).
Anggota Dewan HAM PBB juga memulai
Hal inilah yang menjadi kealfaan
reformasi
didalam
dalam
negeri
penanganan
yang
masalah
negara dalam mengupayakan upaya pemulihan
kemanusiaan didalam negeri dan itu semua
para korban kekerasan oleh negara. Kenapa
memang didasari oleh political will dari rezim
tidak ada pengakuan bahwa ada kekerasan
yang berkuasa.
yang dilakukan terhadap permpuan sekaligus
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 89
89
M. Syaprin Zahidi
90
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 90
. Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan
Daftar Pustaka Buku KONTRAS, Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia, (Jakarta: Kontras, 2009) Komnas Perempuan, Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2009) SETARA Institute, Berpihak dan Bertindak Intoleran, (Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2009) Artikel dan Koran Bantuan Kemanusiaan Untuk Myanmar, di unduh 16 September 2013 pada
Indonesia Termasuk Paling Aktif Menjaga Perdamaian Dunia, di unduh 14 September 2013 pada Indonesia Bantu Korban Bencana Negara ASEAN, di unduh 15 September 2013 pada Jejak Indonesia dalam Perdamaian Filipina Selatan, di unduh 15 September 2013 pada
Mendorong Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran HAM Berat di Korea Utara, di unduh 13 September 2013 pada Misi Perdamaian, TNI Kirim 120 Personel dan 3 Heli MI-17 ke Sudan, di unduh 14 September 2013 pada Wardhani, Baiq L.S.W., “Mengukur Probabilitas Keterlibatan Indonesia dalam Resolusi Konflik di Thailand Selatan”, Makalah pada pada diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Internasional, Kedeputian Politik, Sekreratariat Wakil Presiden RI bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 12 Juli 2007. Wardhani, Baiq L.S.W., Jawa Pos, “Thailand Selatan, Sukses Diplomasi Indonesia”, 24 September 2008.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 91
91
PEDOMAN PENULISAN JURNAL INSIGNIA 1.
Artikel harus orisinil atau bukan hasil plagiasi, belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain (termasuk blog), dan tidak dikirim secara bersamaan ke media atau penerbitan lain.
2.
Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul pada masing-masing bagian artikel. Judul artikel harus spesifik, efektif dan dicetak tebal. Peringkat judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal atau dicetak miring dan tidak menggunakan nomor/angka pada judul bagian. JUDUL ARTIKEL (Huruf Besar, Tebal, Di Tengah) Peringkat judul bagian (Huruf Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri) Peringkat Sub Bagian (Huruf Besar Kecil, Cetak Miring, Rata Tepi Kiri)
3. Artikel dikirim menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan menggunakan spasi 1,5, panjang artikel: maksimal 7000 kata (tidak termasuk abstrak dan daftar pustaka; setara dengan 10-20 halaman kertas A4). Artikel dikirim melalui email ke [email protected] dengan format MS Word (.doc). 4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Keterangan tentang artikel hasil presentasi dan keterangan tentang penulis dapat dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Jika penulis 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama yang ditentukan berdasarkan urutan kontribusinya pada artikel; nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki. Bagi naskah yang ditulis oleh sebuah tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis dianjurkan untuk mencantumkan alamat email demi memudahkan komunikasi. 5. Abstrak dibuat dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia) maksimal 250 kata dengan keywords atau kata-kata kunci minimal lima (3) kata. 6. Artikel harus aktual dengan substansi yang: (1) memiliki relevansi dengan kebutuhan proses belajar-mengajar di bidang ilmu hubungan internasional; (2) berhubungan dengan persoalanpersoalan global dan strategis, seperti diplomasi dan hubungan luar negeri kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, ekonomi dan politik internasional, organisasi dan bisnis internasional, politik dan pemerintahan negara-negara kawasan, globalisasi dan strategi; (3) berkaitan erat dan/atau sesuai dengan bidang keilmuan yang selama ini dikuasai penulis, baik yang berupa kajian teoritis, metodologis, ringkasan hasil penelitian maupun resensi buku ilmiah; dan (4) memperhatikan obyektifitas substansi dan kaidah-kaidah keilmuan. 7. Penulisan artikel: 8.
92
Artikel ditulis dalam bentuk esai, sehingga tidak ada format numeric (abjad) yang memisahkan antar bab/ bagian, ataupun untuk menandai bab/bagian baru. Apabila ada tabel dan gambar/grafik, harus dibuat sesederhana mungkin, menggunakan format MS Word (.doc), dituliskan sumbernya (apabila ada) di bagian bawah tabel dan diacu dalam pembahasan. Kesimpulan tidak dirinci dalam poin-poin, tetapi berupa paragraph.
Sistematika artikel hasil pemikiran adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 250 kata); kata kunci; pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub bagian);
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 92
penutup atau kesimpulan; daftar pustaka (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk). 9.
Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk tesis, skripsi, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan atau majalah ilmiah.
10. Pengutipan menggunakan teknik rujukan body note menurut standar akademis. 11. Penulis bertanggung jawab penuh atas keseluruhan isi artikel yang dikirim. 12. Penulis menyertakan curriculum vitae (CV). 13. Artikel yang dkirim ke redaksi harus sudah sesuai dengan pedoman penulisan jurnal ini. Artikel yang tidak sesuai dengan pedoman penulisan jurnal ini tidak akan dipertimbangkan untuk dipublikasikan. 14. Redaksi berhak mengedit artikel tanpa mengubah substansi dan pokok pikiran penulisnya. 15. Redaksi tidak akan mengembalikan artikel yang tidak layak muat.
Jurnal INSIGNIA │Vol 2, No 1, April 2015 93
93
94
94
STRUKTUR KEPENGURUSAN JURNAL
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Pelindung / Penanggung Jawab : Dr. Ali Rokhman M.Si (Dekan FISIP)
Penasehat : Dr. Joko Santoso, M.Si (Wakil Dekan I) Muhammad Yamin, S.IP., M.Si (Ketua Jurusan HI) Pemimpin Redaksi : Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc Sekretaris Redaksi: Nurul Azizah Zayzda, S.IP., MA Redaksi Pelaksana: Elpeni Fitrah, S.IP., MA Sri Wijayanti, S.IP., M.Si Soni Martin Anwar, S.IP., MA Renny Miryanti, S.IP., M.Si Mitra Bebestari : Dr. Endi Haryono (President University) Musa Maliki, PhD candidate (UPN Veteran Jakarta) Tata Letak dan Desain: Hanif Andi Hermawan Sirkulasi : Dwi Yulianto
Alamat Redaksi : Jl. H.R Boenyamin No. 993 Purwokerto Telp. (0281) 635292 ext. 221, 222 ; Fax. (0281) 636992 Email: [email protected]
INSIGNIA
ISSN 2089-1962 Vol. 2, No.1 April 2015
Journal of International Relations
DAFTAR ISI 1
Arum Tri Utami Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat
14
Dion Maulana Prasetya Seladang meski tak Serumpun : Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis
27
Elpeni Fitrah Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Iwan Nurdin
42
Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional Pada Pemerintahan Jokowi-JK Sunardi Purwatmoko
54
Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY) M. Syaprin Zahidi
77
Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan Pedoman Penulisan
92
ii
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhoNya sehingga Jurnal INSIGNIA kali ini sampai ke tangan pembaca yang budiman. Rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua kontributor dan dewan penyunting yang telah mengawal proses dan mendukung penerbitan jurnal ini. Pada edisi kali ini, jurnal INSIGNIA menghadirkan enam artikel dengan topik yang beragam dan penulisnya dari berbagai universitas. Pertama terdapat tulisan dari Arum Tri Utami yang mendiskusikan mengenai hak wanita dalam konteks sejarah Amerika Serikat dengan memfokuskan pada hak pilih. Tulisan kedua dari Dion Maulana Prasetya membahas hubungan Indonesia-Malaysia dalam perspektif geostrategis. Disini penulis ingin menekankan bahwa politisasi kebudayaan bukan satu-satunya faktor utama yang mempengaruhi hubungan kedua negara, namun ada faktor strategis terutama menyangkut dengan Selat Malaka. Selanjutnya Elpeni Fitrah dalam tulisan kedua berusaha menganalisis implementasi dari konsep human security dalam kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya dalam rancangan UU Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Disini penulis menekankan bahwa perhatian negara terhadap keamanan manusia akan sangat tergantung pada hakikat hubungan sosial dan politik antara negara dengan masyarakatnya. Isu agraria menjadi bahasan dalam tulisan keempat dengan fokus utama pada pelembagaan reformasi agraria di Indonesia. Dalam tulisan ini, Iwan Nurdin menjelaskan hambatan reformasi agraria yang merupakan warisan dari periode orde baru, serta rekomendasi yang ditawarkan pada rezim pemerintahan Joko Widodo. Sunardi Purwaatmoko dalam tulisan keempat melakukan analisis pengaruh pola koalisi partai politik dalam kebijakan pemerintah mengenai perberasan. Dengan mempelajari pola pada tiga periode pemerintahan, yakni Gusdur, Megawati dan periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono, penulis melihat bahwa pengaruh dominan oligarki rezim Orde Baru dapat diturunkan setelah reformasi dengan adanya dukungan pemerintah lokal, organisasi petani dan NGO dalam partai politik. Tulisan terakhir dari M. Syaprin Zahidi mengenai diplomasi kemanusiaan Indonesia berargumen bahwa terdapat double standard yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Di satu sisi, Indonesia mengklaim bahwa diplomasi kemanusiaan merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia, dilihat dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai penanganan masalah kemanusiaan di luar negeri. Di sisi lain, Indonesia banyak tersangkut isu pelanggaran HAM berat di dalam negeri, mulai dari pembantaian massal 1965, masalah di Timor Timur, Aceh dan pelanggaran HAM semasa reformasi. Pembaca yang budiman, dewan penyunting berharap dengan terbitnya Jurnal INSIGNIA edisi kali ini, senyatanya mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan studi Hubungan Internasional khususnya di Indonesia. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan di dalam penyusunan Jurnal ini, sehingga masukan, kritik maupun saran sangat kami harapkan untuk perkembangan dan perbaikan Jurnal INSIGNIA berikutnya. Kami juga mengharapkan kiriman naskah-naskah akademik dari pembaca. Salam Hangat, Ayusia Sabhita Kusuma Ketua Penyunting
iii
iv