Kajian Hasil Inventarisasi LP2B Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa tengah
Sub Direktorat Basis Data Lahan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2014
KATA PENGANTAR Hingga saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah. Dengan sebagian besar masyarakat hidup di perdesaan maka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun serta mempertahankan lahan pertanian untuk tidak di alih fungsikan. Mengingat peran petani yang tidak pernah lepas dari pembangunan pertanian, maka tingkat kesejahteraan petanipun menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pada tahun 2014 Sub Direktorat Basis Data Lahan, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan melakukan inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam bentuk kajian inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kajian dilakukan berdasarkan kesesuaian data hasil pemetaan lahan sawah hasil audit lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 serta updating tahun 2012 dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang difokuskan kepada masukan/saran kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah tentang luasan dan lokasi sawah untuk dapat di prioritaskan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta di pertahankan untuk tidak di alih fungsikan ke lahan Non Pertanian dalam menunjang peningkatan kesejahteraan petani. Kami harap kajian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan di masa yang akan datang. Masukan, saran, dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan kajian ini. Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya. Semoga laporan ini bermanfaat.
Jakarta, Juni 2014 Sub Direktorat Basis Data Lahan
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
i ii iii iv
BAB
I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Sasaran 1.4 Metodologi 1.5 Ruang Lingkup Wilayah
1 1 2 2 2 2
BAB
II Inventarisasi Data Wilayah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 2.1. Gambaran Umum Wilayah 2.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 2.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 2.1.3 Kependudukan 2.1.4 Sektor Pertanian 2.2. Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2012 2.3. Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 2.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 2.3.3 Rencana Penggunaan Lahan
3
III Kajian Lahan Sawah Kabupaten Pemalang Dalam LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
12
BAB
3 3 5 6 6 7 8 8 11 11
BAB IV Kesimpulan dan Saran
16
LAMPIRAN
18
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang Tahun 2011
5
Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan Tahun 2009
6
Tabel 2.3
Luas Lahan Sawah di Kabupaten Pemalang Hasil Audit Lahan Update Tahun 2012
7
Tabel 2.4
Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pemalang Tahun 2011 – 2031
11
Tabel 3.1
Luas Hasil Overlay Peta Lahan sawah dengan Rencana Kawasan Dalam RTRW Kabupaten Pemalang
14
DAFTAR PETA
Peta 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pemalang
5
Peta 2.2
Peta Lahan Sawah Kabupaten Pemalang
7
Peta 2.3
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031
10
Peta 3.1
Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
14
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius terhadap ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman merata dan terjangkau. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan UU No 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (Pasal 9). Amanat undangundang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Untuk menghambat laju konversi maka UU ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan LP2B dan LC2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi bisa menjadi bagian kawasan maupun membentang di luar kawasan. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi dapat terdapat di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Saat ini pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan sawah. Hingga Juni 2014 dokumen RTRW
Kabupaten/kota yang telah diperdakan mencapai 274 Kab/ Kota (55,80 %) yang belum 217 Kab/ Kota (44,20%) dan 79 Kab/ Kota diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam Perda Tata Ruangnya. Luasan lahan LP2B yang sudah ditetap dalam RTRW seluas 1.635.786 ha, sedangkan luas lahan sawah hasil audit Kementerian Pertanian seluas 8.132.642 ha. Didasari hal tersebut diatas perlu dilakukan kajian berdasarkan data lahan pertanian serta kesesuaian penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (hasil inventarisasi) dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
1.2 Tujuan Adapun tujuan kajian inventarisasi data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah melihat kesesuaian data Hasil Pemetaan Lahan Sawah dengan penetapan LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan masukan/saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai luas dan lokasi penetapan LP2B.
1.3 Sasaran Sasaran pelaksanaan kajian terhadap hasil inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: a. Teridentifikasinya area LP2B di wilayah kabupaten b. Teridentifikasinya pola ruang wilayah kabupaten c. Teridentifikasinya lahan sawah hasil pemetaan audit lahan yang terakomodir dalam area LP2B dan kawasan pertanian dalam pola ruang wilayah kabupaten
1.4 Metodologi Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu melakukan analisis spasial dengan mengoverlay peta lahan sawah hasil kegiatan audit lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 dengan peta rencana pola ruang wilayah yang didalamnya terdapat area yang ditetapkan sebagai LP2B atau lahan pertanian.
1.5 Ruang Lingkup Wilayah Lingkup wilayah yang dikaji adalah Kabupaten/ Kota yang memiliki data RTRW berikut data spasial hasil inventarisasi.
BAB II Inventarisasi Data Wilayah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Secara umum untuk melaksanakan kajian terhadap penetapan lahan pertanian pangan terlebih dahulu dilakukan Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan pada Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang (Provinsi Jawa Tengah) 2.1 Gambaran Umum Wilayah 2.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Pemalang berdasarkan letak geografisnya terletak diantara 109º 17” 30” – 109º 40’ 30” Bujur Timur (BT) dan 8º 52’ 30” – 7º 20’ 11” Lintang Selatan (LS). Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah 111.530 ha dimana meliputi tanah sawah seluas 38.694 ha dan tanah kering seluas 72.836 ha. Luas wilayah Kabupaten Pemalang ditandai dengan batas-batas sebagai berikut: 1. Sebelah Utara : Laut Jawa 2. Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan 3. Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga 4. Sebelah Barat : Kabupaten Tegal. Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan yaitu Kecamatan Bodeh, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Comal, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Moga, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Watukumpul dan Kecamatan Belik, yang dibagi lagi atas 222 desa/ kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara Kabupaten Pemalang merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1 - 5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6 – 15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16 – 925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur. Jenis tanah di Kabupaten Pemalang dibagi menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut: a. Tanah alluvial : terutama terdapat di dataran rendah b. Tanah regosol : terdiri dari batu-batuan pasir dan intermedier didaerah bukit sampai gunung.
c. Tanah latosol
: terdiri dari batu bekuan pasir dan intermedier di daerah perbukitan sampai gunung. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pemalang berdasarkan peta tanah tinjauan Karesidenan Pekalongan skala 1 : 250.000 yang dibuat oleh Direktorat Agraria Jawa Tengah adalah tanah aluvial, litosol, regosol, andosol dan grumusol Kondisi hidrologi Kabupaten Pemalang terbagi atas: a. Air Permukaan Kabupaten Pemalang dialiri oleh sungai yaitu Sungai Waluh yang terletak kurang lebih 4 km dari pusat kota dan sungai comal yang terletak kurang lebih 14 km dari pusat kota. b. Mata air Kabupaten Pemalang memiliki potensi berupa mata air antara lain: 1) Mata air Gung Agung yang terletak di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang, dengan debet air kurang lebih 10 liter/detik, terletak pada ketinggian kurang lebih 70 meter diatas permukaan air laut. 2) Mata air Telaga Gede yang terletak di Desa Sikasur Kecamatan Belik. 3) Mata air Asem yang terletak di Desa Bulakan, dengan debet air kurang lebih 160 meter/detik; c. Air Tanah Kabupaten Pemalang terbagi menjadi dua wilayah air tanah sebagai berikut: 1) Daerah dataran rendah Tanah terdiri dari endapan-endapan lepas yang mempunyai sifat lulus air. Pada daerah ini kandungan air tanahnya cukup besar hanya saja karena dekat pantai maka terjadi intrusi air laut. 2) Daerah Perbukitan tua dan Perbukitan muda Daerah perbukitan tua : ditempati batu-batuan dari formasi mioson dan floosen yang mempunyai sifat kelulusan air yang sangat kecil, terutama serpih dan Nepal. Adapun yang berukuran kasar seperti pasir mempunyai sifat kelulusan air, namun karena kelerengan yang cukup terjal maka air tanahnya belum terbentuk. Daerah perbukitan muda: ditempati batuan tafaan hasil gunung berapi, litologinya bersifat lulus air, tetapi morphologinya berupa perbukitan dengan lereng yang cukup terjal dimungkinkan air tanahnya baru mulai terbentuk. Pada satuan tafaan litologinya bersifat lulus air, maka kemungkinan sudah mengandung air tanah. Kabupaten Pemalang memiliki beberapa bagian wilayah hutan, terdiri dari hutan lindung dengan luas 1.858,60 ha, hutan suaka alam dan wisata luas 24,10 ha, hutan produksi tetap sebesar 26.757,60 ha, hutan produksi terbatas sebesar 3.980,70 ha, hutan bakau dengan luas 1.672,50 ha, dan hutan rakyat seluas 22.874,78 ha. Luas hutan dibandingkan dengan luas wilayah sebesar 49,57%. Gambaran ini menunjukkan keadaan yang cukup baik terkait dengan kemampuan wilayah untuk menyimpan air tanah (catchment area).
Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Pemalang secara spasial sebagaimana pada Peta 2.1. Peta 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pemalang
Sumber : Profil Pengelolaan Tututpan Vegetasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012
2.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang didominasi oleh penggunaan lahan sawah seluas 38.694 Ha sekitar 34,69%, wilayah Hutan seluas 57.168,28 ha (51,26%), Tegalan, Ladang, Tambak seluas 171,69 ha (0,15%) dan Rumah, Bangunan dan Halaman seluas 155,25 Ha (0,14), Perkebunan seluas 14,64 ha (0,01%) dan lainnya seluas 15.326,14 ha (13,74 ha. Untuk rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang. Tabel 2.1 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Penggunaan Lahan Lahan sawah Rumah, Bangunan, dan Halaman Sekitarnya Tegalan/ Kebun Ladang/ Huma Tambak/ Kolam Hutan lindung hutan suaka alam dan wisata hutan produksi tetap hutan produksi terbatas hutan bakau hutan rakyat Perkebunan Lainnya (jalan, sungai, lahan tandus, dll) Total
Luas (ha) 38.694,00 155,25 140,50 15,96 15,23 1.858,60 24,10 26.757,60 3.980,70 1.672,50 22.874,78 14,64 15.326,14 111.530,00
% 34,69 0,14 0,13 0,01 0,01 1,67 0,02 23,99 3,57 1,50 20,51 0,01 13,74 100
2.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2009 tercatat sebesar 1.395.232 jiwa, naik sekitar 5,61 persen dari tahun 2008 (lihat Tabel 2.2), dengan rata-rata kepadatan 1.251 jiwa/km2. Kecamatan Pemalang sebagai ibukota kabupaten memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 193.769 atau sekitar 13,89 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang. Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan Tahun 2009
No.
Kecamatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Moga Warungpring Pulosari Belik Watukumpul Bodeh Bantarbolang Randudongkal Pemalang Taman Petarukan Ampelgading Comal Ulujami Jumlah 2008
Luas (Km2) 41,41 26,31 87,52 124,54 129,02 85,98 139,19 90,32 101,93 67,41 81,29 53,3 26,54 60,55 1.115,30 1.115,30
Banyaknya Penduduk 69.951 45.119 55.232 104.102 68.408 61.379 83.458 107.648 193.769 173.122 156.047 71.718 92.626 112.653 1.395.232 1.387.453
Kepadatan Per Km2 1.689 1.715 631 836 530 714 600 1.192 1.901 2.568 1.920 1.346 3.490 1.860 1.251 1.244
Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2010
2.1.4 Sektor Pertanian Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sub sektor Tanaman Pangan merupakan salah satu sub sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi gogo), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Produktifitas tanaman padi mengalami kenaikanan selama periode 2011-2012, yaitu mengalami kenaikan dari 389.867 ton pada tahun 2011 menjadi 433.705 ton pada tahun 2012. Sedangkan produksi tanaman palawija selama periode yang sama produksi jagung turun tajam dari 46.144 ton pada tahun 2011 menjadi 28.462 ton pada tahun 2012 atau turun sekitar 38 persen dengan luas panen sekitar 307 ha. Tanaman Kedelai juga mengalami penurunan dari 50 ton pada tahun 2011 menjadi 11 ton pada tahun 2012 dengan luas panen sekitar 10 ha. Keadaan yang berbeda terjadi pada tanaman ubi kayu dan kacang tanah, dimana keduanya mengalamikenaikan produksi dibanding tahun 2011
2.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan Tahun 2012 Pada tahun 2012 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan updating data Audit Lahan Tahun 2010 hasil dari Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 2.3 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.2 sebagai berikut. Tabel 2.3 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Pemalang Hasil Audit Lahan Update Tahun 2012
No
I
Provinsi/ Kabupaten/Kecamatan JAWA TENGAH 1 Pemalang a. b. c.
Ampelgading Bantarbolang Belik
Irigasi
Jenis Lahan Sawah Pasang Tadah Hujan Lebak Surut
(Ha)
(Ha)
902.313
199.538
-
-
1.101.851
31.446
664
-
-
32.110
2.447
-
-
-
2.447
-
-
-
2.805
13
-
-
1.961
118
-
-
2.197
2.805 1.949
(Ha)
Jumlah
(Ha)
(Ha)
d.
Bodeh
2.078
e.
Comal
1.207
-
-
-
1.207
f.
Moga
2.006
43
-
-
2.049
g.
Warung Pring
1.685
-
-
-
1.685
h.
Pemalang
3.759
-
-
-
3.759
i.
Petarukan
3.662
-
-
-
3.662
5
-
-
163
-
3.050
j.
Pulosari
158
k.
Randudongkal
3.050
-
-
l.
Taman
3.895
-
-
-
3.895
2.015
-
-
-
2.015
729
485
-
-
1.214
m. Ulujami n.
Watukumpul
Peta 2.2 Peta Lahan Sawah Kabupaten Pemalang
Sumber : Data Spasial Pemetaan Lahan Sawah Update Tahun 2012
2.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2031 yang s a l a h s a t u Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Pemalang dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya. Pada pasal 34 dalam Perda No. 3/2011 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pemalang meliputi : a. Kawasan lindung; dan b. Kawasan budidaya Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan pada pasal 34 yang terdiri dari : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perkebunan; e. kawasan peruntukan perikanan; f. kawasan peruntukan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri; h. kawasan peruntukan pariwisata; i. kawasan peruntukan permukiman; dan j. kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 34 ayat 3 huruf c diatas, diatur dalam pasal 61 antara lain sebagai berikut : a. kawasan tanaman pangan; dan b. kawasan hortikultura. Penjabaran dari pasal 61huruf a sebagaimana pada Pasal 62 (1) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas: a. kawasan sawah irigasi; dan b. kawasan sawah bukan irigasi. (2) Kawasan sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 30.299 (tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Hektare meliputi: a. Kecamatan Ampelgading dengan luas kurang lebih 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) Hektare; b. Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 2.269 (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) Hektare; c. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 1.963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga) Hektare; d. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 1.364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) Hektare; e. Kecamatan Comal dengan luas kurang lebih 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu) Hektare;
f. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 1.355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) Hektare; g. Kecamatan Pemalang dengan luas kurang lebih 3.462 (tiga ribu empat ratus enam puluh dua) Hektare; h. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 4.991 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Hektare; i. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) Hektare; j. Kecamatan Taman dengan luas kurang lebih 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) Hektare; k. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) Hektare; l. Kecamatan Warungpring dengan luas kurang lebih 1.105 (seribu seratus lima) Hektare; dan m. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) Hektare. (3) Kawasan sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (4) Kawasan sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7.316 (tujuh ribu tiga ratus enam belas) Hektare meliputi: a. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 2.351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) Hektare; b. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) Hektare; c. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) Hektare; d. Kecamatan Pulosari dengan luas kurang lebih 443 (empat ratus empat puluh tiga) Hektare; e. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 645 (enam ratus empat puluh lima) Hektare; f. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) Hektare; g. Kecamatan Warungpring dengan luas kurang lebih 100 (seratus) Hektare; dan h. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) Hektare. (5) Kawasan sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan pengembangan lahan terbangun. Penjabaran dari pasal 61huruf b sebagaimana pada Pasal 63 (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dengan luas kurang lebih 9.329 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan) Hektare meliputi: a. Kecamatan Ampelgading dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Hektare; b. Kecamatan Bantarbolang dengan luas kurang lebih 407 (empat ratus tujuh) Hektare;
c. Kecamatan Belik dengan luas kurang lebih 1.019 (seribu sembilan belas) Hektare; d. Kecamatan Bodeh dengan luas kurang lebih 648 (enam ratus empat puluh delapan) Hektare; e. Kecamatan Moga dengan luas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) Hektare; f. Kecamatan Pemalang dengan luas kurang lebih 441 (empat ratus empat puluh satu) Hektare; g. Kecamatan Petarukan dengan luas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) Hektare; h. Kecamatan Pulosari dengan luas kurang lebih 3.368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) Hektare; i. Kecamatan Randudongkal dengan luas kurang lebih 702 (tujuh ratus dua) Hektare; j. Kecamatan Taman dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Hektare; k. Kecamatan Ulujami dengan luas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) Hektare; l. Kecamatan Warungpring dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Hektare; dan m. Kecamatan Watukumpul dengan luas kurang lebih 1.452 (seribu empat ratus lima puluh dua) Hektare. (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan pengembangan lahan terbangun. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031 sebagaimana pada Peta 2.3 berikut: Peta 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2031
Sumber : RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031
2.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sudah menetapkan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di kawasan budidaya yang telah dituangkan dalam Perda No 3 Tahun 2011 pasal 62 dengan luas lahan kurang lebih 30.299 (tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar merupakan lahan sawah irigasi yang tersebar di 13 Kecamatan, sedangkan data spasial sebaran sawah belum diketahui masih bersifat data tabular . Berdasarkan data spasial sawah hasil audit lahan Kementerian Pertanian tahun 2010 yang di overlay dengan peta pola ruang pada RTRW Kabupaten Pemalang, diperoleh gambaran bahwa lahan irigasi hasil audit lahan Kementerian Pertanian seluas 31.446 ha yang tersebar di 14 Kecamatan. Jika dibandingkan dengan total luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2011, adanya potensi lahan sawah beririgasi akan beralih fungsi ke non sawah seluas 1.147 ha. Sedangkan dilihat dari penyebaran lahan sawah irigasi berdasarkan pada penetapan kawasan dalam peta pola ruang dalam RTRW, di peroleh gambaran sawah irigasi yang masuk dalam kawasan pertanian seluas 26.114,40 ha dan diluar kawasan pertanian seluas 5.311,42 ha yang akan berpotensi untuk beralih fungsi. 2.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pemalang Tahun 2011 – 2031
No
Kawasan dalam RTRW 1 Kawasan Lindung
Kawasan Lindung Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 3 Kawasan Perlindungan Setempat 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya 5 Hutan Produksi Terbatas 6 Hutan Produksi Tetap 7 Kawasan Peruntukan Sawah Irigasi 8 Kawasan Peruntukan Sawah Bukan Irigasi 9 Kawasan Peruntukan Hortikultura 10 Kawasan Peruntukan Perkebunan 11 Kawasan Peruntukan Perikanan 12 Kawasan Peruntukan Industri 13 Kawasan Peruntukan Permukiman Grand Total 2
Sumber Data : Perda Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011
Luas (Ha) 5.082 6.609 603 532 10.617 16.896 30.299 7.316 9.329 15.713 1.728 664 6.142 111.530
BAB III Kajian Lahan Sawah Kabupaten Pemalang Dalam LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kajian terhadap LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan di Kabupaten Pemalang. Kajian ini difokuskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam melaksanakan kajian tersebut dilihat pengakomodiran lahan sawah dalam rencana tata ruang wilayah maka dilakukan overlay peta lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian tahun 2012 dengan rencana pola ruang wilayah pada RTRW Kabupaten Pemalang yang di dalamnya mencakup lahan yang ditetapkan sebagai LP2B. Kajian yang menggunakan metode analisis spasial dengan meng-overlay peta lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan tahun 2012 dengan peta rencana pola ruang wilayah terdapat kelemahan mengenai perbedaan skala. Berdasarkan hasil overlay peta lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan tahun 2012 dengan peta rencana pola ruang wilayah kabupaten dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar sesuai dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. b. Kabupaten Pemalang dalam Perda RTRW No 3 Tahun 2011 telah mengakomodir tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dalam pasal 62. Luas lahan sawah di Kabupaten Pemalang sesuai dengan Perda no. 3 tahun 2011 seluas 37.615 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 30.299 ha (80,5%) dan sawah non irigasi seluas 7.316 ha (19,5%). Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan seluas 30.299 ha yang merupakan lahan sawah beririgasi dan untuk lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan sawah non beririgasi seluas 7.316 ha dan kawasan hortikultura seluas 9.329 ha yang masuk dalam kawasan peruntukan pertanian c. Hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang di update tahun 2012, luas lahan sawah di Kabupaten Pemalang seluas 32.110 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 31.446 ha (98%) dan sawah tadah hujan seluas 664 ha (2%). Hasil overlay sawah hasil audit lahan kementerian pertanian dengan pola ruang pada RTRW Kabupaten Pemalang, sawah irigasi yang masuk dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian seluas 26.114 ha dan sawah non irigasi seluas 470 ha. Sedangkan sawah irigasi yang berada di luar kawasan peruntukkan pertanian seluas 5.331 ha serta sawah tadah hujan seluas 195 ha. Sawah yang berada di luar kawasan peruntukan pertanian akan mudah berpotensi untuk beralih fungsi ke lahan non sawah. d. Adanya perbedaan luasan sawah (irigasi dan non irigasi) antara hasil audit lahan Kementerian Pertanian dengan yang tertuang dalam perda RTRW No. 3 tahun 2011 baik berdasarkan luasan, jenis pengairan, lokasi maupun kawasan dan dapat digambarkan sebagai berikut :
1). Perbedaan berdasarkan luasan, jenis pengairan dan lokasi per-kecamatan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kecamatan Bantarbolang Randudongkal Pemalang Taman Bodeh Ampelgading Warungpring Ulujami Comal Petarukan Moga Belik Pulosari Watukumpul Jumlah Total
Hasil Audit Irigasi Non Irigasi 2.805 3.050 3.759 3.895 2.078 118 2.447 1.685 2.015 1.207 3.662 2.006 43 1.949 13 158 5 729 485 31.446 664
Luas (Ha) RTRW (Pola Ruang) Irigasi Non Irigasi 2.269 2.364 645 3.462 3.465 1.364 894 2.546 1.105 100 2.320 558 1.551 4.991 1.355 192 1.963 2.351 443 1.544 2.133 30.299 7.316
Selisih Irigasi Non Irigasi 536 686 (645) 297 430 714 (776) (99) 580 (100) (305) (558) (344) (1.329) 651 (149) (14) (2.338) 158 (438) (815) (1.648) 1.147 (6.652)
2). Perbedaan luasan berdasarkan lokasi di suatu kawasan Berdasarkan Perda RTRW No 3 Tahun 2011, lahan sawah beririgasi seluas 30.299 ha yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan sawan non irigasi seluas 7.316 ha merupakan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berada dalam kawasan peruntukan pertanian, namun belum ada data spasial secara detail. Berdasarkan data spasial hasil audit lahan Kementerian Pertanian, lahan sawah di Kabupaten Pemalang seluas 32.110 ha yang masuk dalam kawasan peruntukan pertanian seluas 26.584 ha (82,79%) (sawah beririgasi 26.114 ha, dan sawah non irigasi 470 ha), sedangkan sawah yang berlokasi di diluar kawasan peruntukan pertanian seluas 5.526 ha (17,21%) (sawah beririgasi 5.331 ha, dan sawah non irigasi 195 ha) dengan rincian sebagai berikut : No
Kawasan Dalam RTRW
Jenis Sawah (Ha) Irigasi Tadah Hujan 10 2 52 11 210 2
1 2 3 4
Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Kawasan Konservasi
5
Kawasan Lindung Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
1.414
Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Pertanian Hortikultura Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Sempadan Sungai Grand Total
474 0,18 382 2.322 1.365 23.562 1.188 466 31.446
6 7 8 9 10 11 12 13
111
6 142 25 302 64 664
Total 12 63 210 2 1.525 474 0,18 387 2.322 1.507 23.586 1.490 530 32.110
e. Luas lahan sawah hasil audit lahan Kementerian Pertanian berdasaran pada Perda RTRW No 3 Tahun 2011 Kabupaten Pemalang seluas 32.110 ha, berpotensi untuk berubah fungsi yang berada pada kawasan budidaya diluar kawasan peruntukan pertanian seluas 5.526 ha (irigasi 5.331 ha dan non irigasi 195 ha) yaitu berpotensi alih
fungsi menjadi Hutan Produksi Terbatas seluas 63 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 210 ha, Kawasan Konservasi seluas 2 ha, Industri seluas 474 ha, perikanan seluas 0,18 ha dan lahan permukiman seluas 2.709 ha. f. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian yang masuk dalam Kawasan Lindung Seluas 2.067 Ha (6,44 %) (irigasi 1.889 ha dan non irigasi 177 ha) yang merupakan masuk dalam Hutan Lindung seluas 12 ha, Kawasan Lindung Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya seluas 1.525 ha dan sempadan sungai seluas 530 ha. Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan secara spasial sebagaimana pada Peta 3.1 berikut : Tabel 3.1 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Pemalang
Jenis Sawah (Ha) No
Kawasan Dalam RTRW
1 2 3 4
Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Kawasan Konservasi
5
Kawasan Lindung Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
6 7 8 9 10 11 12 13
Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Pertanian Hortikultura Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Sempadan Sungai Grand Total
Irigasi 1/2 Teknis
Irigasi Teknis
10 30 154 1
22 56 1
1.064
349
0
474 0,18 311 2.040 222 17.214 18 134 20.842
71 282 1.143 6.348 1.170 331 10.604
Tadah Hujan
Total
2 11
12 63 210 2
111
1.525
6 142 25 302 64 664
474 0,18 387 2.322 1.507 23.586 1.490 530 32.110
Peta 3.1 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
BAB IV Kesimpulan dan Saran 4.1 Kesimpulan a. Kabupaten Pemalang telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dalam Perda RTRW No. 3 Tahun 2011 pada pasal 62 yang berada pada kawasan peruntukan pertanian. Total luas sawah 37.615 ha yang terdiri dari sawah irigasi 30.299 ha dan non irigasi seluas 7.316 ha. Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 30.299 ha yang merupakan sawah irigasi dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 16.645 ha yang terdiri dari sawah non irigasi 7.316 ha dan kawasan hortikultura 9.329 ha. b. Luas sawah di Kabupaten Pemalang hasil audit lahan Kementerian Pertanian tahun 2010 yang di update tahun 2012 seluas 32.110 ha (irigasi 31.446 ha dan non irigasi 664 ha). Berdasarkan hasil overlay peta audit lahan Kemeterian Pertanian dengan pola ruang pada RTRW Kabupaten Pemalang, sawah yang masuk dalam kawasan peruntukan pertanian seluas 26.584 ha (irigasi 26.114 ha dan non irigasi 470 ha) dan diluar kawasan peruntukan pertanian seluas 5.526 ha (irigasi 5.331 ha dan non irigasi 195 ha) yang berpotensi beralih fungsi ke non sawah. c. Terdapat selisih luasan sawah secara total antara hasil audit lahan dengan luasan sawah yang ditetapkan dalam perda RTRW Kabupaten Pemalang seluas 5.505 ha. Luas sawah dalam perda RTRW lebih luas dari hasil audit lahan. d. Adanya perbedaan luas sawah berdasarkan tipe pengairan dan lokasi sawah terhadap peruntukan kawasan. Berdasarkan RTRW luas sawah irigasi 30.299 ha serta non irigasi seluas 7.316 ha berada pada kawasan peruntukan pertanian. Berdasarkan audit lahan Kementerian Pertanian sawah irigas 31.446 ha (dalam kawasan pertanian 26.114 ha dan diluar kawasan pertanian 5.331 ha) dan sawah non irigasi seluas 664 ha (dalam kawasan pertanian 470 ha dan diluar kawasan pertanian 195 ha). e. Belum sinkronnya data lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang di tetapkan dalam Perda RTRW No. 3 Tahun 2011 Kabupaten Pemalang dengan data sawah hasil audit lahan Kementerian Pertanian. LP2B sesuai dalam perda Kabupaten Pemalang adalah lahan sawah irigasi yang berada pada Kawasan Perentukan Pertanian dengan total luas 30.299 ha, sedangkan dibandingkan sawah irigasi hasil audit lahan yang masuk kawasan peruntukan pertanian dalam pola ruang RTRW Kabupaten Pemalang seluas 26.114 ha, dengan selisih 4.185 ha. f. Untuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sesuai perda RTRW Kabupaten Pemalang adalah sawah non irigasi 7.316 ha dan kawasan hortikultura 9.329 ha yang berada pada Kawasan Perentukan Pertanian. Dibanding dengan hasil audit lahan Kementerian Pertanian untuk sawah non irigasi yang masuk dalam kawasan peruntukan pertanian hanya seluas 470 ha. Selisih sawah non irigasi yang berada pada kawasan peruntukan pertanian untuk LCP2B seluas 6.846 ha. g. Hasil kajian di Kabupaten Pemalang dari lahan sawah hasil audit lahan Kementan tahun 2010 yang di update tahun 2012 terdapat luasan sawah yang berada pada Kawasan Lindung (dalam RTRW Kabupaten) seluas 2.067 Ha (6,44 %). 21
4.2 Saran Berdasarkan hasil kajian data autentik data yang tersedia yang berkaitan dengan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a. Perlunya pengkajian ulang terhadap perbedaan luasan sawah (irigasi dan non irigasi) antara hasil audit lahan Kementerian Pertanian dengan yang tertuang dalam perda RTRW No. 3 tahun 2011 Kabupaten Pemalang, baik berdasarkan luasan, jenis pengairan, lokasi maupun kawasan berdasarkan pada data spasial. b. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, disarankan mengkaji ulang kebijakan penetapan kawasannya, terutama potensi alih fungsi lahan sawah irigasi menjadi jenis penggunaan lahan non sawah serta total luasan lahan sawah yang kongkrit untuk di jadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam perda RTRW atau perda lainnya. c. Disamping itu, agar dapat diupayakan pembangunan basis data spasial oleh pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) maupun lahan lainnya yang potensial untuk mendukung ketahanan pangan nasional. d. Selain itu untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah yang produktif (misi utama LP2B) maka pengembangan kelembagaan spesifik perlu dilakukan seperti dalam proses pengumpulan data melalui kerjasama perguruan tinggi atau instansi terkait lainnya. e. Hasil kajian ini, dapat di sampaikan ke Bappeda dalam bentuk paparan sebagai masukan dalam perencanaan tata ruang ke depan.
22
23
Selisih Luas Sawah Berdasarkan Luasan, Jenis Pengairan dan Lokasi Per-Kecamatan di Kabupaten Pemalang No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kecamatan
Bantarbolang Randudongkal Pemalang Taman Bodeh Ampelgading Warungpring Ulujami Comal Petarukan Moga Belik Pulosari Watukumpul Jumlah Total
Luas (Ha) Hasil Audit Lahan RTRW (Pola Ruang) Irigasi Non Irigasi Irigasi Non Irigasi
2.805 3.050 3.759 3.895 2.078 2.447 1.685 2.015 1.207 3.662 2.006 1.949 158 729 31.446
118
43 13 5 485 664
2.269 2.364 3.462 3.465 1.364 2.546 1.105 2.320 1.551 4.991 1.355 1.963
1.544 30.299
645
894 100 558
192 2.351 443 2.133 7.316
Selisih Irigasi Non Irigasi
536 686 297 430 714 (99) 580 (305) (344) (1.329) 651 (14) 158 (815) 1.147
(645) (776) (100) (558) (149) (2.338) (438) (1.648) (6.652)
24
Luas Hasil Overlay Sawah Pusdatin dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Pemalang
Jenis Sawah (Ha) No
Kawasan Dalam RTRW
1 2 3 4
Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Kawasan Konservasi
5
Kawasan Lindung Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Irigasi 1/2 Irigasi Teknis Teknis 10 30 22 154 56 1 1 1.064
349
0
474 0
8 Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan
71
311
9 Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan
282
2.040
1.143 6.348 1.170 331 10.604
222 17.214 18 134 20.842
6 Kawasan Peruntukan Industri 7 Kawasan Peruntukan Perikanan
10 11 12 13
Pertanian Hortikultura Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Sempadan Sungai Grand Total
Tadah Hujan
Total
2 11
12 63 210 2
111
1.525 474 0
6
387 2.322
142 25 302 64 664
1.507 23.587 1.490 530 32.110
25
28
