Kabupaten Magelang – Provinsi Jawa Tengah Implikasi dari Peraturan Menteri Nomor 22, 23, dan 24 adalah bahwa setiap satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 sudah harus menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di bawah kordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Depatermen Agama. Pada tahun 2008 Pusat Kurikulum melakukan kegiatan bantuan teknis dan pendampingan dan workshop KTSP. Tujuan dari kegiatan ini pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang berfokus pada pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan evaluasi kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dan pendampingan oleh TPK Kabupaten kepada satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten yang memperoleh bantuan teknis dan pendampingan KTSP tersebut. Bantuan teknis dan pendampingan di Kabupaten Magelang diharapkan menghasilkan: (1) Terbentuknya TPK Kabupaten, (2) Tersosialisasikannya KTSP oleh TPK kabupaten Magelang kepada satuan pendidikan. Ibukota Kabupaten Magelang adalah kota Mungkid. Memiliki luas 1.085,73 Km² , dengan jumlah penduduk 1.144.000 pada tahun 2003. Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahannya. Pusat pemerintahan yang berada di kecamatan Mungkid. Kecamatan-kecamatan yang berada di kebupaten Magelang adalah sebagai berikut : (1) Mungkid, (2) Muntilan, (3) Grabag, (4) Salam, (5) Salaman, (6) Ngluwar, (7) Serumbung, (8) Borobudur, (9) Ngablak, (10) Bandongan, (11) Sawangan, (12) Secang, (13) Tegalrejo, (14) Mertoyudan, (15) Dukun, (16), Candi Mulyo, (17) Windusari, (18) Kejoran, (19) Kaliangkrik, (20) Pakis, (21) Tempuran. Kabupaten Magelang memiliki potensi berbagai objek pariwisata karena memiliki situs-situs peninggalan prasejarah seperti candi Borobudur, candi mendut dan lainnya. Bahkan candi Borobudur sebagai candi terbesar di Indonesia dan sempat menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia menjadi icon kabupaten Magelang. Menurut Kepala Dinas Pendidikan, sosialisasi KTSP belum merata karena jumlah sekolah yang besar. Oleh karena itu, kehadiran Tim Pusat Kurikulum sangat ditunggu dan diperlukan. Sosialisasi dari Pusat baru didapatkan dari Puskur, tetapi ada beberapa individu yang mendapatkan sosialisasi dari Pusat terutama dari Direktorat Menengah. KTSP di Kabupaten Magelang sudah mulai diterapkan sejak tiga tahun yang lalu yaitu tahun 2006/2007 walau sebagian besar masih adopsi dan adaptasi. Kualitas dalam implementasi KTSP atau pemahaman guru-guru dan jajaran dinas pendidikan masih belumlah sama. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kali ini dapat diperoleh suatu informasi yang sama. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 1- 5 Juli 2008 di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Peserta yang terlibat pada kegiatan Pendampingan dan Workshop pengembangan KTSP terdiri dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah/guru dari mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pengawas, Dewan Pendidikan.
105
Hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah kegiatan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan atau bertepatan dengan Penerimaan Siswa Baru dan banyak peserta baru pertama kali menerima Sosialisasi KTSP dari Pusat, kemampuan pemahaman tentang KTSP antara peserta satu dengan yang lain sangat bervariasi. Dengan adanya keragaman pemahaman mengenai KTSP ini, berdampak pada kebutuhan materi KTSP yang diberikan beragam juga, selain itu materi tayangan mengenai SMK minim, sehingga kurang mendukung fasilitator dalam menjawab permasalahan dari peserta. Kabupaten Tabalong – Provinsi Kalimantan Selatan Peraturan dan perundangan bidang pendidikan di Indonesia menginsyaratkan bahwa proses penyusunan dan pengembangan kurikulum merupakan tanggung jawab pada tingkat satuan pendidikan. Hal tersebut telah dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pusat Kurikulum sebagai pengembang kurikulum pada Departemen Pendidikan Nasional memfasilitasi kegiatan pendampingan pada tingkat satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kegiatan pendampingan tersebut dilakukan di kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang meliputi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dengan peserta berjumlah 100 orang dan 50 orang lagi sebagai TPK tingkat Kabupaten Tabalong yang mereka ini bertugas mendampingi 100 orang peserta tersebut menyusun KTSP. Dari keseluruhan peserta, sebanyak kurang lebih 25% tingkat satuan pendidikan telah menyusun sendiri KTSP dan sebanyak 75% belum memperoleh pelatihan tentang bagaimana proses penyusunan KTSP. Atas dasar itu, pendampingan diarahkan pada pemahaman dokumen pokok sebagai acuan untuk memahami dan mampu menjabarkan kurikulum operasional. Dokumen Pokok yang dimaksud adalah Landasan yuridis perubahan kurikulum, Pemahaman Kegiatan Pembelajaran, Pedoman penyusunan KTSP. Hari pertama dan kedua kegiatan dilakukan presentasi/penyampaian materi KTSP oleh 2 nara sumber: Drs. Heru Setyono (Puskur) dan Drs. Hapidin, M.Pd (UNJ) yang diselingi dengan dialog interaktif. Pada hari ketiga dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan berupa Workshop penyusunan dokumen 1 dan dokumen 2 KTSP yang diakhiri dengan presentasi hasil kerja dokumen KTSP PAUD, KTSP SD, KTSP SMP, KTSP SMA dan SMK dan KTSP SLB. Hasil presentasi menunjukkan bahwa peserta telah memperoleh pemahaman dalam menjabarkan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Kabupaten Aceh Tenggara – Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Peraturan dan perundangan bidang pendidikan di Indonesia menginsyaratkan bahwa proses penyusunan dan pengembangan kurikulum merupakan tanggung jawab pada tingkat satuan pendidikan. Hal tersebut telah dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
106
Pusat Kurikulum sebagai pengembang kurikulum pada Departemen Pendidikan Nasional memfasilitasi kegiatan pendampingan pada tingkat satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kegiatan pendampingan tersebut dilakukan di kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi NAD yang meliputi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dengan peserta berjumlah 100 orang dan 50 orang lagi sebagai TPK tingkat Kabupaten Aceh Tenggara yang mereka ini bertugas mendampingi 100 orang peserta tersebut menyusun KTSP. Dari keseluruhan peserta, sebanyak kurang lebih 5% tingkat satuan pendidikan telah menyusun sendiri KTSP dan sebanyak 95% belum memperoleh pelatihan tentang bagaimana proses penyusunan KTSP. Atas dasar itu, pendampingan diarahkan pada pemahaman dokumen pokok sebagai acuan untuk memahami dan mampu menjabarkan kurikulum operasional. Dokumen Pokok yang dimaksud adalah Landasan yuridis perubahan kurikulum, Pemahaman Kegiatan Pembelajaran, Pedoman penyusunan KTSP. Hari pertama dan kedua kegiatan dilakukan presentasi/penyampaian materi KTSP oleh 2 nara sumber: Drs. Heru Setyono (Puskur) dan Sri Widati, S.Pd (dosen PAUD STAI Bani Saleh Bekasi) yang diselingi dengan dialog interaktif. Pada hari ketiga dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan berupa Workshop penyusunan dokumen 1 dan dokumen 2 KTSP yang diakhiri dengan presentasi hasil kerja dokumen KTSP PAUD, KTSP SD, KTSP SMP, KTSP SMA dan SMK dan KTSP SLB. Hasil presentasi menunjukkan bahwa peserta telah memperoleh pemahaman dalam menjabarkan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan.
Kabupaten Rembang - Provinasi Jawa Tengah Kabupaten Rembang merupakan daerah pinggiran Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Daerah ini sebagai pintu masuk Propinsi Jawa Tengah dari arah Surabaya, Jawa Timur pada jalur pantura. Kabupaten Rembang mempunyai luas wilayah 101.408 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 579.153 orang. Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari tiga kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk ‖daerah tertinggal‖. Ketertinggalan ini disebabkan pendapatan asli daerah sangat kecil, meskipun potensi kelautan cukup menjanjikan. Investor enggan menanamkan modalnya karena ketiadaan air bersih. Untuk itu, pembangunan pendidikan diharapkan mampu meminimalkan hambatan ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan diutamakan dengan merespon implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang sudah dimulai serentak di satuan pendidikan. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Rembang sudah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati. Ini mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk TPK berkiprah memajukan pendidikan di Kabupaten Rembang. Permasalahan yang muncul pada saat kegiatan pelatihan TPK maupun pendampingan TPK adalah pemahaman peserta yang masih beragam mengenai pengembangan indikator pencapaian Kompetensi Dasar. Kurangnya pemahaman ini dikarenakan perbedaan penafsiran dari narasumber pada saat pelatihan, seperti pelatihan dari LPMP, Pusat Kurikulum, atau Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain
107
itu, mata pelajaran Muatan Lokal menjadi permasalahan bagi peserta karena mata pelajaran ini banyak macamnya, ada Mulok dari Provinsi yang wajib diselenggarakan, Mulok dari Kabupaten, dan ada Mulok Sekolah. Banyak macam mata pelajaran Mulok ini berakibat pada beban belajar siswa yang semakin berat. Harapan dengan adanya pelatihan dari Pusat Kurikulum, TPK mampu mengidentifikasi permasalahan dan melakukan diskusi bersama untuk mencari pemecahan masalah sehingga ada persamaan pendapat antaranggota TPK. Kabupaten Kudus – Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2008 Pusat Kurikulum melakukan kegiatan bantuan teknis dan pendampingan dan workshop KTSP. Tujuan dari kegiatan ini pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang berfokus pada pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan evaluasi kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dan pendampingan oleh TPK Kabupaten kepada satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten yang memperoleh bantuan teknis dan pendampingan KTSP tersebut. Bantuan teknis dan pendampingan di Kabupaten Kudus diharapkan menghasilkan: (1) Terbentuknya TPK Kabupaten, (2) Tersosialisasikannya KTSP oleh TPK kabupaten Kudus kepada satuan pendidikan Kabupaten Kudus terletak di antara kabupaten Demak dan Kabupaten Pati, kabupaten ini merupakan penghasil rokok terbesar di Indonesia. Pendapatan terbesar daerah diperoleh dari pajak rokok, selain itu tenaga kerja banyak terserap di industri ini. Kegiatan sosialisasi KTSP di kabupaten Kudus telah dilakukan secara terus menerus dan bertahap, sehingga sekolah-sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB telah menerapkan KTSP walaupun masih bersifat adopsi dan adaptasi. Untuk jenjag PAUD belum melaksanakan karena belum pernah ada yang mengikuti pelatihan tentang KTSP begitu juga di SLB masih merasa bingung Menurut pesera, pada umumnya satuan pendidikan sudah mulai melaksanakan akan tetapi dalam implementasinya masih banyak kekurangan dan perlu pelatihan-pelatihan yang lebih lama agar para peserta lebih memahami hakekat KTSP yang sebenarnya. Para peserta berharap tahun 2009/2010 kabupaten Kudus dapat menerapkan KTSP untuk semua jenjang pendidikan. Pemahaman peserta tentang KTSP sudah cukup baik akan tetapi kemampuan para peserta sangat beragam satu dengan yang lainnya.
KABUPATEN PATI - JATENG Kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kabupaten Pati kepada satuan pendidikan dilakukan pada tanggal 2 – 6 Desember 2008, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan di SMPN 2 Pati. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Pati agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya.
108
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah (1) terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum (TPK) (2) terkumpulnya informasi tentang kebijakan implementasi KTSP (3) terselenggaranya pendampingan kepada satuan pendidikan oleh Tim Pengembang Kurikulum, (4) tersusunnya program kerja Tim Pengembang Kurikulum, (5) daftar persoalan, kendala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP di Kabupen Pati, (6) Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di Kabupaten Pati. Kegiatan pendampingan ini dilakukan kepada satuan pendidikan yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Adapun materi yang disajikan mencakup kebijakan Depdiknas yang berkaitan dengan KTSP, konsep dasar KBK, penyusunan KTSP dokumen 1 dan 2 (silabus & RPP), penilaian kelas, penetapan KKM, muatan lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik, pembelajaran IPA/IPS Terpadu, dan belajar aktif. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari Pusat Kurikulum, Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru yang meliputi jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK serta SLB. Peserta seluruhnya berjumlah 103 orang terdiri dari Petugas Puskur 3 orang, TPK Kabupaten Pati 50 orang, dan peserta dari satuan pendidikan 100 orang. Strategi kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kabupaten Pati kepada satuan pendidikan dilakukan sebagai berikut. Kegiatan ini diawali dengan laporan panitia penyelenggara dan dilanjutkan dengan sambutan/pengarahan yang diwakili oleh Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sekaligus membuka acara ini. Pembukaan dihadiri oleh beberapa pejabat dan staf dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan dari Tim Pusat Kurikulum tentang kegiatan pendampingan dan perlunya dibentuk TPK di kabupaten-kabupaten/kota.Penyajian materi kegiatan dilakukan dengan berbagai metode antara lain secara pleno, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Kegiatan pemaparan secara pleno oleh tim Puskur lebih menekankan kepada hal-hal yang masih dirasakan kurang/tidak dipahami oleh peserta oleh sebab itu metode belajar aktif, tanya jawab, dan contoh-contoh kegiatan problem solving lebih dimunculkan pada sesi ini. Walaupun demikian materi tentang KTSP dapat disampaikan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Kegiatan workshop penyusunan KTSP dilakukan oleh kelompok PAUD karena kelompok ini belum sama sekali menyusun KTSP. Sedangkan untuk kelompok jenjang yang lain semua sekolah sudah memiliki KTSP sehingga kegiatan dilakukan dengan mempresentasikan KTSP dokumen 1 dan 2 yang dimiliki sekolah dan selanjutnya dicermati dan diberi masukan oleh peserta lain dan tim Puskur untuk penyempurnaan. Pengisian lembar tes (pre-test dan pos-test) untuk mengukur pemahaman peserta TPK tentang kebijakan yang berkaitan dengan KTSP dan perangkatnya. Tes ini dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan.
109
Pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kabupaten Pati kepada satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK) dilakukan dengan membagi kelompok sesuai dengan satuan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan bagaimana KTSP yang seharusnya, mencoba membuat, memaparkan hasilnya, dan mencatat permasalahan/kendala yang ditanyakan oleh peserta pendampingan di masing-masing satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sangat merespon dengan baik kegiatan pendampingan ini dan juga mendukung kebijakan Depdiknas tentang KTSP. Salah satu respon yang diberikan adanya SK Bupati untuk Tim Pengembang Kurikulum. Selama ini sosialisasi sudah dilakukan dan diberikan kepada kepala sekolah, pengawas dan guru baik di tingkat propinsi maupun kabupaten dan mengalokasikan anggaran dana untuk bantuan teknis pengembangan KTSP. Selain itu pelatihan tentang KTSP dilakukan melalui dukungan dana block grand. Permasalahan/kendala yang dihadapi di Kabupaten Pati dalam rangka pengembangan KTSP adalah bahwa masih banyak kepala sekolah dan guru yang belum memahami bagaimana proses mengembangkan KTSP yang benar. Selain itu belum semua tenaga pendidik berkesempatan memperoleh bimbingan dan pelatihan dalam menyusun KTSP karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami KTSP secara utuh.
Kabupaten Polewali Mandar - Provinsi Sulawesi Barat Pusat Kurikulum mengadakan kegiatan Pendampingan bagi TPK Kab. Polewali Mandar agar TPK mempunyai kompetensi yang memadai mengenai penyusunan KTSP dan kebijakan pendidikan terkini serta kemampuan dalam mendampingi sekolah dalam menyusun KTSP. Dengan dibentuknya TPK di masing-masing Kabupaten/kota diharapkan mempercepat setiap satuan pendidikan melaksanakan KTSP. Kabupaten Polewali Mandar, merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten yaitu Kab. Majene, Kab Mamuju, dan Kab Polewali Mandar (Polman). Perjalanan dari Makassar menuju Kab. Polman dengan menyewa mobil Suzuki APV (biasanya mobil kijang) memakan waktu 6 jam melalui jalan darat. Pada waktu itu, petugas Puskur yang ke Polman berangkat subuh dan baru tiba di Kab Polman jam 18.00 pas waktu buka puasa. Perjalanan melewati beberapa kabupaten dengan kondisi jalan 50% baik dan 50% lagi kurang bagus. Badan rasanya diguncang-guncang sepanjang jalan, untungnya kami tidak mabuk. Ditengah jalan kami berhenti untuk melemaskan badan agar tidak kaku sambil membeli buahbuahan. Pada saat itu setiap kabupaten yang dilewati sedang musim buah-buahan yang berbeda-beda ada jeruk bali, nanas, mangga, dan salak. Senang sekali melihat kesuburan tanah dan keindahan alam Sulawesi Barat ini. Begitu tiba di kabupaten Polewali Mandar, hotel yang baik sudah penuh terpaksa kami menginap di hotel yang sangat sederhana sekali, dengan kasur yang pernya sudah menusuk-nusuk tubuh kami. Kegiatan ini dilaksanakan pada 8 – 12 September 2008, yang melibatkan 57 TPK dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB, dan 100 peserta pendampingan dari sekolah
110
SD, SMP, SMA, SMK & PLB. Pada saat kegiatan berlangsung setiap harinya kami mengalami mati listrik. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan wireless Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Dikmen. Polewali Mandar untuk mengembangkan dan meningkatkan SDM melalui pendidikan program wajib belajar 9 tahun agar tercipta masyarakat terdidik. Sehingga setiap tahun, jumlah siswa dari PAUD hingga tingkat Perguruan Tinggi mengalami peningkatan. Dalam rangka mensukseskan program pendidikan pemerintah Dinas Kabupaten telah melakukan upaya-upaya sosialisasi KTSP bagi pendidikan dasar dan menengah. Hampir semua sekolah di kabupaten Polman telah menerima sosialisasi KTSP. Ada 70% peserta yang baru pertama kali menerima Sosialisasi KTSP dari Pusat. Dengan adanya keragaman pemahaman mengenai KTSP ini, berdampak pada kebutuhan materi KTSP yang beragam juga. Sudah hampir meratanya sosialisasi KTSP di Kabupaten Polewali Mandar maka pada bulan Agustus 2008, SMAN 1 Polewali Mandar ditunjuk sebagai titik penyelenggara sosialisasasi KTSP di Sulawesi Barat sebagai reward sekolah dengan berbasis keunggulan lokal terbaik. Dana yang diperoleh untuk sosialisasi dari APBD. Namun untuk SMK masih berjalan lambat dalam hal sosialisasi KTSP karena dana dekon yang masih sangat terbatas. Walau demikian, Dinas selalu memotivasi untuk setiap satuan pendidikan agar dapat menerapkan KTSP. Workshop KTSP dari Pusat saat ini hendaknya diterima sebagai engine penggerak satuan pendidikan dalam mengimplementasikan KTSP.
Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara terdiri atas sepuluh kecamatan, dengan tiga kecamatan yang merupakan kepulauan. Tiga kepulauan itu adalah Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur. Penghasilan utama Kabupaten Minahasa Utara adalah kopra, pala, dan cengkeh. Sedangkan budidaya tanaman menghasilkan rambutan, durian dan langsa. Hasil utama kepulauan adalah rumput laut dan pengasapan ikan. Hasil-hasil daerah ini menjadi inspirasi sekolah dalam mngembangkan mata pelajaran muatan lokal. Jangkauan kepulauan yang sulit menjadi kendala dalam ketersediaan sumber daya manusia, utamanya di satuan pendidikan Sekolah Dasar. Oleh karena itu, ada kesulitan di tingkat SD untuk membuat KTSP. Permasalahan yang muncul pada saat kegiatan pelatihan TPK maupun pendampingan TPK adalah tidak meratanya anggota TPK yang sudah mendapat sosialisasi KTSP. Hal ini berdampak pada pemahaman peserta yang masih beragam. Untuk anggota TPK dari SMP sudah lebih maju dibanding yang lain, karena frekuensi mereka mendapat sosialisasi lebih banyak. Mata pelajaran Muatan Lokal menjadi perdebatan yang cukup hangat, karena jumlah mata pelajaran terlalu banyak. Dengan demikian mata pelajaran ini belum terukur, tidak melihat kesinambungan pada semester berikutnya, analisis penentuan mata pelajaran mulok kurang tajam. Selain mulok, permasalahan yang lain adalah mengenai RPP. Masih banyak ditemukan pada kegiatan pembelajaran belum memberi pengalaman belajar kepada siswa.
111
Harapan dengan adanya pelatihan dari Pusat Kurikulum, TPK mampu menguatkan materi-materi yang berkaitan dengan KTSP, sehingga mereka mampu mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Kabupaten Wonogiri – Provinsi Jawa Tengah Kegiatan bantuan teknis tim pengembangan kurikulum (TPK) dan workshop pengembangan kurikulum di kabupaten Wonogiri dilakukan pada tanggal 9 – 13 September 2008, bertempat di Tempat kegiatan di Aula SMA PGRI 1 Wonogiri. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di kabupaten Wonogiri melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar TPK mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Lingkup kegiatan ini meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Lingkup kegiatan ini mencakup PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Peserta yang terlibat sebanyak 50 orang TPK dan 94 guru yang terdiri atas unsur dinas pendidikan, pengawas TK/SD, Pengawas SMP/SMA, Kepala SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PAUD, Guru PAUD, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK. Strategi kegiatan bantuan teknis pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di kabupaten Wonogiri dilakukan dalam bentuk: Pemaparan secara pleno tentang penyusunan KTSP, Konsep Dasar KBK, Penyusunan Silabus dan RPP, Belajar Aktif, serta Muatan Lokal dan Pengembangan Diri yang diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Workshop pengembangan KTSP dokumen 1 dan 2 secara berkelompok dilanjutkan dengan presentasi hasil masing-masing kelompok. Pengisian lembar tes tentang pemahanan peserta terhadap KTSP dan kuesioner tentang penerapan KTSP di sekolah. Penyusunan action plan yang dipimpin langsung oleh Ka Subdin TK/ SD, secara berkelompok, yaitu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang dilanjutkan dengan presentasi hasil masing-masing kelompok. Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini : Terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten Wonogiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri; Kapita Selekta (Daftar Permasalahan); Hasil worksop pengembangan kurikulum berupa KTSP dokumen 1 dan dokumen 2: Silabus dan RPP (ketikan dan tulisan tangan); Hasil tes yang diinput ke file format excel (pengolahan data); Tersusunnya action plan Secara umum kegiatan ini berjalan lancar, tidak ada hambatan yang berarti dan mencapai target yang diharapkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri merespon dengan baik kegiatan ini dan sangat membantu kelancaran kegiatan yang ditandai dengan terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat kabupaten dengan
112
SK Bupati dan Bupati akan memfasilitasi untuk penyusunan KTSP. Pada umumnya sekolah-sekolah di Kabupaten Wonogiri sudah menerapkan KTSP meskipun sebagian besar masih dalam taraf adopsi, ketika pelatihan beberapa sekolah membawa contoh KTSP. Setelah dipresentasikan masih ada yang perlu disempurnakan misalnya cara menyusun visi dan misi, ketidaksinkronnya antara SK, KD, Indikator dan jenis penilaian. Permasalahan yang muncul yaitu tentang IPA terpadu dan IPS terpadu terutama pada pembagian jam untuk guru kaitannya dengan jam minimal guru mengajar per minggu. Kelompok PAUD dan PLB masih kesulitan dalam menyusun KTSP karena belum ada contoh. Untuk muatan lokal, Kepala dinas memberi kesempatan sekolah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sendiri selain mulok yang telah ditetapkan propinsi. Selain itu, kepala dinas mengharapkan dari TPK 1 untuk mengembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam kurikulum. Dengan terbentuknya TPK dan tersusunnya action plan diharapkan sosialisasi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan di kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan lancar, terutama untuk menyempurnakan KTSP. Hendaknya CD yang dibagikan ke peserta pelatihan ditinjau kembali kelengkapan isinya karena belum ada contoh untuk PAUD, PLB dan pedoman pembelajaran tematik. Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan Bantek ini mencakup beberapa hal yaitu: 1. Pelaksanaan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dan pendampingan kepada guru-guru pada semua satu pendidikan dan 2. Permasalahan-permasalahan dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP di semua satuan pendidikan. Pertama, keberadaan TPK sebagai tenaga ―profesional‖ di tingkat kabupaten sudah terbentuk yang ditunjukkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat yang selanjutnya akan diusulkan ke tingkat Bupati kabupaten Jepara. Namun demikian, tim belum memiliki program pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin sebagai task force di tingkat kabupaten yang seharusnya dapat melakukan pendampingan bagi guru-guru di satuan pendidikan baik dalam membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP. Kedua, beberapa permasalahan yang menonjol selama pelaksanaan ini adalah ujian nasional, pembelajaran tematik di SD, penilaian, dan pengembangan KTSP. Permasalahan ujian nasional muncul dalam diskusi terutama dalam penetapan Standar Kelulusan Minimal (KKM) yang belum semua sekolah dapat mencapai standar yang ditetapkan dan ini mempengaruhi sekolah terutama dalam pertenggung jawaban kepada masyarakat. Sebagai contoh penetapan nilai 5,25 sebagai standar minimal kelulusan (passing grade) masih sulit dicapai oleh sebagian besar sekolah. Ini tentunya tidak berlaku bagi sekolah-sekolah yang dapat mencapai nilai diatas standar minimal nasional. Selanjutnya, model pembelajaran tematik terutama di kelas awal masih relatif sulit diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa kendala, seperti keterbatasan buku sumber yang berisikan penyajian materi tematik masih belum tersedia. Begitu pula 1
Lap eksekutif Bantek-pendampingan Wonogiri/ Sept 2008
113
penilaian pembelajaran tematik masih belum jelas karena pelaksanaannya salama ini masih bersifat pembelajaran per mata pelajaran. Sosialisasi KTSP kepada pendidik dan tenaga kependidikan masih belum optimal. Seperti, di SD—misalnya muatan lokal boga diajar oleh guru dengan latar belakang pendidikan seni budaya. Di SMA, masih banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memahami KTSP secara komprehensif. Penyusunan KTSP di SMK belum melibatkan tenaga ahli dalam bidangnya (terutama keterlibatan dunia industri karena keterbatasan dana). Beberapa program keahlian di SMK belum memiliki SKKNI sehingga mempersulit dalam penyusunan silabus. Penyusunan KTSP di SLB masih cukup menyulitkan karena mencakup 5 jenjang pendidikan: TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, autis (kelas khusus); kesulitan mencari sumber bahan; keterbatasan tenaga yang memiliki kualifikasi SLB. Standar Kompetensi dan Kemampuan Dasar untuk ketunaan seperti tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa yang disesuaikan dengananak normal masih relatif terlalu sulit dilaksanakan. Begitu pula sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketunaan dan jenjang pendidikan masih sangat terbatas. Kabupaten Grobogan – Provinsi Jawa Tengah Sebagai implikasi diberlakukannya Permen Diknas nomor 22, 23, dan 24, maka setiap kabupaten harus menysun kurikulum tingkat setuan pendidikan. Dengan pelaksanaan KTSP ini maka setiap kabupaten/kota harus membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK). Dengan dibentuknya TPK di masing-masing Kabupaten/kota diharapkan akan membantu implementasi KTSP di setiap satuan pendidikan lebih cepat terlaksana. Pada awal kedatangan Tim Pusat Kurikulum, TPK yang mewadahi semua jenjang belum dibentuk , yang sudah ada hanya TPK untuk jenjang SMP. Pada tanggal 9 sampai dengan 13 September 2008, Tim Pusat Kurikulum melakukan kegiatan Bantuan Profesional kepada TPK Kabupaten Grobogan yang akan dibentuk, dan pendampingan oleh TPK kepada satuan pendidikan dalam pengembangan KTSP. Kegiatan ini sebagai upaya agar TPK segera dibentuk dan diberdayakan serta memiliki kemampuan yang memadai dalam mengembangkan KTSP. Beragamnya peserta dalam pemahaman KTSP sehingga perlu diskusi lebih banyak untuk menjawab berbagai permasalahan tentang KTSP. Selain itu kegiatan praktek langsung lebih dominan diberikan kepada peserta agar peserta bisa lebih memahami dan menyamakan persepsi tentang hal-hal yang penting dalam pengembangan KTSP. Permasalahan yang juga muncul adalah tentang bagaimana menyusun visi dan misi, KKM yang sesuai dengan harapan satuan pendidikan oleh sebab itu pemaparan analisis kontek dengan menggunakan analisis SWOT lebih dimunculkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana menyusun visi dan misi. Disamping itu tematik dan pembelajaran terpadu juga banyak ditanyakan oleh peserta. Selain itu pembelajaran aktif juga diberikan kepada peserta untuk memberi gambaran dalam menyusun silabus dan RPP. .
114
Kabupaten Bangka Tengah - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Keberadaan TPK di Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai implikasi dari pelaksanaan KTSP. Dengan dibentuknya TPK di masing-masing Kabupaten/kota diharapkan mempercepat setiap satuan pendidikan melaksanakan KTSP. Untuk itulah, maka Pusat Kurikulum mengadakan kegiatan Bantuan Profesional bagi TPK Kab. Bangka Tengah agar TPK mempunyai kompetensi yang memadai mengenai penyusunan KTSP dan kebijakan pendidikan terkini. Dengan bekal ini mereka mampu melakukan pendampingan pada setiap satuan pendidikan di Kab.Bangka Tengah Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 – 14 Juni 2008, yang melibatkan 57 TPK dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Pemahaman yang beragam dari peserta Banprof mengenai KTSP adalah kendala yang hampir merata di sebagian besar kab/kota di Indonesia. Demikian juga di Kab. Bangka Tengah, kondisi ini dikarenakan TPK baru pertama menerima sosialisasi KTSP dari Pusat atau frekuensi yang minim mendapatkan sosialisasi pada tingkat lokal. Dari kegiatan Banprof ini terlihat bahwa pada umumnya satuan pendidikan dalam menyusun dokumen 1 KTSP masih adopsi maupun adaptasi. Sedangkan penyusunan silabus dan RPP masih ditemukan hanya tinggal pakai, atau meminjam istilah mereka dengan “copy paste‖, ini yang menjadi tantangan TPK untuk mandiri menyusun silabus dan RPP. Pengembangan kurikulum Muatan Lokal juga masih perlu penguatan, terutama dalam menyusun SK dan KD, serta rasional atau latar belakang ditetapkan kurikulum muatan lokal tersebut. Keberadaan TPK Kab. Bangka Tengah selain dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan dari Bupati atau Dinas Pendidikan setempat, juga perlu diperjelas Tupoksi TPK. Wacana ini disampaikan oleh TPK, dengan alasan apabila Tupoksi TPK jelas maka pada saat TPK melaksanakan verifikasi KTSP yang dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan, keberadaan TPK tidak ditolak. Kendala-kendala di atas menjadi PR bagi Dinas Pendidikan dan TPK Kab. Bangka Tengah, dan tentunya peran Pusat Kurikulum masih diharapkan untuk memonitor keberlanjutan pemberdayaan TPK kabupaten/kota. Kabupaten Sragen – Provinsi Jawa Tengah KTSP untuk seluruh satuan pendidikan telah dilaksanakan oleh seluruh sekolah pada tahun 2007 meskipun dalam pelaksanaannya sekolah baru pada tahapan mengadopsi dari sekolah lain yang pada umumnya adalah sekolah-sekolah dengan kategori mandiri. Oleh karena itu, peranan TPK kabupaten diharapkan dapat memberikan bantuan teknis kepada sekolah-sekolah baik dalam pengembangan kurikulum maupun pelaksanaannya. Berdasarkan pembinaan langsung kepada TPK menunjukkan bahwa sebagian besar anggauta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan. Namun demikian, program kerja TPK dan kesinambungan pekerjaan yang seharusnya dilakukan belum dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang terungkap dalam bantuan teknis dapat diuraikan sebagai berikut. Hal yang mendasar terungkap pada pendidikan dasar, yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu masih sulit dilaksanakan di sekolah pada umumnya.
115
Pembelajaran IPA terpadu di SMP yang menuntut penguasaan materi guru secara integrasi bahan kajian Biologi, Fisika belum dapat diwujudkan baik dalam penyusunan silabus maupun pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berpusat pada anak di kelas. Peserta mengungkapkan bahwa mereka sangat memerlukan panduan pembelajaran secara integrasi IPA dan beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Hal lain juga terungkap di SD terutama dalam pembelajaran IPA terpadu di kelas-kelas rendah 1, 2, dan 3 yang tidak saja menuntut kompetensi guru dalam penguasaan materi secara integratif melainkan juga cara penyajiannya di kelas secara inovatif, menarik, dan menyenangkan (joyful learning). Tentunya kemampuan ini menuntut guru baik di SD maupun SMP untuk memperoleh pelatihan dalam bentuk in-service training terutama dalam penyajian materi terpadu yang mungkin dapat dilakukan, seperti mengikuti pelatihan di LPMP di provinsi Semarang. Pengembangan program di PAUD dan SMK juga mencuat dalam pembahasan permasalahan dalam pelaksanaan KTSP. Untuk PAUD, sebagian besar guru mengungkapkan bahwa belum banyak beredar contoh-contoh yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana mengembangkan program untuk anak-anak di usia prasekolah. Di kelompok SMK, permasalahan yang muncul adalah mata pelajaran yang ada di kelompok produktif dan penentuan waktu belajarnya. Dalam pengembangan kurikulum di SMK terutama di kelompok mata pelajaran produktif, peran serta dunia usaha dan industri sangat diperlukan untuk mengkaji sejauhmana materi bahan kajian yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh dunia usaha/industri. Kompetensi yang dituntut oleh dunia usaha/industri dapat memberikan gambaran tentang materi dan waktu belajar, baik teori maupun praktik. Permasalahan ini semua perlu dicermati oleh Pusat Kurikulum untuk selanjutnya dalam pembinaan melalui Bantuan Teknis dapat memberikan banyak manfaat bagi TPK daerah. Kabupaten Aceh Barat – Provinsi NAD Kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di Kabupaten Aceh Barat merupakah langkah tindak lanjut surat edaran menteri no.33 tahun 2007. Dan selanjutnya tim TPK kabupaten/kota bertugas : a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota, b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Dengan terbentuknya TPK daerah Kabupaten Aceh Barat maka target sosialisasi dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di wilayah ini akan mudah tercapai. Pengembangan dan penerapan KTSP oleh satuan pendidikan telah meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Pada tahun 2008 kegiatan yang akan dilakukan adalah pemberdayaan TPK Kabupaten Aceh Barat dalam membina dan mengevaluasi program satuan pendidikan di wilayahnya. Tujuan kegiatan Bantuan Teknis ini adalah membentuk Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Aceh Barat melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Tim ini terdiri atas 50 orang yang terdiri dari PAUD, SD,SMP, SMA, SMK, PLB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota atau Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan Kab. Belitung. Kemudian kegiatan dilanjutkan
116
dengan pendampingan ke satuan pendidikan oleh tim TPK daerah yang dihadiri oleh 100 peserta. Secara umum sebagian besar anggota tim TPK di Kabupaten Aceh Barat telah mendapatkan sosialisasi Yang dilakukan secara terpisah per kelompok jenjang yang dilakukan oleh dinas setempat. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi dalam menyusun dan mengembangkan KTSP, sehingga pada saat tim TPK melakukan sosialisasi tidak ada kendala dalam hal materi, serta dapat berlangsung secara simultan. Kegiatan Bantuan Teknis TPK di Kabupaten Aceh Barat dilakukan dalam bentuk pemaparan secara pleno, tanya jawab, diskusi, workshop pengembangan kurikulum, mengerjakan tugas dan presentasi. Hasil-hasil dari sini akan dianalisis sebagai pertimbangan penyempurnaan kegiatan Bintek selanjutnya di daerah yang berbeda pada waktu yang berikutnya. Hasil dari kegiatan cukup memuaskan, hal ini dapat ditunjukkan diantaranya adalah dari hasil post-test yang diatas nilai cukup (60) dan lebih baik dari pre-test. Hasil yang lain adalah mereka telah paham akan hal-hal terkait dengan KTSP, dimana pada saat tanya jawab sebelumnya mereka telah kemukakan.
Kabupaten Aceh Singkil – Provinsi NAD Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan profesional tim pengembang kurikulum Kabupaten Aceh Singkil pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, .akan tetapi ada beberapa kendala yang sedikit menghambat pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan teknis TPK ini disebabkan oleh informasi yang berbeda antara Dinas Pendidikan dan peserta pelatihan. Dinas Pendidikan menginformasikan bahwa sebagian peserta pernah mengikuti pelatihan/sosialisasi KTSP akan tetapi pihak peserta mengatakan belum ketika Kepala Dinas sudah tidak ada. Dari perbedaan informasi ini peserta menuntut penjelasan yang tuntas dari awal, sehingga memerlukan waktu lebih lama. Dalam pelaksanaan bantuan teknis di Kabupaten Aceh Singkil pada umumnya peserta mempunyai semangat tinggi untuk memahami semua materi yang disajikan. Semangat itu diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan secara terus menerus selama pelatihan berlangsung. Selain itu, peserta juga antusias setiap kali diadakan tanya jawab dan diskusi, sehingga kadang terjadi perdebatan yang seru, tetapi tetap dalam koridor yang baik. Dilain pihak kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil memiliki respon yang tinggi terhadap kegiatan ini. Hal tersebut diwujudkan dalam keterlibatan dan kehadirannya dari mulai pembukaan sampai hari terakhir, hanya saja tidak bisa menutup kegiatan kerena dipanggil Bupati. Selain itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil juga telah membentuk TPK dengan penguatan SK dari Bupati, 117
dengan susunan organisasinya mengakomodasi semua satuan pendidikan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. sesuai dengan yang diinginkan oleh Pusat Kurikulum. Hasil evaluasi selama kegiatan pelatihan mampu mendongkrak pemahaman KTSP sehingga seluruh peserta berkomitmen tinggi untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Disamping itu mereka membuat rencana tindak lanjut dari apa yang telah mereka dapatkan selama pelatihan dalam bentuk Action Plan Pendampingan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan thn 2008 dengan harapan di tahun2010 nanti seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil mampu membuat Kurikulum Sendiri. Dalam kegiatan pengembangan profesional pengembang kurikulum kabupaten/kota seyogyanya secara bertahap tidak sekali kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan di lapangan.
Aceh Tamiang Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38, ayat (2), Surat edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikabupaten. Tujuan kegiatan ini yaitu: Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Tamiang melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum Mendapatkan informasi profil kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh Timur yang termasuk daerah subur berada di dataran rendah Ibukotanya di Karang Baru. Kabupaten Aceh tamiang terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 182 Desa dengan luas wilayah keseluruhan 1.939 km. Berbatasan langsung dengan Kota Langsa dan Selat malaka di sebelah utara, Kabupaten Gayo lues dan provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara di sebelah timur, serta Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan yang kaya akan minyak dan gas, meski jumlahnya tidak sebesar Aceh utara, dan kawasan ini merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di NAD, Perjalanan ke Aceh Tamiang dari Medan itempuh dengan Kendaaraan umum kira-kira 8 jam. Pemahaman tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Karena pada dasarnya sebahagian besar sudah pernah mengikuti penataran yang diselenggarakan oleh Direktotorat, materi sosialisasi KTSP oleh berbagai pihak, baik dari pusat maupun rayon daerah tersebut. Pada saat ini sudah ada SK Bupati Khusus untuk Tim Pengembang Kurikulum untuk tingkat SMP dan SMA. Sehingga untuk SMP hampir semua sudah mempunyai dokumen kurikulumnya, akan tetapi belum semua satuan pendidikan dapat menyusun sendiri kurikulumnya.
118
Kabupaten Bener Meriah – Provinsi NAD Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38, ayat (2), Surat edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikabupaten. Tujuan kegiatan ini yaitu: Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Tamiang melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum Mendapatkan informasi profil kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh Timur yang termasuk daerah subur berada di dataran rendah Ibukotanya di Karang Baru. Kabupaten Aceh tamiang terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 182 Desa dengan luas wilayah keseluruhan 1.939 km. Berbatasan langsung dengan Kota Langsa dan Selat malaka di sebelah utara, Kabupaten Gayo lues dan provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara di sebelah timur, serta Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan yang kaya akan minyak dan gas, meski jumlahnya tidak sebesar Aceh utara, dan kawasan ini merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di NAD, Perjalanan ke Aceh Tamiang dari Medan itempuh dengan Kendaaraan umum kira-kira 8 jam. Pemahaman tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Karena pada dasarnya sebahagian besar sudah pernah mengikuti penataran yang diselenggarakan oleh Direktotorat, materi sosialisasi KTSP oleh berbagai pihak, baik dari pusat maupun rayon daerah tersebut. Pada saat ini sudah ada SK Bupati Khusus untuk Tim Pengembang Kurikulum untuk tingkat SMP dan SMA. Sehingga untuk SMP hampir semua sudah mempunyai dokumen kurikulumnya, akan tetapi belum semua satuan pendidikan dapat menyusun sendiri kurikulumnya.
Biruen Kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di Kabupaten Bireun merupakah langkah tindak lanjut surat edaran menteri no.33 tahun 2007. Dan selanjutnya tim TPK kabupaten/kota bertugas : a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota, b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Dengan terbentuknya TPK daerah Kabupaten Bireun maka target sosialisasi dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di wilayah ini akan mudah tercapai. Pengembangan dan penerapan KTSP oleh satuan pendidikan telah meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Pada tahun 2008 kegiatan yang akan dilakukan adalah pemberdayaan TPK Kabupaten Bireun dalam membina dan mengevaluasi program satuan pendidikan di wilayahnya. Tujuan kegiatan Bantuan Teknis ini adalah membentuk Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Bireun melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah
119
di wilayahnya. Tim ini terdiri atas 50 orang yang terdiri dari PAUD, SD,SMP, SMA, SMK, PLB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota atau Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan Kab. Belitung. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan ke satuan pendidikan oleh tim TPK daerah yang dihadiri oleh 100 peserta. Secara umum sebagian besar anggota tim TPK di Kabupaten Bireun telah mendapatkan sosialisasi Yang dilakukan secara terpisah per kelompok jenjang yang dilakukan oleh dinas setempat. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi dalam menyusun dan mengembangkan KTSP, sehingga pada saat tim TPK melakukan sosialisasi tidak ada kendala dalam hal materi, serta dapat berlangsung secara simultan. Kegiatan Bantuan Teknis TPK di Kabupaten Bireun dilakukan dalam bentuk pemaparan secara pleno, tanya jawab, diskusi, workshop pengembangan kurikulum, mengerjakan tugas dan presentasi. Hasil-hasil dari sini akan dianalisis sebagai pertimbangan penyempurnaan kegiatan Bintek selanjutnya di daerah yang berbeda pada waktu yang berikutnya. Hasil dari kegiatan cukup memuaskan, hal ini dapat ditunjukkan diantaranya adalah dari hasil post-test yang diatas nilai cukup (60) dan lebih baik dari pre-test. Hasil yang lain adalah mereka telah paham akan hal-hal terkait dengan KTSP, dimana pada saat tanya jawab sebelumnya mereka telah kemukakan. Kabupaten Simeuleu – Provinsi NAD Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38, ayat (2), Surat edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikabupaten. Tujuan kegiatan ini yaitu: Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Simeuleu melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum Memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Simeuleu melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan Hasil yang diperoleh dari kegiatan bentuan teknis ini adalah sebagai berikut: Terlatihnya anggota TPK Kabupaten Simeuleu dalam mengembangkan KTSP untuk setiap jenjang pendidikan. Tersusunnya dokumen KTSP pada berbagai jenjang pendidikan, serta melakukan kajiulang dan diperbaikan pada KTSP yang sudah disusun. Membuat rencana tindak lanjut kegitan sosialisasi KTSP Melihat profil daeerah sebagai berikut letaknya di sebelah Barat Pulau Sumatra. ibu kabupatennya Sinabang terdiri atas 8 kecamatan yang meliputi KecamatanSimeleu banyak mengalami bencana alam yaitu Tsunami pada 26 Desember 2004 dan Gempa Bumi yang dasyat pada 28 Maret 2005. Kantor-kantor dan pemukiman luluh lantah diterjang bencana tersebut namun yang menggembirakan adalah bahwa korban tsunami 120
relatif kecil hanya 2 orang saja dan gempa bumi 2005 menelan korban jiwa 20 orang. Kecamatan yang kondisinya rusak parah adalah Alafan dan Simeuleu Barat. Kab. Simeuleu memiliki Sekolah Dasar sejumlah 111 buah sekolah, Sekolah Menengah Pertama 36 buah sekolah, Sekolah Menenga Atas 15 buah sekolah dan, Sekolah Menengah Kejuruan 3 buah sekolah. Pelaksanaan KTSP di Simeleu belum berjalan normal, belum ada fasilitator pusat yang melakukan sosialisasi KTSP. Kedatangan Tim Puskur ke Simeleu tanggal 10 September 2008 bertepatan dengan tanggal 10 bulan suci Ramadhan disambut dengan mata yang berbinar-binar dan gempa bumi yang menandakan rasa ingin tahu yang besar dari guru, kepala sekolah, dan pengawas tentang KTSP. Sosialisasi KTSP pernah diterima oleh beberapa orang peserta yang pernah mereka ikuti melalui kegiatan UNISEP dan UNESCO di Banda Aceh dan Medan. Kabupaten Toba Samosir – Provinsi Sumatera Utara Bantuan teknis dan pendampingan berkaitan dengan KTSP ini tampaknya sangat diharapkan oleh lapangan khususnya calon tim pengembang kurikulum (TPK). Oleh karena itu di sisi Pusat Kurikulum sendiri perlu betul-betul menyiapkan stafnya atau tenaga yang ditunjuk dengan kemampuan yang memadai dalam hal pemberian bantuan teknis dan pendampingan ini. Di lapangan, guru maupun personal lainnya masih mengalami kesulitan dalam merumuskan indikator dari suatu kemampuan dasar (KD). Di samping itu, merumuskan pembelajaran yang lebih bernuansa ‗belajar aktif‘ belum sepenuhnya dikuasai oleh mereka, demikian juga perihal penilaiannya. Rumusan kegiatan pembelajaran pada silabus banyak yang merupakan urutan kegiatan mengajar sehingga hampir sama dengan yang biasa tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Paling sedikit dalam tiga hal inilah (perumusan indikator, perumusan kegiatan pembelajaran, dan perancangan penilaian) staf PUSKUR secara substansial harus menguasai sepenuhnya. Untuk melengkapi hal tersebut, staf PUSKUR harus juga menguasai ‗cara melatihkan‘ kemampuan tersebut dengan cara yang lebih ‗memberdayakan‘ anggota TPK. Artinya, anggota TPK akhirnya dapat secara mandiri melakukan bantuan teknis dan pendampingan kepada para guru dalam hal pengembangan KTSP sepeninggal staf PUSKUR yang memberikan bantuan teknis dan pendampingan tersebut. Salah satu cara menjadikan staf Puskur menjadi lebih siap dalam melakukan bantuan teknis dan pendampingan tersebut adalah pelatihan kembali staf Puskur paling sedikit dalam ketiga hal itu (perumusan indikator, kegiatan pembelajaran, dan penilaian). Kemudian untuk lebih menjamin bantuan teknis dan pendampingan tersebut memiliki kualitas yang relatif sama walaupun dilakukan oleh staf/petugas yang berbeda, perlu disusun semacam ‗Paket Bantuan teknis dan pendampingan KTSP‘ yang dapat memandu staf/petugas dalam bagaimana bantuak teknis itu dilakukan. Paket ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas petugas dalam melakukan bantuan teknis dan pendampingan, tetapi paling sedikit memberikan langkah-langkah minimal yang sebaiknya dilakukan.
121
Kabupaten Labuhan Batu - Provinsi Sumatera Utara Daerah Kabupaten Labuhan Batu merupakan wilayah terluas di Provinsi Sumatera Utara. Pada akhir Desember 2008, wilayah ini akan mengalami pemekaran menjadi 3 wilayah setingkat Kabupaten. Menunggu peristiwa itu terjadi, kegiatan Workshop Bantuan Teknis dan Pendampingan ini tetap dilaksanakan dengan harapan biarpun nanti akan terpisah, pengetahuan yang akan diperoleh tetap layak untuk disosialisasikan. Sementara itu, d alam kata sambutannya, Kepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu, H. Jamaren Ginting, menyatakan kurikulum memang harus berubah jika memang ingin maju, akibat dari perubahan zaman dan teknologi. Hanya saja pergantian kurikulum tersebut perlu disosialisasikan secara memadai. Bersamaan dengan itu juga dinyatakan bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Labuhan Batu sudah mencapai angka 20% APBD, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang baru dirasakan dampaknya beberapa tahun mendatang. Hal lain yang disinggung Kadis Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu adalah seringnya guru yang telah lulus sertifikasi tidak memperoleh tunjangan yang seharusnya diterima, karena adanya peraturan minimal mengajar 24 jam pelajaran. Secara umum, pelaksanaan kegiatan workshop dan pendampingan ini berlangsung lancar di tengah-tengah persiapan menjelang pemekaran wilayah. Peserta dari anggota TPK dan perwakilan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB tetap mengikuti dengan entusiasme tinggi pemaparan tentang KTSP dan perangkatnya. Bahkan kadang-kadang sudah di luar konteks pembahasan. Misalnya pembahasan tentang standar isi dan lainnya, menimbulkan pertanyaan mengenai sistem kredit semester (SKS), sekolah standar nasional (SSN), hingga sekolah bertaraf internasional (SBI). Walaupun Ketua Panitia, dalam hal ini Pejabat yang berwenang, sudah berusaha meluruskan agar konteks pembahasan tetap fokus pada KTSP dan sekitarnya, entusiasme peserta masih tetap cenderung mengarah kepada permasalahan tentang SBI. Hal ini karena kebetulan wilayah Kabupaten Labuhan Batu menjadi rintisan program SBI. Sementara program SBI berjalan, namun belum didukung dengan pedoman dan aturan yang memadai tentang tata cara pelaksanaannya. Pada saat penyusunan dan pengembangan KTSP, masing-masing kelompok perwakilan dari PAUD, SD, SMP, SMK dan SLB, berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk menghasilkan draf KTSP sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Diharapkan hasil yang telah susah payah diperoleh ini, tetap ditindaklanjuti tanpa terhambat oleh adanya pemekaran wilayah. Bagaimanapun, biarpun nantinya anggota TPK akan tercerai berai ke 3 daerah administasi yang baru berdiri, diharapkan tetap mengembangkan pengetahuan yang selama ini telah diperolehnya dan mensosialisasikannya, hingga tidak tertinggal dengan daerah lain. Bengkulu Selatan –Provinsi Bengkulu Bengkulu Selatan berjarak sekitar 200 km dengan waktu tempuh dengan kendaraan sekitar 4 jam. Posisi yang demikian tidak mengakibatkan sekolah-sekolah di sini kesulitan dalam menerima informasi, khususnya berkaitan dengan kebijakan dan pembaharuan pendidikan. Hal ini terbukti bahwa ha,pir semua sekolah telah memperoleh bahan informasi tentang KTSP dan beberapa standar-standar pendidikan
122
lainnya. Di samping itu, para pengelola pendidikan di Bengkulu Selatan ini cukup proaktif sehingga semua informasi tentang pembaharuan dan kebijakan pendidikan tersebut cepat meluas. Berdasarkan kondisi tersebut, secara umum pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota kepada Satuan Pendidikan Kegiatan dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh beberapa hal, antara lain. Sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sudah berjalan sejak tahun 2007, bahkan hampir semua sekolah sudah menyusun kurikulumnya meskipun masih adopsi/adaptasi/modifikasi, sehingga masih sangat perlu informasi/pelatihan pengembangan dan implementasi KTSP. Motivasi peserta sangat tinggi terbukti dari beberapa peserta yang berasal dari sekolah yang cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi dan akomodasi. Komitmen panitia dari Pemerintah Daerah, Khususnya Dinas Pendidikan, sangat tinggi. Meskipun demikian, dari beberapa hasil diskusi selama pendampingan di lakukan, masih terdapat sejumlah persoalan berkaitan dengan implementasi KTSP. Menurut informasi yang diperoleh, semua sekolah telah memiliki dokumen KTSP, namun sebagian besar masih dalam tahap adopsi. Hal ini wajar karena satuan pendidikan belum memahami sepenuhnya makna KTSP. Keliahatan mereka masih ragu-ragu untuk mengembangkan KTSP yang berbeda dengan sekolah lain. Pada dasarnya satuan pendidikan masih ―takut‖ untuk berbeda. Sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: Masihnya kurangnya tenaga pendidik tingkat PAUD. Rata-rata hanya tamatan SMA Pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan PAUD masih rendah. (Di BS : TK 32, RA 2, PAUD NF 116 lembaga). Terbatasnya SDM untuk tk SD Pemahaman guru dan perangkatnya masih kurang sehinga guru menggunakan dokumen siap saji /instan Masih banyak SD yang belum punya Permendiknas Terbatasnya dana dalam sosialisasi KTSP Fasilitas pembelajaran masih kurang Keterampilan guru dalam implementasi KTSP masih lemah, terutama dalam penilaian Kesulitan menentukan indikator agar tepat membidik SKL Kelemahan dalam merencanakan penilaian yang terencana Melengkapi perangkat yang dibutuhkan Melaksanakan analisis Kurang kreatif Kecintaan thd profesi kurang Kesulitan menentukan SK/KD Kurang fasilitas Kurang tenaga ahli di bidangnya Pembiayaan
123
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penangan secara terus-menerus. Akan tetapi, melihat antusiasme para anggota TPK, sejumlah persoalan tersebut akan dapat ditasi walaupun secara bertahap. Di akhir sesi pendampingan dapat disimpulkan bahwa semua satuan pendidikan siap melaksanakan KTSP paling lambat pada tahun pelajaran 2009 mendatang.
Kabupaten Rejang Lebong - Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Secara geografis wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak di daerah pegunungan Kaba, yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Bukit Barisan. Sehingga wilayah Kabupaten Rejang Lebong berhawa sejuk dengan curah hujan yang cukup tinggi. Obyek wisata yang ada antara lain Danau Mas Harun Bestari, pemandian/sumber Suban air panas, dan pada waktu tertentu muncul bunga Raflesia di hutan. Jarak dari Ibukota Provinsi Bengkulu ke Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih 85 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dengan kondisi jalan baik namun menanjak. Penduduk Rejang Lebong berasal dari etnis Rejang, Serawai, Minang, Jawa dan lainlain. Kegiatan ekonomi penduduk pada umumnya pertanian dan perkebunan kopi. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 10 sampai dengan 14 September 2008 bertempat di Aula Dewan Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Suprapto, Talang Rimbo Lama, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong, Kepala Cabang Dinas/UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain: Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPK Kabupaten Rejang Lebong melalui Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 163 Tahun 2008. Hasil workshop, meliputi: Dokumen KTSP (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB), dan Action Plan dari masing-masing kelompok. Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancer karena didukung, antara lain TPK sudah terbentuk melalui SK Bupati, sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan sudah menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Walaupun demikian ternyata masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain ada beberapa kelompok satuan pendidikan (PAUD, SD, dan SLB) masih kurang kesempatan mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis. Meskipun TPK Kabupaten Rejang Lebong telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, namun dilihat dari struktur kepengurusan dan keanggotaan belum mencerminkan panduan/rambu-rambu dan juga belum mengakomodir kepentingan
124
setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, SK TPK tersebut perlu direvisi dari aspek kepengurusan dan keanggotaannya. Kabupaten Lebong – Provinsi Bengkulu Daerah Lebong merupakan daerah Pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong 4 tahun yang lalu. Untuk mencapai daerah ini dari Jakarta naik pesawat, dan penerbangan Setelah dari Bengkulu, naik kendaraan umum memakan waktu antara 4-5 Jam. Ada 2 jalur utara dan selatan. Daerahnya merupakan daerah pengunungan, tepatnya di kaki bukit Barisan. Pada musim hujan rawan akan Longsor. Pendapatan Asli Daerah adalah pertanian. Pelaksanaan kegiatan pendampingan bertempat di aula SLB Negeri Lebong. Dinas setempat belum mempunyai Aula. Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas, Beliau mengucapkan terima kasih pada Pusat Kurikulum, dan Beliau berharap peserta agar serius mengikuti ini, karena nantinya akan diinformasikan kembali kepada temant3eman yang lebih meluas. Kegiatan berjalan dengan lancar, jajaran dinas sangat mendukung dalam kegiatan serta peserta semua hadir baik TPK maupun peserta 100 orang yang lain. TPK Di-SK-kan oleh Kepala Dinas yang akan diteruskan Ke Bupati. Beliau membaca surat edaran yang kami berikan dan menggaris bawahi hal yang berkaitasn dengan Pembentukan TPK di kabupaten. Pihak Dinas melalui Kepala bidang Dikdas akan minta bantuan ke Puskur kalau Alokasi Dana yang mereka rencanakan sudah ada dalam rangka pemantapan TIM TPK. Hasil yang telah dicapai SK. Tim Pengembang Kurikulum yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Daftar pertanyaan Dokumen selama kegiatan Dokumen TK Dokumen I SD Negeri Muara Aman beserta silabus dan RPP Dokumen I SMP Lebong Utara yang telah dikritisi bersama antara TPK bersama satuan Pendidikan Silabus SMA Silabus SMK Dokumen 1 SLB dan Silabus Hasil Pendampingan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK Batang Hari – Jambi KTSP untuk seluruh satuan pendidikan telah dilaksanakan oleh seluruh sekolah pada tahun 2007 meskipun dalam pelaksanaannya sekolah baru pada tahapan mengadopsi dari sekolah lain yang pada umumnya adalah sekolah-sekolah dengan kategori mandiri. Oleh karena itu, peranan TPK kabupaten diharapkan dapat memberikan bantuan teknis kepada sekolah-sekolah baik dalam pengembangan kurikulum maupun 125
pelaksanaannya. Berdasarkan pembinaan langsung kepada TPK menunjukkan bahwa sebagian besar anggauta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan. Namun demikian, program kerja TPK dan kesinambungan pekerjaan yang seharusnya dilakukan belum dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang terungkap dalam bantuan teknis dapat diuraikan sebagai berikut. Hal yang mendasar terungkap pada pendidikan dasar, yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu masih sulit dilaksanakan di sekolah pada umumnya. Pembelajaran IPA terpadu di SMP yang menuntut penguasaan materi guru secara integrasi bahan kajian Biologi, Fisika belum dapat diwujudkan baik dalam penyusunan silabus maupun pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berpusat pada anak di kelas. Peserta mengungkapkan bahwa mereka sangat memerlukan panduan pembelajaran secara integrasi IPA dan beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Hal lain juga terungkap di SD terutama dalam pembelajaran IPA terpadu di kelas-kelas rendah 1, 2, dan 3 yang tidak saja menuntut kompetensi guru dalam penguasaan materi secara integratif melainkan juga cara penyajiannya di kelas secara inovatif, menarik, dan menyenangkan (joyful learning). Tentunya kemampuan ini menuntut guru baik di SD maupun SMP untuk memperoleh pelatihan dalam bentuk in-service training terutama dalam penyajian materi terpadu yang mungkin dapat dilakukan. Pengembangan program di PAUD dan SMK juga mencuat dalam pembahasan permasalahan dalam pelaksanaan KTSP. Untuk PAUD, sebagian besar guru mengungkapkan bahwa belum banyak beredar contoh-contoh yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana mengembangkan program untuk anak-anak di usia prasekolah. Di kelompok SMK, permasalahan yang muncul adalah mata pelajaran yang ada di kelompok produktif dan penentuan waktu belajarnya. Dalam pengembangan kurikulum di SMK terutama di kelompok mata pelajaran produktif, peran serta dunia usaha dan industri sangat diperlukan untuk mengkaji sejauhmana materi bahan kajian yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh dunia usaha/industri. Kompetensi yang dituntut oleh dunia usaha/industri dapat memberikan gambaran tentang materi dan waktu belajar, baik teori maupun praktik. Permasalahan ini semua perlu dicermati oleh Pusat Kurikulum untuk selanjutnya dalam pembinaan melalui Bantuan Teknis dapat memberikan banyak manfaat bagi TPK daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Provinsi Jambi Pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan menuntut persiapan berbagai hal oleh daerah, diantaranya sekolah perlu dibekali kemampuan untuk mengembangkan perangkat operasional kurikulum sendiri. Perangkat tersebut antara lain penyusunan perangkat operasional dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian dikelola secara profesional oleh daerah/sekolah. Untuk itu perlu dibentuk tim pengembang kurikulum (TPK) kab/kota yang akan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolahsekolah.
126
Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk TPK di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan KTSP kepada tim. Kegiatan dilaksanakan pada 10-14 Juni 2008, diikuti oleh 50 orang terdiri dari unsur: Dinas Pendidikan Kab. Tj Jabung , kepala sekolah, guru, dan pengawas PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Hal-hal yang dipaparkan dan didiskusikan sebagai berikut: 1) Strategi Implementasi KTSP, 2) Kebijakan Pengembangan Kurikulum, 3) Konsep Dasar KBK, 4) Pengembangan KTSP,5) Pengembangan Silabus dan RPP, 6) PenilaianKkelas, 7) Model Kurikulum Tematis, 8) Model Pembelajaran Terpadu IPA dan IPS, 9) Pengembangan Diri, 10) Muatan Lokal, 11) Pembelajaran Aktif. Strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:1) Mengidentifikasi kebutuhan peserta akan informasi yang akan dipaparkan, 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis atau tugas kecil dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum masing-masing dan memperbaiki, 4) Pemaparan hasil kerja kelompok, dan 5) Penyusunan Action Plan. Hasil yang dicapai: 1). Terbentuknya 57 TPK berdasarkan SK kepala Dinas Pendidikan Kab Tanjung Jabung Barat, terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; 2). Contoh-contoh KTSP beserta lampirannya (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB); 3). Action plan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; Pendampingan dilakukan di Kuala Tungkal, ibu kota Kab Tanjung Jabung Barat. Workshop dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten yang sekaligus memberi pengarahan. Kegiatan ini bertepatan dengan kegiatan lain, seperti pemilihan guru berprestasi, mengurus kegiatan sekolah sehingga sebagian (1/3) peserta sering keluar masuk ruang sidang. Nominasi guru berprestasi banyak yang menjadi peserta workshop, sehingga mereka meninggalkan kegiatan untuk beberapa waktu. Masalah lainnya adalah listrik yang sering padam karena daya yang kurang mencukupi. Sedikit banyak hal ini mengganggu kelancaran kegiatan. Sebagian peserta sudah pernah mendapat sosialisasi dari berbagai pihak, diantaranya dari LPMP. Saat itu peserta merasa ada perbedaan informasi yang disampaikan oleh Puskur dan dari LPMP. Kabupaten/kota Dharmasraya, Sumatra Barat, terletak hampir mendekati kota Jambi, adapun jarak dari kota Padang ke Dharmasraya + 200 km, sehingga membutuhkan 6 jam, apabila menggunakan transport darat. Kondisi jalan sudah banyak yang perlu perbaikan dan jalannya berkelok-kelok serta menanjak. Letak antara sekolah yang satu dengan yang lain cukup jauh, dan transportasi untuk mencapai sekolah masih kurang. Ciri khas daerah Dharmasraya banyak perkebunan sawit dan karet, penduduk umumnya 50% transmigrasi dari pulau jawa yang di mulai Sejak tahun 1975. Adapun sekolah yang ada di Kabupaten/kota Dharmasraya sbb: No.
3. 4.
Jenis Sekolah PAUD TK SD SMP & MTS
Jumlah 113 122 149 27&11= 38 127
5. 6.
SMA&MA SMK
7&10= 17 3
Kabupaten Dharmasraya – Provinsi Sumatera Barat Dharmasraya Sejak awal 2007 telah mensosialisasikan SI dan SKL, serta perangkatperangkat lainnya baik melalui Swadana, LPMP dan Dinas untuk semua sekolah. Penerapan KTSP masih dalam proses, karena di Dharmasraya Sangat terbatas sekali jumlah pengawas dan perhatian Dinas Pendidikan terhadap pengembangan Kurikulum Belum maksimal, terutama pada tingkat SD implementasi KTSP masih belum maksimal. Pelaksanaan pendampingan di selenggarakan: Tempat : SMA Negeri 1 Sitiung, Koto Agung Dharmasraya Tanggal : 15 September s.d. 19 September 2008. Peserta : Seluruhnya 150 orang, yang terdiri dari: 50 orang TPK. 100 orang peserta pendampingan oleh TPK. Pelaksanaan Pendampingan dibuka oleh kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota Dharmasraya dan dihadiri para staf dari Dinas Pendidikan, Pengawas, para Kepala Sekolah serta guru-guru dari berbagai satuan pendidikan. Selama penyelenggaraan pendampingan 2hari bagi Tim Pengembang Kurikulum, yang berjumlah 50 orang mereka sangat antusias, terlihat dari kehadiran selama kegiatan hanya berkurang + 1%. Pemahaman tentang kurikulum satuan pendidikan dari beberapa anggota cukup baik, permasalahan yang kurang dipahami metodologi pembelajaran dan penilaian. TPK telah dibentuk setahun lalu, hanya selama ini belum pernah difungsikan dan SK baru ditandatangani Kepala Dinas, karena kondisi Bupati sedang sakit sehingga belum dapat ditandatangani beliau. Bagi kepanitiaan cukup baik. Pelaksanaan pendampingan TPK kepada 100 guru yang terdiri dari satuan pendidikan yang berbeda, terlaksana dengan baik, terutama untuk kelompok SMA dan SMK. Output yang diharapkan dapat selesai, baik dari TPK, maupun 100 guru dari berbagai satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Dharmasraya mengharapkan akan lebih sering lagi untuk bisa berkolaburasi dalam meningkatkan pengembangan dan penambahan wawasan bagi SDM di lingkungan kota Dharmasraya.
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) - Provinsi Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu terletak sebelah selatan kota Palembang dengan ibu kotanya Baturaja. Kota batu raja, tempat kegiatan berlangsung berjarak 200 kilometer dari kota Palembang. Secara umum, hamppir semua sekolah telah menyusun KTSP, namun setelah dilakukan anlisis terhadap beberapa KTSP oleh TPK kabupaten OKU sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikan masing-masing dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masih
128
dalam tahap adopsi, sebagian sekolah telah menguraikan secara lengkap tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh satuan pendidikan setempat. Menurut Kepala seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten OKU, sudah semua satuan pendidikan mendapat sosialisasi KTSP, tetapi belum melibatkan semua guru. Dengan juga dengan pengembangan dan pelaksanaan KTSP. Sudah semua satuan yang menyusun dan melaksanakannya, namun belum semuanya sesuai dengan harapan. Sebagian besar masih belum memperlihatkan kekhasan, terutama dalam keunggulan-keunggulan lokal yang dapat dikembangkan baik yang dikembangkan melalui bahan ajar lokal atau muatan lokal. Persoalannya adalah, umunya TPK belum menerima pelatihan tentang pengembangan muatan local dan bahan ajar local. Untuk itu, TPK dan satuan pendidikan membutuhkan bantuan teknis berupa workshop dan pelatihan yang bersifat teknis. Kegiatan Banprof dan pendampingan ini diawali dengan penyampaian informasi oleh Kepala Dinas Pendidikan tentang perkembangan pendidikan di kabupaten OKU, khususnya KTSP. Kepala Dinas Pendidikan menekankan bahwa pola-pola bantuan professional dan pendampingan ini sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Selama ini yang dilatih hanya orang-orang tertentu saja, namun dengan pola ―turun ke bawah‖, maka peluang untuk melibatkan sebanyak mungkin peserta menjadi terbuka, sehingga proses sosialisasi semakin cepat. Selanjutnya, Tim Pusat menyampaikan beberapa kebijakan terkini tentang KTSP dan kaitannya dengan peran TPK kabupaten OKU. Selanjutnya, masing-masing satuan pendidikan berkelompok membahas berbagai permasalahan sehubungan dengan penyusunan dan implementasi KTSP. Kegiatan berikut adalah pleno membahas semua persoalan-persoalan satu persatu. Pada hari terakhir, TPK Kabupaten OKU melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan yang diawali dengan ―need assessment dengan menghimpun berbagai persoalan kemudian dibahas di masing-masing kelompok. Hal-hal positif yang ditemui di antaranya adalah ternyata sosialisi KTSP di OKU berjalan sejak tahun 2004 pada saat KBK diimplementasikan secara terbatas. Kemudian, pada tahun 2005 dan sampai sekarang terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber dana, yaitu APBN melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pusat, APBD, dan swadaya sekolah. Pola ini mempercepat pemahaman. Ke depan, Dinas Pendidikan telah memprogram kegiatn lanjuta, tahun 2008 ini sudah direncakan melakukan workshop untuk 225 orang guru dari semua satuan pendidikan yang didukung oleh biaya APBD. Hal positif lainnya, TPK yang baru dibentuk ini sebagian besar anggotanya telah lama aktif sebagai instruktur. Hanya sebagian kecil yang belum terlatih, terutama untuk pendidikan khusus, Pakt A, Paket B, dan Paket C kesetaraan, dan TPA. Untuk pendidikan usia dini dan TK, sudah cukup maju, hanya saja persoalan yang sering muncul adalah pandangan masyarakat yang keliru tentang pendidikan usia dini, akibatnya mereka selalu menuntut hal-hal yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anaknya. Sebagai contoh, seorang anak yang berusia di bawah 5 tahun seharusnya masuk TK ―0‖ kecil, orangtuanya memkasa agar anaknya masuk ke TK besar. Demikina juga dalam hal pembelajaran, umumnya orang tua menuntut anaknya sudah diajari membaca sejak dini. Dalam penyelenggaraan kegiatan, semua pihak berperan aktif sehingga proses pelaksanaan berjalan lancer. Pada saat pendampingan, masing-masing anggota TPK
129
berperan secara katif menggali berbagai permasalahan dari peserta, dan berupaya semaksimal mungkin membantu mencarikan jalan keluarnya. Berdasarkan kondisi yang ada, baik TPK, peserta dari satuan pendidikan, mapun Dinas Pendidikan sangat berharap dukungan professional dari Pusat terutama Pusat Kurikulum Bentuk dukungan professional yang diharapkan bukan lagi sekedar sosialisasi atau penataran dengan metode satu arah, melainkan workshop-workshop atau bengkel-bengkel yang yang mendorong atau merangsang tumbuhnya kreatifitas guru. Sebelum terjun lebih jauh lagi, TPK berharap bahwa jaringan komunikasi antara Tim Pusat dengan TPK kabupaten OKU terus terjalin sehingga hal-hal yang perlu diatasi dapat dikonsultasikan secara rutin.
Kabupaten Ogan Komering Ilir - Provinsi Sumatra Selatan Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Selatan. Apabila berangkat dari bandara Sultan Badarudin Mahmud II Palembang dapat ditempuh antara 2 – 3 jam dengan taksi, baik melalui lintas timur yang terkenal macet karena merupakan jalan provinsi, banyak dilalui bus-bus besar atau truk besar yang datang dari Lampung, juga Jambi dan Padang, maupun jalan alternatif yang sepi tetapi lebih jauh daripada jalan lintas timur. Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah melaksanakan dan memilikinya. Hanya KTSP mereka masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Berkaitan dengan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan tanggal 9 – 13 September 2008 di aula SMP Negeri 6 Kayuagung, mereka nampak lebih percaya diri karena pelatihan pengembangan KTSP, ditulis sendiri untuk setiap kelompok, lalu dipresentasikan untuk mendapat masukan dari kelompok lain. Selain itu, mereka senang sekali menerima CD dari Puskur. Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru, kepala sekolah, maupun pengawas sangat serius dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore. Tampak dari seringnya bertanya, serius dalam diskusi kelompok, dan mengerjakan tugas lainnya. Apalagi dibagi surat keputusan TPK dari Bupati OKI lebih bersemangat dalam mengikuti pendampingan. Lebih – lebih pelaksanaan ini ditempatkan di aula SMP, sehingga ruangan yang digunakan TPK untuk memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan lebih luas dapat menampung sejumlah 100 responden. Pemberdayaan TPK kabupaten OKI waktu terlalu singkat untuk menguasai materi bagi pendamping/pelatih pengembang kurikulum, meskipun mereka telah dibekali dengan CD. Karena bagi mereka tidak ada waktu untuk merefleksikan diri atau mengendapkan informasi. Bagi peserta yang dari SMA, SMK, dan SMP masih agak ―menguasai‖ komputer karena umumnya memiliki komputer/laptop, sekurangkurangnya satu kelompok ada laptopnya, sedangkan SD, SLB, dan PAUD lemah dalam penguasaan komputer. Disamping mereka pada umumnya tidak memiliki laptop. Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali. Pelapor,
130
Kabupaten Musi Banyuasin – Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan dengan ibu kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±25.664 km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pahri Azhari yang dilantik pada tanggal 29 Juli 2008 menggantikan Alex Noerdin. Kecamatan: Babat Toman • Sanga Desa • Batang Harileko • Keluang • Lais • Sekayu • Sungai Keruh • Plakat Tinggi • Sungai Lilin • Bayung Lencir • Lalan KTSP dimulai Tahun Pelajaran 2007/2008 sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik negeri maupun swasta dalam lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, bagi sekolah yang mampu dapat menyusun sendiri kurikulumnya sementara bagi sekolah yang belum mampu dapat menginduk ke sekolah yang telah mampu. Proses penyusunan kurikulum biasa dilakukan dengan cara adopsi, adaptasi, atau menyusun sendiri tetapi diharapkan pada akhirnya masing masing sekolah dapat menyusun kurikulum dengan cara menyusun sendiri mengingat karakteristik masing masing sekolah sangat variatif sehingga dibutuhkan sosok kurikulum yang cocok dengan lingkungannya. Di bawah ini disampaikan kekuatan, kelemahan, permasalahan, tantangan, dan upaya antisipasi. Kekuatan : Tersedianya sumberdaya yang dapat difungsikan sebagai narasumber KTSP diantaranya : para pengawas, guru, dan instruktur; tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang keterlaksanaan KTSP; Tersedianya dana terkait baik yang dikelola oleh sekolah atau diknas pendidikan kab Muba yang dapat difungsikan untuk pelaksanaan KTSP; Tersedianya dokumen rujukan KTSP; Apresiasi yang tinggi dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Kelemahan : Terbatasnya kemampuan Kepala Sekolah da Guru memahami konsep KTSP, menyusun dokumen KTSP, dan melaksanakan KTSP di ruang kelas; Terbatasnya sarana dan sarana yang tersedia dalam menunjang keterlaksanaan KTSP; Terbatasnya dana yang tersedia untuk memperlancar pelaksanaan KTSP, Permasalahan : Keterlaksanaan KTSP dalam Kabupaten Musi Banyuasin masih belum maksimal karena disebabkan berbagai faktor diantaranya ketersediaan dana, sarana , prasarana,dan ketrampilan mengajar guru, Tantangan : Lemahnya Ketrampilan Mengajar Guru yang sesuai dengan konsep KTSP; Belum ada perubahan paradigma dari pembelajaran konservatif menuju pembelajaran yang sesuai dengan konsep KTSP dalam diri Kepala Sekolah dan para guru; Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar pelaksanaan KTSP, Antisipasi : Peningkatan kualitan ketrampilan mengajar guru; Penyediaan dokumen rujukan KTSP dalam jumlah memadai; Penyiapan dana yang memadai untuk kelancaran KTSP; Membantu melengkapi penyiapan sarana dan prasarana
131
Kota Palemmbang – Provinsi Sumatera Selatan Pendampingan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) oleh Tim Pengembang Kutikulum (TPK) kabupaten/kota kepada satuan pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada tim pengembang kurikulum (TPK) kabupaten/kota untuk dapat melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Implikasi dimaksud adalah pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 dan 23 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan memberikan arahan dalam penyusunan KTSP bagi satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan sosialisasi secara merata kepada satuan pendidikan agar pemahaman baik terhadap penyusunan maupun pelaksanaan KTSP menjadi lebih mendalam. Sosialisasi KTSP dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Edaran Mendiknas nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa Tim Sosialisasi KTSP di kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim terdiri atas tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang memiliki kemampuan dalam menyusun KTSP bagi satuan pendidikan. Tim bertugas untuk: a) melakukan sosialisasi Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilyah kabupaten/kota; dan b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota. Pemberdayaan daerah atau sekolah di samping untuk memenuhi tuntutan dari UU tersebut juga ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi dan mutu serta pemerataan pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pusat Kurikulum memberikan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten/kota agar mereka dapat melakukan pendampingan penyusunan KTSP kepada satuan pendidikan di wilayahnya. KTSP merupakan bentuk layanan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan satuan pendidikan pada saat ini. Diharapkan satuan pendidikan dapat menyusun sendiri KTSP agar secara nyata dapat memahami secara mendalam sekaligus dapat menerapkan dengan benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Lingkup kegiatan bantuan teknis dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka pendampingan satuan pendidikan oleh TPK kabupaten/kota mencakup pendidikan dasar dan menengah, serta PAUD. Dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan yang berarti namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh TPK. Permasalahan-permasalahan tersebut menyangkut: bagaimana strategi pendampingan dilakukan mengingat waktu yang tersedia sangat singkat, perumusan indikator, model rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, persepsi TPK masih belum padu terhadap KTSP. Harapan yang diinginkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan adalah adanya kesinambungan pembinaan terhadap TPK oleh pusat baik menyangkut substansi teknis maupun non-teknis yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan KTSP.
132
Kabupaten Lampung Barat – Provinsi Lampung Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No.33 tahun 2007 tentang Sosialisasi KTSP, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) kabupaten/kota yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan masing-masing. Dalam implementasi kebijakan tersebut, kenyataan menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara mandiri. Kemampuan mereka sangat beragam yang tentunya akan berdampak pada keragaman kualitas KTSP setiap satuan pendidikan. Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Lampung Barat agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah agar TPK Kabupaten Lampung Barat dapat: Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di kabupaten Lampung Barat melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masing-masing satuan pendidikan. Memfasilitasi TPK kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan. Membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pendidikan beserta pejabat lainnya sangat mendukung, hal ini terlihat selama kegiatan selalu hadir dan berkenan untuk membuka dan menutup kegiatan secara resmi. Selain itu peserta yang terlibat dalam kegiatan ini juga secara antusias dan serius mengikutinya. Pada dasarnya pemahaman peserta tentang KTSP sudah bagus, karena kebanyak peserta yang diundang merupakan peserta pilihan dan pernah memperoleh materi sosialisasi yang disampaikan baik oleh Direktorat maupun LPMP. Kabupaten Belitung – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di Kabupaten Belitung merupakah langkah tindak lanjut surat edaran menteri no.33 tahun 2007. Dan selanjutnya tim TPK kabupaten/kota bertugas : a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota, b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Dengan terbentuknya TPK daerah kabupaten Belitung maka target sosialisasi dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di wilayah ini akan mudah tercapai. Pengembangan dan penerapan KTSP oleh satuan pendidikan telah meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Pada tahun 2008 kegiatan yang akan dilakukan adalah pemberdayaan TPK Kabupaten Belitung dalam membina dan mengevaluasi program satuan pendidikan di wilayahnya.
133
Tujuan kegiatan Bantuan Teknis ini adalah membentuk Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Belitung melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Tim ini terdiri atas 50 orang yang terdiri dari PAUD, SD,SMP, SMA, SMK, PLB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota atau Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan Kab. Belitung. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan ke satuan pendidikan oleh tim TPK daerah yang dihadiri oleh 100 peserta. Secara umum sebagian besar anggota tim TPK di Kabupaten Belitung telah mendapatkan sosialisasi Yang dilakukan secara terpisah per kelompok jenjang yang dilakukan oleh dinas setempat. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi dalam menyusun dan mengembangkan KTSP, sehingga pada saat tim TPK melakukan sosialisasi tidak ada kendala dalam hal materi, serta dapat berlangsung secara simultan. Kegiatan Bantuan Teknis TPK di kabupaten Belitung dilakukan dalam bentuk pemaparan secara pleno, tanya jawab, diskusi, workshop pengembangan kurikulum, mengerjakan tugas dan presentasi. Hasil-hasil dari sini akan dianalisis sebagai pertimbangan penyempurnaan kegiatan Bintek selanjutnya di daerah yang berbeda pada waktu yang berikutnya. Hasil dari kegiatan cukup memuaskan, hal ini dapat ditunjukkan diantaranya adalah dari hasil post-test yang diatas nilai cukup (60) dan lebih baik dari pre-test. Hasil yang lain adalah mereka telah paham akan hal-hal terkait dengan KTSP, dimana pada saat tanya jawab sebelumnya mereka telah kemukakan. Kabupaten Bangka Barat – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sambutan Kepala Dinas Pendidikan berupa penjelasan tentang terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di tingkat Kabupaten tersebut. Harapan Kepala Dinas Pendidikan agar peserta Bimbingan Teknis TPK agar dapat mengimlementasikan di sekolah masing-masing dan juga dapat mengimbaskan kepada guru-guru lain. Penekanan pada peran TPK agar menjadi instruktur pada teman-temannya yang ada di kabupaten Bangka Barat. Harapan pada kegiatan Bantek KTSP ini agar Balitbang melalui Pusat Kurikulum dapat mengajarkan, membimbing dan menjadi naara sumber dalam penyusunan KTSP, sehingga guru mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Harapan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga pada Bantek ini tidak dilakukan hanya satu kali dalam 1 tahun, melainkan kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan mutu pada era globalisasi khususnya pada bidang pendidikan untuk mengantisifasi tantangan global dimana perkembangan teknologi maju sangat cepat. Pendidikan adalah lembaga yang harus menyiapkan lulusan atau tamatan yang mampu mengantisipasi dan mandiri dalam rangka menyiapkan peserta didik yang dapat melanjutkan keperguruan tinggi dan menyipkan tenaga kerja menengah yang mampu bersaing dan memasuki lapangan kerja, yang profesional sesuai dengan keahliannya dan mampu mengembangkan sikap mandiri .
134
Kabupaten Bangka Selatan – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KTSP untuk seluruh satuan pendidikan telah dilaksanakan oleh seluruh sekolah pada tahun 2007 meskipun dalam pelaksanaannya sekolah baru pada tahapan mengadopsi dari sekolah lain yang pada umumnya adalah sekolah-sekolah dengan kategori mandiri. Oleh karena itu, peranan TPK kabupaten diharapkan dapat memberikan bantuan teknis kepada sekolah-sekolah baik dalam pengembangan kurikulum maupun pelaksanaannya. Berdasarkan pembinaan langsung kepada TPK menunjukkan bahwa sebagian besar anggauta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan. Namun demikian, program kerja TPK dan kesinambungan pekerjaan yang seharusnya dilakukan belum dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang terungkap dalam bantuan teknis dapat diuraikan sebagai berikut. Hal yang mendasar terungkap pada pendidikan dasar, yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu masih sulit dilaksanakan di sekolah pada umumnya. Pembelajaran IPA terpadu di SMP yang menuntut penguasaan materi guru secara integrasi bahan kajian Biologi, Fisika belum dapat diwujudkan baik dalam penyusunan silabus maupun pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berpusat pada anak di kelas. Peserta mengungkapkan bahwa mereka sangat memerlukan panduan pembelajaran secara integrasi IPA dan beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Hal lain juga terungkap di SD terutama dalam pembelajaran IPA terpadu di kelas-kelas rendah 1, 2, dan 3 yang tidak saja menuntut kompetensi guru dalam penguasaan materi secara integratif melainkan juga cara penyajiannya di kelas secara inovatif, menarik, dan menyenangkan (joyful learning). Tentunya kemampuan ini menuntut guru baik di SD maupun SMP untuk memperoleh pelatihan dalam bentuk in-service training terutama dalam penyajian materi terpadu yang mungkin dapat dilakukan, seperti mengikuti pelatihan di LPMP di provinsi Semarang. Pengembangan program di PAUD dan SMK juga mencuat dalam pembahasan permasalahan dalam pelaksanaan KTSP. Untuk PAUD, sebagian besar guru mengungkapkan bahwa belum banyak beredar contoh-contoh yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana mengembangkan program untuk anak-anak di usia prasekolah. Di kelompok SMK, permasalahan yang muncul adalah mata pelajaran yang ada di kelompok produktif dan penentuan waktu belajarnya. Dalam pengembangan kurikulum di SMK terutama di kelompok mata pelajaran produktif, peran serta dunia usaha dan industri sangat diperlukan untuk mengkaji sejauhmana materi bahan kajian yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh dunia usaha/industri. Kompetensi yang dituntut oleh dunia usaha/industri dapat memberikan gambaran tentang materi dan waktu belajar, baik teori maupun praktik. Permasalahan ini semua perlu dicermati oleh Pusat Kurikulum untuk selanjutnya dalam pembinaan melalui Bantuan Teknis dapat memberikan banyak manfaat bagi TPK daerah.
135
Kabupaten Ciamis - Provinsi Jawa Barat Jumlah Peserta
: 150 (seratus lima puluh) termasuk sekretariat
Kronologis pelaksanaan : 1. Dibuka oleh Kepala Bidang Bina Program Kab. Ciamis 2. Penjelasan teknis dari Puskur. 3. Pre-test 4. Penjelasan tentang kebijakan pemerintah 5. Penjelasan tentang Program Puskur 2008 6. Penjelasan tentang Perubahan kurikulum masa lalu 7. Konsep dasar KTSP 8. Pengembangan KTSP 9. Pengembangan Silabus dan RPP 10. Sistem Penilaian 11. Workshop 12. Presentasi 13. Action Plan 14. Post-Test 15. Penilaian Penatar 16. Ditutup oleh Kepala Bidang Pend. Dasar Profil daerah : Sekolah di Kabupaten Ciamis pada umumnya telah memiliki dan melaksanakan KTSP. Mengetahui petugas dari Pusat Kurikulum, mereka antusias untuk bertanya. Jumlah peserta yang mengajukan pertanyaan kepada petugas pusat cukup banyak. Pertanyaan yang diajukan cukup penting. Misalnya bagaimana penggunaan waktu dari tambahan maksimal 4 jam, Kenapa di STTB SMA tidak ada mata pelajaran muatan lokal, Di Ciamis ini ada pemahaman bahwa 4 jam tersebut untuk pengembangan diri, seandainya satu semester satu mata pelajaran muatan lokal, bagaimana di STTBnya, dan sebagainya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tidak hadir selama kegiatan tersebut karena beliau mengikuti konperensi PGRI di Palembang. Masalah/kendala & solusinya : Secara teknis tidak ada kendala. Hanya saja ruangan terlalu sempit bagi peserta sebanyak 150 tersebut. Di sisi lain tenaga administrasi kurang sehingga petugas pusat harus membantu mereka. Kabupaten Garut – Provinsi Jawa Barat Garut adalah semua nama yang identik dengan dodol. Kota ini dikenal dengan dodol Garut-nya yang merupakan salah satu kota di propinsi Jawa Barat. Ibu kota kabupatennya adalah Garut yang berjarak sekitar 300 km dari Jakarta. Perjalanan ke Garut dari Jakarta ditempuh sekitar 5 jam perjalanan darat dan dari kota Bandung sekitar 2 jam perjalanan. Daerah ini secara umum subur dan sumber penghasilan masyarakat terutama dari hasil pertanian dan kerajinan tangan, garmen serta makanan. Pelaksanaan KTSP di kabupaten Garut umumnya sudah berjalan di semua satuan pendidikan. Hampir semua satuan pendidikan secara resmi telah menyusun dokumen dan melaksanakan KTSP dan hanya sedikit satuan pendidikan yang belum
136
melaksanakannya, terutama di tingkat sekolah dasar. Hal ini terjadi karena satuan pendidikan telah banyak mendapatkan sosialisasi di tingkat provinsi dan kota. Pelaksanaan Bimbingan teknis kepada TPK Kab. Garut berlangsung selama 2 hari, yaitu 24 – 25 September 2008 dan Pendampingan Penyusunan KTSP oleh TPK Kota Garut kepada Satuan Pendidikan berlangsung selama 3 hari, yaitu dari 24-28 November 2008 di Kantor Dinas Pendidikan Ka. Garut. Peserta workshop terdiri dari 45 orang anggota TPK Kab. Sukabumi dan 5 orang panitia, 100 orang dari satuan pendidikan (PAUD, PLB, SD, SMP, SMA, dan SMK), narasumber Tim Puskur terdiri dari Ariantoni, Drs. Sunardi, M.Pd (UPI Bandung), dan Supri Dewi(KeuanganPuskur). Hal-hal positif yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan pendampingan antara lain: Sambutan dan respon positif dari Dinas Pendidikan, hal ini ditandai dengan pembukaan yang dilakukan Ka. Dinas serta kehadiran para pejabat selama kegiatan berlangsung. Kehadiran peserta dari awal hingga akhir kegiatan dan terpenuhinya target kegiatan pelatihan dan workshop, yaitu dihasilkannya dokumen-dokumen sesuai dengan harapan yang diinginkan. Adapun halangan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan KTSP secara umum, yaitu: Masih ada hal-hal permasalahan-permasalahan dalam implementasi KTSP, terumata pemahaman guru yang masih beragam terhadap beberapa hal seperti pelaksanaan penilaian dan muatan lokal. Waktu kegiatan yang sangat singkat (2 hari untuk Bimtek dan 3 hari untuk pendampingan) sehingga pembahasan tentang beberapa hal tidak tuntas. Dinas Pendidikan dan TPK Kab. Garut berharap kerjasama ini akan terus berlanjut dan komunikasi antara Puskur dengan Dinas Pendidikan serta TKP akan terjalin secara harmonis. Kabupaten Klaten – Provinsi Jawa Tengah Dalam menindaklanjuti surat edaran Mendiknas No. 33 tahun 2007 tentang sosialisasi KTSP, Kab. Klaten telah membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten Nomor: 893.3/875/13 pada tanggal 25 Maret 2008. Pada umumnya peserta dari SMP, SMA, dan SMK memiliki pengetahuan yang memadai tentang KTSP karena Kab. Klaten sudah mendapat sosialisasi dan pelatihan KTSP sejak tahun 2006 oleh BSNP, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA dan Direktorat Pembinaan SMK. Kabupaten Klaten telah diberlakukan KTSP sejak Tahun Pelajaran 2006/2007 di sekolah yang melaksanakan KBK dan mulai tahun 2007/2008 semua sekolah telah menerapkan KTSP. Walaupun demikian, semua
137
peserta mengakui bahwa KTSP yang mereka gunakan masih adopsi atau adaptasi belum ada sekolah yang menyusun KTSP sendiri. Muatan lokal Bahasa Jawa ini berdasarkan pada keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/ 01/ 2005, yang menetapkan bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib bagi sekolah dasar dan menengah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu ditetapkan dalam rangka memelihara, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah, khususnya budaya jawa. Di samping itu ada muatan local yang dikembangkan sekolah, misalnya mulok SMP Negeri 1 Klaten, yaitu: Keterampilan Kerumahtanggaan (PKK), Seni Karawitan , dan Keterampilan Elektronika tetapi belum dikembangkan Standar Isi-nya (SK dan KD). Sedikit kendala yang muncul dalam kegiatan ini karena keadaan peserta bervariasi, ada peserta yang sudah sering ikut pelatihan KTSP tetapi ada juga peserta yang berasal dari PAUD dan PLB baru pertama kali ikut pelatihan KTSP. Hal ini diatasi dengan menyajikan materi-materi penting dan diskusi serta kerja kelompok. Masalah lain adalah penyusunan KTSP belum berdasarkan analisis konteks, visi dan misi belum sesuai dengan kondisi sekolah, penambahan jam belum sesuai dengan misi dan visi sekolah, kurangnya motivasi Guru, komite belum memahami kurikulum, kepedulian masyarakat belum Optimal, pendampingan KTSP oleh Dinas P &K (Kabupaten & Propinsi) belum Optimal, dan kurangnya referensi tentang kurikulum. Berdasarkan permasalahan tersebut disarankan agar Dinas melakukan sosislisasi dan pelatihan KTSP secara intensif dan menyeluruh mencakup Kepala Sekolah, Guru dan tenaga pendidkan serta kependidikan di semua satuan pendidkan terutama Sekolah Dasar dan PLB. Di samping itu juga perlu kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait. Kabupaten Demak – Provinsi Jawa Tengah Kegiatan bantuan profesional bagi tim pengembang kurikulum di kabupaten Demak dilakukan pada tanggal 10 – 14 Juni 2008. Tempat kegiatan di SMK Negeri 1 Jalan Katonsari No.87 Demak – Jateng. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di kabupaten Demak melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar TPK mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Lingkup kegiatan ini meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Peserta kegiatan bantuan profesional ini berjumlah 50 orang (termasuk panitia) terdiri atas kepala sekolah, guru, dan dinas pendidikan dengan rincian sebagai berikut. Dinas Pendidikan, PAUD/TK (, SD, SMP, SMA, SMK. Petugas pusat ada 3 orang, yaitu Elly Marwati, Sri Yuniarti, dan Christin P (petugas keuangan). Strategi kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Kegiatan ini dibuka Drs. Noor Gunawan selaku Ka Dinas Pendidikan Kab. Demak sekaligus memberikan sambutan. Pembukaan dihadiri oleh para pimpinan lainnya terdiri atas Kasubdin Diklusprabud, Kasubdin Dikmen, Kabag tata Usaha, dan Kepala Seksi Kurikulum Dikmen serta staf dinas lainnya. Pada acara pembukaan tim Puskur memberikan sambutan yang intinya menekankan pentingnya dibentuk Tim
138
Pengembangkan Kurikulum di masing-masing Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan sosialisasi dan melatih satuan pendidikan mengembangkan KTSP. Pemaparan secara pleno tentang penyusunan KTSP, Konsep Dasar KBK, Muatan Lokal dan Pengembangan Diri; Pembelajaran Tematik, IPA Terpadu, dan IPS Terpadu; Belajar Aktif; Penyusunan Silabus dan RPP serta Penilaian Kelas yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Sehubungan dengan sekolah peserta workshop sudah memiliki KTSP maka penyusunan KTSP tidak dilakukan tetapi diganti dengan mengkaji KTSP dokumen 1 dan 2 yang dimiliki sekolah peserta dengan cara peserta mempresentasikan KTSP-nya. Lalu peserta lain dan tim Puskur mencermati dan memberi masukan untuk penyempurnaan. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan KTSP berdasarkan masukan tadi. Hasil pengamatan tim Puskur ternyata KTSP (dokumen 1) maupun Silabus dan RPP yang disajikan peserta merupakan adopsi atau sedikit adaptasi dari model KTSP yang dikembangkan pusat. Pengisian lembar tes (pretes dan postes) untuk mengukur pemahaman peserta tentang kebijakan yang berkaitan dengan KTSP, Muatan Lokal, Pengembangan Diri, Pembelajaran Terpadu (IPA, IPS, dan Tematis), dan Penilaian sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan bantuan professional bagi TPK Kabupaten Demak provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut (terlampir). Terbentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak No. 421.3/1046a pada tanggal 9 Juni 2008. Profil Pendidikan/Data Statistik Kabupaten Demak termasuk peta sekolah yang sudah melaksanakan KTSP. Kapita Selekta Banprof Kabupaten Demak provinsi Jawa Tengah. Input hasil Pretest dan Postest ke format excel Contoh-contoh KTSP, Silabus, RPP yang meliputi PAUD, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK. Dokumentasi Pelaksanaan Bantuan Profesional bagi TPK Kabupaten Demak- Jawa Tengah Secara umum kegiatan ini berjalan lancar dan mencapai target hasil yang diharapkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Demak merespon dengan baik kegiatan ini yang ditandai dengan terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak No. 421.3/1046a pada tanggal 9 Juni 2008. Di samping itu juga tersedianya profil pendidikan kabupaten Demak termasuk peta sekolah yang melaksanakan KTSP. Walaupun demikian ada sedikit gangguan dalam pelaksanaan workshop karena banyaknya peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Demak yang mana mereka tidak mengikuti workshop secara penuh hanya hadir pada hari pertama. Hari berikutnya peserta yang hadir dan tekun mengikuti pelatihan hingga selesai hanya sekitar 30 orang yang berasal dari unsur guru, kepala sekolah, dan pengawas serta dewan pendidikan kabupaten Demak. Ada sedikit kendala dalam menentukan visi dan misi serta tujuan pendidikan satuan pendidikan karena peserta workshop belum memahami analisis konteks (kelebihan dan 139
kelemahan sekolah serta peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah ke depan) sehingga sekolah membuat visi dan misi serta tujuan pendidikan satuan pendidikan tanpa memperhatikan hasil analisis konteks. Visi terkesan seperti moto. Contoh visi ‖Unggul dalam prestasi dan unggul dalam budi. Di samping itu juga terkesan tidak ada hubungan antara visi dengan misi (tidak terlihat benang merahnya). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kabupaten Demak yang baru beberapa bulan menjabat dan bukan orang pendidikan sehingga dalam pengarahannya tidak berbicara tentang kurikulum hanya bicara tentang bangunan sekolah yang rusak. Kegiatan ini ditutup oleh Kasi Kurikulum Dikmen. Sejak tahun 2006, Dinas sudah melakukan sosialisasi KTSP melalui kegiatan yang relevan. KTSP sudah mulai diterapkan sejak tahun 2006 secara bertahap pada semua satuan pendidikan mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan PLB hingga tahun 2008 ini semua satuan pendidikan (100%) sudah menerapkan KTSP. Walaupun sekolah mengaku sudah melaksanakan KTSP, namun jika dicermati dokumen KTSP masih merupakan adopsi atau sedikit adaptasi dari model KTSP yang dikembangkan pusat. Muatan Lokal wajib yang ditetapkan untuk Jawa Tengah adalah Bahasa Jawa namun sampai saat ini belum ada SK dan KD serta Silabusnya tetapi sudah ada bukunya. Disarankan agar segera disusun SK dan KD Bahasa Jawa agar satuan pendidikan mempunyai acuan dalam mengembangkan Silabus dan RPP-nya. Sedangkan Muatan Lokal lainnya, yaitu Bahasa Inggris di SD, belum ada juga SK dan KD serta Silabus-nya. PAUD formal masih menggunakan kurkulum TK 2004 sedangkan PAUD non formal menggunakan Kurikulum TK 2004 yang disesuaikan dengan usia anak atau kebutuhan anak didik PAUD non formal atau Menu Pembelajaran Generik. Peserta dari kelompok PAUD sangat ingin segera disahkan Standar Isi dan pedoman penyusunan KTSP PAUD agar memiliki acuan yang jelas seperti pada satuan pendidikan lainnya. SK Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang ada saat ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, disarankan SK tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Demak agar proses pengajuan dana/anggaran TPK ke DPRD setempat lebih mudah. Kabupaten Kendal – Provinsi Jateng Kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kab. Kendal kepada satuan pendidikan di wilayahnya dilakukan pada tanggal 15 – 19 September 2008, bertempat di Operation Room Setda Kendal. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kab. Kendal kepada satuan pendidikan, meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Adapun materi yang disajikan mencakup kebijakan Depdiknas di bidang pengembangan kurikulum, konsep dasar KBK, penyusunan KTSP dokumen 1 dan 2 (silabus & RPP), penilaian kelas dan
140
penetapan KKM, muatan lokal, pengembangan diri, dan pembelajaran tematik serta belajar aktif. Peserta kegiatan ini berjumlah 153 orang terdiri dari petugas Puskur 3 orang, TPK Kab. Kendal 50 orang dan peserta dari satuan pendidikan 100 orang yang mencakup PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta PLB. Strategi kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kab. Kendal kepada satuan pendidikan dilakukan sebagai berikut. Kegiatan ini dibuka oleh Ka Dinas Dikpora Kab. Kendal sekaligus memberikan sambutan/pengarahan. Pembukaan dihadiri oleh para pimpinan yang terdiri atas Kasubdin Diklusprabud, Kasubdin Dikmen, Kabag tata Usaha, dan Kepala Seksi Kurikulum Dikmen serta staf dinas lainnya. Pada acara pembukaan tim Puskur memberikan sambutan yang intinya menekankan pada pentingnya dibentuk Tim Pengembangkan Kurikulum di masing-masing Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan sosialisasi dan melatih satuan pendidikan mengembangkan KTSP. Pemaparan secara pleno oleh tim Puskur kepada TPK Kab. Kendal tentang penyusunan KTSP, Konsep Dasar KBK, Muatan Lokal dan Pengembangan Diri; Pembelajaran Tematik, IPA Terpadu, dan IPS Terpadu; Belajar Aktif; Penyusunan Silabus dan RPP serta Penilaian Kelas yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Sehubungan dengan umumnya sekolah peserta sudah memiliki KTSP maka workshop penyusunan KTSP tidak dilakukan tetapi diganti dengan mengkaji KTSP dokumen 1 dan 2 yang dimiliki sekolah peserta dengan cara masing-masing kelompok (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK) mempresentasikan KTSP (dokumen 1), Silabus dan RPP (dokumen 2) lalu peserta lain dan tim Puskur mencermati dan memberi masukan untuk penyempurnaan. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan KTSP berdasarkan masukan tersebut. Pengisian lembar tes (pretes dan postes) untuk mengukur pemahaman peserta tentang kebijakan yang berkaitan dengan KTSP, Muatan Lokal, Pengembangan Diri, Pembelajaran Terpadu (IPA, IPS, dan Tematis), dan Penilaian sebelum dan sesudah pelatihan. Pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kab. Kendal kepada satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK) Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini sebagai berikut. Terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 420/654/ 2008 pada tanggal 26 Agustus 2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal Nomor: 423.5/5898/Dikpora pada tanggal 10 September 2008. Terkumpulnya informasi tentang kebijakan implementasi KTSP di masing-masing Kabupaten Kendal. Terselenggaranya pendampingan di satuan pendidikan oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Kendal.
141
Tersusunnya program kerja Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Kendal. Daftar persoalan, kendala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP di wilayah TPK berada. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dengan lampiran contohcontoh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai hasil workshop dan pendampingan, dengan rincian sebagai berikut, Dinas Dikpora Kab. Kendal merespon dengan sangat baik kebijakan Depdiknas tentang KTSP yang ditunjukkan dengan dimulainya pelaksanaan KTSP sejak 2006/2007 secara serentak di sekolah yang melaksanakan ujicoba KBK dan secara bertahap di sekolah yang belum melaksanakan KBK. Sejak tahun 2006, program kerja yang sudah dilakukan dalam rangka penerapan KTSP di Kab. Kendal adalah sebagai berikut. Sosialisasi Permendiknas No. 22, 23, dan 24 Tahun 2006 dan Panduan Penyusunan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. Mengundang BSNP (Prof. Jaali) di Pendopo Kabupaten Kendal yang dihadiri oleh Kepala UPTD, Pengawas dan Kepala Sekolah. Menggandakan dokumen Permendiknas No. 22, 23, dan 24 dan Panduan Penyusunan KTSP serta mendistribusikan dokumen tersebut melalui MKKS dan Kepala UPTD. Menyusun ―Model KTSP‖ berdasarkan Panduan Penyusunan KTSP oleh Pengawas. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pengurus MGMP semua mata pelajaran, Kepala Sekolah SD inti dan 2 orang Guru pada semua gugus. Melaksanakan supervisi ke sekolah Mendorong sekolah melaksanakan IHT KTSP Mengaktifkan JIP dan tim pengembang kurikulum sebagai sarana diskusi Menerbitkan model KTSP pada majalah Ganesa 2 penerbitan Mendorong kegiatan MGMP dan KKG untuk memfokuskan pembahasan KTSP Beberapa masalah yang ditemukan dalam Implementasi KTSP di Kab. Kendal, yaitu: Perubahan kurikulum masih terbatas pada perubahan dokumen saja kurang berdampak pada perubahan pola pembelajaran dan penilaian di kelas. Selama proses pelaksanaan KTSP, dokumen pendukung tidak lengkap Ada sekolah yang tidak melakukan sosialisasi KTSP kepada stakeholder. Silabus dan RPP banyak yang seragam (adopsi) tidak disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Penandatanganan KTSP terlambat Filosofi perubahan kurikulum kurang dipahami oleh sebagian kepala sekolah dan guru Adanya pandangan sebagian guru dan Kepala Sekolah bahwa perubahan kurikulum belum didukung tersedianya buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Implementasi IPA terpadu dan IPS terpadu masih kesulitan Kegiatan Pengembangan Diri belum dipahami secara utuh Pelaporan hasil penilaian masih belum dipahami dan adanya kesulitan dalam melaksanakan penilaian. Dipertentangkan antara pelaksanaan KTSP dengan ujian nasional
142
Kabupaten Batang – Provinsi Jawa Tengah Kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kab. Batang kepada satuan pendidikan di wilayahnya dilakukan pada tanggal 8 – 12 September 2008, bertempat di SMK Negeri 1 Kandeman, Jalan Raya Kandeman Kab. Batang – Jawa Tengah. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kab. Batang kepada satuan pendidikan, meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Adapun materi yang disajikan mencakup kebijakan Depdiknas yang berkaitan dengan KTSP, konsep dasar KBK, penyusunan KTSP dokumen 1 dan 2 (silabus & RPP), penilaian kelas dan penetapan KKM, muatan lokal, pengembangan diri, dan pembelajaran tematik serta belajar aktif. Peserta kegiatan ini berjumlah 153 orang terdiri dari petugas Puskur 3 orang, TPK Kab. Batang 50 orang dan peserta dari satuan pendidikan 100 orang yang mencakup PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta PLB. Strategi kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kab. Batang kepada satuan pendidikan dilakukan sebagai berikut. Kegiatan ini dibuka oleh Kasubdin Dikdas Dinas Pendidikan Kab. Batang sekaligus memberikan sambutan/pengarahan. Pembukaan dihadiri oleh para pimpinan lainnya, Kepala Seksi Kurikulum Dikmen serta staf dinas. Pada acara pembukaan tim Puskur memberikan sambutan yang intinya menekankan pada pentingnya dibentuk Tim Pengembangkan Kurikulum di masing-masing Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan sosialisasi dan melatih satuan pendidikan mengembangkan KTSP. Pemaparan secara pleno oleh tim Puskur kepada TPK Kab. Batang tentang penyusunan KTSP, Konsep Dasar KBK, Muatan Lokal dan Pengembangan Diri; Pembelajaran Tematik, IPA Terpadu, dan IPS Terpadu; Belajar Aktif; Penyusunan Silabus dan RPP serta Penilaian Kelas yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Sehubungan dengan umumnya sekolah peserta sudah memiliki KTSP maka workshop penyusunan KTSP tidak dilakukan tetapi diganti dengan mengkaji KTSP dokumen 1 dan 2 yang dimiliki sekolah peserta dengan cara masing-masing kelompok (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK) mempresentasikan KTSP (dokumen 1), Silabus dan RPP (dokumen 2) lalu peserta lain dan tim Puskur mencermati dan memberi masukan untuk penyempurnaan. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan KTSP berdasarkan masukan tersebut. Pengisian lembar tes (pretes dan postes) untuk mengukur pemahaman peserta tentang kebijakan yang berkaitan dengan KTSP, Muatan Lokal, Pengembangan Diri, Pembelajaran Terpadu (IPA, IPS, dan Tematis), dan Penilaian sebelum dan sesudah pelatihan.
143
Pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK Kab. Kendal kepada satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK) Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini sebagai berikut. Terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di Kabupaten Batang yang mencakup PAUD, SD,SMP, SMA, SMK, PLB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 423.7/157.A/2008 pada tanggal 26 Mei 2008. Terkumpulnya informasi tentang kebijakan implementasi KTSP di Kabupaten Batang. Terselenggaranya pendampingan kepada satuan pendidikan oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Batang. Tersusunnya program kerja Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Batang. Daftar persoalan, kendala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP di wilayah TPK berada. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dengan lampiran contohcontoh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai hasil workshop dan pendampingan, dengan rincian sebagai berikut, Dinas Pendidikan Kab. Batang merespon dengan sangat baik kebijakan Depdiknas tentang KTSP yang ditunjukkan dengan dimulainya pelaksanaan KTSP sejak 2006/2007 secara serentak di sekolah yang melaksanakan ujicoba KBK dan secara bertahap di sekolah yang belum melaksanakan KBK. Sejak tahun 2006, program kerja yang sudah dilakukan dalam rangka penerapan KTSP di Kab. Batang adalah sebagai berikut. Melakukan sosialisasi Permendiknas No. 22, 23, dan 24 Tahun 2006 dan No. 6 Tahun 2007 kepada jajaran Kepala Sekolah dan Guru mata pelajaran / Guru Kelas melalui kegiatan MGMP/ KKG. Melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan tentang Kurikulum yang digunakan sebelum penerapan Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006. Membuat perencanaan/program penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk semua jenjang satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Batang. Melakukan pendataan Guru mata pelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan dalam rangka membuat perencanaan diklat/ bintek baik yang dilakukan oleh Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan KTSP melalui APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006 dan seterusnya. Memulai penerapan KTSP untuk SD kelas I dan IV serta untuk SMP kelas VII, serta SMA dan SMK kelas X mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum 1994. Menerapkan KTSP secara serentak di seluruh kelas pada jenjang satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2004. Berdasarkan hasil monitoring dan pemantauan di lapangan ditemukan beberapa permasalahan dalam penerapan KTSP, antara lain: Belum semua warga sekolah dapat memahami secara utuh esensi KTSP. Masih banyak sekolah yang menghadapi masalah dari proses penyusunan KTSP dan pelaksanaannya. Hal ini karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki sekolah.
144
Bimbingan dari Dinas Pendidikan Kabupaten masih sangat terbatas mengingat tenaga pembimbing tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan. Pihak penyusun KTSP belum dapat menyakini bahwa apa yang mereka hasilkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki sekolah, dana dan manajemen yang masih lemah juga dukungan Komite Sekolah yang masih kurang. Penyelesaian perangkat KTSP yang memerlukan waktu cukup panjang terutama untuk jenjang pada satuan pendidikan SMA dan SMK karena harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kabupaten Tegal – Provinsi Jawa Tengah KTSP untuk seluruh satuan pendidikan telah dilaksanakan oleh seluruh sekolah pada tahun 2007 meskipun dalam pelaksanaannya sekolah baru pada tahapan mengadopsi dari sekolah lain yang pada umumnya adalah sekolah-sekolah dengan kategori mandiri. Oleh karena itu, peranan TPK kabupaten diharapkan dapat memberikan bantuan teknis kepada sekolah-sekolah baik dalam pengembangan kurikulum maupun pelaksanaannya. Berdasarkan pembinaan langsung kepada TPK menunjukkan bahwa sebagian besar anggauta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan. Namun demikian, program kerja TPK dan kesinambungan pekerjaan yang seharusnya dilakukan belum dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang terungkap dalam bantuan teknis dapat diuraikan sebagai berikut. Hal yang mendasar terungkap pada pendidikan dasar, yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu masih sulit dilaksanakan di sekolah pada umumnya. Pembelajaran IPA terpadu di SMP yang menuntut penguasaan materi guru secara integrasi bahan kajian Biologi, Fisika belum dapat diwujudkan baik dalam penyusunan silabus maupun pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berpusat pada anak di kelas. Peserta mengungkapkan bahwa mereka sangat memerlukan panduan pembelajaran secara integrasi IPA dan beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Hal lain juga terungkap di SD terutama dalam pembelajaran IPA terpadu di kelas-kelas rendah 1, 2, dan 3 yang tidak saja menuntut kompetensi guru dalam penguasaan materi secara integratif melainkan juga cara penyajiannya di kelas secara inovatif, menarik, dan menyenangkan (joyful learning). Tentunya kemampuan ini menuntut guru baik di SD maupun SMP untuk memperoleh pelatihan dalam bentuk in-service training terutama dalam penyajian materi terpadu yang mungkin dapat dilakukan, seperti mengikuti pelatihan di LPMP di provinsi Semarang. Pengembangan program di PAUD dan SMK juga mencuat dalam pembahasan permasalahan dalam pelaksanaan KTSP. Untuk PAUD, sebagian besar guru mengungkapkan bahwa belum banyak beredar contoh-contoh yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana mengembangkan program untuk anak-anak di usia prasekolah. Di kelompok SMK, permasalahan yang muncul adalah mata pelajaran yang ada di kelompok produktif dan penentuan waktu belajarnya. Dalam pengembangan kurikulum di SMK terutama di kelompok mata pelajaran produktif, peran serta dunia usaha dan industri sangat diperlukan untuk mengkaji sejauhmana materi bahan kajian yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh dunia usaha/industri. Kompetensi yang dituntut oleh dunia usaha/industri dapat memberikan gambaran
145
tentang materi dan waktu belajar, baik teori maupun praktik. Permasalahan ini semua perlu dicermati oleh Pusat Kurikulum untuk selanjutnya dalam pembinaan melalui Bantuan Teknis dapat memberikan banyak manfaat bagi TPK daerah.
Kabupaten Polewali Mandar -Provinsi Sulawesi Barat Pusat Kurikulum mengadakan kegiatan Pendampingan bagi TPK Kab. Brebes agar TPK mempunyai kompetensi yang memadai mengenai penyusunan KTSP dan kebijakan pendidikan terkini serta kemampuan dalam mendampingi sekolah dalam menyusun KTSP. Dengan dibentuknya TPK di masing-masing Kabupaten/kota diharapkan mempercepat setiap satuan pendidikan melaksanakan KTSP. Tahun 2008 ini merupakan kelanjutan program kerja pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas yang berfokus pada pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah, di mana pada tahun 2007 bantuan teknis kepada tim pengembang kurikulum yang telah dilakukan adalah pembentukan dan pemberdayaan ketenagaan. Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sosialisasi KTSP sudah hampir merata, karena keaktifan dan peran serta berbagai pihak untuk memajukan pendidikan di Brebes. Walau demikian, kehadiran Tim Pusat Kurikulum tetap sangat ditunggu dan diperlukan, karena jarang tim Pusat memberikan sosialisasi secara langsung. KTSP di Kabupaten Brebes sudah mulai diterapkan sejak tiga tahun yang lalu yaitu tahun 2006/2007 walau sebagian besar masih adopsi dan adaptasi. Kualitas dalam implementasi KTSP atau pemahaman guru-guru dan jajaran dinas pendidikan masih belumlah sama. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kali ini dapat diperoleh suatu informasi yang sama. Kepala Dinas Kabupaten Brebes, Dr. Muntoha Nasuha, MPd mengagendakan kegiatan TPK kabupaten pada anggaran tahun depan dengan dikukuhkannya SK TPK oleh Bupati. Sumber daya manusia di TPK Kabupaten Brebes sangat potensial dan berpengalaman pada bidangnya. Bapak Saefudin pengawas yang malang melintang menggeluti tugas kurikulum, Bapak Ciptono menggeluti kurikulum PAUD dan perkembangan anak. Bapak Andri pernah ke Jepang melalui program Redip, begitu juga dengan Bapak Angkatno pernah ke Jepang, dan masih banyak lagi teman-teman SMP dan SMA yang selalu tampil dimana-mana. Antara PAUD dan TK saat ini PAUD sedang diatas angin, padahal di PAUD juga termasuk TK dan KB, hanya perbedaannya adalah formal dan non formal Dengan MBS dan KTSP saat ini masalah-masalah kependidikan berada di tangan satuan pendidikan. Sehingga reorientasi pikiran atau ide yang selama ini tersimpan, maka dengan KTSP dapat direalisasikan bagi kepentingan dan kemajuan pendidikan bangsa. Segala sesuai yang bersifat keilmuan atau yang sifatnya mebedah pendidikan sekarang ini dapat ditangani oleh satuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum merupakan kompas, jika salah dalam menerjemahka kurikulum maka akan terjadi sejumlah kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan kegiatan di sekolah.
146
Semua menjadi lancar tergantung pada Nawaitunya guru. Dalam mengabdi dan berkreasi. Bagaimana cara memajukan sekolah? Peluang ini tergantung pada usaha masing-masing sekolah. Bagaimana di setiap kecamatan mncul sekolah-sekolah yang seperti SDN 3 Brebes yang bagus kwalitas, bersih dan terawat, SMP 2 yang bagus dan sedang menuju sekolah SBI. Apapun berat tanggung jawab, teamwork sebagai pegangan bersama. Perlu tukar pikiran antara guru tua dan muda, bentuk paguyuban-paguyuban kelompok-kelompok untuk menganalisis kurikulum dan soal-soal. Ini pekerjaan menantang dan akan sangat membantu anak didik. Kalau menaikan standar kelulusan jangan terlalu cepat, ini tidak dapat dicapai secara cepat dan khawatir nantinya dapat membelengu kita sendiri. Kenaikan standar kelulusan sementara keaadaan sekolah masih seperti itu 2 saja, misalnya perpustakaan bukunya itu-itu saja, kemampuan gurunya begitu-begitu saja. Selama 2 tahun berturut-turut belakangan ini Jawa Tengah nilai UN lebih besar dari ujian sekolah. Tantangan Bapak ibu untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai UN di Kabupaten Brebes ini. Kabupaten Lumajang –Provinsi Jawa Timur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Kabupaten Lumajang sudah berjalan selama dua tahun mulai tahun ajaran 2007/2008 dan 2008/2009. Semua sekolah sudah melaksanaan KTSP dan TPK juga sudah terbentuk dengan SK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Lumajang. Adapun TPK Kabupaten Lumajang terdiri dari unsur-unsur dinas Pendidikan, pengawas,PAUD, Kepala Sekolah , guru dari semua jenjang dan jenis pendidikan Dalam pelaksanaan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada di wilayahnya, telah ditemukan beberapa permasalahan yang mencakup: belum dipahaminya cara menyusun KTSP termasuk Silabus dan RPP nya oleh Satuan Pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) , belum tahunya tentang Permendiknas nomor 22, 23 dan 24, dan belum tersedianya layanan profesional karena tidak memiliki Lembaga Perguruan Tinggi yang dapat diajak kerkjasama bila mengalami kesulitan. Sehingga KTSP tidak menyusun sendiri melainkan adaptasi dan adopsi. dari sekolah lain. Namun demikian TPK kabupaten Lumajang tetap berusaha untuk mendapatkan berbagai referensi dari teman sejawad yang telah mengikuti pelatihan, hal ini terlihat dari hasil test yang dilakukan Puskur saat kegiatan pendampingan yang menunjukkan hasil rata-rata benar berkisar 50 % dan setelah pelatihan menunjukkan peningkatan. Sebagai tindak lanjut kegiatan TPK kabupaten Lumajang adalah membina satuan Pendidikan di wilayahnya dan ini perlu mendapat dukungan moril maupun dana dari Kepala Dinas .
147
Kabupaten Magetan – Provinsi Jawa Timur Untuk menuju kabupaten Magetan, lebih mudah jika ditempuh melalui kabupaten Madiun. Dari Madiun dapat ditempuh kira-kira 1 jam lebih. Kotanya cukup sejuk, apalagi di pagi hari. Di Magetan terdapat gunung Lawu dan Telaga Sarangan yang cukup bersih. Tim Pengembang Kurikulum ( TPK ) kabupaten Magetan sudah terbentuk dan sudah ada SK Kepala Dinasnya, yang berjumlah 50 orang. Berdasarkan informasi dari Wakil Kepala Dinas dan Koordinator Pengawas, TPK kabupaten Magetan sudah mulai berfungsi sejak tahun lalu, dengan cara mendampingi satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA,SMK, sampai PLB.Hanya TPK PAUD dan TK yang belum berfungsi sepenuhnya, karena belum ada dokumen yang standar, sehingga masing-masing PAUD dan TK mengembangkan dokumen sendiri-sendiri. Menurut Wa Kadinas, juga peserta, KTSP di kabupaten Magetan sudah disosialisasikan oleh para pengawas, baik yang masuk TPK kabupaten maupun yang bukan TPK. Begitu juga pelaksanaan KTSP, sejak tahun lalu sudah mencoba dilaksanakan di berbagai jenjang, meskipun menurut mereka bentuk KTSPnya belum merasa sempurna. Pelaksanaan sosialisasi KTSP di kabupaten Magetan, memanfaatkan wadah Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai wadah tempat sosialisasi. Kendala yang ditemui dalam sosialisai dan pelaksanaan KTSP menurut koordinator pengawas kabupaten Magetan, antara lain bentuk KTSP sekolah masih mengadopsi dari sekolah lain, sehingga masih kurang difahami guru yang bersangkutan. Jadi kabupaten Magetan masih memerlukan bimbingan terutama dari pusat (Kurikulum). Dalam pelaksanaan Banprof untuk TPK kabupaten Magetan, peserta terlihat antusias, apalagi pada saat presentasi. Hasil penyusunan KTSP yang dipresentasikan masih ada beberapa kekurangan, terutama pada langkah analisis konteksnya yang belum terlihat; penyusunan SK-KD pada muatan lokal, dan program pengembangan diri yang belum terurai dengan jelas. Pada saat presentasi silabus, peserta masih belum mampu membedakan indikator dan kegiatan pembelajaran. Namun pada hari selanjutnya, hasil pendampingan TPK kabupaten lebih baik dibanding hasil sebelumnya. Kendala yang dihadapi selama Banprof dan pendampingan tidak cukup berarti, sehingga kegiatan berjalan lancar, alhamdulillah. Panitia juga terlihat cukup banyak, kompak dan kerja keras, sehingga ikut melancarkan acara yang diikuti 150 orang peserta Kota Kediri – Provinsi Jawa Timur Salah satu butir yang tertuang dalam Permendiknas No.24/2007 bahwa semua satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 harus sudah menetapkan dan mulai menerapkan kurikulum sekolah/madrasah atau KTSP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama. Untuk menunjang dan mensukseskan kebijakan tersebut, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas memiliki program yang disebut ―Pendampingan oleh TPK Kabupaten /
148
Kota Kepada Satuan Pendidikan‖. Kegiatan pendampingan ini adalah kegiatan yang didahului dengan pemberian pelatihan dan pembekalan dari tim Pusat Kurikulum kepada tim pengembang kurikulum (TPK) Kota Kediri dan setelah itu TPK tersebut melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Peserta yang dilibatkan kegiatan adalah dari unsur dinas pendidikan kab./kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru dari masing-masing satuan pendidikan, dan dewan pendidikan atau perguruan tinggi (PT). Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK Kota Kediri agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Tujuan khususnya adalah: (1) terbentuknya TPK di Kota Kediri melalui pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya; (2) menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masingmasing satuan pendidikan; (3) memfasilitasi TPK Kota Kediri dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan; (4) membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Ruang lingkup kegiatan ini adalah terdiri dari kebijakan – kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan KTSP seperti UU, PP, Permendiknas, dan Surat edaran Mendiknas, panduan penyusunan KTSP untuk pendidikan dasar dan menengah dari BSNP, dan model-model kurikulum dari Puskur. Temuan: (1) TPK Kota Kediri sebagai salah satu daerah yang melibatkan unsur perwakilan dari perguruan tinggi setempat sesuai dengan kriteria yang diminta Puskur; (2) hampir semua satuan pendidikan kecuali PAUD dan TK sudah memiliki KTSP atau kurikulum sekolah dan sudah menerapkannya secara bertahap; (3) peserta TPK sangat antusias mengikuti pelatihan dan semangat ketika mengerjakan tugas-tugas, bahkan perwakilan dari dinas pendidikan juga ada yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir; (4) harapan peserta TPK kepada Puskur agar acara seperti ini dapat terselenggara setahun sekali sebagai ujud pembinaan; (5) perlu strategi khusus untuk mengelola orang sebanyak 50 TPK dan 100 orang dari satuan pendidikan agar dapat maksimal hasilnya; (6) TPK sudah terbentuk dan dikukuhkan melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri No.421.3/1762/419.42/2007, tertanggal 1 Juni 2007; (7) secara umum kegiatan pendampingan oleh TPK Kota Kediri Provinsi Jawa Timur ini berjalan dengan lancar. Para peserta sebagian besar sudah pernah mendapatkan pelatihan, namun tingkat pemahamannya masih sangat bervariasi. Dari temuan di atas direkomendasikan agar pada tahun mendatang tetap dilakukan kegiatan pelatihan serupa kepada TPK Kota Kediri (Jatim), baik sebagai pengkayaan dengan memberikan info terbaru yang terkait dengan kebijakan KTSP maupun sebagai kegiatan monitoring pelaksanaan terhadap program TPK. KOta Madiun – Provinsi Jawa Timur Desentralisasi pengelolaan pendidikan menuntut persiapan berbagai hal oleh daerah, diantaranya sekolah perlu dibekali kemampuan untuk mengembangkan perangkat operasional kurikulum sendiri. Perangkat tersebut antara lain penyusunan perangkat operasional dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem
149
penilaian dikelola secara profesional oleh daerah/sekolah. Untuk itu perlu dibentuk tim pengembang kurikulum (TPK) kab/kota yang akan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk TPK di kabupaten Madiun dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan KTSP bagi tim. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Nglames pada 3-7 Juni 2008, diikuti oleh 57 orang terdiri dari unsur: Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, kepala sekolah, guru, dan pengawas PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB. Hal-hal yang dipaparkan adalah: 1) Strategi Implementasi KTSP, 2) Kebijakan Pengembangan kurikulum, 3) Konsep dasar KBK dan Pengembangan KTSP, 4) Pengembangan Silabus dan RPP, 5) Penilaian kelas, 6) Model Kurikulum Tematis,7) Model Pembelajaran Terpadu IPA dan IPS, 8) Pengembangan diri, 9) Muatan local, 10) Pembelajaran Aktif. Strategi yang dilaksanakan adalah:1) Mengidentifikasi kebutuhan peserta akan informasi yang akan dipaparkan., 2) Pemaparan materi diselingi dengan kuis atau tugas kecil dilanjutkan dengan diskusi, 3) Mengelompokkan peserta berdasarkan jenjang untuk meninjau kembali dokumen kurikulum masing-masing, 4) Pemaparan hasil kerja kelompok, dan 5) Penyusunan Action Plan. Hasil yang dicapai: 1). Terbentuknya 57 TPK berdasarkan SK Bupati Kabupaten Madiun no. 188.45/272A/KPTS/402.013/2008, terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; 2). Contoh-contoh KTSP beserta lampirannya (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB); 3). Action plan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; 4) SK TPK dari Bupati Kabupaten Madiun. Kab. Madiun ditempuh dengan kereta api selama 11 jam dari Jakarta dilanjutkan dengan taxi. Kegiatan dibuka oleh Ka Dinas Pendidikan Kab. Madiun, Jawa Timur sekaligus memberi pengarahan. Workshop bertepatan dengan pemilihan guru berprestasi. Nominasi guru berprestasi banyak yang menjadi peserta workshop, sehingga mereka meninggalkan kegiatan untuk beberapa waktu. Peserta sudah sering mendapat sosialisasi dari berbagai sumber, mungkin ini menyebabkan sebagian peserta, terutama kelompok SD, SMP, SMA, cenderung kurang serius mengikuti. Mereka terlihat enggan memperbaiki dokumen kurikulum, walaupun dokumen mereka masih jauh dari sempurna. Pendidikan lingkungan hidup (PLH) dijadikan muatan lokal untuk semua jenjang dan jenis sekolah di seluruh kabupaten Madiun, walaupun kurang menguntungkan peserta didik SMK.
Kabupaten Buleleng - Provinsi Bali Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Secara geografis wilayah Kabupaten Buleleng terletak di ujing utara Pulau Bali dan memiliki wilayah pegunungan dan pantai utara Bali. Jarak dari Denpasar (Ibukota Provinsi Bali) ke Kabupaten Buleleng kurang lebih 90 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dengan kondisi jalan baik, yang dapat dicapai melalui jalur Danau Bedugul atau Kintamani. Penduduk Buleleng berasal dari etnis Bali, Jawa dan lain-lain. Kegiatan ekonomi penduduk pada umumnya pertanian dan perkebunan cengkeh.
150
Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 16 sampai dengan 20 September 2008. bertempat di Aula Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kecamatan Buleleng, Dinas Pendidilkan Kabupaten Buleleng, Jalan Tekukur, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buleleng, Kepala UPP, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Bengkulu ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain: Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPK Kabupaten Buleleng melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Nomor: 300.8/1539/2008. Hasil workshop, meliputi: Dokumen KTSP (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB), dan Action Plan dari masing-masing kelompok. Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena Kabupaten Buleleng telah mengadakan kegiatansosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sejak tahun 2007 dan sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan sudah menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Walaupun demikian ternyata masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah SK TPK Kabupaten Buleleng ditandatangani oleh Kepala Dinas dan unsur atau komposisi kepengurusannya baru mengakomodir SD/SMP dan SMA/SMK, sedangkan unsur PAUD dan SLB belum ada. Selain itu, ada kelompok satuan pendidikan khususnya SLB yang belum pernah memperoleh kesempatan mengikuti sosialisasi atau pelatihan/bimbingan teknis.
Kabupaten Gianyar - propinsi Bali Kabupaten Gianyar propinsi Bali menjadi salah satu daerah pendampingan yang dipilih oleh Bidang Pendidikan Khusus – Pusat Kurikulum pada tahun 2008 ini. Kabupaten Gianyar termasuk daerah yang mudah dijangkau dari Kota Denpasar dengan jarak tempuh kurang lebih satu jam perjalanan dengan taksi. Tidak sulit untuk sampai pada kabupaten Gianyar karena kabupetan ini memiliki potensi sebagai daerah wisata yang dikenal dengan ―Ubud‖ sebagai pusat kebudayaan dan kerajinan. Potensi daerah ini sangat mungkin dikembangkan mengingat didaerah tersebut terdapat banyak peninggalan sejarah seperti ―istana Tampak Siring‖, musium pelukis ternama seperti ―Antonio Blanko‖, ―rumah adat‖, dan sebagainya sehingga nama ―UBUD‖ lebih dikenal ketimbang kabutapen Gianyar itu sendiri.
151
Potensi TPK kabupaten Gianyar Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten Gianyar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar nomor 176 tahun 2008 tertanggal 1 April 2008. Dilihat dari komposisi TPK (PAUD, SD, SMP, SMP, SMA, SMK, dan SLB) yang berjumlah 50 orang, latar belakang pendidikan TPK sebagian besar adalah tamatan sarjana (S1) dan didukung oleh anggota TPK dari unsur guru berprestasi serta unsur pengawas dan dewan pendidikan. Sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, dalam pengarahannya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sangat menaruh harapan banyak kepada TPK bahwa warna pendidikan khususnya di kabupaten Gianyar menjadi tugas dan tanggung jawab TPK guna meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga apa yang dikuasai peserta didik benar-benar menjadi kebutuhannya. KTSP merupakan kurikulum operasional bagi sekolah maka gurulah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan potensi apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan daerah. Melihat dari komposisi TPK yang sebagian besar berlatarbelakang sarjana (S1) tidaklah sulit apabila harapan tersebut dapat tercapai sejalan dengan kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana program kerja Dinas Pendidikan dan TPK. Namun sayangnya harapan yang dituangkan dalam program kerja belum didukung oleh anggaran daerah sehingga tugas dan fungsi TPK secara organisasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini diakui oleh Dinas Pendidikan setempat bahwa program kerja TPK direncanakan untuk diusulkan ke pemerintah daerah pada tahun 2009 guna mendapatkan pendanaan agar pelaksanaan Permen Diknas Nomor 24 tentang Satndar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan khususnya dapat terealisasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Sejalan dengan harapan tersebut, pengarahan Kepala Dinas Pendidikan setempat memberikan penekanan kepada keberadaan TPK kabupaten agar senantiasa bekerja keras dan mempelopori kesuksesan pelaksanaan Permen Diknas tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, serta potensi daerah agar tidak kalah dengan daerah lain.
Kabupaten Karangasem – Provinsi Bali Karangasem merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali. Apabila berangkat dari bandara Ngurah Rai, Bali dapat ditempuh antara 2 – 3 jam dengan taksi melalui By Pass . Nampaknya dunia pariwisata secara perlahan tetapi pasti telah pulih kembali di pulau Dewata ini, dengan hilir mudiknya para turis mancanegara. Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah melaksanakan dan memilikinya. Hanya KTSP mereka masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Berkaitan dengan hal itu, kegiatan pemberdayaan TPK kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan tanggal 15 – 19 September 2008 di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem. Kegiatan pendampingan untuk satuan pendidikan SMA dan SMK tetap berada di aula Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan PAUD, SD, SDLB
152
serta SMP berada di SMP Negeri 3 Amlapura. Sekolah tersebut terletak di samping kantor Dinas Pendidikan. Berhubung para pejabatnya sedang ada pelantikan di kantor Kabupaten, maka pembukaannya diwakilkan kepada pengawas. Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru, kepala sekolah, maupun pengawas cukup serius dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore. Tampak dari seringnya bertanya, serius dalam diskusi kelompok, dan mengerjakan tugas lainnya. Apalagi bagi kelompok TPK, mereka merasa telah tercantum namanya pada surat keputusan TPK dari Bupati Karangasem lebih bersemangat dalam mengikuti pendampingan. Pemberdayaan TPK kabupaten Karangasem waktu terlalu singkat untuk menguasai materi bagi pendamping/pelatih pengembang kurikulum, meskipun mereka telah dibekali dengan CD. Karena bagi mereka tidak ada waktu untuk merefleksikan diri atau mengendapkan informasi. Bagi peserta yang dari SMA, SMK, dan SMP masih agak ―menguasai‖ komputer karena umumnya memiliki komputer/laptop, sekurangkurangnya satu kelompok ada laptopnya, sedangkan SD, SLB, dan PAUD lemah dalam penguasaan komputer. Disamping mereka pada umumnya tidak memiliki laptop. Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali. Pelapor, Kabupaten Tabanan – Provinsi Bali. Dalam sambutan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, ditekankan bahwa pelaksanaan bendidikan harus berbasis potensi dan kebutuhan local. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan kondisi geografis, potensi daerah Tabanan adalah daerah agraris (pertanian). Untuk itu, dalam rangka membangun kehidupan masyarakat kabupaten Tabanan khususnya, kita perlu mengarahkan pembangunan pada pertanian atau industri agraris. Selama ini terjadi ―pembelokkan‖ arah pembangunan ke industri-industri non agraris. Pembangun industri non agraris tersebut pada akhirnya menimbulkan banyak masalah karena umumnya pembangunan industri tersebut menggusur lahan pertanian yang subur. Lama kelamaan lahan-lahan produktif menjadi habis menjadi bangunan pabrik, sementara pabrik tersebut tidak sesuai dengan potensi daderah. Atas dasar iru, kegiatan bantuan teknis dan pendampingan tim pengembang kurikulum (TPK) kabupaten Tabanan ini sangat strategis mengingat kemampuan pengembangan kurikulum masih belum memadai. Peraturan pememrintah secara nasional menyatakan bahwa masing-masing satuan pendidikan harus mengembangkan kurilumnya sendiri sehingga sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah sekitarnya. Kurikulum merupakan penentu arah pendidiakn, oleh karena itu, apabila kurikulum dikembangkan mengacu kepada potensi dan kebutuhan masyarakat dan daerah setempat, tentunya hasil yang dipeoleh lebih dapat diberdayakan secara maksimal. Kondisi ini pula akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan tingkat kekerasan, karena produk pendidikan menghasilkan manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas tidak akan melakukan hal-hal yang merasahkan orang lain.
153
Dampak selanjutnya, para generasi muda akan mampu menyeleksi perilaku apa yang harus mereka tampilkan dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Tayangan televise, peredaran narkoba, dan pergaulan bebas yang ―berkeliaran‖ di sekitar kehidupan anak muda akan mudah mereka kendalikan. ―Semua itu boleh lewat, tetapi tidak akan pernah singgah‖, kata ketua Dewan Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan. Sehubungan dengan fungsi pendidikan dalam membangun karakter profesionalisme seseorang, maka pendidikan usia dini harus memperoleh prioritas pembinaan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil belajar. Dikatakan demikian, karena usia dini adalah masa-masa pendting dalam membangun karakter peserta didik. Apabila karakter sudah dibangun sejak kecil, untuk membangun kemampuan akademik tidak sulit. Namun apabila, siswa hanya menguasai pengetahuan dan keterampilan dengan baik, tetapi tidak memiliki karakter dan sikap yang kondusif, maka kemungkinan mereka akan mengalami kegagalan dalam kehidupan. Persoalan kita saat ini banyak PUD yang diproyekan, artinya mereka hidup dan bias jalan karena ada proyek, begitu proyek habis, habis kegiatannya. Untuk itu ke depan, Dewan Pendidikan akan memperjuangkan agar anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan, paling tidak 20% dari total anggaran. Pendidikan usia dini akan diprioritaskan. Hal ini untk menjaga agar dunia pendidikan jangan salah dalam mengarahkan anak, terutama di usia dini. Dengan demikian diharapakn kita konsisten dalam menciptakan layanan yang berkualitas kepada peserta didik degan melengkapi sarana prasarana dan peningkatan kualitas atau profesionalisme guru. Guru harus professional, sehingga pembangunan masyarakat yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia dapat diwujudkan. Dalam hal kualitas layanan pemerataan pendidikan, tingkat melanjutkan pendidikan terutama pendidikan dasar dapat dikatakan telah tuntas, hal ini dibuktikan dengan APK yang mencapai 106 % , ini berarti di atas target nasional, yaitu 95%. Hanya saja, pemerintah daerah belum berani mencanangkan apalagi mewujudkan pendidikan gratis. Secara keseluruhan, ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan, namun ada beberapa anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya budaya kawin muda, tamat SD, terutama anak perempuan sudah dikawinkan oleh orang tua mereka. Penyebab lain adalah motivasi untuk melanjutkan pendidikan rendah, sehingga dengan sengaja mereka tidak mau sekolah. Ini yang kita sebut sebagai ‗orang-orang yang tercecer‘. Untuk kelompok masyarakat yang demikian, diperlukan pendekatan budaya agar timbul kesadaran bahwa pendidian itu penting. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah telah melaksanakan pembangunan kelas-kelas jauh untuk tingkat SMP. Saat ini kelas-kelas jauh ini sudah dibangun terutama tempattempat yangh membutuhkan layanan pendidikan SMP. Untuk mendukung itu semua, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Dalam kaitan untuk menghasilkan pendidik yang professional itu, TPK kabupaten Tabanan harus profesional. TPK kabupaten Tabanan sudah dibentuk dan saat ini SK Bupati sedang dalam proses penandatangan. Dalam SK tersebut disebutkan tugas pokok dan funsgi TPK dan kewajiban pemerintah daerah dalam upaya mendukung kelancaran kegiatan TPK dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang terdiri
154
Pejabat structural di Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, dan guru dari semua jenjang dan satuan pendidikan, yaitu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sesuai dengan tujuan secara umum, yaitu mempersiapkan TPK yang professional, dalam kegiatan bamibingan dan pendampingan dilakukan workshop, diskusi dan presentasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman ril kepada TPK dalam menyempurnakan dokumen KTSP yang telah disisun. Dalam proses diskusi di kelompok masing-masing terungkap bahwa dokumen KTSP, baik dokumen 1 maupun dokumen 2 baru tahap adopsi. Setelah dilakukan kajian, disimpulkan bahwa dokumen yang ada belum dapat ―dikatakan‖ sebagai KTSP, karena belum ada sama sekali unsure-unsur yang melihatkan kekhasan satuan pendidikan yang bersangkutan, termasuk silabus dan RPP-nya. Hal ini wajar, karena beberapa waktu yang lalu, Dinas Pendidikan baru memberikan instruksi untuk membuat, sementara para pengembang KTSP di masing-masing satuan pendidikan belum dibekali dengan pemahaman yang benar tentang KTSP itu sndiri. Demikian juga dengan silabus dan RPP, umumnya masih bersifat ‗adopsi‖, guru belum ―berani‖ menyusun silabus dan RPP yang berbeda dengan contoh yang dikembangkan oleh Pusat, dan bahkan bahan ajarpun belum disesuaikan dengan konteks setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, TPK kabupaten Tabanan harus terus menindaklanjuti dengan berbagai program pelatihan dan workshop agar setiap satuan pendidikan memiliki rasa percaya diri dalam menyusun KTSP yang benar-benar milik mereka sendiri dengan kekhasannya masing-masing. Dalam kegiatan juga terungkap bahwa, kegiatan ini adalah kegiatan pertama yang melibatkan semua jejang pendidikan, selama ini pembekalan dilakukan secara terpisah, dan yang paling aktif hanya kelompok SMA, sementara pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan khusus hamper tidak terjamah. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilakukan selama lima hari dengan rincian kegiatan, hari pertama pembahasan strategi kegiatan dan persiapan secara administrasi an kelengkapan pelatihan. Hari kedua penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Sesi ini juga diikuti dengan diskusi dan yenta jawab serta kerja kelompok membahas persoalan-persoalan yang dialami oleh guru dalam pengembangan KTSP. Hari Ketiga workshop untuk melakukan kajian terhadap KTSP yang sudah disusun berdasarkan analisis konteks sehingga dapat disimpulkan bahwa KTSP yang disusun belum kontekstual. Hari kempat presentasi kelompok, dan hari kelima menyusun laporan kegiatan. Kabupaten Manggarai – Provinsi Nusa Tenggara Timur
Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Manggarai Barat Bupati Manggarai Barat dalam pidato sambutan pembukaan kegiatan menegaskan bahwa factor utama untuk peningkatan mutu pendidikan adalah pembinaan budi pekerti siswa. Pada zaman orde baru pembinaan budi pekerti dilakukan melalui pendidikan pancasila, penataran P4 dan ada badan khusus yang menanganinya, yaitu BP7. Namun
155
seiring dengan perkembangan zaman, pola pembinaan seperti itu dianggap sudah tidak sesuai lagi karena bersifat indoktrinasi. Orang-orang pintar memandang cara indoktrinasi tersebut sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Seiring dengan hal tersebut, pendidikan moral dan budi pekerti seakan ―hilang‖ dan tidak lagi menjadi penentu ketercapaian hasil belajar siswa. Belakangan ini kita merasakan situasi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi ―kacau‖. Mahasaiswa sudah sering ―bolos‖ karena sibuk turun ke jalan, kekerasan di mana-mana, orang-orang mulai merasakan ketidaknyamanan, sedikit-sedikit bentrok, dan kekerasan dianggap cara yang paling ampuh untuk menyelsaikan masalah. Anakanak sekolah menengah ke bawah juga ikut-ikutan. Kondisi semacam ini membuat kita prihatin, khususnya bagi masyarakat Manggarai Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Manggarai Barat menegaskan bahwa pendidikan budi pekerti harus ditingkatkan pelaksanaanya. Tim pengembang kurikulum ini diharapkan mampu menampung dan meuwujudkan pesan moral masyarakat yang demikian. Bupati mensinyalir, persolan lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Manggarai Barat terletak di sikap mental guru. Pada umumnya guru-guru kita ―enggan‖ untuk mengubah pola pikir dan strategi mengajar. Akibatnya, pembaharuan dalam pendidikan sulit dilakukan. Di samping itu, kreatifitas guru juga rendah karenanya guru lebih suka menjalankan apa yang diinstruksikan. Semua ini mengakibatkan kreatifitas menjadi tidak berkembang. Jika kreatifitas guru tidak berkembang, tentunya siswa juga demikian. Guru yang tidak kreatif lebih cenderung mendorong siswa untuk tidak kreatif. II. Pemberdayaan TPK dalam Pendampingan Satuan Pendidikan Sesuai dengan surat edaran Mendiknas Nomor 33 tahun 2007, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat telah menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang pengesahannya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati. Surat Keputusan itu saat ini sedang dalam proses. Anggota TPK yang berjumlah 52 orang yang pada umumnya terdiri dari tenaga-tenaga yang telah mengikuti berbagai pelatihan sejak KBK dan KTSP baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Di samping itu, sebagian besar anggota tim (pengawas dan guru senior) ini juga sudah sering ditugasi untuk melakukan berbagai pelatihan terhadap satuansatuan pendidikan guru-guru baik di sanggar-sanggar seperti MGMP, MKKS, dan gugus. Namun demikian, tugs-tugas yang dilakukan Tim tersebut belum ditunjang dengan program kerja TPK yang tersusun secara terjadwal dikarenakan belum ditunjang dengan pendanaan yang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, belum semua sekolah yang menerapkan KTSP. Sebagian sekolah masih bingung, karena belum ada informasi yang jelas, informasi yang diterima selalu berbeda setiap ada yang ikut pelatihan. Berbeda narasumber, berbeda juga informasi yang disampaikan. Sampai saat ini masih sering terjadi perdebatan terutama dalam hal menjabarkan SK dan KD menjadi indicator, penetapan materi pokok strategi pembelajaran, dan penilaian. Khusus untuk penilaian, belum ada kesepakatan dan format yang baku. Pada umumnya guru ingin ada format yang baku dan petunjuk yang lengkap dari pusat sehingga tidak bingung lagi untuk menerapkannya.
156
Karena masih banyak satuan pendidikan yang masih kebingungan, maka sebagian dari mereka menunda untuk menerapkan KTSP. Alasan lain mengapa mereka belum menerapkan KTSP adalah kurangnya sarana pendukung seperti bahan ajar, sarana dan prasaran belajar lainya, termasuk mata pelajaran muatan local. III. Program Kerja TPK ke Depan Beberapa program yang mendesak, yaitu membuat draft Peraturan Daerah untuk pelajaran Budi Pekerti. Peraturan daerah tersebut harus disertai pedoman penyelanggaraan dan bahan ajarnya. Secara internal, TPK membutuhkan pelatihan tentang pengembangan model-model penilaian yang praktis digunakan oleh guru di samping pemantapan pemahaman tentang KTSP secara keseluruhan. Secara eksternal, beberapa kegiatan yang telah direncanakan antara lain melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang dilakukan secara bertahap di setiap kecamatan. Ada kemungkinan akan dibentuk sub TPK di tingkat kecamatan mengingat persebaran lokasi satuan pendidikan yang berjauhan. Program kerja tersebut akan menggunakan biaya APBD tahun 2009, tahun ini belum ada biaya. IV. Beberapa Persoalan yang Perlu Dituntaskan Kesimpangsiuran pemahaman tentang format silabus dan RPP, termasuk menafsirkan SK dan KD menjadi indicator, materi pokok, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Pemahaman tetang pelajaran tematik yang sering keliru, yaitu memposisikan tema sebagai tujuan pembelajaran sehingga kompetensinya sering terabaikan. Pemilihan kata kerja operasional dalam merumuskan indicator, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran sering campur aduk dan rancu. Guru belum terampil menggunakan dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan KTSP. Guru masih banyak yang bingung dalam menetapkan alokasi belajar tatap muka di SMK. Kabupaten Ngada – Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Pemberdayaan daerah atau sekolah ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi dan mutu serta pemerataan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara mandiri. Oleh karena itu melalui kegiatan bantuan teknis TPK dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di jajaran dinas pendidikan dan sekolah dalam rangka melaksanakan Permendiknas. Sehingga diharapkan TPK mampu mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK di Kabupaten Ngada agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk dan memantapkan TPK, serta tersusunnya program kerja TPK Kabupaten Ngada. Peserta yang terlibat adalah yang termasuk sebagai TPK sejumlah 50 orang dan satuan
157
pendidikan lainnya sebanyak 100 orang dari jenjang dan jenis PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus. Kegiatan pendampingan oleh TPK kepada satuan pendidikan di kabupaten Ngada diawali dengan pemberian pre test kepada TPK untuk mengetahui sejauh mana pemahaman TPK mengenai pengembangan kurikulum. Dilanjutkan dengan pemaparan materi secara pleno, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan kerja kelompok menurut jenis satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB. Setelah itu TPK mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Selain itu TPK menyusun rencana tindak (action plan) dan kemudian hasil workshop tersebut di presentasikan oleh masing-masing kelompok. Tim Pengembang Kurikulum sudah sebagian paham mengenai pengembangan kurikulum. Yang perlu ditekankan yaitu perlunya kesinambungan antar silabus dan RPP yang disusun oleh guru-guru karena terkadang SK, KD, indikator, dll yang ada pada silabus dan RPP berbeda. Tidak semua TPK pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai KTSP. Untuk itu perlu adanya pemerataan bagi yang mengikuti pelatihan atau sosialisai tentang kurikulum dan perlunya penyebaran informasi mengenai kebijakan kurikulum yang terbaru. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya koordinasi antara TPK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada dalam hal pengembangan kurikulum.
Kabupaten Sikka - Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah Tingkat II di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Flores, dengan ibukotanya di Maumere. Kabupaten Sikka sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ende, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi menjadi 8 Kecamatan, dan memiliki obyek wisata berupa Taman wisata alam laut gugus Teluk Maumere, Pantai Nangahure, Pantai Waliti, dan lain-lain. Kabupaten Sikka juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang transportasi diantaranya Bandara Wai Oti. Kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum dan workshop pengembangan kurikulum di Kabupaten Sikka dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2008 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Mawar No. 2 Maumere. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Kepala UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Melalui kegiatan bantuan teknis ini diperoleh hasil, antara lain: Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka No.: Pend. 421/43/2008 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hasil workshop, meliputi: Dokumen KTSP (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB), dan
158
Action Plan dari masing-masing kelompok. Analisis Pre dan Post Test Kegiatan dapat berjalan lancer karena didukung beberapa hal, yaitu Sebagian besar peserta sudah beberapa kali mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum dan perangkatnya baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Adanya kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka yang telah menyusun tim dan program kerja untuk menyusun silabus di beberapa kelompok satuan pendidikan, yaitu penyusunan Silabus untuk sekolah dasar di wilayah Kabupaten Sikka dan bahkan untuk SLB telah disusun silabus untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur Namun demikian kegiatan ini kurang memperoleh hasil maksimal karena bersamaan dengan beberapa kegiatan, antara lain: Menghadapi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berlangsung pada hari Sabtu, 14 Juni 2008. Pelantikan bupati yang baru saja berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Berkaitan dengan hal ini, ternyata pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka (Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa pejabat lain) sedang ada kegiatan kunjungan ke daerah. Bersamaan dengan kegiatan ini ternyata di Dinas juga sedang melaksanakan kegiatan Pelatihan SD dan SMP satu atap. Kabupaten Sumba Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat Latar Belakang Salah satu prinsip pengembangan kurikulum, di antaranya perubahan politik suatu negara. Suatu negara yang semula dikelola secara sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini juga mengimbas kepada pengelolaan pendidikan. Desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(UUSPN). Turunan undang-undang tersebut salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Sebagai turunan peraturan pemerintah dimaksud, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor 22 tentang Standar Isi; Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan; dan Nomor 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan harus segera disebarluskan. Untuk menindaklanjuti permendiknas itu, Mendiknas membuat Surat Edaran Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosilisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP), mengamanatkan bahwa Tim sosialisi KTSP di kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota. Keanggotaan Tim terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota tersebut yang memiliki kemampuan untuk menyusun KTSP dan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Tim bertugas: a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota; b) melatih
159
dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Berkenaan dengan hal di atas, Pusat Kurikulum sesuai dengan tupoksinya, yakni memberikan bantuan teknis profesional kepada tim pengembang kurikulum kabupaten/kota dan workshop pengembangan kurikulum di 408 kabupaten/kota, salah satu satu di antaranya Kabupaten Sumba Barat. Tujuan Kegiatan 1. Pemberian bantuan teknis profesional kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota bertujuan antara lain: 2. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Halmahera Timur 3. Melatih anggota TPK dalam mengembangkan KTSP Hasil Yang Diperoleh Bantuan teknis profesional kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Sumba Barat, hasil yang telah diperoleh antara lain: Terlatihnya calon anggota TPK dalam mengembangkan Tersusunnya dokumen KTSP, Silabus dan RPP Tersusunnya rencana tindak(action plan) satuan pendidikan: TK; SD; SMP; SMA; dan SMK, dan SLB Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang(termasuk panitia) terdiri dari guru; kepala sekolah; pengawas; staf Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Kegiatan bantuan teknis ini dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Juni 2008, di gedung SMA Negeri 1 Waikabubak, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam sambutannya antara lain bahwa bantuan teknis ini sangat berarti dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. KTSP pada hakekatnya sama dengan KBK. Berkaitan dengan otonomi daerah yang berimbas kepada otonomi pendidikan mesti harus dilaksanakan oleh sekolah. Pengembangan KTSP beserta lampirannya seperti silabus dan rpp harus dibuat dan dilaksanakan oleh sekolah. Perlu diketahui, bahwa TPK Kabupaten Sumba Barat anggotanya tinggal satu orang sedangkan sisanya ke Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai akibat pemekaran daerah dan akhirnya kepada peserta diharapkan untuk mengikuti secara sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, ini adalah kesempatan yang langka apalagi ini penyelenggaranya dari Pusat(Pusat Kurikulum). Kegiatan ada dua tahapan. Tahap pertama kelompok TPK yang berjumlah 50 orang yang mendapat materi pemberdayaan untuk membina melatih kepada satuan pendidikan yang belum pernah mendapat sosialisasi dari lembaga terkait. Ini dilaksanakan pada hari pertama dan kedua, sedangkan hari ketiga digunakan kelompok TPK guna mendampingi kelompok 100 seratus guna dibina dan dilatih menyusun KTSP. Kegiatan ini bahan yang disampaikan melalui ceramah dengan menggunakan powerpoin dengan variasi diskusi, tanya jawab, workshop, dan sebagainya. Ceramah digunakan karena hampir semua peserta belum memiliki informasi hakekat KTSP, Silabus, dan RPP, termasuk teknik penilaiannya.
160
Profil Daerah Kabupaten Sumba Barat terletak di pulau Sumba. Di pulau tersebut ada empat kabupaten yakni: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Dua yang terakhir adalah kabupaten pemekaran. Keempat kabupaten itu merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkenaan dengan hal itu, setelah berbincang-bincang dengan pihak dinas, berdiskusi, dan mengatur jadwal, mereka telah membentuk TPK Kabupaten Sumba Barat. Mereka mengirimkan wakil pada saat rapat persiapan dengan para Kepala Dinas Pendidikan se Indonesia di Yogyakarta tanggal 4 – 6 Maret 2008. Konon katanya perwakilan yang hadir tidak mengikuti penuh hanya datang dua hari alasannya dipanggil oleh kepala dinas. Menurut informasi kepala dinas, bahwa TPK sudah terbentuk, hanya karena sebagian besar anggota TPK mengikuti/menginduk kabupaten pemekaran yakni kabupaten Sumba Barat Daya, maka TPK kabupaten Sumba Barat perlu diganti. Masalah/Kendala Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah yang terisolasi dari segi geografis, informasi, ekonomi, dan sebagainya. SDM di dinas pendidikan umumnya masih rendah. Staf umumnya tidak menguasai/mengoperasikan komputer. Pengetikan surat tugas baik kelompok 50 orang yang merupakan TPK Kabupaten Sumba Barat dan surat tugas kelompok 100 orang diketik sendiri oleh Kepala Bidang Ketenagaan hingga pukul 22.00 WITA. Dari kegiatan bantuan teknis itu yang memiliki komputer/laptop hanya satu orang. Jika ada yang memiliki flasdisk umumnya banyak virusnya. Hal Positif yang Ditemukan Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru maupun pengawas sangat serius dan antusias mengikuti kegiatan bantuan teknis ini dari pagi sampai sore. Tampak dari seringnya bertanya, serius dalam diskusi kelompok, dan mengerjakan tugas lainnya. Mereka sangat senang diberi satu keping CD yang berisi antara lain: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta model-model KTSP dari Pusat Kurikulum per peserta secara gratis, biasanya mereka membeli. Sebagai Tim Pengembang Kurikulum tingkat kabupaten mereka sangat bangga, yang akan bertugas mensosialisasikan, melatih, dan membina KTSP di wilayahnya.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38, ayat (2), Surat edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikota. Tujuan kegiatan ini yaitu: 1. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Barito Kuala melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum
161
2. Memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Barito Kuala melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan Hasil yang diperoleh dari kegiatan bentuan teknis ini adalah sebagai berikut: Terlatihnya anggota TPK Kabupaten Barito Kuala dalam mengembangkan KTSP untuk setiap jenjang pendidikan. Mengetahui profil Kabupaten Barito Kuala. Kabupeten Barito Kuala (Batola) beribukota di Marabahan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimanatan Selatan, Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Kalimanatan Selatan terdiri atas 17 kecamatan, yaitu Dari ke tujuh belas kecamatan ini Kecamatan Tabung Anen dan Kecamatan Kuripan yang sulit dijangkau karena hanya menggunakan perahu motor (toktok) baru sampai disana. Jumlah TK 113 ,2 diantaranya 1 merupakanTK pembina, Jumlah SD 27 SD Swasta 1 buah, SMP 45 buah, SMA 10 buah dan SMK 2 buah, PAUD terdapat 55 lembaga pendidikan tutor PAUD 200 orang. Pelakasanaan sosialisasi KTSP di Kabupaten Barito Kuala dari hasil wawancara dengan anggota TPK hanya mengandalkan pemerintah pusat sehingga untuk jenjang SD pelaksanaan KTSP belum dilakukan disekolah namun di Tingkan SMP dan SMA serta SMK sudah melaksanakan yaitu sudah memasuki tahun yang kedua hal ini karena sosialisasi yang dilakukan oleh Derektorat managemen SMA, SMK dan SMP Tim Pengembang Kurikulum Kabupeten Barito Kuala mendapatkan sosialisasi KTSP dari Pusat Kurikulum tanggal 16 sampai dengan 20 September 2008 adalah untuk yang kedua kalinya. Kegiatan yang pertama dilakukan pada tahun 2007 sehingga tampak para peserta kurang antusias mendapat pelatihan yang sama karena mereka berpendapat sudah menguasai materi sosialisasi KTSP sehingga kegiatan diharapkan setiap harinya sampai pukul 12 siang saja. Dari hasil tes awal kepada peserta TPK ternnyata hasilnya tidak memuaska yaitu dari 25 soal yang diujikan nilai tertinggi 17 soal yang dijawab dengan benar sebanyak 3 orang peserta kemudian 16 soal dijawab benar oleh 5 orang peserta dan masih ada peserta yang menjawab 9 soal dengan jawaban benar yaitu sebanyak 1 orang peserta. Kabupaten Hulu Sungai Tengah – Provinsi Kalimantan Tengah Kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakah langkah tindak lanjut Surat Edaran menteri no.33 tahun 2007. Dikatakan dalam SE tersebut bahwa Tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim terdiri atas tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota tersebut yang memiliki kemampuan untuk menyusun KTSP dan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Dan selanjutnya tim TPK kabupaten bertugas : a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota, b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota.
162
Dengan terbentuknya TPK daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka target sosialisasi dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di wilayah ini akan mudah tercapai. Pengembangan dan penerapan KTSP oleh satuan pendidikan telah meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Pada tahun 2008 kegiatan yang akan dilakukan adalah pemberdayaan TPK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membina dan mengevaluasi program satuan pendidikan di wilayahnya. Tujuan kegiatan Bantuan Teknis ini adalah membentuk Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Tim ini terdiri atas 50 orang yang terdiri dari PAUD, SD,SMP, SMA, SMK, PLB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota atau Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan ke satuan pendidikan oleh tim TPK daerah yang dihadiri oleh 100 peserta. Secara umum sebagian besar anggota tim TPK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mendapatkan sosialisasi yang dilakukan secara terpisah per kelompok jenjang yang dilakukan oleh dinas pendidikan setempat. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi dalam menyusun dan mengembangkan KTSP, sehingga pada saat tim TPK melakukan sosialisasi tidak ada kendala dalam hal materi, serta dapat berlangsung secara simultan. Kegiatan Bantuan Teknis TPK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan dalam bentuk pemaparan secara pleno, tanya jawab, diskusi, workshop pengembangan kurikulum, mengerjakan tugas dan presentasi. Hasil-hasil dari sini akan dianalisis sebagai pertimbangan penyempurnaan kegiatan Bintek selanjutnya di daerah yang berbeda pada waktu yang berikutnya. Hasil dari kegiatan cukup memuaskan, hal ini dapat ditunjukkan diantaranya adalah dari hasil post-test yang diatas nilai cukup (60) dan lebih baik dari pre-test. Hasil yang lain adalah mereka telah paham akan hal-hal terkait dengan KTSP, dimana pada saat tanya jawab sebelumnya mereka telah kemukakan. Kabupaten Malinau – Provinsi Kalimantan Timur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Kabupaten Malinau sudah berjalan, walaupun belum semua sekolah melakukannya. Hal ini disebabkan karena KTSP belum disosialisasikan secara menyeluruh. Namun demikian diharapkan semua sekolah pada tahun 2009 harus sudah melakukan KTSP mulai dari PAUD sampai dengan Dikmen. TPK Kabupaten Malinau sudah terbentuk dengan SK Kepala Dinas Kabupaten Malinau dengan melibatkan beberapa unsur seperti. Dinas Pendidikan, pengawas, Kepala Sekolah, guru dari semua jenjang pendidikan. Kegiatan Bantek di Kabupaten Malinau dilakukan pada tanggal 10 s.d 14 Juni 2008 dengan petugas pusat Budi Santosa, Mamiek Slamet, dan dibantu staf keuangan (Soni). Kegitan dapat berjalan dengan baik karena dukungan dari dinas pendidikan setempat. Namun demikian terdapat sedikit kendala dengan sering matinya listrik yang ada di lokasi tempat kegiatan dilakukan.
163
Disamping itu terdapat beberapa permasalahan lain yang ditemui seperti: belum dipahaminya cara menyusun KTSP (dokumen 1 dan 2), belum tahunya Permendiknas nomor 22, 23, dan 24, dan belum tersedianya layanan profesional yang ada di daerah setempat. Sehingga KTSP tidak menyusun sendiri melainkan adaptasi dan adopsi. dari sekolah lain. Karena kurangnya sosialisasi, sehingga pada saat kegiatan peserta sangat serius dalam mengikutinya. Hal ini terlihat dari hasil test yang dilakukan Puskur saat kegiatan pendampingan yang menunjukkan peningkatan setelah mendapatkan pelatihan. Kabupaten Penajam Paser – Provinsi Kalinatan Timur Keberadaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten/kota adalah berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No 33/MPN/SE/2007 6ahun 2007, tentang sosialisasi KTSP, dimana masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki TPK yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sesuai dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing. Keberadaan TPK di Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilegalkan dengan SK TPK yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 423.05/69/2008 tanggal 8 Mei 2008. Pendampingan pengembangan KTSP kepada TPK di Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan antara lain melakukan kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar TPK mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah di wilayahnya, Menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masing-masing satuan pendidikan, Memfasilitasi TPK Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan pendampingan satuan pendidikan, Membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP, serta menjaring masalah yang dihadapi oleh satuan pendidian dan bagaimana TPK mengatasi masalah tersebut. Secara umum kegiatan ini lebih terfokus pada pelatihan KTSP pada TPK karena pemahaman TPK tentang KTSP umumnya masih minim. Beberapa belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTSP. Perangkat perundang-undangan pendukung penyusunan KTSP mulai dari Undang-Undang Sisdiknas, PP no 19, dan Permendiknas tentang 8 Standar Pendidikan belum dimiliki dan belum pernah dibaca oleh sebagian besar TPK, kecuali Permendiknas No 22. Oleh karena itu TPK sangat senang, semangat, dan antusias mengikuti pelatihan dan menyusun rencana tindak untuk kegiatan sosialisasi kepada satuan pendidikan hingga tahun pelajaran 2009/2010. Berbagai masalah dan kendala dikemukakan oleh TPK baik dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA, maupu SMK umumnya berkisar pada penyusunan KTSP, bagaimana menyusun SK/KD muatan lokal, menyusun visi dan misi sekolah, pengembangan diri, penetapan KKM dan penilaian. Walaupun TPK kabupaten telah dibentuk namun mereka belum menjalankan tugasnya melakukan pendampingan pada satuan pendidikan karena belum dikoordinasikan oleh dinas pendidikan. Hanya beberapa
164
orang pernah melakukan pendampingan dan pelatihan pada guru-guru atas inisiatf sekolah dan kegiatan dari direktorat terkait. Kabupaten Morowali – Provinsi Sulawesi Tenggara Pemerintah daerah Kabupaten Morowali telah mentapkan Agribisnis sebagai unggulan daerah. Persoalannya bagaimana potensi unggulan ini dapat ditindaklanjuti melalui pengembangan sumber daya manusia. Dalam kaitan ini, proses pembelajaran dilaksanakn di samping mencapai standar nasional, juga perlu diarahkan untuk pengembangan potensi unggulan tersebut. Pelaksanaan KTSP sebagaimana yang diatur melalui Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 sudah menjadi komitmen semua satuan pendidikan di Kabupaten Morowali. Di satu sisi, satuan pendidikan ingin konsisten dengan aturan tersebut terutama aturan yang menyatakan bahwa paling lambat tahun 2009 semua satuan pendidikan sudah menerapkan KTSP. Dalam rangka menyongsong hal ini, masing-masing satuan pendidikan berusaha untuk mempersiapkan diri. Untuk tahap awal, kepala satuan pendidikan dan semua unsure sekolah mencoba mempelajari dan mengadopsi KTSP yang ada, terutama yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Secara umum, informasi dan berbagai dokumen sudah sampai di sekolah, namun untuk memahaminya membutuhkan waktu yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan juga sudah memprogramkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pelatih, namun pendanaannya masih dalam perjuangan ke Pememrintah Daerah dan DPRD. Namun demikian, sebagian besar dari peserta bantuan professional TPK sudah memperoleh sosialisasi baik di tingkat local maupun eional. Namun sangat disayangkan, dalam proses sosialisasi belum semua unsur warga sekolah yang dilibatkan. Umumnya terkonsentrasi kepada guru itupun guru bidang studi tertentu padahal KTSP adalah milik semua warga sekolah yang harus dipahami oleh semu awrga sekolah. Akibat sosialisasi yang tidak utuh (parsial) pemahaman semua komponen warga sekolah menjadi tidak sama. Kondisi ini mengakibatkan kesiapan sekolah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan KTSP menjadi berkurang. Contoh-contoh yang diberikan dalam pelatihan tidak konkrit dan tidak aplikatif, sebagai contoh, selama ini kami menerima informasi dalam berbagai pelatihan tentang penyusunan silabus bukan mendapatkan ilmu melainkan kesan yang mengakibatkan tugas guru semakin rumit dan berat. Akibatnya, guru hanya karena ―terpaksa‘ menyusun silabus, bukan karena kebutuhan. Selama ini masih terjadi, maka selama itu pula antara silabus dan proses pembelajaran tidak terkait secara utuh. Silabus dibuat sebagai kelengkapan administrasi, namun proses pembelajaran tidak didasarkan atas silabus tersebut. TPK dan guru-guru perlu dibekali dengan pelatihan penyusunan silabus yang konkrit dan aplikatif. Sejumlah persoalan yang belum mampu dijawab antara lain: (1) Apakah IPS terpadu di SMP merupakan keharusan atau pilihan. Jika keharusan mengapa dalam contoh/model pembelajaran IPS dikatakan pembelajaran IPS secara terpadu merupakan pilihan. Jika pilihan, mengapa nama mata pelajaran di struktur kurikulum dicantumkan IPS bukan
165
geografi, sejarah, dan ekonomi. (2) bagaimana cara mudah menerapkan pembelajaran tematis di SD. Guru mengalami kebingungan ketika harus mengevaluasi. Yang terjadi dilapangan, umumnya guru melakukan pembelajaran memposisikan tema sebagai tujuan pembelajaran sehingga yang dievaluasi bukan kompetensi yang mengacu kepada indicator masing-masing mata pelajaran. Yang dievaluasi temanya. Akibatnya sulita untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa sebagainya yang dituangkan dalam Standar isi Pendidikan. (3) Apakah ada ketentuan bahwa yang menyusun SK dan KD serta menetapkan jenis muatan yang akan diterapkan di sekolah adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Jika demikian, bagaimana dengan kondisi dan potensi daerah yang beragam, apakah muatan lokalnya harus tetap sama? Sejumlah persoalan lain yang muncul selama dalam proses kegiatan adalah: Apa makna pengembangan diri ekivalen 2 jam pelajaran seminggu? Apa bedanya mata pelajaran oleh raga sebagai pelajaran biasa (regular) dengan kegiatan olehraga dalam rangka pengembangan diri. Penrapannya di sekolah sering tumpang tindih, bagaimana merancang pembelajaran agar tidak tumpang tinidih?. Belum semua guru paham tentang komponen KTSP karena belum semua guru dilibatkan dalam sosialisasi. Indikator yang disusun tidak seimbang dengan ketersediaan waktu, bagaimana caranya agar proses pembelajaran efektif? Apakah langkah-langkah dalam menetapkan KKM? Apakah KKM harus sama untuk semua mata pelajaran, bisakah KKM berubah di tengah jalan?, berapakah angka KKM terndah yang dibolehkan? Berapakali maksimim remedial dilakukan? Bagaimana cara menyusun SK dan KD Muatan Lokal.? Semua persoalan tersebut telah didiskusikan bersama-sama, umumnya peserta merasa puas karena di samping membahas secara pleno, masing-masing peserta berkesempatan membahas di kelompok secara lebih mendalam. Sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat. Kabupaten Parigi Moutong – Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Donggala sejak kurang kebih 6 tahun yang lalu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 400 km ke arah Utara perbatasan propinsi Gorontalo dan sebelah selatan ke perbatasan dengan kabupaten Poso. Sebagai salah satu kabupaten baru, maka dalam bidang pendidikan sedang dilakukan penataan ke arah yang lebih baik. Secara kuantitas, jumlah guru yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan masih kurang, jika dilihat dari jumlah sekolah yang ada. Kemudian, kabupaten Parigi merupakan daerah yang sangat strategis dilihat dari segi geografi karena sebagai daerah perlintasan ke arah kabupaten-kabupaten lain. Sebagai kabupaten baru, maka penataan insfastruktur juga sedang giat-giatnya dibangun, dimana kabupaten ini memiliki PAD yang sangat besar terutama dari sektor perkebunan, pertanian, kelautan, dan lainnya. Kabupaten Parigi Moutong menjadi salah satu daerah pendampingan yang dipilih oleh Bidang Pendidikan Khusus – Pusat Kurikulum pada tahun 2008 ini, sehingga untuk provinsi Sulawesi Tengah jumlah kabupaten yang mendapatkan pendampingan sebanyak 6 kabupaten, yaitu: kabupaten Parigi Moutong, kabupaten Morowali,
166
kabupaten Banggai, kabupaten Kepulauan Banggai, kabupaten Toja Una-una, dan kabupaten Poso. Kabupaten Parigi Moutong termasuk daerah yang mudah dijangkau dari Kota Palu dengan jarak lebih kurang 95 Km yang dapat ditempuh selama 2-3 jam perjalanan dengan kendaraan. Tidak sulit untuk sampai pada kabupaten Parigi Moutong karena kabupetan ini memiliki potensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu pemasok pendapatan daerah yang utama. Kabupaten Parigi Moutong juga merupakan jalur utama menuju kabupaten Morowali, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Toja Una-una, Luwu, Donggala, dan Gorontalo di sebelah Utara. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan boleh dikatakan sangat tinggi mengingat Kepala Daerah (Bupati) sangat konsern terhadap kemajuan pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang handal. Hal ini ditunjukkan dengan direnovasinya beberapa sekolah yang mengalami kerusakan. Guna menciptakan tujuan tersebut, dibentuklan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dalam rangka menindaklanjuti Permen Diknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 serta perubahannya. Program-program yang mengarah kepada terciptanya kualitas pendidikan juga telah disusun yang salah satunya melalui pengembangan kurikulum dan penerapan kurikulum, memberdayakan guru melalui guru kunjung, bea siswa bagi guru dan siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Semua itu mendapatkan dukungan anggaran APBD yang cukup memadai. Potensi TPK kabupaten Parigi Moutong Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten Parigi Moutong masih dalam taraf usulan ke Bupati Kepala Daerah untuk mendapatan pengesahan secara yuridis. Dilihat dari komposisi TPK (PAUD, SD, SMP, SMP, SMA, SMK, dan SLB) yang berjumlah kurang lebih 50 orang sudah terwakili. Namun dari 50 orang tersebut hanya 38 orang yang bertindak sebagai TPK dengan berbagai latar belakang pendidikan. Dilihat dari latar belakang pendidikan yang sebagian besar tamatan sarjana (S1), maka dapat diasumsikan tidak terlalu sulit TPK dalam melaksanakan program-program yang telah disusun. Keterlibatan unsur pengawas menjadi TPK menambah kekuatan tim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan potensi yang dimiliki TPK, dalam pengarahannya Kepala Dinas Pendidikan menaruh harapan banyak kepada TPK dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Parigi Moutong. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga apa yang menjadi kebutuhan peserta didik betul-betul dapat dikuasainya. KTSP merupakan kurikulum operasional bagi sekolah maka gurulah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan potensi apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan daerah. Keberadaan TPK dalam melaksanakan aktivitasnya belum ditunjang oleh pendanaan yang memadai sehingga program-program yang telah dirancang belum berjalan optimal. Permasalahan ini diakui oleh Dinas Pendidikan setempat bahwa program kerja TPK direncanakan untuk diusulkan ke pemerintah daerah pada tahun 2009 guna mendapatkan pendanaan agar pelaksanaan Permen Diknas Nomor 24 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dapat terealisasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Di samping itu, luasnya wilayah dan jumlah sekolah yang ada
167
memungkinkan kurangnya pengawasan baik oleh Dinas Pendidikan maupun oleh TPK itu sendiri. Sebagai contoh, jumlah sekolah PAUD/TK sebanyak 227 sementara yang sudah menerapkan kurikulum baru sebanyak 125 sekolah. Untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB sudah 100% mengacu pada KTSP. SLB sudah 100% karena jumlah sekolah yang ada hanya 1 sekolah. Seiring dengan permasalahan yang dihadapi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan setempat memberikan penekanan kepada keberadaan TPK kabupaten agar senantiasa bekerja keras dalam rangka memajukan mutu pendidikan di kabupaten Parigi Moutong, karena kabupaten Parigi Moutong ini memiliki potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan Visi kabupaten Parigi Moutong dua dasawarsa ke depan, yaitu menjadi kabupaten yang paling maju di Sulawesi Tengah. Ketercapaian Visi ini, menurut Kepala Dinas Pendidikan, sangat ditentukan oleh mutu pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Sekolah Menengah Kejuruan. Perencanaan Kurikulum yang didesign sendiri secara benar oleh guru/sekolah, diikuti dengan implementasi, assessnment dan tindak lanjut yang efektif diharapkan dapat mencetak tamatan (output-outcome) yang berkualitas, profesional dan tentunya menjadi aset daerah dalam memajukan kabupaten Parigi Moutong dalam segala bidang/aspek kehidupan. Kabupaten Sangihe – Provinsi Sulawesi Utara Sesuai dengan Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan tim terdiri dari tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota tersebut yang memiliki kemampuan menyusun KTSP dan mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Tim bertugas: a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota; dan b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan surat edaran tersebut, Pusat Kurikulum sebagai salah satu unit Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, memandang perlu memberikan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/kota sehingga mereka dapat membimbing satuan pendidikan dalam mengembangkan atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Bantuan Teknis ini bertujuan untuk Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Sangihe melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Sangihe melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Guru.
168
Pada tahun 2002 Kabupaten Kepulauan Sangihe dimekarkan (pada saat itu masih Sangihe dan Talaud) menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Pada Tanggal 23 Mei 2007 Kabupaten Kepulauan Sangihe dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Kapulauan Sangihe dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO). Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe teridiri dari 105 pulau, dimana 26 buah pulau berpenghuni dan 79 buah pulau tidak berpenghuni. Kabupaten Kepulauan Sanghihe teridri dari 14 Kecamatan, 125 Kampung, dan 22 kelurahan, sebagian besar terdiri dari pegunungan dan tanah berbatasan dengan lautan. Untuk mencapai Ibu kota Kabupaten Sangihe memerlukan waktu kira-kira 55 menit dengan menggunakan pesawat dari Manado. Penerbangan dari Manado ke Naha (Ibukota Kabupaten Sangihe) hanya dilayani oleh dua maskapai penerbangan yaitu Trigana dan Merpati, dengan jadwal penerbangan 2 kali seminggu, yaitu hari Senin dan Rabu. Selain menggungkan pesawat tersebut juga bisa menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh antara 10-12 jam. Dalam pelaksanaan pendampingan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan selalu memantau pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi intervensi terhadap proses pelaksanaan kegiatan terlalu berlebihan, sehingga terkesan sangat mengatur proses kegiatan itu sendiri. Hampir semua peserta tidak ada yang berani memprotes kebijakan Kepala Dinas karena mereka kawatir kalau sampai dimutasi di pulau-pulau yang jauh. Walaupun sudah diberitahu sebelumnya tentang rencana kegiatan ini, akan tetapi proses penyampaian undangan sangat mendadak, hal ini terlihat dari jumlah peserta dan komposisi peserta tidak sesuai degan yang diharapkan. Peserta yang dihadirkan mempuyai kualitas tersendiri dalam pemahaman tentang KTSP. Hal ini terlihat ketika kerja kelompok hampir setiap peserta dapat dan mampu membuat dokumen II serta penguasaan materi ketika diminta mempresentasikan hasil kerjanya. Kabupaten Majene – Provinsi Sulawesi Barat Sesuai dengan Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan tim terdiri dari tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota tersebut yang memiliki kemampuan menyusun KTSP dan mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Tim bertugas: a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota; dan b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan surat edaran tersebut, Pusat Kurikulum sebagai salah satu unit Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, memandang perlu memberikan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/kota sehingga mereka dapat membimbing satuan pendidikan dalam mengembangkan atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Bantuan Teknis ini bertujuan untuk Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Majene melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah
169
di wilayahnya. Memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Majene melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Guru. Dalam kegiatan pendampingan di Kabupaten Majene dibuka oleh Koordinator Pengawas, karena pimpinan Dinas Pendidikan sedang menghadiri Rakor PGRI di Palembang. Dalam kegiatan ini juga dapat tersusun draf Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Majene yang akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Draft SK ini melengkapi SK TPK yang sudah ada untuk SMP dan SMA dan ditandatangani oleh Bupati. Di Kabupaten Majene terdapat 2 sekolah, SMP dan SMA yang termasuk kategori rintisan bertaraf internasional. Karena kebanyakan peserta bertempat tinggal dekat dengan tempat kegiatan mereka pulang ke rumah jika istirahat siang. Dampak dari hal ini adalah peserta kebanyakan terlambat datang pada kegiatan berikutnya. Secara umum pelakansanaan kegiatan pendampingan di Kabupaten Majene dapat berjalan lancar. KabupatenMamuju – Provinsi Sulawesi Barat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38, ayat (2), Surat edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kabupaten dibentuk oleh Bupati/walikota Tujuan kegiatan ini yaitu: 1. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Mamuju melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum 2. Memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Mamuju melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan Hasil yang diperoleh dari kegiatan bentuan teknis ini adalah sebagai berikut: Terlatihnya anggota TPK Kabupaten Mamuju dalam mengembangkan KTSP untuk setiap jenjang pendidikan. Tersusunnya dokumen KTSP pada berbagai jenjang pendidikan, serta melakukan kajiulang dan diperbaikan pada KTSP yang sudah disusun. Mamuju merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Barat memiliki luas 801.406 Ha, secara administratif pemerintahan terbagi15 Kecamatan terdiri dari 98 Desa, 8 Kelurahan dan 4 Unit Pemukiman Transmigrasi Perjalanan ke Kabupaten Mamuju dapat dilakukan menggunakan pesawat terbang jenis Cassa namun jika hujan atau cuaca tidak baik pesawat jangan harap dapat diberangkatkan. Kegiatan ke Kabupaten Mamuju dilakukan dengan menggunakan darat yaitu menggunakan Bus Malam PIPOS berangkat pukul 18 WITA tiba disana pukul 6 pagi hari. Mamuju adalah ibu kota provinsi namun demikian karena provinsi baru maka sarana dan prasarana banyak yang belum mendukung, namun demikian peserta TPK mempunyai semangat yang tinggi, peserta dari dinas pendidikan walaupun di kantor sibuk namun selalu hadir dalam pelatihan.
170
SK Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Mamuju sudah terbentuk dan sudah ditandatangani bupati namun hanya untuk jenjang SMA dan SMP makanya masih diusulkan SK TPK yang anggotanya semua jenjang satuan pendidikan. Kabupaten Mamasa – Provinsi Sulawesi Barat Sesuai dengan Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan tim terdiri dari tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota tersebut yang memiliki kemampuan menyusun KTSP dan mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Tim bertugas: a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota; dan b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan surat edaran tersebut, Pusat Kurikulum sebagai salah satu unit Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, memandang perlu memberikan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/kota sehingga mereka dapat membimbing satuan pendidikan dalam mengembangkan atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Bantuan Teknis ini bertujuan untuk Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Mamasa melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Mamasa melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Guru. Dalam kegiatan pendampingan di Kabupaten Mamasa dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa. Dalam kegiatan ini juga dapat tersusun draf Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Mamasa yang akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Draft SK ini melengkapi SK TPK yang sudah ada untuk SMP dan ditandatangani oleh Bupati. Di Kabupaten Mamasa terdapat sekolah SMP Negeri Tamalantik yang letaknya sangat terpencil dan di daerah terpencil, namun Kepala Sekolahnya mendapatkan juara 2 tingkat Provinsi Sul Bar untuk kategori Kepala Sekolah berprestasi tahun 2008. Untuk siswanya juga mendapatkan juara lomba sains tingkat Kabupaten dengan mendapatkan juara 5. Karena kebanyakan peserta bertempat tinggal jauh dengan tempat kegiatan yang berjarak ± 30 – 40 km dengan kondisi jalan rusak, longsor dan jarang ada transportasi. Dampak dari hal ini adalah peserta kebanyakan terlambat datang pada kegiatan berikutnya. Secara umum pelakansanaan kegiatan pendampingan di Kabupaten Mamasa dapat berjalan lancar.
171
Kabupaten Sorong selatan – Provinsi Papua Barat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38, ayat (2), Surat edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikota. Tujuan kegiatan ini yaitu: 1. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Sorong Selatan melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum 2. Memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Sorong Selatan melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan Hasil yang diperoleh dari kegiatan bentuan teknis ini adalah sebagai berikut: Terlatihnya anggota TPK Kabupaten Sorong Selatan dalam mengembangkan KTSP untuk setiap jenjang pendidikan. Tersusunnya dokumen KTSP pada berbagai jenjang pendidikan, serta melakukan kajiulang dan diperbaikan pada KTSP yang sudah disusun. Kabupaten Sorong Selatan merupakan daerah yang termasuk subur, yang terdiri dari 15 distrik (kecamatan) yang terpencar sebahagian distrik ada di pulau dan sebahagian besar distrik berada di perbukitan berada di dekat pelabuhan antar pulau, tranportasinya sangat sulit karena berada kaki bukit dan pelabuhan. Perjalanan menuju Sorong Selatan melalui Kota Sorong dengan Kendaaraan umum melalui daratan 18 jam, sedangkan dengan kapal laut 10 – 12 jam perjalanan dari kota Sorong untuk menuju Kabupaten Sorong Selatan dan jadwal kapal laut tidak setiap hari ada melainkan hanya 2 hari sekali Kegiatan Pendampingan dan bantuan teknis di kabupaten Sorong Selatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk yang kedua kalinya. Tahun lalu sudah dilakukan sosialisasi namun dari hasil temuan Inspektorat Depdiknas bahwa kegiatan tersebut harus diulang. Peserta amat antusias dengan kegiatan ini sehingga pelaksanaan kegiatan setiap hari dihadiri 160 orang peserta. Pelaksanaan dilakukan di aula SMA Temanabuan. Pada hari kedua terjadi miskomunikasi dalampenyediaan makan siang,sehingga makan siang dilakukan pukul 4 WIT namun demikian mereka tetap menulis dokumen TKSP, bahkan acara usai pukul 18.30 WIT. Selain itu pihak dinas dan pemerintah setempat amat antusias dalam sosialisasi ini sehingga mereka juga mendatangkan nara sumberl ain dari Jayapura. Kabupaten Kaimana – Provinsi Sulawesi Barat Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota merupakan tulang punggung dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di tiap daerah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 yang mengamanatkan bahwa perlunya dibentuk TPK Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota yang anggotanya terdiri dari tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota tersebut yang memiliki kemampuan menyusun KTSP dan mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Tim bertugas: a) melakukan sosialisasi
172
Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota; dan b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan surat edaran tersebut, Pusat Kurikulum sebagai salah satu unit Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, memandang perlu memberikan bantuan teknis kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/kota sehingga mereka dapat membimbing satuan pendidikan dalam mengembangkan atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Bantuan Teknis ini bertujuan untuk membentuk Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Kaimana melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Guru.
173
