KADIS PENDIDIKAN MTB DAN PPTK RUGIKAN NEGARA Rp200 JUTA LEBIH
www.siwalima.com
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku Tenggara Barat (MTB), Holmes Matruty dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ellias Lamerburru diduga merugikan negara sebesar Rp209.500.000,00 dalam kasus korupsi proyek pembangunan ruang rapat Disdikpora MTB Tahun 2014. Hal ini terungkap dalam dakwaan yang dibacakan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Denny Saputra saat sidang korupsi tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon pada 25 April 2016, dengan terdakwa Ellias Lamerburru. Ellias selaku PPTK dan Ketua Tim Perencana berdasarkan Surat Kepala Disdikpora MTB Nomor: 600/Dikbud-855/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Penyampaian Dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten MTB, telah menyampaikan dokumen-dokumen pembangunan gedung ruang rapat untuk dilaksanakan lelang/tender oleh ULP. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Paulus Sabono selaku Kepala ULP untuk menyiapkan proses administrasi persiapan lelang dengan anggaran sebesar Rp838.317.000,00. Kemudian Ellias membuat surat penarikan dokumen lelang yang ditandatangani oleh Kepala Disdikpora pada 8 Juli 2014 tanpa alasan yuridis yang jelas. JPU menjelaskan bahwa Kepala Disdikpora, Holmes Matruty memerintahkan Elias untuk merubah draf pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat dari semula akan dilaksanakan dengan mekanisme lelang kemudian berubah menjadi swakelola. Berdasarkan perjanjian swakelola, jangka waktu pekerjaan disepakati 90 hari kalender sejak ditandatangani pada 26 September 2014 dan berakhir 25 Desember 2014. Ellias Lamerburru selaku PPTK mengendalikan seluruh lalu lintas uang untuk kegiatan pembangunan gedung ruang rapat.
Setiap hendak melaksanakan kegiatan
pembangunan, Ellias mengambil uang dari bendahara Disdikpora dan menyetorkan nota-nota pembelian material bangunan kepada bendahara. Pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir, tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPTK kepada Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran. Perbuatan Ellias melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
UJDIH Perwakilan Maluku 2016
Berdasarkan penghitungan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, volume pekerjaan pembangunan ruang rapat baru mencapai 75% pada 1 Juni 2015 dari total bobot pekerjaan, dengan nilai sebesar Rp629.000.000,00. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan pembangunan gedung dan telah dicairkan seratus persen sebesar Rp838.500.000,00. Hasil penghitungan jaksa, terdapat selisih sebesar Rp209.500.000,00 (Rp838.500.000,00– Rp629.000.000,00). Selisih inilah yang merupakan kerugian negara yang timbul dari proyek itu. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ellias bersama-sama dengan Holmes Matruty (dakwaan terpisah), diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun dakwaan subsider diancam dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di hari bersamaan, sidang Pra Peradilan Kepala Disdikpora MTB, Holmes Nitor Matruty terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Saumlaki berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Holmes mengungkapkan keberatan dengan penetapan Holmes sebagai tersangka, karena telah mendasari perbuatannya dengan kajian hukum tentang persetujuan swakelola atas pekerjaan tersebut pada 26 Agustus 2014 Nomor 180/27/Bagian Hukum/2014. Selain itu, berdasarkan hasil audit BPK tidak ditemukan adanya kerugian negara pada pembangunan gedung kantor tersebut. Sementara itu, Kejari Saumlaki telah menetapkan Holmes Matruty dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Holmes sebelumnya sudah dua kali dipanggil penyidik. Saat pemanggilan pertama, ia tidak hadir dengan alasan sakit. Jaksa kemudian melayangkan panggilan kedua, dan meminta ia hadir pada 19 April 2016. Namun Ia tidak kunjung hadir. Ketika akan ditangkap di rumahnya, diduga Holmes telah melarikan diri.
Sumber berita: Harian Siwalima, Kadis Pendidikan MTB Lakukan Perlawanan, Sabtu, 23 April 2016. Harian Siwalima, Kadis Pendidikan MTB & PPTK Rugikan Negara Rp200 Juta Lebih, Selasa, 26 April 2016.
Catatan Berita:
1. Tindak Pidana Korupsi, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena UJDIH Perwakilan Maluku 2016
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Tindak Pidana Korupsi karena memiliki jabatan, menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3. Penetapan Tersangka menurut Pasal 1 angka (14) KUHAP mengatur, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 4. Orang yang melakukan peristiwa pidana, menurut Pasal 55 ayat (1) KUHAP yaitu 1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; 2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 6. PPTK menurut Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011, mempunyai tugas mencakup: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 7. Pengadaan Barang Jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yaitu: a. Pasal 5 yang diantaranya menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut: huruf e, bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan UJDIH Perwakilan Maluku 2016
melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. b. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. c. Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I; 2) menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 3) menetapkan kebijakan umum tentang: a) pemaketan pekerjaan; b) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan c) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). d. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. e. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: huruf c, pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa. f. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. g. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran. h. Pasal 37 ayat (1) menyatakan Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan: 1)
Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
2)
Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
8. Ketentuan terkait Pra Peradilan menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 54-56. a. Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: 1)
Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2)
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
UJDIH Perwakilan Maluku 2016
3)
Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
4)
Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
b. Yang dapat mengajukan Pra Peradilan adalah: 1)
Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
2)
Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
3)
Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.
4)
Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas: a)
Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
b)
Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
c)
Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.
UJDIH Perwakilan Maluku 2016
