7. Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah Penjelasan atas masing-masing misi dan keterkaitannya dalam mendukung pembangunan Kalimantan Tengah sebagai berikut: Misi 1: Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan, dermaga, dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain. Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup: (1) masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkecamatan dan desa; (2) karateristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan tranportasi yang memadukan antara transportasi darat dan sungai; (3) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang mesti mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya. Kondisi tersebut terlihat dengan data tahun 2010, dimana luas lahan pertanian dengan pengairan sederhana mencapai 8.705 Ha, sedangkan luas pengairan semi teknis 500 Ha. Peningkatan penataan kota Buntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah mesti juga mendapat perhatian. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Gambaran kondisi jalan di Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut. Kondisi jalan Strategis Nasional berstatus Jalan Nasional adalah ruas Jalan yang menghubungkan: Buntok – Timpah – Bukit Rawi – Palangka Raya. Kondisi Perkerasan jalan saat ini sebagian rusak sangat berat (Ruas Buntok-Timpah) dan sebagian lagi masih belum dilapisi aspal.
Buntok – Bambulung – Ampah – Tamiang Layang Kondisi Perkerasan jalan saat ini sebagian rusak sangat berat (Ruas Buntok-Sababilah) sebagian sudah berlapis aspal dan sebagian lagi masih belum dilapisi aspal
V- 3
Jalan Kolektor 1 (K1) yang berstatus jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan Kota Banjarmasin – Banjarbaru – Martapura – Kandangan- Amuntai - Tamiang Layang – Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara – Murung Raya. Kondisi perkerasan jalan saat ini sudah beraspal atau hotmik sebagian lagi masih dalam kondisi Rusak Berat. Dengan demikian jalan kolektor primer K1 ini juga merupakan ruas jalan utama yang menghubungkan dua kecamatan utama di Kabupaten Barito Selatan yakni kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara. Dengan demikian, meskipun pembangunan perekonomian mulai membaik, secara umum pembangunan dibidang infrastruktur massih dihadapkan pada berbagai kendala dimana masih buruknya kualitas jalan dengan kondisi sedang 241,50 km, rusak berat dan rusak, meliputi jalan kabupaten 65 km dan rusak berat 5,73 km. Hampir 90% lebih kondisi jembatan yang diwilayah Barito Selatan masih jembatan kayu sementara kemampuan anggaran infrastruktur hanya dalam kisaran 60 milyar per tahun, yang idealnya 300 milyar pertahun. Oleh sebab itu, peningkatan infrastruktur menjadi salah satu misi utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Misi pertama ini sejalan dengan misi ke empat dalam RPJMD Kalteng 2010-2014 yaitu Pembangunan dan peningkatan infrastruktur
yang
menjangkau
kantong-kantong
pemukiman
dan
memfasilitasi ekonomi rakyat. Misi 2: Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses. Di bidang sumber daya manusia permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain belum meratanya jenjang pendidikan di daerah karena kondisi wilayah yang terpencil. Di samping itu juga kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terbatasnya jumlah guru dan belum memadainya fasilitas belajar terutama buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan karena terbatasnya dana yang tersedia. Kabupaten Barito Selatan memiliki berbagai masalah dalam dunia pendidikan, di
antaranya karena terbatasnya sarana dan prasarana
pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya tingkat kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan. Sumber daya manusia Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Dari jumlah penduduk 127.058 jiwa tingkat pendidikan penduduk tidak tamat SD mencapai 21,16%, SD 32,24%, SLTP 20,60%, SLTA 17,61%, SMK 1,25%, D1 1,46%, D3 0,96%, D4/S1 2,82%, dan S2/S3 0,13%. V- 4
Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihnya.
Mewujudkan
berkualitas dan merata serta terakses merupakan upaya
pendidikan yang bersama untuk
mendukung Program Kalteng Harati. Program ini merupakan tiang utama pendukung Program Kalteng Harati yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Misi 3: Menjamin kesehatan dasar masyarakat yang merata dan terakses. Indikator kondisi kesehatan di Kabupaten Barito Selatan masih menghafapi tantangan. Jumlah dokter dan dokter spesialis di, khususnya di Barito Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Perkembangan di tahun 2011 jumlah tenaga kesehatan mencapai 442 orang, pertambahan cukup signifikan adalah jumlah bidan dan perawat. Sementara tenaga dokter spesialis hanya bertambah 1 orang dokter sejak tahun 2006 hingga 2010, yaitu dari 5 menjadi 6 dokter spesialis. Hingga tahun 2010 pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti Pos Kesehatan Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah Pos Kesehatan Desa tahun 2007 terdapat 10 unit dan di tahun 2010 naik menjadi 58 unit, namun jumlah Puskesmas relatif tetap sejak tahun 2007 sampai tahun 2010. Secara geografis pada tahun 2011, hampir seluruh desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan telah memiliki sarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan atau Pos Kesehatan Desa), sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah. Rasio dokter (dokter umum) per jumlah penduduk hingga tahun 2007 relatif belum ideal karena seorang dokter umum harus menangani lebih dari 6.206 orang penduduk. Pada tahun 2010 jumlah keseluruhan dokter berjumlah 30 orang, untuk jumlah penduduk sebesar 124.128 jiwa, sehingga seorang dokter harus melayani lebih dari 4.138 jiwa. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di, khususnya Barito Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu, distribusi dokter umum dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan jaminan kesehatan masyarakat ini sejalan dengan Program Kalteng Barigas dan mendukung upaya mencapai standar MDG’s pada tahun 2015 yakni sebanyak 19 per seribu kelahiran hidup.
V- 5
Misi 4:
Mengembangkan
perekonomian
masyarakat
melalui
pengelolaan
pertanian dalam arti luas dengan berorietansi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang. Upaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat terus diupayakan dalam periode pembangunan selama ini. Program pemerintah melalui kawasan pengembangan ekonomi terpadu Daerah Aliran Sungai Barito (KAPET DAS Barito) yang berada di dalam dan membelah wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat, namun pada beberapa kawasan tertentu telah mengalami penurunan fisik lingkungan sehingga terjadi longsor dan banjir sehingga harapan terjadinya peningkatan manfaat ekonomi masyarakat masih harus terus diupayakan. Secara umum tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah, yang tercermin dari tingkat pendapatan yang masih rendah yang berakibat sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini diakibatkan oleh daya dorong perekonomian, penyediaan infrastruktur terbatas, sempitnya lapangan pekerjaan dan penurunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kabupaten Barito Selatan memiliki stigma sebagai daerah yang relatif kurang berkembang, dengan indikator rendahnya investasi, pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi, sebagian besar desa relatif tertinggal,
sektor perdagangan dan industri relatif lambat
berkembang. Permasalahan dalam bidang ekonomi antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan
industri
hilir,
penanganan
budidaya
perikanan,
pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi. Peluang untuk meningkatkan ekonomi daerah masih terbuka di antaranya dengan kondisi antara lain: (a ) Kabupaten Barito Selatan memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah, volume perdagangan domestik, dan devisa dari beragam komoditas potensial, di antaranya adalah karet, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, duku, nenas, ikan, dan lain-lain; (b) Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan ikan budidaya, khususnya dalam menghasilkan sumber daya protein ikan yang termurah. Hingga tahun 2010, produksi perikanan masih di bawah potensi lestari yaitu 60 kh/ha/tahun atau 7.003,25 ton yang didominasi oleh hasil perikanan budidaya (9,92%) dan perairan umum (81,78%); (c) Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi pariwisata yang V- 6
cukup beragam dan layak dikembangkan, baik wisata alam, wisata sejarah, maupun wisata budaya. Potensi obyek wisata alam adalah taman maupun wisata budaya. Potensi obyek wisata alam adalah taman nasional, sungai, dan danau; (d) Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi pertambangan dengan Kuasa Pertambangan (KP) sebanyak 32 perusahaan di mana 15 KP dalam tahap eksplorasi dan 18 KP sudah operasi produksi bahan galian batubara. Potensi pertambangan yang dapat dikembangkan adalah terdapat diwilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, dimana untuk tambang Batubara diperkirakan tersimpan potensi ± 250 juta ton (terduga)/ 160 juta ton (terukur).
Misi 5 :
Mengembangkan
kapasitas
kelembagaan
Pemerintah
Daerah,
penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.
Survei KPPOD tahun 2009 mengenai pelayanan penanaman modal menyebutkan bahwa Kabupaten Barito Selatan secara nasional berada di peringkat 169 (survey KPPOD tahun 2009). Kelemahan utama adalah pada sub indeks Inovasi dan Capaian.
Sub Indeks Inovasi dan Capaian
Keberhasilan ditujukan untuk melihat bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta sejauh mana capaian dari pelayanan yang selama ini mereka lakukan. Kondisi tersebut adalah salah satu untuk perlunya penguatan SDM yang mestu dilakukan secara terencana dan terus menerus di lingkungan pemerintahan, termasuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain). Transformasi mentalitas birokrasi akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem good governance yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan, selain upaya penguatan kapasitas inovasi birokrasi melalui berbagai program beasiswa pendidikan dan pelatihan. Khususnya untuk aparatur pelayanan langsung; misalnya guru, petugas kesehatan, dan penyuluh lapangan, pengembangan dan penguatan kapasitas akan terus dilakukan. Upaya sertifikasi guru dan updating kemampuan profesional pendidikan akan menjadi perhatian utama, sama halnya dengan peningkatan profesionalitas tenaga pelayanan dan penyuluhan masyarakat lainnya. Penguatan kapasitas SDM masyarakat bisa dilakukan melalui pengembangan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana terjelaskan dalam misi kedua dan V- 7
ketiga.
Selain
mengembangkan
pendidikan
dasar
yang
menjadi
tanggungjawab dasar negara, pengembangan kapasitas SDM Barito Selatan juga akan ditempuh melalui pembukaan sekolah vokasional (kejuruan) yang memungkinkan generasi muda secara cepat terserap dalam lapanganlapangan ekonomi baru yang sedang berkembang dan akan menguat di tahun-tahun mendatang. Pengembangan pendidikan tinggi, dalam hal ini pengembangan sekolah kejuruan atau politeknik pertambangan serta bidang pertanian/perkebunan , juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari penguatan SDM masyarakat. Misi 6:
Menciptakan kondisi masyarakat yang aman,dalam kehidupan yang dinamis di dalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Misi keenam ini sejalan dengan misi ketujuh RPJMD Kalimantan Tengah 1010-2015 yaitu dalam upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi serta dampaknya, maka diperlukan adanya suatu program yang komprehensif dan holistik guna terciptanya kerukunan dan keharmonisan serta kesejahteraan rakyat di Barito Selatang dengan semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Implementasi program ini disamping melalui forum yang sudah ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), juga harus secara berkesinambungan dimasyarakatkan nilai-nilai positif kemajemukan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh lainnya seperti para Damang, sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah serta kerukunan dan kedamaian antar suku, ras dan golongan masyarakat di Barito Selatan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui program Peningkatan kualitas kehidupan beragama dengan penyediaan sarana kenyamaan pelaksanaan ibadah dan kerukunan antar umat beragama. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan meningkatkan Jumlah Siswa, mahasiswa, ormas/LSM dan peningkatan pendidikan politik masyarakat dengan mengintensifkan kerjasama dengan ormas/LSM, partai politik dan lembaga legislatif
Misi 7 :
Meningkatkan
pemberdayaan
dalam
pengelolaan
hutan
dan
memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah Kondisi wilayah di Barito Selatan diindikasikan dengan perlunya rehabilitasi kerusakan akibat banjir dan longsor; perlindungan daerah tangkapam air V- 8
,hutan lindung dan hutan monumental; perbaikan kondisi sumber daya alam yang sudah terganggu/ rusak; konservasi dan rehabilitasi lahan melalui penghijauan dan reboisasi; pencegahan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; penertiban perizinan bidang kehutanan, perambahan hutan,illegal logging dan industri pengolahan kayu; pengembangan dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat; peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman hutan lestari; penertiban perizinan pertambangan; dan pengembangan pemanfaatan potensi tambang dengan bekerjasama dengan investor.
C.
TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. 1.
Tersedianya infrastruktur dan prasarana umum
2.
Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau
3.
Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah
4.
Meningkatnya sistem kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau
5.
Tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah
6.
Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan terpadu
7.
Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar
8.
Meningkatnya daya saing masyarakat
9.
Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah
10. Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat 11. Tercapainya pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal 12. Termanfaatkannya potensi sumberdaya mineral
Keduabelas tujuan di atas merupakan representasi dari keinginan yang diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2016. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, sinambung, dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah. Pertama, Peningkatan infrastruktur dan prasarana umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebuut ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut: V- 9
1. Tersedianya dan terpeliharanya jaringan jalan, jembatan, terminal dan dermaga baik jalan kabupaten,jalan antar kecamatan, jalan antar desa menuju pusat - pusat pertumbuhan dan kantong produksi. Indikator:
-
Panjang jalan dalam kondisi baik
-
Jumlah rehab jembatan
-
Panjang jalan antar kawasan tumbuh kecamatan dan desa
-
Terehabilitasi terminal angkutan darat dan air
-
Meningkatnya fasilitas bandara peningkatan Fasilitas Gedung Bandara, Appron dan Taxi Way Bandara.
2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian. -
Indikator Rasio jaringan irigasi
-
Luas dan panjang irigasi dalam kondisi baik
3. Pembangunan dan pengembangan hutan kota dan taman kota. Indikator -
Terbangunnya taman kota
4. Pengadaan dan pengembangan Listrik masuk desa. Indikator -
Rasio elektrikal
- Pembangunan PLTU Batubara 2x7 MW 5. Penetapan Dasar Hukum Penataan Ruang Indikator: Tersusunnya Perda Tata Ruang Kedua, terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau Untuk mewujudkan tujuan ketiga tersebut, maka dipilih 4 (empat) sasaran untuk mencapainya sebagai berikut: 1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator : - Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - Rupiah per-pendidik - Rupiah per-tenaga kependidikan 2. Penaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Indikator : - APS - Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah - Rasio guru/murid - Angka putus sekolah V- 10
- Angka kelulusan - Angka melanjutkan - Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Ketiga, tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah
Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Indikator:
Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik
Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga kependidikan
Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan
Indikator - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik - Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik - Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (rupiah)
Keempat, meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau. Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukanlah sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Tersedianya standar pelayanan kesehatan. Indikator : - Regulasi standar pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan. Indikator : - Rasio dokter per satuan penduduk - Rasio tenaga medis per satuan penduduk - Jumlah dokter yang memiliki ijin praktek Kelima, tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah. Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukanlah sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Indikator : - Rasio posyandu persatuan balita - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk - Rasio rumah sakit persatuan penduduk 2. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
V- 11
Indikator : - Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (rupiah) - Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Keenam, Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu. Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan Indikator : - Perda/Perkada bidang ekonomi 2. Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat Indikator : - Persentase koperasi aktif - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM - Jumlah BPR/LKM 3. Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan
Indikator : - Jumlah Pelatihan
4. Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal. · Indikator : - PDRB Ketujuh, terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar. Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha
Indikator : - Jumlah Kemitraan
2. Meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor komoditas-komoditas lokal Indikator : - Jumlah ekspor komoditas lokal Kedelapan , meningkatnya daya saing masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi. Indikator : - Jumlah pelatihan Kesembilan, meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis. Indikator : - Jumlah pelatihan
V- 12
Kesepuluh, terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera Indikator : - Angka kriminalitas - Jumlah unjuk rasa - Sikap toleransi 2. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal. Indikator : - Jumlah grup kesenian - Jumlah gedung kesenian Kesebelas, tercapainya pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan diversifikasi inventasi usaha di bidang kehutanan Indikator:
- Investasi usaha di bidang kehutanan 2. Menertibkan penatausahaan hasil hutan. Indikator: - Pemetaan kawasan hutan Keduabelas, termanfaatkannya potensi sumberdaya mineral 1.
Pemanfaatan sumberdaya mineral pertambangan Indikator -
Terserapnya tenaga kerja
-
Jumlah AMDAL
-
PAD
Tabel 5.1 mengintegrasikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Visi : Terwujudnya Kondisi yang mantap dalam Tatanan Masyarakat Barito Selatan menuju Dahani Dahanai Tuntung Tulus MISI TUJUAN 1 . Membangun dan 1. Tersedianya meningkatkan infrastruktur dan infrastruktur untuk prasarana umum membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan,dermaga, dan pelabuhan udara,sehingga memilki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain
SASARAN 1. Tersedianya dan terpeliharanya jaringan jalan, jembatan, terminal dan dermaga baik jalan kabupaten,jalan antar kecamatan, jalan antar desa menuju pusat - pusat pertumbuhan dan kantong produksi. 2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.
INDIKATOR Panjang jalan dalam kondisi baik Jumlah rehab jembatan Panjang jalan antar kawasan tumbuh kecamatan dan desa Terehabilitasi terminal angkutan darat dan air Meningkatnya fasilitas bandara Rasio jaringan irigasi Luas dan panjang irigasi dalam kondisi baik
V- 13
2.
Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merta serta terakses
2. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
3. Pembangunan dan pengembangan hutan kota dan taman kota.
Terbangunnya taman kota
4. Pengadaan dan pengembangan Listrik masuk desa.
2. Rasio elektrikal 3. Pembangunan PLTU Batubara
5. Penetapan Dasar Penataan Ruang
Perda Tata Ruang
2x7 MW
Hukum
Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Penataan sistem pendidikan yang efektif dan efisien
3. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah
Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat Pendidikan
MISI 3 : Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan terakses.
TUJUAN 4. Meningkatnya sistem kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau
SASARAN Tersedianya standar pelayanan kesehatan Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan
5. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah
Tersedianya sarana prasarana kesehatan
dan
Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
4 . Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorietansi pasar yang didukung dengan kelembagaan ,teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang.
6. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan terpadu
Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Rupiah perpendidik Rupiah per-tenaga kependidikan APS Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Rasio guru/murid Angka putus sekolah Angka kelulusan Angka melanjutkan Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga kependidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik Panjang jalan fungsional/ waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.) INDIKATOR Regulasi standar pelayanan kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah dokter yang memiliki ijin praktek Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk Panjang jalan fungsional/ waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Perda/Perkada bidang ekonomi dan usaha Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM
Meningkatkan kemampuan manajerial perilaku ekonomi kerakyatan
Jumlah pelatihan / workshop
Terciptanya produktivitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal
PDRB
V- 14
7. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar
Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha Meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor komoditaskomoditas lokal Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi
Jumlah kemitraan Jumlah ekspor komoditas lokal Jumlah pelatihan
5 : Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah,penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.
8. Meningkatnya daya saing masyarakat 9. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah
Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis
Jumlah pelatihan
6 : Menciptakan kondisi masyarakat yang aman,dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama,suku,ras, dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
10.Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera
Angka kriminalitas Jumlah unjuk rasa Sikap toleransi
Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal
7 : Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah
11. Tercapainya pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal
Meningkatkan diversifikasi inventasi usaha di bidang kehutanan
Investasi usaha di bidang kehutanan
Menertibkan hasil hutan.
Pemetaan kawasan hutan
12. Termanfaatkannya potensi sumberdaya mineral
penatausahaan
Pemanfaatan sumberdaya mineral pertambangan
Jumlah grup keseniaan Jumlah gedung keseniaan Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah mesjid, mushola Jumlah Gereja Jumlah Tempat Ibadah lainnya
Terserapnya tenaga kerja Jumlah AMDAL PAD
V- 15
V- 16
V- 1
V- 1
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategik dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkahlangkah mencapai visi dan misi melalui program prioritas yang sesuai dengankebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategik dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2011-2016 tersebut. A. Arah Kebijakan Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Program yang disusun nantinya adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi, tujuan dan sasaran dimulai dari tahun pertama dimulainya periode RPJMD. Dalam hal ini, beberapa program tetap diteruskan sampai dengan tahun 2016 namun ada juga program yang hanya dilaksanakan dalam satu atau dua tahun. Lingkua arah kebijakan akan mengarah pada tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Sesuai dengan periodesasi RPJMD yakni tahun 2011-2016, namun dalam penyajian arah kebijakannya dimulai pada tahun 2012, mengingat pada tahun 2011 program yang ada sudah dilaksanakan. Berdasarkan analisis potensi daerah yang di antaranya telah tertuang dalam RTRWP Kabupaten Barito Selatan dan gambaran umum, isu-isu strategis yang ada, termasuk juga dokumen-dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka fokus dan prioritas masing-masing tahun adalah sebagai berikut: 1. Arah kebijakan pembangunan tahun 2012 Seperti diuraikan di atas, semua program pada dasarnya adalah merupakan kesinambungan dari program-program sebelumnya, sehingga pelaksanaannya dimulai dari tahun pertama yakni tahun 2011. Namun karena fokus pembangunan daerah 2011-2016 disesuaikan dengan misi yang ada maka untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal perlu dilakukan beberapa penataan antara lain pembuatan dan penyempurnaan
VI - 1
regulasi, pembuatan dan penyempurnaan berbagai dokumen perencanaan sebelum pelaksanaannya dimulai. Beberapa fokus prioritas yang harus dilaksanakan pada tahap ini, meliputi: 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. 4) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan. 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 7) Pengembangan ekonomi kerakyatan 8) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan 9) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah 10) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur 11) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat 12) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat 13) Revitalisasi pengelolaan hutan
2. Arah kebijakan pembangunan tahun 2013 Arah kebijakan pada tahun 2013 merupakan kesinambungan dari tahun-tahun 2011 dan 2012, berdasarkan dokumen perencanaan dan regulasi yang telah dibuat. Sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus pada tahap ini. Melalui RTRW Kabupaten Barito Selatan yang didalamnya telah berisi pusat-pusat unggulan ekonomi daerah dan jabaran teknis dalam dokumen kajian lainnya pelaksanaan lebih lanjut dilakukan guna mengembangkan berbagai pusat ekonomi unggulan daerah. Koordinasi menjadi salah satu agenda utama untuk mencapai tujuan dimaksud. Begitu pula untuk perbaikan layanan bidang pendidikan dan kesehatan dan bidang lainya. 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang (lanjutan) 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 4) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan) 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan) 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan) 7) Pengembangan ekonomi kerakyatan (lanjutan) 8) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan (lanjutan)
VI - 2
9) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan) 10) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur 11) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat 12) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan) 13) Revitalisasi pengelolaan hutan (lanjutan) 3. Arah kebijakan pembangunan tahun 2014 Arah kebijakan pada tahap ini difokuskan pada keberlanjutan dari fokus tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan dokumen perencanaan dan regulasi yang telah dibuat. Melalui RTRW Kabupaten Barito Selatan yang didalamnya telah berisi pusat-pusat unggulan ekonomi daerah dan jabaran teknis dalam dokumen kajian lainnya pelaksanaan lebih lanjut dilakukan guna mengembangkan berbagai pusat ekonomi unggulan daerah. Koordinasi menjadi salah satu agenda utama untuk mencapai tujuan dimaksud. Begitu pula untuk perbaikan layanan bidang pendidikan dan kesehatan. Sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus pada tahap ini. Secara lengkap, fokus prioritas tahap ini adalah: 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang (lanjutan) 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 4) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan) 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan) 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan) 7) Pengembangan ekonomi kerakyatan (lanjutan) 8) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan (lanjutan) 9) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan) 10) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur 11) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat 12) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan) 13) Revitalisasi pengelolaan hutan (lanjutan)
3. Arah kebijakan pembangunan tahun 2015 Arah kebijakan pada tahap ini difokuskan pada kelanjutan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan dukungan kelembagaan lainnya, disamping keberlanjutan dari upaya-upaya sebelumnya. Tahap ini juga mulai dilakukan secara khusus upaya-upaya memberdayakan budaya lokal dalam berbagai bentuk.
VI - 3
Tujuannya adalah agar tercipta soliditas struktur masyarakat yang berbeda golongan dengan tetap menjadikan budaya lokal sebagai basis penguatan dalam keberagaman. Kelanjutan perbaikan sistem layanan kesehatan dan pendidikan juga tetap dilakukan. Secara lengkap, fokus pada tahapan ini adalah: 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang (lanjutan) 2) Pengembangan dan penataan fasilitas sarana dan prasarana kota Buntok menuju kota transit, perdagangan, dan pariwisata eko. 3) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 4) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 5) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan) 6) Penyiapan pendirian pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi 7) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan) 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan) 9) Pengembangan ekonomi kerakyatan (lanjutan) 10) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan (lanjutan) 11) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan) 12) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur 13) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat 14) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan) 15) Revitalisasi pengelolaan hutan (lanjutan) 16) Pengembangan budaya lokal 4. Arah kebijakan pembangunan tahun 2016 Arah kebijakan pada tahun 2016 ini merupakan tahapan akhir, namun masih tetap merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan ini harus dipandang sebagai kebijakan akhir dengan tetap melihat keberhasilan tahap-tahap sebelumnya. Dengan asumsi bahwa tahap-tahap sebelumnya telah berhasil dilakukan, maka pemberdayaan ekonomi kerakyatan berujung pada pengembangan daya saing ke segi orientasi ekspor untuk komoditas unggulan tertentu. Upaya yang dilakukan antara lain adalah fasilitasi pemasaran, insentif ekspor, dan berbagai kemudahan birokrasi lainnya. Tahap ini juga mengakhiri tahapan-tahapan dalam perbaikan sistem layanan pendidikan dan upaya penguatan struktur dan kultur masyarakat yang kondusif bagi agenda pembangunan. Secara lengkap, fokus pada tahap ini adalah: 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang (lanjutan)
VI - 4
2) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana kota Buntok menuju kota transit, perdagangan, dan pariwisata eko (lanjutan) 3) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 4) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan) 5) Pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi (lanjutan) 6) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan) 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan) 8) Pengembangan ekonomi kerakyatan (lanjutan) 9) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan (lanjutan) 10) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan) 11) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur 12) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat 13) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan) 14) Revitalisasi pengelolaan hutan (lanjutan) 15) Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal 16) Pengembangan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera
B. Strategi Memperhatikan RPJM Nasional 2009-2014 yang berkeinginan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dan RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 yang ingin mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih sejahtera dan bermartabat, serta arah pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Selatan maka arah dan agenda pembangunan kabupaten juga mengandung muatan atas pentingnya pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah, pembangunan sosialbudaya, dan pembangunan pemerintahan. Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi visimisi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan nasional. Dalam pada itu, pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antardaerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah. Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, Kabupaten Barito Selatan secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah yang digariskan oleh pemerintah
VI - 5
pusat dan pemerintan provinsi , dan bila dijabarkan lebih rinci sesuai karakteristik daerah akan ditekankan pada aspek-aspek: (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif kabupaten; (2) pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang
menunjukkan bagaimana strategi
tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Strategi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 - 2016, adalah sebagai berikut: 1. Strategi ke-1 (Kesatu): Peningkatan infrastruktur kota Buntok,
kecamatan dan
desa. Strategi kesatu merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 1, yaitu “Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan, dermaga, dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain. Strategi peningkatan infrastruktur ini adalah berkaitan dengan pembangunan sistem infrastruktur antarkawasan dan keterhubungan dari kota Buntok dengan daerah kecamatan dan desa serta wilayahnya lainnya mengingat sebagian besar wilayah yang didominasi oleh kawasan rawa (81%) dari luas wilayah Barito Selatan. Termasuk dalam strategi ini adalah program pengembangan infrastruktur yang menjangkau kantongkantong pemukiman, baik di pedalaman maupun di sepanjang aliran sungai dilanjutkan dengan pengembangan infrastruktur ke pusat-pusat ekonomi rakyat. Posisi kota Buntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) mengharuskan memiliki sarana prasarana yang memadai yang berfungsi melayani kegiatan skala skala provinsi, beberapa kabupaten/kota hingga kegiatan skala kecamatan yang meliputi sistem pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, jaringan prasarana telekomunikasi, jaringan prasarana sumberdaya air, dan jaringan prasarana lingkungan.
VI - 6
Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: a. Terwujudnya infrastruktur daerah sehingga terciptanya sinergitas yang hierarkis untuk mewujudkan hasil dan pemerataan pembangunan b. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah : 1) Terwujudnya penataan kota Buntok dan kota kecamatan sebagai sebuah sistem pusat pelayanan yang tersinergi 2) Terwujudnya pembangunan jaringan jalan provinsi, kabupaten, dan jalan lokal serta jembatan. 3) Terwujudnya pengembangan terminal darat dan pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan dermaga induk. 4) Terwujudnya peningkatan jaringan listrik, taman kota yang mendukung kelestarian lingkungan. 5) Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah. 2. Strategi ke-2 (Kedua) : Pengembangan infrastruktur pengairan dan pengembangan energi kelistrikan Strategi kedua merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 1, yaitu Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan, dermaga, dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain. Prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani dan jalan produksi. Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: a. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah : a. Terwujudnya peningkatan jaringan listrik, taman kota yang mendukung kelestarian lingkungan. b. Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.
VI - 7
