c I 257 "IN
-
LAMBANG
DAERAH
K A B U P A T E N ATJEH TIMUR. — LANGSA —
L A M B A N G DAERAH K A B U p A T E N -
ATJEH TIMUR
-
U D E P SARE MATE SJAHID
Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur
I S I : Halaman 15 —
Pengantar
—
Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh
—
Timur
No. 9 tahun 1970
1 7
Lambang Daerah dan ukurannja
2 2
Pendjelasan U m u m Peraturan Daerah No. 9 tahun 1970
2 7
Pendjelasan tentang ketentuan tanggal realisasi pembentukan Daerah Otonomi Tingkat II 37
Atjeh Timur Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh No. 10 Tahun 1970
Timur 4
3
13
P E N G A N T A R . Mcn-ingat bahwa Daerah Kabupaten Atjeh Timur sedjak betdirinja dan sampai kepada ^J^S* bekun merüpunjai Lambang Daerah maka oetu'ndiuksebagaimana ang dimuat dalam surat m en re pctunajuK b c u a ^ Q / O Q / 0 5 taneeal 14 Desember 1 9 6 4
tur bentuk Lambang dan Penggunaan Lambang Uaeran Kabupaten Atjeh Timur. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh Timur No 9 M 9 7 0 tanggal 27 Djanuari 1971 dan No. 1 0 / 1 9 7 0 V a n J a l 3 0 April 1971 oleh Dewan Perwak.lan Rakjat Da3?GoU Rojong Kabupaten Atjeh T™ur ^ d a p a t memutuskan, menjetudjui Rentjana kedua Pe aft.ranDae rah tersebut diatas serta diteruskan oleh Bupati Kepa a Daeral Kabupaten Atjeh Timu'r kepada Gubernur Kepala £ Propinsi Daerah Istimewa Atjeh untuk selandju nja mendapatkan pengesahan dari Menten Dalam Negen. Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri R L tanggal 2Augustus 1971 No. Pemda. 1 0 / 2 3 / 2 9 - 2 1 4 , kedtó Ren Sana Peraturan Daerah mana, telah disahkan dan selanS n j a telah pula diundangkan oleh Sekretans Daerah K a . Z a t e n Atjeh Timur atas nama Bupat, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur dalam Lembaran Daerah Propmsa Daerah Istimewa Atjeh No. 21 dan 2 2 tgl. 2 5 April 1 9 7 2 . 15
Dengan memperhatikan isi buku ketjil jang sederhana im dnnana d^alamnja ditjantumkan gambar Lambang Daerah jang d.maksud, dilengkapi pula dengan „Pendjelasan Umum ten tang arti dan falsafah jang terkandung di1 PendjeSsan L^Z n ÏKF! ^erupakan nama Lambang Daerah Kabupaten Atjeh Timur jang tepat, sebagai motto kebulatan tekad Pemerintah Daerah bersamasama rakjatnja uvuuk menegakkan lima unsur lambamj tji? ?! " " > ^ k terlepas dari Amanat PennlS ' r E L I T A NASIONAL dan D A E R A H jang harus disukseskan.
SS^A^SS^ ^ S
m b a
g
n a 1 1
t
S
d a e , a h
J
e
r
d e , l g a U
A
H
I
D
3 d a l a h
tid
a
d e n g a n
R E p
RE M T W ^ A ^ ™ ^ f » " teïah dt - A P m disahkan tersebut dan telah didjad.kan sebagai falsafah kebulatan tekad rakiat dan Pemerintah Daerah untuk membangun DaeraÏini £ patlah dipeladjari dan diresapi denga^ sungguhfoTeh t tiap lakjat — masjarakat dan pedjabat2 Pemerintah™ L a i
b
a n g
SiSS^T?^
didalamnja
t a - t j & E a ï ï
3
1
D a C r a h
U
D
E
P
S A
L t e l a h
S J A H
1
M
a
h
a
dengan
*
penuh
*
Langsa, 20 Mei 1972. BUPATI K E P A L A D A E R A H KAB. A T J E H T I M U R , — MOHD NURDIN — 16
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR. No. 9 — T A H U N 1970.
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH
KABUPATEN ATJEH TIMUR Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR. Pasal
1.
Lambang Daerah Kabupaten Atjeh Timur, bernama " U D E P SARE M A T E SJAHID" jang mengandung lima unsur, perlambang dari : 17
1.
Kcscdjahteraan, jang dilambangkan bintang sebagai sumber tjita-tjita pengetahuan.
dengan lukisan ketinggian ilmu
2.
Kepahlawanan, jang dua bilah rentjong.
dengan lukisan
3.
K e a d i l a n, jang dilambangkan dengan lukisan datjing masing2 tergantung diudjung rentjong, sama timbang, mengandung pengertian keadilan jang dihajati oleh semangat kesatrya dalam menegakkan mempertahankan hukum — kcbenaran dan keadilan.
4.
K e r u k u n a n, jang dilambangkan dengan lukisan berbentuk kubah mesdjid, perlambang persatuan dan kesatuan rakjat dalam vvadah pelaksanaan u'nsur-unsur Sjari'at Islam dilukiskan dari rangkaian/susunan buah kelapa sawit — daun karet — kapas dan buah padi.
5!
K e m a k m u r a n, jang dilambangkan dengan lukisan buah padi — buah kelapa sawit — kapas daun karet — menara minjak dan alam hutan.
dilambangkan
Pasal 2. Lambang Daerah berbentuk ruangan bersegi lima dan unsur-unsur perlambangan lainnja adalah sebagai isjarat dukimgan dan/atau kesatuan terhadap kepada Lambang Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh "PANTJATJIT A " , didalam wadah filsafah negara "PANTJASILA" jang 18
mcndjadi filsafah hidup Rakjat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur, terletak didalam wadah dasar Negara Republik Indonesia. Pasal
3.
(1) . Warna jang dipakai dalam Lambang Daerah terutama adalah putih, kuning dan hidjau jang mengandung pengertian kemurnian — kedjajaan dan kesedjahteraan/kemakmuran. (2) . Bentuk chususdan perbandingan ukuran serta segala lukisan dari Lambang Daerah sebagai dimaksud dalam pasal : 1 — pasal 2 — dan pasal 3 ajat (1) diatas adalah seperti dinjatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal
4.
Didalam gambar Lambang jang berbentuk segi lima itu dilu'kiskan Lambang lima tjita jang dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Daerah ini. Pasal
5.
(1) . Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh. (2) . Peraturan Daerah in: dapat disebut Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Atjeh T i mur. 19
Ditetapkan di
:
L A N G S A.
P a d a tanggal
:
27-1-1971.
D E W A N PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KAB. ATJEH BUPATI
KEPALA DAERAH
P I M P IN AN :
K A B U P A T E N A T J E H TIMUR, d-t.o.
TIMUR.
d.t.o. 1. M . N U R H A S A N
MOHD. NURDIN
Ketua. 2.
DJAMALUDDIN BA. Wk. Ketua.
Peraturan Daerah ini disjahkan oleh : M E N T E R I D A L A M N E G E R I R.I. dengan surat keputusan N o . Pemda 10/23/29-214, tanggal Djakarta 23 A U G U S T U S 1971. MENTERI D A L A M NEGERI t.t.d. AMIR M A C H M U D
20
U»tuk salinan jang sah sesuai dengan aslinja, DIREKTUR DJENDERAL PEMERINTAHAN U M U M 6 OTONOMI DAERAH t.t.d. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO.
Peraturan Daerah ini telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh Nomor: 21 tanggal 25 April 1972. A/n. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH
TIMUR.
SEKRETARIS DAERAH, d.t.o. ( Z A I N U D D I N M A R D B.A. )
21
LAMBANG DAERAH DAN UKURANNJA
23
25
P E N D J E L A S A N
U M U M
P E R A T U R A N D A E R A H K A B . A T J E H T I M U R No. 9 T A H U N 1970, T E N T A N G L A M B A N G D A E R A H KABUPATEN ATJEH TIMUR
U M U M. Mengingat bahwa Daerah Kabupaten Atjeh Timur behüm mempunjai Lambang Daerah, maka sesuai dengan petundiuk.cq. surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 18 Djuli 1965 No. 3125/1, jang berdasarkan kawat/surat Departemen Dalam Negen tanggal 14 Nopember 1964 No. Des. 9/23/25, maka dirasa pfcriu adanja Peraturan Daerah jang mengatur Lambang Daerah Kabupaten Atjeh Timur. i
Lambang Daerah Kabupaten Atjeh Timur berupa lukisan/berbentuk segilima jang artinja bahwa falsafah hidup Rakjat dan Pemerintah Daerahnja adalah setudju'an dan setjita-tjita bahkan mentjerminkan PANTJATJITA, terletak dalam wadah dasar Negara Republik Indonesia jang berfalsafahkan PANTJASILA.
II. Dalam perisai jang bersegi lima dilukiskan benda-benda seperti bintang, datjing, rentjong, padi, kapas, buah kelapasawit, daun karet, menara min jak beserta (bangunan) fabrik, kubah mesdjid dan alam hutan jang 27
terbentang, jang kesemuanja melambangkan lima tjita perlambangan sebagai jang didjelaskan dibawah ini : 1. B I N T A N G , perlambang tjita „Kesedjahteraan . Untuk mentjapai suatu kehidupan masjarakat jang bermartabat tinggi dan selesa, maka kesedjahteraan jang meliputi rochanijah dan djasmanijah merupakan unsur muthlak. M a k a bintang diletakkan pada bagian atas sekali, adalah mengandung arti sebagai sumber ketinggian tjita ilmu pengetahuan dengan mana sumber dan sendi kesedjahteraan jang diidam-idamkan itu harus dibina. 2. R E N T J O N G , perlambang tjita „Kepalilawanan". Sifat dan semangat kepahlawanan rakjat semendjak berabad2 jang silam sampai kepada masa perdjuangan menegakkan dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga kini (dan masa kemasa), semangat rentjong telah meletakkan mereka pada kedudukan jang tinggi-terhormat dalam sedjarah, sehingga mendjadikan lambang kebanggaan dimana-mana. Ia merupakan hiasan dan memupuk semangat kesatrya diwaktu damai bagi setiap pnbadi. Sifat dan semangat patriotik jang di mihki rakjat itu berpidjak diatas landasan tjita2 keadilan serta guna membela dan mempertahankan kebenaran, sehingga keberanian berdjuang dan kegigihan bertarung, haruslah bertudjuan semata-mata utk mengenjahkan kemungkaran dan perbuatan2 jang bertentangan dengan hak azasi manusia dan mempertahankan kesutjian Agama dan kehormatan bangsa — Daerah dan Negara. 28
Dua bilah rentjong terhunus jang merupakan gagang datjing dipuntjak kubah mesdjid (bagian jang tadjam menantang keatas) melambangkan tjita kepahlawanan jang bersumber pada keadilan dan kebenaran. 3. D A T J I N G , perlambang tjita „Keadilan". Falsafah jang terkandung dalam tjita ini, melambangkan tjita2 keadilan merata mentjakupi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan manusia, serta merupakan hak azasi bagi setiap pribadi. Keadilan sejogianjalah berlandaskan prikemanusiaan dan didjamin oleh ketentuan2 Hukum Negara serta bersendikan K E T U H A N A N J A N G M A H A E S A sesuai dengan djiwa dan semangat U U D 1945 serta sclaras dengan tjita2 dan dasar kehidupan rakjat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur jang turun temurun pemeluk tegu'h dan setia tha'at terhadap Agama. Terletaknja datjing setjara bersisian dengan bentuk kubah mesdjid dan berganggang dengan dua bilah rentjong jang terhunus dengan matanja menantang keatas, adalah merupakan penegasan, bahwa keadilan jang ditjita-tjitakan ini bersendi kepada semangat dan djiwa Ketuhanan jang M a h a Esa berdasarkan prikemanusian dan keadilan jang didjamin oleh Huku'm Negara. Tjita inipun mengandung pengertian bahwa sesungguhnjalah setiap umat manusia dilahirkan dan berkehidupan sama dengan kemuliaan dan hak2 mereka tiada berbeda antara jang satu dengan jang lain didepan Allah, sedangkan dalam kehidupan dunia29
wijah setiap pribadi berhak memperoleh perlindungan Huküm dan perlakuan setjara adil dalam arti jang seluas-Juasnja. Disamping itu sesuai dengan bakatnja setiap manusia memiliki dan berhak mempergunakan kcsempatan hidup jang selaras dengan kemampuan masing-masing. K U B A H M E S D J I D , perlambang tjita „Kerukunan". Disamping persatuan dan semangat meuseuraja (gotong-rojong) meliputi berbagai segi kehidupan, maka tumbuhnja kerukunan setjara njata dalam arti seluas-Iuasnja ditengah-tengah masjarakat merupakan pertanda jang pasti kearah terwudjudnja suatu suasana jang tidak sadja bcrsatu dan saling membantu, akan tetapi melebihi dari pada itu, terwudjud suatu masjarakat jang sekudjur tubuh kehidupannja diliputi oleh semangat tjinta kasih jang murni dan bersumber serta dipangku oleh hati nurani jang damai ichlas. Terwudjudnja suatu kehidupan jang rukun sentosa antara pribadi dengan pribadi, golongan dengan golongan, suku dengan suku dan bangsa demi bangsa. Insja Allah akan mendjelmakan suatu masjarakat jang diliputi oleh kebahagian dan kerukunan jang bernafaskan unsur-unsur Sjariaat Islam. Untuk melambangkan tjita kerukunan ini dilukiskan bentuk kubah mesdjid jang digubah dari pada rangkaian buah kelapa sawit — padi — kapas dan daun karet karena funksi Mesdjid didalam kehidupan dan kejakinan rakjat, adalah sebagai sumber dari pada semangat persatuan, kedamaian jang berlandaskan sji'ar Agama.
B U A H K E L A P A S A W I T . PADI - K A PAS . DAL N KARET — MENARA MINJAK (BANGUNAN) FABRIK — AL A M HUTAN perlambang tjita "Kemakmuran"'. Proklamasi Kemerdekaan Negara R I tanggal 17 Augustus 1945 a d a l a h t i n d a k a n jang didorong d a n ditjetuskan oleh hasrat hendak mengantarkan T a n a h A i r d a n Bangsa ketaraf suatu kehidupan j a n g berbahagia, m a k a untuk mentjapai tjita2 tsb, faktor k e m a k m u r a n haruslah merupakan udjud j a n g njata, j a n g terus menerus dipelihara, dikembangkan d a n disempurnakan. K e f a k i r a n dan kemiskinan harus d i t u m b a n g k a n guna mentjapai suatu k e h i d u p a n j a n g b u k a n sadja lajak, m a l a h a n harus berderadjad tinggi serta merata bagi segenap lapisan rakjat. Sumber a l a m daerah j a n g kaja raja jang kita m i l i k i haruslah d i o l a h d a n dipergunakan setjara sungguh-sungguh serta berentjana bagi m e n tjapai k e m a k m u r a n jang maksimal untuk kepentingan N e g a r a . D a e r a h d a n kebutuhan rakjat banjak. Padi, kelapa sawit. kapas, karet, menara minjak (bangunan) fabrik d a n lukisan a l a m h u t a n jang d i pergunakan untuk m e l a m b a n g k a n tjita k e m a k m u r a n ini mengandung pengertian b a h w a : a.
p a d i , ialah bahan pangan pokok bagi p e n g h i d u p a n rakjat tanpa ketjuali.
b.
K e l a p a sawit, karet, minjak b u m i d a n hasil hutan (terutama kaju) adalah kekajaan alam D a e r a h K a b u p a t e n A t j e h T i m u r j a n g menondjol, j a n g sangat d i b u t u h k a n baik d i d a l a m m a u p u n d i l u a r negeri, jang sesuai dengan ke31
madjuan djaman bahan2 tersebut telah dapat diolah mendjadi keperluan serba guna dan berharga. Wadjarlah kalau hasil kekajaan alam tsb dimanfaatkan sebesar-besarnja untuk ke pentingan rakjat banjak. c.
Kapas, adalah bahan sandang utama jang kegunaannja tidak hanja terbatas pada rakjat segolongan sadja, akan tetapi merupakan bahan pakaian jang dipakai setjara umum oleh segenap lapisan masjarakat, dia berbeda dengan bahan pakaian bahan-bahan djenis lain.
d.
Bangunan fabrik dengan Iatar bclakang dan kiri kanannja alam hutan, adalah udjud daripada industrialisasi jang bersumber daripada agraris. Daerah Kabupaten Atjeh Timur jang memiliki kekajaan alam hutannja — alam buminja — jang berlimpah-limpah tidak sadja merupakan bumi penghasil bahan2 mentah atau sebagai daerah agraris semata-mata, tetapi suatu waktu jang tidak lama harus pula mendjadi Daerah industri jang sanggup mengolah dan menghasilkan kebutuhan rakjatnja (konsumen) dalam berbagai keperluan bahkan harus dapat mentjapai produksi surplus dengan mutu terdjamin baik untuk barang export.
e.
32
daun karet kapas padi
7 (tudjuh) helai. 10 (sepuluh) tangkai. 19 (sembilanbelas) butir.
buah kelapa sawit 2 tandan
(empatpuluh tudjuh) buah, adalah kesemuanja mengisjaratkan tanggal dan realisasi pembentukan Daerah Otonomi Tingkat II Atjeh Timur, jakni pada tanggal 7 Oktober 1947. (Pendjelasan terlampir). f.
47
Susunan letak buah kelapa sawit, padi, kapas dan daun karet jang beruntai berangkai satu dengan jang lain, lalu mendjelma membentuk kubah mesdjid jang mengandung arti bahwa adalah prinsip2 jang bersendikan keredhaan Ilahi dalam usaha2 dan kegiatan kearah terwudjudnja kemakmuran jang dimaksud.
[II.
B E N T U K L A M B A N G . Pinggir Lambang Daerah Kabupaten Atjeh Timur jang bersegi lima adalah sebagai isjarat dukungan dan/atau kesatuan terhadap kepada Lambang " P A N T T A T J I T A " didalam wadah falsafah Negara " P A N T J A S I L A " jang mendjadi falsafah hidup Rakjat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur, terletak dalam wadah dasar Negara Republik Indonesia, oleh karenanja Lambang ini haruslah dihormati dan didjundjung tinggi.
IV.
VVARNA L A M B A N G . Tiga tjorak warna dipergunakan untuk keindahan Lambang Daerah Kabupaten Atjeh Timur " U D E P S A R E M A T E S J A H I D " jaitu putih, kuning dan hidjau. Putih tanda kemurnian, kuning tanda kedjajaan dan hidjau berarti kesedjahteraan dan kemakmuran. 33
V.
PEMBAGIAN
LAMBANG.
a.
Dasar, dengan w a r n a p u t i h .
1).
K e l i l i n g bentuk L a m b n n e . dengan w a r n a hidjau.
i. d.
VI.
WARNA
A l a m h u t a n . dengan w a r n a hidjau. M e n a r a minjak w a r n a ku'ning.
d a n bangunan
fabrik. dengan
c.
P a d i dan kapas. dengan w a r n a ku'ning.
f.
Buah2 kelapa sawit, dengan w a r n a k u n i n g dalam l i n g k u n g a n tandan j a n g berwarna hidjau.
g.
L u k i s a n bintang, rentjong, datjing d a n letter2 U d e p Sare M a t e S j a h i d , dengan w a r n a k u n i n g
h.
D a u n karet, dengan w a r n a h i d j a u .
NAMA MATE
LAMBANG SJAHID".
DAERAH :
'UDEP
SARE
U d e p Sare M a t e S j a h i d a d a l a h sembojan atau motto perdjuangan h i d u p R a k j a t D a e r a h A t j e h T i m u r chususnja j a n g m e n g a n d u n g sifat specifiek R e hgious karena perdjuangan d u n i a untuk achirat satu dan lain d a r i masa kemasa tidak dapat dipisahkan. U d e p Sare, mengandung hakiki berlandaskan 3 (tiga) unsur pokok falsafah, j a k n i unsur falsafah d e . m o k r a s i — unsur falsafah persamaan deradjat dan unsur musjawarah. 34
Menegakkan lima unsur tjita2 sebagai jang tertera pada pasal (1) Peraturan Daerah ini, jaitu tjita2 kesedjahteraan — kepahlawanan — keadilan — kerukunan dan kemakmuran, haruslah dihajati oleh motto Udep Sare jang berlandaskan tiga unsur pokok tersebut, jang berarti harus dilaksanakan setjara demokratis — persamaan deradjat dan musjawarah sehingga tertjapai adanja kebulatan mufakat. Mate Sjahid adalah semangat Religie jang tak kundjung padam untuk menegakkan dan membela keadilan dan kebenaran hingga achir hajat. Setjara singkat dan tegas dapatlah dirangkumkan, bahwa U D E P S A R E M A T E S J A H I D adalah suatu rasa tjita dan kesadaran religious jang tinggi bersemi dihati nurani rakjat bahwa : PERDJUANGAN DUNIA D A N ACHIRAT DAK TERPISAH. PENDJELASAN PASAL DEMI
TI-
PASAL.
Pasal : 1 s/d 5. Tjukup djelas dalam pendjelasan
umum.
3.) r
PENDJELASAN
TENTANG
K E T E N T U A N T A N G G A L REALISASI
PEMBENTU-
K A N D A E R A H O T O N O M I T K . II A T J E H T I M U R
Setelah Koinite Nasional Wilajah Atjeh clan Kewedanaan2 dibubarkan, jakni Lembaga2 Demokrasi jang tahadinja lahir pada permulaan penjusunan struktur Pemerintahan sesudah diumumkan Proklamasi 17 Augustus 1945, maka sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Sumatera (DPS) dahulu, lalu ditentukanlah kemudiannja bahwa tia 2 Keresidenan mempunjai hak otonomi untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahan Keresidenannja masing2. P
Berdasarkan Peraturan Keresidenan Atjeh No. 3 Tahun 1946, tanggal 10 Desember 1946, sebagaimana di K a bupaten-kabupaten lainnja dalam Keresidenan Atjeh, maka untuk Kabupaten Atjeh Timur, dalam tahun 1947 diada* kanlah Pemilihan Umum (bertingkat mulai dari K a m pung2) untuk memilih tjalon2 wakil rakjat dalam rangka pembentukan Dewan Perwakilan Kabupaten ( D . P . K . ) Atjeh Timur. LAHIRNJA/TERBENTUKNJA DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN ATJEH TIMUR. Setelah diadakan pemilihan umum tjalon2 wakil rakjat sesuai dengan Peraturan Keresidenan Atjeh No. 3 T a 37
hun 1946 tsb diatas untuk Dewan Perwakilan Kabupaten Atjeh Timur telah terpilih tjalon2 jang mewakili rakjat : I.
II.
III.
Kewedanaan Tamiang
1. 2. 3.
Kewedanaan Langsa
:
Kewedanaan
:
I d i
Ismail Arief H . Burhan Djamil O. K . Amir Husin
4. Tgk. Ismail Usman 5. Tgk Ismail Taleb 6. Tgk. Ismail Thaib Pajabudjok 7. Lebai Sutan Rusli 8. Jusuf Amin. 9. 10. 11. 12.
T. Husin Itam Usman Makmy Ibu Marjam Tgk. M . Basjah
Perasmian D . P . K . dan pelantikan para anggota D . P . K Atjeh Timur tsb ketika itu dilakukan oleh Residen Atjeh (T. T . M . Daudsjah) bertempat di Gedung/Kantor Listenk Langsa, dengan besluit Residen Atjeh t a n ^ a l 7 Oktober 1947 No. 913/NRI. Setelah keluarnja Undang-undang No. 10 Tahun 1948 dengan mana Pemerintahan Propinsi Sumatera didjadikan 3 (tiga) Propinsi Otonom, jaitu Propinsi Sumatera Utara — Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan, maka berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Utara (Propinsi Sumut pertama/lama) tanggal 27 Djanu'ari 1949 No. 5 / G S O / 4 9 , fatsal 2 ajat 2 (berpe38
doman kepada U - U . No. 22 Tahun 1948) jang berbunji sbb: "Anggota2 Dewan Perwakilan Kabupaten jang dimaksud pada ajat (1) adalah anggota2 D E W A N K A B U P A T E N lama jang telah dibentuk atas dasar Peraturan Keresidenan Atieh No. 3 tanggal 10 Desember 1946", maka dengan sendirinja para anggota D E W A N P E R W A K I L A N K A B U P A T E N Atjeh Timur jang telah diresmikan/dilantik terlebih dahulu dalam tahun 1947 itu, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Utara tsb. diatas sekaligus ditampung mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat K a bupaten Atjeh Timur jang baru dalam tahun 1949 (dilantik oleh Gubernur Sumatera U t a r a M r . S. M . Amin mewakili Komisaris Negara untuk Sumatera pada tanggal 12 Djanu'ari 1950 bertempat digcdung Keuangan Kabupaten Atjeh Timur (Kantor Listerik Langsa sekarang). Setelah penjerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (sebagai hasil keputusan K . M . B . ) , maka oleh Pemerintah Republik Indonesia (R.I. Jogja), bekas Keresidenan Atjeh (lebih terkenal ketika itu dengan djulukan Daerah Modal), lalu ditetapkan mendjadi suatu Propinsi (jaitu Propinsi Atjeh pertama), jaitu atas dasar Peraturan Perdana Menteri R . I . Pengganti Peraturan Pemerintah N o . 8 / D e s / W K P M / 1 9 4 9 tanggal 17 Desember 1949. adalah djuga suatu Daerah Propinsi jang berotonorm menurut Undang-undang N o . 22 tahun 1948, maka djuga Daerah otonom tingkat Kabupaten jang telah ditetapkan terdahulu dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara (lama) No. 5 / G S O / O E / 1 9 4 9 tanggal 27 Djanuari 1949 39
otomatis tertampung kedalam Daerah Propinsi Atjeh (pertama) tersebut. 1
N ^ D u^r /"S" " terbentuklah kembali Negara Republik Indonesia Kesatuan, dengan mana R I S telah dibubarkan, lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950 mentjabut Peraturan Wakil Perdana Menteri R . I . No. 8 / D e s / W K P M / 1 9 4 9 jang lalu disusul dengan Peraturan Pemerintah Pusat N o ' 11 l a h u n 1950, dimana Indonesia hanja ditetapkan terdiri atas 10 Propinsi, sehingga dengan sendirinja bekas Propinsi Atjeh (pertama) dimasukkan kedalam status hukum Daerah Propinsi Sumatera Utara (Propinsi Sumut ke II) kembali. " D
a
m
5 1
8
1 9 5 0
Setelah selcsai rcalisasi pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Utara (melalui P.P.P.P.S.U.) jaitu pada bulan Djanuan 1951, maka berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956 ( L . N . no. 58 tahun 1956), tentan* pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dagkim hngkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, pada liab I — fatsal I — ajat 4, djuga telah menampung adanja Daerah2 Kabupaten dalam seluruh Daerah Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana Kabupaten2 lainnja, termasuk Kabupaten Atjeh Timur adalah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga Pemerintahannja sendiri. Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1956, jo. U U No. 1 tahun 1957 pasal 73, ditetapkan pula kembali pembentukan P R O P I N S I A T J E H dengan menüakupi duk2 Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956, maka p r o
40
terealisirlah adanja pembentukan D . P . R . D . (Peralihan) Kabupaten Atjeh Timur, dimana para anggotanja ditentukan menurut perimbangan hasil Pemilihan Umum Nasional ke I tahun 1955, jakni 17 orang anggota dari kalangan/golongan Partai Masjumi Kabupaten Atjeh T i mur:Teuku Muhammad — M . N u r Hasan •— R M D . Surjoadmodjo — Naimah Sulaiman — Tgk. Abd. Wahab — Tgk. M . Thaher Usman — M . Jusuf Amin — M . Nurdin — Tgk. Mahmud Musa — T . Ismail Bardan — Abdul Wahab — Achmad Malem — Idris S. Thaib — Achmad Peukan — T . Mohd. Amin — Mohammad N u r dan Abdurrasjid, 2 (dua) orang anggota dari kalangan/golongan Partai Nasional Indonesia, jaitu: O . K . Baharu' Matupang dan A . Azis Njak Dum, serta 1 (satu) orang anggota dari Partai Komunis Indonesia, jaitu Abdullah Gamtjut. Anggota2 dan D P R D (Peralihan) ini diresmikan pada tanggal 23 Maret 1957 oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur (Kamarusid) mewakili Gubernur K e pala Daerah Propinsi Atjeh bertempat di Pendopo Kabupaten Atjeh Timur. Dengan uraian pendjelasan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pembentukan atau permulaan realisasi pembentukan D A E R A H O T O N O M I T I N G K A T II K A B U P A T E N A T J E H T I M U R setjara resmi baik h storis maupun juridis adalah djatuh pada „tanggal : 7 O K T O B E R 1947". (7-10-1947). :
Langsa, 29 Maret 1971.
41
PERATURAN DAERAH ATJEH
KABUPATEN
TIMUR
TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN ATJEH
TIMUR.
No. 10 — Tahun 1970
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN ATJEH BAB
I
KETENTUAN Pasal
TIMUR.
UMUM 1.
Jang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan : a.
Lambang Daerah ialah Lambang Daerah Kabupaten Atjeh Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh Timur No. 9/1970. 43
b.
Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur.
c.
Ketua/Wakil Ketua Dewan ialah Ketua/Wakil K e tua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Atjeh Timur. -
d.
Badan Pemerintah Harian ialah Badan Pemerintah Harian Daerah Kabupaten Atjeh Timur. B A B II PENGGUNAAN D A N TJARA PENGGUNAAN BENTUK, U K U R A N D A N WARNA Pasal 2.
(1). Lambang Daerah a.
harus digunakan :
pada gedung-gedung jang dipergunakan untuk kantor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur, Gedung Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Atjeh Timur, Kantor-kantor Dinas Daerah Kabupaten Atjeh Timur, Gedung-Gedung Perusahaan Daerah Kabupaten Atjeh T i mur.
b. pada tempat kediaman Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Anggota Badan Pemerintah Harian. 44
c. Didalam ruang kerdja Kepala Daerah, Ketua/ Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Anggota Badan Pemerintah Harian serta Kepala-Kepala Dinas/Djawatan Daerah Kabupaten Atjeh Timur. cl. Pada kenderaan-kenderaan dinas dari Pedjabatpedjabat jang termasuk dalam sub b pasal ini. e. Dipintu gerbang pada batas-batas Daerah Kabupaten Atjeh Timur. (2) . Bentuk dan warna Lambang Daerah termaksud dalam ajat (1) harus sesuai dengan bentuk warna jang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah. (3) . Ukuran Lambang Daerah tersebut dalam ajat (1) harus sesuai dengan besar ketjilnja gedung-gedung, ruangan-ruangan, kenderaan-kenderaan dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah. (4) . Tempat pemasangan Lambang termaksud dalam ajat (3) diatur oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. Pasal
3.
Apabila pada tempat2 atau
benda-benda dimaksud 45
dalam pasal 2 menurut peraturan perundangan jang berlaku harus memakai Lambang Daerah, maka besar u'kuran-ukuran Lambang Daerah tidak boleh molebihi ukuran-besarnja Lambang Daerah tersebut. Pasal
4.
(1) . Dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, Lambang Daerah harus dipergunakan pula dalam bentuk kepala surat pada : a. idjazah-idjazah/surat penghargaan jang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Atjeh Timur. b. Buku-buku, madjallah-madjallah dan penerbitan lainnja jang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Atjeh Timur. c. Surat-surat Pemerintah/Perusahaan Daerah Tingkat II Atjeh Timur. (2) . Warna Lambang Daerah termaksud dalam ajat (1) dapat dipakai satu warna. (3) . Lambang Daerah jang dipergunakan pada suratsurat Pemerintah/Perusahaan Daerah dimaksud ajat (1) sub c, harus mempunjai ukuran dan warna sesuai dengan kepala surat dimaksud. 2
46
Pasal
5.
(1) . Lambang Daerah dalam bentuk Lentjana (insigne) dapat dipakai setjara perseorangan oleh : a.
Pcdjabat-pedjabat Daerah Tingkat II Atjeh T i mur.
b. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat D a erah Tingkat II Atjeh Timur. c. Pegawai-pegawai Daerah Tingkat II Atjeh Timur. d.
Pamong-pamong Desa dalam Daerah Kabupaten Atjeh Timur.
(2) . Tjara penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk lentjana, ukuran, warna dan perimbangannja diatur dalam keputusan Kepala Daerah. Pasal
6.
Lambang Daerah dapat digunakan ditempat dimana diadakan upatjara2 resmi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Atjeh Timur, pada gapura-gapura, baIai-balai dan bangunan-bangunan lainnja. Pasal
7.
(1). Lambang Daerah dalam bentuk pandji dapat digunakan : 47
a. Oleh rombongan kesenian, kebudajaan, keolab ragaan dan sebagainja, djika mewakili atau atas nama Daerah/Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur atau dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur sedikit banjak ada hubungannja. b. Dalam upatjara2 resmi dimana Pemerintah D a erah Kabupaten Atjeh Timur sedikit banjak ada hubungannja. c. Dalam konperensi2 jang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur atau oleh Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Atjeli T i mur. (2). Bila Lambang Daerah dilukiskan dalam pandji, maka ukuran P A N D J I dan Lambang Daerah harus mengmdahkan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Lamban" Daerah. BAB TENTANG
TATA
III
TERTIB
PENGGUNAAN
PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH Pasal
DAN
UMUM
8.
Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum diatur dalam keputu'san Kepala Daerah. 48
BAB TENTANG
IV
LARANGAN DAN ANTJAMAN HUKUMAN Pasal
9.
(1) . Dilarang menggunakan Lambang Daerah jang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau keputusan Kepala Daerah jang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) . Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain. (3) . Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai tjap dagang, reklame perdagangan atau propaganda2 dengan tjara apapun djuga beserta penggunaan L a m bang Daerah jang merendahkan kedudukannja sebagai Lambang Daerah. Pasal
10.
Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan partikidir tidak boleh sama atau pada pokoknja menjerupai Lambang Daerah. Pasal
11.
Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 9 dan 10. dihukum dengan hukuman 49
kurungan setinggi-tingginja satu bulan atau denda scbanjak-banjaknja Rp. 200.— BAB KETENTUAN Pasal
V PENUTUP 12.
(1) . Peraturan ini dapat disebut „Peraturan Daerah tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Atjeh Timur''. (2) . Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh. DITETAPKAN D l : PADA T A N G G A L
L A N G S A
: 30 APRIL 1971
DEWAN P E R W A K I L A N R A K J A T D A E R A H KABUPATEN ATJEH BUPAT1 K E P A L A D A E R A H
TIMUR
P I M P I N A N
KAB. ATJEH TIMUR.
dto.
dto.
D J A M A L U D D I N B.A.
MOHD. NURDIN.
Wakil-Ketua.
50
Peraturan Daerah ini disahkan oleh : M E N T E R I D A L A M N E G E R I R . I . dengan surat keputusanNo. Pemda 10/23/29-214, tanggal Djakarta 23 Augustus 1971. MENTERI D A L A M NEGERI t.t.d. AMIR
MACHMUD,
Untuk salinan jang sah sesuai dengan aslinja, DIREKTUR
DJENDERAL
PEMERINTAHAN U M U M & OTONOMI
DAERAH
t.t.d. SOENANDAR
PRIJOSOEDARMO.
Peraturan Daerah ini telah diundangkan dalam L E M B A R A N D A E R A H PROPINSI D A E R A H ISTIMEW A A T J E H No. : 22 Tanggal 25 April 1972. a/n. B U P A T I K E P A L A D A E R A H K A B U P A T E N ATJEH
TIMUR,
SEKRETARIS
DAERAH,
dto. ( Z A I N U D D I N M A R D B.A.) 51
ANGGOTA2 D.P.R.D.G.R. T I N G K A T II KABUPATEN ATJEH TIMUR
53
TJATATAN
TJATATAN
TJATATAN
TJATATAN
— d.o. „ AMSAL " — Langsa — Pesanan Bupati A , Timur S.K. No. 5469/2/1972
