PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR AN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
15
TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOKTIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang : a.
bahwa untuk lebih mengefektifkan koordinasi antara Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi maka perlu adanya sinkronisasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi;
b
bahwa untuk sinkronnya kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah Provinsi maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur perlu disesuaikan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
Mengingat
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3.
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-2-
13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15 Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 16 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 19 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 20 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
ORGANISASI
DAN
NOMOR TATA
TAHUN
KERJA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
-3-
4
2008
PERANGKAT
TENTANG DAERAH
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 ( Lembaran Daerah No 4 Tahun 2008 ) diubah sebagai berikut : a. Ketentuan pasal 2 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : c. Dinas - dinas Daerah, yang terdiri dari : 1.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
2.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. 4.
Dinas Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. 7.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum;
8.
Dinas Koperasi dan UKM
9.
Dinas Energi Perdagangan;
dan
Sumber
Daya
Mineral,
Perindustrian
dan
10. Dinas Pertanian dan Peternakan; 11. Dinas Kelautan dan Perikanan; 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 13. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset; b. Ketentuan pasal 2 huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : f. Lembaga Tekhnis Daerah, yang terdiri dari : 1.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
2.
Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal;
3.
Badan Ketahanan Pangan;
4. 5.
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. 8.
Badan Kepegawaian dan Diklat; Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
9.
Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi;
10. Kantor Kebersihan dan Tata Kota; 11. Satuan Polisi Pamong Praja; 12. Rumah Sakit Umum Daerah. c. Ketentuan BAB III bagian ketiga paragraf 1 pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pasal 6 (1)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
-4-
(2)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. b. c.
d. e.
Penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dasar, menengah, luar sekolah dan anak usia dini, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, Pemuda dan Olah Raga; pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
f.
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
g.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. d. Ketentuan BAB III bagian ketiga paragraf 2 pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 7 (1)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
(2)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
(3)
a. b.
Penyusunan rencana strategis bidang Kebudayaan dan Pariwisata; Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
c.
Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembinaan dan pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan pengelolaan potensi budaya;
d.
pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
e.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
f.
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
g.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
-5-
e. Ketentuan BAB III bagian keenam paragraf 1 pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam Negeri Pasal 22 (1)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
(2)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan Rencana Strategis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
b.
Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik Dalam Negeri;
c.
(3)
d.
Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
e.
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
f.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
g.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
f. Ketentuan BAB III paragraf 3 pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 3 Badan Ketahanan Pangan Pasal 24 (1)
Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Ketahanan Pangan.
(2)
Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan Rencana Strategis bidang Ketahanan Pangan;
b.
Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan;
c.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan;
d.
Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Ketahanan Pangan; Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Ketahanan Pangan;
e.
-6-
(3)
f.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Ketahanan Pangan;
g.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
g. Diantara BAB III paragraf 3 dan 4 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 3A Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pasal 24A (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan Rencana Strategis bidang dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ; b.
Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
c.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
d.
e.
Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Pelaksanaan
f.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
g.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ditetapkan dengan Peraturan Bupati. h. Diantara BAB III paragraf 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 8 A sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 8 Kantor Kebersihan dan Tata Kota Pasal 29A (1)
Kantor Kebersihan dan Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota. -7-
(2)
Kantor Kebersihan dan Tata Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan Kebersihan dan Tata Kota; b. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebersihan dan Tata Kota; c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebersihan dan Pertamanan, pengelolaan dan pengembangan Tata Kota; d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kebersihan dan Tata Kota; e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kebersihan dan Tata Kota; f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kebersihan dan Tata Kota; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
i. Ketentuan BAB IV bagian ketiga paragraf 1 pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pasal 36 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebagai berikut : a.
Kepala Dinas.
b.
Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.
Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; 3. Seksi Manejemen Pelayanan Pendidikan dan Pemberdayaan Kelembagaan.
d
Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; 3. Seksi Manejemen Pelayanan Pendidikan dan Pemberdayaan Kelembagaan.
e
Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Keaksaraan dan Pendidikan Masyarakat; 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanakkanak (TK). Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari : 1. Seksi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik; 2. Seksi Pembinaan Profesi Pendidik; 3. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan.
f
-8-
g
Bidang Pemuda, terdiri dari : 1. Seksi Kelembagaan Pemuda; 2. Seksi Pembinaan Pemuda; 3. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
h
Bidang Olah Raga, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Pembinaan Bakat dan Prestasi; 3. Seksi Pemasyarakatan Olah Raga.
i
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
j
Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung).
(2)
UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
dibawah
dan
(3)
UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)
Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)
Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
j. Ketentuan BAB IV paragraf 2 pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 37 (1)
Susunan berikut :
Organisasi
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
sebagai
a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari 2. Seksi Bahasa, Sastra dan Kesenian ; 3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; 4. Seksi Nilai Tradisional dan Budaya Daerah. d. Bidang Obyek Daya Tarik dan Sarana (ODTS),, terdiri dari: 1. Seksi Obyek Wisata; 2. Seksi Bina Usaha Jasa Wisata; 3. Seksi Hiburan Umum dan Atraksi Wisata. e. Bidang Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya (PPSD) Wisata, terdiri dari : 1. Seksi Pemasaran; 2. Seksi Tenaga Kerja; 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung).
-9-
(2)
UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)
UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)
Nama, Jenis dan Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)
Bagan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
k. Ketentuan BAB IV paragraf 13 sebagai berikut :
pasal 48
diubah
dibawah
dan
sehingga berbunyi
Paragraf 13 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 48 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan, terdiri dari: 1. Seksi Keamanan Hutan; 2. Seksi Produksi dan Aneka Guna Hutan; 3. Seksi Planologi. d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan, terdiri dari: 1. Seksi Reboisasi dan Penghijauan; 2. Seksi Konservasi Tanah dan Air; 3. Seksi Kelembagaan dan Usaha Perhutanan Sosial. e. Bidang Bina Usaha Perkebunan, terdiri dari: 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; 2. Seksi Perijinan dan Kemitraan Usaha Perkebunan; 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perkebunan. f. Bidang Produksi Perkebunan, terdiri dari: 1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; 2. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan; 3. Seksi Pengelolaan Lahanan Perkebunan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
dibawah
dan
(3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 10 -
l. Ketentuan BAB IV bagian keempat pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Inspektorat Pasal 50 1. Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
(2)
a. b.
Inspektur; Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.
Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
d.
Inspektur Pembantu Wilayah II, 1. Seksi Pengawas Pemerintah 2. Seksi Pengawas Pemerintah 3. Seksi Pengawas Pemerintah
e.
Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
f.
Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
terdiri dari : Bidang Pembangunan; Bidang Pemerintahan; Bidang Kemasyarakatan.
Bagan struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
m. Ketentuan BAB IV bagian keenam paragraf 1 pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pasal 52 (1)
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut: a.
Kepala Badan.
b.
Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.
Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, terdiri dari: 1. Sub Bidang Kebangsaan dan Pembauran Bangsa; 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
- 11 -
d.
Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Parpol; 2. Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu.
e.
Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis; 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
f.
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
g.
Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung).
(2)
UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
dibawah
dan
(3)
UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)
Nama, Jenis dan Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)
Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
n. Ketentuan BAB IV bagian keenam paragraf 2 pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 2 Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Pasal 53 (1) Susunan Organisasi Modal, terdiri dari:
Badan
Lingkungan
Hidup
dan
Penanaman
a.
Kepala Badan;
b.
Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari: 1. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan; 2. Subbidang Pengendalian Pencemaran dan Limbah.
d.
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari: 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 2. Subbidang Pemulihan Lingkungan.
e.
Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan, terdiri dari: 1. Subbidang Konservasi Lingkungan; 2. Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan.
f.
Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, terdiri dari: 1. Subbidang Data Informasi dan Komunikasi Lingkungan; 2. Subbidang Kemitraan dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat. - 12 -
g.
Bidang Penanaman Modal, terdiri dari: 1. Subbidang Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal; 2. Subbidang Pengkajian Potensi Sumberdaya dan Pengendalian Penanaman Modal.
h.
Unit Pelaksana Teknis Badan.
i.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan
dibawah
dan
(3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. o. Ketentuan BAB IV bagian keenam paragraf 3 pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 3 Badan Ketahanan Pangan Pasal 54 (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari: a. Kepala Badan; b.
Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.
Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari: 1. Subbidang Cadangan dan Kerawanan Pangan; 2. Subbidang Kelembagaan Pangan.
d.
Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari: 1. Subbidang Distribusi dan Analisa Harga Pangan; 2. Subbidang Akses Pangan.
e.
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari: 1. Subbidang Keamanan Pangan; 2. Subbidang Diversifikasi Pangan.
f.
Unit Pelaksana Teknis Badan.
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan
dibawah
dan
(3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana
- 13 -
tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. p. Diantara BAB IV paragraf 3 dan 4 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 3A Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pasal 54A (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan terdiri dari : a.
Kepala Badan.
b.
Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.
Bidang Pembinaan Kelembagaan, terdiri dari: 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; 2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
d.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari : 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh; 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
e.
Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan; 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan.
f.
Bidang Sarana dan Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan, terdiri dari; 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan; 2. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan.
g.
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
h.
Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung).
(2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan
dibawah
dan
(3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 14 -
q. Diantara BAB IV paragraf 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) paragraf paragraf 8 A sehingga berbunyi sebagai berikut :
yakni
Paragraf 8 A Kantor Kebersihan dan Tata Kota Pasal 59 A (1) Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Tata Kota sebagai berikut : a.
Kepala Kantor.
b.
Subbagian Tata Usaha;
c.
Seksi Kebersihan;
d.
Seksi Pertamanan;
e.
Seksi Tata Kota.
f.
Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kebersihan dan Tata Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. r.
Ketentuan Lampiran III berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
s.
Ketentuan Lampiran IV berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
t.
Ketentuan Lampiran XV berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran XV Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
u.
Ketentuan Lampiran XVII berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran XVII Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
v.
Ketentuan Lampiran XIX berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran XIX Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
w. Ketentuan Lampiran XXI berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran XX Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur x.
Ketentuan Lampiran XXI berubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran XXI Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
y.
Diantara Lampiran XXI dan Lampiran XXII disisipkan Lampiran XXIA sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran XXIA Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
z.
Diantara Lampiran XXVI dan Lampiran XXVII disisipkan Lampiran XXVIA sehingga berbunyi sebagai berikut : Lampiran XXVIA Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- 15 -
AN SEKSI KETENTRAMA N& KETERTIBAN
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Ditetapkan di Selong Pada tanggal 16 Desember 2009 BUPATI LOMBOK TIMUR,
TTD M. SUKIMAN AZMY Diundangkan di Selong pada tanggal 17 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TTD LALU NIRWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD MUSLIMIN IRPAN
- 16 -