Jurnal Saintech Vol No.02-Juni 2014 ISSN No

Jurnal Saintech Vol. 06 - No.02-Juni 2014 ISSN No. 2086-9681

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN DAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Oleh: Henny Saida Flora, SH., M.Hum.M.Kn*) *)

Dosen FH Unika Santo Thomas Sumatera Utara Abstract

In order to provide a powerful means of proving that the deed of establishment of Co-Operation following the establishment of cooperation amandement made before a notary public, because the notary is a public official authorized to make an authentic deed. Notaries are appointed by the government; therefore the notary is an organ of government, representing the government to serve the people who need the services, in this case to make the deed cooperation. Notaries are also required to keep a well minuta an orderly so that when the following deed copy changes will be lost is still possible to be made and re-issued a new copy. Upon consideration of the Minister of Cooperation Republic of Indonesia as a notary public appointed officials cooperation deed. To become a deed official cooperation, the notary will be given a briefing and certification, if these conditions are met then the notary is authorized to make deed which includes the deed of incorporation, change new events, and other deeds relating to cooperation activities. Keywords: Notary, Bill of Establishment and Deed Change Association, Cooperation I. Pendahuluan Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata lahir dan bathin bagi setiap warga negaranya. Sistem perekonomian Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran dan kesejahteraan pribadi. Hal ini semakin mempertegas bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan demokrasi eknonomi dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan bagian internal tata perekonomian nasional.

Usaha-usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik sangat bergantung pada usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Apabila pemerintah berhasil meningkatkan perekonomian negara, maka semakin dapat diharapkan juga bahwa bagi anggota masyarakat akan semakin terbuka kemungkinan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi. Agar hal ini dapat terwujud sangat dibutuhkan pula peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan peran aktif masyarakat.

59


II. Metodelogi Penelitian Pengumpulan data diambil dari literaturliteratur dari berbagai sumber yang berhubungan dengan “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN DAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI” yang kemudian dikembangkan melalui analisa data sesuai dengan keadaan dilapangan. III. Hasil Dan Pembahasan Menurut Andjar dan Pachta W. Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay;”Bentuk peran aktif dan dukungan masyarakat bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dapat dilakukan melalui koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasannya yaitu pancasila. Kekhususan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi negara yang tercermin dari isi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian di Indonesia”. (Andjar Pachta W Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa, 2005:47). Selanjutnya R.T. Sutantya Rahardja Hadiksuma menyatakan :”Koperasi merupakan usaha bersama yang dalalm menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan itu tidak saja dalam bentuk gotong-royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama”. (R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2002:39). Koperasi memiliki peranan yang sangat penting terutama bagi masyarakat kecil untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Selanjutnya disebut UU Koperasi) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992. Diundangkannya UU Koperasi menunjukkan bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Segala sesuatu yang menyangkut koperasi dari awal

60

berdiri sampai akhir dari adanya koperasi tidak terlepas dari keikutsertaan pemerintah. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan kesejahtaraan anggotanya dengan memberikan status badan hukum koperasi melalui pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar dan Pembinaan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melimpahkan wewenangnya kepada menteri yang membidangi koperasi. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka dalam dunia bisnis diperlukan kepastian hukum. Salah satu cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh pelaku bisnis. Hal ini juga berlaku bagi koperasi sebagai salah satu badan usaha pelaku bisnis. Koperasi memerlukan adanya kepastian hukum menyangkut dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendiriannya. Menurut Tan Thong Kie: ”Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tandatangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable) yang tutup mulut, dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang”.( Tan Thong Kie, 2000:162). Hal ini terkait dengan keabsahan segala perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum maupun orang perorangan. Sehubungan dengan hal ini meskipun pemerintah berwenang dalam pembuatan koperasi, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa bantuan dari pihak tertentu yang juga diberikan wewenang untuk menangani bidangbidang tertentu terkait dengan proses pembentukan koperasi. Salah satunya adalah terkait dengan proses hukum yang merupakan syarat penting bagi eksistensi sebuah koperasi. Oleh karena itu pemerintah merangkul Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah beserta dinas-dinas terkait membantu pemerintah dalam pembentukan koperasi. Proses hukum tidak terlepas dari peraturan hukum yang berlaku. Hukum berperan sebagai


suatu alat agar terpenuhinya keabsahan pembentukan suatu badan usaha termasuk koperasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada saat ini pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu terobosan baru bagi koperasi agar dijadikan sebagai badan hukum, dengan demikian koperasi dapat disejajarkan dengan bentuk badan hukum lainnya dalam beberapa hal, salah satunya adalah pembuatan akta pendirian koperasi. Menurut Budi Untung (2005:45), Salah satu kelemahan koperasi adalah kurangnnya akses terhadap sumber modal. Untuk itu notaris diharapkan sebagai mediator antara dunia perbankan dan koperasi. Sebagai fungsi perbankan dapat berjalan dengan baik khususnya dalam memperoleh fasilitas kredit untuk menambah modal kerja koperasi. Bagi dunia perbankan suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat apabila sosial ekonomi membawa pengaruh yang sama-sama memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara agar koperasi lebih mendapat tempat di hati masyarakat dan memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan bidang usaha koperasi. Salah satunya adalah dengan mengikutsertakan notaris pada kegiatan pendirian perkoperasian, yakni dengan membuat akta pendirian koperasi. Berdasarkan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka perlu diadakan penyempurnaan kebijakan di bidang perkoperasian. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk jabatan profesional berupa Pejabat Pembuat Akta Koperasi yang bertugas dan berwenang untuk membuat akta-akta koperasi. Dalam hal bubarnya koperasi, keberadaan Pejabat Pembuat Akta Koperasi dapat menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak, baik koperasi sebagai badan hukum maupun pengurus, anggota dan pihak ketiga yang berhubungan dengan koperasi. Menurut Budi Untung (2005:54-55), dari aspek manajemen terutama mengenai aspek manajemen keuangan, notaris diharapkan mengambil peranan dalam penyelesaian terutama menyangkut penyelesaian terhadap pihak ketiga dan anggota sedang di sisi legal notaris harus membuat berita acara rapat

anggota tentang pembubaran dan membuat akta penyelesaian keputusan rapat tersebut secara notariil sekaligus memohon pengesahan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur, dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta yang terkait dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia menyatakan perlu menggalang partisipasi para notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi. Hal ini diikuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor. 98 Tahun 2004 pada tanggal 4 Mei 2004 di Jakarta. Dalam Nota Kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang diberi wewenang oleh negara di bidang hukum perdata yang secara profesional membuat akta otentik sebagai alat sempurna untuk memberi kepastian hukum (Jurnal Renvoi Nomor 2 Tahun 2004). Keterlibatan notaris tidak hanya dalam pembuatan akta pendirian koperasi saja, tetapi juga dalam pembuatan akta yang terkait dengan kegiatan perkoperasian. Kesepakatan ini telah diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 981/Kep/M.KUKM /IX/2004 tanggal 24 September 2004. Berdasarkan nota kesepahaman ini maka kewenangan yang diberikan kepada notaris menjadi semakin besar dan notaris wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dapat menjadi notaris pembuat akta untuk koperasi. Untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Koperasi para notaris akan diberikan pembekalan dan diberi sertifikasi. Apabila syarat tersebut telah dipenuhi maka kepada notaris diberikan wewenang untuk membuat akta yang meliputi akta pendirian, perubahan

61


berita acara dan akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan perkoperasian. a.

Tugas dan Kewajiban Notaris Bila diperhatikan dengan seksama maka seorang notaris sama seperti masyarakat umum lainnya, namun dalam jabatannya sebagai pejabat umum melekat banyak tugas dan wewenangnya yang tidak dapat dijumpai pada orang kebanyakan sehingga dalam kedudukannya tersebut notaris harus selalu mengingat dan memperhatikan etika yang melekat pada jabatannya. Kewenangan khusus untuk membuat aktaakta otentik adalah merupakan ciri khas dari jabatan notaris, meskipun ada juga pejabatpejabat lain yang berwenang membuat akta otentik akan tetapi kewenangannya terbatas pada beberapa macam saja, sedangkan notaris mempunyai wewenang membuat bermacammacam akta dengan tidak ada batasannya, namun harus dikehendaki oleh mereka yang bermaksud bahwa sesuatu hal atau tindakan dalam akta otentik dan diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya. (Daeng Naja, 2012:50-51) Perluasan wewenang yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu tuntutan akan bantuan terhadap jasa notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak. Seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkarinya. Dengan kata lain kewajiban notaris yang telah ditentukan UUJN untuk memberikan jaminan kepastian, keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaaan negara dan memberikan pada

62

aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. (Herlien, 2013:7). Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. Walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, baik dalam KUH Perdata maupun UUJN. Menurut A. W. Voors pekerjaan seorang notaris dibagi menjadi : a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undangundang yang juga disebut pekerjaan legal. b. Pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu (Sjaifurrahman, Habib Adjie, 2011:10-11). Menurut A. W. Voors, pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antaralain: 1. Memberi kepastian tanggal. 2. Membuat grosse yang mempunyai kekutasan eksekutorial. 3. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tandatangan, dan 4. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang. (Habib Adjie, 2013:22) Dalam tindakan-tindakan hukum kepercayaan diberikan kepada seorang notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan yang kurang mengerti (Habib Adjie, 2009:76). Perlindungan yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua tindakan hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta otentik (akta notaris). b. Tujuan, Nilai dan Prinsip Koperasi Pasal 4 UU Koperasi menegaskan tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dalam pasal 5 UU Koperasi juga menegaskan bahwa nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan berkeadilan, dan kemandirian, sedangkan nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan,


tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Adapun yang menjadi prinsip koperasi dalam Pasal 6 ayat (1) UU Koperasi menegaskan: a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi. f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya. Pada ayat (2). menegaskan prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. c. Proses Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sebelum mendirikan koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk koperasi primer sekurangkurangnya oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk koperasi sekunder sekurangkurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. (Pasal 7 UU No.17 Tahun 2012).

Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat dinas/instansi/badan yang membidangi koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 ayat 3 Permen 1/2006), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antaralain untuk memberikan arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di‘akta’kan oleh notaris pembuat akta koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh notaris pembuat akta-akta koperasi yaitu notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai anggaran dasar koperasi yang memuat 18 Bab (sesuai format Kemenkop). Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh camat (dalam hal di wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 9 ayat 2 UU No.17 Tahun 2012). Selanjutnya notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan satu salinan akta pendirian bermaterai cukup, data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar setoran pokok dan sertifikat modal koperasi yang wajib dilunasi oleh para pendiri, rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun ke depan dan RAPB, dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan, pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 Permen1/2006), Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat-lambatnya 30 hari sejak berkas diterima lengkap (Pasal 13 ayat 2 UU No17/2012), jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri

63


paling lama 20 hari sejak permohonan diajukan (Pasal 11 UU No.17 Tahun 2012), dan terhadap penolakan para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 30 hari (Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2012). d.

Peran Notaris Dalam Koperasi untuk Membuat Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Peran Notaris dalam pembuatan akta koperasi menurut Kepmen Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 86/KEP/M.KUKM/IX/2005 memiliki wewenang yang sangat luas yakni membuat akta koperasi. Notaris juga berperan untuk menterjemahkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi kepada para pendiri, pengurus, dan anggota koperasi. Selain itu notaris sebagai seorang sarjana hukum memiliki tanggung jawab moral memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada para pendiri, dan seluruh anggota koperasi. Pembentukan koperasi sebagai badan hukum harus melalui prosedur hukum yang ditetapkan di dalam peraturan perundangundangan, prosedur untuk mendirikan koperasi pada suatu negara berbeda dengan negara lain. Perbedaan utamanya terletak pada siapa yang menjadi sponsor pembentukan koperasi itu. Diperolehnya status badan hukum maka secara hukum koperasi tersebut telah diakui keberadaannya seperti orang (person) yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, memiliki wewenang-wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya. Sebagai suatu badan hukum maka koperasi juga merupakan subyek hukum. Pada zaman kolonial Hindia Belanda maupun pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia pendirian sebuah koperasi harus dibuat dengan akta koperasi. Perbedaannya adalah pada periode penjajahan Hindia Belanda jumah keberadaan notaris hanya terbatas di kota-kota besar sedangkan saat ini keberadaan notaris tersebar di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, tujuan pembuatan akta

64

koperasi dilaksanakan di hadapan notaris adalah untuk menghambat pertumbuhan koperasi sedangkan saat ini tujuan pembuatan akta koperasi dihadapan notaris adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pendiri koperasi. Sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.UKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, akta pendirian koperasi dibuat secara di bawah tangan dan atau dibuat oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Pendiri koperasi dapat meminta sendiri pengajuan pengesahan koperasi kepada Dinas Koperasi, apabila disetujui oleh Dinas Koperasi maka koperasi tersebut sudah dapat menjalankan usahanya. Akta pendirian koperasi yang dibuat di bawah tangan oleh pendiri koperasi tersebut tidak otentik dan mudah hilang atau musnah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah yang akan mengesahkan akta perkoperasian dan apabila terjadi perkara maka akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Koperasi, para notaris akan diberikan pembekalan dan diberi sertifikasi. Apabila syarat tersebut telah dipenuhi maka kepada notaris diberikan wewenang untuk membuat akta yang meliputi akta pendirian, perubahan berita acara dan akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan perkoperasian. Setiap notaris yang akan membuat akta pendirian koperasi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan kata lain tidak semua notaris diberikan hak untuk membuat akta pendirian koperasi. Menurut Deputi Kelembagaan dan Perundangan Kementrian Koperasi ada 2 (dua) syarat bagi notaris agar dapat memperoleh hak untuk membuat pendirian badan hukum koperasi, yaitu notaris harus mengikuti pelatihan teknis tentang perkoperasian dan notaris harus memiliki brevet koperasi. Brevet merupakan suatu pegangan untuk melakukan tugas notaris dalam membuat akta koperasi yang otentik. Brevet memiliki legalitas yang lebih tinggi bila ditandatangani oleh Menteri Koperasi. Notaris yang telah ditunjuk untuk membuat akta-akta koperasi


harus selalu berusaha untuk tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin agar keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat dapat lebih memiliki daya saing yang kuat serta kredibilitas koperasi pun dapat lebih ditingkatkan lagi. Pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris mengakibatkan pendirian koperasi tidak lagi mudah. Pendirian koperasi menjadi lebih selektif. Sebelum sebuah koperasi didirikan, notaris wajib terlebih dahulu meneliti proses atau tata cara pendirian koperasi yang akan didirikan pada pendiri koperasi. Dibuatnya akta pendirian koperasi oleh notaris, menjadikan pendirian koperasi di Indonesia lebih tertib dan terarah. Akta Koperasi yang dibuat dihadapan notaris berisi pengaturan, salah satunya mengenai kewenangan anggota koperasi tersebut. Apabila anggota koperasi tersebut akan meminjam atau menjaminkan harta kekayaan koperasi kepada pihak ketiga, jelas diatur agar tidak salah dalam melakukan perbuatan hukumnya. Selain itu juga diatur mengenai tata cara apabila koperasi ingin mengadakan perubahan anggaran dasar dan mengatur siapa saja yang berhak untuk mengubah anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa isi akta yang dibuat dihadapan notaris lebih jelas dan lebih terarah daripada akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pendiri. IV. Kesimpulan 1.

2.

3.

Akta pendirian koperasi adalah berupa akta otentik yang dibuat oleh notaris. meningkatkan kepastian hukum atas keberadaan koperasi, baik dari segi pendirian maupun dari kiprahnya seharihari di dalam kehidupan masyarakat dan lalu lintas hubungannya dengan pihak ketiga. Peran notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi lainnya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara detail dan utuh sehingga para anggota merasa terakomodir dalam membangun koperasi. Peranan Notaris lain yang menguntungkan koperasi adalah akta pendirian koperasi

dapat menjadi alat bukti yang kuat karena merupakan akta otentik. Hal ini dikarenakan semua akta yang bersifat otentik tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sebagaimana akta-akta pendirian badan hukum lainnya, kekuatan hukum akta pendirian koperasipun semakin besar.

Daftar Pustaka Adjie, H, 2013, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung -----------------, 2009, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung Budiono, H, 2013, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung Hadikusuma, R.T. S Rahardja, 2002, Koperasi Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta Kie, Tan Thong, 2000, Studi Notariat, SerbaSerbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru, Jakarta Naja, Daeng, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta Pachta, Andjar, W. M.R Bachtiar dan Nadia M B, 2005, Hukum Koperasi di Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, FH UI, Jakarta Sjaifrurrahman, H.A, 2011, Pertanggungjawaban Notaris Pembuatan Akta, Mandar Bandung

Aspek dalam Maju,

Untung, B, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, 2005, Andi,Yogyakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris --------------------, 2012. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

65


Modul Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perkoperasian Bagi Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan USU dan Laboratorium Konstitusi & HAM Nusantara atas Bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Medan, 20-21 Desember 2013

66

Jurnal Saintech Vol No.02-Juni 2014 ISSN No

Recommend Documents