TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN BARANG (Studi Kasus Tentang Perjanjian Pengangkutan Antara Perusahaan Java Motor Transport Semarang dan PT. Mutu Gading Textile Solo)
JURNAL PENELITIAN Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Oleh : INDRIATI NUGROHO NIM. 13100133
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2017
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN BARANG (Studi Kasus Tentang Perjanjian Pengangkutan Antara Perusahaan Java Motor Transport Semarang dan PT. Mutu Gading Textile Solo) Oleh: INDRIATI NUGROHO Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengkaji pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. 2) Mengkaji faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang melalui jalur darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. 3) Mengkaji bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang angkutan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak PT. Mutu Gading Textile Solo sebagaimana telah dimuat dalam surat muatan. Pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat diawali dengan tahap pengambilan muatan, pelaksanaan pengangkutan sampai pembongkaran muatan ditempat tujuan. 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang paket atau muatan berupa faktor bencana alam, kecelakaan, sumber daya manusia, kurang sempurnanya penutupan terpal pada barang. 3) Tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java Motor Transport Semarang. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut, Kerusakan, Keterlambatan.
1
LATAR BELAKANG MASALAH Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yang terfokus pada Pulau Jawa. Transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat vital yang dapat mendukung aktivitas dan mobilitas penduduk, selain itu transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan hal ini tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah, karena pengangkutan merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia, dengan adanya pengangkutan berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa dari satu tempat akan lebih besar nilainya bila berada di tempat yang membutuhkan barang dan/atau jasa tersebut. Kemajuan bidang pengangkutan akan menunjang pembangunan di berbagai sektor. Di sektor perhubungan, pengangkutan akan memperlancar arus manusia, barang, jasa dan informasi ke seluruh tanah air, di sektor pariwisata, pengangkutan memungkinkan para wisatawan menjangkau obyek wisata yang berarti pemasukan bagi daerah dan itu berarti meningkatkan devisa negara, di sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat pengangkutan dan penyebaran barang kebutuhan seharihari dan kebutuhan barang pembangunan ke seluruh tanah air, di sektor pendidikan, menunjang penyebaran sarana pendidikan dan tenaga pendidik ke seluruh daerah dan mobilitas kependidikan serta kepengajaran dan akan menunjang pada sektor-sektor lain.1 Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli dengan suatu surat tertentu atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.2 Dalam dunia perdagangan, pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini sering dilakukan oleh produsen barang untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang yang dihasilkan agar dapat dinikmati tidak hanya di tempat di mana barang tersebut diproduksi, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada jauh dari tempat produksi. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pengangkutan memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan. Oleh karena itu, peran pengangkutan diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya yaitu memindahkan barang maupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai suatu barang3. Selain fungsi-fungsi di atas, adanya pengangkutan juga berfungsi untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Perusahan pengangkutan dalam menjalankan tugas dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya kewajiban perusahan pengangkutan harus menjamin pengiriman dengan selamat dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang akan diangkutnya, untuk itu dengan mengindahkan segala
1
Abdul Kadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 1. 2 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pokok-Pokok Hukuim Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 15. 3 H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 1.
2
sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 87 KUHD. Dalam hal tanggung jawab pengangkutan dalam pelayanan pengiriman barang setelah barang kiriman diserahkan kepada pengangkut sesuai dengan Pasal 86 KUHD, yang telah dikutip di atas. Terhadap kelalaian ekspeditur sehingga barang-barang yang sebelumnya diserahkan ke tangan pengangkut menjadi rusak/hilang, maka kerugian yang terbit akibat dari kelalaian tidak sempurnanya beban tanggung jawabnya dapat dituntut ekspeditur mengganti kerugian, sesuai dengan Pasal 88 KUHD, yang menentukan: “Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya”. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab pengangkut terhadap pemilik barang atas rusak dan musnahnya barang. PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang? 2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang melalui jalur darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang? 3. Bagaimana bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan pengiriman, kerusakan atau musnahnya barang angkutan? TUJUAN PENELITIAN 1. Mengkaji pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. 2. Mengkaji faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang melalui jalur darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. 3. Mengkaji bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang angkutan TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Perjanjian Pengangkutan Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.4 Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkutan berfungsi 4
Suwardjoko Warpani, 1990, Merencanakan Sistem Pengangkutan, Penerbit ITB, Bandung,
hlm. 4.
3
sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis pengangkutan. Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (charter party), seperti carter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk mengangkut barang dagangan. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Istilah tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.5 Dalam hukum pengangkutandikenal tiga prinsip tanggung jawab, antara lain:6 a. Tanggung Jawab karena Kesalahan (Fault Liability) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam beberapa literatur dibidang angkutan dikenal juga dengan istilah fault liability. Berdasarkan prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim/penerima barang atau pihak ketiga, karena kesalahannya dalam melaksanakan angkutan.7 Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum. Bila dilihat dari sudut pandang penumpang, dalam hal ini adalah pihak yang harus membuktikan kesalahan dari pihak pengangkut, sangatlah berat bagi penumpang untuk membuktikannya. Dalam beberapa kasus penerbangan sering kali penumpang yang mengalami kecelakaan dan menuntut adanya penggantian kerugian mengalami kesulitan dalam membuktikan kesalahan penumpang disebabkan minimnya dan atau ketidakpahamannya atas kondisi-kondisi yang mungkin menyebabkan suatu pesawat udara mengalami kecelakaan. Seiring dengan adanya ketimpangan beban pembuktian tersebut, maka asas ini telah banyak ditinggalkan atau tidak lagi dipakai sebagai landasan dalam mengukur tanggung jawab pihak pengangkut. b. Tanggung Jawab berdasarkan Praduga (Presumption Liability) Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, bila pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Yang dimaksud ‘tidak bersalah’ adalah: - Tidak melakukan kelalaian. - Telah berupaya melakukan tindakan yang perlu unuk menghindari kerugian. - Peristiwa yang terjadi tidak mungkin dihindari.
5
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 258. 6 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 43. 7 Wiwoho Soedjono, 1980, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 129.
4
Asas ini lebih dirasakan adil dalam hal pembebanan pembuktian suatu kesalahan karena pihak pengangkut dianggap lebih mengetahui keadaan/kondisi penyebab armadanya yang mengalami kecelakaan. c. Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability) Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Asas tanggung jawab ini hanya dikhususkan apabila kecelakaan armada mengenai pihak ketiga, yaitu orang dan/atau barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha pengangkutan tersebut. Misalkan sebuah bus menabrak rumah penduduk di pinggir jalan yang mengakibatkan penghuninya mengalami kecelakaan dan/atau kematian. Dalam hal ini pihak pengangkut wajib memberikan penggantian sebesar kerugian yang diderita pihak ketiga tersebut tanpa mempersoalkan apa penyebabnya bus menabrak rumah tersebut. METODE PENELITIAN Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara, maka hasil yang didapatkan dari Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dalam melaksanakan pengangkutan barang melalui darat selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dan pengirim. Bapak Kingdoro Santoso sebagai kepala bagian pengiriman Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang mengungkapkan bahwa “selama ini pelaksanaan pengiriman paket barang melalui darat harus sesuai dengan prosedur pengiriman barang yang dibuat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang, sebelum Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang menerima barang yang akan diangkut, pihak pengirim harus menyepakati perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. Perjanjian yang digunakan adalah konosemen. Konosemen berisi merek dan nomor barang, banyaknya unit barang, jenis bungkusan barang, ukuran barang, berat barang, harga tarif barang, biaya yang harus dikeluarkan sebelum penyerahan barang dari muatan, dan tujuan.8
8
Hasil wawancara dengan bapak Kingdoro Santoso, selaku Kepala Bagian Pengiriman Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tanggal 20 Desember 2016.
5
Setiap kali ada pengiriman barang melalui Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan selalu dipantau dan dimonitor secara ketat oleh pos pemantauan di sepanjang rute pengiriman dan dengan pemberhentian wajib di kantor pusat di Semarang untuk memeriksa status pengiriman, keadaan truk (pengangkut) dan barang muatan, dan setiap kali pengiriman barang atau muatan, driver atau pengemudi dibekali dengan surat angkutan atau surat jalan, yang berguna selain sebagai alat bukti yang nantinya diserahkan kembali pada perusahaan juga sebagai alat monitoring dari perusahaan. Secara normatif ketentuan tersebut tertuang dalam surat perjanjian pengangkutan yang dibuat antara pihak Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dengan PT. Mutu Gading Textil (surat perjanjian pengangkutan terlampir). Proses pengangkutan ini dimulai setelah perjanjian disetujui kedua belah pihak, barang yang akan diangkut dikemas secara rapi oleh pengirim dan diletakkan digudang untuk siap diangkut oleh truk menuju tujuan, untuk muatan dengan resiko basah maka di tiap-tiap truk akan dibekali terpal rangkap tiga, trackbelt, balok dan tajuk. Adapun syarat dari penerimaan barang untuk dikirim adalah: a. Syarat penerimaan atau pengiriman paket. 1) Barang yang dimuat adalah barang legal 2) Barang yang dimuat sesuai dengan tonase truk. 3) Ketinggian muatan untuk semua kenis truk tidak lebih tinggi dari 2.5 meter dihitung dari dasar bak truk. 4) Kapasitas maksimal berat: a) Trailer 40 feet : maksimum 45 ton b) Trailer 20 feet : maksimum 30 ton c) Tronton Volvo : maksimum 30 ton d) Tronton box : maksimum 18 ton 5) Batas ukuran a) Untuk trailer 40 feet (1) Panjang : 12 meter sampai 13 meter (toleransi 1 meter) (2) Lebar : 2,5 meter sampai 3 meter (toleransi 0,5 meter) (3) Tinggi : maksimal 2,5 meter b) Untuk trailer 20 feet (1) Panjang : 6 meter sampai 6,5 meter (toleransi 0,5 meter) (2) Lebar : 2,5 meter sampai 3 meter (toleransi 0,5 meter) (3) Tinggi : maksimal 2,5 meter c) Untuk tronton Volvo (1) Panjang : maksimal 9 meter (2) Lebar : maksimal 2,5 meter (3) Tinggi : maksimal 2,5 meter Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dengan PT. Mutu Gading Textil telah dibuat secara sah dan mengikat kedua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. Proses penyelenggaraan pengangkutan melalui darat, meliputi tiga tahap: a. Tahap Pemuatan Barang
6
Pada tahap ini pengirim menyerahkan barang kepada Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang, pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah disepakati dan Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang menerbitkan surat pengangkutan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan. Dokumen angkutan ini disebut dengan surat angkutan barang. Agar pengirim juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta turunan (duplikat) dari surat angkutan dengan disahkan oleh pengangkut/nahkoda atau pengirim minta sepucuk tanda penerima barang-barang dari pengangkut. Dalam surat angkutan yang harus menyebutkan antara lain: 1) Keterangan-keterangan mengenai barang yang akan dikirim seperti jumlah, cara pengepakan, volume, berat brutonya dan lain sebagainya; 2) Nama stasiun tempat pengiriman dan tujuan; 3) Nama dan alamat pengiriman; 4) Nama dan alamat penerima; 5) Tempat dan tanggal surat angkutan; 6) Penyebutan surat-surat yang diperlukan dalam angkutan itu. Setelah pengirim menyerahkan barang ke Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang, barang tersebut ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut memasukkan ke dalam kendaraan yg diangkut dimana kendaraannya adalah truk. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) UULLAJ. Menurut Pasal 48 ayat (1) tersebut, ”setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Dalam ayat (2) persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan; 1) perlengkapan; 2) ukuran; 3) karoseri; 4) rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntuknya; 5) pemuatan; 6) penggunaan 7) penggandengan kendaraan bermotor; dan 8) penempelan kendaraan bermotor. b. Tahap Pelaksanaan Angkutan Tahap pelaksanaan angkutan ini, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang menyelenggarakan angkutan, kegiatan memindahkan barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut sesuai dengan perjanjian pengangkutan. Untuk kelancaran dan keselamatan pengangkutan, dalam Pasal 77 ayat (1) UULLAJ: ”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Dalam Pasal 90 ayat (1) UULLAJ, ”Setiap perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam Pasal 162 ayat (1) UULLAJ, Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :
7
1) Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; 2) Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; 3) Memarkir kendaraan di tempat yang di tempat yang ditetapkan; 4) Membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; 5) Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan 6) Mendapat rekomendasi dari instansi terkait. c. Tahap Penurunan atau Pembongkaran Barang Setelah kendaraan bermotor atau truk tiba, barang-barang tersebut langsung diantar ke tempat tujuan atau di tempat yang disepakati seperti tertera pada surat angkutan. Sesudah barang diterima, dilakukan pengecekan terhadap barang yang diangkut tersebut. Apabila barang diantar ke tempat tujuan dan penerimanya tidak ada di tempat, maka barang yang diangkut tersebut disimpan di dalam gudang Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport yang berada di kota tersebut. Dalam Pasal 195 ayat (2) UULLAJ, ”Perusahaan angkutan umum memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan”. Selanjutnya dalam Pasal 196 UULLAJ disebutkan, ”Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang paket melalui jalur darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan salah satu penyelenggaraan pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara pengangkutan barang melalui jalur darat. Seperti pengungkapan bapak Robert Gunawan sebagai kepala cabang Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang “Kendala atau hambatan dalam pengangkutan darat bisa disebabkan oleh beberapa hal, keadaan alam dan kecelakaan ataupun kerusakan mesin truk yang tidak mungkin dapat diduga dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat maka kami membatasi tanggung jawab kami dalam konosemen yang kami buat”. Demikian juga dengan pengungkapan bapak bapak Ahmadi sebagai pengemudi atau driver truk: “Keterlambatan ataupun kerusakan barang disebabkan karena berbagai kendala, seperti kerusakan mesin truk, kecelakaan lalu lintas karena mengantuk atau rem blong ataupun mati lampu depan dan belakang, dan faktor cuaca yang dapat menghambat pengiriman, seperti ketika saya mengirim muatan pabrik PT. Mutu Gading pada tanggal 20 April 2016 pada pukul 22.30 dengan tujuan Karawang - Solo, di daerah Pantura pada pukul 03.00 dini hari cuaca hujan sehingga menimbulkan kubangan di jalan yang mengganggu pandangan dan diperparah juga dengan kondisi jalan rusak dan berlubang yang menyebabkan guncangan dan patahnya per sebelah kiri yang menyebabkan muatan bergeser ke samping kiri bak
8
menjadi tidak beraturan bahkan ada 2 pack muatan yang ambruk dan rusak packingnya diatas bak”.9 Sama halnya dengan pengungkapan bapak Joko sebagai asisten supervisor atau orang lapangan yang biasa ikut mengawal barang kiriman menyatakan bahwa: “Selain kecelakaan atau faktor cuaca, kondisi jalan yang kurang mendukung juga sangat mempengaruhi, misalnya banyak jalan yang berlubang didaerah tegal, didaerah itu truk pengangkut sering mengalami patah as roda, ataupun kerusakan barang karena goncangan yang disebabkan jalan yang berlubang atau keadaan jalan ditempat pengambilan barang (gudang) yang tidak mendukung juga mempengaruhi.”10 Selain beberapa kendala diatas kurang bagusnya pembungkusan yang dilakukan oleh pengirim terkadang juga menyebabkan kerusakan pada barang muatan, dan faktor kejahatan juga mempengaruhi, daerah pantura merupakan daerah yang rawan akan kejahatan, bisa terjadi ketika supir sedang memarkirkan kendaraan dan beristirahat di pinggir jalan atau di pangkalan truk tindak kejahatan ini sering terjadi.11 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang kendala ataupun hambatan dalam pengiriman barang melalui jalur darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. Maka penulis menyimpulkan bahwa faktor cuaca, kecelakaan, ataupun kerusakan mesin merupakan kendala terbesar yang menyababkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang dalam pengankutan melalui jalur darat, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala cabang, nahkoda atau driver atau pengemudi truk dan supervisor. Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang dalam proses pengangkutan dihadapi Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dalam proses pengangkutan barang melalui jalur darat adalah sebagai berikut : a. Berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Dalam keadaan hujan maka jarak pandang dari pengemudi sangat terbatas dan sangat rawan terjadi kecelakaan, tidak jarang proses pengangkutan itu dihentikan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang. b. Berupa faktor kecelakaan lalu lintas, hal ini bisa terjadi karena kondisi dari kelalaian pengemudi itu sendiri dan dari pengemudi lain. c. Berupa faktor kurang siapnya kondisi armada yang digunakan sebagai alat pengangkut, seperti ban atau rem yang sudah aus atau tipis, lampu depan atau belakang yang mati atau tidak menyala yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga menimbulkan keterlambatan ataupun kerusakan barang paket. d. Berupa faktor kurang bagus atau sempurnanya pembungkusan barang atau paket yang berakibat pada kerusakan barang paket.
9
Hasil wawancara dengan bapak Ahmadi selaku driver Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tanggal 21 Desember 2016. 10 Hasil wawancara dengan bapak Joko selaku asisten supervisor Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tanggal 21 Desember 2016. 11 Hasil wawancara dengan bapak Darmono selaku Kernet Truck Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tanggal 21 Desember 2016.
9
e. Berupa faktor sumber daya manusia, seperti kurang profesionalnya atau kurang disiplinnya karyawan atau supir ataupun supervisor (pengawas) dalam pengiriman atau pengangkutan barang. Upaya yang dilakukan Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang untuk mengatasi kendala dalam proses pengangkutan. a. Terhadap kendala berupa faktor alam, maka yang dilakukan adalah kegiatan atau proses pengangkutan dihentikan sejenak sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan keterlambatan atau kerusakan barang. b. Terhadap kendala yang berupa kecelakaan, maka untuk menghindarinya maka perusahan meminta jangka waktu yang cukup untuk bisa mlakukan pengiriman, agar ada waktu untuk pengemudi bisa beristirahat. c. Terhadap kendala kurang siapnya armada maka yang dilakukan adalah dengan melakukan monitor secara terpadu yaitu pengecekan kondisi dari armada (truk) dan paket barang dikiriman di Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang, sehingga kondisi dari armada tetap terjaga. d. Terhadap kendala berupa sumber daya manusia maka pihak perusahaan lebih sering melakukan pembinaan dalam penignkatan profesionalitas kerja. Adanya peraturan kerja pengemudi juga sebagai upaya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang apabila Terjadi Keterlambatan ataupun Kerusakan Barang Berkaitan dengan tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang selaku pengangkut bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya mulai dari pergudangan sampai dengan tempat si penerima barang. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tidak mengansuransikan barang-barang yang diangkutnya. Jadi apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan mengganti sepenuhnya. Apabila terjadi kerusakan alat pengangkut (truk) dan barang tersebut harus dikirim pada hari itu juga, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang meminta pengertian kepada pihak pengirim barang atas ketidaknyamanan atau kelalaian pengangkutan. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang juga bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat oleh karyawan atau pengemudi yang menyelenggarakan pengangkutan.12 Apabila terjadi keterlambatan pengiriman paket oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang, maka perusahaan akan melakukan peninjauan terlebih dahulu, apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, apa karena force majeure atau murni karena human eror, apabila memang terbukti karena kesalahan dari si pengemudi maka Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan mengganti kerugian berupa maksimal 5 kali ongkos pengangkutan dengan didahului pengajuan keringanan claim atas keterlambatan tersebut, hal ini sesuai dengan surat order pengangkutan yang menjadi dasar dari
12
Hasil wawancara dengan bapak Joko selaku asisten supervisor Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tanggal 21 Desember 2016.
10
perjanjian antara si pengirim dengan pengangkut dalam hal ini Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang.13 Apabila terdapat kekurangan jumlah barang, tidak adanya penyerahan barang ataupun terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka ini tanggung jawab dari Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. dalam hal kurang sempurnanya pembungkusan barang yang akan diangkut oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang sebelum memulai pelaksanaan pengangkutan, maka Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang memberitahukan kepada si pengirim bahwa pembungkusan barang kurang sempurna. Jika si pengirim barang tidak melakukan perbaikan pembungkusan barang, maka barang tersebut dianggap sempurna bagi pihak Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. Dan apabila terjadi kerusakan atas barang tersebut, akan menjadi tanggung jawab pengirim, dengan mengganti maksimal sebesar 5 kali ongkos pengangkutan, dan didalam surat order pengangkutan sudah dijelaskan agar pengirim disarankan untuk mengasuransikan barangnya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan barang dalam proses pengangkutan. sebaliknya jika ada pembagusan pembungkusan barang dari pihak pengirim maka kerusakan atas barang tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang.14 Apabila terjadi keterlambatan dan kerusakan barang paket, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang juga akan bertanggung jawab penuh, namun harus sesuai dengan prosedur yang ada, antara lain adanya surat keterlambatan dan kerusakan dari pengemudi, bukti kerusakan dari si penerima barang dan yang membuktikan bahwa terjadinya keterlambatan dan kerusakan barang ini memang bukan merupakan force majeur ataupun overmarct, dengan penggantian yang relatif sama dengan keterlambatan atau kerusakan barang yaitu 5 kali lipat dari ongkos pengangkutan.15 Dalam hal tanggung jawab, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang selalu meminta pertimbangan dari Pimpinan Perusahaan tentang claim atau ganti rugi yang akan dikeluarkan, apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang paket yang berpotensi memunculkan claim atau ganti rugi, maka dari driver atau pengemudi melaporkan pada asisten supervisor atau langsung pada supervisor yang bertugas untuk membuat surat berita keterlambatan pada Pimpinan Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang untuk meminta pertimbangan tentang claim atau ganti rugi, selanjutnya Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang mengirim permohonan keringanan claim beserta surat jalan, surat keterangan atas keterlambatan, dengan bukti bahwa ada tanda tangan dari driver atau pengemudi yang bersangkutan sebagai bukti bahwa memang terjadi keterlambatan atau kerusakan dalam proses pengangkutan. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang baru akan menindak lanjuti claim dari konsumen berdasarkan atas surat muatan atau surat jalan
13
Hasil wawancara dengan bapak Kingdoro Santoso, selaku Kepala Bagian Pengiriman Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tanggal 20 Desember 2016. 14 Hasil wawancara dengan bapak Kingdoro Santoso, selaku Kepala Bagian Pengiriman Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tanggal 20 Desember 2016. 15 Hasil wawancara dengan bapak Kingdoro Santoso, selaku Kepala Bagian Pengiriman Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang tanggal 20 Desember 2016.
11
yang dibawa oleh driver atau pengemudi ketika kembali ke perusahaan, artinya bahwa dalam surat jalan itu terdapat keterangan dari penerima dan suir bahwa telah/tidak terjadi keterlambatan atau kerusakan barang paket yang dikirim, dengan adanya tanda tangan dari keduanya dalam surat muatan itu. Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (fault liability), tanggung jawab karena praduga (presumption liability), dan tanggung jawab mutlak (absolute liability). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.16 a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (Fault Liability) Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. b. Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (Presumption Liability) Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut. Prinsip tanggung jawab karena praduga ini juga diatur dalam KUHD yaitu, si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya (Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Dengan demikian, jelas bahwa hukum pengangkutan di Indonesia prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga keduanya dianut. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah pengecualian. Artinya, pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah/lalai, dia dibebaskan dari tanggung jawab. c. Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability) Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. 16
Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan IV, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Hal. 8.
12
Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apa pun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat, ”Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apa pun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini”. Dalam perundangundangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka di dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan. Apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, maka Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang menganut prinsip tanggung jawab karena praduga yaitu pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan ia tidak bersalah, maka ia bebas dari kerugian. Tanggung jawab pihak pengangkut diatur juga dalam UULLAJ diantaranya yaitu: 1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. (Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang (Pasal 192 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan). 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati (Jalan. 140 Pasal 192 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 4) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim (Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati ( Pasal 192 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 6) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat
13
muatan angkutan barang ( Pasal 192 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Luas tanggung jawab pengangkut tersebut dibatasi oleh Pasal 1247 KUH Perdata dan Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu: 1) Kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan; 2) Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan. Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi Tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut oleh pihak penerima jikalau pengangkut dalam perselisihan-perselisihan antaranya dengan penerima/ pengirim, ialah berdasarkan perjanjian pengangkutan, ternyata tidak melaksanakan perjanjian itu secara wajar dan dalam waktu yang ditetapkan tidak pula berhasil mendiskulpir dirinya, maka sudah barang tentu pihak penerima/pengirim dapat menuntut penggantian kerugian yang diderita, hak menuntut mana terbit dari perjanjian pengangkut tersebut. Siapa mestinya antara penerima/pengirim yang duluan beraksi, pertama-tama tertanggung dari dari faktor apakah penerima telah melahirkan kehendaknya untuk menerima barang-barang angkutan, sehingga barang-barang itu harus diserahkan kepadanya). Misalnya barang-barang angkutan itu telah dijual oleh pengirim kepada pihak dialamati dan harga telah pula dibayar, tetapi barang-barang tak sampai di tempat tujuan. Biaya pengiriman mungkin juga atas beban pembeli tersebut. Kerugian yang harus diganti dalam hal ini ialah harga barang pembelian itu, biaya pengiriman plus laba berapakah pembeli layak dapat harapkan memperolehnya dengan penjualan lagi, andaikata pengiriman itu sempurna terwujud dan dapat diterima barang-barangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Pada umumnya pihak yang dialamati tidak berhak untuk menolak penerimaan barang-barang yang rusak pada saat penyerahan atau tidak lengkap jumlahnya, lalu dibiarkan saja pada pengangkut yang kemudian pihak ini dituntut penggantian kerugian berdasarkan atas tanggapan, sepertinya kehilangan barang angkutan. Hal ini disebabkan karena penggantian kerugian yang dituntut secara demikian itu adalah tidak berdasarkan kerugian yang nyata menurut asas-asas yang ada di dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 KUH Perdata. Kecuali kalau barang-barang yang rusak itu atau barang-barang yang kurang/berkurang ekonomis tak berharga lagi bagi pihak dialamati, mungkin ia menuntut kerugian penuh. Menurut Pasal 95 KUHD, gugatan penerima terhadap pengangkut hanya mengenai sebab-sebab kerugian: hilang seluruhnya, terlambat penyerahan dan rusak barang-barangnya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Hilang seluruhnya, termasuk bilamana tidak sampai di tempat tujuan atau diserahkan ke alamat keliru. Tenggang waktu daluarsa mengenai hal ini dihitung mulai pada hari, pada mana pengangkutan seharusnya sudah selesai dilakukan b. Terlambat diserahkan itu terjadi bilamana penyerahan itu dilakukan sesudah melampaui waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian atau
14
melampaui tenggang waktu yang layak bagi penyerahan barang menurut kebiasaan di tempat tujuan. Disini tenggang waktu daluarsa itu dimulai pada hari sampainya barang-barang itu di tempat tujuan c. Kerusakan barang-barang, termasuk kehilangan sebagian. Tenggang waktu daluarsa dimulai pada hari sampainya barangbarang itu di tempat tujuan. Pada Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang apabila barang-barang yang diangkut selama melaksanakan pengangkutan terjadi hilang seluruhnya, terlambat ataupun ada kerusakan pada barang paket atau muatan, pihak pengangkut dalam hal ini Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan mengganti kerugian sebesar 5 (lima) kali ongkos angkut, hal ini sesuai dengan konosemen (perjanjian) pada saat terjadi kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Tetapi sebelumnya ditanya terlebih dahulu kepada pihak penerima, apakah mau diganti dengan barang atau berbentuk uang sesuai dengan harga barang tersebut, biasanya si penerima akan meminta penggantian berbentuk barang sesuai barang yang hilang tersebut. Apabila pengangkut terlambat melakukan penyerahan barang, Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan memberitahukan pihak penerima barang bahwasanya terjadi keterlambatan dan Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dalam hal ini karyawannya meminta pengertian kepada penerima barang dan dalam masalah ini tidak pernah terjadi penuntutan yang dilakukan penerima/pengirim barang terhadap Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang, tetapi apabila terjadi penuntutan atau permintaan ganti rugi maka Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang akan mengganti kerugian yang diderita pihak penerima barang. Sama dengan halnya terjadi kehilangan barang, dalam hal terjadi kerusakan barangpun pengangkut mengganti kerugian. Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang menanyakan kepada si penerima barang, penggantian ganti ruginya berbentuk apa. Kerusakan barang diketahui pihak penerima ketika barang sampai di alamat penerima dan barang itu langsung diperiksa dihadapan supir. Apabila terjadi kerusakan, supir akan membawa kembali ke tempat pengambilan muatan, memberitahukan pada perusahaan bahwasanya barang tersebut rusak sebagian atau keseluruhan, selanjutnya barang tersebut diganti dan dibawa kembali ke alamat penerima dengan ongkos angkutan ditanggung oleh pihak pengangkut dalam hal ini Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat oleh Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak PT. Mutu Gading Textile Solo sebagaimana telah dimuat dalam surat muatan. Pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat diawali dengan tahap pengambilan muatan, pelaksanaan pengangkutan sampai pembongkaran muatan ditempat tujuan. 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan
15
ataupun kerusakan barang paket atau muatan berupa faktor bencana alam, kecelakaan, sumber daya manusia, kurang sempurnanya penutupan terpal pada barang. 3) Tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java Motor Transport Semarang. DAFTAR PUSTAKA Abdul Kadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara, Bandung: Citra Aditya Bakti. Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan IV, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Abdurrachman, 1982, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, InggrisIndonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. Achmad Insani, 1984, Hukum Dagang, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. Burhan Bungin, 2001, Metodologi Penelitian Sosial dan Format-Format Kantitatif dan Kualitatif, Jakarta: Airlangga University Press. C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pokok-Pokok Hukuim Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hartono Hadi Suprapto, 1984, Pokok-Pokok hokum Perikatan dan Hukum Jaminan, Jakarta, Liberty. H. M. N. Purwosutjipto, 1991, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta. H. M. Hudi Asrori S., 2010, Mengenal Hukum Pengangkutan Udara, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta. HR. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. H. M. Hudi Asrori S, 2010, Mengenal Hukum Pengangkutan Udara, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta. Kusumohamidjojo, Budiono, 1998, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Gramedia Widiasarana, Jakarta. Lestari Ningrum, 2004, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
16
Mariam Darus Badrulzaman, 1983, KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, Alumni. Muhammad, Abdul Kadir, 1989, Hukum Perjanjian, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Ridwan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni. R. Setiawan, 1997, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung. Setiawan Widagdo, 2012, Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit PT. Prestasi Pustaka. Subekti, R, 1993, Aspek-aspek Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa. Salim, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika. Soejono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Suwardjoko Warpani, 1990, Merencanakan Sistem Pengangkutan, Penerbit ITB, Bandung. Sution Usman Adji, dkk, 1991, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Subekti, 1993, Aspek-aspek Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung. Wiwoho Soedjono, 1980, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
17
