i
JURNAL ILMIAH TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT. ASTRA SEDAYA FINANCE)
Oleh
WIDIA ULAN DINI D1A 011 351
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2015
ii
Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT. ASTRA SEDAYA FINANCE)
Oleh :
WIDIA ULAN DINI D1A 011 351
Menyetujui, Pembimbing Pertama,
Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum. NIP. 19610610 198703 1 001
iii
ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) Widia Ulan Dini D1A 011 351 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finance dan mengetahui bagaimana akibat hukum dan proses penyelesaian sengketa jika debitur terbukti mengalihkan kendaraan objek jaminan Fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Maka dapat disimpulan bahwa pihak debitor tidak memenuhi tanggung jawabnya karena sudah mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT. Astra Sedaya Finance sehingga akibat hukumnya adalah pihak debitor dianggap sudah melakukan perbuatan wanprestasi dan dikategorikan dalam tindak pidana. Solusi yang dapat diberikan adalah seharusnya debitor mengalihkan kredit tersebut secara resmi kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis dari PT. Astra Sedaya Finance. Kata kunci: tanggung jawab, perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia ABSTRACT RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES IN THE FINANCING AGREEMENT WITH THE FIDUCIARY (STUDY IN PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) This study is aimed to determine how the parties responsibilities to the financing agreement with fiduciary guarantee in PT. Astra Sedaya Finance and to know the legal result and dispute resolution process if the debtor is proved to divert Fiduciary guarantee to the third party without having a written consent from PT. Astra Sedaya Finance’s. This research is`using normative and empirical method. It can be concluded that the debtor does not fulfill his responsibility because he had already shifted the object of Fiduciary without having a written consent of PT.Astra Sedaya Finance, as such, the legal consequence to the debtor is that he is considered in default and categorized committing a criminal offense. The solution that can be given to the debtor is that he should shift his credit legitimately to the third party with a written consent of PT. Astra Sedaya Finance, Keywords: responsibility, financing agreements, fiduciary
i
I.
PENDAHULUAN
Meningkatnya roda perekonomian berpengaruh terhadap kepentingan individu akan sarana transportasi, hal ini ditunjukan dengan keinginan setiap orang untuk mempunyai kendaraan pribadi dari pada menggunakan kendaraan umum, namun karena daya beli masyarakat masih lemah, dimana banyak masyarakat yang tidak mempunyai dana cukup, sehingga menyebabkan kebutuhan akan dana tunai semakin meningkat. Secara konvensional lembaga Perbankan hadir dengan menyediakan dana dalam bentuk kredit, namun sumber dana yang formal yang diberikan tersebut jumlahnya sangat terbatas dan sistemnya kurang fleksibel. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan alternatif lain dalam hal penyediaan dana atau barang yaitu melalui lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan: “Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”. Lembaga pembiayaan ini dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian dana untuk pembelian suatu produk-produk tertentu yang diinginkan oleh nasabah. PT. Astra Sedaya Finance adalah salah satu jenis perusahaan pembiayaan terbesar dan sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini yang menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pembelian mobil baru ataupun bekas yang berfokus pada peminjaman dana dengan jaminan Fidusia yakni berupa BPKB (Buku
ii
Pemilik Kendaraan Bermotor). Fidusia lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak. Definisi yang digunakan adalah Fiduciaire Eiggendomsoverdracht (FEO) merupakan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Di sini yang ditekankan ialah pada penyerahannya overdrachtnya, diadakan penyerahan secara juridis dalam akte penyerahan dinyatakan bahwa yang diserahkan kepada kreditur itu hanya hak milik atas kepercayaan saja atau penyerahan hanya atas kepercayaan saja, ialah hanya sebagai jaminan hutang debitur.1 Dengan adanya pemberian pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia dapat memberikan kemudahan bagi pihak konsumen atau debitor karena sistem penyerahannya dilakukan secara Constitutum Prossessorium yaitu penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemberi jaminan. Dengan demikian hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan dan hak milik yuridisnya ada pada kreditor penerima Jaminan Fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia.2 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :1) Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finance? 2) Bagaimana akibat hukum dan proses penyelesaian sengketa jika debitur terbukti mengalihkan kendaraan objek jaminan Fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance?
1
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hak Jaminan atas Tanah Yogyakarta, Liberty, hlm. 77 2 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Cet.4, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, hlm. 6
iii
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finance. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dan proses penyelesaian sengketa jika pihak debitur terbukti mengalihkan kendaraan objek jaminan Fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Manfaat teoritis: hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia. 2) Manfaat Praktis: untuk mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya dalam hal menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia. Metode Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah : Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Yuridis (Legal Approach), Pendekatan Sosiologis. Jenis dan sumber data berupa: 1) Data primer, 2) Data sekunder, dimana data skunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, alat pengumpulan data yang digunakan antara lain: 1. studi dokumentasi, 2. Wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat selama proses penelitian kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
iv
II. PEMBAHASAN A. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Astra Sedaya Finance. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benarbenar terkait dengan hak dan kewajiban, dan bersedia menanggung akibat atas kesalahan yang dilakukannya. Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada pihak-pihak yang terlibat yaitu: 1) Pihak dalam perjanjan Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia terdiri dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram dengan Debitur. 2) Pihakpihak dalam perjanjian jual beli bersyarat terdiri dari Dealer atau Showroom dengan Debitur. 3) Pihak-pihak dalam perjanjian kerja sama terdiri dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram dengan Dealer atau Showroom. Tanggung jawab pihak PT. Astra Sedaya Finance : berdasarkan hak dan kewajiban dari PT. Astra Sedaya Finance dan hasil wawancara dengan Bapak Wisnu Agung S selaku Operation Head mengatakan bahwa PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram mempunyai tanggung jawab untuk menjaga jaminan berupa BPKB, dan ketika debitor sudah melaksanakan semua kewajibannya seperti melakukan pelunasan angsuran maka pihak kreditor harus mengembalikan jaminan tersebut kepada pihak debitor. Selain itu pihak kreditor juga bertanggung jawab untuk membuat Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris lalu melanjutkan kewajibannya dengan melakukan Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dalam hal ini kuasakan kepada pihak Notaris, sebab kreditor yang pertama kali mendaftarkan di
v
Kantor Pendaftaran Fidusia maka ia adalah kreditur yang diutamakan dalam pelunasan hutangnya terhadap kreditur yang lain. Dengan demikian, pendaftaran didalam Fidusia mempunyai peran yang sangat signifikan bagi kedudukan seorang kreditor. 3 Tanggung jawab pihak Debitur : berdasarkan hak dan kewajiban dari pihak debitur dan wawancara dengan Bapak I Made Dwi Aristama sebagai Sales Head pada PT. Astra Sedaya Finance cabang Mataram mengatakan bahwa Pihak
pemberi Fidusia atau debitor bertanggung jawab dalam
pemakaian dan perawatan objek jaminan Fidusia karena objek jaminan Fidusia tersebut berada ditangan debitor. Di samping itu pihak debitor diberikan hak untuk mempergunakan objek jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa debitor tidak diperbolehkan mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT. Astra Sedaya Finance. Dan apabila pihak debitor terbukti melakukan hal tersebut maka debitor diharuskan bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang timbul dari proses penyitaan hingga penjualan objek jaminan tersebut, dan jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk pelunasan hutang maka debitor tetap bertanggung jawab untuk membayar hutang yang belum dibayar. 4 Tanggung jawab pihak Showroom : Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahlan sebagai pemilik Ryan Motor Showroom yang sudah mempunyai hubungan kerja sama dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang 3
Wawancara dengan Bapak Wisnu Agung S, Operation Head PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram pada tanggal 12 Desember tahun 2014 4 Wawancara dengan Bapak I Made Dwi Aristama , Sales Head PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram pada hari Rabu 3 Desember 2014
vi
Mataram mengatakan bahwa showroom mempunyai kewajiban untuk mengurus dan menjamin kebenaran dan keabsahan surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNK tidak dalam sengketa ataupun dijaminkan kepada pihak ketiga. Karena pihak showroom harus bertanggung jawab secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul, sebab jika pihak PT. Astra Sedaya Finance sudah mencairkan dana pembiayaan tersebut, namun jika dikemudian hari ternyata terdapat perbedaan antara keadaan fisik kendaraan dengan surat-surat kendaraan seperi BPKB yang terbukti palsu ataupun berada dalam keadaan sengketa maka pihak showroom harus mengembalikan atau membayar kembali secara tunai atas seluruh fasilitas pembiayaan yang telah dibayar oleh pihak kreditor dan juga mengembalikan uang muka pihak debitor. 5
B. Akibat Hukum dan Proses Penyelesaian Sengketa Jika Debitur Terbukti Mengalihkan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram. Apabila dalam suatu perjanjian pihak debitor tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan debitor dapat dikenakan tuntutan pidana. Wanprestasi adalah suatu hal di mana pihak yang berprestasi (debitor)
5
Wawancara dengan Bapak Sahlan, Pemilik Ryan Motor showroom pada tanggal 10 Desember 2014
vii
tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya. 6 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wisnu Agung S dalam praktiknya pada akhir tahun 2014 yaitu dari Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember tahun 2014 ini, seperti pada bulan Oktober terdapat 387 debitur yang terlambat membayar angsuran dan setelah dianalisa dengan kriteria kasus ada sebanyak 80 orang atau 20,7%, sedangkan pada Bulan November terdapat 407 debitur yang terlambat membayar angsuran dan setelah dianalisa dengan kriteria kasus ada sebanyak 97 orang atau 23,8%, dan pada Bulan Desember terdapat 435 debitur yang terlambat membayar angsuran dan setelah dianalisa dengan kriteria kasus ada sebanyak 80 orang atau 18,39% debitur yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram.7 Larangan dalam mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditor sudah diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 42 tahun 1999 sedangkan dalam Pasal 36 Undangundang No 42 tahun 1999 yang mengatur tentang hukuman dan denda jika pihak debitor mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditor. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 42 tahun 1999 menyatakan : “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak 6
J Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya Alumni, Bandung, 1999, hlm.144 Wawancara dengan Bapak Wisnu Agung S, Operation Head PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram pada tanggal 12 Desember tahun 2014 7
viii
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”. Dalam pengertian barang pakai habis termasuk juga dalam sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang pakai habis yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata pihak–pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah bunga. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian prmbiayaan kondumen tergolong perjanjian khusus yang obyeknya adalah barang pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754 – 1773 KUHPerdata.8 Pelanggaran terhadap ini menyebabkan debitor dapat dikenakan tuntutan pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich tooeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”. Dikategorikan melakukan tindak pidana penggelapan karena dalam perjanjian Pembiayaan konsumen dengan Jaminann Fidusia ini pihak debitur hanya sebagai pihak peminjam, karena Jaminan Fidusia berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ada dipihak kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance, sedangkan pihak debitur belum melunasi angsuran namun sudah mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT. Astra Sedaya Finance.
8
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan PT. Sinar Grafika, 2007, hlm. 99
ix
Di dalam pasal 22 perjanjian Pembiayaan konsumen dengan Jaminan Fidusia terdapat tata cara penyelesaian sengketa yang timbul antara para pihak yaitu dengan cara : musyawarah, dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau melaui Pengadilan lainnya dimanapun juga yang diajukan oleh kreditor. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya finance dalam proses musyawarah yaitu dengan memberikan jangka waktu kepada pihak debitor untuk membayar angsuran yaitu dengan melalui surat peringatan dengan tahap 1,2,dan 3. 9 Apabila debitor terlambat membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada hari 1-7 maka ACC pusat di Jakarta akan menghubungi debitor melalui telepon untuk mengkonfirmasi agar debitor segera membayar angsurannya. Jika dalam waktu 8 sampai 30 hari debitor tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, maka PT. Astra Sedaya Finance mengeluarkan surat peringatan pertama yang dikeluarkan oleh Acount Receivable Handling Officer (ARHO). Selain mengirimkan surat peringatan ARHO juga mendatangi rumah debitur, lalu membicarakan pokok-pokok permasalahan, dan setelah itu debitor baru mengakui sudah mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance. Jika sudah mengetahui objek jaminan Fidusia tersebut dialihkan, ARHO juga mendatangani pihak ketiga untuk menyarankan proses oper kredit resmi ke PT. Astra Sedaya Finance dan 9
Wawancara dengan Bapak Wandi Gumilar : Branch Manager pada tanggal 10 Desember 2014
x
menjelaskan tentang resiko-resiko yang akan dihadapi jika tidak melakukan pengoperalihan kredit secara resmi. Jika pihak debitor tidak mengindahkan surat peringatan pertama dan saran dari ARHO, maka PT. Astra Sedaya Finance kembali mengeluarkan surat peringatan kedua yang dikeluarkan oleh Acount Receivable Reposes Officer (ARRO) dengan jangka waktu 31-60 hari dan sudah keluar surat penarikan Internal sehingga dapat menarik kendaraan. Jika sampai 60 hari keatas Acount Receivable Reposes Officer (ARRO) tidak bisa menangani kasus tersebut maka akan dilimpahkan ke REMO (Recovery Management Officer), dapat mengeluarkan surat kuasa penarikan eksternal untuk melakukan penyitaan atau eksekusi kendaraan. Untuk tugas ini diberikan surat kuasa resmi yang berstempel dan telah ditanda tangani oleh Bapak Wisnu Agung S selaku Operation head. REMO (Recovery Management Officer), dipimpin oleh Bapak I Gusti Bagus Putra yang bertugas hanya untuk mengkoordinasi Petugas Eksekusi Jaminan Fidusia (PEOJF) yang menerima kuasa untuk melakukan proses penarikan, di mana PEOJF ini bukanlah bukan karyawan tetap tetapi sudah mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. Astra Sedaya Finance. Berkas-berkas yang dipersiapkan untuk surat penarikan kendaraan yaitu : Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, foto copy Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat pendaftaran Fidusia, catatan history pembayaran, surat kuasa untuk melakukan penarikan/penyitaan objek jaminan Fidusia.
xi
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak I Gusti Bagus Putra pada tanggal 26 November 2014 beliau mengatakan bahwa dalam proses eksekusi objek jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan kapan dan dimana saja, hal itu karena PT. Astra Sedaya Finance sudah memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan objek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah dilakukan penarikan terhadap Objek Fidusia tersebut maka dilanjutkan dengan Proses Inventory. Di samping itu juga PT. Astra Sedaya Finance mengirimkan Surat Penyelesaian Hutang (SPH) kepada pihak debitor untuk memberikan kesempatan lagi agar dapat melunasi langsung semua pokok hutang, bunga, beserta denda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.10 Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 dan 14 Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram di cantumkan tentang Kewajiban hutang debitur harus dibayar lunas. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan jika pihak debitor tidak memberikan konfirmasi atas Surat Penyelesaian Hutang (SPH) untuk pelunasan sekaligus hutangnya maka pihak kreditor akan melakukan penjualan barang jaminan dimuka umum atau pelelangan. PT. Astra Sedaya Finanace akan mengundang pihak Dealer atau showroom yang menjadi mitra bisnisnya. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah langkah akhir yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, jika jalan musyawarah tidak mencapai keputusan bersama maka pengadilan yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut. 10
Wawancara dengan Bapak I Gusti Bagus Putra, Koordinator REMO PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram pada tanggal 26 November tahun 2014
xii
III.
PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini maka dapat disimpulkan bahwa: Tanggung jawab PT. Astra Sedaya Finance (Penerima Fidusia) adalah menjaga jaminan berupa BPKB dan menyerahkan kepada pihak debitur jika angsuran sudah dibayar lunas, membuat akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, dan kemudian PT. Astra Sedaya Finance mendaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia. Tanggung jawab Debitur (Pemberi Fidusia) adalah: bertanggung jawab dalam pemakaian dan perawatan objek Jaminan Fidusia karena objek Jaminan Fidusia tersebut berada dipihak debitor, dan menanggung biaya yang timbul dari proses penyitaan hingga penjualan objek jaminan tersebut jika pihak debitor terbukti mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance. Tanggung jawab pihak Dealer atau showroom adalah : bertanggung jawab untuk membayar kembali secara tunai seluruh fasilitas pembiayaan yang telah dibayar oleh pihak kreditor dan mengembalikan uang muka pihak debitor jika pihak PT. Astra Sedaya Finance sudah mencairkan dana pembiayaan, namun jika dikemudian hari ternyata terdapat perbedaan antara keadaan fisik kendaraan dengan surat-surat kendaraan seperi BPKB yang terbukti palsu. Akibat hukum apabila debitor mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance menurut surat perjanjian Pembiayaan dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan. Sedangkan Proses penyelesaian sengketa nya adalah : dengan musyawarah mufakat yaitu dengan
xiii
memberikan jangka waktu kepada pihak debitor untuk membayar angsuran yaitu dengan melalui surat peringatan dengan tahap 1,2,dan 3 sesuai dengan isi dari Perjanjian Pembiayaan. Saran Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain : a) Untuk menghindari perbuatan wanprestasi dan tindak pidana, maka disarankan agar debitor sebelum mengalihkan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga, debitor diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin secara tertulis, sehingga PT. Astra Sedaya Finance akan mengeluarkan perjanjian pengoperalihan kredit, sehingga hak dan kewajiban debitor beralih ke pihak ketiga dan kedudukan para pihak aman secara hukum. b) Sebaiknya perlu diadakan diskusi atau seminar tentang resiko mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance atau pihak kreditor mengingat kasus yang terjadi dari Bulan Oktober sampai bulan Desember Tahun 2014 mencapai persentase yang cukup banyak, hal itu dikarenakan Fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi Fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan.
xiv
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku Satrio. J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Cet.4, PT.Citra Aditya
Bakti Bandung , 2002.
-----------------. Hukum Perikatan Pada Umumnya. Alumni, Bandung, 1999. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hak Jaminan atas Tanah Yogyakarta, Liberty. Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan. PT. Sinar Grafika, 2007
2. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Indonesia, Peraturan Mentri Keuangan No.84/PMK.012 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
