ISSN:0853日 392X
Jurnal Hukum FAKULTAS HUKUM UNiVERS:TAS MATARAM
Vol. 31, No.l, Maret 2016 1.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATUMN DAN PENGAWASAN Dr SEKTOR PERBANKAN (H.
ni.iiuaain,
Muhaimin, Ari Rahmad Hakim BF., dan yudhiseua*a;i 2. IMPLIIGSI HUKUM PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN gCgI DAN T1[ .PAKAI (HP) ATAS NUUNN NruCCM OBYEK HAK TANGGUNGANMENJADI HAK MILIK TERHADAP KREDITUR (H.M. Arba, Arie.f Rahman, Muhammad Umar, Wi*i"t Wahyuningsih)-
3,
PENEMPAN UNDANG-UNDANG I\OMOR 14 TAHUN 2OO5 TERHADAP GURU KOTA MATAMM
PELAKSANAAN SERTIFIIGSI (Hj.Zohriah)
4,
DI
EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWAMTAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 (Rusnan)
5. LOGIKA HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI LEGAL putu REASONING
6.
(Ni Luh
vera Dan Nurun Ainudin)
PENEGAIGN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI NEGAM BERKEMBANG
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA TEMASEK) (Mansur Armin Bin Ali)
7. B.
PENGAWASAN DPRD
DAN KENDAI.A-KENDALA YANG DIHADAPI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAEMH1NO BASNiWAtiJ PEMN BADAN NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGAM BARAT POLISI RESORT KOTA MATARAM DALAM MENANGGU DAN LANGI
PENGEDAMN DAN PENYALAHGUNMN NARKOBA Mataram) (Syamsul Hidayat)
9. ALIMN FEMINISME MODERN ISTAM ―
(Sri hariati)
10. KEBIJAKAN PENGGUNMN
DAN
(studi di
Kota
ALIMN FEMINISME MENURUT
TENAGA KERIA ASING
(L. Hadi Adha, H.L. Husni, Any Suryani)
DI
INDONESIA
●■ ■
型 一
罹権
一 Ｆ
＝ ＝Ａ＝
SuSUNAN DEWAN R■ DAKSIJURNAL HUKUM JAISWARA FAKULTAS HUKUM UNⅣ ERS「AS MATARAM Penanggung Jawab Pengarah Pimimpin Redaksi Selretaris Redaksi Bendahara Editor Ahli
: Dekan Fakultas Hukum Unram : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unram : Dr. Crisdianto Eko Purnomo, SH.,MH. : Sarkawi, SH.MH. : Rahmawati Kusuma, SH.,MH. : Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH.,M.Hum. Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum. Prof. Dr. Idrus H. Abdullah, SH., MH. Prof. Dr. Rodliyah, SH., M.Hum. Prof. Dr. H. ZainalAsikin, SH., SU. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum. Dr. Hirsanuddin, SH.,M.Hum. Dr. Kurniawan, SH.,M.Hum. Dr. Djumardin, SH.,MH. Dr. Aris Munandar, SH.,M.Hum. Dr. H.M. Imam Purwadi, SH.,M.Hum. Dr. H.L. Sabardi, SH.,MS.
Editor
: I GustiAgung Wisudawan, SH.,MH. Ahmad Zuhairi, SH.,MH. Erlies Septiana Nurbani, SH.,LL.M.
Arif Rahman FS, SH.,LL.M. Ruli Ardiansyah, SH.,MH.
Mitra BesLri
: 1. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH. (UB) Sosiologi/ Antropologi
2. Prof . Dr. Abdul Shomad, SH.,MH. (UNAIR) Hukum Islam 3. Prof. Dr. Ibrahim, SH.,MH. (UNUD) HTN 4. Prof. Dr. Budi Santoso, SH.,M.Hum. (UNDIP) perdata 5. Prof. Dr. Suhariningsih, SH.,MH. (UB) Agraria 6. Prof. Dr. Koesno Adi, SH.,MS. (UB) H. pidana
Shf Redaksi S:rkulasi Dan Administrasi
: Hermawati, SH.,MH. : Lestari, SH.
Alamat Redaksi I Fakultas Hukum Universitas Mataram Lantai 1 Jalan Majapahit No. 62 Mataram, NTB relp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189. Cover Desain oleh: Kurniawan Diterbitkan Oleh : Fakultas Hukum Univercitas Mataram 」urnal Hukum Jatiswara terbit tiga ka‖ setahun yang diterbitkan oleh Fakultas Hukunn universitas
Mataram pada bulan Maret, Juli dan November. Berisi artikel-artikel ilmiah yang diangkat dari hasil penelitian pada bidang Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Jatiswara terbit peftama kali pad-a tahun 1985 dengan nama Majalah Ilmiah Jatiswara. Pada Tahun 2003-2006 terakreditasi Dirjen Dikti No. 34lDiki/Kep12003. Pada tahun 2007, terjadi perubahan nama Majalah Jatiswara menjadi Jurnal Hukum Jatiswara. Perubahan ini untuk mempertegas materi-materi yang dapat dimuat yaitu hasilhasil penelitian di bidang ilmu hukum baik penelitian normatif maupun empiris. 靡
知 rnd
Hukum
μ ￢ sMM[Famtt
Hukum u」
v∝並 as Mttaa可
出｀ IERSITASI彗 :曇 庁訃軋翌鶉 PENGAWASAN DPRD DAN KENDALA‐ KENDALA YANG DIⅡ ADAPI TERHADAPPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
I嵐 1き:記 認驚識島嵐
￨
И3srRttF
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan tersebut, memberi kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya dengan kewenangan yang luas, terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga membutuhkan pengawasan. Dengan penelitian yang dilakukan ini, di harapkan nantinya akan memberikan dampak yang lebih maju lagi tentang konsep pengawasan pengelolaan keuangan oleh Kepala Daerah dan DPRD, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang tidak di inginkan akan bisa di atasi sedini mungkin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual, dengan melakukan penelahaan-penelahaan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan guna menjawab atau yang berhubungan dengan permasalahan sehingga relevan dengan pokok bahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan : a. Bentuk pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. b. Faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Kata Kunci: Pengawasan DPRD ∠」SER4Cr
Law No. 32 Year 2004 on Regional Government , gives broad authority to autonomous regions to organize Regional Govemment . With such authority , giving an opportunity for the region to explore and exploit all the potential that exists for the welfare of the people . In contrast with broad authority , also open opportunities for abuse of governmental authority , thus requiring supervision. With this research conducted , in hope will provide more advanced impact on the concept of financial management oversight by the Regional Chief and Council , so the possibilities are not in want will be solved as soon as possible . The method used in this study is a research method that uses normative law approach and conceptual approach, by conducting periodic review - review ofthe regulations in order to answer the law or which deals with issues that are relevant to the subject . Based on research conducted found : a. The shape of the Parliament supervision of financial management in achieving good local governance . b . Factors that constrain the supervision of Parliament for the area of financial management. Keywords : Oversight Council
Fakultas Hukum Universitas Mataram
[Fakultas Hukum Universitas Mataram] | Jurnal Hukum ]ATISWAM
1lⅢ 乃 ルοル腕 α″″
ⅢⅢⅢⅢⅢ 二轟11lil=11韓轟三11== =:真
PttGAWASAN:FPI?似 ― KENDALA YANG DII‐ IADAPI 1.… 響 TA`ヽ ヽP仝,― l仝 TERI‐ TADAp prNorT∩ PENGELOLAAN TAAヽ Tレ KEUAN面 TERIIADAP "TT▲ 面Ъ 、
・ ― ―
.lTI.… ド
Ａ Ｂ
品
、 、 、 。 .21
ド
2. 3.
4. 5.
Mettudktt Penl“正血 範 Daerah yangL薦
2:鍛
」器
Di疱
譜
■ 1■:li..rT.…
Kmdda le鴫 Ⅲ
1lT..125
轟 DPRD Terhad叩 響 響¨ ・¨¨¨ ・ ・¨¨¨¨ ・ ¨ ¨ ・ ・ ・¨¨ ・ ・ ・ ……… ・ ・ ・ ・¨¨¨ ・・¨¨¨....¨・ ・128 ,・
:・
証
2.
観
棚
.¨
IIIII■
IIIiIIIIIIII麗
SARAN.¨ ..:...¨ ¨ ・ ・¨¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨....¨ ¨ …
・¨¨¨ ・ ・ ・ ・¨¨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・¨… ・¨ ・ ・ ・… ・¨¨… ・ ・¨…… ・ ・¨ ・ 132 ・ ・ ・ ・ ・ ・¨ ・・¨。 ……1.… ……………… ・……………… …………………………・ ・132
:・
DAFTARPvsTAKA.… …………1.…
`・
:・
A. PENDAHULUAN Otonomi Daerah
pokok pemerintahan
bukanlah
v;;;;r,qdi
kebij,k* penyelenggaruuul pemerintahan rupakan suatu
di
Daerah
ke
Undang_Undang Nomor 22 Tahun 1999
ff.H?r1ilfi[,ir,Tfllail;,m;
;#ffih*an -
Keuangan antara pusat dan negara Daerah, kemudiandiievisi dengan or\.::i il".#r_r"dang Nom or 32 Tahun 2004 dipayungi tentang pemerintahan Daerah, 9ltTn oleh Pasal t8 undang-g6o*g telah bu.u, ;;;;;*, perubahan yang tundamental 1945.' Sedangkan inti i* ;;Ek.;rdalam sistem pemerintahan Daerah, yaitu otonomi daerah lerdapatny' ili ,iri.- pemerintahan yang sentraristik -adalah keleluasaan pemerintah daerah' (di, G;;l"rentralisasi. cretionary Indonesia karena sejak berdirinya kesatuan Republik Indonesia sudah adanya otonomi yang
power) untuk
menyelene-
garakan pemerintahan sendiri utur
ketentuan pasal I ayat ausl -Berdasarkan (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun ,;;; masyarakat dalam rangka mengembangkan 2004, Otonomi daerah adalah frrt, ' dan memajukan daerahnya. wewenang dan kewajiban daerah otonom
prakarsa, kreatifitas, dan peran
perubahan penverenggaraan merintahan daerah dari unJang-Undang Hs" 1H::H,^t* TffrH;"ffil# masyarakat setempat sesuai dengan Nomor 5 Tahun 1974 tentani p"tot: ffiffirerundang-undangan. pengertian ini memberikan implikasl bahwi pe_ -. syamsudin Haris, Desentratisasi & otonomi merintah pusat memberikan kewenangan il ;urnal Hukum JATISWAM | [ nakultas Hukum I Universitas Mataram] $ffi
ry-
可
肇 義 君￨ギ￨1鼻1纂:ギI計￨→ 「枢
IVN:極 繕絶鰹I尋両涵酪餞鯰
seluas-luasnya kepada daerah untuk
administratif
mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan
politik seperti penggunaan anggaran yang
daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DpRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sirma, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun arttara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance).'
Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksananaan otonomi daerah dalam penyelenggar€uul pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah besarta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan
bukan pengawasan teknis 2.
maupun
penjelasan umum UU Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut disebutkan:,,Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga tersebut membangun suatu hubungan bukan merupakan lawan
触auPun
pC,aing Satu sallla lain ddatn mclaksallよ an ftlngd
sebab DPRD adalah lembaga
telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. Menurut Mardiasmo ada tiga aspek
utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan,
pengendalian,dan pemeriksaanr. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. pengawasan
mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk
mengawasi kinerja
pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakanya sistem dan kebijakan manajemen sehingga ttuan organisasi
dapat tercapai. Pemeriksaan
Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.
Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan : Tugas
dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah.
Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek
pengawasan adalah 3 Mardiasmo, Otonomi
menyangkut
dsn Manajemen
Daerah, Yogyakart4 2002 hal 219
[Fakultas Hukum Universitas Mataram] | ;urnal Hukum ]ATISWAM
!聘獨 絣 1曇柩
麟
---
pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.a. Kewengangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud good goyernance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.
Berdasarkan kenyataan
yang berkembang di dalam ilmu hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
3.
Sumber bahan hukum
dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa produk peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, majalah ilmiah
yang
hukum, ju.nal hukum dan
demikian, maka permasalahannya adalah pengawasan DPRD dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut.
4.
Teknik pengumpulan bahan hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir berbagai peraturan perundang-undangan,
B. METODE PENELITIAN Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.s
2.
Metode pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.6 Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dipergunakan adalah Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 4 1nOSentius Syalnsul,ノ
レ診 ,拗g勉′ λaれ J(′ ″θ “ ′ ″′浚 o,Adeksi,Jakarta,2o04, 鱈お′
r」 iα
F"4gs′ hal.73
berbagai
makalah dan bentuk tulisan ilmiah hukum yang lainnya, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan skunder.T
sebagai berikut: Bagaimana bentuk
1.
Sumber bahan hukum
5 soclonO SOCkanto dan sri malnutti,pCnelitian hllkum
■ormatit sutt tttauan sれ ょ誠,珂 agraflndo persda Jakarta
berbagai literatur dengan melakukan diskusi-diskusi secara intensif. pengumpulan bahan penelitian jrga
dilakukan melalui internet
untuk mendapatkan berbagai bahan penelitian
guna melengkapi bahan yang sudah diperoleh dari peraturan perundangundangan dan literatur.
5. Pengolahan dan analisis bahan hukum Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukn dengan cara mengklasihkasi bahan hukum yang sudah
dikumpulkan,dicari hubungannya satu sama lain dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan
proposisi, konsep hukum
mengenai pengawasan. Analisis yang dipergunakan adalah diskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan,menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.8 Selain itu,
2007,ha1 13‐ 14
ttEWぶ 拙
Tlぶ Ψ
婆萎霙徘
翌:轟
cd糊
棚
∫継1躍
Pm騨
威i齢 蝋
all HllbЩ
競
知rnd Hukum lATISVVARA[Fよ dね s Hukum Umv∝ 壺 as M江 征alnl
詢
鶴 ご紹
.
&h出
■II■■ ■■■
● ■■■￨■+=二 十■■1■1■￨■
=
:
analisis terhadap_ bahan hukum yang diperoleh juga. dilakukan meng_ ffi; gunakan analisis kualitatif.Analisis kualitaif artinya menguraik an data secara bermutu dalam beituk tair",
お 棚 lcr惣 継 vmetta.国 Ⅲ 酬。 Pelaksanaan pclaksanaan PerdFeni諄 錐 liin l誕 : 3)mclaksanakan
pdよ smam p』
yang teratur, runtun, togil,. tidak tump*g,inaih, dan efektif, sehmgga memudahkan interpret^asi data a*-"p"_J;; hasil analisis.e
bcbcrapa implikasi penting,yakni:
1. DPRD haruslah mcnliliki kccakapan
atau kcmamp品
齢・
C. PEMBAHASAN
1. Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan Keuangan Du"""h Dalam Mewujudk"o }"_".irtahan
2盤
pasal 292 dan pasal 343 UU No.27/2009 tentang - Majelis per_
蠍 i撫螂 躙 亀 rtinya, setiap kOnlisi
糧ra機 椰竃 聯ギ黎 =奄
musyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan
perwakilan n""r"i, lakrat, Dewan O* perwakilan Dewan nukyui--6u".ur, menyatakan bahwa DpRb provinsi_ lkabupatenlkota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, d;'p"rrguoJur*.
嘔jumlah gllru,masa
椰iIP謝℃
Ketiga_ tungsi tersebut aijafal*-aiJiau_ kerangka representasi rakyat
pengelolaan keuangan daerah.
Tugas dan wewenang D,RD pasal 2% dan -344 UU -menurut
2)
membahas setuj
kapannya.
動轄蕊聾償 黎
口crupakan pedomal
ur/brputi/*uiid;;'
dar
uan'*.*}*T#l,Tf
d"J,:;
anggaran pendapatan dan I:rg."*l oir.*tu- daerah provinsi
yang diajukan oleh gubernwtbupati/watit
は m hbm 査 場′ 劇五 「
薇Jね s Hukum m市 ersitぉ
lゴ
uk tcknis yang dipatuhi Oleh SCmua SKPDo Dalam hal ini,seluruh petun」
membentuk peraturan daerah provinsi bers ama gub em
I sck01ah, prcstasi
li慨聯 蝋 墓 ・
No.27 /2009 tersebut adalah:
l)
嘉 聯
たim ahli.
Pengawasan DhRD
Oi r.oirirri_ lkabupatenlkota. Selanjutnya,-'o{ri' ZgZ menyatakan tugas dan wewenang 1a3_4+ DPRD provinsi/kaUup'ut"rlto", " perlu dipahami lebih j;uh dail'koriteks "**
郡 :klX:器 紺
oleh tenaga ahli l
Daerah yang Baik
a
lil吉
鱗拭披場ぷ榔 蠍atts趣
rang kcpala sKPD adalah kepala daerah, karena kepala
脚 M
IFMILTAS
LsluKuMItr ￨■
￨￨￨￨1111■ ■■￨■ ■ 1
SKPD untuk melaksanakan
perda
apabila pedoman pelaksanaan (perintah pelaksanaan) dari kepala daerah belum mereka peroleh.
Selanjutnya Perubahan
penye-
lenggaraan pemerintahan daerah dari
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang senlralistik kepada desentralisasi. Undang-undang Nomor
32 Tahun
2004 tentang Pemerintah
Daerah
menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasamya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sarna, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance ).1
Bentuk pengawasan yang dilakukan
oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah,Wakil Pemerintahan Daerah. Lebih laqlut disebutkan:,,Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga tersebut membangun suatu hubungan bukan merupakan lawan atauPun pc,激 ng satu salna lan ddaln mclaksanakan ingd ― mas …
f[
丁
詳 顧 南
靱
一 一一一 一一一 一一一 一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一 一 一 一 一
蜀
議 芹
讐
Kepala Daerah besarta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. Menurut Mardiasmoll ada tiga aspek
utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan,
pengendalian,dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. pengawasan
mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk
mengawasi kinerja
pemerintahan.
Pengendali an (control) adalah mekanisme
yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakanya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.
Tugas dan wewenang DpRD me-
laksanakan pengawasan
terhadap
pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahw 2004 mengatakan : Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah.
Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi
′ 励滋 ″ ′ ″″ α ′″ ≧盤お蹄2監郷 ″ 聰
Iurnal Hukum ]ATISWAM | [ Fakultas Hukum Universitas Mataram]
gα
一 ・ 一 一 一一一一一一一一一一一一 一・一・一 一 一 一一一一 一一一一 一・一一一 一一 一 一 ．
IW"i場 紺‖熱 1吻 恣
瓢
￨ミ
ヨ タ lW:剖
=ヽ
lcgislasi, karcna pada dasamya ottCk pcngawasan ad。 lah mcnyangkut pclaksanaan dari perda itu sendiri dan
11■
Ы 111鯖 .ザ 匙 織 枷 還 摯 DPRD llncngOntr01 kinc」 a ckSekutif agar te―」ud gο οグ par″ α″σθ seperti yang
diharapkan rakyat.D,mi mengllrangi beban masyarakat, DPRD dapat mcnekan cksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu,dalaln membcrikan pelayanan kcpada warganya.
Untuk memperoleh hasil yang maksinlal dalaln pcngawasan tcrhadap implemcntasi pcngc101aan keuangan
daerah olch DPRD, perlu dilakukan pcngawasan terhadap APBD secara konprehcnsit yaitu dimulai dari pcn… gawasan pada tahap pcnyusllnan APBD, tahap penctapan APBD,tahap pelaksanaan 狙 Ⅳ 彎 gШ ・ 喫 肥 脳 枇 ル. Pc“ gα″鋼 「α″ ,PRD P電 燿F″ α ИP3D ““
′αJα
LLη
Dalalln proscs pcnyususnan APBD,
DPRD tcrlibat untuk melakukan pc― ngawasan cesara prevcntit yaitu melalui:
-nWWffi
\ ffitr4rn: n;sr ,1*fl#ffiWAffil , ,k c. Pengawasan DPRD pada Tahap
iffn,uffirrros -
PenetapanAPBD
Peran pengawasan dalam proses penetapan APBD, dalam pembahasan RAPBD dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi dan uji efectiv dan kompromi penetapan APBD, rekomendasi penetapan dan pengujian ulang.'u
d.
Pengawasan DPRD PelaksanaanAPBD
pada
Tahap
Tahap pelaksanaan APBD diatur dalam Pasal24 PP Nomor 105 tahun 2000 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
tentang Pengelolaan dan
l). Dewan
harus memahami ruang lingkup hak yang akan digunakan
2). Menentukan obyek yang akan diawasi 3). Menentukan cara melaksanakan hak tersebut 4). Merumuskan tindak lanjut out put penggunaan hak tersebut
penyusunan arah dan kcb」 akan llmllm APBD,dalaln menyususn arah kcb」 akan llmllm APBD h″ ロュ s dilakukan mclalui
e. Pengawasan Fungsional
pCnJarlngan
Adanya keterbatasan waktu, tenaga maupun dana dari DPRD dan adanya keinginan untuk dapat mewujudkan penggunruul APBD secara efektif dan
asplrasi
masyarakat,
di
samping itu harus mendasarkan pada rencana strategi dacrah,dan PROPERDA. Bcrdasarkan arah kebttakan llmllm itu pemerintah mcnyususn stratcgi dan proritas APBD yang kcmudian dttabarkan kedalaln pcnyusllnan APBD.
Sebagai Pendukung Pengawasan DPRD
14.
Ibid, hal 48. lebih lanjut dijelaskan: ini DPRD mempunyai hak untuk menolak RAPBD yang diajukan oleh "Dalam pengawasan
pemerintah daerah dengan alasan-alasan: dari hasil
uji
atau analisa yang dilakukan DpRD bahwa RAPBD yang diajukan tidak realistis untuk besarnya biaya yang dianggarkan maupun manfaat yang diperoleh tidak menyentuh kepentingan
r2
loc.cit, hal.73 t'.Inosentius Muli Estiningsi, "Fungsi pengawasan
DPRD; Tinjauan Kritis Pengelolaan
.Keuangan
Daerqh Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawe", l)niyersitas Atmajaya, karta,2005,ha1 47.
masyarakat, karena usulan kegiatan tidak sesuai dengan arah kebijakan umum, sehingga RAPBD
perlu
disempurnakan.apabila
setelah
di-
sempurnakan RAPBD itu tetap tidak dapat disetujui
DPRD, pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelum
[Fakultas Hukum Universitas Mataram] | furnal Hukum IATISWAM
1■ ■■■
J
￨=■ ■1■
:鼈鱚 萎 赳 「「 =11■
=■
efesien, menyebabkan munculnya kebutuhan akan adanya pengawasan pihak lain yang dapat mendukung pengawasan DPRD. Selain pengawasan oleh masyarakat, ada pengawasan bentuk lain yang dapat mendukung kerja pengawasan DPRD, yaitu pengawasan fungsional ekstem yang dilakukan oleh BPK. Selain itu juga Pengawasan DPRD
dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umtun, dan kunjungan kerja. Di samping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak DPRD, antara lain: hak interpelasi, hak angket, hak mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat. 2. Faktor-Faktor Apa Saja Menjadi Kendala
DPRD Terhadap
yang
Pengawasan pengelolaan
Keuangan Daerah
&
Individu/ Pribadi
Terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Lemahnya peran DPRD dalam kesalahan pada keuangan daerah (APBD) mungkin dikarenakan oleh
lemahnya sistem politik atau individu sebagai aktor politik.
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan
sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu
memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi
Adanya para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD yang dipilih dan diangkat 〔 剌
拒 rnd
Hukum
μ 硼 svVAM
￨■ ,=■
■
詰誕:
￨:￨:「 11:111,111:1111
「
dari partai-partai pemenang pemilu mem-
punyai individu/pribadai dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Ada beberapa hal yang meliputi uraian tersebut a. Jenis Kelamin
Anggota dewan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah anggota dewan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Anggota dewan dipilih dari partai-partai politik pemenang pemilu. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif diatur dalam Pasal 52 Ayat (3) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DpRD yang menyebutkan. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/I(ota untuk setiap
daerah
pemilihan
dengan
memperhatikan keterwakilan anggota perempuan sekurang-kurangnya 30%. Undang-Undang ini juga akan me-
minimasi kemungkinan
praktek
dislaiminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas seseorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu. b. Usia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DpRD Pasal 50 Ayat (l) (a) menyatakan Anggota DPRD me-rupakan warga Indonesia yang telah berumur 2l (dua puluh satu) tahun atau lebih. c. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola
I[Fよ 山 as Hukum UHvctt■as
M載 額a司
￨
￨￨￨￨￨￨■ ￨111'￨￨￨￨■ ,111 :●
■■■11■ ■■ ￨■ ● :1■ ■■■
i
fikir, sikap dan tingkah laku
dalam melakukan suatu aktivitas. d. Latar Belakang pendidikan
kcwenangan ddFp蠍
mereka
cksekutif
pcngawasan
tcrhadap
pelaksanaan
anggaran.
berhubungan dengan administrasi
Untuk meningkatkan kapabilitas dalaln pengawasan keuangan daerah, DPRD harus mcnguasai kesell■ uhan sttur dan prOses anggaran.Untuk itu, pengetahuan dasar tcntang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh
dewan.
e. Latat Belakang pekerjaan
Pekerjaan atau profes terakhir
i ini dari wiraswasta,
anggOta
karyawan swasta dan pegawai Neg".i Sipil (pNS).
DPRD.
Pengctahuan
dewan
tentang mckanisme anggaran ini berasal
押 1靴 菅 酬 鞣 朋 器
f. Pengalaman Organisasi Pengalaman organisasi anggota DPRD sebelum terpilih menjaldl anggota dewan pada umumnya terdiri dari LSM, non-I,SM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan lainnya. b, Pengetahuan Anggota D?RD tentang
1ま
蒼 TTぬ 鼈。
e軸 yttg
器 靡 淵 棚 槻糀
anggOta dewan bahwa proses alokasi
Anggaran
驚紺 胤
Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertang_ gungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan yang -perundangan pengelolaan keuangan len8-atur daerah/APBD.
anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD
kcterampilan dalaln
anggaran di daerah bekeゴ a secara efcl
pemerintahan dan bertolak belakang dengan situasi pekerjaan ,"Uugul
DPRD untuk selalu ikut dalaml'rlses
驚
咄詠 滞 難暴 dituntut mcnliliki
dimiliki oleh anggoia OPRD terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial poliiit, ilmu agama dan jurusan lainnya. Bahkan r"Uufi* besar tidak berasai d1i p."dff;; yans
Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan e_rat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewanl Fungsi penganggaran menempatkan anggota
Sm HnC」 a
Dalaln situasi denlikian anggOta DPRD
Latar belakang pendidikan yang
umumnya terdiri
dalarn
1∝
Memastikan
a諾 甜
F∝
∝ad面
anggaran
sesual
Mcnmt Pcratllran Pemerintah NomOr 58 Tahun 2005 tentang keuangan dacrah Pasa1 34 ayat (le』
貿
mcnyatakan bahwa : 41)凛lli menyampaikan rancangan kebjakan
滸燃端識i譜
mCttadi Kebjakan Umum APBD陶
-.-U"rlt*
lFakultas Hukum univers■
as Mataram]IJurnal HukumJATIswARA
→
.
_
「
嚇 鞠 椰 鞘 Berdasarkan kebijakan umum APBD
(KUA) yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara (ppAS). pada
tahap inilah peran DPRD
重 melaksanakan fungsinya antara lain meliputi: a. Pengalaman
Merupakan pengalaman anggota dewan
dalam
menjalankan fungsi pengawasan harus
di bidang politik atau lama menjabat di partai politik.
dioptimalkan.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah
b. Pengalaman di DPRD
Pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Anggota DpRD yang terpilih dalam pemilu ada yang pernah menjadi anggota dewan pada periode sebelumnya dan ada juga muka-muka baru yang duduk di lembaga legislatif.
dengan harapan agff tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran. Untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daeralr/APBD, anggota dewan harus membekali dirinya dengan pengetahuan
c. Asal Partai
tentang anggaran secara keseluruhan serta menambah pengetahuan tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah/APBD.
c.
Faktor lain yang
memenuhi persyaratan sebagai peserta
pemilu. Partai-partai tersebut
di
Lembaga DpIfD. Di lembaga legislatif daerah, peran partai politik
juga sangat signifikan dan menentukan.
Melalui fraksinya yang
Ada beberapa hal yang
mempengaruhi prilaku anggota dewan dalam
嗜
merupakan
perwakilan pafiai politik di lembaga legislatif parpol merupakan institusi yang mengarahkan, bahkan menetukan pengambilan keputusan di DpRD. d. Latar Belakang Ideologi partai politik
Setiap partai politik memiliki dasar ideologi yang berbeda-beda. Dasar
tersebut.
angota dewan.
mem_
peroleh suara terbanyak dalam pemilu dan mendapatkan kursi bagi kadernya
mempengaruhi
Dalam menjalankan tugasnya ang_ gota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai
Politik
Asal Partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah
Pengetahuan Polifik
perilaku lembaga politik dalam hal ini DPRD adalah budaya politik. Sebagai sebuah perwujudan dari sikap politik, perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang politik. pengetahuan politik maksudnya adalah berkaitan denganu: pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan bahkan asal komisi dari -ggotu dewan
Politik
ideologi
ini
disesuaikan dengan visi,
misi, serta tujuan dari partai politik tersebut. e.
Asal Komisi
Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MpR, DpR, DpD, dan DPRD Pasal 356 (b) menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh fima) orang membentuk (empat) komisi. DPRD beranggotakan - 45 (empat puluh lima) orang. Semua
Jurnal Hukum IATISWAM | [ Fakultas Hukum Universitas Mataram]
4
1岬勢Ⅲ DPRD yang menjadi sampel terdiri dari 4 (empat) komisi yaitu Komisi A, B, C, dan D.
f. Jabatan di partai politik
dengan pemahaman anggota
l":Itr" tentang Undang_Undant DPRD
atau peraturan-peraturan yang mengaturlentang
pengelolaan keuangan daerih.
Merupakan keaktifan anggota dewan -dd* partai politik yurftinnat dari keikutsertaannya sebagai pengurus di dalam partai politik. g. Jabatan di DPRD
Kedudukan anggota dewan dalam DPRD. Kedudukan ini meliputi ketua dewan, wakil ketua dewan, ketua
komisi, wakil ketua komisi,
anggota dewan.
dan
h. Jumlah partai yang pernah Diikuti
jumlah partai yang pemah diikutii oleh anggota DPRD. Ada .dianlarq anggota DPRD yang pemah \I.9runakan
berada lebih dari satu partai ata:u pernah
pindah dari satu partii ke partai yang lain dan ada juga baru bernaung dalam satu partai politik.
d. Pemahaman Dewan terhadap pera_ turan, prosedur dan Kebijakai
Adanya peraturan, prosedur dan .kebijakan - ..
tentang keungan
daerah
ditujukan untuk membantu aiggota J"*an dalam melaksanakan perannya-dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan 9Tr*. Peraturan, pror"d* dan kebfakan
ini
Ⅲ陶祠薇
berfungsi sebagai pedoman
*t t
memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tu.;"an dan peraturan perundang_r.raun!- y*g ditetapkan.- Adanya *d*g_*j*g :ugu berpengaruh terhadap p"iitut, irgani_ sasional karena besarnya eksistensi dari organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam kerangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah. Pemahaman anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga
Hal
ini
sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang p".rg"_
"132 dan 1{1an Keuangan Daerah pasal 131 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pe_
peraturan daerah tentang ipBD. latsanaan pasal 133 menlebutkan le_lanjutnya dalam pengawasan pengelolaan k.r*g* lfr*-u daerah berpedoman pada ketentuan pe_ raturan perundang_undangan yang berlaku.
Hal ini berarti bahwa dalam me_
pengawasan terhadap APBD, k[t31t* DPRD harus mengacu kepada peraturan
yang berlaku. Hal ini juga
mengin_
dikasikan bahwa anggota dewan harus
mempunyai bekal pemahaman yang cukup
mengenai peraturan, kebijakan
prosedur yang berlaku.
dan
Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman d"wun dalam -p."gu_ yu:* keuangan daerah (APBD) terdiri dari:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah pusat dan perierintahan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009
Majelis permusyawaratan F"J-g Rakyat, perwakilan
Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelengg
i*n i.puju- pe_ merintah, Laporan Keterangan Pemerintahan Daerah
P_ertanggungiawaban Kepala Daerah
曇
"叫
aD?wan_P,rwakil轟
dan
Informasi
[Fakultas Hukum Universitas Mataram]IJurnal HukumJATIswARA
輔
﹁ ︱
-$*
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
能 2.
kepada Masyarakat.
pengelolaan keuangan
me-
daerah
dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik Untuk mem-
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
peroleh hasil yang maksimal.
b. Diharapkan faktor-faktor
Pemerintahan Daerah.
mempengaruhi
yang
kinerja
anggota dewan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap
D. PENUTUP
pengelolaan keuangan daerah bisa
Kesimpulan
segera ditindak lanjuti
a. Bentuk pengawasan
DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik adalah Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengawasan terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah oleh DpRD, perlu dilakukan pengawasan terhadap APBD secara konprehensif, yaitu dimulai dari pengawasan pada tahap penyusunan APBD, tahap
APBD, tahap
pe_
laksanaan APBD, hingga tahap pertanggungjawaban daerah.
b.
SARAN
ningkatkan pengawasan terhadap
tentang Pedoman Tata Caru Pengawasan Atas penyelenggaraan
penetapan
百
a. Diharapkan DPRD lebih
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
e. Peraturan
l.
≧
keuangan
Faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan DPRD ter-hadap
pengelolaan keuangan
daerah tersebut adalah: faktor indifidu atau pribadi, Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran, pengetahuan politik dan pemahaman Anggota Dewan ter-hadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan. Dengan faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan ter-hadap pengelolaan keuangan daerah.
kedepannya
menjadi
hal
agar
tersebut tidak penghalang Anggota
DPRD dalam
melaksanakan
pengawasan.
DAFTAR PUSTAKA
A.
Literatur Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hulrum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Bambang Sunggono.,,,Lfelodo/ogz
Penelittan llukum,',
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Bacrul Amiq, o'Aspek Hukum pen-
grwassn Pengelolaan Ke_
uqngan Daerah Dalam Perspektif penyelenggara Negara yang Bersilr,,, LaksBang Perssindo, Yogyakarta, 2010.
Deni Firmansyah, pelimpahan Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada P emerintah Kec amatan, (Skripsi Starata satu Fakultas Hukum, Universitas Mataram), Mataram,2008. ``Sα ″ お
Dα ル″
J
″フレ″
Иd“ 滋ぉ″のプ 五Jttζ ル露ηgα ″''
LaksBang,Yogyakarta,2005
―
―
――――――――――――――
…………………
ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ●●●●●ロロロロロロ
ロロロロ●■■■■日■■ロロロロロロロロロロ
ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ
―
ⅢⅢ 動 膨 鰊鶉 Galang
Asmara,
``0″ ら
Nas′ ο″α′ 滅グα″ s,sた
″α″グ
`雰
S.Po siagian,`i乃ZS崚 ′И 蒻 加お″ J", Gunung Agung,Jakarta,1970“
Pθ _
″θ′物″みα″ Ng″α R9フ “ ″ら″ル ルグ♭″ Jα ", Laksbang, Pres_
Syamsudin Haris, Dθ s′ ″″α′ なαsJ& 0わ ″ 0″ J Dα θ /α れ LIPI Press,
`∫
sindO,yogyakarta,2005
Jakarta,2005
hosentius syallnsul, 1を ″:ηgb`bη κ′ ″θりαЛ″ 4gsノ
;egis′ α s′
Adcksi,Jakarta,2004
DPRD,
S° C」
Johmy lbrahim,■ οガ ぁ ″ Meわ滅9Qさ Pθ ″θ″″αη Hukum ハb/″ α Edisi Revisi,
辮
`プ edia Pu.liShing,
GraflndO Pcrsda,i靴 0シ
Syaripin pipin dan pemerintahan
Malang,
pengantar, Yogyakarta, 199g. M
SubagiO,
`リ ヮレた″″
Setia,2005)
R響 露夕清
逢 garα
ル ぁ ″θsヵ
Rttawali Pcrs,Jakarta,1991 Mtti Estiningsl,'T″ 4gs′
DPRD「
E、7α
gθ ′ ο:ααれ
Dα Zα ″
,
g″
Pθ ″
,2 丞レitis Pθ ““ 4_
&″"ααηgα ″ Dα θrαh 滋 ″グ″∂レ″ Pθ _
θ ′ 加″みα″ ノα″g Bθ ,TJみ d御 “ nク ノ Bθ b″ α'', universitas
fuif Fakrullah,
uArah potitik pengembangan Hulatm Ka_ wasan perekanomian Terpadu Dalam era Otonomi Dae)ah,,, Legality, Volume ll, Nomor I,
Zudan
Liberty
&"α ″gα ″
Maret-Agustus 2003
B.
UNDANG.UNDANG Undang-undang Nomor 32 tahw 2004 tentang pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 tahwt2004 tentang perimbangan Keuangan
Antara pemerintah pusat
pemerintah
Daerah
Atmttaya,Yogyakarta,2005 Pcter Mttud h4arzuki。 jα θ″′ , `?θ ″ 玲 助 肋″'',Kencana,Jakarta,2005 Philipus M.hattOn,Pθ gα ″ ″ rar乃 レ脇″ Иd“ 物ぉけasJ ルグ♭″θs′ α
(Yogyakarta Gattah Mada
University Press,2001).
SanOtO, `っ
″ _ぁ s″ 呻 ぉ ′ dtt i化 “ン ″″θ″ , Ghalia “ “ lndonesia,Jakarta,1981.
Siswanto sunarno, `■ レ脇 ″ Pθ _ ″θ′″″力α′ ルあ ″θ '', s′ α Jakarta,2006.
Dα θ′α乃
sinar
Jubaedah,
Daerah
di Indonesia (Bandung: pustaka
Hukum,
Sebuah
a
:し
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, yogyakarta, 2002
Mertokusumo, penemuan
動
H躙 ダ
″
Graflka,
[Fakultas Hukum Universitas Mataram] | furnal
,rr,* lanilnO
a*
ロ ロ ロ ロ ロ 1日 日 日 111111日
1日
日 1日
￨
