Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali
.N
Desa Minimal Kelora Dana
Rp zMiliar N'EGAM, NusaBali -: Pada tahun 2016 ini, aliran
dana ke masing-masing desa dlpasttkan meningkat. Besaran Keuangan tergantung dari luas wilayah dan penduduk Terkecil, desa di fembrana akan mengelola dana sebesar Rp Z miliarl
Wakil Bupati Jemorana, Made Kembang Hartawan
mengatakan, dana miliaran itu berasal dari Alokasi Dana Desa
[ADD) dengan nilai rata-rata
juta per desa, Bagi Hasil Pa,ak IBHPJ, ditambah dengan Rp 500
Dana Desa dari Pemerin[ah P{rsat yang
nilai rata-rata sebe-
sar Rp 600 juta per desa. i'Dengan danayang besar kami transfer ke desa, desa diharapkan
BUPATT Artha bersama wabup Kembang ."nu ,"*'nl'o"tlffi'ff:"#:i jumpa pers di wantilan Rumah Jabatan e'upati .lemOiana, .lumat (2911).
bisa mandiri"'ungkap-wabup
contoh HUT, pembuatan ogo.hai."n.a.,guntuko",nbr*; t"nss"llLllTl: ;;;t"l# i!runa sering riera- Jf;li.-"0;.r *isata. Tahun pers di wantilan Rumah Jabatan 20r.5, ,,fadf ;:#"#.# dana. nanri ,"!"q, masterplan Bupari fembrana,lumat(29/I). tidak ada nerloaJal a.r;; yi"g .empat ".a" wisata yanq tJti"1, oo1"* ren_ Bermodalkan uang miliaran kecil-kecil minta ke IoUuf",t"n? ."r,ri, ai,",u. Kemudian iahun rupiah, pemerintah desa di- tandasnya. 20L6 ada empat Kembangsaat
membangun Meslii sejumlah bebtrn koperasi, pasar, membangkit- hkan ke harapkan bisa
diali-
masterplan
ia"ng perarcanaan pembanzun-
*'" y:,?tt*!Er '*ri?im;ru'.'"i;'#ili:;
ekonomi memastikan sudah mengevalu_ produktif lainnya' Pemerintah asi anggaran di kabupat8n agar Seperu penataan air teriun iti,,i"u Manjs di Desa Mans_ Desa juga diingatkan b_ertang- tetapErarah: Kecamatan pekutatai, !irJ*i, lll,"fr,satun? gungjawab terhadap insfrastuk_ untuk menggerakan sektor eko_ i"._"rut p".bangunan sirkurt ":.".' tur, khususnya jalan desa yang nomi menyiTuruh, b".rt; p;;_ lebarnyadibawah2meter.fuga bangunan sejumlah .";a;;;;. Makepung di Kelurahan Sanskaragungi. seleuirrnvr, yln'g bertanggungjawab terhadap yanfdu, aijnt"irny";il# Lampu Penerangan falan (LPJI kan terealisasi tahun ini. per- diharapkan menjadi salahsaru serta TK/PAUD berstatus swas- tama rest area di Desa peneeii- andalan_adalah pembangunan ta baik dari segi fisik maupun goan, Kecamatan p"t
berikanpetajalandimasing-mas- Kecamatan Melaya,
aenea; Pemerintah Pusat. Artha menambahi"usakan,Bupati tjndihanuraanggungjawabdesa -^----. sudah menginstruksikan dengan kabupatEn. Dilam mem- i"^l:,T::".T_b?ngun rest area kepada S"kk;tiu';;;;;;ffi" buar perencanaan pengero'"'" r'"L:r"'.xli,ft1,,?ii,"$."il,ffij it:?sitilTff:TlXiir"!:iix ingdesa.Sehinggatidaktumpang
anggaran Rp 3 miliar.Ada
fr:l,xi:i J:ilq{i',:ir* ffiTf:ff"ru;nl,i#l;:1. ;;;;;;ri ,.""?, hh;;-k;;";; ',:l]:l o"r", Kecamatan, hingga komponen masvarakat di desa' ;H;;;;;ieanamuutsiG] il,,id [ffiu,"n. Musrenbang un_ D"t*I^"l=l:"-t Kangin' iut ."nyeraraskan programTerpenting juga melibatl
I:1"','#Siilltrltt ::;3x ;:#ft"*i:Ffu#",,,
Edisi
i fr6a.t,7 iloacrcr-l d6
Hal
:Z
*
ffiiHiil,ffHttffiijdftr
di tingkat desa. 6 ode
sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Penjabat Bupati Terbitkan
SE TPP
pemotongan TPP merupal
Birokrat asal Buleleng, itu menambahkan
sesungguhnya apa yang dilakukan pemerintah bukanlah melakukan pemotongan. Tetapi lebih kepada konsekuensi kerja. "Ketika tidak bekerja
dengan baik ada konsekuensinya. Jadi bukan asal pemotongan," tegasnya. Pihaknya pun mengaku sudah mengeluarkan SE kepada seluruh SKPD, Bahkan dikeluarkannya SE telah berdasarkan ketentuan pembayaran yang telah ada. Saat ini hanya tinggal penerapan secara teknis.
"Sekarang bagaimana tindaklanjut dari
.
DOK NUSABALI
PENJABAT Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka
MANGUPURA, NusaBali
Wacana pemotongan tambahan penghasilan
pegawai (TPPJ bagi pegawai malas ternyata iali sekadir isipan-j einp-ol. Pem kab Badurig di bawah kepemimpinan I Nyoman Harry Yudhd Saka selaku penjabat bupati suddh melayang. kan surat edaran ($E) ke seluruh SKPD. Intinya menegaskan jika ada pegawai tak rajin, maka TPP bisa kena potong.
Riak-riak pemotongan TPP sempat men. jadi pergunjingan di kalangan pegawai. Tetapi, pemerintah tetap memberlakukan pemotonganr bagi seluruh pegawai 'nakal' yang jarAng hadirt ke kantor. Pemerintah berdalih TPP merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Maka dari itu, apabila pegawai tidak melaksanakan tugasnya maka tambahan pengasilan
tersebut tidak akan dibayarkan. Pemotongan TPP disebut-sebut berlaku per fanuari 2016. Penjabat Bupati Badung Nyoman HarryYudha wartawan menegaskan, penempan
Saka kepada
Edisi
Hal
&6tut3o fuqusrt iL z
@16
masing-masing SKPD. Karena SKPD yang mempunyai anggarannya. Bagaimana melakukan pembayaran yang harus dipenuhi," tandasnya.
Berdasarkan informasi, pemotongan TPP. misalnya, untuk pegawai golongan III mendapatkan insentif Rp 3,8 juta per bulan, akan dibagi 22 hari kehadiran. Maka pemotongan untuk sekali ketidakhadiran sebesar Rp 1,72 ribu. Untuk pegawai yang sakit harus melampirkan surat keterangan dokter. Selain insentif, uang makan juga dipotong Rp 30 ribu per sekali ketidakhadiran. Dimana total uang makan yang diterima pegawai Badung setiap bulannya sebesar Rp 660 ribu. Sementara belum lama ini, Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria menilai kebijakan pemerintah ini sangat baik. "Bagus itu. Tapi seharusnya dari dulu begitu, pegawai yang' tidak masuk dipotong TPP-nya," kata Satria yang ditemui di gedung DPRD Badung, Kamis [21l1).
Alasan dia, selama ini tidak sedikit PNS tidak masuk kerja dengan seenaknya. Apalagi tak jarang juga pegawai cukup meminta izin melalui telepon saja. Padahal mestinya kalau pegawai izin harus mengajukan dari awal. fadi dia sepakat dengan kebijakan pemerintah tersebut.
6
asa
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Telusuri Sl(Bodorg, Komisi IPanggil BKD Suwardiana menginginkan 150 SK pegawai kontrak di tahun 2016 dibatalkan untuk dikaji ulang setelah Bupati dan Wakil Bupatiterpilih dilantik. TABANAN. NusaBali
Komisi I DPRD Tabanan pang-
gil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan untuk dimintai klarifikasi terkait surat keputusan (SK) pegawai kontrak untuk guru dan tenaga tata usaha (TUJ yang bodong. Di hadapan anggota Komisi I DPRD Tabanan, KeDala BKD Tabanan Made Yasa mengakuijika SK itu bodong. Salah seorang anggota Komisi I DPRD Tabanan, I Ketut Suwardiana meragukan penjelasan Made Yasa yang mengatakan ombudsman Re-
publik Indonesia [oRI) perwakilan Bali berikan solusi mengganti SK bodong itu dengan SK baru. "Kalau sampai Ombdusman berikan solusi seperti itu, saya rasa ombudsman keliru," ungkap Suwardiana" Politisi asal Desa Cepaka, Kecamatan
Kediri
ini meoolak tegas jika dua pegawai kontrakber-SK bodong itu dibuatl€n SK b4ru.
Suwardiana beralasan jika terus melakukan kesalahan dan rgengganti SK bodong dengan sK baru
sangatlah buruk bagi pemerintahan, Dia mengakui di Tabanan kekurangan guru, namun sebi-
jaloya merekrut pegawai kohtrak
untuk pendidik melalui prosedur legal, Termasuk merekrut guru secara professional dan proporsional, artinya guru mata studi yang betul-betul kurang. Termasuk pula merekrut pegawai yang. dibutuhkan sehingga tak adayang nganggur di tempat kerja. "Kalau membutuhkan pegawai, ya harus sesuai keperluan. Jangan sampai lebih, itu akan membebani APBD," regasnya.
Edisi
: 3iLtu,Zo f,saus"i. ?d6
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Massa
pendemo tolak Reklamasi Teluk Be-
noa long march dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali
menuju Kantor Gubernur Bali,
Jumat (29/11. DENPASAR NusaBali Situasi tegang terjadi di lGntor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, fumat (29 / pag. Pasalny4
\
antaranggota Dewan bersitegang saat rapat uji analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Revitalisasi Teluk Benoa yang digelar di
Gedung Wiswa Sabha Utama IGntor Gubemur Bali Selain itu pada saat bersamaan ada demo besai-besaran Tolak Reklamasi' melibatkan ribuan
massa dari berbagai pelosok Bali,
Uji Amdal Revitalisasi Teluk Bepoa (Kelurahan Tanjung Beno4
rah Pemayun, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry (dari Fraksi Golkar), dan sejumlah ang-
Iiebaqaan Kuta Selataq Badung) di Gedung Wiswa Sabha Utama
gota Dewan
I(antor Gubernu4 Bali, Jumat kema-
lukBenoa tersebu! ada pemaparan ahli tsunami dari pT fiVSl, Ataul Muhari, Menurutsang Dirje4 Ari SudUanto, rapat teresebut merupakan penyerapan pendapat dan mencari
rin, digelar oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional ITWBIJ dan pI Dinamika Atria Raya Rapattersebut
Dirjen dari Kementerian
Edisi
i &bfu,+- &rcnri ?p(6
Hal
:l
Ari Sudijanto, Tjokorda Ngu-
lainnya
Dalam ujiAmdal Revitalisasi Te-
Benambung ke Hal.15 Kolom
1
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
.N Uji Amdal Revitalisasi Teluk Benoa
Ditingkahi Aksi Demo.,. ,.iry#mih6' frffir{;f
;tii
"
i;
masukan terkait dengan rencana PT TWBI.
Bersamaan dengan digelarnya rapat uji Amdal Revitalisasi Teluk Benoa terseluq ribuan massa dari ForBali menggelar aki demo Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Massa dari berbagai elemen mulai kalangan aktivrs,
maqnralat
ada! hingga SekaaTeruna Teruni (SI'IJ asal berbagai pelosok Bali ini menggelar demi di halaman Ihntor Gubernur Bali. Massa pendemo long march dari
Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi) Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Dendasar, lalu merangsek ke arah utara menuiu Ihntor Gubemur Bali. IGrena dihadang petugas Polda Bali dan pinhr gerbang IGntor Gubernur Bali ditutup, pendemo akhirnya
beraki di depan halaman
lkntor Gubernur.
Aki massa pendemo kemarin dipimpin Wayan 'Gendo'Suardana Dalam orasinya, Gendo menyatakan kalaupun ada Amdal untuk Revitalisasi Teluk Bgenoa, hal itu dinilai sebagai Amdal abal-abal. "Kita menolak Reklamasi Teluk Benoa" Amdal yang ada itu abalabal," teriak Gendo. Versi Gendq penolakan Reklamasi Teluk Benoa ini sudah berlangsung 3 tahun. Para aktivis dan masyarakatpro lingkungan tidak akan pernah-berhenti menolak 'Yang menolak bukan kami LSM saj4 sudah ada masyarakat dan desa adat yang ikut menolak Cabut Perpres 51 Tahun 2014dula"katanya" S,e4entara, situasiagny.erapan
masukan dari masyarakat soal Amdal Rei/italisasi Teluk Be'noa di dalam Ge$ung Wiswa Sabha Uama yang dipaddu Wakil Ketua DPIID Bali Nyoman Sugfawa Korry, Jumat kemariq sempat memanas. Situasi panas terjadi saat anggota Komisill DPRD Balidari Fraki PDIP, AA Ngurah Adhi Ardhana tidak dizinkan bicara oleh Sugawa Korry, dengan alasan rapat kemarin bukan bidangnya Komisi ILAdhi Ardhana pun melawan. "Kami Korhisi II membidangi pariwisata. f adi, ini terkait komisi kami," ujar politisi PDIP asal Puri Gerenceng Denpasar ini. Sugawa Korry akhirnya menanyakan kapasitas Adhi Ardhana kepada Ketua Fraki PDIP DPRD Bali, Kadek Diana. Ditanya seperti itu, Kadek Diana yang hadir bersama mantan Sekretaris Pansus Zonasi DPRD Bali, Wayan Disel
Revitaliasi Teluk Benoa, apalagi sudah
dikaji oleh para profesoi. "Keilmuan para ahli ini saya bisa percaya Perlu iyga saya sampaikan secara sosial dip ikirkan masa depan generasi krta lGlau saya sekarang nyaman, hpi generasi ke clepan bagimana? Pengangguran ielas akan ada Sekarang kita minta komitmen PT TWBI terkait masalah sosial
ini,"uiarTamba Sebalilnya Sugawa Korry meminh
supaya yang dipekerjakan di Teluk Benoa nanti 80 persen tenaga kerja lokal "Jangan nanti investor b6rahsan tidak ada kualifikasinya, Ialu laama Bali ditingg:I. IGlau mereka tidak siap pakai, ya disiapkan dengan kualifikasij' ujarpolitisi Golkarasal Banyuatis Kecamatan Banjar yang juga Kehn DPD II -Cott
nueteng
ini.
--
"r sisi lain, Kadek Diana menDi Astawa, mengatakan mereka bukan datangatas nama Fraki PDIP. Namun, egaskan dirinya sempat mendapat sebagai anggota Komisi III DPRD Bali serangan di media bahwa Panius yang membidangi pembangunan dan Zonasi dibentuk untuk pintu masuk lingkungan. Soal Adhi Ardhana bisa Reklamasi Teluk Benoa'"Saya tegasbicara ab'au tida[ itu diserahkan lGdek kan saya sebagai Kehra Pans-us Pe-rda Diana kepada Sugawa Korry selaku Zonasi, karena Pansus Zonasi bertugas pemandu acara.
menindaldanjuti Perda RTRW Nomor "Kalau Pimpinan Dewan (Ketua 16 Tahun 2009 tentang Arahan Zonasl DPRD Bali Nyoman Adi WiryatamaJ Saya luruskan itu Di mdia tidaksava sendiri sudah hadir diwahli Pak Sug- ladeni," ujarDiana" Sementara itu, rapat uiiAmdal Re. awa Korry. Sekarang silakan, terserah Pimpina4 Pak Sugawa Kony," tandas vitalisasi Teluk Benoa di GedungWisr,va Kadek Diana, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sabha Utama kemarin mendapatkari laitik dari tokoh masvarakat Ida Bali dari Dapil Gianyar. Ppda aktrirny4 Sugawa Korry tidak Tjokorda Pemecutan K. M-enurut Tiok memberikan kesempatan kepada Adhi Pemmrtan, seharusnya Sugawa Korry Ardhana untuk berbicara. Kesempa- selaku moderator tdak minghalang tan dialihkan kepada Disel Astawa, Adhi Ardhana untuk bicara"Kasihan GunsAdhi Ardhana tidak anggota Komisi lll DpRD Bali dari diberikan kesemlatan bicara sebagai
'
Fralai PDIP Dapil Badrung. DiselAstawa mengptakan proyek Revitalisasi Teluk Eenoa itu positif, sepanjirng ada azas maffaat untuk masyarakat dengan pe_ nyerapan tenaga kerja. Menurut Diiel, prnamya bisa menerima Revitalisasi Teluk Benoa, apalagi kalau dibuktikan oengan adanya kajian terkait dengan tlngtrungan yang tidak ada persoalan tag.
"Untuk berbuat kebaikrn rru me_ mang ada.risikonya. Harus siap kta. I(alau Amdal sudah dikaji oleh bilasan protesor yang ahli di bldangrya, saya percaya dengan hal itra" tegii polidsi asal Desa Ungasan, Kecamlun Kuta Setatan, Badungini. Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Bali,dari Fraksi Demokrat, Nengah I amba, mengalakan hdakmasalahida
itr
anggota DPRD Bali.Sayasayangkan )aya p€utulu ol medl4 seorang anggota
Dewan tidak diberikan kesempatan bicara. Ada apa itrr?'tanya Tjok pemecutan yang notabene sesepuh Partai Colkar. Tjok Pemecutan mengahka& dirinya tidak memihak siapa fun, baikyang pro maupun kontra, terkait Revitalisasi Teluk Benoa ini.'Tapi, kalau mau terbuka, semua diberikan kesempatan berbicara, supaya jelas terungkap faktaialGanya. Saya usulkan supaya adakan
lagi rapat dan mencari masukan seluruh elemen," tegas pewaris tahta Puti Pemecutan, Denpasar yang juga mantan Ketua DPRD Badung di era
0rde Baru ini. 6 nat
z Edisi
:
Hal
:tl
fuLht,lo
trqrcqlci ?s(6
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl perwakilan provinsi Bati
Telusuri SKB odong, Komisi IPan gggil BKD
.
Suwardiana menginginkan 150 SK pegawai kontrak di tahun 2016 dibatalkan untuk dikaji ulang setelah Bupati dan Wakil Bupatiterpilih dilantik.
TABANAN, NusaBali
Komisi I DPRD Tabanan pans-
grl Kepala Badan Kepegawa iain Daerah (BKDI Tabairan untuk
dimintai klarifikasi terkait surat keputusan (SK) pegawai konrrak untuk guru dan tenaga tata usaha [TU) yang bodong. Di hadapan anggota Komisi I DPRD Tabanan. Kepala BKD Tabanan Made yasa mengakuijika SK itu bodons. Salah seorang anggota Komisi I DPRD Tabanan, I Ketut Suwardiana
meragukan penjelasan Made yasa 1ang mengatakan Ombudsman Re. pubiik Indonesia (ORI) perwakilan
Bali berikan solusi meirgganti SK bodong itu dengan SK baru. "hhlau sampai ombdusman berikan solusi sepertr itu, saya rasa Ombudsman keliru," ungkap Suwardiana. Politjsi asal Desa Cepaka, Kecamatan
Kediri ini menolak tegas jika dua pesawti
konh-ak ber-SK bodonp itu aiUuiU
SKbaru.
Suwardiana beralasan jika terus melakukan kesalahan dan rDengganti SK bodong dengan SK baru
sangatlah buruk bagi pemerintahan, Dia mengakui di Tabanan kekurangan guru, namun sebijaknya merekrut pegawai kohtrak
untuk pendidik melalui prosedur legal. Termasuk merekrut guru secara professional dan proporsional, artinya guru mata studi yang betul-betul kurang. Termasuk pula merekrut pegawai yang orDurunKan sentngga tati ada yang
nganggur di tempat kerja. "Kalau membutuhkan pegawai, ya harus sesuai keperluan. langan samDai lebih, itu ikan membeSani!.PBb, ' tegasnya.
Edisi Hal
: 53Afu, 7o 7
Js,trqgr'l
d6
