jumlah pendapatan kotor, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan yang

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap PT. Inkordan International merupakan perusahaan yang sedang

berkembang sehingga jumlah karyawannya tidak terlalu banyak. Dengan menggunakan sistem self assessment perusahaan diberikan tanggung jawab

dan keperceyaan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan melaporkan

besarnya jumlah pajak yang harus dipotong dan disetorkan atas penghasilan karyawan sehubungan dengan pekerjaannya.

Dalam hal tersebut diatas, perusahaan menghitung pajak penghasilan

pasal 21 dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan misalnya

jumlah pendapatan kotor, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan yang diperoleh karyawan dan informasi mengenai status karyawan tersebut. Dari data-data tersebut perusahaan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Semua pendapatan dikumpulkan dan dijumlahkan termasuk tunjangantunjangan yang ada untuk mendapatkan jumlah pendapatan kotor karyawan dalam sebulan.

2. Penghasilan kotor sebulan yang didapat kemudian dikurangkan dengan

jumlah potongan-potongan sebesar 5% dari penghasilan kotor atau maksimal Rp 108.000 per bulan dan maksimal Rp 1.296.000 per tahun.

38

39

Perusahaan menyelenggarakan program Jamsostek yang dibayar oleh

perusahaan. 3.

Pendapatan bersih dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

sesuai

dengan

status

karyawan.

Jumlah

PTKP

tersebut

disetahunkan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. 4.

Jumlah PKP tersebut kemudian dikalikan dengan tanf pemotongan pajak

penghasilan pasal 21 sesuai dengan tarif progresif yang berlaku. Yaitu untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 25.000.000 dikenakan tarif 5%, untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan tarif 10%, untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 100.000.000 dikenakan tarif 15%, untuk penghasilan kena pajak sampai

dengan Rp 200.000.000 dikenakan tarif 25%, dan untuk penghasilan kena pajak diatas Rp 200.000.000 dikenakan tarif 35%.

5.

Hasil dari perkalian tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi 12 untuk memperoleh PPh pasal 21 yang menjadi beban karyawan dalam sebulan.

Dari penjelasan uraian diatas dapat terlihat bahwa sistem perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 diperusahaan tidak mungkin menyimpang dari ketentuan yang beriaku. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah contoh dari perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan. Kan awan I

Ibu Nina Yuniwati adalah seorang manager personalia di PT. Inkordan

hiternational, ia menikah dan mempunyai 3 orang anak dan memperoleh gaji

40

sebulan sebesar Rp 2.250.000,-. la mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan makan 195.000,-.

Serta

siang masing-masing sebesar Rp 300.000,- dan Rp memperoleh

tunjangan

pajak

sebesar

Rp

100.350,-.

Perusahaan juga mengikuti program Jamsostek, pemi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh perusahaan masing-masing sebesar 0,24% dan 0,30%. Perusahaan menanggung Jaminan Hari Tua setiap

bulan sebesar 4,70 % sedangkan Nina Yuniwati membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 1% setiap bulan.

Perhitungan PPh Pasal 21 Nina Yuniwati adalah sebagai berikut: Penghasilan gaji sebulan

Rp 2.250.000

Tunjangan jabatan

Rp

300.000

Tunjangan makan siang

Rp

195.OOO

Tunjangan Pajak

Rp

100.350

Premi asuransi kecelakaan kerja (0,24% x Rp 2.250.000)

Rp

5.400

Premi asuransi kematian (0,30% x Rp 2.250.000)

Rp

6.750 +

Jumlah penghasilan bruto

Rp 2.857.500

Pengurangan:

1. Biaya jabatan (5% x Rp 2.857.500 =Rp 142.925) Maksimum diperkenankan

2. Iuran JHT(l%xRp 2.250.000)

Rp 108.000

Rp 22.500 + Rp

Penghasilan neto sebulan

130.500-

Rp 2.727.000

PERPUSTAKAAN UMB iPERP:

41

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.727.000

Rp 32.742.000

3. PTKP Untuk WP Pribadi

Rp 2.880.000

Tambahan status kawin

Rp 1.440.000

Tambahan 3 anak

Rp 4.320.000 + Rp

Penghasilan Kena Pajak setahun

PPh Pasal 21 setahun

Rp 24.084.000

= 5% x Rp 24.084.000 =

PPh Pasal 21 sebulan

8.640.000-

Rp 1.204.200

= Rp 1.204.000 : 12 = Rp 100.350

Karvawan II

Tn.

Sugiyanto

adalah

seorang

staff personalia

pada

PT.

Inkordan

International, ia telah menikah dan belum mempunyai anak. Tn. Sugiyanto menerima gaji pokok sebulan sebesar Rp 1.600.000 dan juga mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan makan siang, dan tunjangan transport masingraasing sebesar Rp 200.000, Rp 108.000, dan Rp 135.000. serta memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp 82.575,-. Beliau juga didikut sertakan sebagai anggota Jamsostek dengan menerima tunjangan berupa premi asuransi

kecelakaan kerja 0,24% dan premi asuransi kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok. Untuk Jaminan Hari Tua dibayar sendiri oleh Tn. Sugiyanto sebesar

42

1% dan 4,70% ditanggung oleh perusahaan dan langsung dipotong oleh perusahaan.

Perhitungan PPh Pasal 21 Tn. Sugiyanto adalah sebagai berikut: Penghasilan gaji sebulan

Rp 1.600.000

Tunjangan jabatan

Rp

200.000


Rp

108.000

Tunjangan transport

Rp

135.000

Tunjangan Pajak

Rp

82.575

Premi asuransi kecelakaan kerja (0,24% x Rp 1.600.000)

Rp

3.840


Rp

4.800 +


Rp 2.134.215

Pengurangan:

1. Biayajabatan (5%xRp 2.134.215)

Rp 106.711

2. luran JHT (1% x Rp 1.600.000)

Rp

16.000 + Rp


122.711-

Rp 2.011.504

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 2.011.504

Rp 24.138.048

3.PTKP

Untuk WP Pribadi

Rp 2.880.000

Tambahan status kawin

Rp 1.440.000 + Rp 4.320.000 -

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 19.818.048

43



=

5% x Rp 19.818.048

=

Rp 990.902

- Rp 990.902 :12 =

Rp 82.575

Karvawan III

Ibu Taramia seorang operator di PT. Inkordan International, ia belum menikah

dan memperoleh gaji pokok sebulan sebesar Rp 600.000. Ibu Taramia mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan makan

siang,

dan tunjangan

transport masing-masing sebesar Rp 100.000, Rp 82.000, dan Rp 75.000. serta memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp 29.986,-. Perusahaan juga mengikut sertakan baliau dalam program Jamsostek dimana premi asuransi kecelakaan

kerja dan premi asuransi kematian di bayar oleh perusahaan masing-masing sebesar 0,24% dan 0,30%. Untuk Jaminan Hari Tua dibayar sendiri oleh Ibu Taramia sebesar 1% dan 4,70% ditanggung oleh perusahaan dan langsung dipotong oleh pemsahaan.

Perhitungan PPh Pasal 21 fbu Taramia adalah sebagai berikut: Penghasilan gaji sebulan

Rp

600.000

Tunjangan jabatan

Rp

100.000


Rp

82.000

Tunjangan transport

Rp

75.000

Tunjangan pajak

Rp

29.986

Premi asuransi kecelakaan kerja (0,24% x Rp 600.000)

Rp

1.440

Premi asuransi kematian (0,30% x Rp 600.000)

Rp

hSOO +

44


Rp

890.226

Rp

50 511

Rp

839.715

Pengurangan:

1. Biaya jabatan (5% x Rp 890.226)

Rp 44.511

2. luran JHT (1% x Rp 600.000)

Rp 6.000 +


Penghasilan neto setahun 12 x Rp 839.715

Rp 10.076.580

PTKP

Untuk WP Pribadi

Rp 2.880.000 + Rp 2.880.000 -

Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 setahun

= 5%xRp 7.196.580 -


Rp 7.1%.580

359.829

= Rp 359.829 : 12 =

Rp 29.986

Berdasarkan hasit analisis mengenai perhitungan PPh pasal 21 atas

penghasilan pegawai tetap yang diterapkan pada PT. Inkordan International, maka peniliti menyimpuikan bahwa di dalam perhitungan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat dari fonnat perhitungan PPh Pasal 21 yang ada di dalam peraturan perpajakan, contohnya seperti

45

1. 2.

Tunjangan-tunjangan Iuran-iuran, seperti Pensiun, JHT, dll.

3.

BiayaJabatan

4.

Besarnya jumlah PTKP yang digunakan untuk menghitung hasil PKP.

Ada 3 pilihan metode perhitungan PPh Pasal 21. yaitu; a.

Metode Gross Basis (PPh ditanggung oleh karyawan)

b.

Metode Gross Basis (PPh ditanggung oleh perusahaan)

c.

Metode Gross Up (PPh ditunjang oleh perusahaan)

Dalam metode Gross Up, dimana PPh nya ditunjang oleh perusahaan, maka yang dapat dijadikan sebagai biaya 3M (Mendapatkan, Menagih, Memelihara) buat perusahaan adalah biaya gaji sebesar Rp 2.250.000 (Contoh karyawan 1) ditambah dengan tunjangan PPh 21 sebesar Rp 100.350. dalam metode ini, baik karyawan maupum perusahaan, sama-sama diuntungkan

karena karyawan menerima utuh

gajinya dan perusahaan tetap

menjadikan PPh Pasal 21 yang ditunjang tersebut sebagai 3M.

dapat

46

Berikut ini contoh Ilustrasi Perhitungan Pasal 21 1.

Pengbasilan PPh Pajak 21 Atas Karyawan Menerima Penghasilan

dari Satu Pemberi Kerja di mana Istrinya Bekerja pada Pemberi Kerja pada Perusahaan Lain dan memiliki Usaha Lain

ALI

NUR

bekerja

pada

PT.

ALIBABA,

ia menikah

dan

mempunyai 2 orang anak dan istri Ali Nur juga bekerja di PT. Altek dan ia mempunyai usaha sampingan yaitu salon kecantikan merek EVA. A. PENGHASILAN DAR1 PENGHASILAN ALI MIR

Ali Nur menerima gaji sebesar Rp 3.000.000. la mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan makan dan tunjangan transport masing-masing sebesar Rp 350.000, Rp 180.000, dan Rp 150.000. Serta memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp 212.175, sebagaimana karyawan lain beliau

di ikut sertakan sebagai anggota jamsostek dengan menerima tunjangan premi asuransi kerja 0,24% dan premi asuransi kematian 0,30% dari gaji pokok. Untuk JHT dibayar sendiri oleh Tn. Ali Nur sebesar 1% dan

4,70% ditanggung oleh perusahaan dan langsung dipotong oleh perusabaan. Perhitungan Neto sebagai berikut:

Penghasilan gaji sebulan

Rp 3.000.000

Tunjangan jabatan

Rp

350.000


Rp

180.000

Tunjangan transport

Rp

150.000

Tunjangan pajak

Rp

212.175

Premi asuransi kecelakaan kerja (0,24%xRp 3.000.000)

Rp

7.200

47


Rp

9.000+


Rp 3.908.375

Pengurangan;

1.

2.

Biayajabatan (5%x Rp 3.908.375 = 195.418) maksimum diperkenankan

Rp 108.000

luran JHT (1 % x Rp 3.000.000)

Rp

10 000 + Rp


138 000-

Rp 3.770.375

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 3.770.375

Rp 45.244.500

B.PENGHASILAN Nv. EVA fistri) I*

Penghasilan sefaubungan dengan nekeriaan

la bekerja sebagai pegawai tetap di PT. ALTEK memperoleh gaji Rp 1.800.000.

PT.

ALTEK mengikuti program jamsostek, premi

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian (JK)

ditanggung oleh pemberi kerja masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Ny. Eva membayar iuran THT sebesar Rp 30.000 perbulan. Kemudian dari gaji Ny. Eva dipotong iuran pensiun untuk dana

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebasar Rp 40.000 perbulan.

II. Penghasilan dari Salon Kccantikan

Dari usaha salon kecantikan merek "EVA" di rumah tahun 2004 diperoleh penghasilan bruto Rp 75.000.000. dengan seizin dari

48

Kantor Pelayanan Pajak ia menghitung penghasilan neto dari usahanya

ini

dengan

menggunakan

Norma

Penghitungan

Penghasilan Neto - 30%.

PENGHASILAN Nv. EVA (istrh

I.

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Gaji setahun = 12 x Rp 1.800.000

Rp 21.600.000

Premi JKK (0,5% x Rp 21.600.000)

Rp

Premi JK ( 0,3% x Rp 21.600.000)

Rp

Penghasilan Bruto

Rp 21.772.800

108.000 64.800 +

Pengurangan:

- Biaya Jabatan 5%x Rp 21.772.800= Rp 1.088.640 - hiran pensiun = 12 x Rp 40.000

= Rp

480.000

- luran JHT

= Rp

360.000

= 12 x Rp 30.000

Rp 1.928.640-

Penghasilan neto

Rp 19.844.160

PTKP (WP Pribadi)

Rp 2.880.000-

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 16.964.160

PPhPasal21 setahun

= 5% xRp 16.964.160 = Rp 848.208


- Rp 848.208 : 12 = Rp 70.684

49

II. Penghasilan dari Salon Kecantikan

Penghasilan Neto = 30% x Rp 75.000.000 = Rp 22.500.000

Dari penjelasan tersebut diatas maka PPh yang terutang oleh Ali Nur dihitung sebagai berikut: - Penghasilan neto Ali Nur

Rp 45.244.500

- Penghasilan neto istri sehubungan dengan pekerjaan

Rp 19.844.160

- Penghasilan neto dari salon Kecantikan

Rp 22.500.000+

Jumlah Neto

Rp 87.588.660

PTKP (K/I/2) -WPPribadi

Rp 2.880.000

-Kawin

Rp 1.440.000

-Istri

Rp 2.880.000

- 2 Orang Anak

Rp 2.880.000 + Rp 10.080.000-

Penghasilan Kena Pajak Setahun PPhPasal21 setahun:

5% x Rp 25.000.000

= Rp 1.250.000

10% x Rp 25.000.000

= Rp 2.500.000

15% x Rp 27.508.660

= Rp 4.126.299 + Rp 7.876.299


= Rp 7.876.299 : 12 -Rp 656.358

Rp 77.508.660

50

2. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Karyawati Menerima Penghasilan dari Satu Pemberi Kerja, dimana Suaminya Tidak Bekerja dan Ada Surat Keterangan dari Kecamatan.

Rina adalah seorang kaiyawati dengan status menikah tanpa anak,

dia bekerja pada PT. BERKAH dengan gaji sebulan Rp. 2.000.000. rina membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriamiya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 40.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan Pemda (Kecamatan) tempat Rina berdomisili yang

diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui suaminya tidak mempunyai penghasilan.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan

Rp 2.000.000

Pengurangan;

- Biaya Jabatan (5% x 2.000.000)

= Rp 100.000

- Iuran Pensiun

^Rp 40.000 + Rp

140.000-

Penghasilan Neto

Rp 1.860.000

Penghasilan Neto Setahun (12 x Rp 1.860.000)

Rp 22.320.000

PTKP (K/0)

-WPPribadi

Rp 2.880.000

- Kawin

Rp 1.440.000 + Rp


4.320.1

Rp 18.000.000

51


- 5%x Rp 18.000.000 = Rp 900.000


- Rp 900.000 : 12 -Rp

5.000

3. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Karyawati Menerima Penghasilan dari Satu Pemberi Kerja, di Mana Suaminya Bekerja pada Pemberi Kerja di Perusahaan Lain

Ny. Ani bekerja di PT. Sulindafin memperoleh gaji Rp 1.500.000.

la juga mendapatkan uang Transport dan makan masing-masing sebesar

Rp 130.000 dan Rp 110.000. PT. Sulindafin mengikuti program jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian (JK)

ditanggung oleh pemberi kerja masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Ny. Ani membayar iuran THT sebesar Rp 30.000 perbulan. Kemudian dari gaji Ny. Ani dipotong iuran pensiun untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebasar Rp 40.000 perbulan.

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan

Rp i.500.000

Tunjangan Transport

Rp

130.000

Tunjangan Makan

Rp

\ 10.000

Premi Jaminan Kecelekaan Kerja (0,5% x Rp 1.500.000) Rp

7.500

Premi Jaminan Kematian (0,3% x Rp 1.500.000)

4.500 +

Penghasilan Bruto

Rp

Rp 1.752.000

PERPUS'IAKA.Art UMB

52

Pengurangan

- Biaya Jabatan (5%x Rp 1.752.000)= Rp 87.600 - luran THT

= Rp 30.000

- luran Pensiun

= Rp 40.000 + Rp

157 600 -

Penghasilan neto

Rp

Penghasilan neto setahun (12 xRp 1.594.400)

Rp 19.132.800

PTKP(TK/0)

Rp 2.880.000-



1.594.400

Rp 16.252.800

=5%xRp 16.252.800 = Rp 812.640


= Rp 812.640 : 12 = Rp 67.720

B. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Setiap akhir bulan perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan pembayaran gaji dan tunjangan lain yang

dibayarkan kepada kaiyawan dalara bulannya. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui jumlah PPh Pasal 21 terhutang yang harus dibayarkan. Di PT. Inkordan International PPh Pasal 21 ditunjang oieh perusahaan dan tidak membebankan atau memotong penghasilan karyawan. Karena

perusahaan

mengikuti

kepesertaan

Jamsostek,

maka

pemberian tunjangan lain seperti Premi Asuransi Keceiakaan Kerja, Premi

53

Asuransi Kematian dan Jaminan Hari Tua dilakukan bersamaan dengan pembayaran iuran Jamsostek.

Untuk contoh pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan teihadap perhitungan pajak sebelumnya atas karyawan adalah sebagai berikut: 1.

Pada saat pembayaran gaji

Biaya gaji

Rp 56.783.336

Kas

Rp 56.783.336

2. Pada saat perhitungan Jamsostek Biaya gaji

Rp

223.997

Biaya JHT

Rp 1.949.607

Hutang premi kecelakaan kerja

Rp

99.554

Hutang premi kematian

Rp

124.443

Hutang JHT

Rp 1.949.607

3. Pada saat pembayaran Jamsostek Hutang premi kecelakaan kerja

Rp

99.554

Hutang premi kematian

Rp

124.443

Hutang JHT

Rp 1.949.607 Rp 2.173.604

54

4. PadasaatperhitunganPPhPasal21 Biaya gaji

Rp 1.836.336

Hutang PPh Pasal 21

Rp 1.836.336

5. Pada saat pembayaran PPh Pasal 21 Hutang PPh Pasal 21

Rp 1.836.336

Kas

Rp 1.836.336

Karena PPh Pasal 21 tidak dibebankan kepada kaiyawan, maka perusahaan mengambil kebijakan bahwa PPh Pasal 21 yang dibayar

diasumsikan sebagai tambahan gaji karyawan tersebut dicatat dalam biaya gaji.

Pencatatan-pencatatan

yang

dilakukan

pada

PT.

Inkordan

International, yaitu:

1. Pencatatan selumh upah karyawan kedalam kartu gaji yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan PPh Pasal 21. Dalam kartu gaji tersebut terinci nama karyawan, status, besamya upah dan tunjangan. Kartu gaji dibuat 1 lembar untuk satu orang.

2. Berdasarkan kartu gaji tersebut, bagian pajak akan melakukan penghitungan pajak penghasilan dan memasukkan hasil perhitungannya ke dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). SPT Masa memuat data-

data tentang jumlah karyawan bulanan, mingguan, borongan, jumlah upah, dan perhitungan pajak penghasilan terhutang.

55

3. Jumlah pajak terhutang tersebut dibayarkan ke Kantor Pos yang ditunjuk

oleh pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), khusus untuk PT. Inkordan International yaitu Kantor Pos yang terletak di Jl. Raya Mayor Obing, Bogor. SSP memuat nama PKP dalam hal ini nama perusahaan, NPWP, alamat PKP dan besamya pajak yang hams dibayar.

SSP terdiri dari lima lembar, lembar kedua, keempat dan kelima diambil

oleh Kantor Pos setempat sedangkan lembar pertama untuk wajib pajak, dan lembar ketiga untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pembayaran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. SPT Masa yang telah diisi lengkap dan sesuai dengan standart pengisian SPT kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan melatnpirkan SSP lembar ketiga. Untuk PT. Inkordan International adalah KPP Bogor. Laporan ini dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan

berikutnya. SPT masa ini wajib setiap bulan meskipun jumlah pajak terhutang pada bulan yang bersangkutan adalah nihil.

Bedasarkan hasil analisis mengenai pencatatan PPh Pasal 21 atas penghasilan penghasiian pegawai tetap yang diterapkan pada PT. Inkordan International, maka penehti menyimpulkan bahwa pencatatan PPb pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat dari format pencatatan pajak penghasilan pasal 21 secara akuntansi yang dikemukakan oleh Gunadi yaitu sebagai berikut:

56

1. Pada saaat pembayaran gaji pegawai serta pemotongan pajak pengiasilan pasal 21, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

2. Pada saat perusahaan menanggung Jaminan Kecelakaan Keija (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

3.

Pada saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Dan Jaminan Hari Tua (JHT).

C Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tefap Pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 1.

SPT Masa

a. Formulir diambil dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. Bagian accounting menghitung pajak yang ditanggung perusahaan, untuk

kemudian mengisikannya ke dalam formulir SPT masa tersebut.

b. Perusahaan melakukan pembayaran atas pajak tediutang sesuai dengan perhitungan dalam SPT Masa. Pembayaran dilakukan ke Kantor Pos dengan menggunakan SSP.

c Perusahaan melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan mendaftarkan PKP. Pada saat pelaporan dilampirkan lembar ketiga dari SSP yang telah dibayarkan dan disahkan oleh

57

Kantor Pos setempat. Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan tanda terima atas pelaporan tersebut.

d. Untuk PT. Inkordan International pada saat penyetoran dan pelaporan SPT Masa dilakukan setiap tanggal 7 dan 15 pada bulan berikutaya setelah akhir masa pajak. Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka diundur pada tanggal setelahnya. 2.

SPT Tahunan

a. Pada akhir tahun dilakukan penghitungan jumlah PPh Pasal 21 secara keseluruhan selama setahun.

b. Jika dari perhitungan tersebut terdapat kekurangan bayar maka perusahaan akan mdunasinya ke Kantor Pos dengan menggunakan

SSP. Pembayaran paling lambat tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

c. Melaporkan SPT Tahunan ke KPP disertai lembar ketiga SSP yang telah disahkan oleh Kantor Pos setempat. Pelaporan paling lambat tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.

d. Untuk PT. Inkordan International, melakukan penyetoran SPT Tahunan dilakukan setiap tanggal 7 Maret tahun takwim berikutnya setelah akhir tahun pajak.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaporan PPh Pasal 21 atas

penghasilan Pegawai tetap yang diterapkan PT. Inkordan International maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan (UU No. 16 Tahun 2000).

58

Hal ini dapat dilihat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Peraberitahuan Masa paling lambat 20 hari seteiah akhir masa pajak

2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat 3 bulan seteiah akhir tahun pajak (31 Maret).

Sehingga PT. Inkordan International mengikuti peraturan perpajakan yang beriaku agar tidak dikenakan denda dan tidak mengalami kerugian dari keterlambatan atas pelaporan tersebut.

jumlah pendapatan kotor, tunjangan-tunjangan, potongan-potongan yang

Recommend Documents