~=:....
,: j;l;~;~:" ~._;. ''),,':,.:
'. ,,
. . . '. ~ ...
:
Nomor Sifat Lampi ran Hal
Yth.
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8.
PS.005/002/SU/X/2015 Penting 1 Berkas Penyampaian Dokumen Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Jakarta, 26 Oktober 2015
Deputi I - IV lnspektur Para Kepala Biro Kapusdiklat Kapuslitbang Para Kepala Balai Besar MKG Wilayah 1-V Ketua STMKG Para Kepala UPT di Tempat
Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3235/M.PANRB/10/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 Tentang Penyampaian Dokumen Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota. Terkait hal di atas, bersama ini kami sampaikan himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BMKG agar menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015 yang akan datang. Dan jika terjadi pelanggaran terkait netralitas tersebut kepada pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Nota Kesepahaman Antara Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Sadan Kepegawaian Negara (terlampir). Demikan kami sampaikan untuk diteruskan di perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Tembusan: Kepala BMKG
Lingkungan masing-masing.
Atas
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA · DAN REFORMASI BIR.OKRASI REPUBLIK INDONESIA
Nomor
. Bt~JSIM.PANRB/10/2015
Lampiran :
1 (satu) berkas MoU
Perihal
Pehyampaian Dokumen Nota Kesepahaman tentanq Pengawasan Netralitas,- Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur, · · Bupati, dan Walikota
&
Oktober 2015
Kepada Yth. 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
di
Para Menteri Kabinet Ke~a Jaksa Agung Para Kepala LPNK Para Sekretaris Jendral Lembaga Negara Para Sekretaris Jendral LNS Para Gubernur,dan Para Bupati/Wafikota Tempat
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan A ara ur · ii N ASN telah mengamanatkan penyelenggaraan manajemen ASN didasarkan ada asas, rinsi rn a, asar an o e e P!ril u yang harus dijunjung tinggi oleh da am pea sanaan tugas pemerintahan dan pembapgunan. Di samping itu, d'alam Peraturan Pemerintah "Nomor 53 Tahun 2010 tentan Disi lin PNS secara jelas dan tegas juga telah men ur entang kewajiban dan larangan bagi PNS, salah satunya terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada, termasuk tingkat hukuman disip!in bagi ASN yang melakuRan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut. " Sehubungan dengan hal tersebut di' atas, dalam rangka memastikan netralitas ,ASN dalam PiJkada yang akan dilaksanakan secara serenfak pada 9 Desember 2015, kami telah menyampaikan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/2356/M.PANRB/0712015~ teiianggal 22 Juli 2015, perihal Netraiitas ASN dail Carangan Penggunaan Asel Pemeri".'t~h dalam Pemi~ihan Kepa~a Daerah Serentak. Selanjutnya, sebagatbentuk komitmen bersama untuk terlaksananya netraritas: nilai dasar, kode etik dan kode erilaku ASN ada Pilkada dimaksud Sadan engawas Pemilu dengan KeroeoteriaR Dalam . Nege · emen enan
'
(
'
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil
Negara,
dan Sadar I
t<:epegaWaian Negara
telah menandatangam Nola
Kesepahaman tentang P.engawasan Netralitas, Pelaksanaan Nllai Dasar, Kode Etik dan Kode Peniaku Apa~tur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan · Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang salinannya kami sampaikan sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami rnenqharapkan kiranya Saudara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menindaklanjutinya dengan secara aktif mensosialisasikan dan melaksanakan berbagai kebijakan/aturan yang terka1t dengan netralitas PNS dalam· Pemitihan Kepala Daerah dimaksud. · .. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kaslh.
Tembusan: 1. 2.
Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Panglima TNI; 4. Kepala Kepolisian RI; 5. Sekretaris Kabinet; 6. Ketua Badan Pengawas Pemilu; 7. Ketua Komisi Pemilihan Umum; 8. Ketua Komisi Aparatur Sipili Negara.
.....
••-i••"'I·····-·:,....-.,.,,
_
• NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONES1A
DENGAN KEMENTERIAN OALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN SADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS, PELAKSANAAN NILAI DASAR, KOOE EilK DAN KOOE PERILAKU APARATU~ SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATl, DAN WALIKOTA NOMOR: 14/NK/BAWASLU/X/2015 :NOMOR: 193/5589/SJ NOMOR : MoU/10/M.PANRB/10/2015 NOMOR: 02/MOU.KASN/10/2015 NOMOR:
23/K/KS/X/2015
Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Betas (0210-2015), bertempat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jalan Jenderal Sudirman Kav.69, Jakarta Selatan, yang bertandatangan di bawah ini : Dalam · rangka pengawasan netralitas. pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota, maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut : 1.
MUHAMMAD, Ketua Sadan Pengawas Pemillhan Umum Republik Indonesia,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia (Bawaslu Thamrin No. 14, Jakarta Pusat;.
2.
RI),
berkedudukan
di Jalan
M.H.
TJAHJO KUMOLO, Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertinoak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;
di Jalan Medan
3.
YUDDY CHRISNANOI, Menteri· Pendayagunaan Aparatur Negara. dan Reformasi Birokrasi, dafam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasl Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan;
4.
5.
SOFIAN EFFENDI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dalall'r hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Aparatur Sipil Negara, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52-53 Pancoran-Jakarta Selatan; BIMA HARIA WIBISANA, Kepala Sadan Kepegawaian Negara, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas narna Badan Kepegawalan Negara, berkedudukan di Jalan leij~nd. Sutoyo No. 12 Jakarta Timur.
Selanjutnya PARA PIHAK tertebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tnerupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2.
Bahwa PARA PIHAK Kement~rian/Lembaga yang tnemiliki keterkaitln mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipit Negara (ASN);
3.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 · dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Apara't.ur Negara dan Reforrnasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepeqawaian Negara tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Walikota.
Dengan berikut:
memerhatikan
Peraturan
Perundang-undangan
antara
lain
sebagai
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.
Undang·Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5494);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N.omor 1 Tahun 201.4 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lernoeran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebaqaimana telah diubah dengart Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanq-Undanq Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pef"!lilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tarnbahan l.erribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 2
6.
Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara. serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tah\m 2010 ·tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasl, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
· Peraturan
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 20t3 tentang perubahan ketujuh etas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10}; ·
8.
Peratorarr Presiden Republik Indonesia Nomor ·4 Tahun 2013 · tentang perubahan kedefapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasl dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11).
Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA Pl·HAK memandang pertu untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut : BABI MAKSUO DAN TUJUAN
Pasal1 (1}
Neta Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan tandasan kerja sama pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) datam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
(2)
Nota Ke.sepahaman lni bertujuan untuk rnenqoptirnalkan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota. BAB II
RUANG LINGKUP Paaal 2 Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersarna PARA PIHAK dalam pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelehggaraan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota. Pasal3 Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provlnsl, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3
Pasal4 Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi, .. Sinkronlsasi, dan Komunikasi Pengawasan Netratitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubemur. Bupati, dan Walikota yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Bawaslu RI, dan berkedudukan di Kantor Bawaslu RI.
BA~ Ill BENTUK KESEPAHAMAN PasalS ·(1)
PARA PIHAK melakukan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemllihan Gubemur, Bupati, dan Walikota;
(2)
PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau berita acara; ·
(3)
Kesir:npulan atau berita acara hasil pengawasan PARA PIHAK, · direkomendasikan oleh Bawaslu RI kepada pihak~pihak lain yang berwenang. Pasal6
PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Pasal7 (1)
PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan infonnasi serta sosialisasi bersama terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:
(2)
Sosielisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan fokus grup diSkusi, . seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan. kegiatar:i lainnya terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai casar, kode etik dan kocle perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota.
BABIV PELAKSANAAN ·NOTA KESEPAHAMAN Pasal8 (1)
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
4
............
(2)
, ...
_
·-··· ....
PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi daJam pelaksanaan Neta Kesepahaman ini.
BABV PEMBlAYAAN Pasal9 .
.
$egala pemblayaan yang tlmbul dalam pelaksanaan N·ota. Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsionai dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
BABVI
. · ...
KORESPONOENSI DAN KOMUNIKASI Pasaf 10 (1)
Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salan satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini ;
a. BADAN PENGAWAS PEMILU RJ
Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Jin. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat · Telepon : 021- 3905869 I 021 - 3907911
b. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jin. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat T elepon : (021) 3451941 I (021) 345351 O I (021) 34833648
c. KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI Biro Hukum, Komunikasi dan lnfonnasi Publik Jin. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 1219'0 Indonesia Telepon : (021) 7398381 - 89 Fax : (021) 7388372
DAN
d. KOMISI APARATUR SIPIL ~EGARA Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara Jin. Letjend MT. Haryono Kav. 52 - 53 Pancoran Jakarta Selatan · Telepon : (021)7972098
Fax
e.
SADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara, Gedung II Lantai 10 Jin. Mayjend. Soetoyo Nomor 12, Cilllitan, Jakarta Timur, 13640 Telepon : (021) 8093008 (ext. 3105)
Fax
(2)
: (021) 7972098
(021)80887009
Dalam hat terjadi perubahan a/amat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ). maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nata Kesepahaman ini paling lambat 5 {lima) hari keria sebelum perubahan alamat dimaksud ber1aku efektif;
s ;
(3)
Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, rnaka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman lni dlanggap telah dlsampaikan semestinya jika diklrimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1). BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11 Hal-hal teknts yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan leblh lanjut berdasarkan kesepakatan _PARA PIHAK.
Pasal12 Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaika_n dengan sebaik·baiknya secara musyawarah untuk mufakat. BAB VIII PENUTUP
Pasal13 Nata Kesepahaman ini berlaku selama 5 (llma) tahun sejak ditandatangani. Pasal14 Dernlklan Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di ternpat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARAPIHAK:
6
... · MENTERJ PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
KEPALA BAOAN KEPEGAWAlAN NEGARA
,:;._ IBISANA
7
