Jika seorang keturunan Adam meninggal maka putuslah segala amalannya, kecuali 3 hal, yaitu:
Sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat Doa anak yang soleh
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
IAI KNOWLEDGE CENTER CABANG SOLO
Qsftfoufe!cz;
IJI SAMAJI, SE., M.Si., Ak., CA., BKP.
2
Pelatihan Pajak Terpadu Brevet A&B
Presented by:
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP. 081 357 822 744 0819- 13200 364 081 357 822 744 6851 (Home) 022-8888 08888 299 629 7822 Flexi : 022-6156 0819- 13200 364 08888299629; 022-31129253
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
3
Lecturer n’ Preceptor Accountant Tax Instructor / Accounting Trainer Registered Tax Consultants / Tax Adviser Accounting Service & Management Advisory Writer Instructor Lecturer
Cintailah Ilmu Pengetahuan, sebagaimana Kita mencintai diri kita sendiri, karena dengan berilmu pengetahuan, Kita pasti akan selamat baik di dunia maupun kelak di akhirat
Petuah bijak para profesional
4
A1
Selamat Datang Peserta Pelatihan Brevet Pajak
The Best Teaching
5
Slide 5 A1
Axioo; 17/11/2011
PAJAK PENGHASILAN OP
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Brevet Pajak A & B J I
I
Specialist Tax
6
Pembukuan, Pencatatan, DE Rekonsiliasi Fiskal
7
SESI : 2
Pembukuan, Pencatatan, DE Rekonsiliasi Fiskal
Sub pokok bahasan : 1). Pembukuan/ Pencatatan Bagi WP OP 2). Pengurangan yang Diperbolehkan dan Rekonsiliasi Fiskal
8
PPh OP
9
PENGHASILAN NETO FISKAL
PENGHASILAN DARI USAHA / PEKERJAAN BEBAS
PENGHASILAN DARI PEKERJAAN
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (MODAL)
10
PENGHASILAN DARI USAHA / PEKERJAAN BEBAS
11
MENGHITUNG LABA NETO USAHA
Omzet < 4,8 milyar setahun
NORMA PENGHITUNGAN
Memilih
PEMBUKUAN
12
Omzet >= 4,8 milyar setahun
Penghitungan Laba Neto Usaha Fiskal
Norma
Pembukuan
Ph Neto Usaha Fiskal = % Norma x omset setahun
Ph Neto Usaha Fiskal : Penjualan Neto
= xxxxx
HPP
= (xxxxx)
Laba Bruto Usaha
= xxxxx
Biaya Administrasi&Pemasaran = (xxxxx) Laba Neto Usaha 13
= xxxxx
NORMA PENGHASILAN NETTO
Ketentuan – ketentuan bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan norma : • Peredaran usaha bruto dalam satu tahun < 4,8 milyar • Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak • Merekapitulasi Peredaran atau penerimaan bruto tiap bulan (pencatatan)
14
NORMA PENGHASILAN NETTO
Catatan : Norma hanya untuk menghitung penghasilan neto dari usaha/pekerjaan bebas saja; Norma berbeda-beda tergantung jenis usaha/ pekerjaan bebas dan lokasi usaha. 15
PEMBUKUAN
A. NERACA B. LABA RUGI C. DAFTAR PENYUSUTAN D. REKONSILIASI FISKAL
16
NATURA NATURA (bagi penerima)
OBJEK
Jika Diberikan o/ Bukan SP
17
Jika Diberikan o/ perusahaan (ph-nya FINAL)
BUKAN OBJEK
Menghitung Pajak • Pajak .. = …. % x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) • Tarif PPh diatur di pasal 17 UU PPh • DPP untuk PPh meliputi : Ph bruto, atau Ph kena Pajak ; tergantung jenis objeknya
18
Tarif pph WP OP th 2009 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
19
Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00
5%
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00
15%
di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00
25%
di atas Rp500.000.000,00
30%
Jika Tn. Ali tahun 2013 dari kegiatan usahanya diperoleh Ph kena pajak = 320 juta • 5% x 50.000.000 = 2.500.000 • 15% x 200.000.000 = 30.000.000 • 25% x 70.000.000 = 17.500.000 PPh terutang Rp 50.000.000 • Keliru jika : 25% X 320.000.000 = Rp. 80.000.000
20
Coba hitung ! • • • •
21
Jika Ph kena pajak = Rp. 500.500.500 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 200.000.000 = 30.000.000 25% x 250.000.000 = 62.500.000 30% x 500.000 = 150.000 PPh terutang = 95.150.000
Cara menghitung • • • • •
Penghasilan bruto = …. Pengurang ph bruto= …. Penghasilan netto = .... PTKP (.../...) = .... Ph kena pajak = .... (angka ratusan dibulatkan ke bawah, angka Ph KP harus dalam ribuan penuh)
22
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO 1. Norma (WP – Pencatatan) atau HPP, Biaya (WP – Pembukuan) 2. Kompensasi Kerugian 3. PTKP 4. Zakat/Sumbangan Keagamaan lain
23
Pembukuan • • • • •
24
Penjualan Harga Pokok Penjualan Ph bruto Biaya usaha Ph netto
= …. = ….. – = ….. = ….. – = …..
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) : 1 JANUARI 2013 -
Diri Pribadi WP OP Tambahan status kawin Tanggungan
•
yang menjadi tanggungan : - anak kandung, anak tiri, anak angkat - ayah ibu, mertua Maksimal tanggungan : 3 orang Penetapan PTKP : tanggal 1 januari Beberapa istilah dalam PTKP : TK/- , K/0, K/1, K/2, K/3 , TK/1, TK/2, TK/3 PH = Pisah Harta , HB = Hidup Berpisah tanggungan kondisinya adalah ditanggung sepenuhnya dalam satu rumah/sehari-hari.
• • •
• 25
Rp. 24.300.000/th Rp. 2.025.000/th Rp. 2.025.000/th/jiwa
Hubungan Keluarga SEDARAH dalam Garis Keturunan Lurus dan/kesamping Satu Derajat
Ibu
Ayah
Kakak kandung
Adik kandung
26
Anak
Hubungan Keluarga SEMENDA dalam Garis Keturunan Lurus dan/kesamping Satu Derajat
Ibu Mertua
Ayah Mertua
Kakak Ipar
Adik Ipar
27
Anak Tiri
CONTOH PENGHITUNGAN PTKP • K/3 P = 24.300.000 K = 2.025.000 3T = 6.075.000 = 3 x 2.025.000 32.400.000 • TK/2 P = 24.300.000 2T = 4.050.000 = 2 X 2.025.000 28.350.000
28
Perlakuan atas PENGHASILAN yg Diterima ISTRI
Ph istri (HR)
1 sumber, blm dipot PPh
Ph istri digabung/dihitung dgn ph suami 29
1 sumber, sudah dipot PPh
Ph istri hanya ditulis dlm lamp SPT suami
Lebih dari 1 sumber
Ph istri digabung/dihitung dgn Ph suami
PTKP MULAI 1 Jan 2009 sd 31 Des-2012
30
No
Status & tanggungan
Jumlah PTKP
1.
TK/0
15.840.000
2.
TK/1
17.160.000
3.
TK/2
18.480.000
4.
TK/3
19.800.000
5.
K/1
18.480.000
6.
K/2
19.800.000
7.
K/3
21.120.000
8.
K/I/1
34.320.000
9.
K/I/2
35.640.000
10
K/I/3
36.960.000
11
K/0
17.160.000
PTKP MULAI 1 Jan 2013 sd seterusnya
31
No
Status & tanggungan
Jumlah PTKP
1.
TK/0
24.300.000
2.
TK/1
26.325.000
3.
TK/2
28.350.000
4.
TK/3
30.375.000
5.
K/1
28.350.000
6.
K/2
30.375.000
7.
K/3
32.400.000
8.
K/I/1
52.650.000
9.
K/I/2
54.675.000
10
K/I/3
56.700.000
11
K/0
26.325.000
BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ? • Seorang istri yang berpenghasilan sedangkan suami belum berpenghasilan, bgm PTKP-nya ? • Istri yg berpenghasilan : a. Jika suaminya juga pekerja atau pengusaha maka PTKP istri = TK/0 b. Jika suaminya tidak berpenghasilan, maka PTKP adalah TK/jumlah Tanggungan c. Kasus b. Jika dilengkapi surat dari pemda (minimal camat) maka status kawin berhak ditambahkan dalam spt istri.
• Balita yang telah berpenghasilan • PTKP untuk seorang pria yang beristri lebih dari satu ? • Pak Ali menikah siri, anaknya dua ... Ptkp ? 32
Pengurang ph bruto (untuk WP OP) Penghitungan Ph netto
33
PEMBUKUAN
NORMA Penghit Ph netto
Wajib utk WP OP dgn pered.bruto diatas 4,8M
Peredaran bruto s.d 4,8M
Pasal 14 UU PPh 2009 (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto,
dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 34
Syarat WP OP menggunakan Norma 1. Menyelenggarakan pencatatan harian atas peredaran usahanya 2. Menyampaikan pemberitahuan kpd KPP, paling lambat 3 bulan pertama di awal tahun pajak 3. Melampirkan pencatatan bulanan dalam SPT Tahunan 1770
35
PERSENTASE NORMA
..... Dan seterusnya ... 36
Pencatatan • Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. (pasal 28 (9) UU KUP)
37
PENCATATAN
UD. PAK ALI PEREDARAN USAHA TAHUN 2013
UD. PAK ALI PEREDARAN USAHA JANUARI 2013
No Tanggal
Jumlah (Rp)
No
Bulan
Jumlah (Rp)
1.
Januari
144.000.000
2.
Pebruari
150.000.000
3.
Maret
125.000.000
1.
1/1/13
5.100.000
4.
April
160.000.000
2.
2/1/13
4.500.000
5.
Mei
175.000.000
6.
Juni
145.000.000
....
7.
Juli
190.000.000
31/1/13
3.500.000
8.
Agustus
185.000.000
Jumlah
144.000.000
9.
September
205.000.000
10
Oktober
105.000.000
11.
Nopember
165.000.000
12
Desember
200.000.000
.... 31
38
Jumlah
1.999.000.000
Norma • Tn. Adi (dagang) omset tahun 2013 Rp. 1,2 M • Memilih menggunakan norma , 30% • Penghasilan netto = 30% x 1,2 M = Rp. 360 jt • • • •
39
Jika menggunakan pembukuan : Peredaran bruto – HPP – Biaya usaha 1.200.000.000 – 1.000.000.000 – 100.000.000 Penghasilan netto = Rp. 100.000.000
norma • • • • • • •
Tn. Boy (K/2) Penghasilan bruto = 900.000.000, % norma = 30%, pph 25 yg sdh dibayar = 30.000.000 Penghasilan netto = 30% x 900.000.00 Ph netto 270.000.000 PTKP (K/2) = 30.375.000 Ph kena pajak 239.625.000 – Tarif PPh pasal 17 – 5% x 50.000.000 = 2.500.000 – 15% x 189.625.000 = 28.443.750
• Pph terutang 30.943.750 • PPh pasal 25 30.000.000 • PPh KB/PPh pasal 29 943.750 40
CONTOH SOAL - NORMA • TN. AGUS (K/2) MEMILIKI USAHA DAGANG, Peredaran Usaha TH 2013 ;Rp. 800.000.000. • Tn. AGUS Memilih Menggunakan NORMA; Kep Dirjen No.536, % Norma Usaha ALI = 30% • Tn. AGUS juga Menerima Bunga Deposito Rp. 2.000.000 (PPh = 40.000) • SELAMA TH 2013, Tn. AGUS MEMBAYAR PPH 25 = Rp. 1.000.000/Bulan ..... Setahun telah dibayar penuh • HITUNGLAH PPh KB/LB TAHUN 2009 dan hitung pula Angsuran PPh 25 tahun 2014
41
Jawab • • • •
Ph netto = 30% x 800.000.000 = 240.000.000 PTKP (K/2) 30.375.000 Ph kena pajak 209.625.000 Tarif PPh ps 17 : 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 159.625.000 = 23.943.750 + PPh terutang 26.443.750 PPh yg dipot 0 PPh yg hrs dibyr sendiri 26.443.750 PPh pasal 25 12.000.000 – PPh KB (PPh ps 29) 14.443.750 • PPh pasal 25 = 1/12 X PPh yg hrs dibyr sendiri = 1/12 x 26.443.750 = Rp. 2.023.645 (utk tahun berikutnya)
42
• Tn. Budi (K/2) pengusaha martabak, peredaran bruto th 2013 Rp. 180.000.000 • % norma = 30% • Selain itu juga menerima ph lain : 1. SHU = 2.000.000 2. Keuntungan dari Penjualan motor = 5.000.000 3. Penjualan rumah = 100.000.000 • Jumlah PPh 25 selama th 2013 = Rp. 600.000 • Hitung PPh KB/LB !
43
Jawaban
44
• suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut (pasal 1 UU KUP)
45
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO : BIAYA • BIAYA (Ketentuan FISKAL) : 1. DEDUCTIBLE EXPENSE : Kriteria 3M (pasal 6 UU PPh) 2. NON DEDUCTIBLE EXPENSE KRITERIA-NYA : a. Rugi usaha di luar negeri b. Biaya utk mendapatkan Ph yg dipotong PPh Final c. Biaya utk mendapatkan Ph yg bukan objek. d. Biaya yg tercantum di pasal 9 (1) UU PPh e. Biaya utk WP yg menggunakan norma
46
WP OP PENGUSAHA TERTENTU DADANGCELL : WP OP Pengusaha Tertentu Lokasi usaha : • 1. BEC (Pusat) ; wilayah KPP Cibeunying • 2. ITC KOPO ; wilayah KPP Tegalega • 3. Bandung TC ; wilayah KPP Bojonagara KEWAJIBAN : 1. Masing2 cabang harus melaporkan usahanya - NPWP Cabang 2. Masing2 Cabang Harus Setor PPh pasal 25(7) : 0,75% DARI OMSET (pasal 25(7) UU No.36) SIFAT PPh pasal 25 yg telah disetor di masing-masing cabang : 1. FINAL : Jika Dadang Hanya Memperoleh SATU JENIS Penghasilan 2. TIDAK FINAL : Jika memperoleh penghasilan LEBIH DARI SATU Jenis Penghasilan 47
CONTOH KASUS WP OP Pengusaha tertentu
48
Tn. Yunus (K/3) ph netto
500.000.000
ptkp (k/3)
21.120.000
ph kena pajak
478.880.000
PPh terutang
89.720.000
pph 25
12.000.000
pph KB
77.720.000
5%
x
50.000.000
2.500.000
15%
x
200.000.000
30.000.000
25%
x
228.880.000
57.220.000
jumlah pph
89.720.000
_
Tn. Ihsan (k/2) ph netto usaha royalti
10.000.000
jumlah
430.000.000
ptkp (k/2) ph kena pajak
PPh terutang pph 23 pph yg hrs dibyr sendr
49
420.000.000
19.800.000 410.200.000
72.550.000
5%
x
50.000.000
2.500.000
15%
x
200.000.000
30.000.000
25%
x
160.200.000
40.050.000
jumlah pph
72.550.000
1.500.000 71.050.000
PPh 25(1)
(24.000.000)
PPh 25(7)
(900.000)
PPh kb
(pusat dan cabang)
46.150.000
pusat cabang:tidak final
SPT Tahunan WP OP
SPT Tahunan PPh OP
1770 (WP OP Pengusaha, Pekerja bebas)
50
1770S (Pegawai Gaji > 60 juta/ Tahun)
1770 SS (Pegawai – Gaji < 60 juta/ Tahun)
51
52
WP OP Menyelenggarakan Pembukuan
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO & KOMPENSASI KERUGIAN
53
PENGURANG PENGHASILAN – Pasal 6 UU PPh Pengurang Penghasilan : - biaya yg dpt dikurangkan thd penghasilan (obyek pajak) - unt mendapatkan Penghasilan Kena Pajak penghitungan PPh terhutang - Tidak semua pengeluaran / biaya dpt dikurangkan thd penghasilan
54
02
BIAYA YG DPT DIKURANGKAN – Pasal 6(1) UU PPh adl biaya unt mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan, termasuk : a. biaya yg langsung / tdk langsung berkaitan dgn kegiatan usaha, a.l. : 1) biaya pembelian bahan; 2) biaya berkenaan dgn pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunj yg diberikan dlm bentuk uang; 3) bunga, sewa, dan royalti; 4) biaya perjalanan; 5) biaya pengolahan limbah; 6) premi asuransi; 7) biaya promosi dan penjualan diatur dgn Peraturan Menteri Keuangan; 8) biaya administrasi; dan 9) pajak kecuali Pajak Penghasilan. 55
02
BIAYA YG DPT DIKURANGKAN – Pasal 6(1) UU PPh b. penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas hak dan atas biaya lain yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun (sesuai Pasal 11 & 11A UU PPh) akan dijelaskan kemudian dengan lebih rinci c. iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Men Keu; d. kerugian krn penjualan atau pengalihan harta yg dimiliki dan digunakan dlm perusahaan atau yg dimiliki unt mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. kerugian selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian & pengembangan perusahaan yg dilakukan di Indonesia; g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 56
02
BIAYA YG DPT DIKURANGKAN – Pasal 6(1) UU PPh h. piutang yg nyata-nyata tidak dapat ditagih dgn syarat: 1) telah dibebankan sebagai biaya dlm laporan laba rugi komersial; 2) WP harus menyerahkan daftar piutang yg tdk dpt ditagih kpd DJP; dan 3) telah diserahkan penagihannya ke Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yg menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yg bersangkutan; atau telah dipublikasikan dlm penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jml hutang tertentu; 4) syarat sbgmn dimaksud angka 3) tidak berlaku unt penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sbgmn dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh; yg pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdsrkan Per Men Keu; 57
BIAYA YG DPT DIKURANGKAN – Pasal 6(1) UU PPh i.
sumbangan dlm rangka penanggulangan bencana nasional yg ketentuannya diatur dgn Peraturan Pemerintah;
j.
sumbangan dlm rangka penelitian dan pengembangan yg dilakukan di Indonesia yg ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k.
biaya pembangunan infrastruktur sosial yg ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
l.
sumbangan fasilitas pendidikan yg ketentuannya diatur dgn Peraturan Pemerintah; dan
m. sumbangan dlm rangka pembinaan olahraga yg ketentuannya diatur dgn Peraturan Pemerintah. 58
02
BIAYA YG DPT DIKURANGKAN – Pasal 6(1) UU PPh Perlakuan biaya / pengeluaran selain tersebut di atas
Dapat dikurangkan
Tidak Dapat Dikurangkan
Diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan Rincian hardcopy terlampir
59
02
PENYUSUTAN – Pasal 11 UU PPh 1. Dilakukan thd pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah; 2. untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3MP); 3. mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun; 4. metode penyusutan yg diperbolehkan adalah: a. sama besar (metode garis lurus / straight-line method); b. menurun (metode saldo menurun / declining balance method). Contoh metode garis lurus : Sebuah gedung harga perolehannya Rp 100.000.000,- masa manfaat 20 tahun, penyusutan tiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (Rp 100.000.000,- : 20)
60
02
PENYUSUTAN – Pasal 11 UU PPh Contoh metode saldo menurun : Sebuah mesin dibeli bln Januari 2000 dgn harga perolehan Rp 150.000.000,Masa manfaat mesin tsb : 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% , maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut : Tahun Harga Perolehan 2000 2001 2002 2003
61
Tarif 50% 50% 50% Sekaligus
Penyusutan 75,000,000.00 37,500,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00
Nilai Sisa Buku 150,000,000.00 75,000,000.00 37,500,000.00 18,750,000.00 0.00
02
PENYUSUTAN – Pasal 11 UU PPh 5. dimulai pd bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yg masih dalam proses pengerjaan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tsb Contoh 1. Sebuah mesin diperoleh pd bulan Juli 2000 dgn harga perolehan Rp 100.000.000,Masa manfaat mesin tsb : 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, metode penyusutan saldo menurun, maka penghitungan penyusutannya adalah sbb : Tahun Tarif Harga Perolehan 2000 1/2 x 50% 2001 50% 2002 50% 2003 50% 2004 Sekaligus
Penyusutan 25,000,000.00 37,500,000.00 18,750,000.00 9,375,000.00 9,375,000.00
Nilai Sisa Buku 100,000,000.00 75,000,000.00 37,500,000.00 18,750,000.00 9,375,000.000 0.00
Contoh 2. Pengeluaran unt pembangunan gedung adalah Rp100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2000 dan selesai unt digunakan pd bln Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tsb dimulai pd bln Maret tahun pajak 2001. 62
02
PENYUSUTAN – Pasal 11 UU PPh 6. WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 3MP atau pada bulan harta yg bersangkutan mulai menghasilkan hrs dgn persetujuan Direktur Jenderal Pajak Contoh Tn. Zaki yg bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2008. Perkebunan tsb mulai menghasilkan (panen) pd tahun 2009. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan traktor tsb dpt dilakukan mulai 2009.
7. Apabila WP melakukan penilaian kembali (sesuai Psl 19), maka dasar penyusutannya adl nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva
63
02
PENYUSUTAN – Pasal 11 UU PPh 8. Masa manfaat & tarif penyusutan ditetapkan sbb : Kelompok Harta Berwujud
64
Tarif penyusutan Masa Manfaat
Garis Lurus
Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan • Kelompok 1 • Kelompok 2 • Kelompok 3 • Kelompok 4
4 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun
25 % 12,5 % 6.25 % 5%
50 % 25 % 12.5 % 10 %
II. Bangunan • Permanen • Tidak Permanen
20 Tahun 10 Tahun
5% 10 %
02
PENYUSUTAN – Pasal 11 UU PPh 9. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta : - nilai sisa buku dibebankan sebagai kerugian - harga jual atau penggantian asuransi penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. 10. Apabila hasil penggantian asuransi jumlahnya baru dpt diketahui dgn pasti di masa kemudian, maka dgn persetujuan Dirjen Pajak, jml kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tsb. 11. Apabila terjadi pengalihan harta yg memenuhi syarat sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh (bukan obyek pajak), yg berupa harta berwujud nilai sisa buku tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yg mengalihkan 12. Kelompok harta berwujud sesuai dgn masa manfaat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 65
02
AMORTISASI – Pasal 11A UU PPh 1. Dilakukan thd pengeluaran unt pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta tak berwujud dan pengeluaran lain termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill); 2. untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3MP); 3. mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun; 4. metode penyusutan yg diperbolehkan adalah: a. sama besar (metode garis lurus / straight-line method); b. menurun (metode saldo menurun / declining balance method). 5. dimulai pd bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yg diatur lebih lanjut dgn Per Men Keu 66
02
AMORTISASI – Pasal 11A UU PPh 6. Masa manfaat & tarif penyusutan ditetapkan sbb : Kelompok Harta Tidak Berwujud • Kelompok 1 • Kelompok 2 • Kelompok 3 • Kelompok 4
Masa Manfaat 4 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun
Tarif penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun 25 % 50 % 12,5 % 25 % 6.25 % 12.5 % 5% 10 %
7. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dgn menggunakan metode satuan produksi
67
02
AMORTISASI – Pasal 11A UU PPh 8. Amortisasi atas pengeluaran unt memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada angka “7” di atas, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun. Contoh: Pengeluaran unt memperoleh hak pengusahaan hutan, yg mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp 500.000.000,- diamortisasi sesuai dgn % satuan produksi yg direalisasikan dlm thn yg bersangkutan. Jika dlm 1 tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupun jml produksi pd thn tsb mencapai 30% dari jml potensi yg tersedia, besarnya amortisasi yg diperkenankan unt dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tsb adl 20% dari pengeluaran atau Rp100.000.000,68
02
AMORTISASI – Pasal 11A UU PPh 9. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sbgmn dimaksud di atas, nilai sisa buku sebagai kerugian dan jml yg diterima sbg penggantian penghasilan Contoh : Tn. Zaki memperoleh hak penambangan minyak & gas bumi di suatu lokasi Rp500 juta Taksiran jml kandungan minyak di daerah tersebut 200 juta barel. Setelah produksi minyak & gas bumi mencapai 100 juta barel, Tn. Zaki menjual hak penambangan tsb kpd pihak lain dgn harga Rp300 juta. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tsb sbb : Harga perolehan Rp 500.000.000,Amortisasi yg telah dilakukan100 juta /200 juta barel (50%) Rp 250.000.000,Nilai buku harta Rp 250.000.000,Harga jual harta Rp 300.000.000,Dgn demikian nilai sisa buku Rp 250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan sebesar Rp 300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan 69
02
KOMPENSASI KERUGIAN
Apabila Penghasilan Bruto (-) pengurang yg diperkenankan didapat Kerugian Pasal 6 ayat (2)
70
Kerugian tsb dapat dikompensasikan dengan Penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut s/d 5 tahun.
KOMPENSASI KERUGIAN KOMPENSASI KERUGIAN
5 (LIMA) TAHUN
CONTOH
PT. A Tahun 2009 menderita kerugian Fiskal (Rp 1.200.000.000,- ) Dalam 5 tahun berikutnya Rugi- Laba Fiskal PT. A sbb : 2010 : LABA FISKAL 2011 : RUGI FISKAL 2012 : LABA FISKAL 2013 : LABA FISKAL 2014 : LABA FISKAL 71
Rp 200.000.000.Rp 300.000.000.NIHIL Rp 100.000.000.RP 800.000.000.-
KOMPENSASI KERUGIAN sbb : RUGI FISKAL TAHUN 2009 LABA FISKAL TAHUN 2010
(Rp 1.200.000.000.) Rp 200.000.000.(+)
SISA RUGI FISKAL TH 2009 RUGI FISKAL TAHUN 2011
(Rp 1.000.000.000.) (Rp 300.000.000.)
SISA RUGI FISKAL TH 2009 LABA FISKAL TAHUN 2012
(Rp 1.000.000.000.) Rp NIHIL (+)
SISA RUGI FISKAL TH 2009 LABA FISKAL TAHUN 2013
(Rp 1.000.000.000.) Rp 100.000.000.(+)
SISA RUGI FISKAL TH 2009 LABA FISKAL TAHUN 2014
(Rp Rp
900.000.000) 800.000.000.(+)
SISA RUGI FISKAL TH 2009
(Rp
100.000.000.)
Rugi fiskal tahun 2009 Rp100.000.000,00 yg masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 Rp300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dgn laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016 72
BIAYA YG TIDAK DPT DIKURANGKAN – Pasal 9 UU PPh a. pembagian laba dgn nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yg dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b. biaya yg dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. premi asuransi kesehatan, as kecelakaan, as jiwa, as dwiguna, dan as bea siswa, yg dibayar oleh WPOP, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi ttsb dihitung sbg penghasilan WP ybs; d. penggantian atau imbalan sehubungan dgn pekerjaan atau jasa yg diberikan dlm bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dlm bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yg berkaitan dgn pelaksanaan pekerjaan yg diatur dgn atau berdasarkan Per Men Keu; 73
02
BIAYA YG TIDAK DPT DIKURANGKAN – Pasal 9 UU PPh e.
pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yg menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yg dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
74
02
BIAYA YG TIDAK DPT DIKURANGKAN – Pasal 9 UU PPh
75
f.
jumlah yg melebihi kewajaran yg dibayarkan kpd pemegang saham atau kepada pihak yg mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dgn pekerjaan yg dilakukan;
g.
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sesuai Pasal 6 UU PPh, serta zakat yg diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yg dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yg sifatnya wajib bagi pemeluk agama yg diakui di Indonesia, yg diterima oleh lembaga keagamaan yg dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yg ketentuannya diatur dgn PP;
h.
Pajak Penghasilan
i.
biaya yg dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 02
BIAYA YG TIDAK DPT DIKURANGKAN – Pasal 9 UU PPh
76
j.
gaji yg dibayarkan kpd anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yg modalnya tdk terbagi atas saham;
k.
sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yg berkenaan dgn pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.
l.
Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tdk dibolehkan unt dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai Pasal 11 atau Pasal 11A UU PPh
02
Ada Pertanyaan???
77
78
ZAKAT
A. B. C. D.
79
PEMELUK AGAMA ISLAM MAX 2.5% DARI PENGH.NETO FISKAL PENGHASILAN OBYEK PAJAK YG TIDAK FINAL SURAT SETORAN ZAKAT KEPADA BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH 1. NAMA 2. ALAMAT 3. NPWP 4. JENIS PENGHASILAN YG DIBAYAR ZAKAT 5. SUBER/ JENIS PENGH & BULAN / TAHUN 6. BESARNYA PENGHASILAN 7. BESARNYA ZAKAT
80
Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Menurut UU Perpajakan
Sesuai/tidak
Laporan Keuangan Menurut SAK
Pembetulan SPT
Pajak Terutang (SPT)
Rekonsiliasi Fiskal
81
PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL
KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF
PENGHASILAN NETTO FISKAL
82
KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF
Penentuan Positif/ Negatif dilihat dari sisi Penghasilan
83
BIAYA (FISKAL) BIAYA
DEDUCTIBLE EXPENSE (biaya 3M)
NON DEDUCTIBLE EXPENSE
Untuk memperoleh Ph bersifat final
Tercantum dlm Pasal 9(1) UU PPh
84
Kerugian penjualan aktiva Dimiliki perusahaan, Tdk digunakan 3M
Biaya 3M atas Ph WP Yg dikenakan PPh berd Norma Penghit Ph netto
Untuk memperoleh Ph yg bukan Objek PPh
Rugi Usaha dari Luar negeri
PENYESUAIAN FISKAL • Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Wajib Pajak bersifat komersial. • Untuk menghitung PPh harus mengikuti ketentuan perpajakan (UU,PMK,Per Dirjen), biasa disebut ketentuan fiskal • Jika terdapat perbedaan penerapan maka WP harus membuat penyesuaian shg penghitungan PPh telah sesuai ketentuan perpajakan. • Penyesuaian dilakukan terhadap biaya yang menurut ketentuan fiskal tidak diperkenankan sebagai pengurang (non deductible expense) • Penyesuaian fiskal dibagi menjadi PF positif & negatif 85
CONTOH PENYESUAIAN FISKAL
86
PENGHASILAN NETTO DARI USAHA (WAJIB PAJAK OP YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN) • • • • • • •
• •
• • 87
Penghasilan usaha berdasarkan L/K Komersial Peredaran Usaha Rp. Harga Pokok Penjualan Laba/Rugi Bruto Usaha Jumlah Biaya Usaha Ph netto usaha (komersial) Rp. Penyesuaian Fiskal Positif – ............ – ............ Jumlah Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif – ........... – ............ Jumlah Koreksi Negatif Ph Netto dalam negeri (Fiskal)
xxx xxx _ xxx xxx _ xxx
xxx
(xxx) xxx
PENGHITUNGAN PPH KB/LB WP ORANG PRIBADI (I) • • • • • • • • • • • • • • 88
Penghasilan netto dari usaha Penghasilan netto dari pekerjaan Penghasilan netto dalam negeri lainnya Penghasilan netto d. luar negeri
Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ +
Jumlah Penghasilan netto
Rp. ........
Zakat 2,5% dari Ph netto (kepada BAZ/LAZ Resmi) Penghasilan netto setelah zakat Kompensasi Kerugian Penghasilan netto setelah komp PTKP ( ...../ ....) Penghasilan Kena Pajak
Rp. …… _ Rp. ........ Rp. ........ _ Rp. ........ Rp. ........ _ Rp. ........
PENGHITUNGAN PPH KB/LB WP OP (II) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 89
Penghasilan Kena Pajak kemudian dikalikan dengan tarif PPh psl 17 : WP OP ( 5%, 15%, 25%, 30%) .... Maka diperoleh PPh Terutang PPh Terutang Rp. ...... Kredit Pajak : PPh yang dipotong pihak lain PPh ps 21 (PPh dari pekerjaan) Rp. ... PPh ps 22 (impor,bendahara) Rp. ... PPh ps 23 (PPh dari DN lainnya) Rp. ... PPh ps 24 (PPh yg dipotong di LN) Rp. ... + Jumlah Rp. ..... _ PPh yang harus dibayar sendiri Rp. ..... PPh yang sudah dibayar sendiri PPh pasal 25 (1) Rp. .... PPh pasal 25 (7) Rp. .... STP PPh pasal 25 Rp. .... Fiskal Luar Negeri Rp. .... + Jumlah Rp. ..... _ Jumlah PPh KB/LB Rp. ….
CONTOH KASUS : WP OP PEMBUKUAN
90
penghasilan netto (usaha) komersial
357.000.000
A
30.000.000
B
penyesuaian fiskal : PF positif - sembako
12.000.000
- sumbangan
6.000.000
- tips
2.000.000
- asuransi anak
10.000.000
PF Negatif
-
Ph netto (usaha) Fiskal
387.000.000
PTKP
19.800.000
Ph kena pajak
PPh terutang
91
367.200.000
61.800.000
C (A+B-C)
92
93
INGAT-INGAT : “BACA LAGI ATURAN-ATURAN PERPAJAKANNYA”
Mfy Tqfdjbmjt Efsphfu Mfy Hfofsbmjt
Terima kasih
94
95
ISam KKP Iji Samaji 96
Terima Kasih Atas Perhatiannya Tim Instruktur IKPI – Cabang Bandung Tim Instruktur IAI – Wilayah Jawa Barat Tim Instruktur IAI – Knowledge Center Cabang Solo
Ikatan Konsultan Pajak – Cabang Bandung Ikatan Akuntan Indonesia – Wilayah Jawa Barat 97
Ada Pertanyaan???
98
Pertanyaan:
1. 2. 3. 4. 5.
99
…… …… …… …… ……
Thanks Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak. CA., BKP. Lecturer, Registered Tax Consultants & Tax Instructor, Accounting Trainer
100
Semoga Sukses
101
102
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CABANG BANDUNG Ruko Taman Mekar Agung No. 11-12 Komplek Perumahan Mekar Agung Bandung 40237 Telp. 022-5234018 103
IKATAN AKUNTAN INDONESIA WILAYAH JAWA BARAT Jl. Cikutra No. 204A Bandung 40125 www.iaijabar.or.id email :
[email protected] 104
IKATAN AKUNTAN INDONESIA Graha Akuntan Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310 www.iaiglobal.or.id
[email protected] 105
